PUTUSAN Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : Penggugat/Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (urusan rumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat/Terbanding.
,
. melawan Tergugat/Pembanding umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat / Pembanding.
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARANYA Mengutip
segala
uraian
sebagaimana
termuat
dalam
putusan
Pengadilan Agama Watampone Nomor 1194/Pdt.G/2014/PA Wtp., tanggal 29 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiulawal 1436 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ta’lik talak yang telah dibaca sesudah ijab kabul 3. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Farahilda binti Ansar umur 10 tahun dan Faradilla binti Ansar umur 9 tahun kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. 6. Menyatakan harta yang berupa : 1. Satu buah kalung emas seberat 10 gram emas 23 karat. 2. Satu buah cincin emas seberat 10 gram emas 23 karat. Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. 7. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada angka 6 (enam) tersebut dalam amar putusan ini dibagi 2 (dua), ½ (setengah) untuk Penggugat dan ½ (setengah) untuk Tergugat. 8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut ½ (setengah) untuk Penggugat dan ½ (setengah) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (setengah). 9. Menyatakan harta berupa satu kalung emas seberat 7.5 gram adalah harta milik Penggugat (harta bawaan). 10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut pada angka 9 (sembilan) dalam amar putusan ini kepada Penggugat. 11. Menyatakan tidak menerima selebihnya. 12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding
No. 1194/Pdt.G/2014/PA Wtp.
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, tanggal 26 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Penggugat / Terbanding pada tanggal
29 Januari 2015, dan Tergugat /
Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo. Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), sesuai surat pemberitahuan tanggal 12 Februari 2015, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 1194/Pdt.G/2014/PA Wtp., tanggal 27 Februari 2015, Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ; Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1194/Pdt.G/2014/PA Wtp., tanggal
29 Desember 2014
Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabuilawal 1436 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, maka hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan
dan
putusan
hakim
tingkat
pertama
tersebut,
dengan
pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, tanggal 10 November 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 1194/Pdt.G/2014/PA Wtp., tanggal 11 November 2014, kemudian sidang lanjutan pada tanggal 15 Desember 2014, Penggugat / Terbanding menyampaikan perbaikan gugatan pada posita angka 2, dan perubahan posita angka 9 menjadi posita angka 11, dan juga perubahan gugatan dengan penambahan gugatan pada angka 9 dan 10 serta penambahan petitum gugatan pada angka 4 dan 5 mengenai gugatan biaya Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
hidup anak (nafkah anak) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai usia dewasa serta tuntutan kepada Tergugat / Pembanding untuk mengembalikan kepada Pengugat / Terbanding berupa perhiasan emas seberat 27,5 gram sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan. Menimbang, bahwa HIR maupun RBg. sebagai peraturan perundangundangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan, dan asas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (process doelmatigheid) ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penggugat boleh mengubah tuntutannya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah “het anderwerp van den eisch ”, dan di dalam praktek peradilan pengertian “anderwerp van den eisch” adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang menyatakan bahwa : “Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair : “untuk peradilan yang adil”, serta Putusan Mahkamah Agung RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal
13
Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”, maka perubahan gugatan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
perubahan gugatan itu tidak merugikan kepentingan Tergugat serta tidak menghambat acara pemeriksaan perkara. Menimbang, bahwa meskipun perubahan gugatan Penggugat / Terbanding a quo diajukan sebelum ada jawaban dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat / Pembanding, akan tetapi perubahan gugatan tersebut berupa penambahan posita gugatan pada angka 9 dan 10 serta penambahan petitum gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana diuraikan di atas, ternyata telah menambah kejadian materiil perkara ini dan menghambat acara pemeriksaan perkara serta merugikan kepentingan Tergugat/ Pembanding,
maka
perubahan berupa penambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara. Oleh karena itu perubahan dan atau penambahan gugatan a quo dianggap tidak pernah ada (never existed), selanjutnya akan dipertimbangkan surat gugatan Penggugat / Terbanding sebelum perubahan dimaksud, yaitu surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat /Pembanding, yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Watampone
dengan
register
Nomor
1194/Pdt.G/2014/PA Wtp., tanggal 11 November 2014. Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai Penggugat / Terbanding tersebut terdapat dua alasan cerai yang menjadi dasar tuntutan gugat cerainya, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagai alasan pertama (in casu posita gugatan angka 3, 4, 5, 6 dan 7), dan alasan pelanggaran ta’lik talak (vide Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam) sebagai alasan kedua (in casu posita angka 2 dan 8), yang merupakan/sebagai akibat dari alasan pertama. Dan sementara itu, terdapat pula petitum primer berupa tuntutan cerai agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta’lik talak, dan petitum subsider berupa ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya). Menimbang,
bahwa
ternyata
petitum
gugatan
Penggugat
/
Terbanding a quo tidak sesuai dan tidak didukung oleh posita gugatan yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan pertama dalam gugatan cerai ini, yang seharusnya petitum Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan a quo. Dan selain itu, cerai gugat dengan alasan ta’lik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan di Pengadilan Agama (vide Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 150, angka 9 huruf h), dan hal ini menunjukkan bahwa cerai gugat dengan alasan ta’lik talak sebagai cerai gugat yang berdiri sendiri dengan posita yang memuat penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa konkrit yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam sighat ta’lik sehingga proses pemeriksaannya tidak didasarkan dan atau dialihkan kepada alasan cerai yang lainnya, sedangkan dalam posita gugatan dan proses pemeriksaan a quo lebih mengarah kepada alasan perselisihan dan pertengkaran dimaksud. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat
banding
menilai
gugatan
Penggugat
/
Terbanding
tersebut
mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas/kabur (obscuur libel), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal ”. Dengan demikian maka gugatan Penggugat / Terbanding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh pemeriksaan dan penilaian majelis hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, proses jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding di depan sidang pemeriksaan tingkat pertama, tidak perlu lagi dipertimbangkan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 RBg. jis. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, maka hakim berkewajiban memberikan bantuan kepada para pencari keadilan untuk terwujudnya praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menganjurkan perbaikan surat gugatan sepanjang perbaikan yang menyangkut masalah formal gugatan dan bukan perbaikan yang mengandung perubahan materiil atau pokok perkara. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Berita
Acara
Sidang
tanggal
8 Desember 2014, diterangkan bahwa berhubung karena gugatan Penggugat masih ada yang perlu diperbaiki maka permeriksaan perkara tersebut ditunda hingga tanggal 15 Desember 2014 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat memperbaiki gugatannya. Terkait dengan pemberian kesempatan untuk perbaikan gugatan dimaksud, apakah atas permintaan Penggugat yang disampaikan di depan sidang ataukah atas anjuran dan nasehat hakim tingkat pertama, ternyata hakim tingkat pertama tidak memberikan penjelasan dan penegasan lebih lanjut kepada Penggugat / Terbanding mengenai perbaikan gugatan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga hakim tingkat pertama telah melalaikan asas kewajiban pemberian bantuan kepada pencari keadilan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut di atas. Menimbang, bahwa selain itu, ternyata hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, tidak pula mempertimbangkan mengenai perbaikan dan/atau perubahan dan penambahan gugatan a quo yang disampaikan oleh Penggugat / Terbanding tersebut, apakah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, serta tidak pula mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg. jo. Pasal 8 Rv yang berkaitan dengan petitum yang harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar
Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan a quo sehingga terhindar dari cacat formil (obscuur libel). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1194/Pdt.G/ 2014/PA Wtp., tanggal
29 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 7
Rabiulawal 1436 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim tingkat banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding. Memperhatikan
pasal-pasal
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Watampone
Nomor
1194/Pdt.G/2014/PA Wtp., tanggal 29 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiulawal 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding; DENGAN MENGADILI SENDIRI : •
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). 3. Membebankan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Demikian
diputuskan
dalam
sidang
musyawarah
majelis
hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H. dan Drs. Masrur, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Januari 2015, dibantu oleh Hj. Nahirah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H.
Dra.Hj. Ummi Salam, S.H.,M.H.
ttd, Drs. Masrur, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
ttd, Hj. Nahirah, S.H.,
Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Perincian biaya : 1. Redaksi
: Rp
5.000,00
2. Materai
: Rp
6.000,00
3. Proses penyelesaian perkara
: Rp 139.000,00
Jumlah
: Rp 150.000,00 Seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.
Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.31/Pdt.G/2015/PTA Mks.
