DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 105/Pdt/2015/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : YANI HERYANI LAISMANA, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Nomor : 8 RT.003 RW.008, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DANI,

S.SH.,

Advokat,

berkantor

di

Jalan

Purwakarta Raya Nomor 190 LT.II Ruko Antapani Bandung,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus,

tertanggal 27 September 2014 ; PEMBANDING semula PENGGUGAT ; Melawan

:

1. NY. MCL TAMBUNAN SITOMPUL dulu bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Nomor 131 Bandung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Hukum Republik Indonesia ; TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. BPN Pusat Cq Kantor Pertanahan Kanwil Jawa Barat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586 Kota Bandung ; TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. VIRLEY SHEARER SUGONO Alias GO SIE TING, dulu bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Nomor 131 Bandung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Hukum Republik Indonesia ; TERBANDING III semula TERGUGAT III ; 4. TAN AIJ HOA, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti No.12 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

Halaman 1 dari 23 halaman putusan No.105/Pdt/2015/PT.BDG.

ADRIANUS KADHARUSMAN, S.T., S.H., STELLA KRISTIN

BONG,

S.H.,

M.Hum.

dan

VERA

MARIANA WIDJAJA, S.H., Para Advokat yang berkantor

di

Kantor

“A.KADHARUSMAN,

Advokat S.H.”

dan

Pengacara

berkantor

di

Jalan

Naripan No.94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2014 ; TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; Dan 1. KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

BANDUNG

BARAT,

berkedudukan di Jalan Raya Batu Jajar - Cimareme Nomor 133 Kabupaten Bandung Barat ; TURUT

TERBANDING

I

semula

TURUT

TERGUGAT I ; 2. Notaris / PPAT IDA DAHLIA TEDDY, SH / Protokoler Notaris R. MARTINI NURDJAMDJAM, SH, berkantor di Jalan Puragabaya B-6 No.534 Soekarno Hatta Bandung, kini

Protokolernya

TEDDY,

SH

Notaris/PPAT

menurut

Ikatan

IDA

DAHLIA

Notaris

MPD

Kabupaten Bandung & Bandung Barat maupun Kota Bandung tidak diketahui lagi protokolernya sesuai pada data base,

sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya di wilayah Hukum Republik Indonesia ; -TURUT

TERBANDING

II

semula

TURUT

TERGUGAT II ; 3. Notaris/PPAT NANNY SUKARJA, SH/Protoker CRISTINA GHANI, SH, berkantor di Jalan Pandawa No.2 Kota Bandung ; TURUT

TERBANDING

III

semula

TURUT

TERGUGAT III ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;


TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bale Bandung

pada

tanggal

20

Nopember

2013

dengan

register

No.211/Pdt.G/2013/PN.BB. dimana telah diajukan perubahan/perbaikan gugatan pada hari persidangan pada tanggal 08 Januari

2014

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa atas tanah persil Eigendom terletak di Propinsi Jawa Barat, Keresidenan Priangan, Kabupaten Bandung, Kewedanaan Lembang, Desa Lembang, luas: 11.460 M2, Surat Ukur tanggal 20 Agustus 1932, No.750 tercatat atas nama Njonja Margaret cecile Hansen berdasarkan Akta tanggal 26 Oktober 1933 Nomor: 944, Verponding No.8219, tanah tersebut telah dipecah menjadi empat bagian. a. Surat Ukur tanggal 12 Pebruari 1941 No.51/1941, luasnya 3.500.M2 b. Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No.384/1941, luasnya 2.300.M2 c. Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No.385/1941, luasnya 1991.M2 d. Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No.383/1941, luasnya 3.966.M2. Ke-empat tanah dimaksud telah dipasang Hipotek atas nama N. V.Denis De Eestre Nationale indusriele Sha Reholding Company tertanggal 7 mei 1936 akta Nomor 111 dan telah dihapuskan hipoteknya terkecuali tanah sub.d. diatas luas 3966.M2 surat ukur tanggal 19 Juni 1941 No.383/1941; 2. Bahwa tanah Sub. d. diatas surat ukur tanggal 19 Juni 1941 No.383/1941 yang luasnya 3.966.M2, terjadi PENGOPERAN dan PENYERAHAN berdasarkan Akta No.140 tanggal 24 April 1961 dihadapan Notaris NOEZAR, dimana selaku pihak pertama /pemegang Hipotik atas nama N.V. Denis De Eerste Nationale industrriele Sha Reholding Company, yang

diwakili

oleh

direkturnya

bernama

Raden

Hadji

.Komar

Hardjamadenda, dilepaskan kepada LOUIS BORCKHMANN selaku pihak kedua, sebagaimana dasar hak Piutang (Schuldvordering) an. Njonja Margareta Cecile Hanssens tertangal 7 Mei 1936 Akta Hipotik Nomor 111, atas Sebidang tanah/persil Eigendom 8219 terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ; 3. Bahwa

oleh

PENGOPERAN

LOUIS DAN

BORJKMANN PENYERAHAN

dilepaskan

kepada WILLY

berdasarkan BRINKMAN

Sebidang tanah/persil Hak Guna Bangunan (HGB) bekas Eigendom 8219 terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Halaman 3 dari 23 halaman putusan No.105/Pdt/2015/PT.BDG.

Barat, Luas : 3966 M2, SU No.383/1941/1941 berdasarkan akta No.46 tertanggal 13 September 1963 dhadapan Notaris LIE KWEE NIO ; 4. Bahwa Oleh WILLY BRINKMAN Hak Guna Bangunan bekas Eigendom 8219 Surat Ukur No.383/1941, Luas 3966 M2, dilepaskan kepada MINTARSIH OEPA berdasarkan surat PENYERAHAN tertanggal 24 September 1963 meliputi bekas bangunanya dan tanaman yang ada datas tanah tersebut, dimana surat penyerahan itu di ketahui oleh Camat Lembang, dan MINTARSIH OEPA membayar sebagai pembayaran sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada WILLY BRINKMAN, bahwa tanah tersebut semula oleh WILLY BRINKMAN maupun oleh MINTARSIH OEPA de fakto dikuasai/ digarap bersama pekerjanya ; 5. Bahwa pada tahun 1974 terjadi Perselisihan antara MINTARSIH OEPA dengan PRITS NAPITUPULU (semula Turut menumpang tinggal), tetapi perselisihan tersebut dapat diatasi dengan musyawarah dan mupakat hingga demikian bagian masing masing hasil kesepakatan MINTARISH OEPA mendapat bagian 2000 M2 dan PRITS NAPITUPULU mendapat bagian 2000 M2 ; 6. Bahwa setelah mendapat bagian masng masing baik MINTARISH OEPA maupun

PRITS

NAPITUPULU

secara

bersama

sama

telah

mendaptarkan tanah tersebut kepada Panitia Pelaksanaan Peguasaan Milik Belanda (P3.MB.) dan tercatat masing masing tertanggal 24 September 1974 dan tertanggal 12 Nopember 1974 ; 7. Bahwa bagian/milik PRITS NAPITUPULU yang seluas 2000 M2 dilepaskan kepada ISMAIL RIDWAN dan istrinya (YANTI S.) berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan No.397 tanggal 3 maret 1989. Dihadapan Notaris GINA RISWARA KOSWARA, S.H,, Notaris di Bandung ; 8. Bahwa tanah milik MINTARSIH OEPA seluas 2000 M2 apa yang dijelaskan pada poin 6 diatas, telah dilepaskan kepada YANI HERYANI LAISMANA / Penggugat berdasarkan AKTA PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK No.25 tertangal 20 Maret 2009, dihadapan Notaris/PPAT DIASTUTI, S.H. dan kini telah dmohon kepada BPN Bandung Barat dan terbit Sertifikat Hak GUNA BANGUNAN No.l71 atas nama Penggugat seluas 1994 M2 Surat Ukur No. 00280 tertanggal 27 Mei 2010 ;


9. Bahwa tanah milik ISMAIL RIDWAN dan istrinya YANTI S., seluas 2000 M2 apa yang dijelaskan pada poin 7 diatas telah dilepaskan juga kepada YANI HERYANI LAISMANA/Penggugat berdasarkan akta PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK No.17 tertanggal 23 April 2009 dihadapan Notaris/PPAT DIASTUTI,SH. Dan kini telah dimohon kepada BPN Bandung Barat/Turut Tergugat I dan terbit Sertifkat HAK GUNA BANGUNAN No.l72 atas nama Penggugat seluas 1946 M2 Surat Ukur Nomor: 00281/Lembang/2010 tanggal 27-05-2010 ; 10. Bahwa apa yang dijelaskan dari poin 1 s/d poin 9 diatas Riwayat tanah berikut

bangunan

diatasnya

seluas

3966

M2

bekas

Eigendom

Verponding No.8219 Surat Ukur tanggal 20 agustus 1932 No.750 tercatat atas nama Nj. Margaet Cecile Hansen merupakan tanah status miik dan tidak dapat dikesampingkan/dihapus oleh siapapun dan para penerima hak berdasarkan akta-akta Pelepasan dan Pengoperan memiliki prioritas mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan yang kini telah dimohon oleh Penggugat dan telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.l71 dan Hak Guna Bangunan No.l72 atas nama Penggugat dengan cara procedural ; KEDUDUKAN PERMASALAHAN : 11. Bahwa terhadap Riwayat kepemilikan tanah Surat ukur Nomor 383/1941 tanggal 19 Juni 1941 seluas 3966 M2 verponding Nomor 8219 an. Njonja Magaret Cecile Hansens apa dijelaskan pada poin 1 sub. d. Diatas telah beralih

kepemilikanya

dan

terakhir

beralih

kepada

Pengggugat

berdasarkan Sertifikat Hak GUNA BANGUNAN No.171 atas nama Penggugat seluas 1994 M2 Surat Ukur No. 00280 tertanggal 27 Mei 2010 dan Sertifkat HAK GUNA BANGUNAN No.l72 atas nama Penggugat seluas 1946 M2 Surat Ukur Nomor : 00281/Lembang/2010 tanggal 27-052010, yang mana semua peralihannya konkordan dan prosedural, dengan demikian kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan Penggugat SELAKU PEMILIK YANG SAH ; 12. Bahwa sebelumnya tanah yang dipermasalahan a.quo bernama NY.CML Tambunan Sitompul/Tergugat I tanpa alas hak yang jelas dan menyerobot yang semula berada disebelah, mengajukan permohonan hak kepada Panitia Pelaksana Penguasaan Belanda (P.3.MB)/Tergugat II, akan tetapi oleh Tergugat II permohonan Tergugat I ditolak dengan


pertimbangan tanah a.quo ada pemilknya sebagaimana surat penolakan tertanggal 7 juni 1975 Nomor 165/P.3.MB/1975 ; 13. Bahwa disisi lain TERGUGAT II menolak permohonan hak yang dimohon oleh TERGUGAT I apa yang dijelaskan pada poin 12 diatas, tetapi Tergugat II berdasarkan surat keputusanya tertanggal 6 juli 1989 Nomor : 372/H.M./KWBPN/1989 menerbitkan surat keputusan kembali tanah a.quo diberikan haknya kepada TERGUGAT I, padahal TERGUGAT II mengetahui betul sebelum menerbitkan surat keputusanya, tertanggal 7 Juni 1975 Nomor 165/P3 M,B./1975 tanah a.guo ada pemiliknya, hal-hal demikian sudah jelas perbuatan Tegugat II bertentangan dengan hukum dan merugikan pemilik tanah asli/kini milik Penggugat, dan sudah sepantasnya Majelis Hakim dapat memutuskan Surat Keputusan Nomor 372/H.M/KWBPN/1989 tertangal 6 Juli 1989 Jo. Sertifikat Hak Milik No.3823/Desa Lembang, dengan segala urutannya yang dterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 14. Bahwa akibat terbit Surat Keputusan Nomor 372/H.M/KWBPN/1989 tanggal 6 Juli 1989 telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh BPN Kab. Bandung kini terjadi pemekaran menjadi Bandung Barat /Turut tergugat I Nomor : 530/Desa Jayagiri maupun perubahanya Nomor 874/Desa Lembang, kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik No.3823/Desa Lembang baik atas nama atas nama Ny.CML TAMBUNAN SITOMPUL (Tergugat I) maupun VERLEY SHEARER SUGONO alias GO SIE TING (Tergugat III) yang tidak jelas asal usul kepemilikan tanahnya dan telah diperjual belikan kepada VIRLEY SHEARER SUGONO/Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Nopember 1991 Nomor 480/4/Lembang/dibuat dihadapan Notaris/PPAT IDA DAHLIA TEDDY,SH./Turut Tergugat II kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan batal demi hukum ; 15. Bahwa kemudian dari VIRLEY SHEARER SOGONO/Tergugat III dialihkan kepada TAN AJ HOA /Tergugat IV berdasarkan akta jual beli Nomor 276/42/JB/1993 dibuat dihadapan Notaris NANNY SUKARJA,SH/ turut tergugat III kiranya pula dinyatakan batal demi hukum ; 16. Bahwa atas peralihan tanah a.quo tersebut dari Tergugat I sampai terakhir kepada IV /tidak syah dan melawan hukum karena tanah sengketa a.quo sebelumnya ada pemilik asli / kini milik Penggugat^ demi hukum Penggugat selaku pemilik asli harus dilindungi oleh Undang Undang agar hak haknya dapat dipertahankan dan tidak dirugikan ; Halaman 6 dari 23 halaman putusan No.105/Pdt/2015/PT.BDG.

17. Bahwa oleh karena objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat IV dengan cara dipagar, kiranya Majelis dapat memutuskan tergugat IV dihukum untuk menyerahkan kepada pemilik asli/penggugat dengan seketika dan sekaligus tanpa dibebani apapun,apabila perlu dibantu oleh aparat kepolisian ; 18. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia sia (illucoir) dan khawatir selama proses persidangan sedang berjalan objek sengketa dialihkan kepada pihak pihak lain, mohon kiranya terlebih dahulu dilakukan sita jamin (Conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 4008 M2 terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang setelah Pemekaran Wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No.3823/Desa Lembang, terbit tanggal 31 Januari 1994, Surat Ukur No.797/1993, tanggal 23-11-1993, atas nama TAN AIJ HOA/Tergugat IV, dengan batas-batas : Utara

: Jalan Maribaya

Timur

: Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No.8612

Selatan


Barat

: Tanah Milik Sesko AU Jalan Sesko AU

19. Bahwa Untuk itu kiranya Majelis hakim dapat memutuskan pula agar tergugat I,II,III,IV, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) ; 20. Bahwa selain demikian kiranya pula Turut Tergugat I, II, III, diputus untuk dinyatakan agar patuh dan taat terhadap putusan ini ; 21. Bahwa gugatan penggugat telah didukung oleh bukti bukti outentik kiranya Majelis Hakim dapat memutus, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi (Uit Voorbarbij vorraad); Demikian gugatan dari penggugat, kiranya Majelis Hakim Yang Memerikasa Perkara ini dapat memutuskan ; PRIMAIR : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 4008 M2 Sertifikat Hak Milik No.3823/Desa Lembang, terbit tangga! 31 Januari 1994, Surat Ukur No.797/1993, tangga! 23-11-


1993, atas nama TAN AIJ HOA/Tergugat IV, terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang seteiah Pemekaran Wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas batas :

3.

Utara

: Jalan Maribaya

Timur


Selatan


Barat


Menyatakan Penggugat selaku pemilik yang syah terhadap tanah : - Sertifkat HAK GUNA BANGUNAN No.l71 atas nama Penggugat seluas 1944 M2 Surat Ukur Nomor : 00280/Lembang/2010 tanggal 27-05-2010 ; Utara

: Jalan Raya Maribaya

Timur

: Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No. 8612 (Tanah Milik Steven)

Selatan

: Tanah Negara

Bekas Eigendom Verponding No.

8612 (Tanah Milik Billy) Barat


- Sertifkat HAK GUNA BANGUNAN No.l72 atas nama Penggugat seluas 1946 M2 Surat Ukur Nomor : 00281/Lembang/2010 tanggai 27-05-2010 ; Utara

: Jalan Raya Maribaya

Timur


Selatan

: Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No. 8612 (Tanah Milik Billy)

Barat

: Tanah HGB N0.171 Milik YANI HERYANI LAISMANA

Kedua-duanya merupakan satu hamparan, terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang setelah Pemekaran Wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ; 4.

Menyatakan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kanwil Jawa Barat/Tergugat II N0.372/HM/KW/BPN/89, tanggal 6 Juli 1989 tidak memiliki Kekuatan Hukum ;


5.

Menyatakan Sertifikat Hak Miiik No.530/Desa Jayagiri maupun perubahannya

terakhir

Sertifikat

Hak

Miiik

Nomor

3823/Desa

Lembang, seluas : 4008 M2 tertanggal 31-1-1994, Surat Ukur No.797/1993, tanggal 23-11-1993, atas nama TAN AIJ HOA/Tergugat IV, terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang setelah Pemekaran Wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas batas : Utara

: Jalan Maribaya

Timur


Selatan


Barat


Cacat juridis dan tidak mempunyai/memiliki kekuatan hukum ; 6.

Menyatakan Akta Jua! Beli tangga! 14 Nopember 1991 Nomor 480/4/Lembang/dibuat antara Tergugat I dengan Tegugat III dibuat dihadapan Notaris/PPAT IDA DAHLIA TEDDY, SH. /Turut Tergugat II batal demi hukum ;

7.

Menyatakan Akta Jua! Beli Nomor 276/42/JB/1993 dibuat dihadapan Notaris NANNY SUKARJA, S.H./Turut Tergugat III antara Tergugat II dengan Tergugat IV dibuat dihadapan Notaris NANNY SUKARJA, S.H./ Turut Tergugat III bata! demi hukum ;

8.

Menghukum Tergugat IV dengan seketika dan sekaligus tanpa dibebani apapun segera untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, tanah seluas 4008 M2 terletak di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat- dan sekarang setelah Pemekaran Wilayah menjadi Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik No.3823/Desa Lembang, terbit tanggai 31 Januari 1994, Surat Ukur No.797/1993, tangga! 23-11-1993, atas nama TAN AU HOA/Tergugat IV, dengan batas batas : Utara

: Jalan Maribaya

Timur


Selatan


Barat



9.

Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Menyatakan Turut Tergugat I, II, III, patuh dan taat terhadap putusan Ini ; 11.

Putusan Ini dapat diaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi serta adanya bantahan (Uit Voorbardbij vorraad) ; SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Membaca : Jawaban Gugatan secara tertulis tertanggal 22 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, Jawaban Gugatan secara tertulis tertanggal 15 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV, Jawaban Gugatan secara tertulis tertanggal 22 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Jawaban Gugatan secara tertulis tertanggal 15 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat III, Replik tertanggal 6 Mei 2014 dari Kuasa Hukum Penggugat, Duplik masingmasing tertanggal 13 Mei 2014 dari Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Turut Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung ; Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 211/Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 8 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : 1. Menolak eksepsi dari Tergugat II ; 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 211/Pdt.G/2013/PN.BB ini ; 4. Menangguhkan tentang penentuan besarnya ongkos perkara dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat d.k untuk seluruhnya ; Halaman 10 dari 23 halaman putusan No.105/Pdt/2015/PT.BDG.

DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat d.r. untuk sebagian ; 2. Menyatakan

Tergugat II d.r/Turut Tergugat I d.k telah melakukan

perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

171/Desa Lembang, S.U.

tertanggal 27 Mei 2010 seluas

No. 00280/lembang/2010

1944 m2 atas nama YANI HERYANI

LEISMANA (=Tergugat I d.r.) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 172/Desa Lembang, S.U. No. 00281/lembang/2010 tertanggal 27 Mei 2010 seluas 1946 m2 atas nama YANI HERYANI LEISMANA (=Tergugat I d.r.), setempat dikenal sebagai Jalan Raya Maribaya, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ; 4. Menghukum Turut Tergugat I d.r./Tergugat I d.k., Turut Tergugat II d.r./Tergugat II d.k., Turut Tergugat III d.r./Tergugat III d.k., Turut Tergugat IV d.r./Turut Tergugat II d.k. dan Turut Tergugat V d.r./Turut Tergugat III d.k. untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ; 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Tergugat I d.r./Penggugat d.k dan Tergugat II d.r./Turut Tergugat I d.k. untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 3.126.000,- (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca

Akta

Pernyataan

Permohonan

Banding

53/Pdt.BD/2014/PN.Blb. Jo. Nomor : 211/Pdt.G/2013/PN.BB

Nomor

:

yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung yang menerangkan, bahwa

pada

tanggal 07 Oktober 2014, Pembanding semula Penggugat

tersebut diatas melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah

diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada

Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2014, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2014, dengan seksama ;


Memperhatikan, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula

Penggugat

tertanggal

11

Nopember

2014,

yang

diterima

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 27 Januari 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 4 Februari 2014 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2015, dengan seksama ; Memperhatikan, bahwa dengan adanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding IV semula Tergugat VI telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Februari 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Februari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2015, dengan seksama ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 211/Pdt.G/2013/PN.BB jo No. 53/Pdt.BD/2014/PN.Blb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2014, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Pada putusan halaman 74 dan 75 hakim tingkat pertama / Pengadilan Negeri Bale Bandung mengakui objek yang disengketakan sekarang tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 8219 surat ukur tanggal 9 September 1941 Nomor 383/1941 tercatat an. NY. CECILE MARGARATE HANSEN dan sesuai Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 1970 dan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 karena tidak di Konversi maka hak atas tanahnya hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara ; 2. Bahwa memang benar tanah bekas hak Barat (Eigendom Verponding) tidak dikonversi menjadi tanah Negara berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 tahun 1960 tetapi tanah Negara yang bagaimana dulu, apakah tanah Negara

bebas,

atau

tanah

Negara

dalam

Penguasaan

Panitia

Pelaksanaan Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (P.3.MB) ? Dengan keterbatasan Pengetahuan Hakim Tingkat Pertama setelah dikaji dan dipelajari secara seksama ternyata belum mengetahui dan membedakan tentang tanah Negara bekas Eigendom Verponding Penguasaan P.3.MB. dan bagaimana tata cara pengajuan haknya yang benar sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 223 tahun 1961 sebagai berikut : bahwa untuk memiliki tanah Negara Bekas Eigendom Verponding terhadap Penguasaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (P.3.MB) harus dengan cara Pembelian kepada Negara dengan melibatkan penapsiran Harga Instansi Pekerjaan Umum Dll serta berdasarkan Surat Keputusannya dari Menteri Muda Agraria/Kini BPN Pusat. 3. Bahwa Terbanding I/NY MCL TAMBUNAN telah mengakui objek yang disengketakan sekarang merupakan tanah Negara bekas Eigendom Verponding Penguasaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (P.3.MB) dan permohonan Terbanding I/ NY MCL Tambunan Sitompul ditolak oleh P.3.MB. sebagaimana bukti P.3. berupa surat penolakan permohonan hak Nomor 165/P.3.MB/1975 tanggal 7 Juni 1975 dari P3.MB. dan didukung pula bukti bukti dari Kantor Pertanahan Kanwil BPN Jawa Barat/Terbanding II.


4. Bahwa Kanwil BPN Jawa Barat/Terbanding II baik dalam jawaban maupun dalam bukti-bukti tanah Negara bekas Eigendom Verponding (objek disengketakan sekarang) harus melalui pembelian kepada Negara bila dimohon untuk dimiliki sebagaimana pasal 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 223 tahun 1961, tetapi faktanya menerbitkan surat keputusan Nomor 372/H.M/SK KW/BPN/1989 6 Juli 1989 bahwa objek sengketa sekarang haknya diberikan kepada Terbanding I / NY.MCL TAMBUNAN SITOMPUL dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 874 an. NY.MCL TAMBUNAN SITOMPUL dan telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 530 kini peralihannya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3823 an. TERBANDING IV tanpa pembelian kepada Negara. 5. Bahwa SURAT KEPUTUSAN TERBANDING II Nomor 372/HM/SK KW/ BPN/1989 6 Juli 1989 pemberian hak tanah kepada Terbanding I bertentangan tidak cara Pembelian Kepada Negara melalui P.3.MB dan tidak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Muda Agraria / BPN Pusat sebagaimana diatur PP Nomor 223 tahun 1961 Tata Cara Perolehan Hak Tanah Negara bekas Eigendom Verponding pada Penguasaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (P.3.MB.) dan demikian perolehan hak atas tanah yang dimohon oleh Terbanding I cacad karena tidak prosedur dengan cara pembelian kepada Negara dan Negara otomatis dirugikan. 6. Bahwa objek sengketa satu tanah tumpang tindih 2 bukti kepemilikan terakhir tercatat an. Tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3823 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171 dan HGB Nomor 172 an. Penggugat, secara objektip patut dibatalkan semua peralihanperalihannya karena sama-sama tidak prosedur dengan tidak cara Pembelian kepada Negara melalui P.3.MB. sebagaimana dimaksud pasal 1,2,3 dan 4 PP Nomor 223 tahun 1961. 7. Bahwa P.3.MB. tetap masih ada / tidak bubar / kini menjadi dibawah Pengawasan Langsung Kepala Kanwil BPN Provinsi, dan demikian segala surat Keputusan Kanwil BPN Jawa Barat menunjuk kepada objek sengketa

sekarang

bertentangan

dengan

ketentuan

perundang-

undangan yang berlaku hal tata cara perolehan hak atas tanah pada Penguasaan P.3.MB. pasal 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 223 tahun 1961 baik kepemilikan tanah Terbanding I maupun


peralihannya terakhir tercatat an. Terbanding IV dan bukti kepemilikan Penggugat sama-sama tidak melalui pembelian kepada Negara. 8. Bahwa Negara secara faktatelah dirugikan, kiranya Majelis Hakim objek tanah sengketa sekarang dikembalikan kembali kepada Negara status Penguasaan Panitia Pelaksana Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (P.3.MB.) kini dibawah pengawasan langsung Kepala Kantor Pertanahan BPN Jawa Barat. DALAM REKONPENSI : 9. Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru membenarkan secara syah kepemilikan objek sengketa an. Tergugat I dk. maupun peralihannya kepada Tergugat IV dk./Penggugat dr. bila dihubungkan tata cara perolehan

tanah

Negara

dibawah

Pengawasan

Panitia

P.3.MB.

sebagaimana dijelaskan pada Konpensi diatas hal tata cara memiliki sebagaimana diatur pada pasal 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 223 tahun 1961 sudah jelas bukti kepemilikan Penggugat Dk/Tergugat Dr. maupun bukti Tergugat I d.k maupun urutannya terakhir tercatat an. Penggugat dr. keliru dan bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memperoleh ha katas tanah Penguasaan P.3.MB. (Tanah Negara) tidak cara pembelian kepada Negara. Untuk itu kiranya Pengadilan Tinggi Bandung, dapat memutuskan sebagai berikut : -

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung Nomor 211/Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 1 September 2014. Mengadili Sendiri : DALAM KONPENSI

-

Menyatakan objek sengketa sekarang yang menjadi tumpah tindih pada satu tanah terhadap kepemilikan kedua Sertifikat HGB No. 171 dan 172 an. Yani Heryani Laismana/Pembanding/Penggugat d.k./ Tergugat d.r. maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 3823 semula an. Tergugat I dk maupun turutannya peralihannya akta-akta jual beli kini tercatat an. Tergugat IV/Penggugat d.r. tidak memiliki kekuatan hukum.


-

Menyatakan objek sengketa seluas kurang lebih 4000 m2 asal tanah Eigeendom Verponding Nomor 8219 Surat ukur Nomor 383/1941 tercatat an. Ny. Margaret Cecile Hansen merupakan tanah Negara dalam pengawasan P.3.MB.

-

Menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan kembali permohonan hak atas pada tanah objek sengketa kepada Negara dengan cara pembelian melalui Panitia P.3.MB. atas persetujuan Menteri Muda Agraria / BPN Pusat sepanjang memiliki hubungan hukum. DALAM REKONPENSI :

-

Menyatakan Gugatan rekonpensi dari Tergugat IV dk./Penggugat dr. ditolak atau tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat

berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 September 2014 Nomor : 211/Pdt.G/2013/PN.BB, beserta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan untuk itu harus dikuatkan ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa mengenai Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokok perkara dalam konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada halaman 73 alinea 3 dan seterusnya telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai prosedur peralihan hak atas tanah bekas Eigendom Verponding sebagaimana di atur dalam PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-hak


Barat menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha serta UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1970 serta pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa sejak mulai berlakunya undang-undang ini maka Hak Eigendom menjadi Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu 20 tahun, dan barang siapa yang pada tanggal 24 September 1960 mempunyai tanah dengan Hak Barat yang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dan hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum mempunyai sertifikat maka diwajibkan sebelum tanggal 24 September 1970 datang kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk meminta sertifikat hak yang bersangkutan (vide pasal 1 ayat 1 PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1970), jika kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal 1 tidak dilaksanakan maka pemegang haknya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam pasal 30 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria dan Hak Guna Bangunan serta Hak Guna Usaha yang bersangkutan dianggap telah hapus sejak tanggal 24 September 1961 (vide pasal 2 ayat 1 PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1970) ; Menimbang, bahwa ternyata tanah sengketa bekas Eigendom Verponding No. 8219 Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No. 383/1941, seluas 3.966 m2 yang dimiliki Ny. Margaret Cecile Hansen tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah

sesuai ketentuan Perundang-undangan

,

sehingga dengan demikian hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara ; Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding memiliki sebidang tanah persil bekas Eigendom Verponding No. 8219 Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No. 383/1941, seluas 3.966 m2 terletak di Keresidenan Priangan, Kabupaten Bandung, Kewedanaan Lembang, Desa Lembang tercatat atas nama Ny. Margaret Cecile Hansen kemudian tanah sengketa telah di pasang Hipotik atas nama N.V. Denis De Eerste Nationale Industrriele Sha Reholding Company tertanggal 7 Mei 1936 Akta No. 111, selanjutnya tanah sengketa oleh pemegang Hipotik telah dioper/diserahkan kepada Louis Borckhmann berdasarkan akta No. 140 tanggal 24 April 1961 dihadapan Notaris NOEZAR, dari Louis Borckhmann tanah sengketa dioper/dilepas kepada Willy Brinkman berdasarkan akta No. 46 tanggal 13 September 1963, kemudian Willy


Brinkman melepas kembali kepada Mintarsih Oepa sesuai surat penyerahan tertanggal 24 September 1963 yang dibuat dan diketahui oleh Camat Lembang, bahwa pada tahun 1974 terjadi perselisihan antara Mintarsih Oepa dengan Prits Napitupulu sehingga terjadi pembagian dengan Prits Napitupulu yang untuk selanjutnya Mintarsih Oepa dan Prits Napitupulu telah mendaftarkan tanah sengketa kepada Panitia Pelaksana Penguasa Milik Belanda (P3.MB) tercatat masing-masing tertanggal 24 September 1974 dan tertanggal 12 Nopember 1974, selanjutnya Prits Napitupulu melepas miliknya kepada Ismail Ridwan dan istrinya Yanti S., bahwa kemudian Mintarsih Oepa mengoper/melepas miliknya kepada Penggugat/Pembanding sesuai Akta Pemindahan dan Penyerahan No. 397 tanggal 3 Maret 1989 dihadapan Notaris GINA RISWARA KOSWARA, SH. Notaris di Bandung, demikian juga Ismail Ridwan dan istrinya Yanti S., mengoper/menyerahkan miliknya kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 25 tertanggal 20 Maret 2009, dihadapan Notaris/PPAT DIASTUTI, SH. yang untuk selanjutnya berdasarkan pengoperan dan penyerahan hak dari Mintarsih Oepa dan Ismail Ridwan serta istrinya Yanti S., Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung yang kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing No. 171 Surat Ukur No. 00280 tertanggal 27 Mei 2010 serta No. 172 Surat Ukur No. 00281/ Lembang/2010 tanggal 27-05-2010 yang keseluruhan atas nama Penggugat/ Pembanding ; Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV/Termohon Banding IV menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 171/Desa Lembang Surat Ukur No. 00280/Lembang/2010 tertanggal 27 Mei 2010 seluas 1944 m2 dan SHGB No. 172/Desa Lembang Surat Ukur No. 00281/Lembang/2010 tertanggal 27 Mei 2010 seluas 1946 m2 keduanya atas nama Penggugat/Pembanding tidak secara otomatis menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding adalah pemilik objek sengketa, karena bahwa penerbitan

kedua

Sertifikat

Hak

Guna

Bangunan

atas

nama

Penggugat/Pembanding itu tidak sah karena didasarkan pada Hak Eigendom Verponding No. 8219 seluas 3.966 m2 Surat Ukur No. 383/1941 yang sudah hapus sejak tanggal 24 September 1961 ;


- Bahwa jauh sebelum terbit kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat/Pembanding tersebut, diatas tanah sengketa sudah terbit Sertifikat Hak MIlik No. 874/Desa Lembang, Surat Ukur No. 2156/1989 tanggal 19-8-1989 seluas 4008 m2 atas nama Ny. CML Tambunan Sitompul (Tergugat I/Terbanding) ; Kemudian tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I/Terbanding I dialihkan kepada Verley Shearer Sugono/Tergugat III/Terbanding III berdasarkan akta jual beli tanggal 14 Nopember 1991 No. 480/4/Lembang/1991 Notaris/PPAT

Ida

Sugono/Tergugat

Dahlia

Teddy,

III/Terbanding

III

SH.,

kemudian

mengalihkan

Verley

Shearer

kepemilikan

tanah

sengketa kepada TAN AIJ HOA/Tergugat IV/Terbanding IV sesuai dengan Akta Jual Beli No. 276/42/34/JB/1993 tanggal 22 Oktober 1993 Notaris/PPAT Nanny Sukarja, SH. dan pada proses balik nama atas kepemilikan tanah sengketa , SHM No. 874/Desa Lembang, Surat Ukur No. 2156/1989, tanggal 19-8-1989 seluas 4008 m2 telah diganti menjadi SHM No. 530/Desa Jayagiri, Surat Ukur tanggal 23-11-1993 No. 797/1993 karena adanya Rencana Pemekaran Desa, tapi karena Pemekaran Desa tidak berlaku untuk tanah tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara No. 19/II/PT/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I Sertifikat Hak Milik No. 530/Desa Jayagiri dirobah menjadi SHM No. 3823/Desa Lembang, Surat Ukur No. 797/1993 tanggal 23-11-1993 seluas 4008 m2 atas nama Tergugat IV/Terbanding IV; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

gugatan

Penggugat/

Pembanding dan dalil jawaban Tergugat IV/Terbanding IV, ternyata tanah yang disengketakan oleh para pihak adalah tanah bekas Eigendom Verponding No. 8219 Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No. 383/1941 seluas 3.966 m2 yang terletak di Keresidenan Priangan, Kabupaten Bandung, Kewedanaan Lembang, Desa Lembang tercatat atas nama Ny. Margaret Cecile Hansen, yang telah menjadi tanah Negara oleh karena sampai pada batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (vide UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Mendagri No. 2 Tahun 1970) tidak didaftarkan oleh pemegang hak pada Kantor Pendaftaran Tanah ; Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa bekas Eigendom Verponding No. 8219, Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 No. 383/1941 telah menjadi tanah Negara, maka untuk mendapatkan hak atas tanah Negara


bekas

Eigendom

Verponding

tersebut,

harus

memenuhi

ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 223 Tahun 1961 yaitu harus melalui Panitia Pelaksana Penguasaan Peninggalan Milik Belanda (P.3.MB) dengan cara pembelian kepada Negara dengan melibatkan penafsiran harga (Inspeksi Keuangan dan Pamong Praja) serta berdasarkan surat keputusan dari Menteri Agraria/kini BPN Pusat ; Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perolehan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 171/Desa Lembang Surat Ukur No. 00280/Lembang/2010, tertanggal 27 Mei 2010 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 172/Desa Lembang Surat Ukur No. 00281/ Lembang/2010, tertanggal 27 Mei 2010, keduanya atas nama Penggugat/ Pembanding serta Sertifikat Hak Milik No. 3823/Desa Lembang Surat Ukur No. 797/1993 tertanggal 23-11-1993 atas nama Tergugat IV/Terbanding IV, oleh karena sertifikat-sertifikat tersebut terbit diatas tanah bekas Eigendom Verponding No. 8219, Surat Ukur tanggal 19 Juni 1941 yang telah menjadi tanah Negara, maka apakah sertifikat-sertifikat baik yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding maupun yang dimiliki oleh Tergugat IV/Terbanding IV telah diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 tersebut ; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa ketika tanah sengketa masih dalam Kepemilikan dan Penguasaan

Mintarsih

Oepa

dan

Prits

Napitupulu,

mereka

telah

mendaftarkan tanah sengketa pada Panitia Pelaksana Penguasa Milik Belanda (P3.MB) dan tercatat masing-masing tertanggal 24 September 1974 dan tanggal 12 Nopember 1974 ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti Penggugat/Pembanding tidak ada satu bukti pun yang membuktikan adanya pendaftaran dari Mintarsih Oepa dan Prits Napitupulu. Demikian pula tidak ada bukti yang membuktikan adanya hasil penaksiran harga dari Inspeksi Keuangan dan Pamong Praja serta tidak adanya bukti pembayaran sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 ; Menimbang, bahwa Tergugat IV/Terbanding IV mendalilkan dalam jawabannya bahwa sebelumnya tanah sengketa adalah dimiliki dan dikuasai oleh Ny. CML Tambunan Sitompul sesuai Sertifikat Hak Milik No. 874/Desa Lembang, Surat Ukur No. 2156/1989, tertanggal 19-8-1989 yang diperoleh Ny. CML Tambunan Sitompul atas dasar pemberian hak dari Gubernur Halaman 20 dari 23 halaman putusan No.105/Pdt/2015/PT.BDG.

Kepala

Daerah

Tk.I

Jawa

Barat

tanggal

6

Juli

1989

No.

372/HM/KWBPN/1989 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 592/510/KP/1989 tanggal 6 Juni 1989 ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti dari Para Tergugat/Para Termohon Banding khususnya surat bukti dari Tergugat IV/Terbanding IV, ternyata pula tidak ada satu surat buktipun yang membuktikan adanya pendaftaran dan permohonan dari Ny. MCL. Tambunan Sitompul pada Panitia Pelaksana Penguasaan Peninggalan Belanda (P3.MB) dan tidak ada pula bukti pembayaran harga sesuai penaksiran dari Inspeksi Keuangan dan Pamong Praja sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 tersebut ; Menimbang, bahwa

oleh karena baik Penggugat/Pembanding

maupun Tergugat IV/Terbanding IV memiliki dan menguasai tanah sengketa yang berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding tanpa melalui prosedur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 maka dengan demikian tanah sengketa tetap menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara ; Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara maka kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding IV dapat memohon kembali untuk mendapatkan hak melalui mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM REKONPENSI : Menimbang,

bahwa

gugatan

Rekonpensi

dari

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi IV/Terbanding IV sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi/Terbanding IV harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang akan ditentukan pada diktum putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 September 2014 Nomor : 211/Pdt.G/2013/PN.BB tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan Mengadili Sendiri sebagai berikut : Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini : MENGADILI: 1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Penggugat tersebut ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 September 2014 Nomor : 211/Pdt.G/2013/PN.BB dan MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi dari Tergugat II/Terbanding II ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; DALAM REKONPENSI : - Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat IV/Terbanding IV tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum

Pembanding

semula

Penggugat

untuk

membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Halaman 22 dari 23 halaman putusan No.105/Pdt/2015/PT.BDG.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SENIN tanggal 6 JULI 2015 oleh kami

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

KAREL TUPPU, SH.MH. dan H. EDWARMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Surat

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor : 105/Pen/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 5 Maret 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 JULI 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh H. ADE USMAN, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU, SH., MH.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Ttd

H. EDWARMAN, SH.

PANITERA,

Ttd H. ADE USMAN, SH.MH.

Perincian biaya perkara : -

Materai ………………. Rp.

6.000.-

-

Redaksi ………………. Rp.

5.000.-

-

Pemberkasan ……….. Rp. 139.000.-+ Jumlah ………. Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents