DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN PUTUSAN Nomor 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh: PEMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kary. PT. Grasindo Prima Daya, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan TERMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak diketahui, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonnnya 17 November 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama

Pasuruan

di

bawah

register

Nomor

1844/Pdt.G/2014/PA.Pas tanggal 17 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 11 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 1 dari 14 halaman No. 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 bulan, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang perhatian kepada anak bawaan Pemohon yang masih berumur 4 tahun, bahkan saat makan siang anak tersebut tidak pernah dikasih makan, sewaktu Pemohon menasehati Termohon masalah tersebut, Termohon malah marah-marah dan berani melawan Pemohon, selain itu Termohon tidak bersedia masak maupun mencuci baju serta membersihkan rumah; 5. Bahwa

akibat

perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut,

Pemohon

mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014;; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Halaman 2 dari 14 halaman No. 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas.

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadap in person di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil; Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Slamet, S.Ag., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada sidang tanggal 3 Juli 2014 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagian dan membantah sebagian, sebagai berikut: - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 2014 dan selama menikah tinggal di rumah kediaman Pemohon selama 5 (lima) bulan dan belum dikaruniai keturunan; - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun bukan sejak Juni 2014 sebagaimana dikatakan Pemohon, melainkan sejak Agustus 2014; - Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak perhatian dengan anak bawaan Pemohon dengan tidak memberinya makan pada siang hari, sebaliknya Termohon sangat menyayangi anak Pemohon tersebut. Yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon sering pulang kerja hingga malam kadang sampai pukul 19.00 WIB; - Bahwa tidak benar apabila dinasehati Pemohon, Termohon marah-marah bahkan berani melawan Pemohon; - Bahwa benar Termohon tidak mencuci baju dan memasak karena Termohon dilarang Pemohon melakukan pekerjaan tersebut karena Termohon pernah patah tulang;


- Bahwa benar Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon pada Oktober 2014 dan sejak saat itu pisah rumah hingga sekarang; - Bahwa benar selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; - Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap berkeras mau menceraikan, Termohon menuntut balik hakhak Termohon berupa mut’ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan jawaban Termohon perihal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Agustus 2014 dan Pemohon juga sering pulang kerja hingga pukul 19.00 WIB dan terhadap tuntutan balik Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan Termohon tersebut, dimana Pemohon sanggup membayar iddah sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan, mut’ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Bahwa selanjutnya Termohon di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan dalam replik rekonpensinya menyatakan cukup, dan selanjutnya tahap jawab-menjawab oleh Ketua Majelis telah dinilai cukup;; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan alat-lalat bukti, kesempatan pertama dilakukan Pemohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut: A. Bukti Surat : -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.;


B. Bukti Saksi : Bahwa, di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon; - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak; - Bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar Juni 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar; - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang perhatian terhadap anak bawaan Pemohon yang masih berumur 4 (empat) tahun dan tidak memberi makan siang kepada anak tersebut; - Bahwa Termohon apabila dinasehati Pemohon melawan; - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2014 karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang kepada orang tua Termohon; - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan anak; - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014; - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut; - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2014; 3.

SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; Halaman 5 dari 14 halaman No. 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas.

- bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri; - bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar; - bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar; - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang perhatian kepada anak bawaan Pemohon dan tidak memberi makan siang kepada anak tersebut; - bahwa apabila dinasehati Pemohon, Termohon marah-marah dan berani melawan Pemohon; - bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Pemohon mengantarkan pulang Termohon kepada orang tua Termohon pada Oktober 2014; - bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon tidak memberi makan siang kepada anak bawaan Pemohon, karena Termohon selalu menyiapkan makan siang. Adapun Termohon tidak mencuci baju dan memasak disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk melakukan hal tersebut karena Termohon sakit patah tulang; Bahwa selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di muka sidang; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;


Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka sidang, bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 dengan mediator Slamet, S.Ag., namun upaya damai tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk dapat mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Pasuruan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2014 yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada anak bawaan Pemohon yang masih berumur 4 tahun dengan tidak memberi makan siang kepada anak tersebut dan apabila dinasehati Termohon marah-marah dan berani melawan Pemohon serta Termohon tidak bersedia masak, mencuci baju, dan membersihkan rumah, sehingga pada Oktober 2014 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu terjadi pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak Juni 2014, melainkan sejak Agustus 2014, juga mengakui telah pisah rumah dengan Pemohon sejak Oktober 2014 karena Pemohon mengantarkan pulang Termohon kepada orang tua Termohon di Desa -- dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; Halaman 7 dari 14 halaman No. 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui pernah tidak memasak dan tidak mencuci baju karena dilarang oleh Pemohon disebabkan karena Termohon pada waktu itu sakit patah tulang; Menimbang,

bahwa

Termohon

membantah

perselisihan

dan

pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak perhatian dengan anak bawaan Pemohon dengan tidak memberinya makan pada siang hari, sebaliknya Termohon sangat menyayangi anak Pemohon tersebut. Yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon sering pulang kerja hingga malam kadang sampai pukul 19.00 WIB, juga Termohon membantah dalil Pemohon, bahwa Termohon kalau dinasehati marah-marah dan berani melawan Pemohon; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil Pemohon yang diakui tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-nndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, masing-masing saksi setelah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim; Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang


sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Mei 2014; - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak; - Bahwa sejak Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar; - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran selain karena Termohon kurang perhatian kepada anak bawaan Pemohon juga karena Pemohon pulang kerja hingga pukul 19.00 WIB; - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah lagi sejak Oktober 2014 karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; - Bahwa saksi-saksi Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejak Oktober 2014 sudah tidak serumah lagi, dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Halaman 9 dari 14 halaman No. 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas.

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

yang sejalan dengan

maksud dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan

rumah

tangga

yang

demikian

akan

menimbulkan

kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya:

Menghindari kerusakan

harus didahulukan

daripada

menarik

kemaslahatan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum

Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’I kepada Termohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Pasuruan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Halaman 10 dari 14 halaman No. 1844/Pdt.G/2014/PA.Pas.

Dalam Rekonvensi Menimbang,

bahwa

terlebih

dahulu

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi; Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada sidang tanggal 18 Desember 2014 mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak-hak Termohon, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan aquo sebagai gugatan balik (rekonvensi); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan cerai talak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut; Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat Rekonpensi tentang mut’ah, sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut’ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia)

kecuali bekas isteri tersebut qabla al-


dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), namun oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat tentang besaran mut’ah, yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut’ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, dengan mendasarkan Pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, maka seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Penggugat Rekonpensi dalam keadaan nusyuz atau tidak sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Penggugat Rekonpensi apakah berhak nafkah iddah atau tidak, namun oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat besaran nafkah iddah, yakni Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonpensi dan dalam konteks ini Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohoan Pemohon seluruhnya;


2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan --, Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 2.1. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2.2. Mut’ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah); Dalam Konpensi dan Rekonpensi -

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu rupiah). Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

pada hari Kamis, tanggal 29

Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Abdul Kholik, sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Drs. Yumroni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan, dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

dan

Termohon

Konpensi/Penggugat

Rekonpensi;


Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL KHOLIK

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti,

ttd

Drs. YUMRONI, S.H.

Rincian biaya perkara: 1. Pendaftaran Rp 30.000,00 2. Proses Rp 50.000,00 3. Panggilan Rp 150.000,00 4. Redaksi Rp 5.000,00 5. Meterai Rp 6.000,00 ___________________________ Jumlah Rp 241.000,00


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents