IMPLEMENTASI e-PROCUREMENT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
e-Government Kota Surabaya e-Government Proses Pengelolaan Pembangunan Daerah e-Musrenbang
e-Performance
e-Budgeting
E-SDM e-Project e-Procurement
e-Delivery e-Controlling
1. Rekrutmen CPNS 2. Kenaikan Pangkat 3. Gaji Berkala 4. Pensiun 5. Usulan Penelitian Ijazah 6. Mutasi E-TAX
E-PAYMENT
E-AUDIT SIMBADA
FASUM / FASOS
Layanan Masyarakat
Surabaya Single Window (SSW) -
Komunikasi Masyarakat
Usaha Daya Tarik Wisata Usaha Kawasan Pariwisata Jasa Transportasi Wisata Jasa Perjalanan Wisata Jasa Makanan & Minuman dll
Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)
e - Pendidikan Pengaduan Masyarakat / Media Center
1. Profil Sekolah Online 2. PPDB Online 3. Try Out Online 4. Penerimaan Kepala Sekolah Online 5. Visual Radio Pelajar Surabaya 6. Rapor Online
E - Sapawarga
Dekranasda
e- Toko
e - Health Sistem Penanggulangan Bencana
Database Sistem Kependuduka n
• Standarisasi Kontrak • Pengisian progres fisik kegiatan • Proses pencairan keuangan
Bahan monitoring: • Walikota • Tim Anggaran • SKPD/Unit Kerja • DPRD
Kontrak Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota
Tersertifikasi ISO 27001:2013 ISMS
e-Budgeting
e-Project Planning
e-Procurement
e-Delivery
e-Controlling
Penyusunan APBD
• Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan ) • Rencana Penyerapan Anggaran
Pelelangan secara elektronik
e-Payment
Realisasi kegiatan (eDelivery) dibandingkan dengan rencana kegiatan (eProject Planning)
- SSH - HSPK - ASB
e-Musrenbang
Dapat diakses melalui media internet : • https://ebudgeting.surabaya.go.id • https:// eproject.surabaya.go.id • https:// lpse.surabaya.go.id
e-Simbada
Mengganti honorarium PNS dengan Uang Kinerja
e-Performance
Pengukuran Kinerja PNS: • Sasaran Kinerja Individu • Nilai Kinerja Individu
• https:// edelivery.surabaya.go.id • https:// econtrolling.surabaya.go.id • https:// eperformance.surabaya.go.id
GRMS e-Procurement E-PROCUREMENT
Tujuan dari e-Procurement adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya *Sekarang – mengikuti standar e-Procurement Nasional
https://lpse.surabaya.go.id/
key word : transparan & efisiensi
ISO 27001 : 2013 ISMS e-Project Planning
Nama Paket Pek. Kode Paket Pek. Alokasi Anggaran Jenis Paket Pek.
SKPD PA/KPA PPK
Proses Pengadaan Barang/Jasa
e-Procurement System
Pemenang Lelang
e-Delivery LPSE
ULP
MANFAAT PENERAPAN SISTEM EPROCUREMENT TERINTEGRASI GRMS Dengan persaingan yang sehat dan terbuka dapat mendorong terjadinya efisiensi anggaran Personil yang dilibatkan dapat dikurangi Kevalidan dokumen kontrak yang dibuat secara elektronik Rantai audit dalam menilai integritas para pihak dapat terjaga Masyarakat dapat memantau dari awal s.d Akhir Kinerja para pihak dapat diukur
E-PROCUREMENT OLEH ULP Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan unit layanan yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan aplikasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam pelaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement)
SEJARAH PEMBENTUKAN Sejalan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dan persamaan hak dalam proses pengadaan b/j, adalah salah satu point penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel dan kompetitif. Oleh karena itu salah satu upaya Pemerintah Kota dalam pelaksanaan hal tersebut maka pada awal tahun 2008 dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). ULP Pemkot Sby terbentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sby No. 15 tahun 2008. Landasan yuridis Kep. Walikota dimaksud, mendasari Perpres No. 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan ke-4 Keppres No. 80 tahun 2003, serta Surat edaran Bappenas tgl. 25 April 2007, yang menyatakan Panitia Pengadaan harus memiliki Sertifikat dibidang Pengadaan barang/jasa sejak tgl. 1 Januari 2008.
REGULASI PELAKSANAAN
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya; Peraturan Kepala LKPP No. 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengaadaan, beserta perubahannya; Peraturan Walikota Surabaya No. 73 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang / Jasa, beserta perubahannya; Perwali Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 140 Tahun 2017 Tentang Unit Layanan Pengadaan beserta perubahannya.
VISI Mewujudkan sistem pengadaan barang / jasa yang mengedepankan efisien, efektif dan transparan.
MISI Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang / jasa, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
STRUKTUR KELEMBAGAAN Bagian Layanan Pengadaan & Pengelolaan Aset
Sub Bagian Analisa Kebutuhan & Penatausahaan Aset
Sub Bagian Layanan Pengadaan
Unit Layanan Pengadaan
Sub Bagian Pengelolaan Aset
KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
POKJA JASA KONSULTASI
POKJA JASA KONSULTASI
POKJA JASA KONSULTASI
POKJA JASA KONSULTASI
SUPPORTING STAFF
SUPPORTING STAFF
SUPPORTING STAFF
SUPPORTING STAFF
SEKRETARIS
SUB UNIT HUKUM dan KEBIJAKAN
SUB UNIT SARANA PRASARANA dan SISTEM INFORMASI
SUB UNIT ADMINISTRASI dan SDM
SUPPORTING STAFF
SUPPORTING STAFF
SUPPORTING STAFF
REKRUTMEN KELOMPOK KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
KEPALA BAGIAN LP2A
KEPALA ULP
MENGUNDANG PEGAWAI BERSERTIFIKAT MELALUI KEPALA SKPD UNTUK MENGIKUTI SELEKSI POKJA
TIM SELEKSI: 1. INSPEKTORAT 2. BKD 3. BAG. HUKUM 4. BAG. LP2A 5. BAG. ADM. PEMB. 6. KEPALA ULP
TES I: 1. WAWANCARA 2. TES TULIS
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
NO
GUGUR
YES
WALIKOTA
USULAN PERSONIL POKJA
TES II: 1. PSIKOTES
NO
GUGUR
IMPLEMENTASI ULP
Anggota Pokja terdiri atas personil pilihan dari berbagai OPD yang memiliki sertifikat ahli pengadaan b/j dengan memperhatikan sisi kompetensi dan tidak punya track record buruk, direkrut dengan melibatkan satuan empat OPD dengan metode rekrutmen Observasi, Wawancara, tes tulis dan Psikologi Disediakan tenaga kontrak menjalankan tugasnya.
untuk
support
Pokja
dalam
Memberikan honorarium untuk Anggota Pokja guna menjaga integritas para Pokja saat menjalankan tugasnya. Honorarium Pokja dialokasikan dalam DPA pada masing2 OPD yang melaksanakan pengadaan Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ULP (selain Honorarium Pokja) dibebankan pada Anggaran Bagian Perlengkapan.
TENAGA AHLI DAN NARASUMBER Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwa dalam hal Pengadaan Barang / Jasa bersifat khusus dan / atau memerlukan keahlian khusus, ULP / Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. Berdasarkan hal tersebut maka ULP Surabaya meminta bantuan Tenaga Ahli dan Narasumber kepada instansi terkait untuk memberikan saran / masukan pada proses pengadaan yang diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama.
TENAGA PAKAR/PRAKTISI
TIM TEKNIS
TIM AHLI
Permohonan Narasumber Nota Kesepakatan Bersama (NKB) ITS
Nota Kesepakatan Bersama (NKB) UNAIR
JADWAL LELANG DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017 No
Periode
Tanggal
No
Periode
Tanggal
1
I
8 Desember 2016
12
XII
22 Mei 2017
2
II
22 Desember 2016
13
XIII
8 Juni 2017
3
III
9 Januari 2017
14
XIV
22 Juni 2017
4
IV
23 Januari 2017
15
XV
10 Juli 2017
5
V
8 Februari 2017
16
XVI
24 Juni 2017
6
VI
22 Februari 2017
17
XVII
8 Agustus 2017
7
VII
8 Maret 2017
18
XVIII
22 Agustus 2017
8
VIII
22 Maret 2017
19
XIX
8 September 2017
9
IX
10 April 2017
20
XX
22 September 2017
10
X
25 April 2017
21
XXI
9 Oktober 2017
11
XI
8 Mei 2017
22
XXII
23 Oktober 2017
JADWAL LELANG PERIODE KHUSUS DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017 No
Periode Khusus
Tanggal
1
I
14 Desember 2016
2
II
29 Desember 2016
3
III
16 Januari 2017
4
IV
26 Januari 2017
5
V
14 Februari 2017
6
VI
27 Februari 2017
7
VII
12 April 2017
8
VIII
28 April 2017
Keterangan : Pelaksanaan periode khusus berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
APLIKASI
SPSE VERSI 4, yang juga terintegrasi dengan APLIKASI SIKAP dari LKPP yang menfasilitasi LELANG CEPAT (47 Paket).
APLIKASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN SURABAYA, merupakan aplikasi berbasis sistem informasi tentang kualifikasi badan usaha yang digunakan untuk membantu pokja dalam mengambil keputusan. (Personil Inti, SKP)
KELOMPOK KERJA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Bagian Hukum Bagian Administrasi Kerjasama Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Bagian Umum dan Protokol Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman Modal & Pelayan Terpadu Satu Pintu
JUMLAH 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 14 orang 1 orang 2 orang 1 orang 5 orang 1 orang 1 orang 7 orang 2 orang 2 orang 1 orang
KELOMPOK KERJA NO
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
JUMLAH
16
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Tenaga Kerja Kecamatan Rungkut RSUD Bhakti Dharma Husada
14 orang
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TOTAL
14 orang
2 orang 1 orang 1 orang 2 orang 14 orang 1orang 2 orang 1 orang 2 orang
79 orang
PEMBAGIAN KELOMPOK KERJA Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultansi = 19 Pokja @ 3 orang
Pokja Barang dan Jasa Lainnya = 7 Pokja @ 3 orang Pokja Penunjukan Langsung = 1 Pokja @ 3 orang
Pokja Gabungan Konstruksi = 4 Pokja (@ 5 orang, @ 7 orang dan @ 9 orang) Pokja Gabungan Konsultansi = 1 Pokja @ 5 orang
Pokja Gabungan Barang = 1 Pokja @ 5 orang Pokja Gabungan Jasa Lainnya = 1 Pokja @ 5 orang
BELANJA LANGSUNG TA.2017 JUMLAH PEKERJAAN PER METODE METODE PENGADAAN
JUMLAH PAKET
NILAI ANGGARAN
% ANGGARAN
Pengadaan Langsung
2.796
400,768,880,409
6.37 %
Pemberian Langsung
7.036
1,898,494,901,370
30.20 %
Pembelian Langsung
10.853
1,883,335,319,225
29.96 %
130,936,664,720
2.08 %
4,129,152,499
0.07 %
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
103
Swakelola Kelompok Masyarakat
4
Penunjukan Langsung
106
156,504,650,898
2.49 %
Pembelian Secara Elektronik
790
391,658,649,592
6.23 %
Lelang Umum
539
1,295,598,373,994
20.61 %
Lelang Cepat
140
85,366,697,390
1.36 %
Seleksi Umum
127
40,327,611,179
0.64 %
TOTAL
22.494
Sumber : https://econtrolling.surabaya.go.id/
6,287,120,901,276
TOTAL PAKET LELANG 2017 URAIAN
JUMLAH
RUP
824 Paket
Total Paket Murni
520 Paket
• Lelang Umum
465 Paket
• e-Lelang Cepat
55 Paket
Total Paket Ulang
43 Paket
Total Paket Gagal (belum diusulkan SKPD)
10 Paket
Total Paket Batal
16 Paket
Total Paket Selesai Total Paket Dalam Proses Total Paket Multiyears (Tahun Jamak) Total Paket Penunjukkan Langsung
12/05/2017 16.51
449 Paket 45 Paket 4 Paket 12 Paket
BEBAN PAKET LELANG ULP 3000
2000 1000 0
2008 Jml POKJA 7 Beban POKJA/bln 13 Beban ULP/Bln 88 Paket 973
2009 12 17 205 2250
2010 13 12 154 1842
2011 13 9 113 1021
2012 13 7 94 1031
2013 13 8 103 961
2014 13 8 101 1011
2015 14 7 95 1046
2016 16 9 138 912
2017 28 5 130 520
TOTAL PAKET – S/D MEI 2017
500
Total 520 Paket
400 300 200
Selesai
449
Proses Gagal
100 0
45
10
Batal 16
LELANG PER KLASIFIKASI – S/D MEI 2017 Jumlah Paket Total 520 Paket
11%
12%
Jasa Lainnya 13%
Jasa Konsultansi Badan Usaha Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang
64%
TOTAL LELANG PERKLASIFIKASI No.
Klasifikasi
Jumlah Paket
Status Proses
Gagal
Batal
Selesai
1
Pengadaan Barang
58
11
3
2
42
2
Jasa Konsultansi Badan Usaha
68
17
0
1
50
3
Pekerjaan Konstruksi
330
16
6
12
296
4
Jasa Lainnya
64
1
1
1
61
TOTAL
520
12/05/2017 16.51
45
10
16
449
TOTAL PAKET
PAKET PEKERJAAN BERDASARKAN METODE PENGADAAN 1200 1000 800 600 400 200 0 Lelang/Seleksi Umum Penunjukkan Langsung E-Purchasing (ecatalouge)
2013 961 2 4
2014 1011 15 8
2015 983 17 34
2016 912 30 0
Mei-17 520 12 0
PERBANDINGAN RUP DENGAN REALISASI LELANG
Perbandingan s/d Mei 2017 RUP 400
PAKET
300 200 100
RUP
0
30 Organisasi Perangkat Daerah
TOTAL PAKET TIAP SKPD (1) Status
No.
OPD
RUP
Jumlah Paket
1
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
3
3
0
1
0
2
2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
4
2
0
0
1
1
3
Badan Perencanaan Pembangunan
1
1
1
0
0
0
4
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
1
1
0
0
0
1
5
Bagian Hubungan Masyarakat
1
1
0
0
0
1
12/05/2017 16.51
Proses
Gagal
Batal
Selesa i
TOTAL PAKET TIAP SKPD (2) Status
RUP
Jumlah Paket
Proses
Gagal
Batal
Selesa i
6
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
3
1
0
0
1
0
7
Bagian Organisasi
3
2
0
0
0
2
8
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
42
35
0
0
1
34
9
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2
0
0
0
0
0
10
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
23
18
1
0
0
17
11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3
2
0
0
0
2
12
Dinas Kesehatan
16
11
0
1
0
10
No.
OPD
12/05/2017 16.51
TOTAL PAKET TIAP SKPD (3) No.
OPD
Status
RUP
Jumlah Paket
Proses
Gagal
Batal
Selesa i
13
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10
2
2
0
0
0
14
Dinas Komunikasi dan Informatika
14
13
0
0
0
13
15
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
0
0
0
0
0
0
16
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
224
139
22
4
0
113
17
Dinas Pemadam Kebakaran
6
1
0
0
0
1
18
Dinas Pendidikan
12
3
1
0
0
2
12/05/2017 16.51
TOTAL PAKET TIAP SKPD (4) No.
OPD
Status
RUP
Jumlah Paket
Proses
Gagal
Batal
Selesa i
19
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
10
3
0
0
0
3
20
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
1
1
0
0
0
21
Dinas Perdagangan
2
1
0
0
0
1
22
Dinas Perhubungan
94
38
13
1
0
24
23
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4
0
0
0
0
0
24
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta 12/05/2017 16.51 Ruang Karya dan Tata
317
220
3
2
13
202
TOTAL PAKET TIAP SKPD (5) No.
OPD
Status
RUP
Jumlah Paket
Proses
Gagal
Batal
Selesa i
25
Dinas Sosial
9
8
1
0
0
7
26
Dinas Tenaga Kerja
8
5
0
0
0
5
27
UPT RSUD Bhakti Dharma Husada
4
3
0
1
0
2
28
UPT RSUD Dr. Mohamad Soewandie
5
5
0
0
0
5
29
Satuan Polisi Pamong Praja
1
0
0
0
0
0
30
Sekretariat DPRD
1
1
0
0
0
1
TOTAL
824
520
45
10
16
449
12/05/2017 16.51
Sumber RUP : http://econtrolling.surabaya.go.id/ (per Mei 2017)
DURASI PROSES EVALUASI (1) Cepat (hari)
Lama (hari)
RataRata (hari)
No.
Periode
Tgl. Pengumuman
1
I
08 Desember 2016
3
22
16
2
Khusus I
14 Desember 2016
2
14
5
3
II
22 Desember 2016
4
20
8
4
Khusus II
29 Desember 2016
-
-
-
5
III
09 Januari 2017
2
9
7
6
Khusus III
19 Januari 2017
7
29
14
7
IV
23 Januari 2017
8
33
12
8
Khusus IV
26 Januari 2017
7
22
16
9
V
08 Pebruari 2017
2
14
8
10
Khusus V
14 Pebruari 2017
6
6
6
VI
22 Pebruari 2017
2
29
9
11
12/05/2017 16.51
DURASI PROSES EVALUASI (2) Cepat (hari)
Lama (hari)
RataRata (hari)
No.
Periode
Tgl. Pengumuman
12
Khusus VI
27 Pebruari 2017
3
21
9
13
VII
08 Maret 2017
1
27
8
14
VIII
22 Maret 2017
2
26
5
15
IX
10 April 2017
5
9
6
16
Khusus VII
12 April 2017
1
1
1
17
X
25 April 2017
5
6
5
4
17
8
RATA-RATA
12/05/2017 16.51
PENURUNAN PENAWARAN TERHADAP HPS PER KLASIFIKASI TA S/D MEI 2017 Klasifikasi
Total Paket
Pagu
HPS
Penawaran
%
Jasa Konsultansi Badan Usaha
50
22.378.887.101,00
21.042.456.942,00
19.278.741.140,00
91,62%
Jasa Lainnya
59
98.370.268.910,00
93.173.683.831,00
89.851.198.312,00
96,43%
Pekerjaan Konstruksi
293
772.561.065.244,00
705.281.823.757,55
582.254.554.032,03
82,56%
Pengadaan Barang
42
62.961.948.819,00
55.403.455.139,00
48.174.454.186,00
86,95%
KOMPARITAS LELANG 2013
2014
2015
2016
s/d Mei’17
TA Permulaan Lelang
28-Des-12
25-Nop-13
25-Nop-14
30-Nop-15
08-Dec-16
Total Paket Murni
928 Paket
1091 Paket
1046 Paket
912 Paket
520Paket
Total Paket selesai dilelang
881 Paket
1010 Paket
983 Paket
873 Paket
449 Paket
Jumlah Periode + Khusus
25 Periode
43 Periode
44 Periode
40 Periode
18 Periode
Sanggahan
51
58
55
16
4
Sanggahan Banding
0
3
1
0
0
URAIAN
EFISIENSI ANGGARAN Tahun
Anggaran
HPS
Penawaran
Efisiensi (By Anggaran)
%
Efisiensi (By HPS )
%
2008
542 Milyar
483 Milyar
394 Milyar
148 M
27%
89 M
18%
2009
1,2 Triliun
1,06 Triliun
815 Milyar
385 M
32%
245 M
23%
2010
1,3 Triliun
1,18 Triliun
852 Milyar
448 M
34%
328 M
28%
2011
756 Milyar
650 Milyar
497 Milyar
259 M
34%
153 M
24%
2012
1,1 Triliun
988 Triliun
876 Triliun
224 M
20%
112 M
11%
2013
1,54 Triliun
1,42 Triliun
1,19 Triliun
350 M
23%
230 M
16%
2014
1,6 Triliun
1,49 Triliun
1,29 Triliun
310 M
19%
200 M
13%
2015
1,41 Triliun
1,3 Triliun
1,06 Triliun
350 M
25%
240 M
18%
2016
1.35 Triliun
1,22 Triliun
1 Triliun
350 M
26%
220 M
18%
s/d Mei 2017
833 Milyar
762 Milyar
646 Milyar
186 Milyar
22,44 %
115 Milyar
15,18 %
12/05/2017 16.51
KUALIFIKASI PAKET Jumlah Paket
Non Kecil; 122; 23%
Kecil Kecil; 398; 77%
Non Kecil
TOTAL PAKET 520
12/05/2017 16.51
ASAL PENYEDIA Jumlah Penyedia
Luar Surabaya; 113; 25% Surabaya; 336; 75%
Surabaya Luar Surabaya
TOTAL PENYEDIA 449
Dinyatakan Klasifikasi
Sanggahan
Benar
Tidak Benar
Jasa Konsultans i Badan Usaha
0
Jasa Lainnya
1
-
1
Pekerjaan Konstruksi
1
-
1
Pengadaan Barang
2
-
2
Jumlah
4
-
4
-
-
Jumlah Sanggahan Jasa Konsultansi Badan Usaha; 0; 0%
Pengadaan Barang; 2; 50%
Jasa Lainnya; 1; 25%
12/05/2017 16.51
SANGGAHAN & PENGADUAN TA 2017
Jasa Konsultansi Badan Usaha Jasa Lainnya
Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi; 1; 25%
LELANG CEPAT [SPSE 4] OPD 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
47
Jumlah Paket 1
1
12/05/2017 16.51
2
1
3
