DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR : 139/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI HARAPAN BANGSA, beralamat di Bida Tering Blok AA No. 1. Tanjung Sengkuang, Batu Ampar-Batam, dalam hal ini diwakili Kuasanya M. AMAN SIMAMORA, SH & Rekan. Advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Bunga Raya Blok. A No. 32 Baloi Centre-Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2011, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN:

PT. BATAMAS INDAH PERMAI, Perseroan berkedudukan di Batam, beralamat di Komp. Sagulung Mas Indah Blok D No. 6, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Batam. dalam hal ini diwakili Kuasanya CHARLES, SH. dan MANNER LUBIS, SH. Para Advokat berkantor pada LAW OFFICE CHARLES LUBIS & PARTNERS di Jl. Jenderal Sudirman Komplek Ruko Superblock Imperium Blok B No. 22-A Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor:

Batam

tanggal

20

Desember

W4.U8/395/HT.04.10/XII/2012,

2012

dengan

semula

sebagai

PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING ;

Hal.1 dari 21 hal.Put.139/PDT/2012/PTR

Dan KOPERASI BHAKTI PERTIWI, beralamat di Komplek Puri Malaka Blok C No. 1 Tiban-Batam, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 139/Pen.Pdt/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batam Nomor: 14/Pdt.G/ 2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI --Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI : --Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -- Menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 927/KPTS/KA-


AT/L/IV/2006 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagianbagian tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 03 April 2006 dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 25030012.B1 tertanggal 18 Maret 2005 adalah tanah milik yang sah dari Penggugat; -- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik Penggugat; -- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman; -- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 15/AKTA/PDT.G/2012/PN BTM jo Nomor : 14/PDT.G/2011/ PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, Penasihat Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Batam Nomor: 14/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 15/AKTA/PDT.G/2012/PN BTM jo Nomor: 14/PDT.G/2011/ PN.BTM, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding Tergugat I/Pembanding tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak-pihak Penggugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 dan kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding diberitahukan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 ;


Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding tersebut, Kuasa Penggugat/Terbanding

telah mengajukan

Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2012 yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 15/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM jo Nomor: 14/ PDT.G/ 2011/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada pihak Penggugat/Terbanding

pada hari Selasa tanggal

11 September 2012 dan

kepada pihak Tergugat I/Pembanding pada hari Senin 17 September 2012 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2012, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat

yang

ditentukan

oleh

Undang-Undang,

maka

pengajuan

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 14/PDT.G/

2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru menilai fakta-fakta dipersidangan yakni sbb :

1. Bahwa pihak Otorita Batam belum pernah memanggil Pembanding/ Tergugat I untuk membicarakan pembayaran ganti rugi ; 2. Bahwa mengenai ganti rugi bukanlah menjadi tanggung jawab pihak Otorita Batam, tetapi adalah tanggung jawab pihak yang menerima alokasi tanah yaitu pihak Tergugat I/Pembanding ; 3. Bahwa Pembanding/Tergugat I telah menghilangkan dan merusak patok kayu yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena hak pengelolaan yang diterima oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 April 2006 dan pematokan baru dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010, sedangkan Pembanding/Tergugat I telah menguasai lahan seluas 2,5 Ha sudah sejak tahun 1993 ;


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat I hanya bersifat pengulangan saja karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu memori banding Tergugat I/Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang,

bahwa

Kuasa

Hukum

Penggugat/Terbanding

telah

mengajukan kontra memori banding, dimana hal-hal yang termuat di dalam kontra memori banding tsb, semuanya telah dimuat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah penguasaan tanah oleh Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 927/ KPTS/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 seluas 75.000 M2, dimana sebagian dari tanah tsb seluas 3,5 Ha dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik yang sah dari Penggugat/Terbanding satu satunya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan tanah terperkara adalah milik yang sah dari Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Terbanding/ Penggugat bukan berupa tindakan pendahuluan, tetapi sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang,

bahwa

Pembanding/Tergugat

I

dalam

eksepsinya

mengemukakan bahwa Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 927/KPTS/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 atas tanah seluas 75.000 M2 adalah tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagianbagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, bila dihubungkan dengan Keputusan Menteri


Dalam Negeri Nomor: 43 tahun 1997 pada butir 3, menegaskan harus terlebih dahulu membebaskan/memberikan ganti rugi bilamana di lokasi tsb ada penghuni atau penggarap kebun, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat I sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 927/KPTS/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan Lokasi No. 2503001.B1 tertanggal 18 Maret 2005 atas tanah seluas 75.000 M2, adalah sebatas alas hak berupa hak pengelolaan belaka, sehingga hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding bukanlah sebagai alas hak milik sebagaimana didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena untuk memperoleh suatu hak milik haruslah tetap berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa karena hak atas tanah yang dipunyai oleh Penggugat/Terbanding saat ini adalah hanya sebatas hak pengelolaan saja bukan merupakan hak

milik, maka tuntutan Penggugat/Terbanding untuk

dinayatakan sebagai pemilik seperti yang telah dinyatakan didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak berdasar, karenanya tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 14/ Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat (lihat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565 K/Sip/1973) karenanya tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu pula haruslah dibatalkan;


Menimbang, bahwa karena

Terbanding, semula Penggugat adalah

berada sebagai dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/ peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI : -- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; -- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 14/PDT.G/2011/ PN.BTM tanggal 2 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI : Dalam Provisi : --Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi : -- Menyatakan menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara : -- Menyatakan

Gugatan


tidak

dapat diterima

(Niet Ontvantklijk Verklaard) ; -- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilanTinggi Pekanbaru

dengan susunan

H. Sukarman Sitepu SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nelson Samosir, SH.MH dan Tani Ginting SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,


putusan mana pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Tabrani, SmHk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim Anggota,

Nelson Samosir SH.,MH

Hakim Ketua,

H.Sukarman Sitepu SH.,MHum

Tani Ginting, SH.,MH. Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk

Perincian biaya proses: 1. Meterai Rp 6.000,2. Redaksi Rp 5.000,3. Leges Rp 3.000,4. Administrasi Rp 136.000,Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)




Menimbang,

bahwa

karena

permohonan

banding

dari

Tergugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun Hal.11 dari 21 hal.Put.139/PDT/2012/PTR

tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

;


1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

tanggal 23 Januari 2012 Nomor 139/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 2 Mei 2012 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :


Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan

resmi

Pengadilan

Negeri

Batam

Nomor

14/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

SALIN AMAR PUTUSAN

Menimbang,

bahwa

sesuai

dengan

Akta

Pernyataan

Permohonan Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2012/PN BTM jo Nomor 14/AKTA/PDT.G/2011/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, Penasihat Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Batam Nomor 14/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Mei 2011 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

relaas

pemberitahuan

pernyataan banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2012/PN BTM jo Nomor 14/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut diatas telah

diberitahukan secara

sah dan seksama kepada pihak pihak Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 ; Menimbang, bandingnya,

bahwa

Kuasa

untuk

melengkapi

Tergugat/Pembanding

telah

permohonan mengajukan

memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Tergugat /Terbanding maka Kuasa Penggugat/Terbanding

telah


mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM jo Nomor 14/AKTA/ PDT.G/ 2012/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 dan kepada pihak Tergugat I/Pembanding pada hari Senin 17 September 2012 masing masing

pihak,

telah

diberikan

kesempatan

untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;


Menimbang,

bahwa

karena

permohonan

banding

dari

Tergugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 2 Hal.15 dari 21 hal.Put.139/PDT/2012/PTR

Mei 2012, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut : Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru menilai fakta fakta dipersidangan yakni sbb : 4. Bahwa pihak Otorita Batam belum pernah memanggil Pembanding/Tergugat I untuk membicarakan pembayaran ganti rugi ; 5. Bahwa mengenai ganti rugi bukanlah menjadi tanggung jawab pihak Otorita Batam, tetapi adalah tanggung jawab pihak

yang

menerima

alokasi

tanah

yaitu

pihak

Tergugat/Pembanding ; 6. Bahwa Pembanding/Tergugat I telah menghilangkan dan merusak

patok

kayu

yang

dibuat

oleh

Tergugat/Pembanding bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena hak pengelolaan yang diterima oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2006 dan pematokan baru dilaksanakan pada tanggal 7 april 2010, sedangkan Pembanding/Tergugat I telah menguasai lahan seluas 2,5 Ha sudah sejak tahun 1993 ; Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat hanya bersifat pengulangan saja karena Hal.16 dari 21 hal.Put.139/PDT/2012/PTR

semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan kontra memori banding dimana hal hal yang termuat di dalam kontra

memori

tersebut,

semuanya

telah

dimuat

dan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; Menimbang,

bahwa masalah pokok dalam gugatan yang

diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah penguasaan tanah oleh Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otorita

Pengembangan

Daerah

Industri

Pulau

Batam

No.

927/KPTS/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 seluas 75.000 M2, dimana sebagian dari tanah tersebut seluas 3,5 Ha dikuasai oleh Tergugat/Pembanding,

sehingga


dalam

petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tanah terperkara Penggugat/Terbanding adalah tanah milik yang sah dari Penggugat/Terbanding satu satunya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan tanah terpekara adalah milik yang sah dari Penggugat/Terbanding ; Menimbang,

bahwa

tuntutan

provisi

yang

diajukan

Terbanding/Penggugat bukan berupa tindakan pedahuluan tetapi sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan

bahwa

Surat

Keputusan

Ketua

Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 927/KPTS/KAAT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 atas tanah seluas 75.000 M2 adalah tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian Hal.17 dari 21 hal.Put.139/PDT/2012/PTR

bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, bila dihubungkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 ahun 1997 pada butir 3, menegaskan harus terlebih dahulu membebaskan/memberikan ganti rugi bilamana di lokasi tersebut ada penghuni atau penggarap kebun, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat

sudah memasuki pokok

perkara, oleh karena itu haruslah ditolak ; Menimbang,

bahwa

Surat

Keputusan

Ketua

Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 927/KPTS/KAAT/L/IV/2006 tanggal 3 April 2006 sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan Lokasi No. 2503001.B1 tertanggal 18 Maret 2005 atas tanah seluas 75.000 M2, adalah sebatas alas hak berupa hak pengelolaan belaka, bukanlah sebagai alas hak milik sebagaimana didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena untuk memperoleh suatu hak milik haruslah tetap berpedoman pada syarat syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat

berpendapat

bahwa

gugatan

Penggugat/Terbanding tidak berdasar ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor

14/Pdt.G/2011/PN.BTM

tanggal

2

Mei

2011

yang

dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Putusan Mahkamah Agung


tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973) karenanya tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu pula haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa karena

Terbanding, semula Penggugat

adalah berada sebagai dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/peradilan ini; Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Menerima

Permohonan

banding

dari

Pembanding

semula Tergugat ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/PDT.G/ 2011/PN.BTM tanggal 2 Mei

2011 yang

dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi : - Menolak tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi : - Menolak

Eksepsi

Terbanding/Tergugat

untuk

seluruhnya ; Hal.19 dari 21 hal.Put.139/PDT/2012/PTR

Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvnklijk Verklaard) ; - Menghukum


untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

dengan susunan H. Sukarman Sitepu SH.,MHum

sebagai Hakim Ketua, Nelson Samosir, SH.MH. dan Tani Ginting SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa,

tanggal 8 Mei 2013 telah diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Tabrani Sm Hk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Nelson Samosir SH.MH.

Hakim Ketua

H.Sukarman Sitepu SH.,MHum


Tani Ginting SH.MH.

Panitera Pengganti

Tabrani Sm Hk

Biaya Proses : 1.Meterai putusan …………. Rp. 6.000,2.Redaksi …………………… Rp. 5.000,3.Leges ……………………… Rp. 3.000,4.Biaya Administrasi ……..Rp. 136.000,Jumlah …………………. Rp.150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents