DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 498/Pdt/2015/PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------------------------1. Hj. TETY SURYATI, Umur 55 Tahun,

Pekerjaan Pedagang, bertempat

tinggal di Jl. Kampung Baraanta, RT 01 RW 08, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; ------------------------------------------2. NENENG YUYU YULIA Ssi., Msi., Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BSD Anggrekloka Blok AR/19 Skor 2-3, Rt. 001/Rw. 015, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang; --------3. SRIE HIDAYATY, S.Sos., Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Baraanta, Rt. 01/Rw.009, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung; -----------------------------------------------------------4. GUSTIAN SHOLIHAH, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Baraanta, Rt. 01/Rw.009, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung; -----------------------------------------------------------Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : H. KOMARUDIN, S.H. dan IQBAL NUGRAHA, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum H. KOMARUDIN, SH dan ASSOCIATES, Jalan Peta Nomor 122 (Lingkar Selatan) Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat; -------------------------------------------------------------------------------------------Melawan : PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Soleh Pios selaku Direktur Utama, berkantor pusat di Jl. Raya Soreang Nomor 26 Kabupaten Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. H.M. Yos Faizal Husni, SH., M.Hum., 2. R. Aji Oktario, SH., 3. Yuli Komalasari, SH., 4. A Sahid Mashduqi, SH. Advokat pada kantor Hukum H.M. Yos Faizal Husni, SH., M.Hum and Associates berkantor di Ruko Pusat Perdagangan Caringin Blok A-1 No. 29 Jl. Soekarno Hatta No. 220

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 498/Pdt/2015/PT.Bdg.

Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; ----------------------Dan : -------------------------------------------------------------------------------------------------KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG berkedudukan di Jalan Raya Soreang Komplek Pemda Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : YUSANDI, A.Ptnh, METY RATNA KANDIA, S.H., MH., CECEP KUSNADI, S.H., FARID WIDIANTORO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2150/32.04/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat; ------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Nopember 2015 Nomor 498/Pen/Pdt/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; ------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : -------------------------------------------Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Juni 2015 Nomor 220/Pdt./G/2014/PN.Blb.; --------------------Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 November 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----------------------1.

Bahwa Penggugat (PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung) didirikan berdasarkan : - Surat

Keputusan

Deputi

Gubernur

Bank

Indonesia

Nomor.

11/15/KEP.DPG/2009 Tanggal 15 Desember 2009 Tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD BPR Banjaran, PD BPR Batujajar, PD BPR Cicadas, PD BPR Cicalengka, PD BPR Cikalong Wetan, PD BPR Ciparay, PD BPR Cipeundeuy, PD BPR Ciwidey, PD BPR Majalengka, PD BPR Padalarang, PD BPR Pameumpeuk, PD BPR Paseh, PD BPR Pangalengan, PD BPR Sindangkerta dan PD BPR Soreang Menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung (PD BPR Kabupaten Bandung); - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 Tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2009);


2.

Bahwa sebelum Penggugat bernama PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung, awalnya Penggugat bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kecamatan Soreang yang didirikan berdasarkan : - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat Nomor : 40/B.I/Pem/SK/65 tanggal 21 Desember 1965 Perihal Pembentukan Bank Bank Produksi Desa dan Lumbung Lumbung Produkdi Desa di Pedesaan; - Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-915/DJM/III.3/11/1973 Tanggal 2 November 1973 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Kepada Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Soreang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung; - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : VI Tahun 1979 Tanggal 1 Maret 1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1981 seri D);

3.

Bahwa selanjutnya BKPD Soreang berubah nama menjadi PD BPR Soreang, berdasarkan : - Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

Kep-

716/KM.17/1997 Tanggal 24 Desember 1997, Perubahan Nama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kecamatan Soreang menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR); - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 23 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri D); 4.

Bahwa dengan demikian, Penggugat (PD BPR Kabupaten Bandung) merupakan peleburan usaha (konsolidasi) dari 15 PD BPR di Kabupaten Bandung, dan berkantor pusat di Jalan Raya Soreang No. 26, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

5.

Bahwa pada saat Penggugat masih bernama BKPD Kecamatan Soreang, tepatnya pada tahun 1989, berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/JB/1989 Tanggal 27 April 1989, dibuat dihadapan Amrullah P. Imani, BA selaku Camat/PPAT Kecamatan Soreang, Penggugat telah membeli dari Sdri. Popon Sutiah berupa sebidang tanah seluas 503 m2 (lima ratus tiga meter persegi) beserta bangunannya, dahulu lokasinya dikenal dengan nama Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sekarang dikenal sebagai Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung, demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran, Gambar Situasi No. 8629/1988 Tanggal 12-9-1988, atas


nama Popon Sutiah.

(selanjutnya dalam Gugatan ini disebut OBJEK

SENGKETA); Adapun tanah dan bangunan yang dibeli oleh Penggugat tersebut diperuntukkan sebagai kantor BKPD Kecamatan Soreang saat itu; 6.

Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan, Penggugat selaku Pembeli diwakili oleh Sdr. Enting Priatna yang notabene adalah pimpinan BKPD Kecamatan Soreang saat itu (saat ini telah meninggal dunia), sehingga administrasi jual beli dari mulai Akta Jual Beli hingga balik nama SHM No. 190/Desa Pamekaran, tertulis atas nama Sdr. Enting Priatna. Hal ini dilakukan untuk mempermudah administrasi mengingat kebijakan saat itu (BKPD belum konsolidasi) seluruh tanah dan bangunan gedung untuk BKPD sementara diatasnamakan pimpinan BKPDnya sebagaimana terjadi pula di BKPD lainnya, dan selanjutnya para pimpinan BKPD yang dipinjam namanya membuat SURAT PERNYATAAN

yang isinya

menyatakan bahwa benda bergerak atau tidak bergerak yang dibeli bukan milik pribadi pimpinan BKPD akan tetapi milik institusi BKPD atau PD BPR; 7.

Bahwa terkait administrasi jual beli Objek Sengketa (in case Akta Jual beli dan SHM No. 190/Desa Pamekaran) yang tertulis atas nama Sdr. Enting Priatna, Sdr. Enting Priatna semasa hidupnya menyadari bahwa Objek Sengketa tersebut bukan miliknya secara pribadi melainkan milik BKPD Kecamatan Soreang atau sekarang bernama Penggugat. Hal ini ditegaskan dan dibuktikan dengan : a. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Enting Priatna tertanggal 28 April 1989, disaksikan oleh istri dari Sdr. Enting Priatna yaitu Teti Suryati (in case Tergugat I), Staf BKPD, Camat Kecamatan Soreang dan Inspektorat BKPD Kabupaten DT II Bandung saat itu; b. Bukti-bukti pendukung lainnya yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat ;

8.

Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah menggunakan beberapa kali sebagai jaminan Kredit Modal Kerja bagi Penggugat dengan dibebani Hak Tanggungan yaitu kredit modal kerja dari PT. Bank Jabar (sekarang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten). Adapun saat itu untuk keperluan administrasi Perjanjian Kredit, Sdr. Enting Priatna dan/atau ahli waris Sdr. Enting Priatna bertindak selaku Penanggung / Pemberi Jaminan saja dikarenakan sertifikat Objek Sengketa tertulis atas nama Enting Priatna, yaitu :


a. Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 501/Soreang/1996 Tanggal 31 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah; b. Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 198/2004 Tanggal 09 Maret 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Rudi Afianto, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah; c.

Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Akta Pemasangan Hak Tanggungan No. 216/2008 Tanggal 26 September 2008, dibuat oleh dan dihadapan Elis Nurhayati, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

9.

Bahwa terhadap pemanfaatan dari pinjaman kredit tersebut seluruhnya dimanfaatkan oleh pihak Penggugat, dan pembayaran pengembalian kreditnya termasuk pelunasan ke PT. Bank Bank Jabar juga dilakukan oleh Penggugat, bukan oleh Para Tergugat Hal ini jelas memperkuat bahwa sertifikat tersebut hanya diatasnamakan saja kepada Sdr. Enting Priatna, tetapi bukan sebagai pemilik;

10. Bahwa selain dipergunakan sebagai jaminan kredit modal kerja oleh Penggugat, sejak tahun 1989 hingga saat ini Objek Sengketa telah dimiliki dan ditempati oleh Penggugat, bahkan setelah Sdr. Enting Priatna meninggalpun Para Tergugat tidak pernah mempermasalahkan tentang status kepemilikan Objek Sengketa; 11. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan April 2014, tanpa alas hukum yang jelas, Penggugat terkejut dan merasa heran dengan adanya Surat-surat dari Para Tergugat No. 08/PH-K/IV/2014 Tanggal 01 April 2014 dan Surat No. 23/PH-K/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014, yang ditujukan kepada Penggugat, dimana surat-surat Para Tergugat tersebut berkaitan dengan Objek Sengketa milik Penggugat yang di klaim milik Tergugat

dan

meminta kompensasi kepada Penggugat ; 12. Bahwa, dengan adanya surat-surat tersebut diatas, Penggugat sangat terganggu sekali, karena sesungguhnyasecara hukum Para Tergugat bukanlah pemilik atas Objek Sengketa, dan atas tindakan Para Tergugat tersebut telah nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara : mengaku-ngaku sebagai pemilik atas Objek Sengketa, dan berusaha untuk merebut hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat dengan cara melawan hukum, sehingga hal ini sudah sangat jelas sangat merugikan Penggugat baik secara materiil


maupun

Immateriil,

dimana

kerugian

Materiil

berupa

membiayai

Pengacara/Kuasa hukum untuk penanganan permasalahan hukum dengan Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000.,- (seratus lima puluh juta rupiah ), ditambah kerugian Immateriil yaitu terganggunya nama baik Penggugat secara insititusi sehingga sangatlah wajar Penggugat meminta ganti rugi Immateriil kepada Para Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah ). 13. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, dan atau mengasingkan harta kekayaannya dan atau obyek sengketa, berupa : a. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Kampung Baraanta, RT 01 RW 08, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; b. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Baraanta No. 9, RT 001 RW 009, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; c.

Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di BSD Anggrek Loka Blok AR / 19 Sektor 2 – 3 RT 001 RW 015, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang;

d. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran, Gambar Situasi No. 8629/1988 Tanggal 12-91988; Maka Penggugat memohon terlebih dahulu kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale - Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta obyek sengketa tersebut diatas. Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;


2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu : a. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Kampung Baraanta, RT 01 RW 08, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; b. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Baraanta No. 9, RT 001 RW 009, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; c.

Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di BSD Anggrek Loka Blok AR / 19 Sektor 2 – 3 RT 001 RW 015, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang;

d. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran, Gambar Situasi No. 8629/1988 Tanggal 12-91988; 3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Enting Priatna tertanggal 28 April 1989, disaksikan oleh istri dari Sdr. Enting Priatna yaitu Teti Suryati (in case Tergugat I), Staf BKPD, Camat Kecamatan Soreang dan Inspektorat BKPD Kabupaten DT II Bandung, sah secara hukum; 4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dahulu dikenal dengan Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sekarang dikenal sebagai Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung; 5. Menyatakan Para Tergugat bukan pemilik atas sebidang tanah seluas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dahulu dikenal dengan Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sekarang dikenal sebagai Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung, sehingga oleh karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang

merugikanPenggugat baik materiil

mapun Immateriil; 6. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi sebesar RP Rp 151.000.000,- ( seratus lima puluh satu juta rupiah ) yang terdiri :


- Kerugian matrerial sebesar.Rp 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ). - Kerugian imaterial sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). 7. Menghukum Para Tergugar untuk melakukan proses perbuatan hukum peralihan kepemilikan Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/ Desa Pamekaran) ke atas nama Penggugat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bandung, yaitu atas sebidang tanah seluas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) beserta bagunan di atasnya, dahulu dikenal dengan Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamtan Soreang, Kabupaten Bandung, sekarang dikenal sebagai Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung ; 8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk dapat memproses balik nama Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/ Desa Pamekaran) yaitu sebidang tanah seluas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dahulu dikenal dengan Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sekarang dikenal sebagai Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran, Gambar Situasi No. 8629/1988 Tanggal 12-9-1988 semula atas nama Para Tergugat menjadi atas nama Penggugat; 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voerraad ) meskipun timbut verzet , banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. SUBSIDIAIR : Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale – Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 18 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------A. DALAM KONPENSI I. DALAM EKSEPSI


1. EKSEPSI PENGGUGAT

TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

(PERSONA STANDI IN JUDICIO) ; -

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat (Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung) bertindak dengan menyatakan dirinya sebagai Pemilik atas tanah seluas 503 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di BlokAplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/ Desa Pamekaran, Gambar Situasi No. 8629/1988 tanggal 12-9-1988 ;



Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 60 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah mengatur bahwa Badan Hukum tidak dapat bertindak sebagai pemegang Hak Milik atas



Bahwa oleh karena Penggugat

(Perusahaan Daerah Bank

Perkeriditan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung) tidak dapat bertindak

sebagai

sebagaimana

pemegang

tersebut

diatas

Hak maka

Milik

atas

Penggugat

tanah tidak

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan karenanya beralasan menurut Hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ; 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS KONSORSIUM)  Bahwa sebagaimanan tersebut pada poin angka 5 halaman 3, Penggugat menyatakan telah membeli tanah objek sengketa dari NY. POPON SUTIAH yang bertindak selaku penjual berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 yang dibuat oleh Amrullah P. Imani, BA selaku Camat /PPAT Kecamatan Soreang ;  Bahwa seharusnya gugatan Penggugat mendudukan NY. POPON SUTIAH dan Camat /PPAT Kecamatan Soreang sebagai pihak


para Tergugat dalam Perkara ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang riwayat tanah terkait dengan jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;  Bahwa oleh karena NY. POPON SUTIAH dan Camat /PPAT Kecamatan Soreang tidak diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara aquo maka menjadikan subjek hukum selaku Tergugat dalam gugatan tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ; II. DALAM POKOK PERKARA Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : 

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;



Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;



Bahwa benar atas tanah seluas 503 m2 berikut bangunan yang berdiri diatas nya yang terletak di Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung (Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran, Gambar situasi No. 8629/1988 tanggal 12-9-1988 (yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA) tercatat atas nama pemegang Hak ENTING PRIATNA dalam kedudukan sebagai pribadi selaku pemilik yang sah ;



Bahwa dengan telah meninggalnya ENTING PRIATNA (Alm) pada tanggal 31 Agustus 2007 maka ha katas tanah tersebut demi hukum jatuh karena waris kepada para Tergugat selaku istri dan anak-anak dari ENTING PRIATNA (Alm), sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik aquo sudah

balik nama atas pemegang Hak Hj. TETY SUYATI, NENENG


YUYU YULIA, Msi, SRI HIDATY S.Sos dan GUSTIAN SHOLIHAH in Casu para Tergugat ; 

Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 5-6 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan jual beli dengan NY. POPON SUTIAH berdasarkan Akta Jual bBeli No. 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 dibuat oleh Amrullah P Imani, BA selaku Camat/PPAT Kecamatan Soreang ;



Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya telah membeli tanah dari NY. POPON SUTIAH, dengan alasan kedudukan Penggugat diwakili oleh ENTING PRIATNA, dengan alasan kedudukan Penggugat diwakili oleh ENTING PRIATNA (Alm) selaku pimpinan BKPD Kecamatan Soreang (dahulu) /PD. BPR Soreang (sekarang) adalah dalil yang keliru, terlalu mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut ; -

Bahwa dalam Akta Jula Beli No. 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 yang dibuat oleh Amrullah P. Imani, BA selaku Camat/PPAT Kecamatan Soreang dalam komparisi para pihak yang telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak pembeli adalah ENTING PRIATNA ;

-

Bahwa ENTING PRIATNA dalam proses jual beli tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli diatas adalah dalam Kapasitas pribadi atau bertindak untuk dirinya sendiri dan tidak bertindak selaku kuasa dari Penggugat atau mewakili kepentingan Penggugat ;



Bahwa secara Normatif untuk kedudukan Penggugat sebagai Badan Hukum terdapat regulasi yang bersifat impetatif yang jelas dan tegas apabila akan memiliki atau membeli asset berupa tanah harus diatasnamakan badan hukum itu sendiri, hal tersebut dimaksudkan untuk pencatatan asset Badan Hukum itu sendiri ;



Bahwa Penggugat yang menyatakan dilakukannya jual beli tersebut dengan mengatasnamakan ENTING PRIATNA dengan alasan untuk mempermudah administrasi mengingat kebijakan saat itu, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) ;




Bahwa alasan untuk mempermudah administrasi mengingat kebijakan saat itu, Para Tergugat mensumir kepada Penggugat apa yang dijadikan dasar hukum untuk sahnya KEBIJAKAN SAAT ITU

(BKPD belum

konsolidasi)? Hal tersebut perlu dipertegas agar dapat dipahami secara bersama tentang alasana beleid yang ada pada saat itu, apakah didasrkan pada Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan lainnya ?, mengingat untuk jual beli tanah normalnya telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-undnang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : “ Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “ 

Bahwa oleh karena nyata-nyata Penggugat adalah tidak dapat membuktikan sebagai pemilik atas objek sengketa maka petitum angka 4 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;



Bahwa selanjutnya perihal kedudukan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 1989 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karena berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria telah menyatakan dengan tegas bahwa kepemilikan atas tanah haruslah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik ;



Bahwa surat pernyataan tertanggal 28 April 1989 yang didalilkan

oleh

Penggugat sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa baik seacara yuridi materiil batal demi hukum karena substansinya bertentangan dengan Undang-undang sehingga secara yuridis batal demi hukum ; 

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 28 April 1989 tidak dapat dijadikan alas hak milik atas objek sengketa, maka Petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;



Bahwa dalam posita Penggugat angka 5 telah menyebutkan bahwa jual beli atas objek sengketa didasarkan paada Akta Jual Beli No. 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989, dimana dalam komparisi Akta Jual Beli menyebutkan antara Penjual NY. POPON SUTIAH dengan pembeli


ENTING PRIATNA, yang tidak menyebutkan kedudukan BKPD/PD BPR Soreang, dengan demikian secara Hukum BKPD/PD BPR Soreang tidak pernah melakukan jual beli atas objek sengketa dengan siapapun ; 

Bahwa oleh Karena Pengugat (BKPD/PD BPR Soreang) tidak pernah melakukan jual beli atas objek sengketa maka terhadap petitum angka 7 dan 8 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;



Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita angka 11 sampai dengan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehubungan dengan adanya somasi tentang penyerahan objek sengketa kepada para Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena kedudukan para Tergugat selaku pemilik atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM a quo adalah berhak dan berwenang menegur (men somasi) Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang telah menguasai objek sengketa secara tanpa Hak ;



Bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernahmelakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan maka terhadap petitum angka 5 dan 6 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan menurut Hukum maka terhadap permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;



Bahwa selanjutnya perihal tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 9 tentang permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, mengingat untuk mengabulkan permohonan tersebut haruslah benar-benar dipertimbangkan syaratsyarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, sedangkan perihal permohonan tersebut tidak

memenuhi

persyaratan

sebagaimana

yang

ditentukan

dan

karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; 

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas para Tergugat menolak dengan tegas dan keras keseluruhan dalil gugatan Penggugat berikut seluruh Petitum dalam surat gugatan Penggugat tersebut ;




Bahwa oleh karena keseluruhan gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak para Penggugat tersebut ;

A. DALAM REKONPENSI 

Bahwa dalil-dalil dalam jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonpensi ini, dan karenanya mohon

dianggap

tercantum

secara

utuh

dalam

gugatan

Rekonpensi ini ; 

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, ENTING PRIATNA telah membeli secara sah atas objek sengketa tanah dan bangunan dari NY. POPON SUTIAH sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 yang dibuat oleh Amrullah P Imani, BA selaku Camat/PPAT Kecamatan Soreang dengan demikian terhadap Akta Jual Beli No. 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;



Bahwa dalam kedudukan ENTING PRIATNA sebagai pembeli yang beritikad baik tersebut maka kedudukan ENTING PRIATNA adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 503 m2 berikut bangunan yang berdiri diatsnya yang terletak di di Blok Aplek, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Jalan Raya Soreang No. 26 Kabupaten Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran, Gambar situasi No. 8629/1988 tanggal 12-9-1988, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Dahulu berbatasan dengan Tanah Yoyo

Cahyo,

sekarang

berbatsan

dengan Tanah Nanang Suparman dan Setiawan - Sebelah Selatan

: Berbatsan dengan tanah Iim Sarja dan Maman Kusumah

- Sebelah Barat

: Berbatasan

dengan

tanah

Ani

Kosimah - Sebelah Timur 

: Jalan Propinsi (Jl. Raya Soreang)

Bahwa dengan telah meninggalnya ENTING PRIATNA (Alm) pada tanggal 31 Agustus 2007 maka hak atas tanah tersebut demi hukum jatuh karena waris kepada para Tergugat


Konpensi/ Penggugat Rekonpensi selaku Istri dan anak dari ENTING PRIATNA (Alm), sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik aquo sudah balik nama menjadi atas nama pemegang hak Hj. TETY SUYATI ; NENENG YUYU YULIA, Msi ; SRIE HIDATY S.Sos dan GUSTIAN SHOLIHAH in casu para Tergugat Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi ; 

Bahwa perihal balik nama Sertifikat a quo diketahui sendiri oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi serta tanpa adanya

keberatan

dari siapapun

juga

termasuk dari

Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Penggugat

Konpensi/

Tergugat

Rekonpensi

sebenarnya

secara hukum sudah mengakui kepemilikan para Tergugat Konpensi/

Penggugat

Rekonpensi

atas

objek

sengketa

tersebut ; 

Bahwa telah terbukti dan tidak dapat dibantah kebenarannya berdasarkan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah khususnya Pasal 1 angka 20, yang menyebutkan : ”Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah…” sehingga kedudukan Sertifikat Hak

Milik

(SHM)

No.

190/Desa

Pamekaran

atasnama

pemegang Hak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan ; 

Bahwa semasa hidupnya ENTING PRIATNA telah berusaha dengan keras untuk memajukan usaha Bank BPR Soreang, dengan itikad baiknya telah meminjamkan baik tanah dan bangunan objek sengketa untuk kantor oprasional Bank BPR Soreang, selain itu pula kedudukan pribadi ENTING PRIATNA dan para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah menjadi

penjamin

untuk

pinjaman

/

Kredit

Penggugat

Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi terhadap Bank Pihak Ketiga dengan cara menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran milik Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai jaminan kredit ;




Bahwa dengan telah meninggalnya ENTING PRIATNA, seharusnya Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi menyerahkan objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran sebagai milik Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut, akan tetapi secara terus menerus tanpa alsan hukum yang jelas dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran ;



Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan penguasaan fisik terhadap Objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran secara tidak sah maka beralsan pula agar Tergugat Rekonpensi dan atau pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanyadihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik tanpa

beban

apapun, apabila perlu dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan Negara yang sah ; 

Bahwa sehubungan Tergugat Rekonpensi telah menguasai tanpa ha katas tanah dan bangunan milik penggugat Rekonpensi

sejak

meninggalnya

orang

tua

Penggugat

Rekonpensi kurang lebih tujuh tahun lamanya dan apabila tanah dan bangunan tersebut dikontrakan kapada pihak lain pertahunnya dengan harga wajar sebesar Rp. 100.000.000,(seratus

juta

rupiah)

maka

akan

menghasilkan

Rp.

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka beralasan menurut hukum Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi

harus

dihukum membayar kerugian materiil atas penguasaan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi/ Tergugat Konpensi secara sekaligus dan tunai ; 

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (illusoir) mohon agar terhadap objek sengketa tanah dan bangunandiletakan Sita jaminan dan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran berikut segala turunannya dilakukan Sita Revindikatoir ;




Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan sesuai dengan Pasal 180 HIR, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan serta merta sekalipun ada perlawanan atau banding ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (met ont vankelijke verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {niet ont vankelijke verklaard) ; B. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli No.21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 yang dibuat oleh Amrullah P. Imani, BA selaku Camat/PPAT Kecamatan Soreang ;

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.l90/Desa Pamekaran, Gambar Situasi No.8629/1988 tanggal 12-9-1988 atas nama pemegang hak ENTING PRIATNA yang telah dibalik namamenjadi atas nama pemegang hak Hj. TETY SUYATI ; NENENG YUYU YULIA, Msi ; SRIE HIDATY S.Sos dan GUSTIAN SHOLIHAH in casu Penggugat Rekonpensi;

- Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 503 m 2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.l90/Desa Pamekaran, Gambar Situasi No.8629/1988 tanggal 12-9-


1988, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Jalan Raya Soreang No.26 Kabupaten Bandung);

- Menghukum Tergugat Rekonpensi dan pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.l90/Desa Pamekaran beserta turutannya kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun, apabila perlu dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan Negara yang sah ;

- Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil atas penguasaan objek sengketa milik penggugat Rekonpensi secara tanpa hak selama 7 tahun sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada penggugat Rekonpensi secara sekaligus dan tunai ;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan objek sengketa serta sita revindikatoir atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.l90/Desa Pamekaran berikut segala turutannya ;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding ; C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-

Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk mebayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalildalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat. 2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, menyatakan bahwa transaksi jual beli dilakukan antara Penggugat selaku Pembeli yang diwakili oleh Sdr. Enting Priatna yang notabene adalah pimpinan BKPD Kecamatan Soreang yang dipinjam namanya untuk baliknama SHM No. 190/Desa Pamekaran yang menjadi obyek perkara aquo, sedangkan Turut


Tergugat tidak mengetahui ada Surat Pernyataan bukan milik pribadi pimpinan BKPD, sehingga dalam permasalahan ini tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan Turut Tergugat, oleh karena itu seyogyanya Majelis Hakim dapat mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini. DALAM POKOK PERKAR A

1. Bahwa, segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkaranya.

2. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat.

3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek perkara aquo merupakan tindakan administratif sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, sehingga sertipikat yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, dan peraturan pelaksanaan lainnya serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu Atas dasar Akta Jual Beli Tanggal 27-4-1989 No. 21/JB/1989 yang dibuat oleh Amrullah P. Imami, BA selaku PPAT di Kab. Bandung dan persyaratan lainnya.

4. Bahwa Turut Tergugat adalah sebagai lembaga pencatat yang mencatat setiap permohonan sertipikat yang masuk sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku dan pada saat diterbitkan tidak ada yang keberatan maka sertipikat dibaliknama menjadi atas nama pemohon. Untuk

mempeijelas

permasalahan

maka

Turut

Tergugat

akan

menjelaskan riwayat tanah obyek perkara aquo sebagai berikut : a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.l90/Pamekaran Gambar Situasi No.8629/1988 luas 503 M2, pada tanggal 11-02-1989, tercatat atas nama Popon Sutiah berdasarkan Akta Jual Beli No.680/JB/1984 tanggal 14-08-1984 PPAT Amrullah P. Imami, BA.


b. Pada

tanggal

05-07-1989

beralih

kepada

Enting

Priatna

berdasarkan Akta Jual Beli No.21/JB/1989 tanggal 27-04-1989 PPAT Amrullah P. Imami, BA. c. Pada tanggal 15-11-1996 dipasang Hak Tanggungan Pertama pada Bank JABAR Cabang Soreang dan di Roya tanggal 01-032004. d.

Pada tanggal 23-03-2004 dipasang kembali Hak Tanggungan Pertama pada PT. Bank JABAR dan di Roya tanggal 24-112008.

e.

Pada tanggal 24-11-2008 beralih kepada Hj. Tety Suyati dkk (4 orang) berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Wans No.474.3/68/WRS/2007 tanggal 04-09-2007 yang dibuat oleh Dra.Hj.Nina Setiana, M.Si selaku Camat Katapang.

f.

Pada tanggal 01-12-2008 dipasang kembali Hak Tanggungan Pertama pada PT. Bank JABAR.

Atas dasar uraian tersebut diatas sudah sangat jelas, bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan Fungsi dan Tugas dalam Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan serta peraturan pelaksanaan lainnya yang memenuhi Asasasas Umum Pemerintahan Yang baik, dan Gugatan Penggugat adalah masalah Internal kepemilikan Objek Perkara aquo antara Enting Priatna selaku Pimpinan PD BPR Kab. Bandung dan PD BPR Kab. Bandung incasu Penggugat, untuk itu. mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus: DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklard') ;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).


Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

telah

menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juni 2015 dalam perkara No. 220/Pdt.G/2014/PN. Blb. yang amarnya sebagai berikut : -----------------------------DALAM KONPENSI : ----------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------------Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dari Turut Tergugat; ------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; --------------------------------2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah luas 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) beserta bangunan diatasnya dikenal dengan Blok Aplek, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung sekarang Jalan Raya Soreang Nomor. 26 Kabupaten Bandung; --------------------------------------------------------3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; ----------------------------------------4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); ----------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk melakukan proses perbuatan hukum peralihan balik nama atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 190/Desa Pamekaran, Blok Aplek, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Jln Raya Soreang Nomor. 26 Kabupaten Bandung dari nama Hj. Tety Suyati, Neneng Yuyu Yulia Ssi.,M.Si, Srie Hidaty, S.Sos., dan Gustian Sholihah menjadi atas nama Penggugat (Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan

Rakyat Kabupaten Bandung) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Bandung selanjutnya dikonversi menjadi hak atas tanah yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan; ---------------------------6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memproses balik nama atas tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 190/Desa Pamekaran, Blok Aplek Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung sekarang dikenal dengan Jalan Raya Soreang Nomor. 26 Kabupaten Bandung dari nama Hj. Tety Suyati, Neneng Yuyu Yulia Ssi.,M.Si, Srie Hidaty, S.Sos., dan Gustian Sholihah menjadi atas nama Penggugat


(Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung) sesuai hak atas tanah dalam peraturan perundang-undangan; ---------------------------7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ----------------------DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------------Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonpensi untuk seluruhnya; ----------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI/REKONPENSI : -------------------------------------------------------Menghukum

Tergugat

I,

Tergugat

II,

Tergugat

III

dan

Tergugat

IV

Konpensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonpensiuntuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya dianggar sebesar Rp. 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 Juni 2015 telah menyatakan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.BD/2015/PN.BB. jo Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Blb. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015; ----Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut kuasa para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Juli 2015, memori

banding

mana

telah

diberitahukan

secara

patut

kepada

Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masingmasing pada tanggal 25 Agustus 2015; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 September 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 September 2015; -----------Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Blb. jo. Nomor 29/Pdt.BD/2015/PN.BB masing-masing


tertanggal 14 dan 31 Juli 2015 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; ----------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ---------------------Menimbang, bahwa para Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut - Bahwa majelis Hakim judex factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup perihal

tidak perlunya Ny. Popon Sutiah dan

Camat/PPAT Kecamatan Soreang untuk dijadikan pihak dalam perkara ini dengan

pertimbangan

hukum

bahwa

Penggugat/Terbanding

tidak

mempermasalahkan jual beli, padahal dengan tegas dan jelas dalam gugatan Penggugat/Terbanding mempermasalahkan tentang kedudukan jual beli No 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 yang dilakukan oleh Sdr. Enting Supriatna (alm); ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa kedudukan bukti Sertifikat Hak Milik No 190/Desa Pamekaran atas nama Hj. Tety Suyati dkk (Bukti T.2) adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi bersesuaian dengan bukti akta jual beli No 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 (BuktiT.1) sebagai akta otentik yang memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata; ------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa Sertifika Hak Milik No 190/Desa Pamekaran atas nama Hj. Tety Suyati dkk adalah akta otentik yang memenuhi syarat pasal 1868 KUHPerdata yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna; ---------------------- Bahwa berdasarkan esensi akta jual beli No 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 tersebut kedudukan Enting Priatna (alm) adalah selaku pembeli yang beritikad baik yang harus

mendapatkan perlindungan hukum, jika Enting

Priatna (alm) dalam melakukan jual beli tersebut disangka tidak baik atau melanggar UUPA juncto PP No 24 Tahun 1997 maka seharusnya Penggugat/ Terbanding memohon pembatalan atas akta jual beli No 21/JB/1989 tanggal 27 April 1989 akan tetapi hal tersebut tidak dimohonkan oleh Penggugat/ Terbanding tersebut; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya


bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang; -------------------------------Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat jawabannya dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari para Pembanding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ----------------------Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari para Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut; --Menimbang, bahwa

setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara

kemuka

persidangan,

berita

acara

persidangan,

pendapat,

kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari para Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding; -----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

tanggal

17

Juni

2015

Nomor

220/Pdt.G/2014/PN.Blb. dapat dipertahankan dan dikuatkan; ------------------------Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; ------------------------------Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; ------------------------


MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat; --------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Juni 2015 Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Blb. yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------

-

Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar

Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 oleh Kami Firzal Arzy, S.H. , M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Sir Johan, S.H., M.H. dan Hi. A. Sanwari Ha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. -----------------------------------------------------Hakin-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd

Ttd

Sir Johan, S.H., M.H. Firzal Arzy, S.H., M.H. Ttd Hi. A. Sanwari Ha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Ttd Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents