Berdasarkan Data diatas, DPRD Menilai bahwa, Ditinjau dari seluruh pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang, DPRD menilai bahwasanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang sudah melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan atas Ketepatan dan Ketelitian dalam bekerja dan bertumpu pada pada kepentingan rakyat dan semata-mata ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar yang memadai dan dapat memberikan stimulant terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat (Wawancara 25 juli 2012) Sejalan dengan pernyataan Inspektorat Kabupaten Pinrang bahwasanya “Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang, sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan Daerah. Dalam hal pelaksanaan tugas, Kinerja Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah baik.”(wawancara,26 juli 2012).
Sesuai dengan pendapat dari dua sumber informan (DPRD bagian anggaran dan Inspektorat), maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang dari segi Kualitas sudah baik. V.1.3.Ketepatan Waktu Untuk mengukur Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang, Penulis menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang. Kinerja SOP diproksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan hari, minggu, atau bulan, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. Proses penyusunan SOP dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tupoksi, dan uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan aspekaspek tersebut SOP disusun dalam bentuk diagram alur (flow chart) dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja, aliran
99
dokumen, tahapan mekanisme, serta waktu kegiatan. Berikut Tabel Analisis SOP DPPKAD Tahun 2011 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Tabel 10 Standar Operating Prosedure No
Kegiatan Bidang Pendapatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pelaksana Kegiatan Bidang Bidang Asset Pembiayaan
Peyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD System informasi pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknik implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen asset/barang daerah
100
Bidang Akuntansi
Target Pelaksanaan / Realisasi Jan – Sept / Agustus
Ket %
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
100%
12
13
14
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD Pengembangan system informasi manajemen reklame Fasilitas penyaluran bantuan keuangan sosial
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Jan – Sept / Agustus
100%
Sumber : Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011
Penjelasan Prosedur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah •
Bidang Pendapatan mendata ssubjeek dan objek-objek pajak dan retribusi daerah
•
Bidang Pendapatan melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pajak dan retribusi daerah
•
Bidang
pendapatan
berkoordinasi
kepada
Bidang
Akuntansi
mengenai sumber-sumber PAD 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD •
Bidang Pendapatan mendata sumber-sumber Pendapatan Daerah yang meliputi PAD dan Perimbangan pendapatan lain-lain yang sah.
•
Bidang
pendapatan
berkoordinasi
kepada
Bidang
Akuntansi
mengenai sumber-sumber PAD kemudian diserahkan kepada bidang pembiayaan. •
Bidang pembiayaan merumuskan kebijakan tekhnis penyusunan APBD
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD
101
•
Bidang Pendapatan mendata sumber-sumber Pendapatan Daerah yang meliputi PAD dan Perimbangan pendapatan lain-lain yang sah.
•
Bidang
pendapatan
berkoordinasi
kepada
Bidang
Akuntansi
mengenai sumber-sumber PAD kemudian diserahkan kepada bidang pembiayaan. •
Bidang pembiayaan merumuskan kebijakan tekhnis penyusunan penjabaran APBD .
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD •
Bidang Pendapatan mendata sumber-sumber Pendapatan Daerah yang meliputi PAD dan Perimbangan pendapatan lain-lain yang sah.
•
Bidang
pendapatan
berkoordinasi
kepada
Bidang
Akuntansi
mengenai sumber-sumber PAD •
Bidang pembiayaan merumuskan kebijakan tekhnis penyusunan APBD perubahan.
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD •
Bidang Pendapatan mendata sumber-sumber Pendapatan Daerah yang meliputi PAD dan Perimbangan pendapatan lain-lain yang sah.
•
Bidang pendapatan berkoordinasi kepada Bidang Akuntansi.
•
Bidang pembiayaan merumuskan kebijakan tekhnis penyusunan penjabaran APBD perubahan.
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
102
•
Bidang Pendapatan mendata sumber-sumber Pendapatan Daerah yang meliputi PAD dan Perimbangan pendapatan lain-lain yang sah.
•
Bidang pendapatan berkoordinasi kepada Bidang Akuntansi.
•
Bidang akuntansi menyiapkan data penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
7. Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD •
Bidang Pendapatan mendata sumber-sumber Pendapatan Daerah yang meliputi PAD dan Perimbangan pendapatan lain-lain yang sah.
•
Bidang pendapatan berkoordinasi kepada Bidang Akuntansi.
•
Bidang
akuntansi
menyiapkan
data
penyusunan
rancangan
penjabaran laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 8. System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah •
Bidang Akuntansi menyiapkan perangkat lunak (software) dan jaringan pengelola data keuangan.
9. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah •
Melaksanakan
sosialisasi
paket
regulasi
tentang
pengelolaan
implementasi
paket
regulasi
tentang
pengelolaan
keuangan. 10. Bimbingan
teknik
keuangan daerah •
Melaksanakan bimbingan teknik implementasi paket regulasi kepada aparatur DPPKAD.
11. Peningkatan manajemen asset/barang daerah
103
•
Bidang asset menyusun kebijakan tekhnis pengelolaan asset daerah.
•
Bidang asset menyiapkan bahan penyusunan tender dan program pengadaan asset dan inventarisasi barang
•
Bidang asset melaksanakan koordinasi dengan Bidang Akuntansi dalam rangka pemanfaatan dengan pengeloalaan asset-aset daerah
12. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD •
Bidang
pendapatan
menyusun
kebijakan
teknis
pendapatan
keuangan. •
Menyusun bahan rencana perumusan PAD
•
Melaksanakan pengelolaan sumber-sumber PAD
13. Pengembangan system informasi manajemen reklame •
Bidang pendapatan menyusun kebijakan tekhnis dalam penentuan tarif pajak reklame
14. Fasilitas penyaluran bantuan keuangan social •
Bidang pembiayaan menyalurkan bantuan keuangan social kepada masyarakat yang kurang mampu.
104
2.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tabel 11 Standar Operating Prosedure
No
Kegiatan Pelaksana Kegiatan Secretariat
Sub bagian umum
Target Pelaksanaan / Realisasi
Bidang Pembiayaan
Ket
% 100%
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jan – Des / Agustus
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jan – Des / Agustus
100%
Jan – Des / September
100%
Jan – Des / September Jan – Des / Februari
100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Jan – Des / Februari Jan – Des / Februari
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jan – Des / Agustus Jan – Des / Agustus
100%
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi
Jan – Des / Januari
100%
Jan – Des / Februari
100%
3
4 5
6 7 8 9
10 11
Sumbet: Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Dari tabel 11 diatas, dapat diliat system dan prosedur pada program pelayanan administrasi perkantoran bahwasanya Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Tugas-tugas pada program pelayanan administrasi perkantoran kemudian di teruskan oleh Sub Bagian Umum, dimana Sub Bagian Umum mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan administrasi perkantoran seperti kegiatan surat menyurat, tata usaha perjalanan Dinas, serta pemeliharaan
105
100%
100%
100%
barang-barang inventaris kantor. Setelah tugas-tugas dalam penyusunan program administrasi perkantoran telah selesai, kemudian diteruskan ke Bidang pembiayaan untuk merumuskan rencana anggaran dalam melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran. Dilihat dari tabel 11, bahwasanya Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran, seluruh kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tabel 12 Standar Operating Prosedure
No
Kegiatan
Target Pelaksanaan / Realisasi
Pelaksana Kegiatan Secretariat
Bidang asset/seksi kebutuhan & distribusi
Bidang Pembiayaan
Ket %
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jan – Des / Februari
100%
2
Pengadaan meubeluer
Jan – Des / Agustus
100%
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional
Jan – Des / Agustus
100%
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jan – Des / Agustus
100%
Sumber:Data sekunder DPPKAD Tahun 2011 Dari
tabel
12,
dapat
dilihat
bahwa
secretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, sarana dan prasarana kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Tugas-tugas pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kemudian di teruskan oleh Bidang Aset (Seksi Kebutuhan dan Distribusi), dimana Seksi kebutuhan dan
106
distribusi mempunyai tugas untuk mendistribusikan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kantor. Setelah tugas-tugas dalam penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur selesai, kemudian diteruskan ke Bidang pembiayaan untuk merumuskan rencana anggaran dalam melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dilihat dari tabel 12, bahwasanya Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sudah baik, seluruh kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tabel 13 Standar Operating Prosedure
N o
Kegiatan
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan sesmesteran Sumber: Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011
2
Secretariat
Dari
tabel
13,
dapat
Pelaksana Kegiatan Bidang Bidang akuntansi/se asset/Seksi ksi pelaporan Penilaian
dilihat
bahwa
secretariat
Target Pelaksanaan / Realisasi
Ket %
Jan – Des / Desember
100%
Jan – Des / Juni
100%
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, sarana dan prasarana kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Tugas-tugas pada program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
107
dan Keuangan , kemudian di teruskan oleh Bidang Akuntansi(Seksi Pelaporan), dimana Seksi Pelaporan keuangan mempunyai tugas untuk melaporkan keuangan secara berkala. Setelah tugas-tugas dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja selesai, kemudian diteruskan ke Bidang asset(seksi penilaian), dimana seksi penilaian bertugas sebagai pelaksana koordinasi dengan unit-unit kerja dalam mengevaluasi dan memberikan data laporan.. Dilihat dari tabel 13, bahwasanya Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan pada program peningkatan system pelaporan capaian kinerja sudah baik, seluruh kegiatan pada program peningkatan system pelaporan capaian kinerja terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tabel 14 Standar Operating Prosedure
N o
Kegiatan
1
Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksana Kegiatan Secretariat Sub Bagian Perencanaan
Target Pelaksanaan / Realisasi
Ket %
Jan – Des / Belum Terlaksana
0%
Sumber:Data Sekunder DPPKAD Tahun 2011 Pada tabel 14 diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan belum terlaksana, hal ini disebabkan oleh sesuatu hal. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Dinas bahwa “Belum terpenuhinya kegiatan yang khusus untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar dalam lingkup internal DPPKAD, karena terkendala dari persediaan dana program kerja.”(wawancara, 25 juli 2012).
108
BAB VI PENUTUP VI.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang sudah memuaskan, yang mana dilihat dari tiga indikator sebagai berikut: 1. Kuantitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang dari segi kuantitas,secara umum sudah baik dimana program kerja hampir semuanya terealisasi dengan baik dan ada beberapa yang mencapai target yang direncanakan 2. Kualitas Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Informan yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal ini anggota DPRD bagian anggaran dan Kantor Ispektorat menyebutkan bahwa, Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang sudah cukup memuaskan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah..
109
3. Ketepatan Waktu Dari segi ketepatan waktu juga sudah baik, terlihat dari semua program kerja yang terealisasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan kecuali kegiatan pendidikan dan pelatihan, hal ini berkat kerjasama pihak-pihak terkait , juga kedisiplinan pegawai yang sangat baik. VI.2. Saran-saran 1. Lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Dengan cara lebih meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. 2. Tetap mempertahankan semangat pegawai yang selalu menjunjung kedisiplinan dalam bekerja. 3. Penyimpanan arsip atau dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hendaknya ditata lebih baik lagi
110
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU Alam, samsul, 2010, Kinerja Dinas pendapatan Daerah Kabupaten pinrang(disampaikan pada seminar skripsi Universitas 45 makassar),tidak diterbitkan, Makassar. Bacal, Robert, 2005, Performance management, PT.Gramedia pustaka Utama, Jakarta Bastian, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE, Yogyakarta. Dharma, Agus, 1991. Manajemen dan Prestasi Kerja. Rajawali Press, Jakarta Etizioni, Amitai, 1982. Organisasi-Organisasi Modern terjemahan oleh Surayatim, UIPress, Jakarta Henry, Nicholas, 1998. Administrasi Negara dan Maslah-masalah Kenegaraan, Terjemahan oleh Luciana D lontoh, 1998, Jakarta: CV Rajawali Kusdiyah, Ike R, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi,Yogyakarta Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Mulyono, Maeled, 1993. Penerapan Produktivitas Dalam Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta Prawirosentono, 1992. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta Ruky, Achmad, 2001, system manajemen kinerja, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Sedarmayanti, 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktiiftas Kerja, Ilham Jaya, Bandung. Susanto, 2000. Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada Press, Yogyakarta Rivai Veitzel. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
111
Russel &Bernardin . 1993. Human Resource management. An. Experimential Approach,Terjemahan. Pustaka Binaman presindo, Jakarta. Sugiono, 2000. Metode Penelitian Administrasi, CV Alfabet, Bandung Whitmore, John, 1997. Coaching Performance, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
DOKUMEN-DOKUMEN Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAN-BPKP, 2003. Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah, Modul 2 dari 5 modul sosialisasi system akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta LAN–BPKP, 2003, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, modul 5 dari 5 modul sosialisasi system akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah Peraturan Bupati Pinrang No.05 tahun 2011 Peraturan Daerah No.19 tahun 2008 UU No.25 tahun 2004 tentangsistem perencanaan pembangunan nasional UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
112
