I
BUPATI MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG
PENMAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MANOKWARI BUPATI MANOKWAzu,
Menimbang
:
a.
bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
dan
mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat; b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukirnan kumuh merupakan talggungjawab pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan; c. bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
.
masyaral
d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh;
Mengingat:
1.
Pasa-t 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubtk Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
.
pembentukan Provinsi Otonomi lrian Barat dajl Kabupaten-Kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republjk Indonesia Nomor 2907);
3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda-ng Nomor I Tahun 2008 tentang Perubahan Unda-ng-Undang Nomor 2 I Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus b"gr Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.
Undang-Unda-ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuargan aJltaja Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1I Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undarrgan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tamba_han Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( Irmbararr Negara Rerpublik Indonesia Tahun 20 L4 Nomor 224, Tambalan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 55g7); sebagaimana telah d.iubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang _ Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang_ Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,\*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
8. Undang
-
Nomor 5589); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan anta-ra Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O12;
11.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 489);
10
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 /PRl / 1992 tentang Persyaratar Teknis Pembangunan Rumah Susun; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungiawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
14. Peratural Menteri Negara Perumahan Ralcyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumalian Murah; 15.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/20I 1 tentang Tarif Laya-nan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat;
16.
Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 10/KPTS/M/ 1999 tentang Kebijakan Pembangunan Rumah Susun;
t7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Ralcyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan
I
Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahar Ralqzat Nomor g Tahun 2013; 18.
Perafurar Menteri Keuangan Nomor 130/pMK.OS/2010 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairar, dan pertanggun$awaban Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan;
Dana
19.
Perafuran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 20l tentang Pedoman Penyelenggaraan perumalart Murah;
20.
Keputusan Menteri Permukiman Dan prasarana Wilayah Nomor 403 /KPTS/M /2002 tentang pedoman Teknis pembangunan Rumah
l
Sederhana Sehat (Rs Sehat);
MEMUTUSKAN; Menetapkan PERIAMA
KEDUA
l,okasi peruma-han kumuh dan pemukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan pemukimal dalam Lingkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak Layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggr dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat; Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana pada Diktum PEFilAMA diatas ditetapkan berdasarkan hasil
pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkarr peran Masyarakat menggunakan ketentual tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh;
KETIGA
l,okasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana pada Diktum PERTAMA ditetapkan sebagai dasar penyrrsunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh d.i Kabupaten Marokwari meliputi sejumlah 15 (lima belas) lokasi di 2 (dua) kecamatan, dengan luas total sebesar 100.08 (seratus koma noi delapan) hektar; Penjabaran mengenai daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Manokwari dirinci lebih lanjut dalam lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari di rinci lebih ianjut dalam lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; Berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dal permukiman kumuh di Kabupaten Manokwari ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas peruma_han Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pe mbalgunem Daerah dalam bidang perumahan dan permukirnal, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah ;
Keputusa:r ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan mal
/
scbagaimana mestinya.
di Manokwari tanggal 06 Mei 2O 15
l,ampiran
: KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 96 TAHUN 20I5 TANGGAL 06 MEI TAHUN 2015
LOKASI PERUMA}:IAN KUMTIH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MANOKWARI No
1.
2.
.>
4.
6,
7.
8.
9. 10.
Nama Lokasl
Luas (IIa)
Ltngkup .[drnlnlsflssl
RT/RW
Koordlnat Llntang BuJur
Jumlah Rumah
I(ellKampuag
KeclDlstrik
ManokwariTimur
Manokwari BaJat
o"52'10"
134'O4',2
S
5"7
8.9s
ManokwariTimur
Manokwari Barat
o'51',30'
r34'O4',2
S
5"7
Bugis
6.29
Wosi
Kota Manokwari
o'52'OO"
134'03',4 o"T
320
Kawasan Kampung Jawa
9.76
Wosi
Kota Manokwari
o"52',00', S
134"02'5 o"T
370
Kawasan Panindi Pantai
6.35
Manokwari Barat
Manokwari Barat
o"51'30'
134"O4',O
S
o"T
Kawasan Pasar Sanggeng
3.6I
Manokwari Barat
Manokwari Barat
o"52',00" S
134'04',O o"T
Kawasan Rodi
t.a7
ManokwariTimur
Malokwari
o'52',50"
134'04's
Barat
S
O'T
5.45
Manokweri Barat
Manokwari Barat
o'52'50' S
134'O4',2 O'T
Manokwari Barat
Manokwari Barat
o'52'90"
134"O2',5
S
0"7
Manokwari Barat
Manokwari
o'54',50"
Kawasan Anggrem Kawasan Borobudur Kawasan Kampung
Kawasan Arkuki
6.68
Kawasan Wirsi Kawasan Briosi
4.25
S
134"0
r's
Legalitas Lahan
Tangqa 300 895
535
360 180
424 547 375
Tanah milik masyarakat/ tana-h Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintal Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah
Tarah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milikmasyarakat/ tanahpemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik
Ba-rat
I
S
o"T
masyarakat/ tana hpemerinta-h
lt
Kawasan Blagor
2.7
12.
Kawasan Kampung Arnbon
4
Kawasan l,embah
13.
Hijau
14.
KawasanAmbtrn
15.
Kawasan Kati Dingin
1
.24
8.35
t2.4 2
I 1.8
Manokwari Barat
Manokwari Barat
o'52'50"
r34'04',s
S
O'T
ManokwariTimur
Manokwari Barat
0'52',10"
t34'04'2
Wosi
Kota Manokwari
o'52',O0'
Manokwari Barat
Manokwari Barat
0"52's0"
Wosi
Kota Manokwari
q
5"7
\
5t2
134'03'4 o"T
132
S
r34'O4',s O'T
498
0"52',10"
134"04',1
S
o"T
S
tetapkan
\
178
102
di
Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyaralat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah Tanah milik masyarakat/ tanah Pemerintah
Ma-nokwari 06 Mei 2015
