DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

P U T U S A N Nomor 166/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara tindak pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap

: TONA WIKARSONA Bin RUKMAYA ; ---------

Tempat lahir

: Cimahi ; ------------------------------------------------

Umur / tanggal lahir

: 23 Maret 1957 ; --------------------------------------

Jenis kelamin

: Laki-laki ; -----------------------------------------------

Kebangsaan

: Indonesia ; ---------------------------------------------

Tempat tinggal

: Kp. Hujung Kulon RT.09/05 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi ; ---------------

Agama

: Islam ; ---------------------------------------------------

Pekerjaan

: Wiraswasta ; -------------------------------------------

Terdakwa tidak ditahan ; -------------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Juni

2014 Nomor 166/Pen/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG

tentang

penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ; ------------------------------------------------------------------------------------------2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 No.Reg.Perk.PDM02/CMH/05.2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------PERTAMA ------- Bahwa ia terdakwa TONA WIKARSONA Bin RUKMAYA dalam rentang waktu antara tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Utama Komplek Pilar Mas jl. Pinang mas 5 No. 99 Kelurahan Utama

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 166/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG.

Kecamatan Cimahi selatan

Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Anggota

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa

berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul

05.00 WIB setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, kemudian saksi Hanafi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa

Tona

Wikarsona selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi, kemudian saksi Hanafi berbicara kepada terdakwa agar

dibantu

tetapi

terdakwa

menok

selanjutnya

saksi

Hanafi

mengancam dan kemudian saksi Hanafi menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan maksud supaya terdakwa untuk merubah data hasil rekapitulasi dari TPS sehingga saksi Hanafi menang dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi akan tetapi secara teknis untuk perubahan data suara milik saksi Hanafi sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa Tona Wikarsona.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wib di lakukan penghitungan suara di tingkat PPS bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan Jl. Baros No.14 Kelurahan Utama Kecamatan

Cimahi

Selatan

Kota

Cimahi,

pada

saat

terdakwa

membacakan hasil suara dari masing-masing TPS, saksi ADE JUMARA selaku sekretaris PPS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ANHAR YULIANTO selaku Anggota Sekretariat PPS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saudara ANDRI ( Bendahara Sekretariat PPS ) secara bergantian menulis hasil rekapitulasi suara tersebut.

Bahwa selanjutnya hasil Rekapitulasi suara di tuangkan dalam format D1untuk anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota Cimahi, yang dihadiri oleh masing-masing saksi dari setiap partai peserta pemilu.


Setelah selesai direkapitulasi kemudian terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara, merekapitulasi ulang di karenakan banyak saksi dari beberapa partai yang keberatan karena hasil rekapitulasi D-1 tidak sesuai dengan rekapitulasi data format C-1.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Kelurahan

Utama Jl. Pinang Mas 5 Kelurahan Utama

Kecamatan Cimahi Selatan atas permintaan saksi Hanafi terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara merubah rekapitulasi format C-1 ke format D-1 menggunakan Komputer dengan cara mengambil atau memasukan data suara partai (Golkar) yang telah ada di Komputer, kemudian suara partai tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislative dari partai Golkar atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN

(Alm),sehingga hasil penghitungan suara ditingkat

Kelurahan Calon Legislatif atas nama saksi LUKMA BHAKTI SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar yang tadinya mendapatkan perolehan suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah Calon Legislatif

atas nama

saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm).

Bahwa

Format C-1 (TPS)

kelurahan

Utama

yang dirubah oleh terdakwa ditingkat

(D-1)

diantaranya

yaitu

di

TPS

:

05,10,11,31,50,52,53,54,55,59, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Suara Partai

Selisih yang dialokasikan

Golkar

dari suara partai ke suara

TPS

5

C1

D1

Hanafi (keterangan)

13

3

10 suara di alokasikan ke suara Hanafi

10

13

5


11

9

4


31

7

1


50

11

2


52

9

0

9 suara di alokasikan ke


suara Hanafi 53

6

1


54

16

1


55

12

0


59

3

1


Bahwa

setelah

dirubah

format

ditandatangani oleh terdakwa,

C-1

ke

format

D-1

kemudian

saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade

Jumara dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2014 hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibacakan oleh terdakwa di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

kemudian

hasil

rekapitulasi tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada ketua PPK saudara DAVI.

Bahwa perbuatan kedua terdakwa selain merubah hasil Rekapitulasi D-1 atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm) dari partai Golkar, atas permintaan saksi Asep Bahtiar terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 juga merubah rekapitulasi perolehan suara dari format C-1 ke format D-1 dengan cara mengambil atau memasukan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian suara tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI dari partai (PPP), sehingga hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan calon legislative atas nama saksi H. UDIN KAMALUDIN dari Partai (PPP) yang semula memperoleh suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah calon legislative atas nama saksi PUTI MELATI.

Bahwa TPS (Format C-1) yang dirubah ditingkat kelurahan Utama (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 40, 50, 53,. dengan rincian sebagai berikut :


TPS

Jumlah Suara

Selisih yang dialokasikan dari

Partai Persatuan

suara partai ke suara Puti Melati

Pembangunan

4

C1

D1

2

0

2 suara di alokasikan ke suara Puti Melati

5

4

1


7

10

1


8

12

2


11

4

0


14

6

2


16

3

0


17

1

0


40

7

0


50

2

1


53

4

0


Bahwa

perbuatan

terdakwa

TONA

WIKARSONA,

tersebut

mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh saksi Hanafi dan saksi Puti Melati dari partai (PPP) menjadi lebih banyak dan menguntungkan

bagi

saksi

Hanafi

dan

saksi

Puti

Melati

dan

mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara saksi Hanafi dan perolehan suara dari saksi Udin Kamaludin lebih


rendah dari perolehan suara saksi Puti Melati. ------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD. ATAU : Kedua ------- Bahwa ia terdakwa TONA WIKARSONA Bin RUKMAYA dalam rentang waktu antara tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Utama Komplek Pilar mas jl. Pinang mas 5 No. 99 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi selatan


tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 05.00 WIB setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, kemudian saksi Hanafi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa Tona Wikarsona selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi, kemudian saksi Hanafi berbicara kepada terdakwa agar dibantu tetapi terdakwa menok selanjutnya saksi Hanafi mengancam dan kemudian saksi Hanafi menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan maksud supaya terdakwa untuk merubah data hasil rekapitulasi dari TPS sehingga saksi Hanafi

menang dan lolos menjadi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (DPRD) Kota Cimahi akan tetapi secara teknis untuk perubahan data suara milik saksi Hanafi sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa Tona Wikarsona.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wib di lakukan penghitungan suara di tingkat PPS bertempat di Aula


Kantor Kecamatan Cimahi Selatan Jl. Baros No.14 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat terdakwa membacakan hasil suara dari masing-masing TPS,

saksi ADE JUMARA

selaku

sekretaris PPS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ANHAR YULIANTO

selaku Anggota Sekretariat PPS (penuntutan dalam berkas

perkara terpisah), dan saudara ANDRI ( Bendahara Sekretariat PPS ) secara bergantian menulis hasil rekapitulasi suara tersebut.

Bahwa selanjutnya hasil Rekapitulasi suara di tuangkan dalam format D1untuk anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota Cimahi, dengan di hadiri oleh saksi dari masing-masing partai peserta pemilu. Setelah selesai direkapitulasi kemudian terdakwa

bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara, merekapitulasi ulang di karenakan banyak saksi dari beberapa partai yang keberatan karena hasil rekapitiulasi D-1 tidak sesuai dengan rekapitulasi data formulir C-1.

Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Kelurahan Utama Jl. Pinang Mas 5 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan atas permintaan saksi Hanafi,

terdakwa

bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara merubah rekapitulasi format C-1 ke format D-1 menggunakan Komputer dengan cara mengambil atau memasukan data suara dari partai (Golkar) yang telah ada di Komputer selanjutnya suara partai tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif dari partai Golkar atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm),sehingga hasil penghitungan suara ditingkat Kelurahan Calon Legislatif atas nama saksi LUKMA BHAKTI SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar yang tadinya mendapatkan perolehan suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah Calon Legislatif atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm).

Bahwa Format C-1 (TPS) yang dirubah oleh terdakwa ditingkat kelurahan Utama (D-1)

diantaranya yaitu di

TPS : 05,10,11,31,50,52,53,54,55,59,

dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Suara Partai


Golkar


TPS C1

D1

Hanafi (keterangan)


5

13

3


10

13

5


11

9

4


31

7

1


50

11

2


52

9

0


53

6

1


54

16

1


55

12

0


59

3

1


Bahwa Setelah dirubah format C-1 ke format D-1 kemudian ditandatangani oleh terdakwa, selain ditandatngani oleh terdakwa formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2014 hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibacakan oleh terdakwa di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

kemudian

terdakwa menyerahkan kepada

ketua PPK saudara DAVI.

Bahwa perbuatan kedua terdakwa selain merubah hasil Rekapitulasi D-1 atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm) dari partai Golkar, atas permintaan saksi ASEP BAHTIAR Bin A. BUDIANTO, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 juga merubah rekapitulasi perolehan suara dari format C-1 ke format D-1 dengan cara mengambil atau


memasukan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian suara tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI dari partai (PPP), sehingga hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan calon legislatif atas nama saksi H. UDIN KAMALUDIN dari Partai (PPP) yang semula memperoleh suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI.

Bahwa TPS (Formulir C-1) yang dirubah ditingkat kelurahan Utama (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 4,5,7,8, 11, 14, 16, 17, 40, 50, 53, dengan rincian sebagai berikut :

TPS

Jumlah Suara


Partai Persatuan


Pembangunan

4

C1

D1

2

0


5

4

1


7

10

1


8

12

2


11

4

0


14

6

2


16

3

0


17

1

0


40

7

0


50

2

1



53

4

0


Bahwa perbuatan terdakwa TONA WIKARSONA, tersebut mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh saksi Hanafi dan saksi Puti Melati dari partai (PPP) menjadi lebih banyak dan menguntungkan bagi saksi Hanafi dan saksi Puti Melati dan mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara saksi Hanafi dan perolehan suara dari saksi Udin Kamaludin lebih rendah dari perolehan suara saksi Puti Melati. ------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU Ketiga ------- Bahwa ia terdakwa TONA WIKARSONA Bin RUKMAYA dalam rentang waktu antara tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Utama Komplek Pilar mas jl. Pinang mas 5 No. 99 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi selatan


tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja

mengubah,

merusak,

dan/atau

menghilangkan

berita

acara

pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 05.00 WIB setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, kemudian saksi Hanafi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa Tona Wikarsona selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi, kemudian saksi Hanafi berbicara kepada terdakwa agar dibantu tetapi


terdakwa menok selanjutnya saksi Hanafi mengancam dan kemudian saksi Hanafi menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan maksud supaya terdakwa untuk merubah data hasil rekapitulasi dari TPS sehingga saksi Hanafi

menang dan lolos menjadi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (DPRD) Kota Cimahi akan tetapi secara teknis untuk perubahan data suara milik saksi Hanafi sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa Tona Wikarsona.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wib di lakukan penghitungan suara di tingkat PPS bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan Jl. Baros No.14 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat terdakwa membacakan hasil suara dari masing-masing TPS,

saksi ADE JUMARA

selaku

sekretaris PPS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ANHAR YULIANTO

selaku Anggota Sekretariat PPS (penuntutan dalam berkas

perkara terpisah), dan saudara ANDRI ( Bendahara Sekretariat PPS ) secara bergantian menulis hasil rekapitulasi suara tersebut.

Bahwa selanjutnya hasil Rekapitulasi suara di tuangkan dalam format D1untuk anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota Cimahi, dengan di hadiri oleh saksi dari masing-masing partai peserta pemilu. Setelah selesai direkapitulasi kemudian terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara, merekapitulasi ulang di karenakan banyak saksi dari beberapa partai yang keberatan karena hasil rekapitiulasi format D-1 tidak sesuai dengan rekapitulasi data format C-1.

Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Kelurahan Utama Jl. Pinang Mas 5 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan atas permintaan saksi Hanafi, terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara merubah rekapitulasi format C-1 ke format D-1 menggunakan Komputer dengan cara mengambil atau memasukan data suara dari partai (Golkar) yang telah ada di Komputer selanjutnya suara partai tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif dari partai Golkar atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm),sehingga hasil penghitungan suara ditingkat Kelurahan Calon Legislatif atas nama saksi LUKMA BHAKTI SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar yang tadinya mendapatkan perolehan suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah


Calon Legislatif atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm).

Bahwa Format C-1 (TPS) yang dirubah oleh terdakwa ditingkat kelurahan Utama

format

(D-1)

diantaranya

yaitu

di

TPS

:

05,10,11,31,50,52,53,54,55,59, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Suara Partai


Golkar


TPS

5

C1

D1

Hanafi (keterangan)

13

3


10

13

5


11

9

4


31

7

1


50

11

2


52

9

0


53

6

1


54

16

1


55

12

0


59

3

1


Bahwa Setelah dirubah format C-1 ke format D-1 kemudian ditandatangani oleh terdakwa, selain ditandatngani oleh terdakwa formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2014 hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibacakan oleh terdakwa di Panitia


Pemilihan Kecamatan (PPK)

kemudian

terdakwa menyerahkan kepada

ketua PPK saudara DAVI.

Bahwa perbuatan kedua terdakwa selain merubah hasil Rekapitulasi D-1 atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAN (Alm) dari partai Golkar, atas permintaan saksi ASEP BAHTIAR Bin A. BUDIANTO, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terdakwa bersama saksi Anhar Yulianto dan saksi Ade Jumara pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 juga merubah rekapitulasi perolehan suara dari format C-1 ke format D-1 dengan cara mengambil atau memasukan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian suara tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI dari partai (PPP), sehingga hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan calon legislatif atas nama saksi H. UDIN KAMALUDIN dari Partai (PPP) yang semula memperoleh suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI.

Bahwa TPS (Formulir C-1) yang dirubah ditingkat kelurahan Utama format (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 4,5,7,8, 11, 14, 16, 17, 40, 50, 53, dengan rincian sebagai berikut :

TPS

Jumlah Suara


Partai Persatuan


Pembangunan

4

C1

D1

2

0


5

4

1


7

10

1


8

12

2


11

4

0


14

6

2



16

3

0


17

1

0


40

7

0


50

2

1


53

4

0


Bahwa perbuatan terdakwa TONA WIKARSONA, tersebut mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh saksi Hanafi dan saksi Puti Melati dari partai (PPP) menjadi lebih banyak dan menguntungkan bagi saksi Hanafi dan saksi Puti Melati dan mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara saksi Hanafi dan perolehan suara dari saksi Udin Kamaludin lebih rendah dari perolehan suara saksi Puti Melati. ------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----------------

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg Perk:PDM- 02/CMH/05/2014 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------------------------------1. Menyatakan ia Terdakwa TONA WIKARSONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua. 2. Menjatukan pidana terhadap ia Terdakwa TONA WIKARSONA

oleh

karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam ) bulan, dan denda


sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) bundel blangko C-1 Plano TPS.55, 56 dan 72 Kelurahan Leuwigajah. - Foto copy satu bundle blangko C-1 dan lampiran Kelurahan Leuwigajah TPS 14, 19, 55, 56 dan TPS 5 Kelurahan Utama. - 1 (satu ) bundel surat protes dan keberatan dari H.M UDIN KAMALUDIN, A.Ma ke Panitia PPS Kelurahan Utama dan DPC PPP Kota Cimahi dilampiri daftar perolehan suara. - 1 (satu ) bundel balngko C-1 Kelurahan Utama TPS 1 sampai dengan TPS 55. - Rekapitulasi perolehan suara di TPS Leuwigajah dari Tum-Hud dan Rekapitulasi kelurahan Utama. - Berita Acara rekapitulasi DP 1 dan 2 Cimahi Model DA1. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi DP-1 dan 2 Cimahi model DA-1. - 1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara DPD RI Prop Model D1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D1 Kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70. - Blangko C1 kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1.


- 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1. Dipergunakan untuk perkara atas nama Ade Jumara ; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 04/Pid.P/2014/PN.BB. tanggal 22

Mei 2014 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------1. Menyatakan terdakwa TONA WIKARSONA bin RUKMAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang” ‘ 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa TONA WIKARSONA bin RUKMAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) bundel blangko C-1 Plano TPS.55, 56 dan 72 Kelurahan Leuwigajah. - Foto copy satu bundle blangko C-1 dan lampiran Kelurahan Leuwigajah TPS 14, 19, 55, 56 dan TPS 5 Kelurahan Utama. - 1 (satu ) bundel surat protes dan keberatan dari H.M UDIN KAMALUDIN, A.Ma ke Panitia PPS Kelurahan Utama dan DPC PPP Kota Cimahi dilampiri daftar perolehan suara. - 1 (satu ) bundel balngko C-1 Kelurahan Utama TPS 1 sampai dengan TPS 55. - Rekapitulasi perolehan suara di TPS Leuwigajah dari Tum-Hud dan Rekapitulasi kelurahan Utama. - Berita Acara rekapitulasi DP 1 dan 2 Cimahi Model DA1.


- 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi DP-1 dan 2 Cimahi model DA-1. - 1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara DPD RI Prop Model D1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D1 Kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70. - Blangko C1 kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1. - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1. Dipergunakan untuk perkara atas nama Ade Jumara ; 5.

Menghukum agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Akta Permohonan Banding No.49/Akta.Pid/2014/PN.BB. jo No.04/Pid.P/2014/ PN.BB. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Mei 2014,

dimana

Nomor 04/Pid.P/2014/PN.BB.

permintaan

banding

tersebut

telah

diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------


6. Akta Permohonan Banding No.49/Akta.Pid/2014/PN.BB. jo No.04/Pid.P/2014/ PN.BB. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Mei 2014,

dimana

Nomor 04/Pid.P/2014/PN.BB.

permintaan

banding

tersebut

telah

diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ; -----------------------------------------------------------------------------------7. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Mei 2014 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada

tanggal 26 Mei 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------8. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26

Mei

2014,

yang

mana

kontra

memori

banding

tersebut

teah

diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 02 Juni 2014 ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena pembacaan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/Pid.P/2014/PN.BB. atas nama Terdakwa dilakukan pada persidangan tanggal 22 Mei 2014 dan pengajuan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 263 ayat (2) UndangUndang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 233 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya

pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum

tersebut dapat diterima ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam pasal 263 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur


bahwa Pengadilan Tinggi memutus perkara banding tindak pidana Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, namun karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan dan juga karena pada kenyataannya perkara tersebut baru diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan ditunjuk Majelis Hakimnya pada tanggal 03 Juni 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut sekalipun waktu 7 (tujuh) hari tersebut telah lewat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan keinginan diri Terdakwa melainkan hanya disuruh oleh saksi Asep bahtiar dengan memberikan jaminan Lurah yang bertanggung jawab, namun demikian Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi apa yang telah diperbuatnya, sehingga dengan demikian alangkah baiknya apabila Terdakwa dipidana yang seringan ringannya ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan dengan putusan Pengadilan Negeri mengenai terbuktinya tindak

pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa adalah

sudah sangat tepat karena tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana delik formil, jadi untuk pembuktian terjadinya formil tidak diperlukan timbulnya kerugian seperti delik materil tetapi cukup dengan pembuktian pelanggaran hukum administrasi ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tercantum dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 04/Pid.P/2014/PN.BB tanggal 22 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ---


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 04/Pid.P/2014/PN.BB. tanggal 22 Mei 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; --------------------Menimbang,

bahwa karena

terdakwa tetap

dinyatakan

bersalah

dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------Mengingat, selain pada pasal 309 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -------------------------------------MENGADILI: -

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale bandung ; --

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.04/Pid.P/ 2014/PN.BB. tanggal 22 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------

-

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; --------------------------------

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 09 JUNI 2014 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan H. NERIS, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, WILLEM DJARI, SH. dan ENOS RADJAWANE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana

pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S., SH. sebagai Panitera


pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; --------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

WILLEM DJARI,S.H.

H. NERIS ,SH. MH.

ttd

ENOS RADJAWANE,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Recommend Documents