1
PUTUSAN Nomor : 700/ Pdt.G /2013/ PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara : PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pedagang, tempat kediaman
di
Kabupaten
Pasuruan,
sebagai
Pemohon; Melawan TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 700/ Pdt.G /2013/ PA.Pas tanggal 22 April 2013 mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Pada
tanggal
15
Nopember
1992,
Pemohon
dengan
Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kota Pasuruan ( Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX
tanggal 16 Nopember 1992 ); 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 20 tahun;
2
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara baik karena istri terlalu sibuk bekerja di ladang dan merawat ternak sehingga sering menolak diajak berhubungan intim layaknya suami istri, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami; 4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak,
karena
Pemohon
bekerja
sebagai
petani/pedagang
dan
mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; 6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; 7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon; 8. Selama
berumah
tangga
antara
Pemohon
dengan
Termohon
telah
memperoleh harta berupa : -
Sapi 2 ekor
-
Sawah seluas 1 hektar
-
Ladang seluas 3 hektar
9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; 10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
3
b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah paman calon istri kedua pemohon bernama WALI NIKAH (karena ayah kandung calon istri kedua pemohon telah meninggal dunia) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; 11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Pasuruan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,
selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON; 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan arahan dan pandangan agar tidak melakukan Poligami, dan cukup membina rumah tangga yang telah ada, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua keterangan maupun dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan serta menyetujui maksud dan
4
tujuan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang dikehendaki oleh Pemohon; Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak calon istri kedua pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -
Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menikah dengan Pemohon secara sirri pada tahun 2000, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 12 tahun;
-
Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengenal secara pribadi baik kepada Pemohon maupun kepada istri pertama beserta anak Pemohon;
-
Bahwa antara calon istri kedua Pemohon telah mengetahui keadaan penghasilan Pemohon;
-
Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan/atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
-
Bahwa calon istri kedua Pemohon pada saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak berada dalam pinangan orang lain; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXXXXXX berlaku s.d. tanggal 17-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2013, bukti (P-1); 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK : XXXXXXX berlaku s.d. tanggal 16-04-2017, bukti (P-2); 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan pada tanggal 16 Nopember 1992, bukti (P-3); 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (calon isteri) NIK : XXXXXXX berlaku s.d. tanggal 03-02-2017, bukti (P-4); 5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXX, tanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Pasuruan, bukti (P-5);
5
6. Fotocopy Akta Cerai atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON Nomor : XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 01 Juni 1994, bukti (P-6); bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya; 7. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon di atas meterai Rp.6.000,- tanpa tanggal, bukti (P-7); 8. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari calon isteri di atas meterai Rp.6.000,- tanpa tanggal, bukti (P-8); 9. Asli Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon di atas meterai Rp.6.000,-, tanpa tanggal, bukti (P-9); 10. Asli Surat Pernyataan tentang harta kekayaan yang dibuat oleh Pemohon, Termohon dan calon isteri di atas meterai Rp.6.000,- dan diketahui oleh Kepala Desa Petung, Kecamatan Kabupaten Pasuruan tanggal 22 April 2013, bukti (P-10); 11. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh calon isteri di atas meterai Rp.6.000,-, dan diketahui oleh Kepala Desa Petung, Kecamatan Kabupaten Pasuruan tanggal 22 April 2013, yang isinya menerangkan tidak akan menuntut hak atau apapun milik Pemohon dan Termohon, bukti (P-11); 12. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Petung Kecamatan
yang
Kabupaten Pasuruan,
tanggal 22 April 2013, bukti (P-12); 13. Fotocopy Surat Kematian Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petung, Kecamatan Kabupaten Pasuruan, tanggal 22 April 2013, yang menerangkan bahwa BAPAK CALON ISTRI KEDUA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Maret 1984, bukti (P-13); bahwa bukti (P-12) dan (P-13) bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya; Menimbang, bahwa di samping bukti surat P-1 sampai dengan P-13, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama : 1. Saksi I Pemohon, SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut :
6
-
Bahwa, saksi adalah adik kandung dari calon istri Pemohon;
-
Bahwa, Pemohon sudah beristri dan sudah mempunyai anak;
-
Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan kakak kandung dari saksi yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, dan saksi ridho menjadi walinya;
-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
-
Bahwa Pemohon telah menikahi CALON ISTRI KEDUA PEMOHON secara sirri pada tahun 2000, dan sekarang telah mempunyai anak;
-
Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda tanpa anak dan tidak dalam pinangan orang lain;
2. Saksi II Pemohon, SAKSI II, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
-
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1992, selama dalam perkawinan dikaruniai 1 orang anak;
-
Bahwa, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, berstatus janda cerai tanpa anak;
-
Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan; Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon di depan sidang
menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau buktibukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana telah terurai di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa
7
di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan pandangan tentang segala akibat dari perkawinan poligami, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili hukum di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka secara hukum maka perkara tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasuruan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
ditambah pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi,
telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di KUA Kota Pasuruan pada tanggal 16 Nopember 1992, juga telah terbukti bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu Termohon, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak (persona standi in judicio) dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami adalah dikarenakan Termohon sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sering menolak bilamana diajak berhubungan intim (berhubungan badan) karena terlalu sibuk bekerja di ladang dan merawat ternak, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama Islam; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto 1925 BW pengakuan yang dinyatakan dalam persidangan tanpa klausula dan/atau kualifikasi adalah merupakan bukti yang mengikat dan menentukan kedua belah pihak beperkara, dengan demikian sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon telah benar-benar terbukti bahwa Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan
8
badan). Sehingga hal tersebut sangat mendorong Pemohon untuk mengajukan izin poligami; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan (persyaratan) alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 41 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 pihak Termohon telah menyatakan secara tertulis yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, dan dinyatakan pula secara lisan di persidangan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan sekaligus setuju terhadap maksud Pemohon untuk beristri lagi (melakukan polygami), dan berdasarkan bukti P-9
Pemohon telah menyatakan secara tertulis yang dituangkan dalam
surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bahwa yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama yakni berupa sapi sebanyak 2 ekor, sawah seluas 1 hektar dan ladang seluas 3 hektar, di mana pernyataan tersebut dituangkan dalam surat keterangan dari Kepala Desa Petung Kecamatan Pasrepan Kota Pasuruan, dan telah dibenarkan serta diakui pula oleh Termohon, juga ditambahkan dalam bukti P-11 yang menerangkan bahwa calon istri Pemohon tidak akan menuntut hak-hak atau apapun
yang
dimiliki
oleh
Pemohon
dengan
Termohon
pada
masa
perkawinannya terdahulu, pernyataan tersebut juga diketahui oleh Kepada Desa yang sama; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 Pemohon telah mengajukan bukti surat perincian tentang penghasilan kelak untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, bahwa Pemohon sebagai petani dan pedagang mempunyai penghasilan rata-rata setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pernyataan tersebut juga tidak dibantah oleh pihak Termohon; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-7, P-9, P-12 yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, maka selain telah memenuhi persyaratan alternatif, juga telah memenuhi persyaratan kumulatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana
9
ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 41 Huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 58 Ayat (1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut di persidangan telah menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, dan siap menerima segala risiko sebagai istri kedua dan bersedia untuk berbaik hati dengan Termohon serta tidak akan menuntut hak-hak atau apapun yang bersifat material yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon pada masa perkawinannya yang terdahulu; Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam keterangan mereka di bawah sumpah masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON memang sudah saling mencintai, mereka tidak ada hubungan darah, sesusuan termasuk dengan Termohon yang menjadi penyebab terhalangnya perkawinan, dan berdasarkan bukti P-6 calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai hidup, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta beragama Islam; Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, telah jelas bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menjadi halangan untuk dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut; Menimbang, bahwa hasrat Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dengan latar belakang kondisi Termohon seperti di atas, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan suatu kewajaran, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang amat penting bagi Pemohon, agar Pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak mudah terjebak untuk melakukan hal-hal di luar batas ketentuan agama; Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristri lebih dari seorang. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al Qur-an surat An- Nisa’ ayat 3 yang artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
10
wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON; 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); Demikian
diputus
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. ZAINAL ARIFIN, MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ABDUL KHOLIK dan SLAMET, S.Ag., SH. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat
11
pertama, dibantu oleh AGUS SAMSUL HUDA, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. ABDUL KHOLIK
Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
Hakim Anggota
SLAMET, S.Ag., SH. Panitera Pengganti
AGUS SAMSUL HUDA, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1.
Biaya Pendaftaran
Rp
30.000,00
2.
Biaya Proses
Rp
50.000,00
3.
Biaya Panggilan
Rp
160.000,00
4.
Redaksi
Rp
5.000,00
5.
Meterai
Rp
6.000,00
Jumlah
Rp
251.000,00
