DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 01/PID.PRA/2012/PN-Sbg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara

Pra

Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

EDIANTO SIMATUPANG :

Kewarganegaraan : Indonesia, Umur : 35 tahun, Jenis

Kelamin :

Laki – laki,

Pekerjaan :

Wiraswasta / Ketua Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), Alamat : Jl. FL. Tobing Kelurahan Pdg Masian

Kec.

Barus

Kabupaten

Tapanuli

Tengah,. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SANGGAM

TAMBUNAN,

SH,

dkk, warga

Negara Indonesia, Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih beralamat di jalan Raya Jatinegara

Timur

No 61-65

Jatinegara Jakarta Timur,

Bali

Mester

selanjutnya disebut

sebagai …………………………… PEMOHON; Bahwa PEMOHON mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH

SUMATERA

UTARA

Cq

KEPALA

KEPOLISIAN RESORT TAPANULI TENGAH, berkantor di Jl. DR. FL. Tobing – Sibolga, Tapanuli Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya INSPEKTUR POLISI DUA AZUAR ANAS,

SH

(Kanit

IV/Tipiter Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah) dan BRIGADIR POLISI SATU BAGUS SETO (Anggota Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah) dan selanjutnya disebut sebagai…………………………. TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 01/Pen.Pid/PRAPERADILAN/2012/PN-Sbg

tanggal

29

Mei

2012

tentang

Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa permohonan Praperadilan tersebut; Setelah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON; Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan; Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan register perkara No. 01/PID.PRA/2012/PN SBG tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : A. LATAR BELAKANG KEJADIAN PERISTIWA. 1.

Bahwa PEMOHON adalah warga Kelurahan Pdg Masian Kecamatan Barus Tapanuli Tengah, selaku Ketua Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) yang telah bertahun-tahun membantu warga Petani Desa Hutabalang Kecamatan Badiri,

mempertahankan hak-hak Lahan mereka yang dikuasai

sepihak oleh Perusahaan Perkebunan PT. AEP (dulu CPA = Cahaya Pelita Andhika); 2.

Bahwa selain itu PEMOHON bersama semua warga Pemilik Lahan di 5 (lima) Daerah yaitu Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun dan Suka Bangun selalu melakukan protes keras terhadap beberapa Perusahaan Tambang dan Perkebunan yang merampas tanah milik warga, yaitu antara lai Bandara Pinangsori; PT. Nauli Sawit; PT. AEP; PT. TAS; PT. FIA, PT. CMS; PT. GIDEON dan PT. AR;

3.

Bahwa tindakan atau aktivitas PEMOHON tersebut yaitu bersama-sama Para Petani melakukan aksi-aksi menuntut pengembalian hak-hak mereka atas lahan milik mereka yang dikuasai secara sepihak tanpa ada ganti rugi oleh sejumlah Perusahaan Perkebunan dan Tambang tersebut diatas,

telah mengganggu

kepentingan Perusahaan Perkebunan dan Tambang di Tapanuli Tengah; Berkali-kali terjadi konflik Tanah antara warga Vs Perusahaan Perkebunan dan Tambang tersebut, yang mengakibatkan kekerasan terhadap warga, namun 2

tidak ada sama sekali perlindungan hukum dan keadilan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun dari pihak Kepolisian i.c TERMOHON antara lain dapat dilihat pada peristiwa sebagai berikut : 3.1 Aksi demonstrasi warga dari 4 kecamatan, yakni Badiri, Pinangsori, Lumut dan Sibabangun yang tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Kelestarian

Hutan

(AMPKH)

pernah mengancam menutup paksa

operasional PT. AEP (dulu CPA) dikecamatan Badiri, jika Pemkab tidak mampu menyelesaikan keluhan masyarakat atas Perusahaan perkebunan tersebut,

yang

terjadi di

keberadaan Kantor Bupati

Tapanuli Tengah tanggal 22 September 2011; 3.2 Bahwa dalam akasi protes warga tersebut diketahui izin prinsip PT. AEP itu berada hanya di dua desa, yakni Desa Sitardas dan Sijago-jago, namun

ternyata keberadaan perusahaan ini telah mengenai daerah

Sibabangun, Pinangsori dan Lumut; 3.3 Bahwa Kasus PT. Nauli Sawit yang merampas tanah seluas 6.000 ha milik warga transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas; 3.4 Bahwa kasus penyerebotan tanag seperti sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan PT. CPA di Desa Sitardas, PT. TAS dengan masyarakat dan berbagai kasus lainnya yang nihil penyelesaian;

4.

Bahwa peristiwa-peristiwa konflik Lahan / Tanah antara warga Vs Perusahaan Perkebunan Sawit dan Perusahaan Tambang tersebut diatas yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, kerap kali memicu kemarahan warga, seperti kejadian tanggal 21 April 2012;

B. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN WARGA OLEH POLRES TAPTENG. 5.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sejumlah warga Desa yang mengaku pemilik Lahan melakukan akasi “Demonstrasi dan Penutupan Jalan masuk/memasang Portal” menuju PT. AEP, aksi warga tersebut sebelumnya telah disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapteng dan diketahui oleh Camat Badiri dan Kepala Desa Hutabalang;

6.

Bahwa inisiatif atau rencana aksi demonstrasi dan penutupan jalan masuk menuju PT. AEP tersebut berasal dari kehendak warga pemilik lahan sebagai upaya menuntut pengembalian hak-hak atas tanah yang dirampas oleh PT. AEP; Sdr. EDIANTO SIMATUPANG selaku Ketua Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah berada di Lokasi kejadian untuk membela hak-hak

3

para Petani selama + 10 tahun hak-haknya dirampas oleh PT. AEP tanpa ada ganti rugi; 7.

Bahwa ketika sejumlah warga berada di Lokasi Desa Hutabalang Kecamatan Badiri, tiba-tiba datang + 150 orang personel aparat Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah, kemudian membubarkan paksa aksi demonstrasi warga dan membuka portal jalan menuju PT. AEP, kemudian menangkap 27 orang warga “ tanpa ada memperlihatkan Surat Tugas (SP) dan Surat Perintah Penangkapan (SPP)”,

selanjutnya

27

orang warga tersebut termasuk Sdr. EDIANTO

SIMATUPANG i.c PEMOHON dibawa ke Kantor POLRES Tapteng untuk ditahan “ tanpa ada Surat Perintah Penahanan “ dan tanpa memberitahukan alasan penangkapan dan penahanan warga tersebut “; 8.

Bahwa penangkapan dan penahanan warga oleh pihak Polres Tapanuli Tengah i.c TERMOHON

dilakukan semena-mena bahkan secara brutalisme yaitu

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 8.1

Polisi dengan memasuki rumah Pendeta Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP). Para warga yang tertangkp berteriak-teriak minta jangan diperlakukan kasar dan semena-mena.

Bahkan Koordinator

FPTR Edianto Simatupang saat diamankan oleh sekitar 3 orang petugas Kepolisian berteriak mengaku bahwa dirinya terkena pukulan. Polisi akhirnya berhasil membubarkan aksi dan membuka jalan yang diportal para warga pelaku aksi. Sementara ke 27 warga yang ditangkap langsung dimasukkan ke mobil Dalmas untuk dibawa ke Mapolres Tapteng Sibolga yang berjarak sekitar 25 km; 8.2

Terdapat seorang ibu dan anak yakni Tigaria Zebua (28 tahun) dan Riska Mendrofa (10 tahun),

yang berdomisili sekaligus membuka kedai

kelontong disekitar Lokasi tempat para warga yang melakukan aksi terlihat menjerit sembari menangis karena suami Tigaria,

Feberius

Mendrofa (40 tahun) yang dianggap tidak beralasan ikut dibawa paksa petugas; “Suami saya tidak ikut diantara para pelaku aksi demo itu, tetapi kenapa Polisi membawanya. Padahal suami saya saat itu hanya ingin menolong adik saya atau adik iparnya Julianus Zebua (22 tahun) yang dilihatnya ditangkap dan dicoba diseret petugas. Sementara adik saya (Julianus) itu pun tidak ikut dalam aksi tersebut;” “ Tigaria Zebua

mengatakan,

petugas Kepolisian seharusnya tidak

memperlakukan warga seperti itu, terutama warga yang tidak bersalah. 4

Sebab Polisi adalah Pengayom dan pelindung serta panutan masyarakat. “Masa menangkapi orang seperti itu.

Seperti tidak memiliki

perikemanusiaan. Bahkan rumah Pendeta pun dimasuki mereka begitu saja,” ucapnya Pdt BNKP Hutabalang RH Br Harefa yang ditemui wartawan dikediamannya tepat didepan rumah Tigaria Zebua, dengan muka terlihat shock membenarkan bahwa sejumlah petugas Kepolisian telah memasuki kediamannya tanpa seizinnya. Diakui, sejumlah warga diantaranya warga jemaat BNKP saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya, karena tidak bisa lewat lantaran para warga pelaku akasi memortal jalan,

sementara ia sedang berada di kamar untuk

mempersidangkan tugas-tugas gereja; 9.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan di kantor POLRES Tapanuli Tengah maka 22 orang warga dibebaskan disusul 4 orang warga dilepaskan oleh POLRES Tapteng,

setelah mereka menandatangani Surat Pernyataan yang diketahui

Camat dan Kepala Desa yang isinya menyatakan “tidak akan melakukan aksi demonstrasi menuntut hak-haknya kepada PT. AEP”

atau tidak akan

mengulangi perbuatan yang sama, dan atas jaminan Camat dan Kepala Desa 26 orang warga tersebut dibebaskan oleh POLRES Tapteng,

sedangkan Sdr

EDIANTO SIMATUPANG i.c PEMOHON tetap ditahan oleh penyidik POLRES Tapteng,

tanpa ada Surat Penangkapan dan Panahanan,

bahkan

Keluarga Sdr. EDIANTO SIMATUPANG tidak tahu mengenai penahanan anggota keluarga mereka i.c PEMOHON; C. PEMBUBARAN AKSI DAN PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN EDIANTO SIMATUPANG TIDAK SAH. 10.

Bahwa aksi “Demonstrasi dan penutupan jalan/pemasangan Portal” menuju PT. AEP eleh warga terlebih dahulu telah diberitahukan kepada Dinas Perhubungan dan diketahui Camat Badiri dan Kepala Desa Hutabalang, dengan maksud untuk mrnuntut hak-hak atas Tanah/lahan milik warga yang kuasai / diokupasi oleh PT. AEP secara illegal;

Warga mengetahui dari penjelasan Syahlan

Aritonang, perwakilan warga lainnya bahwa selaku Ketua HPTI Kecamatan Badiri, izin prisip PT. AEP itu berada hanya diua desa yakni Desa Ditardas dan Sijago-juago. Namu ternyata keberadaan perusahaan ini telah mengenai Daerah Sibabangun, Pinangsori dan Lumut, sehingga warga Desa Sibabangun berhak menuntut hak-haknya; 11.

Bahwa tindakan warga melakukan aksi “Demostrasi dan Penutupan jalan/pemasangan Portal”

menuju PT. AEP tersebut telah sesuai dengan

paraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : 5

11.1 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya

dalam

memperjuangkan

haknya

secara

kolektif

untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 11.2 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 11.3 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”; 11.4 Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boeh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”; 11.5 Pasal 36 ayat (1), (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”; 11.6 Undang-Undang

nomor

9

tahun

1998

tentang kemerdekaan

mengeluarkan pendapat dimuka umum, secara lisan dan tulisan; 12.

Bahwa dengan demikian

“tindakan

KAPOLRES

Tapanuli

Tengah i.c

TERMOHON melakukan aksi pembubaran aksi “Demonstrasi dan penutupan jalan/pemasangan Portal” menuju PT. AEP adalah tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas; 13.

Bahwa selain itu tindakan “Penangkapan” Sdr. EDIANTO SIMATUPANG, Dkk

i.c PEMOHON dan KAPOLRES Tapteng i.c TERMOHON

secara

sewenang-wenang dan brutalisme tanpa ada Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta tanpa didukung oleh “Bukti Permulaan Yang Cukup” sesuai pasal 17 KUHAP, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan pasal 18 KUHAP; 14.

Bahwa selain itu ada tindakan “Penahanan” Sdr. EDIANTO SIMATUPANG, Dkk i.c PEMOHON OLEH kapolres Tapteng i.c TERMOHON secara sewenang-wenang dan brutalisme tanpa ada “Surat Perintah Penahanan” dan tanpa didukung oleh Bukti yang cukup sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP;

6

-

Pasal 21 ayat (1) KUHAP : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

-

Pasal 21 ayat (2) KUHAP : “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

-

Pasal 21 ayat (3) KUHAP : “tembusan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

15.

Bahwa

“Penangkapan

tindakan

SIMATUPANG, dkk TERMOHON

i.c

dan

Penahanan”

Sdr.

EDIANTO

PEMOHON oleh KAPOLRES Tapteng i.c

secara sewenang-wenang dan brutalisme tanpa ada “Surat

Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan” serta tanpa didukung oleh “Bukti yang cukup” sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah perbuatan melawan hukum yaitu “perampasan kemerdekaan warga negara“

yang

bertentangan dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM; 16.

Bahwa selain SIMATUPANG, TERMOHON

itu

“Penangkapan dan Penahanan”

dkk

i.c

PEMOHON

Sdr.

EDIANTO

oleh KAPOLRES Tapteng i.c

secara sewenang-wenang dan brutalisme tanpa ada “Surat

Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan” serta tanpa didukung oleh “Bukti yang cukup”

sesuai pasal 21 ayat (1)

menggunakan “Pasal 160 KUHP

KUHAP

adalah perbuatan “Kriminalisasi

dengan Hak

Konstitusi Warga Negara” untuk membungkam kebebasan menuntut hak-hak warga atas perampasan hak oleh PT. AEP

yang bertentangan dengan

Konstitusoi Negara dan Hak Asasi Manusia; 17.

Bahwa penyebab warga melakukan “aksi Demonstrasi dan penutupan jalan” masuk PT. AEP adalah adanya “sengketa menangani hak penguasaan /pemilikan/pemanfaatan /penggunaan tanah” (obyek sengketa) antara warga Vs PT. AEP

yang telah berlangsung lama, yang merupakan “sengketa hak

keperdataan” yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan perdata 7

vide pasal 572 KUHPerdata jo pasal 574 KUHPerdata jo pasal 575 KUHPerdata; 18.

Bahwa demikian pula segala akibat hukum yang timbul dari sengketa hak keprdataan, seperti aksi demonstrasi, aksi penutupan jalan, aksi pengrusakan barang, aksi penyerobotan/penguasaan “obyek sengketa” harus terlebih dahulu diselesaikan melalui meanisme peradilan perdata, pemilik hak obyek sengketa,

guna menentukan siapa

baru kemudian peradilan pidana dengan

pembuktian unsur-unsur materiil atas pasal-pasal pidana yang disangkakan vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956; 19.

Bahwa penyelesaian sengketa hak keperdataan antara warga dengan PT. AEP tersebut diatas harus melalui pendekatan hukum pertanahan Nasional dan hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 5 UUPA Nomor 5 tahun 1960, dengan

mengedepankan

“Musyawarah

Mufakat”

melalui

Mediator/Negosiator/Konselor/Konsiliator, sebagaimana diatur dalam Undangundang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi; 20.

Bahwa oleh karena sengketa antara warga Vs PT. AEP tersebut diatas adalah terkait mengenai sengketa hak keperdataan atas obyek tanah,

maka pihak

Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq POLRES Tapteng seharusnya tidak menggunakan cara-cara represif seperti penangkapan dan penahanan warga menerapkan pasal-pasal pidana antara lain pasal 160 KUHP atau pasal-pasal lainnya;

Kepolisian wajib netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu

pihak dalam segketa hak keperdataan tersebut; 21.

Bahwa penerapan pasal 160 KUHP terhadap kasus “Aksi Demonstrasi dan penutupan” jalan masuk PT. AEP tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009

menyatakan pasal 160 KUHP haruslah

ditafsirkan sebagai conditionally constitutional (konstitusional bersyarat) artinya pasal 160 KUHP haruslah ditafsirkan yang sebelumnya merupakan perbuatan formil menjadi perbuatan materiil; 22.

Bahwa pasal 160 KUHP merupakan “pasal karet” penyebar kebencian (haatzai artikelen) dimana pasal tersebut tidak secara pasti perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum,

melawan pada

kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan perundang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan 8

undang-undang”;

Prof. J. Sahetapy memberikan istilah “repressive law”.

Dalam praktek peradilan pasal 160 KUHP yang seharusnya bersifat materiil namun ternyata delik formil Prof. J. Sahetapy mendasarkan pasal 160 adalah delik materiil kolonial ondanks ada istilah “smaad” atau “opruien”; 23.

Bahwa delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya hanya menitikberatkan pada suatu perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang, tanpa perlu melihat ada tidaknya akibatnya dari perbuatan itu. Sementara delik materiil dalam perumusannya,

lebih menekankan pada

terjadinya akibat dari suatu perbuatan pidana. Artinya, Penyidik POLRES Tapteng harus dapat menemukan akibat dari adanya “Bukti permulaan yang cukup”yang diduga dilakukan oleh Edianto Simatupang yaitu perbuatan lisan atau tulisan dimuka umum “menghasut untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana, melawan pada kekuasan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang; Kalau pun quo non PEMOHON disangka melakukan perbuatan melanggar pasal 160 KUHP (Penghasut), maka menjadi tidak jelas siapa yang “dihasut” karena 26 orang warga telah dibebaskan oleh TERMOHON,

karena tidak terbukti dihasut,

sehingga penahanan

TERMOHON sangat subyektif yaitu bukan untuk kepentingan hukum melainkan untuk melindungi kepentingan hak PT. AEP,

yang seharusnya

TERMOHON berwenang memeriksa PT. AEP yang telah merampas hak tanah warga; 24.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka tindakan “penangkapan dan penahanan” Sdr. EDIANTO SIMATUPANG, dkk KAPOLRES

Tapteng

i.c TERMOHON

i.c PEMOHON oleh

secara sewenang-wenang dan

brutalisme tanpa ada “Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan” serta tanpa didukung oleh “bukti yang cukup” sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP dan tanpa didukung oleh “Bukti yang cukup” sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP, dengan menggunakan “Pasal 160 KUHP” telah secara nyata mengakibatkan “kerugian materi” bagi pemohon, sejak penangkapan tanggal 21 April 2012 sampai dengan sekarang PEMOHON tidak dapat melakukan aktivitas untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan mengeluarkan biayabiaya untuk ongkos-ongkos pengacara baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi nanti yang diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selain itu telah pula menimbulkan “kerugian immaterial” yaitu hilangnya kepercayaan dari para warga petani yang selama ini dibela oleh PEMOHON,

yang tidak dapat dijumlah dengan uang,

namun dapat 9

dipersamakan dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh TERMOHON aebagai akibat dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan TERMOHON sesuai ketentuan pasal 81 KUHAP; 25.

Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, guna memulihkan hak-hak PEMOHON; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON mohon agar Hakim

yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan ini,

berkenan

memberikan Putusan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pra Peradilan ini;

3.

Menyatakan penangkapan atas diri PEMOHON tidak sah dan batal demi hukum;

4.

Menyatakan pembubaran aksi damai Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5.

Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sesuai asas Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan serta prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum bagi PEMOHON;

6.

Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;

7.

Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON;

8.

Memerintahkan TERMOHON untuk mengumumkan Putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik Nasional;

9.

Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON yaitu ganti rugi materiel sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10.

Menghukum termohon untuk membayar ongkos perkara;

ATAU apabila Hakim Pra Peradilan berpendapat lain, mohon diputus yang seadiladilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu PEMOHON hadir Kuasanya SANGGAM TAMBUNAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dibawah No. 38/SK/2012 tertanggal 29 Mei 2012, sedangkan untuk TERMOHON hadir Kuasanya yaitu INSPEKTUR POLISI DUA AZUAR ANAS, SH (Kanit IV/Tipiter Sat Reskrim 10

Polres Tapanuli Tengah) dan BRIGADIR POLISI SATU BAGUS SETO (Anggota Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga N0.42/SK/2012 tertanggal 05 Juni 2012 ; Menimbang pada permulaan persidangan, Praperadilan Pemohon tersebut

telah dibacakan permohonan

dan atas pembacaan tersebut,

Kuasa Pemohon

menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun juga; Menimbang,

bahwa setelah PEMOHON membacakan permohonannya.

TERMOHON telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 05 Juni 2012 sebagai berikut : Kami yang bertanda tangan dibawah ini INSPEKTUR POLISI DUA AZUAR ANAS, SH (Kanit IV/Tipiter Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah) dan BRIGADIR POLISI SATU BAGUS SETO (Anggota Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah), berdasarkan Surat Kuasa Kapolres Tapanuli Tengah tanggal Juni 2012, tentang mewakili Kapolri c.q Kapolda Sumut cq Kapolres Tapanuli Tengah untuk membela, mewakili, memajukan surat-surat dan alat bukti disidang Pengadilan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sibolga atau mempertahankan hak dan kepentingan hukum pemberi Kuasa (termohon); 1.

Uraian yang disampaikan oleh pemohon mengenai perampasan tanah warga secara sepihak oleh PT. AEP (dulu PT. CPA) tidak beralasan dan dengan sendirinya pemohon telah menggugurkan dugaannya itu karena pemohon atau mekanisme permasalahan sengketa tanah ditempuh melalui jalur perdata, sehingga bila ada permasalahan sengketa kepemilikan tanah, tindakan yang dilakukan pemohon bukan melakukan tindakan anarkis dengan memalang jalan umum,

melainkan wajib membuat Gugatan secara Perdata ke Pengadilan

Negeri setempat. 2.

Bahwa mengenai pasal 160 KUHPidana yang dikatakan Pemohon adalah pasal karet, kami termohon tidak bersedia menjawab karena sudah masuk kedalam materi perkara.

3.

Uraian kejadian hingga tersangka EDIANTO SIMATUPANG diserahkan ke Kejari Sibolga adalah sebagai berikut : a.

bahwa sat reskrim Polres Tapanuli Tengah telah selesai melakukan penyidikan tindak pidana “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat 11

dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah dan atau barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah dan atau barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu

perbuatan

lain

ataupun

dengan

perbuatan

yang

tidak

menyenangkan atau melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain dan atau setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan atau pasal 212 dan atau pasal 335 ayat 1 KUHPidana dan atau pasal 63 ayat (1) jo pasal 12 UURI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan; b.

tersangka EDIANTO SIMATUPANG ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 pukul 15.30 wib,

saat tersangka melakukan provokasi

kepada sekelompok massa untuk memalang jalan umum,

sehingga

masyarakat tidak dapat menggunakan jalan umum tersebut,

kemudian

Camat Badiri dan termohon memohon kepada EDIANTO SIMATUPANG untuk membuka palang / portal, namun EDIANTO SIMATUPANG tidak mau, sehingga termohon membuka sendiri palang tersebut,

saat itu

pemohon memprovokasi/menghasut massa untuk melawan petugas Polisi Polres Tapanuli Tengah dan Petugas Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Tengah membongkar palang penghalang jalan umum yang dipasang oleh kelompok tersangka EDIANTO SIMATUPANG; c.

bahwa turunan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersangka EDIANTO SIMATUPANG telah diserahkan kepada Sekcam Pinangsori yang bernama LUHUT DONGARAN pada tanggal 22 April 2012 yang dibuatkan tanda terimanya pada buku ekspedisi (terlampir);

d.

adapun alasan kami menyerahkan turunan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kepada Sekcam Pinangsori berhubung EDIANTO SIMATUPANG mengaku untuk koresponden surat menyurat dialamatkan ke alamat Lorong IV Desa Albion Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah, karena istri tersangka bertempat tinggal di Bogor yang dirahasiakan alamatnya kepada penyidik dengan alasan keamanan, sehingga turunan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diserahkan kepada Sekcam pinangsori sesuai dengan tempat tinggal EDIANTO SIMATUPANG; 12

e.

posisi kasus bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke JPU dan dinyatakan lengkap (P-21) sebagaimana Surat Kejari Sibolga Nomor : B1305/N.2.13/Epp.1/05/2012, tanggal 31 Mei 2012, sehingga tanggung jawab tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke JPU Kejari Sibolga sesuai surat Kapolres Tapanuli Tengah nomor : B/1878/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, tentang pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka EDIANTO SIMATUPANG;

4.

Tersangka EDIANTO SIMATUPANG ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 pukul 15.30 di jalan Semarapadi yang terletak di simpang Hutabalang menuju kedesa Sitardas yang terletak di Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah (dibawah palang yang dipasang kelompok pemohon),

tersangka ditangka Polisi saat melakukan provokasi kepada

kelompoknya untuk melawan Polisi yang akan membuka portal yang menghalangi jalan umum, kemudian tersangka dibawa Polres Tapanuli Tengah, sehingga laporan Pemohon yang mengatakan tersangka ditangkap di dalam Gereja BNKP Hutabalang tidak benar; 5.

Bahwa tujuan Termohon ke lokasi Simpang Hutabalang Kecamatan Badiri berdasarkan Laporan intelijen bahwa akan terjadi pemalangan jalan umum di simpang Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, ternyata pada pukul 11.00

wib

sekelompok

SIMATUPANG,

masyarakat

yang

dipimpin

oleh

EDIANTO

memalang jalan umum dengan alat berupa bamboo,

akibatnya masyarakat pengguna jalan tidak dapat menggunakan jalan umum tersebut, saat melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Kapolres Tapanuli Tengah (terlampir); 6.

Pemalangan jalan umum yang dipimpin oleh EDIANTO

SIMATUPANG

bertentangan dengan pasal 63 ayat (1) jo pasal 12 UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, karena masyarakat pengguna jalan tidak dapat melewati palang / portal tersebut; 7.

Penutupan jalan umum dengan cara membuat palang / portal tidak ada mendapat ijin dari pemerintah (Lurah, Camat maupun Dinas Perhubungan);

8.

bahwa penangkapan dan penahanan tersangka EDIANTO SIMATUPANG sah demi hukum, kemudian turunan Surat Perintah penangkapan dan Surat perintah penahanan telah disampaikan kepada Sekcam Pinangsori dimana tersangka bertempat tinggal.

9.

Dimohon kepada Hakim yang mulia : a.

menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya; 13

b.

menyatakan penangkapan dan penahanan pemohon sah demi hukum;

c.

menyatakan menutup jalan umum dengan cara memalang / memportal serta melakukan provokasi masyarakat untuk melawan petugas yang sah tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum.

d.

kiranya Hakim menetapkan Pemohon tetap ditahan dan diadili dimuka Pengadilan;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon diputus yang seadiladilnya. 10.

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya dan pertimbangan Hakim kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban TERMOHON tersebut, PEMOHON telah mengajukan REPLIK

sebagaimana dalam suratnya tertanggal

06 Juni 2012,

sebagai berikut : 1.

Bahwa PEMOHON dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-daalil TERMOHON yang telah disampaikan dalam Jawabannya pada persidangan terdahulu, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan/atau tidak dibantah oleh TERMOHON, dan untuk itu mohon REPLIK ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Surat Gugatan yang telah PEMOHON sampaikan dalam persidangan ini;-

2.

Bahwa PEMOHON menolak jawaban TERMOHON pada angka 1 halaman 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “PEMOHON telah melakukan tindakan anarkis dengan cara memalang jalan Umum”, dan seharusnya PEMOHON mengajukan gugatan perdata atas hak Tanah milik warga;Jawaban TERMOHON ini semakin membuktikan bahwa TERMOHON tidak memahami pengertian Jalan, Jalan Umum dan Jalan khusus dalam undangundang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;- Jalan yang dipalang oleh warga adalah jalan khusus yang selama ini dipergunakan oleh PT. AEP untuk kepentingan usaha bisnis, dan pemalangan jalan tersebut dilakukan atas inisiatif oleh warga sendiri, bukan atas hasutan PEMOHON, karena warga sendiri yang berkepentingan yaitu merasa dirugikan atas belum dibayarkannya ganti rugi lahan mereka yang dikuasai secara illegal oleh PT.AEP;-

3.

Bahwa seharusnya TERMOHON selaku Aparat Negara i.c. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima gaji dari uang rakyat wajib bertindak professional dalam menjalankan tugasnya, bukan seolah-olah menjadi Polisi PT.AEP, terlebih PEMOHON telah mengetahui bahwa izin prinsip PT AEP itu berada hanya di dua desa, yakni Desa Sitardas dan Sijago–jago, namun 14

ternyata keberadaan perusahaan ini telah mengenai daerah Sibabangun, Pinangsori dan Lumut, dan seharusnya mengusut keberadaan izin prinsip PT. AEP tersebut;4.

Bahwa selain itu PEMOHON menolak dan membantah jawaban TERMOHON pada angka 3 huruf a, yang pada pokoknya menuduh PEMOHON telah melakukan perbuatan “Menghasut vide pasal 160 KUHP; Melawan Pejabat vide pasal 212 KUHP; Perbuatan tidak menyenangkan vide pasal 335 KUHP; Melakukan perbuatan pidana umum dan pidana khusus vide pasal 63 KUHP dan Perbuatan penutupan jalan vide pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;-

5.

Bahwa penerapan pasal-pasal pidana oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tersebut di atas, adalah sengaja dilakukaan oleh TERMOHON untuk membungkam dan menakut-nakuti warga, untuk membela kepentingan PT.AEP, seperti yang pernah dilakukan oleh penjajah Belanda padaa zaman kolonial, yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia;- Karena tindakan penutupan jalan oleh warga tersebut adalah disebabkan oleh PT.AEP yang telah merampas tanah milik warga tanpa ada pembayaran ganti rugi, dan selama bertahun-tahun warga menuntut haknya, tidak pernah digubris oleh PT.AEP, karena merasa dilindungi oleh oknum penyelenggara Negara di Kabupaten Tapteng;- Dan seharusnya TERMOHON bersikap netral dan tidak menjadi hakim yang memihak pada kepentingan PT.AEP;-

6.

Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan terhadap 27 orang warga, kemudian melepaskannya 26 orang setelah ada pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan menuntut hak atas tanah mereka, dan kemudian menahan PEMOHON karena tidak menandatangani Surat Pernyataan sesuai kehendak TERMOHON, tanpa memperlihatkan Surat Perintah Tugas; Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, adalah tindakan semena-mena atau obuse of power yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP : “ Pelaksanaan tugas penangkapan.dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ”.

7.

Bahwa selain itu tindakan TERMOHON bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat(2) KUHAP : “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau 15

terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”;8.

Bahwa jawaban TERMOHON pada angka 3 huruf b dan c halaman 2 yang pada pokoknya

menyatakan

bahwa

“Tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG

ditangkap pada hari sabtu tanggal 21 april 2012 pukul 15.30 wib, di Jalan Semarapadi/samping Hutabalang menuju Desa Sitardas, Kelurahan Hutabalang, kecamatan Badiri, Kabupaten Tapteng”, dst, kemudian turunan surat perintah penangkapan

dan

surat

perintah

penahanan

tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG diserahkan kepada Sekcam Pinangsori bernama LUHUT DONGORAN pada tanggal 22 April 2012,dst, adalah pengakuan sempurna bahwa TERMOHON ditangkap dan ditahan oleh TERMOHON pada tanggal 21 april 2012 tanpa ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan sebagaimana diharuskan oleh pasal 18 ayat(1) KUHAP Jo pasal 21 ayat(2) KUHAP;9.

Bahwa dengan demikian telah terbukti penangkapan dan Penahanan PEMOHON oleh TERMOHON secara semena-mena adalah selain bertentangan dengan pasal 18 ayat(1) KUHAP Jo pasal 21 ayat(2) KUHAP, juga bertentangan dengan Konstitusi Negara dan beberapa Instrumen hukum positif Nasional dan Internasional, yaitu Bertentangan dengan pasal Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

10.

Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara gramatikal dapat dimaknai adanya jaminan perlindungan kepada setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.Bahwa makna tidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun mengandung arti hak ini tidak boleh dikurangi. Meskipun diakui bahwa terhadap pelaksanaan hak tersebut ada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, namun perlu digarisbawahi bahwa pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain (vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pembatasan tersebut secara tegas tidak ditujukan untuk pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang -- dalam arti tidak adanya kerelaan dan persetujuan si empunya hak milik -- untuk dijadikan sebagai wilayah Perkebunan dan/atau pertambangan.

11.

Bahwa selain itu berdasarkan prinsip demokrasi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dapat dikategorikan sebagai hak 16

atas kebebasan berekspresi merupakan hal penting bagi setiap individu warga negara, sebab hal ini berkaitan dengan tuntutan perubahan dan nasib rakyat (warga negara), atau dengan perkataan lain berkaitan dengan upaya masyarakat mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Misalnya tuntutan buruh dalam suatu perusahaan tertentu atas kenaikan upah, penolakan komunitas masyarakat adat atas perampasan/penyerobotan/pengambilalihan tanah adatnya menjadi wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) oleh suatu perusahaan swasta tertentu 12.

Bahwa dilihat dari substansi hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati negara. Bahwa oleh karena hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sangat penting, konstitusi negara Republik Indonesia memberikan jaminan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: ".....setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat….”

13.

Bahwa selain dalam Konstitusi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dalam instrumen hukum lainnya yaitu pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR), pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25: " Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan…." UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2): 1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2.

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dah memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis,atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain. 17

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19: “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas…….." 14.

Bahwa untuk itu berdasarkan kenyataan tersebut di atas, yang didukung oleh pengakuan

TERMOHON

bahwa

pada

saat

penangkapan

EDIANTO

SIMATUPANG i.c. PEMOHON hari sabtu tanggal 21 april 2012 sekira jam 15.30 wib, tanpa ada Surat Perintah Tugas; Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, maka telah terbukti tindakan penangkapan dan penahanan PEMOHON tersebut adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah yang mencederai hak asasi manusia dan telah melukai rasa keadilan warga yang berpotensi memicu kebencian Rakyat terhadap TERMOHON;15.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, guna memulihkan hak-hak PEMOHON;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : 1.

Menolak Jawaban/Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;-

2.

Mengabulkan Permohonan PraPeradilan untuk seluruhnya;-

3.

Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan memutus Permohohan Pra Peradilan ini;-

4.

Menyatakan Penangkapan atas diri PEMOHON tidak sah dan batal demi hukum;-

5.

Menyatakan pembubaran aksi damai Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;-

6.

Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sesuai asas Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan serta prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Pemohon;-

7.

Memerintahkan TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan;-

18

8.

Memerintahkan TERMOHON untuk

merehabilitasi

nama

baik

PEMOHON;9.

Memerintahkan TERMOHON untuk mengumumkan Putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik Nasional;-

10. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON yaitu ganti materiel sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-(lima raus juta rupiah);11. Menghukum termohon untuk membayar ongkos perkara;ATAU apabila Hakim Pra Peradilan berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-

Menimbang, bahwa atas Replik PEMOHON tersebut, TERMOHON telah mengajukan DUPLIK

sebagaimana dalam suratnya tertanggal 07 Juni 2012, yang

menyatakan sebagai berikut : 1.

Tanggapan

Pemohon

pada

point

2

mengenai

tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG tidak menghasut masyarakat memalang jalan umum tidak dapat kami tanggapi karena sudah masuk materi perkara; 2.

Tanggapan Pemohon yang mengatakan lahan PT. AEP bukan didua Desa, melainkan empat Desa juga tidak dapat kami tanggapi karena melenceng dari pokok permasalahan,

dimana pada sidang Praperadilan ini adalah menguji

keabsahan surat perintah penangkapan dan keabsahan surat perintah penahanan; 3.

Bahwa mengenai pasal 160 KUHPidana yang dikatakan pemohon tadinya adalah pasal karet (vide berkas permohonan pemohon tanggal 28 mei 2012 point 22),

selanjutnya pada berkas replik tanggal 06 Juni 2012 dikatakan

membungkam dan menakut-nakuti warga),

pernyataan itu kelihatan lucu,

karena kami merasa tidak membungkam siapapun dalam mengeluarkan pendapat, yang kami lakukan hanya menyidik pelaku pelanggar peraturan dan undang-undangan; 4.

Proses penangkapan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana pemohon ditangkap saat melakukan provokasi kepada sekelompok massa untuk memalang jalan umum, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan jalan umum tersebut,

kemudian Camat Badiri dan temohon memohon kepada

EDIANTO SIMATUPANG

untuk membuka palang / portal,

namun

EDIANTO SIMATUPANG tidak mau, sehingga Termohon membuka sendiri palang tersebut,

saat itu Pemohon memprovokasi/menghasut massa untuk 19

melawan petugas Polisi Polres Tapanuli Tengah dan petugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah membongkar palang penghalang jalan umum yang dipasang oleh kelompok EDIANTO SIMATUPANG, artinya tersangka ditangkap ditempat kejadian (tertangkap tangan),

kemudian petugas yang

menangkap langsung membawa ke Penyidik untuk diproses,

selanjutnya

diterbitkan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan yang ditandatangani tersangka EDIANTO SIMATUPANG, nah luculah jika ada pelaku yang melakukan kejahatan disitu ada Polisi, kemudian Polisi berkata “sabar om tunggu disini, saya pulang dulu ke kantor untuk membuat Surat Perintah Penangkapan, ya larilah tersangka, penangkapan dalam hal tertangkap tangan diatur dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat” 5.

Dalam proses penyidikan ternyata tersangka EDIANTO SIMATUPANG telah memenuhi syarat untuk ditahan karena terdapat lebih dari dua alat bukti (petunjuk,

keterangan saksi dan keterangan tersangka) sehingga penyidik

menerbitkan surat perintah penahanan sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (1) KUHAP yaitu “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dilaksud dalam pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan”, dan bunyi pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”, bahwa surat perintah penahanan tersebut ditanda tangani oleh tersangka EDIANTO SIMATUPANG dan dibuatkan Berita Acara Penahanan; 6.

Berkaitan dengan tanggapan kami pada point 5 tersebut diatas kami tegaskan kembali bahwa penangkapan tersangka sesuai dengan prosedur, yaitu : a.

saat melakukan tugas pengamanan kegiatan kelompok EDIANTO SIMATUPANG dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : Sprin/333/IV/2012, tanggal 20 April 2012;

b.

tersangka EDIANTO SIMATUPANG ditangkap sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/81/IV/2012/reskrim, April 2012,

tanggal 21

turunan Surat Perintah Penangkapan diserahkan kepada

LUHUT DONGORAN (Sekcam Pinangsori); 20

c.

dalam hasil pemeriksaan ternyata tersangka EDIANTO SIMATUPANG terdapat bukti yang cukup sehingga terhadapnya diterbitkan Surat Perintah Penahanan SP-Han/40/IV/2012/Reskrim tanggal 22 April 2012 turunan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada LUHUT DONGORAN (Sekcam Pinangsori);

7.

Selain perkara ini,

tersangka EDIANTO SIMATUPANG

juga dilakukan

penyidikan dalam perkara penggelapan uang dan pemerasan sebagaimana Pasal 372 Subs 368 ayat (1) KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/76/VII/2011/SU/Res Tapteng

tanggal

15 Juli 2011,

berkas perkara

tersangka EDIANTO SIMATUPANG dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU Kejari Sibolga sebagaimana Surat Kejari Nomor :B-1074/N.2.13/Ep.1/05/2012 tanggal 09 Mei 2012, selanjutnya tanggung jawab tersangka dilimpahkan ke JPU

sebagaimana

Surat

Kapolres

Tapanuli

Tengah

Nomor

:K/1879/VI/2012/Reskrim, tanggal 01 Juni 2012, selanjunya kedua perkara atas nama tersangka EDIANTO SIMATUPANG tinggal menunggu sidang saja; 8.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan tersangka EDIANTO SIMATUPANG pada perkara penggelapan dan pemerasan tersebut tersangka menyebutkan alamat di Jl. Sibolga Padangsidempuan Lingkungan Albion Kel. Pinang Baru Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah,

demikian juga Surat Panggilan,

surat

perintah membawa dan berita acara membawa tersangka beralamat ditempat yang sama; 9.

Bahwa penangkapan dan penahanan tersangka EDIANTO

SIMATUPANG

sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimohon kepada Hakim yang mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : a. Menolak Replik pemohon untuk seluruhnya; b. Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya; c. Menyatakan penangkapan dan penahanan pemohon sah demi hukum; d. Menyatakan menutup jalan umum dengan cara memalang / memportal serta melakukan provokasi masyarakat untuk melawan petugas yang sah tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum; e. Kiranya Hakim menetapkan pemohon tetap ditahan dan diadili dimuka Pengadilan; Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon diputus yang seadiladilnya; 10.

Demikian Jawaban kami, atas perhatiannya dan pertimbangan Hakim kami ucapkan terimakasih ; 21

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : 1. Foto copy Turunan Surat Penangkapan, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda……………………………………………………………P-1; 2. Foto copy Turunan Surat Perintah Penahanan, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………………………………………. P-2; 3. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Warga, atas nama Hobbi Hutauruk, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………… P-3; 4. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Warga, atas nama Hendra Sihombing, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………… P-4; 5. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Warga, atas nama Hupri

Pasaribu,

bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ………………. P-5; 6. Foto copy Surat Permohonan/Pemberitahuan Aksi oleh Warga kepada Dinas Perhubungan, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda…. P-6; 7. Surat Pernyataan Sdr. Hendra Sihombing, selaku warga bahwa Inisiatif Aksi dari warga Pemilik Tanah, Bukan dari Edianto Simatupang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda …………………………………… P-7; 8. Surat Pernyataan Sdr. Hobby Hutauruk, selaku warga bahwa Inisiatif Aksi dari warga Pemilik Tanah, Bukan dari Edianto Simatupang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………… …………………. P-8; 9. Surat Pernyataan Sdr. Parlindungan Hutabarat, selaku warga bahwa Inisiatif Aksi dari warga Pemilik Tanah, Bukan dari Edianto Simatupang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ………………………...... P-9; 10. Surat Pernyataan Sdr. Suryadi Manullang, selaku warga bahwa Inisiatif Aksi dari warga Pemilik Tanah, Bukan dari Edianto Simatupang bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ………………………………… P-10; Menimbang,

bahwa terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-10, telah

memenuhi beban bea materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini kecuali bukti surat P-6 yang merupakan fotocopy tanpa ada aslinya ; Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. MOGA PAHOT ARITONANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 22

-

Bahwa pada tanggal 21 April 2012 di jalan Simera Padi telah terjadi penangkapan terhadap Pemohon Edianto Simatupang, karena tidak mau membuka portal jalan menuju Desa Sitardas dan Perusahaan PT.CPA;

-

Bahwa pada kejadian penangkapan tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian ;

-

Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya pada bulan Oktober 2011 saksi bersama masyarakat mengadakan portal di jalan Perusahaan CPA selama 3(tiga) hari,3(tiga) malam, kemudian bulan Desember 2011, saksi bersama masyarakat melakukan portal kembali selama 3(tiga) hari 3(tiga) malam, yang dilakukan karena adanya masalah tanah masyarakat dengan perusahaan PT.CPA dan PT.Nauli Sawit;

-

Bahwa setahu saksi, sehari-hari biasanya Pemohon Edianto Simatupang tinggal di Desa Albion namun alamat tempat tinggal Pemohon yang sebenarnya saksi tidak tahu;

-

Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi mempunyai lahan ;

-

Bahwa jalan yang diportal tersebut adalah jalan umum menuju Desa Sitardas ;

-

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SURIADI SIMANULLANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, sekitar pukul 15.30 Wib, saksi sedang berada di tempat kejadian yaitu di jalan Simerapadi, Hutabalang;

-

Bahwa telah terjadi Pemblokiran/pemortalan jalan masuk ke arah desa Sitardas sekaligus jalan menuju perusahaan dan saat itu Pemohon ada di tempat kejadian pemortalan/pemblokiran jalan tersebut ;

-

Bahwa saat penangkapan Pemohon tersebut saksi melihat polisi ada memukul Pemohon, namun saksi tidak tahu siapa polisi yang memukul Pemohon tersebut ;

-

Bahwa polisi menangkap Pemohon karena Pemohon Edianto Simatupang tidak mau membuka portal jalan tersebut dengan mengatakan “portal tidak bisa dibuka sebelum persoalan diselesaikan dulu, selesaikan dulu persoalan, baru jalan dibuka”;

-

Bahwa selain pemohon ada juga masyarakat yang bersama-sama melakukan pemortalan jalan tersebut, yang jumlahnya sekitar 50(lima puluh)orang ;

-

Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut selain Pemohon ada juga orang lain yang turut ditangkap antara lain Leo Candra Hutauruk ;

23

-

Bahwa pemortalan jalan terjadi karena tidak adanya penyelesaian persoalan tanah oleh Bupati Tapanuli Tengah atas masalah tanah masyarakat yang diserobot oleh Perusahaan PT.CPA ;

-

Bahwa Pemohon Edianto Simatupang tidak ada mempunyai lahan disekitar tempat kejadian tersebut, tetapi Pemohon ada ditempat kejadian tersebut untuk membela rakyat ;

-

Bahwa sebelum penangkapan terhadap Pemohon, ada pembicaraan antara Pemohon dengan pihak kepolisian untuk meminta agar dibuka portal jalan tersebut, yang berujung ke perdebatan antara Pemohon dengan pihak kepolisian, karena Pemohon melawan tidak mau membuka portal jalan tersebut sehingga kemudian Pemohon ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi;

-

Bahwa sebelum terjadi pemortalan jalan tersebut saksi tahu dari Pemohon sudah ada pemberitahuan pemortalan jalan ke Dinas Perhubungan namun ijinnya belum ada untuk itu ;

-

Bahwa pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian pada tanggal 21 april 2012 sekira pukul 09.00 Wib, yang sebahagian langsung masuk menuju perusahaan PT.CPA dan kemudian mengawal mobil truk perusahaan keluar, yang mana saat itu polisi berada didalam truk tersebut ;

-

Bahwa saksi tidak memiliki tanah disekitar tempat kejadian tersebut ;

-

Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut telah terjadi kericuhan ; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa

Termohon menyatakan keberatan karena tidak ada pihak kepolisian didalam truk perusahaan serta truk yang ada saat itu adalah milik masyarakat bukan milik perusahaan ; 3. IDARIA ZEBUA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, saksi sedang berada depan rumahnya di dekat tempat kejadian yaitu di jalan Simerapadi, Hutabalang;

-

Bahwa telah terjadi Pemblokiran/pemortalan jalan masuk ke arah desa Sitardas sekaligus jalan menuju perusahaan dan saat itu pemohon ada di tempat kejadian tersebut;

-

Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut saksi melihat polisi ada memukuli masyarakat, namun saksi tidak tahu siapa polisi yang memukuli tersebut ;

-

Bahwa pada saat itu terjadi kericuhan antara masyarakat dengan polisi ;

24

-

Bahwa polisi juga menangkap adek saksi dan suami saksi namun kemudian adek dan suami saksi tersebut sekarang telah dilepaskan polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ; 4. BARITA NAULI MANALU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, saksi sedang duduk-duduk di depan wartung milik marga Sihotang, lalu tepat pukul 01.30 Wib saksi melihat mobil truk datang dari arah perusahaan menuju kearah tempat pemblokiran/portal jalan yaitu tepatnya di jalan Simerapadi dengan isi truk adalah pihak polisi, Hutabalang sehingga saksi mengikuti mobil truk tersebut ;

-

Bahwa dari jarak sekitar 200(dua ratus )meter saksi melihat kejadian keributan karena polisi mau membuka portal jalan yang dibuat masyarakat tersebut, dan saksi melihat polisi menangkap Pemohon saat itu dan juga memukuli Pemohon ;

-

Bahwa pada saat kejadian saksi ada mendengar saat terjadi keributan tersebut sdr.Edianto/Pemohon mengatakan “jangan dibuka portal ini pak” ;

-

Bahwa saat kejadian keributan tersebut saksi ketakutan dan saksi lari kesamping rumah marga Zebua ;

-

Bahwa jalan yang diportal tersebut adalah jalan umum yang menuju Desa Sitardas ;

-

Bahwa Portal tersebut dibuat untuk menghalangi mobil perusahaan masuk /lewat ;

-

Bahwa saksi memiliki lahan disekitar tempat kejadian perkara tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ; 5. HOBBY HUTAURUK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, saksi sedang berada ditempat kejadian tersebut di Jalan Simerapadi, jalan menuju Desa Sitardas, Hutabalang sejak pukul 09.00 Wib namun kemudian saksi disuruh teman saksi membeli kertas manila untuk pemortalan jalan tersebut;

-

Bahwa telah terjadi Pemblokiran/pemortalan jalan masuk ke arah desa Sitardas sekaligus jalan menuju perusahaan dan saat itu saksi dan juga pemohon ada di tempat kejadian tersebut; 25

-

Bahwa saksi berada ditempat kejadian pemblokiran/portal jalan tersebut untuk menuntut hak saksi karena tanah saksi ada disekitar tempat tersebut, sedangkan tanah Pemohon tidak ada disekitar tempat itu tapi dia berada disitu untuk membela masyarakat ;

-

Bahwa pada saat penangkapan tersebut atau saat terjadi keributan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ; 6. LEO CANDRA HUTAURUK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, sekitar pukul 02.00 Wib saksi sedang berada ditempat kejadian tersebut di Jalan Simerapadi, jalan menuju Desa Sitardas, Hutabalang ;

-

Bahwa saksi melihat Pemohon ditangkap dan dipukul oleh pihak kepolisian dan telah terjadi keributan saat itu ;

-

Bahwa Penangkapan Pemohon terjadi karena sebelumnya telah terjadi Pemblokiran/pemortalan jalan masuk ke arah desa Sitardas sekaligus jalan menuju perusahaan lalu polisi meminta agar portal tersebut dibuka dan kemudian Sdr.Edianto Simatupang/Pemohon tidak mau membuka portal tersebut sehingga terjadilah keributan, penangkapan dan pemukulan terhadap pemohon tersebut ;

-

Bahwa saat polisi meminta agar portal/blokir jalan tersebut dibuka, Pemohon mengatakan “Portal tidak bisa dibuka dan supaya permasalahan cepat diselesaikan” ;

-

Bahwa saksi berada ditempat kejadian pemblokiran/portal jalan tersebut karena saksi ikut bergabung dalam kelompok FPTR-Tapanuli Tengah ;

-

Bahwa pemortalan/pemblokiran jalan tersebut terjadi karena permasalahan tanah antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT.CPA tidak terselesaikan sehingga supaya ada sosialisasi pertemuan dan penyelesaiannya ;

-

Bahwa setahu saksi, Pemohon biasanya tinggal di jalan lingkungan Albion, Pinangsori ;

-

Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi saksi juga ikut ditangkap pihak kepolisian namun kemudian dilepaskan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ; Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut : 26

1.

Foto

copy

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG, tertanggal 22 April 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………………………………………… T-1; 2.

Foto

copy

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG, tertanggal 09 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda………………………………………………. T-2; 3.

Foto copy Surat Perintah Penangkapan an. EDIANTO SIMATUPANG, tertanggal 21 April 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda

4.

……………………………………………………………… T-3;

Foto copy Berita Acara Penangkapan an. EDIANTO SIMATUPANG, tertanggal 21 April 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda …………………………………………………………….… T-4;

5.

Foto

copy

Surat

Perintah

Penahanan

Tersangka

An.EDIANTO

SIMATUPANG, tertanggal 22 April 2012 bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda …………………………………………….. T-5; 6.

Foto copy Berita Acara Penahanan an. EDIANTO SIMATUPANG, tertanggal 22 April 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ………………………………………………………….……. T-6;

7.

Foto copy ekspedisi pengiriman surat Penangkapan dan Surat Penahanan an. EDIANTO SIMATUPANG, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda……………………………….………………………… T-7;

8.

Surat Keterangan an.P.Pandiangan /Kasat Intelkam POLRES TAPTENG, tertanggal 23 April 2012, (aslinya), diberi tanda …………………. T-8;

9.

Surat Perintah No.Sprin/333/IV/2012, tertanggal 20 April 2012 serta lampirannya sebanyak 6(enam)lembar, (aslinya), bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ………………………….………...... T-9;

10. Foto

copy

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG, tertanggal 06 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………………………………… T-10; 11. Foto

copy

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tersangka

EDIANTO

SIMATUPANG, tertanggal 13 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………………………………… T-11; 12. Foto copy Berita Acara membawa tersangka EDIANTO SIMATUPANG, tertanggal 07 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, diberi tanda ……………………………………………………… T-12; Menimbang,

bahwa terhadap bukti Surat T-1 sampai dengan T-12, telah

memenuhi beban bea materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini ; 27

Menimbang,

bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan saksi-saksi

untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yaitu sebagai berikut : 1. SAERAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah camat di Badiri tempat terjadinya pemortalan /pemblokiran jalan tersebut, tepatnya di jalan Simerapadi ;

-

Bahwa saksi pada tanggal 21 April 2012, datang ketempat kejadian tersebut karena ada pemortalan/pemblokiran di jalan Simerapadi yaitu jalan menuju desa Sitardas dan saksi ingin melakukan mediasi dengan masyarakat, dan saat itu saksi berhadapan dan melakukan mediasi dengan Edianto Simatupang agar mau membuka portal jalan tersebut ;

-

Bahwa pemblokiran jalan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-

Bahwa saat mediasi tersebut Edianto Simatupang berbicara dengan saksi menggunakan TOA/pengeras suara dan mengatakan kepada saksi “tidak perlu dipakai undang-undang pak, jangan lagi bicara undang-undang pak, dan Portal tidak bisa dibuka”, karena sikap Edianto Simatupang demikian sehingga mediasi agar mohon Portal jalan dibuka tidak berhasil, sehingga saksi mundur dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib/kepolisian sehingga pihak berwajib membuka portal tersebut dan menangkap pemohon ;

-

Bahwa pemortalan jalan terjadi karena ada masalah tanah antara masyarakat dengan perusahaan, namun setahu saksi belum ada masyarakat yang melaporkan tanahnya tersebut kepada saksi sebagai camat, jika ada saksi bersedia menjadi mediatornya/fasilitatornya ;

-

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. MARUKKIL JM PASARIBU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, adalah di tempat kejadian yaitu di jalan Simerapadi, Hutabalang dimana saat itu ada pemblokiran jalan oleh Pemohon dan masyarakat ;

-

Bahwa telah terjadi Pemblokiran/pemortalan jalan masuk ke arah desa Sitardas sekaligus jalan menuju perusahaan dan saat itu Pemohon ada di tempat kejadian pemortalan/pemblokiran jalan tersebut ;

-

Bahwa saat penangkapan Pemohon tersebut saksi melihatnya karena saksi yang telah berada ditempat tersebut sejak pagi hari, sebagai polisi dibagian Intel, berdasarkan surat Perintah Tugas oleh Kapolres Tapanuli tengah ;

28

-

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib pada tanggal 21 April 2012 tersebut saksi melihat ada mobil truk warna kuning hendak keluar dari arah desa sitardas namun dilarang oleh Edianto Simatupang dan kawan-kawannya, dan portal jalan dilarang dibuka oleh Edianto Simatupang;

-

Bahwa Edianto Simatupang/Pemohon melarang Portal jalan untuk dibuka dengan menggunakan Pengeras suara/TOA,meskipun telah diminta dengan cara baik-baik sehingga pihak kepolisian membuka portal jalan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pemohon kemudian dibawa ke Kantor Polres Tapteng, dan saat itu sebelumnya telah terjadi dorong-dorongan antara masyarakat dengan pihak kepolisian sehingga timbul keributan ;

-

Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut telah terjadi kericuhan ; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan

menanggapinya dalam kesimpulan ; 3. RAMSES HUTAGAOL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa pada saat kejadian penangkapan Pemohon tanggal 21 April 2012, adalah di tempat kejadian yaitu di jalan Simerapadi, Hutabalang dimana saat itu ada pemblokiran jalan oleh Pemohon dan masyarakat yaitu berupa jalan umum menuju desa Sitardas ;

-

Bahwa telah terjadi Pemblokiran/pemortalan jalan masuk ke arah desa Sitardas sekaligus jalan menuju perusahaan dan saat itu Pemohon ada di tempat kejadian pemortalan/pemblokiran jalan tersebut sejak pagi hari sebagai polisi di bagian Intel dan oleh karena adanya surat perintah Kapolres TapTeng Nomor: Sprin/333/IV/2012 pada tanggal 20 April 2012 ;

-

Bahwa di tempat kejadian pemblokiran jalan tersebut, saksi melihat Pemohon berbicara/orasi dengan menggunakan TOA/pengeras suara dan mengatakan “jangan dibuka portal itu, kita pertahankan hak kita” ;

-

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib pada tanggal tersebut diatas, ada mobil mau lewat dari jalan yang diportal/diblokir tersebut, namun atas suruhan Edianto Simatupang/Pemohon, masyarakat tidak membolehkan mobil tersebut lewat ;

-

Bahwa kemudian Pemohon dengan suara lantang menyatakan “mari kita bersatu, rapatkan barisan, Portal tidak boleh dibuka, selesaikan dulu masalah tanah masyarakat “ sehingga polisi melakukan pembukaan portal jalan tersebut dan mulailah terjadi dorong-dorongan antara pemohon bersama masyarakat dengan polisi yang mau membuka portal tersebut, dan saksi juga melihat ada masyarakat yang memegang batu dan kemudian terjadilah penangkapan oleh pihak kepolisian ; 29

-

Bahwa Edianto Simatupang telah tiga kali melakukan pemortalan jalan ;

-

Bahwa saksi mengetahui selama ini keberadaan Pemohon berada di Desa Albion Pinangsori ;

-

Bahwa pada saat kejadian polisi

penangkapan tersebut telah terjadi

kericuhan; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ; 4. KHAIRUL IKHSAN LUBIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi menerangkan tentang alamat Pemohon Edianto Simatupang, yang telah pernah diperiksa oleh saksi mengatakan alamat pemohon di Desa Albion. Dan saksi telah pernah memanggil pemohon ke alamat tersebut dan saksi bertemu langsung dengan pemohon, yaitu di rumah si Pangeran Simanjuntak dan rumah marga Sitompul ;yang berada di desa Albion Kecamatan Pinangsori ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

PEMOHON

telah

mengajukan

konklusinya/kesimpulan secara lisan di persidangan dan TERMOHON juga telah menyerahkan kesimpulan/konlusi secara tertulis, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2012, yang isinya guna mempersingkat Putusan, menunjuk pada Kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ; Menimbang,

bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan,

maka

segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang,

bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam

permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON,

Pengadilan perlu

menjelaskan bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan bertujuan untuk melakukan “pengawasan secara Horizontal” atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan ; 30

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian,

atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluargannya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan, hanya sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan di dalam Undang-undang tersebut; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan permohonan Praperadilan Pemohon yaitu kedudukan/tempat tinggal pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga serta membaca permohonan Pemohon dalam perkara in casu bahwa tempat terjadinya perkara ataupun tempat penangkapan Pemohon yang dilakukan Termohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka jelaslah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini sebagaimana petitum permohonan Praperadilan Pemohon pada poin 2(dua), sehingga oleh karena hal tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat Petitum Pemohon pada poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa PEMOHON setelah menguraikan segala kejadian yang telah dialaminya sebagaimana telah diuraikannya dalam Permohonan Praperadilan yang telah dimuat secara lengkap dibagian awal Putusan ini,

pada pokoknya

berkesimpulan terhadap diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON agar dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum dengan alasan PEMOHON karena tanpa ada memperlihatkan Surat Tugas(SP) dan surat perintah penangkapan(SPP) dan juga tanpa ada surat perintah penahanan, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya yang telah diuraikan diawal putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan dalil-dalilnya tersebut pemohon menolak dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON, karena tanpa ada memperlihatkan Surat Tugas(SP) dan surat perintah penangkapan(SPP) dan juga tanpa ada surat perintah penahanan , selain hal tersebut aparat kepolisian dari Polres Tapteng telah membubarkan paksa aksi demonstrasi warga dan membuka jalan 31

menuju PT.AEP dan tanpa memberitahukan alasan penangkapan dan penahanan warga tersebut termasuk pemohon dan Termohon melakukan penangkapan dan penahanan dengan cara semena-mena bahkan secara brutalisme, dan oleh karenanya PEMOHON merasa sangat dirugikan dan minta sejumlah ganti kerugian ; Menimbang, dikemukakan,

bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang

maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakah tindakan

TERMOHON yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON

tidak sah menurut hukum,

dan apakah permohonan Praperadilan

Pemohon beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dengan mempertimbangkan secara khusus : 1. Apakah permohonan Praperadilan Pemohon sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk diterima, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sibolga?, dan ataupun 2. Apakah tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON dimaksud, sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (KUHAP) yang berlaku? Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan kedua pokok permasalahan diatas, untuk menuntaskan masalah ini dipandang perlu dipertimbangkan dahulu secara khusus bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktik penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo saat ini; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut dipandang perlu, agar setiap orang yang dengan setia mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pengadilan Negeri Sibolga,

untuk mendapatkan keadilan

yang sejati menurut sistem hukum yang dianut (According to legal Justice); Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum,

keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal

(penjelasan pasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “formalistic legal thinking” secara sempit dan ekstrem; 32

Menimbang,

bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan

berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataukah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari (justice denied on a technicality)

ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa

kebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil ; Menimbang, walaupun demikian tertib dan penegakan hukum Acara Pidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sisten pendekatan Strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan Deklarasi hak asasi manusia dan Miranda Rule atau Miranda Principle hal tersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum,

sehingga kewajiban untuk

memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative,

artinya pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan hasil

pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum; Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat pemohon Praperadilan yang berkesimpulan bahwa tindakan TERMOHON telah melanggar hukum dan tidak sah, apabila hanya ditinjau dari segi kewenangan dan prosedur hukum belaka, tentunya Pemohon akan tetap mempertahankan dalil-dalil pendapatnya sendiri, oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon telah sah dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon atas diri Pemohon sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran; Menimbang,

bahwa berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup

berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 19 KUHAP yaitu khususnya tentang ketentuan pasal tersebut yang menyatakan salah satu yang dimaksud dalam pengertian tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian ditemukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian pada diri seseorang ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 33

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, dan oleh karenanya jika hal tersebut terpenuhi atas diri Pemohon maka menurut pendapat Pengadilan Negeri tindakan TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan atas diri PEMOHON adalah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak TERMOHON dalam pemeriksaan perkara yang sebagaimana dalam Praperadilan ini telah menguatkan dalil-dalil tangkisan

untuk

mematahkan

dalil-dalil

Permohonan

Praperadilan

dengan

mengajukan Bukti-bukti surat dan saksi-saksi ; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri Sibolga bahwa Pemohon telah diberikan penjelasan secara lengkap oleh penyidik pembantu

yang

melakukan penyidikan terhadap

pemohon

tentang

alasan

penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, dan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bagi Pemohon,

pihak Termohon

berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP telah pula menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon selama dilakukan Proses pemeriksaan ditingkat Penyidikan dan dengan demikian perbuatan pihak Termohon dianggap telah benar dan sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku; Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yaitu saksi Suriadi Simanullang, saksi Idaria Zebua, saksi Hobby Hutauruk, saksi Leo Candra Hutauruk, saksi Barita Nauli Manalu, saksi Saeran, saksi Ramses Hutagaol dan saksi Marukkil JM Pasaribu yang melihat langsung pada saat kejadian sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Praperadilan ini jelaslah bahwa pada tanggal 21 April 2012 di tempat kejadian perkara di Jalan Simerapadi telah terjadi pemalangan/pemortalan jalan umum menuju desa Sitardas, dan pada saat itu saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon ada ditempat pemortalan tersebut, kemudian pihak Kepolisian/Termohon yang berada disekitar tempat pemortalan jalan tersebut berdasarkan surat bukti T.9, berkeinginan membuka portal tersebut setelah usaha mediasi yang dilakukan oleh Camat Badiri yaitu saksi Saeran tidak berhasil kemudian saat portal akan dibuka oleh pihak Termohon maka Pemohon berteriak dengan lantang sambil mengatakan “Portal tidak bisa dibuka sebelum permasalahan ini diselesaikan” selain kata-kata tersebut dengan menggunakan pengeras suara sesuai dengan keterangan saksi Saeran, Pemohon mengatakan “tidak perlu dipakai undangundang pak, jangan lagi bicara undang-undang pak, dan Portal tidak bisa dibuka” ketika saksi Saeran berusaha menyelesaikan pemortalan jalan tersebut dengan jalan mediasi/upaya damai, sehingga oleh karena langkah mediasi ataupun upaya damai 34

yang dilakukan terhadap Pemohon ataupun kelompoknya oleh Termohon dan pemerintah setempat/Camat Badiri tidak mencapai kesepakatan dan juga sesuai dengan bukti T.8, sehingga Termohon membuka paksa portal tersebut demi kepentingan umum oleh karena jalan yang diportal tersebut adalah jalan umum yang digunakan oleh masyarakat menuju Desa Sitardas dan bukan semata-mata jalan yang digunakan oleh pihak perusahaan saja, sebagaimana yang diungkapkan Pemohon dalam positanya, dan oleh karena usaha Termohon melakukan pembukaan portal tersebut mendapat perlawanan dari Pemohon dan juga kelompoknya sehingga Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon, dan kemudian membawanya ke Polres Tapteng untuk pemeriksaan lebih lanjut dan hal demikian telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan sikap/tindakan Termohon ; Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengeluarkan surat Perintah penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana bukti surat P.1, P.2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 sehingga jelaslah Termohon telah melakukan syarat formil dalam suatu proses penangkapan dan penahanan sebagaimana yang diingini oleh ketentuan undang-undang khususnya KUHAP, sedangkan tembusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat 3 KUHAP, juga telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana dibuktikan oleh Termohon dengan bukti surat T-7, yang memberikan tembusan surat Perintah Penahanan dan Penangkapan Pemohon yang diterima oleh Sekcam Pinangsori sesuai dengan alamat Pemohon yang diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan bukti surat T.1, T.2, T.10, T.11 dan T.12, yang jelas menyatakan alamat Pemohon adalah di Desa Albion Kec.Pinangsori Kab.Tapanuli Tengah, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Khairul Ikhsan Lubis yang telah pernah mengambil keterangan Pemohon dalam perkara yang lain khusus tentang alamat Pemohon dan hal ini juga jelas diketahui Pemohon dengan adanya pengajuan bukti surat oleh Pemohon melalui kuasanya dengan tanda bukti surat P.1 dan P.2; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/81/IV/2012/Reskrim tertanggal

21

April

2012,

dan

surat

perintah

Penahanan

No.

Sp.Han/40/IV/2012/Reskrim tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di RTP Polresta Sibolga/Rutan Sibolga selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 22 April 2012 s/d 11 Mei 2012 hukum,

haruslah dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut

dan sebaliknya Pemohon dipandang telah gagal untuk membuktikan

kebenaran dalil-dalil permohonan Praperadilannya,

dan oleh karenanya seluruh

permohonan Praperadilan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk 35

seluruhnya kecuali dalam hal yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.3, P.4, P.5, Pengadilan Negeri menilai bahwa bukti surat tersebut tidak berhubungan dengan perkara Praperadilan dalam perkara a quo dan bukti surat ini lebih tepat jika diajukan dalam hal adanya sengketa keperdataan dan bukan merupakan ruanglingkup Praperadilan, sedangkan terhadap bukti P.6 Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya suatu pemberitahuan dan bukan suatu surat ijin yang membenarkan terjadinya pemortalan jalan umum yaitu jalan Simerapadi yang menuju Desa Sitardas yang dilalui oleh masyarakat umum hal ini juga didukung oleh bukti surat T.8, sedangkan bukti surat P.7 s/d P.10 Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pernyataan demikian bukanlah suatu hal yang menyebabkan penangkapan Pemohon menjadi tidak beralasan karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang jelas mengetahui bahwa Pemohon berada ditempat kejadian pemblokiran jalan menuju Desa Sitardas tersebut sebagaimana dalam perkara a quo dan bahkan Pemohon secara aktif dengan menggunakan Toa/Pengeras suara ataupun dengan suara lantang telah melakukan orasi dan menjawab langsung saksi Saeran ketika diadakan upaya mediasi untuk pembukaan portal jalan menuju desa Sitardas ; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas yaitu Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/81/IV/2012/Reskrim tertanggal 21 April 2012, dan surat perintah Penahanan No. Sp.Han/40/IV/2012/Reskrim tertanggal 22 April 2012,, yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di RTP Polresta Sibolga/Rutan Sibolga selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 22 April 2012 s/d 11 Mei 2012, yang merupakan hal pokok dalam perkara a quo telah dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga Petitum Pemohon Praperadilan dalam petitum pada poin 3 s/d poin 10, sudah selayaknyalah dinyatakan juga ditolak ; Menimbang, bahwa lebih jauh lagi sebagai suatu penyadaran hukum bagi setiap orang ataupun siapa saja, bahwa perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi hukum, sehingga untuk menegakkan hukum ataupun haknya maka haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukan harus menghalalkan segala cara yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum tersebut ; Menimbang,

bahwa dengan ditolaknya hal pokok dalam permohonan

Praperadilan Pemohon ini, maka pemohon sepatutnya dibebani untuk membayar keseluruhan biaya perkara, sehubungan dengan adanya permohonan Praperadilan ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

36

Mengingat, Pasal 77 jo pasal 82 KUHAP dan pasal-pasal lain dalam UU No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian ;

2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan ini ;

3.

Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

4.

Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini sebesar NIHIL ;

Demikian di Putuskan pada hari ini : SENIN tanggal 11 Juni 2012 oleh JUSTIAR RONAL, SH Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh P. SAMOSIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

P. SAMOSIR

JUSTIAR RONAL, SH

37

38