DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 75/Pdt/2015/PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------------------------1. H. MAULWI SAELAN, beralamat di Jalan Bendungan Hilir 111 RT 001 RW 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat; ------------------------------------------------2. Hj. TJITJI AWASIH SAELAN, beralamat di Jalan Bendungan Hilir 111 RT 001 RW 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat; ---------------------------------------Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama MIFTAHUL HILMI, S.H., M.H., dan YUDIA ALAMSYACH, S.H., keduanya Advokat dari kantor Hilmi Yazid & Co. Law Firm (HY&Co) beralamat di Jalan Wijaya I Blok Q/4 No. 381 N, Jakarta 12170 dan Jalan Sutawinangun Gg. Subur No 8, Rt/ Rw 01/02, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2014, Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat; ----------------------------------------------------------------------------Lawan: ACHMAD BERLIANA ZULKIFLY, beralamat di Jalan Soka No. 19, Tedeng Daya Tuparev, RT 003, RW 03, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama YODI LEONARDO, S.H. Advokat, pada Kantor Hukum AHL di Komplek Bima Indah, Jalan Pandawa No 02 A, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal 9 Februari 2015 , selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; --------------Dan :

Halaman 1 dari 27 halaman putusan No. 75/Pdt/2015/PT.Bdg.

1. KOMARUDIN, SH. PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev Ruko Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D, No. 17, Desa Sutawinangun, Kecamatan

Kedawung,

Kabupaten

Cirebon,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; --------------------------------2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Cirebon, Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber, Cirebon Jawa Barat,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat II; -----------PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; ------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : -------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 Maret 2014 dalam Register perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -------------1. Bahwa Penggugat II adalah pemilik dan pemegang sertifikat-sertifikat hak milik atas 4 bidang tanah : a. Sertifikat Hak Milik No.1177 atas nama Hj. Tjitji Awasih Saelan, Surat Ukur No.66/ 2002 tgl 17-08-2022 seluas 740M2 No NIB 00518, berupa sebidang tanah kosong dan terletak di desa Kedungjaya. b. Sertifikat Hak Milik No.1178 atas nama Hj. Tjitji Awasih Saelan Surat ukur No.67/ 2002 tgl 07-08-2002 seluas 740 M2 No NIB 00519, berupa sebidang tanah kosong dan terletak di desa Kedungjaya. c. Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama Hj. Tjitji Awasih Saelan, dengan gambar situasi No.413/1973 tgl 22-10-1973 seluas 760M2, berupa sebidang tanah kosong dan terletak di desa Kedungjaya. d. Sertifikat Hak Milik No.101 atas nama Hj. Tjitji Awasih Saelan, dengan gambar situasi No. 412/1973 tgl 22-10-1973 seluas 760M2, berupa sebidang tanah dan bangunan Masjid diatasnya dan terletak di desa Kedungjaya. Kesemuanya terletak di Desa Kedungjaya (dahulu Desa Kedungdawa)


Kecamatan Kedawung (dahulu Kecamatan Cirebon Barat) Kabupaten Cirebon Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah"; 2. Bahwa Para Penggugat merupakan suami isteri, yang mana keduanya telah sepakat dan setuju untuk menjual Tanah tersebut kepada Tergugat; 3. Bahwa

di

antara

Para

Penggugat

dan

Tergugat

telah

terjadi

kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut dengan harga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ditambah dengan sebuah bangunan Masjid seluas 400M2 di atas tanah seluas kurang lebih 400M2 dengan nilai bangunan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan spesifikasi sesuai kesepakatan para pihak. (selanjutnya disebut "Harga Jual"). (perhatikan Pasal 1 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tertanggal 03 November Tahun 2013 ; 4. Bahwa Tergugat telah menerima dan mengetahui keadaan Tanah, termasuk untuk Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.101, Desa Kedungjaya, dengan gambar situasi No. 412/1973 tgl 22-10-1973 seluas 760M2 yang di atasnya terdapat sebuah bangunan Masjid yang oleh warga setempat dikenal dengan Masjid Teja Suar; 5. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013 Penggugat I selaku diri sendiri dan selaku kuasa dari Penggugat II beserta Tergugat Sepakat untuk menuangkan Perjanjian Jual Beli ke dalam sebuah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tercantum dalam Akta Nomor 4 tertanggal 03 November Tahun 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Komarudin,

S.H.

(dalam

perkara

ini

adalah

Turut

Tergugat

I)

(selanjutnya disebut "PPJB"); 6. Bahwa dalam Pasal 1 PPJB tersebut terdapat beberapa syarat khusus mengenai proses Jual Beli Tanah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, adapun beberapa syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli Tanah dilakukan dan diterima dengan harga Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ditambah dengan sebuah bangunan Masjid seluas 400M2 di atas tanah seluas 400M2 yang terletak di belakang lokasi Masjid Tejasuar, dengan nilai bangunan

Rp.

2.000.000.000,-

(dua

milyar

rupiah)

dengan

spesifikasi sesuai kesepakatan para pihak.

2. Jual beli ini baru dianggap sah dan mengikat apabila harga penjualan atas tanah dilunasi dan bangunan masjid pengganti telah


selesai dibangun. para pihak sepakat untuk membuka rekening bersama

yang

akan

digunakan

untuk

menampung

dana

pembangunan Masjid pengganti.

7. Bahwa setelah Para Penggugat dan Tergugat menyepakati apa yang tercantum dalam PPJB, kemudian dengan i'tikad dan prasangka balk Penggugat I dan Penggugat II bersedia menandatangani Perjanjian Jual Bell yang disodorkan yang akhirnya termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 868 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 870 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 884 tertanggal 17 Desember 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 885 tertanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat dihadapan PPAT Komarudin, S.H., (Turut Tergugat I) (selanjutnya disebut sebagai "AJB");

8. Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan pengalihan atau balik nama atas Sertifikat Tanah walaupun syarat-syarat dalam PPJB belum dipenuhi seluruhnya oleh Tergugat;

9. Bahwa dalam PPJB disyaratkan sebagai bagian dari pembayaran adalah Tergugat harus membangun Masjid pengganti dengan luas 400M2 di atas tanah seluas ± 400 M2 yang terletak dibelakang lokasi Masjid Tejasuar, dengan nilai bangunan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan spesifikasi sesuai kesepakatan para pihak;

10. Bahwa faktanya Tergugat tiba-tiba membangun Masjid tanpa ada koordinasi dan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan Para Penggugat

mengenai

luasan

tanah,

spesifikasi

bangunan,

ijin

mendirikan bangunan, pengawasan bangunan, serta hal lain terkait dengan pembangunan Masjid pengganti sebagaimana disyaratkan dalam PPJB;

11. Bahwa proses pembangunan Masjid tersebut belum mendapatkan persetujuan secara tertulis khususnya dari Penggugat I dan juga belum terpenuhinya syarat teknis pembangunan sebagai berikut :

1. Penentuan arah kiblat sholat (syarat utama khusus untuk pembangunan Masjid);

2. Surat izin mendirikan bangungan (IMB) yang dikeluarkan pemerintah setempat;

3. Surat perintah kerja (SPK) yang harus disetujui dan ditandatangani oleh pemberi kerja (dalam hal ini ditandatangani oleh Penggugat I)


12. Bahwa Tergugat terus memaksakan proses pembangunan Masjid walaupun

hingga

saat

gugatan

ini

diajukan

tidak

atau

belum

mendapatkan persetujuan dari pihak Penggugat I dan Penggugat II.

13. Penggugat I telah memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan Masjid namun ditolak oleh Tergugat, padahal nyatanyata khususnya di antara Penggugat I selaku Penjual dengan Tergugat

I

selaku

Pembeli

belum

ada

kesepakatan

mengenai

spesifikasi bangunan, IMB dan penentuan arah kiblat Masjid;

14. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat I dan Penggugat II akan menyetujui

dimulainya

proses

pembangunan

Masjid

jika

dalam

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Masjid Baru yang diajukan oleh Tergugat hanya senilai atau sebesar Rp. 1.476.133.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratuss tiga puluh tiga ribu rupiah), hal mana tentu bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam PPJB yang mana telah ditentukan untuk nilai bangunan Masjid pengganti adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diluar harga tanah, itu berarti telah ada penurunan spesifikasi bangunan dari yang telah disepakati dalam PPJB yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga jelas hal tersebut merupakan suatu perbuatan

wanprestasi

karena

melakukan

pelanggaran

terhadap

perjanjian yang telah disepakati;

15. Bahwa selanjutnya nilai bangunan Masjid pengganti yang disepakati sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening bersama atas nama Penggugat I dan Tergugat, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, Rekening Bersama tersebut telah dibuat oleh Tergugat, dan pada kenyataannya dalam rekening bersama tersebut diketahui hanya terdapat dana sebesar Rp. 806.013.0143,29 (delapan ratus enam juta tiga belas ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah) bukan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana yang disyaratkan dalam PPJB;

16. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli No 835 tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Komarudin, S.H atau Turut Tergugat I, PPAT Kabupaten Cirebon, Akta mana adalah Akta jual beli tanah seluas 400


M2

yang

diperuntukan

untuk

membangun

Masjid

Pengganti

sebagaimana disyaratkan dalam PPJB;

17. Bahwa Penggugat I tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No 835 tertanggal 26 Nopember 2013 dan karenanya atas dugaan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam poin 16 di atas, Penggugat akan menindaklanjutinya dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

18. Bahwa selain terjadi penurunan spesifikasi bangunan, faktanya hingga saat diajukannya gugatan ini, Tergugat belum dapat menyelesaikan pembangunan Masjid Pengganti, padahal dalam PPJB disebutkan secara jelas bahwa Jual beli ini baru dianggap sah dan mengikat apabila harga penjualan atas Tanah dilunasi dan bangunan Masjid pengganti telah selesai dibangun;

19. Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai wanprestasi jika (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

20. Bahwa

terkait

dengan

hal-hal

yang

telah

Tergugat

lakukan

sebagaimana dalil-dalil yang telah Para Penggugat ungkapkan di atas, membuktikan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi

sebagaimana

yang

dimaksud

dalam

pasal

1243

KUHPerdata;

21. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan PPJB dan AJB yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa dengan dibatalkannya PPJB dan AJB tersebut maka secara otomatis seluruh perbuatan hukum yang terjadi dan/ atau produk hukum yang muncul karenanya harus dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana sebelum PPJB dan AJB terjadi, yaitu Para Penggugat mengembalikan seluruh pembayaran Harga Tanah kepada Tergugat

dan

Tergugat

mengembalikan

Tanah

kepada

Para

Penggugat;


23. Bahwa hal sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam poin 22 di atas berlaku pula terhadap perbuatan dan produk hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehubungan dengan PPJB dan AJB yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat, yaitu seluruh produk hukum Turut Tergugat I dan akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya PPJB dan AJB haruslah dinyatakan batal, dan seluruh sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II terkait PPJB dan AJB harus dinyatakan batal dan ditarik kembali untuk dikembalikan kepada Para Penggugat;

24. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, akhir-akhir ini terdapat desakan dan/atau penolakan yang sangat kuat dari masyarakat setempat untuk tidak menggeser sedikitpun lokasi Masjid Teja Suar;

25. Bahwa selain karena Perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan juga untuk meredam dan menjaga agar ketertiban sosial politik di masyarakat sekitar Tanah tersebut tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan yang berlarut-larut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

26. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; 3. Membatalkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tertanggal 03 November Tahun 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

4. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 868 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 870 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 884 tertanggal 17 Desember 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 885 tertanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

5. Menyatakan batal dan tidak sah seluruh sertifikat hak atas tanah dan seluruh dokumen hukum serta turunan-turunannya yang muncul


sebagai akibat ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tertanggal 03 November Tahun 2013, Akta Jual Beli Nomor 868 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 870 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 884 tertanggal 17 Desember 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 885 tertanggal 17 Desember 2013;

6. Memerintahkan

Turut

Tergugat

II

untuk

menerbitkan

kembali

membatalkan dan/atau menarik kembali seluruh sertifikat yang telah dikeluarkan terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tertanggal 03 November Tahun 2013, Akta Jual Beli Nomor 868 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 870 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 884 tertanggal 17 Desember 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 885 tertanggal 17 Desember 2013, untuk kemudian mengembalikan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Para Penggugat;

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan hak kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam : a. Sertifikat Hak Milik No.1177, Surat Ukur No.66/2002 tgl 17-082022 seluas 740M2 No NIB 00518, berupa sebidang tanah kosong dan terletak di desa Kedungjaya. b. Sertifikat Hak Milik No.1178, Surat ukur No.67/2002 tgl 07-082002 seluas 740 M2 No NIB 00519, berupa sebidang tanah kosong dan terletak di desa Kedungjaya. c. Sertifikat Hak Milik No.100, dengan gambar situasi No.413/1973 tgl 2210-1973 seluas 760M2, berupa sebidang tanah kosong dan terletak di desa Kedungjaya. d. Sertifikat Hak Milik No.101, dengan gambar situasi No. 412/1973 tgl 22-10-1973

seluas

760M2,

berupa

sebidang

tanah

dan

bangunan Masjid di atasnya dan terletak di desa Kedungjaya. Kepada Penggugat II dengan menerbitkan kembali sertifikat-sertifikat tersebut atas nama Penggugat II. 8.

Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; A tau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Terbanding I/

Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telah memberikan jawaban


sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat adalah Tidak Sah Menurut Hukum. 1. Bahwa dalam Surat Kuasa Para Penggugat, tertanggal 24 Maret 2014, tertulis dengan jelas dan terang bahwa para penerima kuasa masingmasing ; Miftahul Hilmi, S.H., M.H., dan Yudia Alamsyach, S.H., sebagai Advokat, yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo, yang mana kesemua Penerima Kuasa tersebut masing-masing menandatangani Surat Kuasa dimaksud. Begitupun

dalam

Surat

Gugatan

Para

Penggugat

Reg.No.:

17/PDT.G/2014/PN.Sbr, tertulis dengan jelas dan terang bahwa Miftahul Hilmi, S.H., M.H., dan Yudia Alamsyach, S.H., keduanya sebagai Advokat, yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat mengajukan Gugatan, yang mana kesemuanya juga menandatangani Surat Gugatan dimaksud. 2. Bahwa sebagai kuasa hukum Para Penggugat, maka SELURUH penerima kuasa haruslah memiliki dasar hukum yang mengikat (Legal Standing), sebagai seorang advokat yang memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan. 3. Bahwa upaya Pengembangan sistem hukum melibatkan beberapa aktor utama yang ikut berperan, diantaranya adalah profesi Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa : "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang". 4. Bahwa Profesi Advokat meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. 5. Bahwa Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur secara tegas persyaratan Advokat sebelum menjalankan tugas profesinya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam bagian Kedua tentang SUMPAH, pada pasal 4 ayat (1).


"Sebelum

menjalankan

profesinya

Advokat

wajib

bersumpah

menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". 6. Bahwa sejalan dengan undang-undang Advokat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan : 1. Surat Edaran Nomor : 052/KMA/V/2009, pada tanggal 1 Mei 2009, tentang sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat, pada angka 3, disebutkan : "Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya, sesuai dengan Pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk berbicara di Pengadilan, terlepas dari organisasi manapun is berasal, Apabila ada Advokat, yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan". 2. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:SKMA 052/KMA/HK.01/III/2011, tentang

Penjelasan

Surat

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor

:

089/KMA/VI/2010, pada tanggal 23 Maret 2011, pada angka 2, disebutkan : "Surat tersebut tidak dimaksudkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang berasal dari PERADI, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang TELAH MENGANGKAT SUMPAH dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi". 3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menyatakan : Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya. 7. Ketentuan bahwa Pengambilan Sumpah bagi Advokat harus di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah Hukumnya, sejalan dengan profesi Advokat yang diposisikan secara formal sebagai Penegak Hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2003. Advokat berstatus sebagai Penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin


oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." 8. Sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan

adanya

pengembangan

sistem

Hukum

Nasional

yang

komprehensif, diantaranya adalah pelaksanaan hukum atau penerapan hukum, dari para penegak hukum; 9. Bahwa diketahui Yudia Alamsyach, S.H., dan beberapa nama lain dari penerima kuasa, tidak memiliki Legal Standing sebagai seorang Advokat, karena belum bersumpah dalam sidang terbuka di pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; 10. Bahwa tidak sahnya legal standing Yudia alamsyach, S.H., dan beberapa nama lain dari penerima kuasa penggugat, tidak dilihat dari ikut beracara (hadir) secara langsungnya mereka dalam persidangan, tetapi dilihat dari telah di bubuhkannya tanda tangan Yudia alamsyach, S.H., dalam gugatan dan surat kuasa, dimana dengan ditandatanganinya gugatan penggugat oleh salah seorang yang tidak memiliki legal standing sebagai advokat, maka pengajuan gugatan tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian diatas, oleh karena diantara kuasa hukum Penggugat, ada yang bukan seorang Advokat ataupun Advokat Magang, yang dapat menjalankan profesi Advokat, maka Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM. Karena di buat dan ditanda tangani oleh orang yang tidak mempunyai Legal Standing untuk menjalankan Profesi Advokat, (vide Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.56/Pdt.G/2011/PN. Sbr, tanggal 6 Maret 2012 dan Pendapat Majelis Hakim atas Keberatan Kuasa Hukum Penggugat dan Tanggapan serta Keberatan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Perkara No: 30/Pdt.G/2013/PN-Sbr, tanggal 24 September 2013). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas dan benar. 2. Bahwa berdasarkan analisa TERGUGAT dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang dianggap benar namun perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada point 1 ; tanah di jalan tuparev yang selanjutnya disebut "tanah" tersebut dahulunya memang milik PARA PENGGUGAT namun sekarang sudah menjadi hak milik TERGUGAT,



Bahwa sekarang bukan milik PARA PENGGUGAT hal ini dikuatkan pula dalam dalil gugatannya sendiri Point 2 dan Point 7 serta Point 8 ; karena memang PARA PENGGUGAT telah sepakat dan setuju menjual "tanah" tersebut kepada TERGUGAT, dan dituangkan dalam AKTA JUAL BELI, serta TERGUGAT telah mengalihkan/balik nama sertifikat tersebut, oleh karenanya dari dasar tersebut secara hukum dalil gugatan Point 1 terhadap "tanah" tersebut bukan hak milik PARA PENGGUGAT lagi,



Bahwa betul kesepakatan jual beli "tanah" tersebut dituangkan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 04 tertanggal 03 November 2013 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT Point 3 dan Point 5,

Bahwa terbukti jual beli "tanah" tersebut antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan dengan itikad balk dan prasangka baik, 3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT Point 2 ; memang TERGUGAT menerima dan mengetahui keadaan "tanah" tersebut terdapat sebuah bangunan masjid teja suar, 

Bahwa dengan itikad baik dan prasangka baik TERGUGAT membeli "tanah" tersebut karena memang melihat PARA PENGGUGAT adalah tokoh masyarakat/ulama yang memiliki banyak masjid dan memiliki sekolah pendidikan Al-Azhar Ashifa di Jakarta,



Bahwa selama proses transaksi jual bell "tanah" juga PARA PENGGUGAT juga didampingi oleh Penasehatnya antara lain USTAD LUTHFI dan USTAD RIDWAN serta Menantu PARA PENGGUGAT bernama HAMID, SH, MH, Penasehat Hukumnya juga GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM, mereka juga yang


memperkuat itikad baik dan prasangka baik dari TERGUGATsehingga membeli "tanah" tersebut. 

Bahwa PARA PENGGUGAT Iah yang meyakinkan TERGUGAT bahwa jual beli ini sah secara hukum karena "tanah" tersebut belum diwakafkan dan sah secara syariah agama,

4. Bahwa dengan TERGUGAT mengetahui keadaan "tanah" tersebut terdapat sebuah bangunan masjid teja suar, maka TERGUGAT berinisiatif dan yang mengusulkan untuk mengganti masjid teja suar tersebut dengan masjid baru di sekitar/diluar "tanah' tersebut, dengan TERGUGAT yang berinisiatif dan mengusulkan adanya masjid Pengganti sampai USTAD LUTHFI (penasehat PARA PENGGUGAT) memuji TERGUGAT dengan kata-kata 'TERGUGAT akan dibangunkan istana di akherat", dari hal tersebut maka kemudian dalam prosesnya lahirlah PPJB sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT Point 3. 

Bahwa

dalam

PPJB

pembayaran/pembelian

jual atas

bell

"tanah"

"tanah"

tersebut

tersebut

telah

ditegaskan disepakati

harganya, 

Bahwa berkaitan untuk membangun masjid baru terbukti bahwa ada anggaran Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di Bank Danamon Cabang Pondok Indah Jakarta di rekening bersama antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT (dalil gugatan Point 15), termasuk kwitansi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran atas tanah di jalan cempaka seluas 400 M2 sebagai lahan untuk membangun masjid baru yang membayar adalah TERGUGAT, termasuk secara tegas dalam PPJB Pasal 3 berkaitan spesifikasi masjid baru didasarkan dari kesepakatan para pihak ;



Bahwa artinya berkaitan pembangunan masjid pengganti/masjid baru adalah hak dan kewajiban bersama antara PAM PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa jika dianalisa alasan-alasan PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas dan membingungkan karena perbuatan mana yang dianggap wanprestasi yang dituduhkan kepada TERGUGAT, ada beberapa alasanalasan dalam dalil gugatan PAM PENGGUGAT namun tumpang tindih dan saling bertentangan,


6. Bahwa dalil gugatan Point 19, 20, 21, 22, 23 jika dikaitkan dengan PPJB adalah tidak beralasan hukum karena JUAL BELI "TANAH" adalah di dasarkan dari AKTA JUAL BELI, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tersebut mohon untuk ditolak seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut : 

bahwa PPJB adalah suatu Perjanjian Pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokok ;



bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 868 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 870 tertanggal 12 Desember 2013, Akta Jual Beli Nomor 884 tertanggal 17 Desember 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 885 tertanggal 17 Desember 2013, artinya Penggugat telah

menghendaki

untuk

mengakhiri

atau

menutup

perjanjian

pengikatan jual belinya dengan Tergugat terkait jual beli "tanah" yang merupakan perjanjian pokok antara Penggugat dan Tergugat ; 

Bahwa akta jual beli didasarkan PP No.10 tahun 1961 pasal 19 yang merupakan pengikatan atas hak atas tanah artinya bahwa dengan sendirinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi hapus atau berakhir ;



Bahwa dengan didasarkan Akta Jual Beli yang dimaksud dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961, hal ini yang menjadi dasar balik nama sertifikat atas nama Tergugat ; Berdasarkan alasan tersebut diatas berkaitan dengan pembangunan masjid yang baru tidak bisa membatalkan Akta Jual Beli tanah dimaksud.

7. Bahwa menurut TERGUGAT alasan Point 24 dan 25 adalah alasan yang mengada-ada karena sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas halhal tersebut menjadi tanggungjawab PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam PPJB Pasal 2 yang menyatakan "menjamin kepada PIHAK KEDUA (TERGUGAT) bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mengalami gangguan dari pihak manapun juga, baik sebelum maupun sesudah tanah tersebut diatas ditransaksikan". Bahwa PARA PENGGUGAT Iah yang sudah meresahkan masyarakat dengan sudah memberikan informasi dan memutar balikan fakta yang sebenarnya sehingga terlihat itikad tidak baik dengan pengajuan gugatan ini


Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat, memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus Perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : 1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa apabila dalam pokok perkara tersebut di atas saling berhubungan satu dengan yang lainnya, maka hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini, 2. Bahwa mohon TERGUGAT DALAM KONPENSI selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI selanjutnya disebut PARA TERGUGAT REKONPENSI, serta PARA TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI selanjutnya disebut PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSI, 3. Bahwa tanah di Jalan Cempaka Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, kabupaten Cirebon berdasarkan sertifikat SHM No.197/Desa Kedungdawa (sekarang Desa Kedungjaya), gambar situasi tanggal 16 Maret 1976, No.785/75 luas tanah 400 M2, mohon disebut OBJEK REKONPENSI yang secara formil atas nama PARA TERGUGAT REKONPENSI, 4. Bahwa

OBJEK

REKONPENSI

tersebut

secara

formil

milik

PARA

TERGUGAT REKONPENSI yang diperoleh dengan cara pembelian dari SLAMET RIYADI DKK. Sedangkan yang melakukan pembayaran atas OBJEK

REKONPENSI

tersebut

adalah

uang

milik

PENGGUGAT

REKONPENSI, 5. Bahwa pembelian atas OBJEK REKONPENSI tersebut didasari atas hak dan kewajiban bersama, PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) No. 04 tanggal 03 Nopember 2013. Berkaitan hal dimaksud kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan pembelian atas OBJEK REKONPENSI dimaksud di dasari hak dan kewajiban bersama antar PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI

sebagaimana dalam

Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) No. 04 tanggal 03 Nopember 2013. 6. Bahwa sebagaimana gugatan Point 18 mengartikan bahwa sebenarnya


PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI setuju dan berharap pembangunan masjid baru tersebut diselesaikan,  Bahwa secara spesifikasi pembangunan masjid baru adalah hak dan kewajiban bersama oleh karenanya pembangunan masjid harus segera di

selesaikan

sebagai

komitmen

bersama-sama,

terlebih

pembangunannya sudah mencapai 30% (tigapuluh) persen dan telah di ketahui dan disetujui oleh para pihak.;  Bahwa masjid baru secara spesifikasi sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dan desainnya menyerupai Masjid Teja Suar. Pihak pelaksana pembangunan dikerjakan oleh kontraktor profesional. Keseluruhan proses

pelaksanaan

atas

sepengetahuan

dan

persetujuan

Para

Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi.;  Bahwa dengan dibangunnya masjid baru merupakan solusi yang tebaik.; 7. Bahwa biaya/anggaran yang disepakati bersama untuk membangun masjid baru di lahan jalan cempaka adalah secara keseluruhan di global biaya lahan dan biaya membangun masjid baru sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),  Bahwa yang jelas niat balk dan tanggungjawab moral serta amal ibadah dari PENGGUGAT REKONPENSI sebagai muslim yang membeli tanah di jalan tuparev ingin membangun masjid baru sebagai pengganti masjid teja suar, 8. Bahwa OBJEK REKONPENSI tersebut di bell karena tujuannya untuk dibangun tempat ibadah (masjid) sebagai pengganti bangunan masjid teja suar di jalan tuparev (sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan Point 4 dan atau PPM), namun untuk menghindari kekhawatiran PARA TERGUGAT

REKONPENSI

menjual

belikan

kembali

OBJEK

REKONPENSI tersebut maka berkenan Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini menyatakan OBJEK REKONPENSI ini dimanfaatkan dan difungsikan untuk membangun masjid (sarana ibadah umat muslim) yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat muslim sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 9. Menghukum

PARA

TERGUGAT

REKONPENSI

dan

PENGGUGAT

REKONPENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Berdasarkan

alasan-alasan

tersebut

diatas

TERGUGAT/PENGGUGAT


REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA Menolak

atau

setidak-tidaknya

tidak

dapat

diterima

gugatan

PARA

PENGGUGAT seluruhnya. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan rekonpensi seluruhnya, 2. Menyatakan pembelian atas OBJEK REKONPENSI tersebut karena di dasarkan hak dan kewajiban bersama antar PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual bell (PPJB) No. 04 tanggal 03 Nopember 2013, 3. Menyatakan OBJEK REKONPENSI dibeli/dihak milikkan atas nama TERGUGAT

REKONPENSI

(H.

MAULWI

SAELAN)

adalah

untuk

dimanfaatkan dan difungsikan untuk membangun masjid (sarana ibadah umat muslim) yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat muslim sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 4. Menghukum

PARA

TERGUGAT

REKONPENSI

dan

PENGGUGAT

REKONPENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI 1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut. Sebagaimana ternyata dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, dinyatakan secara tegas tentang tuntutan pembatalan sertifikat hak atas tanah, dan adanya tuntutan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan kembali, membatalkan dan atau menarik kembali seluruh sertifikat...dst (vide petitum butir 6 dan 7). Bahwa, Sertifikat hak atas tanah adalah merupakan produk dan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu tuntutan terhadap penerbitan atau pembatalan terhadap Sertifikat Hak atas tanah tersebut, merupakan wewenang dari


Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"; Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (7) Pengadilan yang dimaksud, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat, adalah merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga karenanya Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumber, tidak berwenang mengadili perkara ini; 2. Eksepsi tentang Obscuur Libel. Bahwa, seperti telah disampaikan di atas, Penggugat telah mengajukan gugatan yang salah satunya ditujukanterhadap Badan/Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selaku Turut Tergugat II; Bahwa, sesuai dengan hukum acara perdata, Turut Tergugat dipergunakan bagi orang atau badan hukum yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya gugatan harus diikutsertakan (Vide putusan MA. Tanggal 6 Agustus 1973, Reg. No. 663 K/Sip/1971 Jo. Putusan tanggal 1 Agustus 1973, Reg. No. 1038 K/Sip/1972); Bahwa, akan tetapi sebagaimana ternyata dalam petitum gugatan Penggugat butir 6, dan 7 Penggugat menuntut Turut Tergugat II untuk melakukan atau berkewajiban untuk melakukan prestasi atau berbuat sesuatu; Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka surat gugatan yang ditujukan kepada dan memposisikan Kantor Petanahan Kabupaten Cirebon, selaku Turut Tergugat II tersebut, adalah keliru dan sangat rancu, tidak tepat, tidak jelas, atau obscuur libel, karena tidak sesuai dengan putusan MA. Tanggal


6 Agustus 1973, Reg. No. 663 K/Sip/1971 Jo. Putusan tanggal 1 Agustus 1973, Reg. No. 1038 K/Sip/1972 tersebut di atas; Oleh karena gugatan yang ditujukan terhadap posisi Turut Tergugat II tersebut, adalah sangat rancu dan tidak tepat atau obscuur libel, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Berdasarkan uraian eksepsi di atas, dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar sebelum memeriksa pokok perkara, kiranya beralasan atas eksepsi ini diputus lebih dahulu, dengan menyatakan 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumber, tidak berwenang mengadili Perkara ini; 3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini perkenankanlah Turut Tergugat I bermaksud mengajukan jawaban dalam pokok perkara, yaitu sebagai berikut : B. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan sejalan dengan jawaban Turut Tergugat I ; 2. Bahwa, hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini; 3. Bahwa, adalah benar telah terjadi transaksi jula beli antara Penggugat, sebagai pemilik dan pemegang hak atas empat bidang tanah dengan sertifikat-sertifikat hak, yaitu: a. Tanah

sesuai

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

No.

1177/Desa

Kedungjaya; b. Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1178/Desa Kedungj aya; c. Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 100/Desa Kedungjaya; d. Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 101/Desa Kedungjaya, dengan Tergugat selaku pembeli; 4. Bahwa, berawal dari kesepakatan atas transaksi jual beli tersebut, antara


Penggugat dengan Tergugat kemudian menuangkannya dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 04, tanggal 03 November 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I; 5. Bahwa, kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 03 November 2013 Penggugat dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I juga telah sepakat membuat Akta Persetujuan dan Kuasa Menjual, atas empat objek tanah tersebut kepada Tergugat; 6. Bahwa, demikian selanjutnya setelah dilakukan pembayaran atas harga tanah tersebut, kemudian transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) masing-masing, yaitu: a. Akta Jual Beli, No. 868/2013, tanggal 12 Desember 2013, atas Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1177/Desa Kedungjaya. b. Akta Jual Beli, No. 870/2013, tanggal 12 Desember 2013, atas Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1178/Desa Kedungjaya. c. Akta Jual Beli, No. 885/2013, tanggal 17 Desember 2013, atas Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 100/Desa Kedungjaya; d. Akta Jual Beli, No. 886/2013, tanggal 17 Desernber 2013, atas Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 101/Desa Kedungjaya 7.

Bahwa, transaksi jual beli tanah milik antara Penggugat, selaku penjual dengan Tergugat, selaku pembeli tersebut, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum jual beli termaksud adalah sah dan mengikat;

8. Bahwa, oleh karena transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah dan mengikat secara hukum, maka pendaftaran peralihan haknya atasnya kepada Turut Tergugat II, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 9. Bahwa, oleh karena peralihan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat telah sah dan mengikat secara hukum, maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang bertentangan dengan fakta dari keabsahan transaksi peralihan hak, adalah patut untuk ditolak atau diokesampingkan; 10. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain, serta selebihnya; Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan

menolak

gugatan

Para

Penggugat

untuk

seluruhnya

dan

menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam


perkara ini. Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

tersebut,

Turut

Terbanding II/Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : I.

Bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

A. Sertifikat Hak Milik No. 100 / Desa Kedungdawa 1. Bahwa semula tanah tersebut tercatat atas nama NYI RUKMINI HI DAYAT ; 2. Selanjutnya pada tanggal 22-10-1973, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 84/Akta/1973 tanggal 9-7-1973, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kecamatan Cirebon Barat, telah dicatat peralihan hak dengan Pemegang Hak NYI TJITJI AWASIH ; 3. Pada

tanggal

10

Desember

2013,

berdasarkan

permohonan

KOMARUDIN SH. telah dilakukan pengecekan Sertipikat. 4. Pada tanggal 17 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual bell tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 885/2013 yang dibuat dihadapan PPAT KOMARUDIN,SH. telah dilakukan Pencatatan Balik nama dari NYI TJITJIH AWASIH kepada ACHMAD BERLIANA ZULKIFLY ( tanggal lahir 23 Oktober 1963) ; B. Sertipikat Hak Milik No. 101/ Desa Kedungdawa 1. Bahwa semula tanah tersebut tercatat atas nama R. HARSONO ; 2. Selanjutnya pada tanggal 22-101973, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 85 / Akta / 1973 tanggal 9-7-1973, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kecamatan Cirebon Barat, telah dicatat peralihan hak dengan Pemegang Hak NYI TJITJI AWASIH ; 3. Pada

tanggal

10

Desember

2013,

berdasarkan

permohonan

KOMARUDIN , SH. telah dilakukan pengecekan Sertipikat. 4. Pada tanggal 17 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 884/2013 yang dibuat dihadapan PPAT KOMARUDIN,SH. telah dilakukan Pencatatan Balik nama dari NYI TJITJIH AWASIH kepada ACHMAD BERLIANA ZULKIFLY ( tanggal lahir


23 Oktober 1963) ; C. Sertipikat Hak Milik No. 1177 / Desa Kedungdawa 1. Bahwa semula tanah tersebut tercatat atas nama Nyonya Hajjah TJITJI AWASIH SAELAN penerbitan sertipikat tanggal 7-8-2002 . 2. Pada

tanggal

10

Desember

2013,

berdasarkan

permohonan

KOMARUDIN , SH. telah dilakukan pengecekan Sertipikat. 3. Pada tanggal 12 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 868/2013 yang dibuat dihadapan PPAT KOMARUDIN, SH. telah dilakukan Pencatatan Batik nama dari NYI TJITJIH AWASIH SAELAN kepada ACHMAD BERLIANA ZULKIFLY ( tanggal lahir 23 Oktober 1963 ) D. Sertipikat Hak Milik No. 1178 / Desa Kedungdawa 1. Bahwa semula tanah tersebut tercatat atas nama Nyonya Hajjah TJITJI AWASIH SAELAN, penerbitan sertipikat tanggal 7-8-2002 ; 2. Pada

tanggal

10

Desember

2013,

berdasarkan

permohonan

KOMARUDIN , SH. telah dilakukan pengecekan Sertipikat ; 3. Pada tanggal 12 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 870/2013 yang dibuat dihadapan PPAT KOMARUDIN, SH. telah dilakukan Pencatatan Balik nama dari NYI TJITJIH AWASIH SAELAN kepada ACHMAD BERLIANA ZULKIFLY tanggal lahir 23 Oktober 1963 ) II. Bahwa proses Penerbitan sertipikat, Peralihan hak batik nama tersebut sudah melatui prosedur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;



Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut diatas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :


DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan syah dan berlakunya peralihan hak atas sertipikat : a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Kedungdawa ; b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Desa Kedungdawa ; c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1177/Desa Kedungdawa ; d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1178/Desa Kedungdawa ; beserta semua turunan administrasinya, karena penerbitannya sudah memenuhi syarat melalui prosedur sesuai Peraturan perundangan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara ini dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr. dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya; -----------------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI : ----------------------------------------------------------------------------Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------------------------DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; ---------------2. Menyatakan bahwa pembelian Objek Rekonpensi berupa sebidang tanah di Jalan Cempaka Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, kabupaten Cirebon berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.197/Desa Kedungdawa, di dasarkan hak dan kewajiban bersama antar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 04 tanggal 03 Nopember 2013; ------------------------------------------3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; -----------------------------------------------4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya; -------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ------------------------------------------------Halaman 23 dari 27 halaman putusan No. 75/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014, Para Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr. tanggal 29 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2014 dan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2014 dan 26 Nopember 2014; -----------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap permohonan bandingnya tersebut,

Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2015 dan kepada Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 18 Februari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pembanding pada tanggal 24 Februari 2015; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, Para Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 10 Desember 2014 dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Desember 2014 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; ---------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari

Para Pembanding

semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara


serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ---------------------Menimbang, bahwa Para Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut 1. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa pembangunan Masjid Pengganti Teja Suar tidak memerlukan lagi persetujuan tertulis dari Pembanding/Penggugat untuk dimulai pembangunan karena dalam pengikatan jual beli tersebut telah disepakati mengenai syarat dan spesifikasi dalam pembangunan masjid Teja Suar Pengganti; --------------------------------------------------------------2. Bahwa hingga diajukan gugatan ini tidak pernah ada kesepakatan mengenai spesifikasi bangunan bahkan spesifikasi yang pernah diajukan oleh Terbanding/Tergugat ditolak oleh Para Pembanding/Para Penggugat, karena nilai bangunan tidak sesuai dengan yang disepakati yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah rupiah); -------------------------------------3. Bahwa

adalah

merupakan

fakta

bahwa

Terbanding/Tergugat

telah

melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan; ---------------------------------4. Bahwa gugatan Rekonpensi dari Terbanding/Tergugat adalah kabur karena tidak dapat merinci mengenai objek dan subjek gugatan Rekonpensi; --------Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Februari 2015 telah memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr yang dimohon banding tersebut dengan alasan bahwa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam pemeriksaan a quo; Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal baru tetapi semata-mata hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan dan pemeriksaan serta sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar; -------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Pengadilan Tinggi

setelah

meneliti

dan

mencermati semua bukti dan fakta hukum serta membaca putusan Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat Halaman 25 dari 27 halaman putusan No. 75/Pdt/2015/PT.Bdg.

pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dimohonkan banding ini patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohon banding tersebut dikuatkan dalam hal ini Para Pembanding/Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sebagai pihak yanag kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; ------------------Mengingat

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

dan

berhubungan dengan perkara ini khususnya HIR dan Undang-undang No. 20 Tahun 1947; ----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat; -----------------------------------------------------------------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dimohon banding tersebut; -----------------------------------------------------------------

-

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar

Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --------------------------------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh Kami Firzal Arzy, S.H.M.H. bertindak sebagai Ketua Majelis, Lexsy Mamonto, S.H.M.H. dan Edwarman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Februari 2015 Nomor 75/PEN/PDT/2015/PT BDG telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam

persidangan terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut Halaman 26 dari 27 halaman putusan No. 75/Pdt/2015/PT.Bdg.

didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara; ----------------------Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Lexsy Mamonto, S.H.M.H. Firzal Arzy, S.H.M.H. Ttd H. Edwarman, S.H. Panitera Pengganti Ttd Asep Gunawan, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents