Tahm 2014
Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa lima tahun peoetapan, realisasi dan prosentasenya yaitu tahun 2A10, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun
2074,yang
berdasarkan kepada Prograrn-program yary telah ditetapkan sehingga merfadi perbandingan
untuk menjadi acuan atau perhitungan ke depan, agax percncanaan dan penetapan menjadi lebih tertuju kepada kebutuhan yang pada dasarnya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Peradilan.
PEIIGIDIL,iI1iI NBGEf,I trSfAIlEltAilU
-
LaporanAkuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan Pada Reacana Strategis (Rensfa) 2010-2014 Pengadilan Negeri Kefamenanu telah
melaksanakan 4 sasaran yang direncanakan meliputi:
1.
Tercapainya penyelesaian,administasi perkara tepat waktu.
2.
Tercapainya penyelesaian administasi umum tepat waktu
3. Tercapainya pelayanan Prima kepada masyarakat 4.
Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh
publik. Dalarn melaksanakan sasaftln yang tetah direncanakan tersebut masih sering menemui
banyak kendala terutama akibat kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) baik dmi segi kwantitas mauprm dmi segi kwalitas, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang harusnya menunjang pekerjaan, sementara volume pekerjaan semakin meningkat dan pelaksanaannya yang terikat
d""g*
ketentuan Standard Operasional Prosedur (S.O.P) yang
harus dilaksanakan.
B.
Saran-saran
Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab tersebut diatas kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Pengadilan Negeri Kefamenanu
diberi tambalmn sejumlah pegawai yang kompeten dalam mengisi kekosongan jabatan struktural yang kosong seperti Wakil Sekretaris maupun rmtuk mengisi staf pada tiap-tiap bagian, dan juga safima pxasarana yang belum menunjang dalam menghadapi era Teknologi
informasi yang mengalami kemajuan dengan adanya CTS/SPP dan Direktori Putusan yang PBITGADIIAIt NEGEBI f,EFAIIEilAilU
-
laporanAkuntabilitas Ktneria Instansi Pemerintah
mana menrbufuhkan sarana dan prasamna Teknologi inforrrasi tersebut Saran untuk penaurbatran Kebutuhan SDM dan sarana pftNarana
di bidang Teknolog
Informasi tersebut tidak bedebihan mengingat kenyataan saat ini jabatan Wakil Sekretaris kosong pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan tugas-tugas staf yang masih di rangkap oleh
pegawai yang sebenarnya sudah menduduki jabatan lain, sedangkan tuntutan keterbukaan
informasi yang menuntut agar badan peradilan menjadi badan yang tansparan dalam
melayani
dan percepatan pelayanan untuk pma pencari keadilan..
Mengetahui:
Wakil Ketua
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu
r$e
I\IP : 19750124 200012 1 00I
pBNGADIIAX ilBeBBI fEfAilBI{ANU
19631231 198303 1 048
-
IaporanAkuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
Lampiran
I
PEN qADI'-AN N EQERI KEFAMENANU J
l.
Maglend, E{tari l{efav*e*amu
T[p/Fax : (o3ss) 31-o4a W ebsite E
-
vnnai
- 3Lo42
: p nlafardenanu.met
I : p mkefav,aenanu@u
aho o.co.i
d, p nkefa@u ahoo.co. i d
SURAT KEPIITUSAN PAN ffER,/ SEKRETARIS
-
PEN qADI'.AN NEQERI KEFAMENANU NO
MOR :
W 26 - U I
/ 24 s/ P AN SEIU SIU t/ 20 7-2
TENTAN4 PENETAPAN INDII
PAN ITER/./I SEKRETAR'S PENGADIT.AN
Meniwtbarg
: L.
N EA
EH
KEFAMENANU
Bahwa untuk Me^capai sasaran strategis dalam kurun
waktu 5 (liyna) tahun perlu adanga ukuran keberhasilan atau target gary harus dicapai gary
2.
Mergrgiat :
L.
dijaba,*an dalawt tvd.ikator Kineqa Utama ; Bahwa oleh lcarena itu perlu ditetapkan lnd.ikator Kinerja Utama Pergadilan Negeri Kefavnenamu Tahun 201-2 - 201-4.
Undarg
-
Undang Novnor
L7 Tahun 2OO7 Tea*arg
Rencarta Pernbatguna^ Jangka ?an1an4 Nasional
200s - 2025; Peraturan Presiden Rl Nomor
%
tahun 2O7-o Tentang
Rencana Pembangunan Jargka
Menergah
2O7-O-20L4; 3.
P eraturaw ?
resi den Rl Novn or
I a Tahun 2O7O Tentang
Lampiran I
Qrand Disign Reforv,arei Birokrasi
zoto - Zozs;
4. ?eraturan Menterei Negera Pendagaaryu^aa^ Aparatur Negera dan Reforvnasi Birokrasi ,,trorasy 20 Tahun 2o7-o Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20LO - 20L4; Keputusan Sekretaris Mahkavwah Agury Rl Nonnor :
oo4/SElUSlUl/zoao Tentang lndikator
Konerla
Agutg Rl; Peraturan Menteri Negara Pendagagunaan Aparatur Negera Nonnor : PER/q.MPAN/5/2OO7 Tentang ?edovnan lJvlr.uw Pewtapan lnd,ikator Kiwrla Utavqa.
Mahkavuah
S'(AN
Mewtaplca n
:
KEPWUSAN PANITERA
/
SEKRETARIS PENQAD'I.A.A'
NEQERI KEFAMENANU TENTAN4
PENETAPAN
INP,,
N
egeri
- 207-4 xbagaimana tercantuvvt,
dalam lampiran keputusan ini; Memerintahkan kepada sewua pegawai Pengadilan Negeri Kefavnemanu uv*uk wtelaksanakan tugas tugas gary
d,iberikan dergan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tereapainga tnd.ikator Kiwrla Utanaa tersebut;
Surat Keputusan ini berlaku terhututg rnulai ditetapkan
Lampimnl
deugan ketentuan bahwa apabila dikevwudia hari terngata
terdapat kekeliruan, alcan diubah dan
diperbaiki
sebagaiwwna mestinga.
Ditetapkan
di:
Panitera
Kefav*evranu
/
Sekretaris
5** NIP :
7-q
58O31-S
7-q
87-03 L OOb
ini disavnpaikan kepada: YfllKeAM Mahkavaah Agury *1., di Jakarta Yth.sekretaris Mahl
TEMBUSfr.t't Kepuhsan
L. 2. 3. Ytlq-Dirzl
PEI{GAI}IIAil NB{inBI f,EfAilENANU -
di Jal<arta
Lanoran Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah
Lampiran
II
PENGADILAN NEGERI KEFAMENAIIU JALAN MAYIEND. EL TARI KEFAMENANU TELEPON: (CIs88) 31041
-
31A42 - FAX (a388) i1042
ST]RAT KEPUTUS$I PAhI"ITERA/SEKRETARIS
PENGADILAhI I{EGERI KEFAMENAIYU NOMOR :W26-U8/02/OT/SK/I12013' TENTAI\[G PEIIETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAI\I ITEGERI KEFAMENA}TU PAI\IITERA/SEKRETARIS PENGADILAN IYEGERI KET'AMENAIiU Menimbang
:
1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Perahran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/}vI.PAN/512007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (tr(ll) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 20M - 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempumaan Indikator Kinerja Utama
Mengingat
:
(firu).
l.
Undang-undang Nomor :
2.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
3l Tahun 1997
tentang Peradilan
Militer.
PidanaKorupsi. 4.
Undang-undang Nomor Kehakiman.
: 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 6.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7.
Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Peraturan Presiden Nomor:
pENGADIIf,Iil ITEGEBI KEFAIIENANU
-
7
Tahun
2W5 tentang
taooran Akunbbilitas Kineria Instansi Pemerintah
Rencana
&
Lampiran
Il
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 10.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Strukmr Organisasi, dan Tata Kerja.
11.
Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12.
Pemhran Presiden Nomor:
14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
MahkamahAgung. 13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9.M.PAN1512007 tentang Pedoman Umum Ini bila ada cantumkan tglnya dan dokumen surat, absen disiapkan Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAI\I Menetapkan
KEPUTUSAN PANTTERA/SEKRETARIS PENGADILAI\i I\TEGERI KEFAMENAI\ru TENTAIiG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAI\I NEGERI KEFAIVIENAI\ru.
Pertama
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, men)rusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik lndonesia.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu.
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk
:
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melahrkan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melapotkan kepada Ketrra Pengadilan Negeri Kefamenanu. Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkaq dengan ketentuan apabila dikemudian had terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kefamenanu
.itas
di
:
KEFAMENANU
Instansi Pemerintah
Lampiran III
SI]RAT KEPUTUSAI\I PAI\[TERA/SEKRETARIS PENGADILAIT I\EGERI KEFAMENAIIU NOMOR: 0 IIPANSEICKEI'/SMU2OI 4 TENTAI\IG PENETAPAI\ INDIKATOR KII\IER.IA UTAMA PENGADILAI\I I\EGERI KEFAMENANU PAI\TITERAISEKRETARIS PENGADILAIT I\TEGERI KEFAMENANU
Menimbang
:
1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
3
dan pasal
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor
4 :
PER/9/I{.PAN/512007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (ff(U) [rstansi Pemerintah;
)
Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010
-
2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015
*
2019 maka
Mahkamah Agung perlu meniqiau kembali untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama
Mengingat
:
(trU).
1.
Undang-undang Nomor : 31 Tatlrn 1997 tentang Peradilan Militer.
2.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
PidanaKorupsi.
PBNGADIIAN NE{}EBI
fBfAilEilfilU - Laporan
Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
Lampiran III
4.
Undang-undang Nomor
: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
5.
Undang-undang Nomor
: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang- undang Nomor
: 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan
Umum.
6.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubalran kedua
atas Undang-undang Nomor
: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Negeri.
7.
Undang-undirng Nomor
: 51 Tahun
2009 te,ntang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor
r
'S
tuhrr, 2006 tentang
Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Peraturan Presiden Nomor:
7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10.
Peraturan Presiden Nomor
:
9 Tahun 2005 tentang Kedudukaru
Fungsi, Strukffi Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden
Nomor: 13 Tahun 2005
tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor
:
14
Tahun 2005
tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
PER/9 M.PAli/5/2007 tentang Pedoman Umum
:
Ini bila ada
cantumkan tglnya dan dokumen surat, absen disiapkan Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAIT
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PAIITERAISEKRETARIS PENGADILAN I\iEGERI
KEI'AMENAI\ru TENTANG PEFIETAPAI\ INDIKATOR KINER.IA UTAMA PENGADILAIT I\IEGERI KEFAMENAIIU. PEtrG]IDIIIIII ilEGEBI fEtrAI[ENAilU - LaporanAkuntabilias Kineria Instansi Pemerintah
-t
''I
t
LampiranIII
Lrdikator Kine$a Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
Pertama
peraturan ini merupatcan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rercana kinerja tahunan, menyampaikan retrcana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan
kinerjq menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Stategis Malrkamah Agung Republik Indonesia Kedua
:
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja
Kefamonanu. Ketiga
dan disaurpaikan kepada Pengadilan
Negeri
'
Dalam rangka lebih
meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/pemturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk
:
a. Melalrukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kirerja
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu.
Keempat
Keputusan ini mulai bedaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila
dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
:
KEFAMENA}TIU
rlrP. 19631231 198303 I 048. Salinen fqulusan tnl d{an oaika! keruda Yt L :
1. 2.
Ketua Pengadilan Negeri Kefomenaru. Hakim Pengowas Bidang Pengadilan Negeri Kefamenanu
PDNGADIIAIT I{ECBf,I
f3ffiffiNililU - laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
