JALAN MENUJU KEMANDIRIAN MENTAWAI Visi Untuk Mewujudkan Mentawai Yang Mandiri, Maju dan Kemakmuran HUau
DASA TUGAS YUDAS SABAGGATET, SE., MM.
-
KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.
CALON BUPATI . WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
+
prioritas, dan saat ini kita bisa melihat hasil dari 5 tahun pembangunan yang sudah kita laksanakan,
kita sedang bergerak maju secara terpadu dan simultan, menghasilkan
kemajuan-kemajuan di berbagai bidang dan sektor kehidupan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kulitas kesejahteraan masyarakat kita. Dengan ucapan syukur kita mencatat kemajuan-kemajuan pembangunan yang kita capai bersama diantaranya
:
Kita berhasil membangun jalan sepanjang 288,81 KM meliputi jalan Trans Mentawai 98 KM dan 190,81 KM jalan kolektor, dan kita telah membangun jembatan sebanyak 17 unit.
Kita berhasil membangun penyediaan air bersih yang berpola masyarakat (PAMSIMAS)
untuk 25 desa, Tahun 2015, rumah tangga yang dapat mengakses air bersih mencapai 12.900
KK.
Kita berhasil membuka sawah seluas 744,7 hektar dan membangun irigasi sepanjang 5.107 m, sehinga produksi gabah kering kita naik dari 945,4 ton tahun 2011 menjadi 5.581
ton tahun 2015 atau naik 49Opersen. Atas ini kita mendapat penghargaan dari Kementrian Pe
rta
n ia
n.
Kita berhasil membangun listrik perdesaan dengan bauran energi, dimana rumah tangga yang dapat dialiri listrik tahun 2011 adalah 6.421 KK meningkat menjadi 9.011 tahun 2016,
dan saat ini kita sedang membangun Listrik biomassa berbahan bakar bambu 600
KVA,
untuk memberikan listrik kepada 1.000 KK dengan dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat. lni akan menjadi model bagaimana me listriki desa-desa terpencil.
Kita berhasil membangun 3 unit kapal dari APBD, untuk memperlancar transportasi antar pulau. dan kita berhasil mendorong swasta untuk membangun 2 kapal cepat yang melayani pelayaran Padang Mentawai yang bisa mempersingkat waktu tempuh menjadi 3 jam.
Kita berhasil menaikkan produksi ikan kita dari 4.149 ton tahun 2011 menjadi 5.777 ton tahun 2015. Kita berhasil menghadirkan investor untuk membuka tambak udang 400 hektar
di daerah Malancan, dan kita berhasil mendorong Kementerian Kelautan dan untuk membangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sikakan.{
Perikanan
Kita berhasil menaikkan kunjungan pariwisata dati 4.L77 orang tahun 2011 menjadi 8.157 orang pada tahun 2015. Kita berhasil menaikkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat menjadi 91,12 persen, atas
keberhasilan ini Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada kita.
Kita berhasil membangun fasilitas kesehatan kita sebanyak 47 unit mulai dari Puskemas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskesdes dan kita mampu menyediakan palayanan
dokter spesialis di RSUD Tuapejat. Kita berhasil menaikkan APK tingkat SMP dari 64 persen menjadi 69 persen, APK SMA dari 31.8 menjadi 58,68 persen dan kita berhasil menurunkan tingkat buta huruf dari 6.33 persen
tahun 2011 menjadi 5,43 persen tahun 2014.
Kita mampu memberikan beasiswa untuk 577 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terkemuka di lndonesia. Kita berhasil membangun Unit Sekolah Baru SD 9 unit, SMP 8 Unit,
SMA 5 unit, dan SMK 3 unit, dimana sebelumnya kita belum pernah memiliki SMK. Untuk pendidikan tinggi kita berhasil mendirikan Akademi Komunitas dengan program D2 yang saat ini mahasiswanya sudah mencapai 177 orang. Nantinya Akademi Komunitas ini akan kita perjuangankan sebagai un iversitas.
Kita telah menuntaskan pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk 2.072 KK korban tsunami 2010 dengan semua fasilitasnya. Kita juga berhasil membangun perumahan untuk masyarakat miskin dan nelayan sebanyak 1.139 unit Kita mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 18,85 persen menjadi 14,96 persen, dan
menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dari Rp.27.750.000 tahun 2011 menjadi Rp35.830.000 tahun 2014 atau naik 29 persen Kita berhasil menaikkan pendapatan asli daerah kita dari Rp.37 miliar tahun 2011 menjadi Rp42.7 miliar tahun 2015 atau meningkat 13 persen. APBD kita meningkat dari Rp.694 miliar
Tahun 2011 menjadi Rp.1.1triliun tahun 2016 atau naik 58,5 nersen.
I
Kita telah mengalokasikan Dana Desa se.iak tahun 2013, setiap tahun kurang lebih kita alokasikan Rp.64 milyar sebagai wujud komitmen kita untuk membangun desa. Kita telah berhasil sebagai tuan rumah penyelenggaraan berbagai even-even nasional dan
internasional dengan sukses termasuk menyambut kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi serta duta besar negara asing dan beberapa menteri yang datang ke Mentawai. Semuanya itu membuktikan kita bisa, Mentawai Bisa !, kalau kita bekerja keras. Semuanya
itu, membesarkan hati kita, memperteguh keyakinan kita, menyegarkan semangat kita, membulatkan tekad kita untuk terus bekerja keras melanjutkan tugas-tugas pembangunan. Kita juga menyadari bahwa kemajuan-kema.juan dan hasil-hasil yang telah dicapai itu tidak
mungkin bebas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan yang menyertai keberhasilan
itu. Bahkan
kemajua n-kem aju
an itu selalu membawa aspirasi-aspirasi baru, tuntutan-
tuntutan baru dan harapan-harapan baru. Kepemimpinan Yang Visioner
kita akan membentuk masa depan, kita tidak semata-mata tumbuh, kita akan mengatur pertumbuhan kita, kita tidak akan mengalami perubahan secara pasif, kita akan melakukan
perubahan yang dinamis dan terpadu. Tetapi untuk membentuk masa depan, kita membutuhkan suatu visi baru pemerintahan. Percn leadership sangat pentinB dalam gerakan pembangunan daerah. Daerah yang berhasil
selalu memiliki pemimpin lokal yang kuat, punya visi dan cita-cita membangun. Visi pemimpin yang kuat akan menjadi energi pendorong agar masyarakat bergerak dengan semua yang ada padanya untuk bangkit, maju dan mandiri. Maka bisa dikatakan dengan visi yang tajamlah Mentawai bisa berubah.
Membangun Kemakmuran Untuk Rakyat Di pikiran pemerintah seharusnya cuma ada satu hal yakni, membangun kemakmuran dan perlindungan bagi rakyat. Oleh karena itu, jabaran-jabaran yang harus dilakukan pemerintah
adalah mampu berperan untuk meng-en ergize semua elemen manusia yang ada dalam
{--
masyarakat melalui kolaborasi. Mentawai dapat berkonsentrasi dengan semua elemen
terkait satu sama lainnya termasuk lembaga riset, masyarakat bisnis, Perguruan Tinggi,
LSM
dan berbagai institusi yang saling menopang untuk menemukan problem dan kesempatan
atau peluang yang bisa dijadikan pendekatan-pendekata n ekonomi dan peningkatan pendapatan bagi
ra
kyat.
Pembangunan yang bermakna kerakyatan adalah pembangunan yang dimulai dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan bertumpu pada sumber daya manusianya. Kita akan mencegah pertumbuhan yang tinggi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kita akan
mencegah pembangunan yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi antara yang
kaya dan yang misikin, antara pantai timur dengan pantai barat antara pesisir dan pedalaman.
Maka kita perlu konsep yang jelas tentang strategi, kebijaksanaan, program, metode
tertentu dengan dukungan sumber daya manusia, sumber-sumber dana, infrastruktur, organisasi dan manajeman yang memadai. Dimana keberhasilannya dapat diukur dengan
parameter-parameter yang jelas dari waktu ke waktu. Konsep pembangunan yang demikian
bukanlah sesuatu yang sudah
jadi (given,) letapi sesuatu yang diusahakan dan
disempurnakan secara terus-menerus dengan belajar
dari pengalaman sendiri
dan
pengalaman orang lain. Disinilah diperlukan sikap yang penuh komitmen, konsistensi, kerjasama dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Model Pembangunan Mentawai : Holistik dan Terintegrasi Bila kita ingin memperbaiki mutu hidup masyarakat Mentawai secara merata, pertanyaan
yang timbul adalah bagaimana konsep : strateginya, kebijaksanaan nya, perencanaannya,
pelaksanaannya
dan
pertanggu ngjawabannya.
Untuk itu, pertama-tama kita
harus
memahami secara mendalam kondisi manusia, masyarakat dan kebudayaan Mentawai. Kedua, kita harus memahami dengan baik kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki
Mentawai. Dan ketiga kita harus mengetahui latar belakang sejarah yang dialami oleh Mentawai.
I
Kita menyadari, bahwa upaya untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat secara merata,
tidak mungkin dilakukan tanpa pertumbuhan yang memadai. Dan untuk mendorong pertumbuhan maka diperlukan investasi, dan investasi memerlukan prasyarat yakni dukungan infrastruktur seperti transportasi, air bersih, listrik, telepon dan juga dukungan sumber daya manusia serta dukungan dari organisasi serta manajemen yang memadai. Secara makro, upaya untuk menerobos isolasi wilayah perlu ditingkatkan dalam rangka
membangun konektivitas wilayah secara ekonomis. Kemudian membangun pusat-pusat pertumbuhan yang akan berfungsi sebagai mesin utama untuk memutar roda pertumbuhan' Pertumbuhan itu digerakkan oleh satu sektor yang sangat potensial (leoding sektor) yang dapat mendorong pertumbuhan dari sektor-sektor lain, membuka peluang kerja dan usaha agar dapat bertumbuh di kawasan itu.
Pembangunan Mentawai harus dilihat dari kerangka yang lebih luas yakni pembangunan
yang terintegrasi
4
pulau utama yakni Siberut, Sipora, Pagai Selatan dan Pagai Utara.
Dimasing-masing pulau akan diciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan dengan pusat pertumbuhan lainnya seperti Kota Padang, Pesisir Selatan, bahkan akan di integrasikan dengan Nias, Sibolga
di Provinsi Sumatera Utara dan juga dengan
Propinsi
Bengkulu, dan menjadi bagian dari integrasi ke pusat-pusat pertumbuhan nasional yang ada
di koridor Sumatera dan bagian dari pasar ASEAN serta negara-negara dunia luar lainnya. Bukan tidak terbuka peluang untuk itu. Secara fenomenal konsep pembangunan yang terintegrasi dalam satu kawasan mewujudkan
pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain menciptakan kota di
perdesaan. Dalam konteks pembangunan, pendekatan agropolitan sering disebut pembangunan pertanian perdesaan yang didukung pembangunan industri dan jalan, dimana
karakteristik rural (perdesaan) dan urban (perkotaan) akan terintegrasi secara harmonis. Dengan konsep demikian, masing-masing kawasan
di
Mentawai akan diarahkan pada
pengembangan keunggulan di masing-masing pulau dan bahkan mengarah pada spesialisasi komoditas di tiap-tiap pulau dan akan diintegrasikan antara sektor hulu dan sektor hilir. Langkah-langkah praktis yang harus dilakukan adalah mencoba melakukan down sizing
pertumbuhan ekonomi
di
tilik
4 pulau utama dan menurunkan titik Betar ekonomi VanS ada
dif
Kabupaten ke titik getarnya berada di kecamatan dan desa, sehingga morgin yang ada di kecamatan dan desa akan semakin terbuka besar. Pusat pertumbuhan akan dibangun di masing-masing kawasan dengan spesialisasi produk unggulannya, misalnya untuk kawasan
pertumbuhan Siberut Utara akan dibangun sentra budidaya ikan Bandeng dan Tambak Udang. Untuk kawasan Siberut Selatan akan dibangun kawasan pertanian, perkebunan dan
peternakan babi dan sapi, untuk kawasan Siberut Barat Daya akan di kembangkan
KEK
Pariwisata, untuk Kawasan Sipora Utara akan di bangun industri kelapa, KEK Pariswisata dan
industri perikanan dan peternakan unggas. untuk Sipora Selatan akan dibangun kawasan pertanian dan holtikultura, untuk kawasan Pagai Utara dan Sikakap akan dibangun lndustri kelautan dan perikanan terpadu dan pengembangan kawasan pertanian terpadu demikian dengan kawasan Pagai Selatan akan dibangun kawasan perikanan dan perkebunan rakyat.
lndustri hasil-hasil pertanian yang makin akseleratif, makin berkembang, akan menciptakan ruang-ruang kerja. Jadi lapangan pekerjaan tidak hanya diukur dengan hadirnya industri besar dan masuk menjadi pegawai negeri, tetapi disikapi dengan mendorong ekonomi yang ada di desa agar berfungsi menciptakan secara otomatis ruang kerja.
Kehadiran investor harus
di
hubungkan dengan masyarakat. Masyarakat dapat
diberdayakan dengan pola-pola kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itu diperlukan pembinaan LSM, swasta dan pemerintah. Dalam hubungan
ini
diperlukan
lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan fasilitas pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan menengah.
Pemerintah ke depan harus membangun apa yang kita kenal dengan stonding copitol
budget yang bisa diorientasi pada seluruh, dimana seluruh desa akan dihadirkan modal untuk bisa diputar oleh masyarakat yang ada, bukan dengan cara membagi-bagi uang, tapi mestinya membiasakan rakyat atau pedagang yang ada di desa untuk mengakses lembaga bank dan kem itraan-kemitraan yang ada.
Dalam konsep keterkaitan masyarakat dengan pelaku ekonomi usaha besar, menengah, kecil/koperasi dapat dikembangkan beberapa pola antara lain pola PIR (Perusahaan lnti Rakyat), Pola Bapak Angkat-Anak Angkat, pola penyertaan modal, misalnya tanah milik rakyat, tidak perlu dijual tetapi dihitung sebagai penyertaan modal.
{.
Dalam bayangan demikian, maka pendekatan pembangunan Mentawai harus dilakukan searah, utuh dan seimbang terhadap 4 faktor penting dalam proses pembangunan yang menciptakan growth, yakni (a) Sumber Daya Manusia, (b) Sumber Daya Alam, (c) Sumber Daya Kapital dan (dl Tehnicol Progress atau faktor teknologi.
Secara mikro, maka apabila
kita membangun masyarakat Mentawai, masyarakatnya
dominan berada di desa, maka membangun masyarakat Mentawai identik kita membangun desa. Upaya perbaikan mutu hidup masyarakat dilaksanakan dengan konsep membangun
desa, melalui program-program sektoral dari SKPD seperti perbaikan tingkat pendidikan,
perbaikan tingkat kesehatan, perbaikan makanan dan gizi, perbaikan perumahan dan lingkungan, serta perbaikan ekonomi dan tetap membina hidup beriman/agama. Program yang sangat mendasar adalah memperbaiki mutu hidup masyarakat desa dengan
standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian semua desa dengan sistem Desa Membangun oleh Pemerintah Desa dengan dukungan Dana Desa dan ADD, berupaya
untuk mencapai standar minimum itu secara merata. Program-program tersebut dapat dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri, dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Dengan demikian, kita dapat membina kemandirian masyarakat.
Permasalahan Pembangunan
Masalah struktural Mentawai yang menyebabkan perekonomiannya tidak optimal dalam
memakmurkan penduduknya sekurang-ku rangnya ada
3
masalah besar yang paling
mendasar dan harus segera dibenahi. Apabila ketiga masalah struktural itu berikut segala
turunannya dapat kita atasi dengan baik, saya yakin situasi Mentawai akan lebih baik, dan
siap menghadapi berbagai perubahan-peru
baha
n
baik di tingkat domestik, regional,
nasional maupun global. Adapun ketiga masalah struktural itu adalah
:
1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
2. Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun non fisik 3. Kelemahan Kerangka kelembagaan (institusionol frome
work)l
10 Agenda Prioritas (Dasa Tugas) 1. Penataan Menyeluruh Pembangunan Bidang Pendidikan Tanpa mengabaikan masalah struktural yang lain, saya berpendapat bahwa pendidikan adalah masalah besar dan fundamental nomor satu bagi Mentawai. Menarik apa yang disampaikan oleh Michael J Bonnell untuk menjadi bahan refleksi kita "bahwa makmur tidak-nya suatu daerah tidak ditentukan oleh usianya, tidak pula ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi penentunya adalah sikap hidup orang-orang yang ada
di negeri itu".
Sikap hidup ini berlatar belakang kebudayaan tapi pada intinya terbentuk lewat proses pendidikan selama bertahun-tahun. Dalam kata lain pendidikan lah yang menjadi penentu paling dasar apakah suatu daerah maju atau tidak. Untuk itu, perlu di bentuk satu sikap hidup positip masyarakat Mentawai yang bercirikan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
:
Memiliki etika yang tinggi. Berintegritas.
Penuhtanggungjawab, Menghormati hak orang lain, namun menjungiung tinggi hak-haknya sendiri. Hormat pada hukum dan aturan. Mau bekerja keras. Selalu berusaha menjadikan dirinya lebih baik.
Mendahulukan tabungan dan investasi daripada berlomba-lomba ikut bersenangsenang.
9.
Menghargai waktu, sebagai bagian dari menghargai janji.
10. Menjadi manusia pembelajar yang kritis. Maka untuk pembangunan 5 tahun kedepan, tolak ukur pembangunan bidang pendidikan yakni Angka Partisipasi Murni (APM) SMP akan ditingkatkan menjadi 80 persen, dan APM SMA menjadi 70 persen.
Tolak ukur lain yang menjadi perhatian kita adalah, kemampuan membaca masyarakat, karena saya berasumsi dengan kemampuan membaca diharapkan masyarakat akan
danatf
memperluas kapasitasnya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ekonomi masyarakat, pada tahun 2021tingkat buta huruf akan diturunkan menjadi 2 persen.
Lebih.iauh kita menyigih soal pendidikan, kita masih melihat kekurangan tenaBa Suru disetiap tingkatan, juga kualitas guru yang masih rendah dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sudah mengangkat guru
kontrak, dan itu akan dilanjutkan lagi, sehingga rasio guru terhadap kelas menjadi 1:1. Berbarengan dengan penyediaan tenaga guru, kita akan meningkatkan kualitas, disiplin dan
karakter guru melalui berbagai pembinaan dan pelatihan. Peningkatan kesejahteraan guru
yang sudah kita lakukan seperti memberikan Tunjangan Daerah, tentunya merupakan
momentum ideal bagi kita semua termasuk bagi para guru dalam meningkatkan keterampilan dan profesionalitasnya. Jadi jelaslah, bahwa pendidikan merupakan masalah struktural pertama yang harus segera
diatasi. Agar Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki sumber daya manusia yang cerdas,
bermutu dan produktif, maka tidak bisa tidak, bidang pendidikanlah yang pertama-tama harus dibenahi. Bung Karno pernah berkata "jatuh bangunya suatu bangsa tergantung pada generasi mudanya". Apa yang bisa diharapkan dari sebuah bangsa yang generasi mudanya sudah cukup puas atau malahan tidak peduli dengan hasil belajar ala kadarnya, dan sama sekali tidak berminat mengembangkan atau menerapkan segala sesuatu yang sudah secara
susah payah dipelajarinya sebelumnya?. Maka perlu reorientasi baru yang lebih memperhatikan sisi output, kita harus berpikir bagaimana dengan dana dan sumber daya yang ada kita dapat meningkatkan kualitas dan hasil belajar mengajar agar para siswa dari semua
tintkatan tidak sekedar menghabiskan waktu.
Sejak tahun 2012 alokasi pendidikan di APBD terus meningkat, hendaknya
ini menjadi
momentum untuk melakukan perbaikan substansi yang berorientasi pada output pendidikan.
Pemberian Beasiswa akan terus ditingkatkan, pendirian Universitas akan terus diperjuangkan. Kedepan pemerintahan kami akan mematok angka 2lpersen alokasi anggaran pendidikan di APBD, agar persoalan yang sudah mengakar ini cepat teratasi
dan{
Mentawai dapat mengejar ketertinggalannya dari kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat.
2. Optimalisasi Pembangunan Bidang Kesehatan Kita masih menyaksikan berbagai kasus kesehatan yang tidak semata-mata terkait dengan
kemiskinan, namun keterbatasan perhatian dan rendahnya mutu kualitas pelayanan
kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. lndikator umum yang menjadi patokan utama tentang kondisi kesehatan, yakni tingkat harapan hidup (life expectocy). Data tahun 2015, menunjukkan tingkat harapan
hidup di Mentawai masih relatif rendah
yakni mencapai 63,55 tahun, walau ada peningkatan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan kedepan harus memberikan perhatian yang lebih besar dan serius dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Pemerintah kedepan akan memastikan 100 persen cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh
masyarakat Mentawai untuk memiliki jaminan kesehatan, berbarengan dengan itu pemerintahan juga harus membangun fasilitas dan pelayanan kesehatan yang merata dan tersebar sampai di pelosok negeri agar dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga jaminan kesehatan yang sudah dimiliki masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dapat di manfaatkan dalam jaringan kesehatan yang sudah kita bangun. Yang amat penting
juga yang menjadi perhatian pemerintah ke depan adalah memastikan ketersediaan air bersih di masyarakat dan perbaikan gizi serta kampanye pola hidup bersih dan sehat akan digalakkan. Terutama penanganannya yang insentif bagi bayi, Balita, ibu hamil dan ibu melahirkan dan juga bagi lansia.
Untuk beberapa titik tertentu akan di bangun Puskesmas dengan standar pelayanan dan
peralatan internasional.
lni
ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada turis
mancaneBara yang melakukan kunjungan ke Mentawai seperti pengembangan Puskesmas
Pei-pei, Puskemas Mapadegat, Puskesmas Bosua dan Puskesmas Silabu. Disamping itu seluruh Puskesmas akan ditingkatkan menjadi Puskemas Plus yang dapat melayani rawat
anap dan pemeriksaan laboratorium. Prioritas
lain di bidang
kesehatan adalah
mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan RSUD Mentawai melalui pembentukan BLUD RSUD agar dapat dikelola secara profesional.
+
Maka strategi pembangunan kesehatan akan didorong pada pendekatan utama kepada promotif, kedua preventif dan yang terakhir pendekatan kuratif.
untuk itu kami akan mendorong peningkatkan alokasi anggaran kesehatan disekitar 11 persen di APBD, agar perbaikan bidang kesehatan mampu menyelesaikan berbagai tantangan di bidang kesehatan. Mau tidak mau, dan sesulit apapun, peningkatan upaya mutlak dilakukan di bidang kesehatan demi kebaikan masyarakat Mentawai sendiri. Baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hanya masyarakat yanS sehat berpotensi menjadi daerah yang besar yang mampu meraih berbagai hal yang besar'
3. Pembangunan lnfrastruktur yang merata
lnfrastruktur meliputi infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan, bendungan dan saluran irigasi, dan infrastruktur lunak seperti telekomunikasi dan sistem informasi semuanya merupakan wahana sekaliSus instrumen guna menSgerakkan "mesin"
perekonomian daerah. lnfrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan di daerah. Rencana pembangunan Trans Mentawai (Jalan Arteri) adalah 297 km untuk tahun 20172021 kita targetkan akan dibangun 200 km diperkirakan menelan biaya sebesar Rp.l Triliun,
selain jalan Trans Mentawai kita juga akan bangun Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan. Kita akan mengaiukan berbagai ruas jalan kita untuk dinaikkan statusnya men.jadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi yang tu.luannya adalah untuk membaSi tanggunS
jawab pembangunan dan pemeliharaan jalan men.ladi tangSung.iawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Untuk menghubungan konektivitas antar pulau dan dengan daerah lain maka akan dibangun pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut antara lain Pelabuhan Mabukuk, Pelabuhan
sagitcik, pelabuhan Polaga/Sey, Pelabuhan subelen, Pelabuhan Labuhan Bajau dan Pelabuhan Sakaladat, Dan Pelabuhan Marina Simombuk. Untuk meningkatkan transportasi
antar pulau akan di bangun nda ra
l
Kapal yang melayani pelayaran ke Pantai Barat simatalu.
Rokot sudah men.iadi keharusan mengingat daerah kita adalah
Pengembangaan
Ba
daerah tujuan
riwisata, untuk itu kami akan mendorong Pemerintah Pusat untuk dapatf
pa
mengembangkan Bandara Rokot, sehingga bisa di darati dengan pesawat berbadan lebar. Pemerintah Daerah tahun 2017 akan menuntaskan pembebasan lahan sekitar 60 hektar, sehingga tahun 2018 diharapkan Bandara Rokot sudah dapat dikembangkan. Untuk mendukung KEK Pariwisata Peipei, akan di dorong Pemerintah Pusat untuk membangun
Bandara Peipei yang diharapkan dapat melayani penerbangan wisatawan yang akan berku nju ng ke Mentawai.
Sektor telekomunikasi sudah mengalami kemajuan cukup pesat, jumlah penduduk yang memiliki telepon seluler mengalami peningkatan, namun demikian pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet perlu terus di dorong ke para pihak provider sebagai penyedia
telekomunikasi untuk mengembangkan jaringan dan peralatannya ke semua pelosok Mentawai. Untuk mendukung pembangunan pertanian yakni pembukaan areal persawahan, maka akan dibangun jaringan irigasi sepanjang 10.000 m.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, maka pemerintah mendatang
akan
mematok anggaran infrastruktur 23 persen dari APBD setiap tahunnya.
4. Pembangunan Perumahan, Pengelolaan Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Di bidang perumahan dan permukiman, permasalahannya adalah ketersediaan air bersih.
Air bersih merupakan kebutuhan bagi masyarakat, Pemerintah ataupun swasta bergerak dalam pengadaan
air bersih.
Selain
itu untuk bidang
perlu
prasarana adalah
permasalahan drainase, limbah dan persampahan yang belum tersedia.
Untuk penyediaan air bersih maka akan dibangun instalasi air bersih
7 unit
yakni di
Tuapejat, Muara Siberut, Muara Sikabaluan, Sioban, Sikakap, Saumanganyak, dan Bulasat km.37 dengan membentuk lembaga pengelola yang lebih kredibel dan profesional yakni
dengan pembentukan Perusda
Air Minum
(PDAM). Disamping
itu, kita akan tetap
membangun penyediaan air bersih yang berbasis masyarakat (PAMSIMAS) untuk melayani pemukiman di dusun atau di desa.
t
Kurun waktu 2077 -2027 akan dibangun rumah swadaya bagi masyarakat miskin, rumah khusus bagi nelayan dan pembangunan perumahan untuk perkotaan dengan mendorong swasta/pengem bang. Selain
itu, kita akan mendorong relokasi pemukiman di
sepadan
pantai yang saat ini sudah menjadi pemukiman kumuh dan merusak lingkungan. Laut akan
menjaditeras Mentawai, bukan malah membelakangi laut. Halnya dengan persampahan, akan dibangun TPA dan pemprosesan sampah di 5 lokasi
yakni Tuapejat, Muara Siberut, Muara Sikabaluan, Sioban dan Sikakap dan membangun drainase untuk pengendalian banjir serta pembuangan limbah rumah tangga
di
setiap
lingkungan terutama pusat-pusat kecamatan.
Untuk pengembangan wilayah, maka akan dilakukan revisi terhadap RTRW yang ada saat ini, sehingga alokasi untuk budidaya, pemukiman dan area penggunaan lainnya lebih optimal
dari kondisi saat ini. Beberapa pulau kecil, pemukiman dan perladangan masyarakat yang saat ini ditunjukkan sebagai kawasan hutan yakni sekitar 115.945 hektar akan diajukan agar
statusnya menjadi Area Penggunaan Lainnya (APL) atau keluar dari status kawasan hutan.
Hal ini kita dorong agar APL ini dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanian, pariwisata pemukinan dan aktivitas ekonomi lainnya baik yang akan diusahakan investor maupun yang akan dikelola masyarakat adat atau masyarakat lokal sebagai bagian dari penga kuan atas hak ulayat.
Penataan kota Tuape.iat, sebagai lbu kota Kabupaten, akan dilengkapi dengan beberapa
fasilitas kota, seperti taman terbuka hijau, central bisnis distrik (CBD) dan ruang publik lainnya. Juga kota-kota kecamatan akan dikembangkan sehingga lebih teratur, bersih, apik aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Secara umum program pemukiman, sanitasi dan air bersih dengan konsep 100
0100
pada
tahun 2019, yakni cakupan air bersih 1OO%, penurunan pemukiman kumuh 0 % dan cakupanI pemunehan sanitasi 100% pada tahun 2019.
5.
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan sentra Kelautan Perikanan Terpadu
Sektor pertanian masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, belum meratanya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran sektor
pertanian menyebabkan sektor
ini
masih belum memberikan dampak yang optimal
terhadap kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi terhadap sektor pertanian dan sub sektor perikanan dan peternakan dengan membangun integrasi sektor hulu dengan sektor industri pengolaha n,seh
ingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar perlu dilaksanakan.
Pendekatan agribisnis maupun agroindustri bisa dijadikan prioritas utama pembangunan, sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap penguatan basis ekonomi kerakyatan. Pendekatan Kapitalisme dalam membangun Mentawai harus dilakukan dengan hati-hati,
pendekatan kapitalisme yang berlebihan justru dapat berdampak negatif dalam proses pembangunan agribisnis besar-besaran dalam bentuk Holding Compony belum tentu baik
untuk petani Mentawai seperti kehadiran perusahaan perkebunan besar, misalnya kehadiran perkebunan sawit. Studi Kelayakan yang didasarkan pada kajian ekonomi mungkin sangat efesien menurut kita, dan mampu menciptakan keuntungan yang besar,
tetapi pendekatan bisnis seperti ini tidak serta merta akan mengubah masyarakat lokal, dan bahkan sebaliknya
kehidupan
kita akan merampas kebebasan mereka, dan kita
menguras potensi kekayaan mereka dan memindahkannnya ke daerah lain
si
pemilik
kapital. lni jelas tidak mulia. Tetapi yang akan kita kembangkan adalah pertanian atau perkebunan rakyat. Rakyat sendiri yang akan mengelola lahan-lahan pertaniannya dengan
pilihan-pilihan komoditas yang berorientasi pasar. Tentu perlu dukungan penyuluh, bibit dan teknologi pertanian dan akses pasar.
Upaya diversifikasi produksi pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan
perluasan pemasaran terutama terhadap komoditas yang dibudidayakan akan menjadi prioritas pembangunan pertanian secara khusus dan pembangunan ekonomi secara umum. Transformasi ini sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikanf kelesta rian dan lingkungan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki cagar biosfir yakni Taman Nasional yant terletak
di Pulau Siberut. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pengem bangannya, seperti belum defenitifnya status Taman Nasional, karena belum ada tapal batas, rendahnya apresiasi pemerintah terhadap pengelolaan hutan lestari. Kedepan
ini akan didorong
penyelesaian status Taman Nasional, dimana wilayah ulayat masyarakat yang terdiri dari perkebunan, perladangan dan pemukiman harus dikeluarkan dari Taman Nasional. lni amat
perlu agar kedepan tidak ada konflik dengan masyarakat, pengembangan cagar biosfir ke depan akan dimanfaatkan sebagai area pengembangan penelitian, pariwisata dan jasa jasa kehutanan non kayu untuk kemakmuran masyarakat.
Hutan harus dibuat lestari, tapi pengolahan dan pemenfaatan hasil-hasil hutan harus diberikan akses yang lebih banyak untuk masyarakat. Sehingga kese.jahteraan masyarakat di sekitar hutan harus lah meningkat dan maju, sama dengan daerah-daerah lain. Untuk itu
pola pengelolaan hutan harus memberikan akses kepada masyarakat seperti perhutanan sosial antara lain hutan masyarakat dan hutan adat. Potensi dari hutan kemasyarakatan ini
amat bisa menaikkan kemakmuran rakyat, misalnya dari
t
hektar lahan apabila ditanami
kayu sengon dalam 5 tahun sudah dapat dipanen sekitar 900 juta. Selama ini hutan lebih banyak dikuasai oleh korporat dalam bentuk HPH.
Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh
pemerintah daerah. Belum tercapainya ketahanan pangan dan belum adanya regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tata laksana mutu dan gizi pangan merupakan masalah bidang ketahanan pangan yang harus segera di atasi. Maka kebijakan untuk ketahan pangan
yang akan diambil adalah; ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan diversifikasi pangan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk, maka perlu dilakukan penambahan
pencetakan sawah sekitar 400 hektar sampai tahun 2021, sehingga swasembada pangan akan tercapai.
Masih kurangnya keterampilan pemanfaatan teknologi eksplorasi hasil laut, menyebabkan nilai tambah hasil perikanan belum memberikan hasil yang maksimal baik terhadap daerah
maupun mereka yang terlibat langsung dalam mengelola hasil laut seperti nelayan. Di samping itu, kelembagaan yang ada juga tidak mampu mendorong nelayan dan masyarakat
pesisir untuk berkembang lebih baik, selanjutnya belum berkembangnya teknologi
I
pengolahan ikan dan hasil laut lainnya. Maka ke depan akan
di kuatkan
kelembagaan
nelayan, penyediaan kapal dan peralatan alat tangkap ikan dengan teknologi yang lebih
maju dan modern serta
pembangunan pengolahan ikan dengan menghadirkan
pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sikakap dengan teknologi
ICS
(integroted Cold Storoge)dan pembudidayaan tambak udang dan ikan bandeng di Malancan akan didorong untuk orientasi ekspor ikan ke luar negeri serta mengundang investor yang akan menggarap sektor perikanan dan kelautan.
5.
Pembangunan Pariwisata Kelas Dunia
Pembangunan sektor pariwisata
di
Kabupaten Kepulauan Mentawai belum banyak
mengalami perkembangan, walaupun secara potensial pengembangan ekowisata (budaya, bahari dan keanekaragaman hayati) cukup besar. Networking yang belum terfasilitasi dan terkelola dengan baik, sumber daya pengelola pariwisata yang masih rendah, sehingga daya tarik terhadap pariwisata masih rendah. Selain itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dampak ekonomi
pengembangan wisata belum dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat. Karena itu
5 tahun ke
depan akan dilakukan pembangunan dan penataan destinasi pariwisata.
Mendorong investor untuk membangun KEK Pariwisata Peipei, dan KEK Pariwisata M
apadegat/Tuapejat. Di Mentawai kita akan bangun pantai terpanjang di dunia untuk lokasi
pariwisata yang akan dimulai dari pantai tuapejat-jati sampai ke mapadegat.
Ditar8etkan kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat sampai 10.000 orang pertahun dan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata sampai 100 persen. Untuk itu akan
didorong Mentawai masuk 10 destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan mendorong pariwisata Mentawai menjadi Pariwisata Kelas Dunia.
7.
Pembangunan lndustri, Usaha Kecil dan Menenagah
Banyaknya petani yang belum melakukan pengolahan terhadap hasil produk pertanian dan
kehutanan yang diperoleh. Hal
ini
disebabkan oleh karena belum dikembangkannya
teknologi pengolahan hasil pertanian kepada keluarga/rumah tangga. Dan belum berkembangnya industri kecil menengah pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan,f
kehutanan. Oleh karena itu, akselerasi pertanian dan industri pengolahannya harus digagas.
lndustri yang layak untuk dikembangkan antara lain industri yang berbasis kelapa seperti Minyak Kelapa, VCO, Breket Kelapa, Sabun Padat dan Sabun Cair, Gula Semut serta industri berbasis perikanan lainnya akan dikembangkan.
Dengan semakin terbukanya akses transportasi, maka industri perdesaan akan turut berkembang, dan para rumah tangga petani akan melakukan kegiatan pengelolaan (yang akan memberikan nilai tambah) dan kemudian memasarkannya. Kehadiran BUMD dan
BUMDes maupun Koperasi akan didorong terbentuk agar proses industrialisasi ini dapat
memadai ditangan para profesional dan enterpenuer dengan tetap memberdayakan petani atau masya
ra
kat lokal.
8. Pembangunan Energi Permasalahan yang ada di Kepulauan Mentawai adalah masalah kekurangan suplai tenaga
listrik yang membuat daya saing investasi daerah menjadi sangat rendah. Listrik merupakan
elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Permasalahan kurangnya pasokan energi listrik membuat terhambatnya perkembangan dunia usaha, industri dan rumahtangga pada pusat
kegiatan yang ada
di
Kepulauan Mentawai. Peningkatan kapasitas produksi listrik di
Kepulauan Mentawai perlu dilakukan secepatnya mengingat kebutuhan akan sumber energi
listrik semakin tinggi dikalangan dunia usaha dan industri. Salah satu penyebab kurangnya pasokan suplai tenaga listrik adalah masih kurangnya pemanfaatan sumber daya enerBi
baru terbarukan seperti energi biomassa dan air. Untuk itu akan dikembangkan energi biomassa berbahan bakar Bambu untuk 30 Desa yang belum teraliri listrik sampai saat ini,
skema pembangunan energi biomassa
ini akan melibatkan pemerintah pusat, swasta,
pemerintah desa dan lembaga pembiayaan. Diperkirakan investasi energi ini sekitar 300 M
iliar.
Sudah waktunya pemakaian energi fosil (BBM) diakhiri, karena keberadaan energi fosil ini
akan segera habis. Tidaklah bijaksana apabila kita menafikan hal ini. Lagi pula potensi biomassa kita cukup besar dan energi baru terbarukan ini kan membuat pulau kita menjadi
pulau hijau dan kehidupan kita yang akan nyaman. Dan Mentawai akan menjadi daerah
f
yant mentatas energi hijau yang bisa menjadi model nasional yang dapat menyumbang pengurangan karbon untuk dunia sekaligus memberikan listrik bagi desa-desa terpencil dan kepulauan.
9.
PembangunanKebudayaan;
Pembangunan Mentawai tidak cukup dirumuskan dari sisi ekonomi,
tapi juga
kajian
sosiologis dan antropologis sangat diperlukan dalam pembangunanan. Mentawai memiliki
sejumlah kekuatan dan juga sejumlah kekurangan. Mentawai harus mempertahankan identitas Mentawai sebagai suatu suku bangsa dalam NKRI, tetapi Mentawai juga terbuka
dan siap bertemu dengan berbagai kebudayaan dari luar Mentawai dalam membangun budaya yang berperikema
n
usiaan. Kita adalah Mentawai, dalam konteks ini kita merasa satu
dan tidak terkotak-kotak akan suku dan keagamaan. Tatkala kita bicara Mentawai kita tidak
melihat diri kita dalam perbedaan Agama Kristen, Katolik, dan lslam. Karena kita satu, Mentawai. Pembangunan budaya dan keagamaan harus mewujudkan kesatuan kita dalam kepelbagaian suku dan agama. Maka pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan perempuan dan pengembangan seni budaya dan serta mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama.
10
Penataan Birokrasi Pemerintahan dan Kerangka Kelembagaan
Organisasi dan manajemen pemerintahan adalah mesin utama pembangunan. Aparatur yang profesional dan akuntabel sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat. Karenanya diperlukan upaya serius menata kembali struktur pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Pembangunan kerangka kelembagaan adalah pembangunan seluruh kerangka aturan
meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, mulai dari peraturan perundang-undangan sampai aturan teknis pelaksanaan. Kerangka kelembagaan dikatakan bermutu, apabila produknya mencerminkan situasi dan
kebutuhan faktual orang banyak dan bisa menjawab semua masalah. Ada aturan main dan4f,
praktek formal untuk menindak berbagai penyimpangan dan meluruskan kebijakan. Sebaik
apapun program, tidak akan ada manfaatnya yang bisa diharapkan kalau tidak bisa direalisasikan dilapangan.
Misalnya kita masih temukan perencanaan dan penetapan anggaran yang terlambat, kegiatan sudah ditetapkan tetapi petunjuk teknis pelaksanaan belum ada, status lahan yang
belum selesai, fungsi-fungsi yang belum di bagi habis di SKPD, sehingga saling mengelak tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan, institusi perbankan yang belum terdapat di semua kecamatan, belum adanya BUMD, BUMDes, Koperasi maupun BLUD sebagai lembaga
ekonomi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Minimnya perda untuk pengaturan tata ruang, perizinan, standardisasi belanja yang belum memadai, administrasi pengelolaan dan
pertan88ungjawaban keuangan yang belum memiliki standar baku, sehingga muncul multi
tafsir dan keragu-raguan untuk melaksanakan dan pertanggung.iawaban belanja, fungsifungsi koordinasi yang belum optimal oleh Sekretariat Daerah, pengawasan yang belum
optimal oleh inspektorat, penegakan yang belum optimal oleh Satpol PP, maupun lain
PPNS
nya,pengawasan usaha yang belum optimal, proses tender yang memerlukan waktu
yang lama dan belum profesional, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terhadap
pembangunan serta partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan
belum terbentuk sampai di level bawah, belum tersusunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP untuk SKPD yang memberikan pelayanan. Perlunya pengadaan serta peningkatan kapasitas penyuluh desa, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluh KB untuk bisa hadir dan membimbing serta memfasilitasi masyarakat
untuk berdaya dan
mandiri. Masalah-masalah kursial seperti penyelesaian tanah areal perkantoran 100 hektar
di tuapejat, status perumahan km.2, upaya mewujudkan WTP untuk Laporan
Keuangan
Daerah, dan hal-hal lain yang perlu ditata agar terwujud good governonce dengan prinsip-
prinsip efektif, efesien, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi sangat relevan untuk d
iterapka n kepada aparatur birokrasi.
Program peningkatan kualitas birokrasi untuk memiliki mental pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani, dipuji, dihormati, di elus-elus dan disuap, maka perlu meninjau mekanisme pemberian tun.iangan daerah yang diberikan ke PNS saat ini agar dikaitkan dengan kinerla.{
Kita sangat setuju untuk melakukan perbaikan kesejahteraan pNS, tetapi itu juga harus seiring dengan kinerja yang dihasilkan. Kinerja PNS harus benar-benar dapat diukur, maka perlu ind ikator-ind ikator kinerja PNS ditetapkan, seluruh PNS harus memiliki kontrak kerja.
Maka 10 prinsip-prinsip pemerintahan baru seperti pemerintahan yang
katalis,
pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan yang berorientasi hasil, pemerintahan yang berorientasi
pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintahan antisipatif,
dan
pemerintahan
desentralisasi dan pemerintah yang berorientasi pasar akan di wujudkan dalam periode pemerintahan kedepan.
Apabila 10 Agenda Prioritas (Dasa Tugas) yang didukung dengan 10 prinsip-prinsip Pemerintahan Baru dan 10 Prinsip Hidup Masyarakat sepenuhnya dapat kita tunaikan, persatuan kita pupuk, maka kami yakin kemiskinan akan bisa kita kurangi menjadi hanya 8 persen, dan Kepulauan Mentawai tidak lagi dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal pada
tahun 2020, dan Pendapatan Perkapita akan meningkat sampai
Rp.4O.OOO.OOO,-
pertahun
tah un 2021.
Dihadapan kita terbayang potensi PAD yang akan dikembangkan, pertumbuhan ekonomi
akan meningkat dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan jasa-jasa lainnnya, akses transportasi dan infrastruktur akan semakin baik dan menyeluruh, pasar akan semakin berkembang, dan produk-produk pertanian akan semakin berkembang dana
pembangunan yang mencapi triliunan rupiah akan tercurah dan menetes
di Mentawai.
Kualitas sumber daya manusia akan meningkat, wajah Mentawai akan berubah, disinilah era
kemandirian, kemajuan dan kemakmuran Mentawai akan terwujud.
t
MISI
:
7.
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif.
2.
Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3.
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim dan
4.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel
5.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang partisipatif,harmonisdan seimbang berbasis sosial dan budaya'
RAKYAT DI MAJUKAN, RAKYAT DI MAKMURKAN
MENTAWAI BISA, LANJUTKAN
Itr
DAFTAR RIWAYAT HIDUP YUDAS SABAGGALET, SE., MM N
ama
Tempat,tgl la hir Pendidikan Terakhir Pekerjaan
Alamat
Yudas Sabaggalet
Madobag, 24 Februari 1964 S-2 (Magister Manajemen)
Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Km.4 lalan Raya Tuapejat-Sipora
KELUARGA
Nama lstri Pendidikan Tera khir Pekerjaan Nama Anak
RIWAYAT PENDIDIKAN 1. SD Santa Ma ria, M a.Siberut 2. SMP Yos Sudarso Padang 3. SMA Don Bosko Padang 4. Universitas Bung Hatta Padang 5. U n iversitas Andalas Padang
Rosmaida Sagurung S-1 (Ekonomi Manajemen)
Pegawai Negeri Sipil 1. Virgilius Ansgario Sabaggalet 2. Katarina Alit SabagBalet 3. Lolo
Tamat, Tamat, Tamat, Tamat, Tamat,
tahun 1977 tahun 1981 tahun 1985 tah un 1994
tahun 2005
6. Mahasiswa Program Doktor
RIWAYAT PEKERJAAN 1. Pembantu Utama Kabag Keuangan PT.COCA - COLA lndonesia Unit Padang, 1991-1993
2. Assisten lnternal Auditor PT.COCA - COLA lndonesia Unit Padang,1993-1995 3. Direktur Yayasan Citra Mandiri Padang, 1995-1996 4. Asisten Manajer Area Produk Olympic Jabar, 1997-1998 5. Wlraswasta di Padang, 1998-2000 6. Anggota DPRD Kab.Kep.Mentawai, 2000-2004 7. Direktur Yayasan Kirekat lndonesia, 2004-2005 8. Wakil Bupati Kepualauan Mentawai, 2OO6-2O7L 9. Bupati Kepulauan Mentawai 2012-sekarang RIWAYAT ORGANISASI 1. Ketua lkatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN) Sumbar, 1988-1991.
Wadokai Karatedo Sumbar, 1990-991 3. Presidium Eksternal PMKRI Padang, 1991-1992 4. Ketua DPC PDKB Ka b. Kep. Mentawai, 1999-2003 5. Ketua DPC PDI-Perjuangan, 2008-2010 5. Wakil Ketua DPD Sumbar PDI-Per.iu angan, 2010-Sekarang
2. Sekretaris Umum
I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt A. Data Pribadi ius
beleake, S.Pt
Nama Lengkap
Korta
Tempat/Tanggal Lahir
Padang Pariaman, 05 Januari 1966
NIK
1309080512660001
U
n
Sa
50 Tahun
sia
Alamat Tempat Tinggal
Km. 7 Dusun Tunas Baru, Desa Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara Kab. Kepu la uan Mentawai
Ema il
[email protected]
J
enis Kelamin
La
ki-la ki
Status Perkawinan
Kawin
Agama
Kristen Protesta
N
n
0809.6054-5.201.000
PWP
B. Riwayat Pendidikan **) Pendidikan Jenjang
ln
stitusi
Sl Sikakap
SD
SDN
SMP
SMP Budi Karya Sikakap
SMA
SPPN Padang Mengatas Payakumbuh
S-1 Pertan ian
U
niversitas Tamansiswa Padang
Tahun (masuk lulus)
-
1980 -
1980
1983
-
1986
2000
-
2006
1974
1983
Pendidikan
lnformal Tahun Pelatiha n Pembina
Pramuka Tingkat Pengga la ng dan Penegak di
SAKA TARUNA BUMI
Pelatiha n Kaderisasi
Komisi Kepemudaan Keuskupan
Pelatiha n Kaderisasi
Komisi Kepemudaan Keuskupan
Tingkat Menengah
Padang
1984 dan 1985
Pendidikan
lnformal lnstitusi
Jenjang Ku
rsus Latih an
Kepem im pin an
Tah un
GMKI Cabang Sumatera Barat
L994
Departemen Kehutanan
1995
Pelatihan Keterampilan Program Kepedulian, Mobilisasi dan Penyuluhan
Rl
Masya rakat. Pelatih an Pemetaan Pa
rtisipasif
/
Land
Delination and Land Use Planning di
Ph ilip p
BSP, UNAC dan PAFID
1995
ines
Lokakarya Pera nan Lembaga Swadaya
Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan
BAPEDALDA Propinsi Sumatera
Barat
2000
Hidup Lokakarya Undang-Undang Yayasa n
lkata n Akutansi lndonesia (lAl)
10 November 2001
Workshop Nasional Sistem Sebagai Penyusunan,
Pemantapan dan
Forum Anak Bangsa
2005
LEMHANAS
2008
Pertanggung Jawaban APBD Berbasis Kinerja
Latihan Pemantapan Wawasan Keban8saan Bagi Unsur Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon ll
Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh lndonesia Angkata n ke XIX Pelatiha n Out Bound dan
Menembak Bagi Pimpinan DPRD Serta Pejabat Eselon
ll Pemerintah Daerah Selu
ruh lndonesia.
Kepolisian Negara Rl di SECAPA LEMDIKLAT POLRI SUKA BUMI
2008
C. Pengalaman Pekerjaa n **) lnstitusi
Jabatan
Pelatih/Pembina Pramuka Tingkat Penggalang Pembina Pramuka Penegak Saka Ta runa Bumi Staf Pengajar Staf Penyuluh Lapa ngan Staf Pela ksa na Program
Direktur Pelaksa na Program Direktur Pelaksa na Program Ketua
Beberapa SD dan SMP Kota Padang Sekolah Pertanian Pembangunan YPN Padang Sekolah Pertania n Pembangunan YPN Pad ang Din as Peterna ka n Propinsi Sumatera Barat Yayasan Laggai Simaeru di Padang
ku Mentawai di Muara Siberut Yayasa n Citra Mandiri Mentawai di Padang Dewan Redaksi Tabloid Puailiggoubat
Yayasan
Su
Tah un
1985
-
1991
1986
-
1993
1986
-
1993
1993
-
199s
1995
-
1996
199s
-
1996
1997
-
2003
2000
-
2003
Ketua
DPRD Kab. Kepulauan Mentawai
2004
-
2009
Komisaris
Radio Swara Alam Mentawai
2010
-
2016
Wakil Ketua
DPRD Kab. Kepulauan Mentawai
2074
-20t9
D. Pengalaman Organisasi **)
Pengu rus dan Pembina
lnstitusi Saka Ta runa Bumi Sumatera
Pramuka
Barat
Jabatan
Pengurus
GMKI Cabang Padang Propinsi Sumatera Barat
Tah un
1984
-
1987
1989
-
1991
1989
-
1994
lkatan Pemuda Pelajar dan Pengurus
Mahasiswa Mentawai Propinsi r m:tcre Rarat
qr
Pengurus
GP GKPM Pad ang
Pengurus
FKMM Sumatera Barat
Majells
GKPM
Ketua Dewan Daerah
Aliansi Masyarakat Adat N
Ketua Dewan
usantara Kepulauan Mentawai
Dewan Riset Daerah Kab. Kepulauan Mentawai
- 2000 1998 - 2003 1999 - seka rang 1995
2008
-
2016
2073-2016
I
Jabatan Ketu a
ln stitu si Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Ka
b.
Tahun 2074
-
201.6
1999
-
2004
2004
-
2070
Kepulauan Mentawai DPC PDKB (Pa
Sekreta ris
Kasih
Ba
rtai Demokrasi
ngsa) Kab. Kepulauan
Mentawai DPC PPD (Partai Persatua n Ketua
Ketua
Daerah) Kab. Kepulauan
Mentawai DPD Partai Golkar Kab. Kepulauan Mentawai
E. Data Keluarga
1. Ria Go ra Sabeleake 2. G e lora Pusoppian Sabeleake 3. Yos Riko Rahmat Karon
20tL-2016
Penutup
Gagasan model pembangunan untuk Mentawai, sesuai dengan visi yang tajam diatas,
adalah dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan, pedaganS, pengerajin, pengumpul dan seniman dan masyarakat perdesaan di Mentawai sebagai subiek dan objek pembangunan. Apa yang kita kehendaki 5 tahun ke depan, 10 tahun kedepan dan bahkan 50 tahun kedepan
bagi Mentawai inilah saatnya kita malangkah menuju
Kemakmuran Hijau",
Tuapejat, 23 September 2016
" Mentawai yang Mandiri, Maiu dan
Mengetahui, Gabungan DPC Partai Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Pertat PDI PerJuaagan
Sekretaris
ftr\'.s',.rh
f7
(JAN WINNEN SIPAYUNG,
SP
-
)
ffi
m ,
A.Md
)
Yang Mengajukan Pasaagan Calon
Partai G()LXaR
Sekretaris
,(d'"'b $ernrlf
s.Pt)
SAI}OL,q,K, SH
I
Yang Mengajukan Pasangan
Partat ItIASDrrl
Ketua
D
AX'SItuTDAERAH
PartalNasDem I
S.Th, M.Si
)
lr@. Ext^wat
(YUSRAN YUNUS, SH
)
)
Yalg Mengajukan Pasangan Calon Partat GERIIIDRA
(ANOM SUHERI
GERITIDRA
rBlttEal.tn )
I(AB. KEP MEITAWAI
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partat PAI{ Sekretaris
I
:<- c-,-r),.+ l/L-:>
r/
( SURYA MENDEFRI
()'/') )
