Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya Ike Andini1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
Abstract The process of urbanization, urban fast without handling will result in a number of communities in the city of the longer growing and solid. In addition, the community's economic growth declined to make home conditions and environmental quality also experienced a decline and munculah areas of the slums. This if left will create new problems for the life of the community and required thorough repairs of its nature. Repair of the slums can not only of society but required government intervention. Therefore it takes the attitude that arif from the Government policy to support the improvement of slums in order not to increase and make efforts not only physical improvements to the home and the environment alone but rather human community development and economic development as well. This research uses descriptive research type. Data collection is done by the method of interview as well as the document as a data source skunder. This research found that the Government already showed an attitude in favor of slum improvement through policies that were made and the role that Governments are doing is pretty good in terms of policy making, empowerment and provision of services. Keywords: Slums, Improvement, Government.
Pendahuluan Salah satu masalah sangat penting yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini adalah pertumbuhan dan konsentrasi penduduk di kota-kota besar yang pesat. Saat ini, hampir separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan. Berdasarkan laporan Divisi Kependudukan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (2006) penduduk perkotaan rata-rata meningkat setiap tahunnya sebesar 3.54%. Pada tahun 1950, penduduk dunia yang tinggal di perkotaan hanya 29%, tahun 1970 sebesar 35,9%, 1990 sebesar 43% dan pada tahun 2000 sekitar 46,7%, hingga tahun 2005 sekitar 49% atau 3,2 miliar penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan penduduk 1,8% per tahun, pada tahun 2030 jumlah penduduk perkotaan di dunia diperkirakan akan mencapai 4,9 miliar atau sekira 60% dari jumlah penduduk dunia (www.akatiga.org/index. php/artikeldanopini/institusi/69-antarapendudukkota /2012). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami (natural growth) yang pesat dan juga karena terjadi urbanisasi (migration growth). Pada saat yang sama keadaan ini tidak diikuti dengan kecepatan pertumbuhan industrialisasi yang sebanding. Keadaan di Indonesia tidak jauh berbeda. Pada tahun 2005, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan telah mencapai 107 juta atau sebesar 48,1% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka tersebut cukup fantastis, mengingat dalam waktu 55 tahun hampir separuh penduduk Indonesia menempati wilayah perkotaan. Padahal, pada tahun 1950 hanya seperdelapan atau sekitar 12,4% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan biasanya akan diikuti pertumbuhan daerah padat kumuh. Pada tahun 2020, UN-Habitat memperkirakan sekitar 1,4
miliar penduduk di wilayah perkotaan di dunia, akan menempati kawasan padat kumuh. Pemukiman padat dan kumuh juga ditemui di kota-kota di Indonesia. Pada tahun 2001, UN-Habitat memperkirakan proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah padat kumuh sebesar 23%, yaitu sekitar 21 juta jiwa dari keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2005, sebagaimana dikutip Antara, sekitar 21,25 juta penduduk atau 18% dari 120 juta jiwa di wilayah perkotaan, tinggal di kawasan padat kumuh. Menjamurnya kawasan padat kumuh di wilayah perkotaan dapat dikatakan sebagai dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Karena pertumbuhan daerah kumuh di perkotaan dipicu oleh kebijakan yang salah, banyaknya korupsi, buruknya pemerintahan, tidak tepatnya regulasi, dan tidak adanya keinginan politik dari pemerintah. Kecenderungan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Ada hal penting yang harus diperhatikan; Pertama, kecenderungan pertumbuhan penduduk di perkotaan dikhawatirkan menimbulkan the big bang of urban poverty, yaitu ledakan kemiskinan di wilayah perkotaan. Kedua, kawasan kumuh-padat dan kemiskinan di perkotaan dikhawatirkan dapat menyuburkan kriminalitas. Kota Surabya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.024.321 jiwa pada tahun 2011 (Dispendukcapil Surabaya). Setiap tahun, rata-rata kenaikan jumlah penduduk Kota Surabaya naik sebesar 1,62 persen. Dengan luas kota sekitar 29.000 hektar, seharusnya jumlah penduduk ideal Kota Surabaya hanya 2.175.000 jiwa, berarti Surabaya kelebihan
1. Korespondensi Ike Andini, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6 Surabaya
36
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 penduduk 849.321 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk pertahunnya dapat dipastikan akan bertambahnya pula jumlah daerah kumuh di Surabaya, sempitnya lapangan pekerjaan juga membuat masyarakat daerah kumuh dilanda kemiskinan dan dipastikan pula tidak dapat memperbaiki kondisi tempat tinggalnya yang semakin lama semakin turun kondisinya. Letak persebaran permukiman kumuh ini beredar hampir merata di seluruh kawasan Kota Surabaya. Akan tetapi kawasan utara Kota Surabaya teridentifikasi lebih banyak titik-titik kawasan kumuhnya dibandingkan dengan kawasan lainnya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surabaya Tahun 2004, kelurahan-kelurahan yang memiliki kawasan kumuh ada 23 buah yaitu: Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Gading, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, Gebang Putih, Medokan Semampir, Keputih, Gununganyar, Rungkut Menanggal, Wiyung, Waru Gunung, Benowo, Moro Krembangan, Romo Kalisari, Sumberejo, Sememi dan Kandangan. Kawasan kumuh perkotaan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota Surabaya. Kawasan kumuh perkotaan cenderung memiliki kualitas sanitasi yang rendah, hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat miskin yang terdapat pada kawasan kumuh perkotaan, dimana rendahnya kualitas sanitasi akan berdampak pada rawannya penyakit sehingga penduduk kawasan kumuh perkotaan akan terbebani biaya kesehatan yang bagi mereka cukup mahal. Mahalnya biaya kesehatan akan membuat penduduk miskin semakin miskin. Karana mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di kawasan kumuh adalah penduduk miskin yang pekerjaannya kurang terjamin bagi kebutuhannya atau bahkan penduduk tersebut masih berstatus penganguran. Dalam menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan perumahan dan permukiman terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain : a. Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan perumahan dan permukiman; b. Rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat; c. Terbatasnya informasi tentang perumahan dan permukiman; d. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan perumahan dan permukiman. Pemberian kewenangan kepada pemda tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perkim) yang telah disahkan. Apabila Pemerintah Kota membiarkan masalah ini hingga berlarut-larut dikhawatirkan akan menambah jumlah kawasan permukiman yang ada saat ini. Kemenpera akan memberikan daftar kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Akan lebih bagus jika pemerintah daerah juga harus memiliki program untuk mengatasi masalah ini. Sinergi inilah yang akan mempercepat pemulihan pemukiman kumuh yang ada di daerah-daerah. 37
Sikap dan peran Pemerintah inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada didaerah kumuh untuk memberikan mereka kejelasan tentang nasib mereka. Apakah Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan tempat yang layak bagi mereka dengan memperbaiki pemukiman mereka saat ini atau dengan di pindahnya mereka ke rumah susun atau malah dilakukan penggurusan tempat tinggal mereka yang kumuh karena merusak citra kota yang sesungguhnya. Mungkin dengan di keluarkannya kebijakan oleh Pemerintah Kota yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini akan dapat memperbaiki kondisi fisik dan non fisik warga daerah kumuh. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, diharapkan Pemerintah Kota Surabaya lebih serius menangani masalah daerah kumuh perkotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melihat besarnya jumlah daerah kumuh baru, maka sudah selayaknya Pemerintah Kota memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaannya. Pemerintah Kota perlu membuat terobosan-terobosan yang mampu memperbaiki atau menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat daerah kumuh. Karena bagaimanapun juga daerah kumuh memiliki peranan bagi perkotaan menurut Lana Winayanti dalam artikelnya yang berjudul Menuju Kota Bebas Kumuh (www.bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/e disi3e.pdf / 2012) : 1. Mendorong pengembangan ekonomi, peningkatan permukiman kumuh dapat mendorong sumberdaya ekonomi yang ada. 2. Menjawab isu kota tentang penurunan kualitas lingkungan, peningkatan sanitas, penarikan investasi dan menurunkan tingkat kejahatan. 3. Meningkatan kualitas kehidupan. Peningkatan permukiman kumuh meningkatkan kualitas kehidupan komunitas dan kota secara keseluruhan dengan memberikan kejelasan status kewargakotaan, peningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keamanan dan kepastian tinggal. 4. Meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat miskin dengan keterlibatan masyarakat, merupakan cara paling efektif karena dapat dilakukan dalam skala besar dengan biaya rendah. Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya mengusahakan agar melakukan perbaikan di daerah kumuh kelurahan Tanah Kalikedinding yang berada pada kecamatan terkumuh diSurabaya yaitu Kecamatan Kenjeran agar menjadi lebih baik. Karena di kelurahan Tanah Kelikedinding ini mempunyai masalah permukiman kumuh yang terdiri dari kawasan permukiman informal (perkampungan) dan bersifat legal (slum area) yang memiliki kawasan kumuh total seluas ±4,77 Ha dengan kriteria kumuh sedang dan kumuh ringan. Selain itu bangunan yang ada adalah semi permanen, ditinjau dari aspek infrastrukturnya belum merata pelayannya, saluran drainase tidak mengalir dengan baik sehingga terjadi genangan dan sering terjadi banjir, 40%-50% jaringan jalan
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
diperkeras namun tidak terpelihara (rusak), serta ditinjau dari aspek penduduk, 50% mata pencaharian penduduknya berupa informal tetap ataupun formal. Kelurahan Tanah Kalikedinding dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena permasalahan daerah kumuhnya. Oleh karena itu pemerintah harus serius melakukan perbaikan baik fisik maupun non fisik permasalahan masyarakat Tanah Kalikedinding, perbaikan kondisi ekonomi maupun lingkungannya karena jika lingkungannya lebih baik maka akan meningkatkan kesehatan masyarakat, jika masyarakat sehat maka akan dapat bekerja dengan baik, jika masyarakat dapat bekerja maka akhirnya pengangguran dan kemiskinan akan dapat berkurang. Berawal dari permasalahan inilah yang memunculkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian, dimana nantinya akan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan persoalan tersebut. Penulis sendiri tertarik untuk meneliti tentang sikap dan peran pemerintah daerah Kota Surabaya dikarenakan sikap dan peran pemerintah dareah akan sangat mempengaruhi perbaikan daerah kumuh kedepannya. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana sikap Pemerintah Kota Surabaya terhadap daerah kumuh yang semakin bertambah?; (2) Bagaimana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perbaikan daerah kumuh yang semakin bertambah? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menggambarkan sikap Pemerintah Kota Surabaya yang di lihat dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatifnya terhadap daerah kumuh yang semakin bertambah, (2) Untuk menggambarkan peran yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini peran dalam kebijakan publik, peran dalam pemberdayaan dan peran dalam pelayanan dalam upaya melakukan perbaikan daerah kumuh yang semakin bertambah. Adapun manfaat penelitian adalah (1) Secara Akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru mengenai Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya serta dampaknya terhadap Perbaikan Daerah Kumuh dalam rangka kesejahteraan masyarakat miskin di Surabaya dan diharapkan hasil studi ini dapat mememberikan masukan dalam menentukan kebijakan perkotaan, terutama dalam rangka mengatasi masalah penanganan dan penataan rumah kumuh, yang semakin meningkat jumlahnya, karena bila dibiarkan akan menambah permasalahan kota. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan feedback bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya mengenai Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya terhadap Perbaikan Daerah Kumuh agar dapat berperan lebih baik di masyarakat dalam menangani permasalahan daerah kumuh. Sikap Pemerintah Secara umum sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai
keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya. La Pierre (dalam Azwar, 1995: 5) mengatakan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Sedangkan Robbins mengatakan bahwa sikap adalah suatu pernyataan evaluatif seperti suka atau tidak suka terhadap suatu objek, orang-orang ataupun keadaan tertentu. Sikap seorang individu merefleksikan bagaimana ia merasakan suatu hal. Saat kita mengatakan kita menyukai individuan kita, hal ini merefleksikan sikap kita terhadap keindividuan kita (Robbin, 2001: 138). Jika dihubungkan dengan organisai pemerintahan, sikap pemerintah merupakan bentuk evaluasi atau reaksi dari pemerintah terhadap suatu permasalahan (objek sikap). Dalam suatu organisasi pemerintahan, sikap akan menentukan perilaku atau peran yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Mengingat pengaruh perilaku bagi pemerintah akan dapat membawa konsekuensi yang besar. Perasaan mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka terhadap suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat akan membawa pengaruh perlakuan yang berbeda. Hal itu juga akan berdampak pada pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat atas dasar mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka akan cenderung menguntungkan satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Sikap hanya dapat dimanifestasikan lewat perbuatan, tingkah laku maupun kata-kata. Sikap pemerintah akan bisa terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dari sikap tersebut akan bisa dilihat dimana keberpihakan pemerintah dalam masalah tersebut. Apakah pemerintah benar-benar telah berada pada posisi yang sebenarnya. Apakah ada pihak yang merasa diuntungkan dengan sikap pemerintah itu atau malah ada pihak yang dikorbankan. Dalam konteks penelitian ini sikap pemerintah mencakup aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek konatif (kecenderungan berperilaku) dari pemerintah tentang keberadaan daerah kumuh. Aspek kognitif dalam masalah ini meliputi presepsi serta pendapat pemerintah tentang masih banyaknya daerah kumuh perkotaan. Aspek afektif meliputi perasaan, mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka dengan keberadaan daerah kumuh. Aspek konatif (kecenderungan berperilaku) meliputi segala tindakan atau apa yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan daerah kumuh. Sesuai dengan masalah penelitian, sikap pemerintah ini dikaitkan dengan banyaknya daerah kumuh di perkotaan. Peran Pemerintah Keberadaan pemerintah dan kehadiran pemerintah merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah 38
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 diawal adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib, dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial dalam masyarakat akan muncul. Masalah yang muncul tersebut akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi negara sebagai suatu masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah (Miftah Toha, 2005 : 53). Pada umumnya pemerintah menjalankan dua fungsi pokok yaitu fungsi pemerintahan umum, yaitu : fungsi pengaturan (regulation), mengatur kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, keamanan termasuk kependudukan. Dalam fungsi ini merupakan monopoli pemerintahan dalam artian pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas ini. Kedua, fungsi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti : kesehatan, pendidikan, pos, telekomunikasi, dsb. Fungsi ini tidak merupakan monopoli pemerintah, melainkan terbuka juga kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukannya (Sarundajang, 2000 : 16). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah khususnya pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara riil untuk mengatur permasalahan publik tanpa menunggu intruksi pusat, seperti maksud yang terkandung dalam UU No.32 tahun 2004. Tugas pemerintah di era otonomi daerah menurut Bagong Suyanto adalah, pertama: melakukan pemberdayaan (empowerment) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti pembimbingan, pendampingan, konsultasi, penyediaan modal dan fasilitas umum, serta melaksanakan pendidikan. Kedua: memberikan pelayanan umum (service) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan dan menyediakan jaminan keamanan bagi penduduk. Terakhir, menyelenggarakan pembangunan (development) ditengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur telekomunikasi, perdagangan dan lain-lain (Bagong Suyanto, 2005 : 195). Dalam penelitian ini peran pemerintah dijelaskan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari Pemerintah Kota terkait dengan masalah makin berkembangan daerah kumuh yang terjadi di kota besar. Peran disini diklasifikasikan menjadi peran dalam kebijakan publik, peran dalam pemberdayaan, dan peran dalam pelayanan. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Publik Pemerintah melalui kebijakan publik merupakan bidang kajian yang menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, adapun juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi pemerintah. Disini peran pemerintah sebagai lembaga yang berhak membuat dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang baik maka akan membawa akibat yang baik, sedangkan 39
kebijakan yang buruk maka akan berakibat sebaliknya. Oleh karena itu peran pemerintah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian jika ada masalah dalam masyarakat, maka usaha untuk mengatasinya diantaranya adalah dengan dihasilkannya suatu kebijakan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Sebelum dilaksanakannya program-program, pemerintah pastilah membuat suatu kebijakan terlebih dahulu. Dalam Administration of Development Programs and Project, Some Major Issues, sebagaimana dikutip oleh Tjokroamidjoyo menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas (Bintoro Tjokroamidjoyo, 1990 : 95). Pemerintah melalui kebijakan publik merupakan bidang kajian yang menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, adapun juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi pemerintah. Disini peran pemerintah sebagai lembaga yang berhak membuat dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang baik maka akan menbawa akibat yang baik, sedangkan kebijakan yang buruk maka akan berakibat sebaliknya. Oleh karena itu peran pemerintah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian jika ada masalah dalam masyarakat, maka usaha untuk mengatasinya diantaranya adalah dengan dihasilkannya suatu kebijakan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan itu adalah sebagai berikut (Irfan Islamy, 2009 : 27) : a. Adanya pengaruh tekanan dari luar b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme) c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi d. Adanya pengaruh dari kelompok luar e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu Jadi adanya suatu kebijaksanaan publik adalah: (1) kebijaksanaan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijaksanaan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan didasarkan pada keputusan publik itu sendiri (Harbani Pasolong, 2010 : 39). Berdasarkan pendapat ahli-ahli tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan dapat memperlihatkan hasilnya, apabila tindak lanjut dari kebijakan (program-programnya) telah diwujudkan atau diimplementasikan. Yang kemudian akan memberikan dampak bagi masyarakat
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang nantinya sekaligus merupakan indikator gagal atau berhasilnya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996 : 47) adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaranakan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan dan mendayagunakan sumber potensi yang dimiliki agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat kemampuan khususnya bagi kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur yang tidak adil) (Edi Suharto, 2005 : 60). Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pengertian pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996 : 45) adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaranakan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan dan mendayagunakan sumber potensi yang dimiliki agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai objek yang akan diberdayakan, pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi/dorongan kepada masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Rakyat berada dalam posisi yang tidak berdaya (powerless). Posisi yang demikian memberi ruang yang lebih besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap pelanggaran hak-hak rakyat. Dengan demikian, rakyat harus diberdayakan sehingga memiliki kekuatan posisi tawar (empowerment of the powerless). Peran Pemerintah dalam Pelayanan Untuk mewujudkan asas-asas umum kepemerintahan yang baik serta prinsip-prinsip pelayanan publik diperlukan upaya pengembangan kelembagaan birokrasi pemerintah, SDM Aparatur maupun kualitas proses penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut keputusan menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993
tentang Pedoman Umum Tata Laksana Pelayanan Umum, bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk kebijakan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dipusat dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang /jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan msayarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka pelayanan. Sinambela (dalam Harbani Pasolong, 2010 : 128) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pengertian pelayanan berserta hal-hal yang diatur didalamnya tersebut dijadikan pedoman umum dalan pelaksanaan pelayanan publik diseluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lebih diarahkan pada kepuasan objek pelayanan, meningat bahwa tugas pokok pemerintah merupakan tujuan utama yang tak bisa dihindari. Adapun bidang- bidang atau sektor- sektor yang menjadi sasaran pelayanan publik oleh aparat pemerintah, antara lain sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, Sumber Daya Alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dalam penyelanggaraannya, pelayanan publik dilakukan berdasarkan pada asas-asas umum kepemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum, transparan, daya tanggap, berkeadilan, efektif dan efisien, tanggung jawab, akuntabilitas, tidak menyalahgunakan kewenangan (Ratminto & Winarsih A.S.,2010 : 19). Daerah Kumuh Daerah kumuh adalah daerah di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di daerah tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Kurniasih Sri, 2007 : 44). Menurut Johan Silas permukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Dan yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh. Yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan 40
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 (www.fisip.uns.ac.id/blog/diah/2011/01/03/bab-iipemukiman-kumuh / 2011). Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menyatakan bahwa: “......untuk mendukung terwujudnya lingkungan pemukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan pemukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan pemukiman kumuh.” Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Parsudi Suparlan adalah : 1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruanganya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batasbatas kebudayaan dan sosial yang jelas, 5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal. Jadi pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat. Permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar sepert halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas 41
komunitas yang rendah karena beragamnya budaya yang dianut (www.scribd.com/doc /76066106/28/Strategi-Penanganan-PermukimanKumuh / 2012). Berikut ini permasalahan yang terjadi di kebanyakan daerah kumuh : a. Permasalahan fisik : • Merupakan kelompok rumah atau hunian (dengan asumsi jumlah rumah > 20 unit) • Kondisi bangunan dibawah standart minimum • Jenis bangunan sebagian besar temporer/semi permanen • Penghuni melebihi kapasitas bangunan • Kepadatan bangunan tinggi • Jarak antar bangunan rendah • Kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana buruk/terbatas • Kerawanan lingkungan (banjir/kebakaran) • Tata letak bangunan tidak teratur b. Permasalahan ekonomi : • Status sosial rendah • Tingkat pendidikan rendah • Natalitas dan mortalitas tinggi • Pengangguran tinggi • Kepadatan penduduk tinggi • Kerawanan sosial (kriminalitas, kesenjangan sosial) • Budaya apatis terhadap lingkungan c. Permasalahan sosial : • Tingkat kemiskinan penduduk tinggi • Penghasilan penduduk rendah dan tidak tetap • Kegiatan usaha ekonomi penduduk sebagian besar disektor informal • Produktivitas rendah • Potensi ekonomi belum dimanfaatkan • Akses ekonomi terbatas Perbaikan Daerah Kumuh Menurut UU Nomor. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, peningkatan kualitas permukiman dapat berupa kegiatan-kegiatan: perbaikan atau pemugaran; peremajaan dan pengelolaan/pemeliharaan yang berkelanjutan. Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk kategori kawasan kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi prasarana dan sarana yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana, penyakit dan keamanan. Idealnya kegiatan perbaikan lingkungan kumuh ini menerapkan konsep Tridaya yang meliputi aspek penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat. Dalam penerapannya kegiatan ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan warga permukiman sebagai pelaku utama pada setiap tahapan,
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
langkah dan proses kegiatan, yang berarti warga permukim adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan diluar warga pemukim merupakam mitra kerja sekaigus sebagai pelaku pendukung yang ikut berpartisipasi. Dengan demikian, strategi program ini menitikberatkan pada transformasi kapasitas manajemen dan teknis kepada komunitas melalui pembelajaran langsung (learning by doing) melalui proses fasilitasi berfungsinya manajemen masyarakat. Penerapan strategi ini memungkinkan warga permukiman untuk mampu membuat rencana yang rasional, membuat keputusan, melaksanakan rencana dan keputusan yang diambil, mengeola dan mempertanggungjawabkan hasi-hasil kegiatannya, serta mampu mengembangkan produk yang telah dihasilkan. Akhirnya, apabia upaya penataan permukiman kumuh dapat dilaksanakan maka hasi yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas rumah tinggal bahkan dapat memudahkan perolehan jasa-jasa dari penduduk yang tersedia, meningkatkan kesehatan lingkungan, hal ini dapat berakibat meningkatkan hasrat penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan bahkan dapat nilai tanah yang ada. Metode Penelitian Penelitian ini mkenggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan. Teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dilanjutkan dengan Snowball Sampling yaitu dari pihak pemerintah kota dan pihak masyarakat daerah kumuh penerima program perbaikan daerah kumuh. Dari pihak pemerintah kota informan berasal dari Dinas Sosial 2 orang, dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya 2orang. Sedangkan, dari masyarakat penerima program perbaikan daerah kumuh Kelurahan Tanah Kaikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya sebanyak 8orang. Teknik pengumpulan data melalui dokumen, wawancara dan observasi. Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, membandingkan pendapat satu orang dengan orang lain. Gambaran Umum Kelurahan Tanah Kalikedinding Kelurahan Tanah Kalikedinding termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kenjeran yaitu terletak di bagian utara Kora Surabaya. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 64.630 orang dan
perempuan sebanyak 62.993 orang. Dan sebagian besar penduduknya (90%) adalah pendatang dari luar Surabaya. Permukiman di Kecamatan Kenjeran sebanyak 27,513 unit dengan mayoritas kondisi permukiman sederhana dan menengah dengan jumlah 21,562 unit, kondisi permukiman mewah dengan jumlah 1,951, sedangkan kondisi permukiman kumuh dan liar sebanyak 4,000 unit. Dengan demikian jumlah permukiman kumuh di Kecamatan Kenjeran termasuk tinggi dibanding kecamatan lainnya di Kota Surabaya, apalagi permukiman kumuh hampir merata di 4 kelurahan Kecamatan Kenjeran, salah satunya adalah Kelurahan Tanah Kalikedinding.
Tabel I Jumlah Daerah Kumuh di Kecamatan Kenjeran No.
Kelurahan
Jumlah
1.
Tanah Kalikedinding
627 KK
2.
Bulak Banteng
662 KK
3.
Sidotopo Wetan
666 KK
4.
Tambak Wedi
565 KK
Kondisi Lingkungan Kumuh dan berdesakan namun sebagian besar sudah memiliki MCK Kumuh, sanitasi buruk, sebagian MCK menggunakan barak di sungai Kumuh, rumah padat penduduk di gang kecil, MCK tidak memadai. Sudah ada listrik Tempat tinggal cukup layak namun padat penduduk.
Sumber : Hasil Olah Data Lokasi daerah ini dekat dengan pesisir pantai Nambangan. Kelurahan ini merupakan salah satu akses menuju jembatan Suramadu. Kelurahan Tanah Kalikedinding merupakan daerah terkumuh kedua 42
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 setelah Kelurahan Tambak Wedi di Kecamatan Kenjeran dan termasuk daerah pesisir pantai utara Surabaya dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 4 m dpl. Dan dengan luas wilayahnya 214.030 Ha. Adanya daerah kumuh di kelurahan Tanah Kalikedinding terjadi karena pertambahan penduduk akibat urbanisasi perkotaan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakatnya yang mengakibatkan kurang terurusnya kondisi lingkungan permukiman mereka karena kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan untuk perbaikan lingkungan tinggal mereka, oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Sosial dan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan bertugas untuk menjadikan lingkungan permukiman di Surabaya khususnya di kelurahan Tanah Kalikedinding ini menjadi lebih baik Permasalahan Masyarakat Daerah Kumuh Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kota Surabaya Hasil dilapangan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat daerah kumuh Tanah Kalikedinding yang terkait dengan kualitas permukimannya yaitu permasalahan bahwa masih adanya rumah kurang layak huni dengan dinding masih terbuat dari gedhek atau anyaman bambu, dinding yang keropos, dan dinding yang belum ada jendela. Atap yang sudah rusak atau mau roboh dan bocor jika hujan. Lantai rumah mereka juga masih berupa tanah atau plesteran, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kualitas rumah dibawah standar yang terdapat diperkotaan dan rumah tersebut berstatus legal. Selain itu disana masih juga terdapat kurangnya fasilitas sarana prasarana jalan dan jembatan seperti jalan tidak rata, banyak yang rusak dan banyak jalan yang diubah alih fungsi lahannya. Untuk sistem drainase di kelurahan ini juga ada yang masih kurang baik sehingga pembuangan limbah dan air hujan tidak maksimal ditampung dan mengakibatkan banjir menggenang permukiman mereka. Masalah lainnya yaitu masyarakat disana membutuhkan bantuan untuk modal usaha. Kurangnya bantuan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan yang berkelanjutan. Kurang berpihaknya pemberi pelayanan pada masyarakat miskin didaerah kumuh dan tidak ketidakpastiaan pemberian waktu pelayanan. Sikap Pemerintah Kota Upaya yang akan dilakukan pemerintah sendiri pastinya tidak terlepas dari bagaimana sikap yang akan dilakukan setelah pemerintah melihat sendiri permasalahan–permasalahan yang menimpa masyarakatnya, setelah mereka mengetahui masalah yang terjadi maka dapat diketahui sikap yang bagaimanakah yang dilakukan pemerintah terkait masalah yang ada di daerah kumuh. Sikap pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk evaluasi atau reaksi dari pemerintah terhadap suatu permasalahan. Karena sikap akan menentukan perilaku atau peran yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Sikap yang dimaksud disini ialah suatu 43
bentuk aktivitas akal pikiran yang ditujukan pada obyek tertentu yang sedang dihadapi yaitu ditujukan untuk masyarakat daerah kumuh. Pengaruh perilaku bagi pemerintah pastinya akan membawa dampak yang besar terhadap masyarakatnya. Perasaan mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka terhadap suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat akan membawa pengaruh perlakuan yang berbeda. Hal itu juga akan berdampak pada pembuatan keputusan. Kenyataannya yang terjadi dilapangan, permasalahan yang dihadapi masyarakat daerah kumuh Tanah Kalikedinding tersebut mendapat uluran tangan terbuka dari pemerintah hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan diatas yang menunjukan bahwa pemerintah kota menyatakan sikap dukungannya terhadap perbaikan daerah kumuh perkotaan khususnya di kelurahan Tanah Kalikedinding. Dalam konteks penelitian ini sikap pemerintah mencakup aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek konatif (kecenderungan berperilaku) dari pemerintah tentang keberadaan daerah kumuh. Aspek kognitif dalam masalah ini meliputi presepsi serta pendapat pemerintah tentang masih banyaknya daerah kumuh perkotaan, apakah pemerintah mengetahui atau tidak mengenai jumlah daerah kumuh. Aspek afektif meliputi perasaan, mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka dengan keberadaan daerah kumuh. Aspek konatif (kecenderungan berperilaku) meliputi segala tindakan atau apa yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan daerah kumuh, sehingga dari sini akan diketahui upaya apa yang akan pemerintah lakukan terkait dengan daerah kumuh. Hasil penelitian mengenai sikap pemerintah yang berkaitan dengan aspek kognitif menunjukan bahwa setiap pendapat yang di kemukakan pemerintah di Dinas Sosial dan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, mereka dengan jelas mengetahui mengenai masih banyaknya daerah kumuh di perkotaan bahkan mereka mempunyai data-data penyebaran daerah kumuh di Surabaya dan masih sering melakukan penelitian mengenai darah kumuh. Selanjutnya mengenai aspek afektif pemerintah sangat mendukung untuk dilakukan perbaikan di daerah kumuh karena bagaimanapun juga masyarakat daerah kumuh butuh bantuan untuk meringankan beban mereka terurama masalah ekonomi dan sosial serta permasalahan-permasalahan lain yang meraka hadapi. Sedangkan mengenai aspek konatif sikap yang ditunjukan pemerintah yaitu pemerintah telah melakukan sebuah tindakan pemberian bantuan dimana bantuan tersebut dapat berupa barang dan jasa. Dari sikap keseluruhan yang dilakukana pemerintah dengan jelas bahwa mereka menanggapi permasalahan yang terjadi mengenai daerah kumuh di Surabaya dengan serius dan dukungannya tersebut akan membuahkan sebuah kebijakan yang pro masyarakat daerah kumuh, dimana kebijakan yang dibuat sesuai dengan permasalahan yang mereka alami. Pernyataan pemerintah yang dibahas pada bab sebelumnya menunjukan bahwa mereka bersikap
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
mendukung dilakukannya perbaikan daerah kumuh. Tetapi sikap bukan hanya perkataan semata, perbuatan atau reaisasinya lah yang masyarakat tunggu, perbaikan seperti apakah yang saat ini dilakukan untuk merubah sebuah daerah yang memiliki ciri-ciri kumuh menjadi daerah bebas kumuh perkotaan. Hal yang yaitu terpenting sikap yang telah mereka lakukan demi terealisasinya perbaikan daerah kumuh ini selalu berdasarkan undang-undang yang berlaku dan segala sesuatunya tidak menyalahi aturan atau wewenang yang telah ditetapkan. Peran Pemerintah Kota Dalam penelitian ini peran pemerintah dijelaskan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari Pemerintah Kota terkait dengan masalah makin berkembangan daerah kumuh yang terjadi di kota besar. Peran disini diklasifikasikan menjadi peran dalam kebijakan publik, peran dalam pemberdayaan, dan peran dalam pelayanan karena dengan ketiga peran tersebut diharapkan mampu mengurangi keberadaan daerah kumuh di Kota Surabaya. Perbaikan lingkungan kumuh perkotaan termasuk sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif yang meliputi komponen fisik serta komponen non fisik. Komponen fisik antara lain meliputi jaringan jalan lingkungan, pembuangan sampah, pembuangan air limbah, penyediaan air bersih, dan keselamatan bangunan dan lingkungan, sedangkan komponen non fisik meliputi penguatan ekonomi masyarakat (bina usaha) dan peningkatan keterampilan masyarakat (bina manusia). Peran Pemerintah Kota dalam Kebijakan: Salah satu jalan keluar untuk masalah dalam masyarakat, usaha untuk mengatasinya diantaranya adalah dengan dihasilkannya suatu kebijakan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Disini peran pemerintah sebagai lembaga yang berhak membuat dan melaksanakan kebijakan dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat daerah kumuh. Karena kebijakan yang baik maka akan membawa akibat yang baik, sedangkan kebijakan yang buruk maka akan berakibat sebaliknya. Oleh karena itu peran pemerintah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Kebijakan konkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam hal perbaikan daerah kumuh di Surabaya khususnya di Kelurahan Tanah Kalikedinding adalah mengeluarkan Program RSDK oleh Dinas Sosial yang meliputi perbaikan fisik rumah, pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan dan modal usaha dan kebijakan untuk perbaikan lingkungan yaitu pemerintah menyediakan program perbaikan prasarana jalan, jembatan dan sistem drainase dari Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan, dengan pemberian tersebut berarti pemerintah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya pelayanan yang tidak membeda-bedakan dan
pelayanan yang memiliki waktu yang pasti bagi masyarakat. Dengan sasaran kebijakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya bagi perbaikan kumuh, yaitu : • Pemeliharaan jalan dan jembatan • Terbebasnya saluran drainase dari sampah (mengembalikan fungsi) • Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75% dari kondisi saat ini • Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau melampaui standar pelayanan • Peningkatan kinerja institusi pembangunan Untuk kebijakan mengenai program RSDK penilaian kriteria pada program RSDK ini dikatakan berhasil jika program RSDK telah dapat mengurangi angka kemiskinan di Surabaya, dengan tolak ukur keberhasilan adalah sebagai berikut : - Terbentuknya UPKM dan pemenuhan sarana kebutuhan UPKM - Masyarakat telah memiliki keterampilan usaha - Masyarakat menjalankan program secara mandiri - Kesiapan rumah untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial ekonomi keluarga miskin - Perbaikan bangunan rumah menjadi baik dan layak huni serta perbaikan prasarana lingkungan - Meningkatnya kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian para keluarga miskin dari tahun ke tahun. Keberhasilan kebijakan pemerintah ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa, angka kemiskinan tahun 2010 ini mencapai 112.465 gakin. Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 118.225 KK. Melihat kondisi ini, berarti program pengentasan kemiskinan ini berjalan efektif, terjadi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2009 ke 2010. Mengenai kebijakan perbaikan lingkungan berupa jalan, jembatan dan pematusan, pemerintah setiap tahunnya selalu mengeluarkan proyek yang dimana dilakukan perbaikan ataupun penambahan fasilitas di kelurahan Tanah Kalikedinding walaupun masih saja ada kekurangan-kekurangan dikarenakan masih adanya kurang koordinasi antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu Program RSDK dan perbaikan prasarana jalan, jembatan dan drainase telah memenuhi kriteria untuk perbaikan pemukiman kumuh karena dilakukan dengan pendekatan penataan kembali kondisi lingkungan pemukiman lingkungan, strategi dan sasaran program pembangunan kembali perumahan selain menekankan pentingnya aspek pembangunan fisik juga mengutamakan aspek sosial ekonomi yang keseluruhan tercakup pada model Tribina, yaitu : 1. Bina Manusia, yakni meningkatkan kondisi kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya melalui pengembangan pelatihan keterampilan usaha berupa tata boga dan handycraft yang didapatkan melalui program RSDK. 44
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 2. Bina Ekonomi, yakni meningkatkan potensi ekonomi masyarakat untuk menunjang kemampuan swadaya dalam usaha perbaikan tingkat ekonomi dan pendapatan melalui pemberian bantuan modal usaha berupa uang kepada peserta program RSDK yang akan membuka usaha sendiri. 3. Bina Lingkungan, yaitu peningkatan kondisi fisik lingkungan masyarakat dengan memenuhi sarana dan prasarana sebagai dasar peningkatan mobilitas dan kesadaran masyarakat. Peningkatan kondisi fisik dapat diihat dari membaiknya kondisi fisik rumah dan fasilitas jalan, jembatan dan sistem drainase, yang di dapat melalui program RSDK dan perbaikan fasilitas dasar oleh Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan.
Tabel II Kegiatan dan Bentuk Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Surabaya tahun 2011 Kegiatan
Perincian
Bentuk bantuan
Penyiapan kelembagaa n UPKM Pelatihan keterampila n usaha
Pembentukan / penguatan
Kelengkapan kerja
Usaha kerajinan tangan Usaha tata boga Perbaikan atap Perbaikan dinding Perbaikan lantai Komponen lainnya
Bahan-bahan kelengkapan kerajinan dan tata boga
20 KK
Bahan bangunan dan pekerjaan perbaikan rumah (dengan nilai @ 5 juta)
20 unit rumah
Perbaikan rumah
Jumlah/ Kelurahan 1 unit
Sumber : Laporan akhir Program RSDK Tahun 2011 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Peran pemberdayaan termasuk didalam kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kualitas masyarakat daerah kumuh. Pemberdayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan pemberian akses bagi masyarakat, dan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga miskin dilakukan melalui penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal, manajemen usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut ternyata belum cukup untuk membuat masyarakatnya berdaya. Program pemerintah untuk masyarakat daerah kumuh yang berhubungan dengan pemberdayaan yaitu program RSDK dimana di dalam program tersebut 45
masyarakat penerima program diberikan proses pelatihan keterampilan usaha berupa kegiatan tata boga dan handycraft yang bertujuan memberikan mereka keahlian lain sehingga nantinya diharapkan masyarakat bisa menambah pengetahuan maupun skill yang menunjang pekerjaan mereka saat ini. Program pemberdayaan berupa tata boga yaitu diberikan pelatihan membuat kue-kue dengan harapan kue-kue tersebut dapat dijual kembali, karena selain diajarkan proses pembuatan kue, penerima program juga diberikan peralatan penunjang seperti mixer, oven, loyang, meja, dll yang dimana peralatan tersebut dapat mereka gunakan untuk membuat usaha bersama. Begitu juga dengan pelatihan handycraft yang diajarkan untuk membuat kreasi taplak meja dan menjahit baju, disediakan pula oleh pemerintah selain peralatan seperti benang, jarum, gunting, dll dengan tujuan yang sama diharapkan peserta program dapat memiliki modal dan keterampilan untuk membangun usaha kecil mereka melalui program RSDK. Pelatihan ini di ikuti semua para penerima program RSDK dan bersifat wajib, hingga saat ini pelatihan yang mereka ikuti hanya diselenggarakan 2x pertemuan saja sehingga apa yang mereka dapatkan kurang maksimal untuk membuka sebuah usaha dari pelatihan ini. Selain itu diberikan keterampilan peserta juga diberikan modal usaha juga akan diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima program untuk modal usaha yang akan mereka jalankan, jumlahnya disesuaikan dengan jenis usaha, kebanyakan mereka akan membuka usaha warung kecil-kecilan. Sehingga diharapkan dengan adanya modal berupa keterampilan dan modal uang diharapkan masyarakat bisa memperbaiki kondisi ekonominya sehingga menjadi lebih baik. Peran Pemerintah Kota dalam Pelayanan : Peningkatan permukiman kumuh merupakan suatu proses dimana permukiman ditingkatkan secara bertahap melalui perluasan jasa pelayanan ekonomi, sosial, kelembagaan dan komunitas kepada para penghuni permukiman kumuh. Peningkatan permukiman kumuh bukan hanya bicara tentang air bersih, drainase (gorong-gorong) atau perumahan, tapi lebih banyak memberikan perhatian pada bagaimana menggerakan kegiatan sosial-ekonomi, kelembagaan dan komunitas agar kehidupan masyarakat dapat terangkat. Kegiatan ini perlu ditangani secara bersamasama dengan pihak-pihak yang terlibat – baik warga penghuni, kelompok masyarakat, pengusaha dan pemerintah (tingkat pusat dan daerah). Kegiatan ini juga mencakup penyediaan jasa pelayanan dasar seperti perumahan, jalan, pedestrian, drainase, air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah. Akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan juga dianggap sebagai bagian dari peningkatan kualitas. Pada akhirnya, upaya meningkatkan permukiman kumuh mempunyai tujuan untuk menciptakan dinamika dalam komunitas dimana tumbuh rasa pemilikan, manfaat dan investasi di dalam permukimannya.
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 1, Nomor 1, Januari 2013
Pelayanan yang telah pemerintah lakukan pastinya telah membawa dampak yang besar bagi perbaikan daerah kumuh di kelurahan Tanah Kalikedinding baik segi pemberian bantuan hibah 5 juta rupiah (3 juta bahan bangunan dan 2 juta untuk tukang) untuk penerima program RSDK yang dimana akan di gunakan untuk perbaikan fisik rumah maupun bantuan perbaikan sarana dan prasarana penunjang aktifitas masyarakat yang berupa jalan dan jembatan serta sistem drainasenya dimana keseluruhan proyek yang dilakukan oleh Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan. Untuk peran dalam pelayanan dirasa cukup bagi masyarakat mungkin jika ada kekurangan didalamnya dikarenakan kurang adanya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah terkait proyek yang akan dikerjakan, tetapi secara keseluruhan pelayanan yang pemerintah berikan terkait perbaikan daerah kumuh cukup membantu masyarakat untuk hidup yang lebih baik. Berikut ini perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya : 1. Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar <5m Tipe C 2. Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 160 dengan Eksisting Aspal 3. Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe 1 di Jl. Kedinding Lor dan Jl. Kalilom Lor Indah 4. Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5m Tipe 3 Sedangkan untuk pelayanan berupa perbaikan dan pemeliharaan pematusan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, yaitu : 1. Saluran batu kali Tipe B + Pelat 2. Pembangunan Pompa Air 3. Saluran batu 100/80 + Pelat 4. Box Culvert Oleh karena itu jika dirata-rata program atau kegiatan dari Dinas Sosial dan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan program dan kegiatan dari pemerintah ini juga ada campur tangan partisipasi masyarakat yang menyambut antusias setiap kebijakan, pemberdayaan dan pelayanan dari pemerintah. Dengan demikian antara pemerintah dan masyarakat bisa saling memahami keinginan masing-masing, sehingga tujuan dari pembangunan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Simpulan dan Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan, dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pertama Sikap pemerintah baik Dinas Sosial maupun Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan dilihat melalui aspek kognitifnya yang berkaitan mengenai masih banyaknya daerah kumuh di perkotaan yaitu pemerintah sudah mengetahui mengenai banyaknya daerah kumuh beserta permasalahan didalamnya, dengan kesadaran pemerintah akan jumlah daerah kumuh ini maka akan di tekan jumlahnya hingga tidak adanya daerah kumuh dikemudian hari. Sikap pemerintah diaspek afektifnya yaitu pemerintah mendukung untuk dilakukan perbaikan baik fisik
maupun non fisik untuk meringankan permasalahanpermasalahan yang meraka hadapi baik perbaikan fisik rumah dan lingkungannya maupun non fisik yaitu dengan adanya pembuatan kebijakan, pemberdayaan dan pemberian pelayanan. Sedangkan melalui aspek konatif yang berhubungan dengan sikap pemerintah adalah pemerintah telah melakukan sebuah tindakan yaitu pemberian bantuan yang dimana bantuan tersebut dapat berupa barang ataupun jasa dan hal ini diatur dalam tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak menyalahi wewenang. Kedua Peran Dinas Sosial dan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dalam perbaikan daerah kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya, yaitu peran sebagai pembuat kebijakan, pemberdayaan dan pemberi pelayanan. • Peran dalam pembuatan kebijakan oleh Dinas Sosial berupa Program RSDK yaitu perbaikan fisik rumah (dinding, atap dan lantai rumah) dan peningkatan kualitas ekonomi melalui pelatiahan dan pemberian modal usaha, sedangkan kebijakan dari Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan yaitu kebijakan perbaikan jalan, jembatan dan sistem drainase. • Dalam hal pemberdayaan, dalam peran pemerintah yaitu memberikan pelatihan keterampilan usaha seperti tata boga dan handycraft dan pemberian modal usaha kepada masyarakat penerima Program RSDK. Tujuannya agar masyarakat memiliki keterampilan dan dapat mengembangkan usaha sendiri dengan menggunakan modal uang sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian keluarga miskin daerah kumuh. • Peran pemberian pelayanan yang diberikan pemerintah yaitu berupa bantuan hibah 5 juta rupiah per keluarga (3 juta bahan bangunan dan 2 juta untuk tukang) untuk masyarakat penerima Program RSDK yang dimana akan di gunakan untuk perbaikan fisik rumah dan memberikan pelayanan perbaikan fasilitas dasar berupa jalan, jembatan dan drainase agar masyarakat mendapat sarana prasarana yang memadai untuk aktivitasnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan yaitu pertama perlunya review/kaji ulang dilakukan secara berkala baik program RSDK maupun sarana prasarana pendukung di kelurahan Tanah Kalikedinding yang telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, sehingga jika ada kekurangan pemerintah segera mengatasinya; kedua harus ditingkatkannya jalan setapat menjadi jalan paving agar lebih rapi dan tidak becek. Serta lebih meningkatkan pembuatan sistem drainase karena lokasi ini sering banjir; ketiga sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan dalam pemeliharaan fasilitas dasar karena kurangnya pengawasan membuat sarana prasarana berubah fungsi dan cepat mengalami kerusakan dalam waktu dekat; keempat lebih sering diberikan pelatihan mengenai peningkatan usaha dan pelatihan yang diberikan harus 46
Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 inovatif dan berkelanjutan; kelima pemberian pelatihan sebagai usaha pemberdayaan masyarakat seharusnya bervariasi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki kelurahan tersebut dan pelatihan harus berkala sehingga masyarakat dapat berkembang potensinya
Daftar Pustaka Azwar, S., 1995. Sikap Manusia: Sikap dan Pengukurannya. Yogyakarta: Liberty Islamy, Irfan, 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara Kartasasmita, Ginanjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Ratminto & Winarsih A.S.,2010. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charterdan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Robbin, S.P., 2001. Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi (terj.), jilid 1. Jakarta : Prehallindo Sarundajang, 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Sri, Kurniasih, 2007. Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh Di Petukangan Utara-Jakarta Selatan. Jakarta. Universitas Budi Luhur Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama. Suyanto, Bagong, 2005. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial : Ketika Pemerintah tak Berpihak pada Rakyat Miskin. Surabaya : Airlangga University Press Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangnan. Jakarta : LP3ES Thoha, Miftah, 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, edisi 8. Jakarta : Raja Grafindo Persada. www.akatiga.org/index.php/artikeldanopini/institusi/69 -antarapendudukkota, diakses pada 15 Maret 2012 www.bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/ed isi3e.pdf, diakses pada 29 Februari 2012 www.fisip.uns.ac.id/blog/diah/2011/01/03/bab-iipemukiman-kumuh/, diakses 16 Oktober 2011 www.scribd.com/doc/76066106/28/StrategiPenanganan-Permukiman-Kumuh,diakses pada 14 maret 2012
47
ISSN 2303 - 341X
