HASIL RAKORNIS PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO JAKARTA, Hotel Grand Sahid Jaya, 24 SEPTEMBER 2010 No. 1.
INPUTAN ORARI ORARI Pusat perlu menerbitkan paduan penyelenggaraan pembinaan anggota
SARAN TINDAK ORARI Pusat perlu menerbitkan paduan penyelenggaraan pembinaan anggota
ORARI Daerah perlu menyelenggarakan bimbingan materi UNAR serta bimbingan teknis
ORARI
menyelenggarakan materi UNAR
kepada anggota antara lain dengan menyiapkan club station dan mentor serta melakukan
serta
perlu bimbingan bimbingan
teknis kepada anggota antara lain dengan menyiapkan club station dan mentor serta melakukan monitoring dan coaching (pembinaan).
monitoring dan coaching (pembinaan).
Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan serta dukungan fasilitas kepada ORARI antara lain dengan mengupayakan tersedianya Sekretariat ORARI Daerah dan Lokal (yang biasanya diperoleh ORARI dari Pemda).
Daerah
Diperlukan : >- Justifikasi atas output kinerja ORARI dengan indikator yang terukur untuk pengajuan bugdeting >- Pengupayaan dengan sungguhsungguh melalui berbagai cara dan kemungkinan, a.1. dikaitkan dengan pendirian "pusat informasi nasional" dan "posko penanggulangan bencana"
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
ORARI Daerah dan Lokal melakukan monitoring atas penggunaan frekuensi radio yang dialokasikan bagi kegiatan amatir radio serta operating procedure para anggota. Bersamasama UPT melakukan penegakan hukum dalam
Tindakan Penegakan Hukum oleh PPNS mengikuti ketentuan SKEP POLRI, dan dalam pelaksanaannya melibatkan TNI dan instansi berwenang terkait lain yang diperlukan
pelaksanaan
bakti
masyarakat
(public
services) perlu penjelasan lebih lanjut atas SK Ketua Umum ORARI No. 68 Tahun 2009 tentang CORE, utamanya tentang kualifikasi anggota, alokasi cal/sign dan frekuensi serta upaya kerjasama (MoU) denganinstansi berwenang.
POLRI, dan dalam pelaksanaannya melibatkan TNI dan instansi berwenang terkait lain yang diperlukan
bentuk sweeping yang disertai petugas dari TNI dan Polri. Dalam
Tindakan Penegakan Hukum oleh PPNS mengikuti ketentuan SKEP
Sedang disusun oleh Ditjen Postel SOP dukungan komunikasi radio pada
Perlu dilakukan pembahasan lebih
kegiatan penanggulangan bencana, SOP ini akan mengkoordinasikan potensi penyelenggara telekomunikasi
ORARI
lanjut antara Ditjen Postel bersama
(ORARI, RAPI, Operator Seluler, Operator Telekomunikasi lainnya) yang masing-masingnya juga harus dilengkapi dengan SOP Diperlukan penertiban database terlebih dahulu
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
Tingkat Pemula : a. b.
Dihapus dan alokasinya digunakan untuk special call, atau Diberikan dengan ujian yang sederhana, berlaku untuk dua tahun dan tidak dapat diperpanjang, wajib mengikuti UNAR tingkat Siaga -7 Pasal 5 (1) dan (3)
Tingkat Pemula dihapus dengan secara otomatis dalam
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama
perpanjangannya menjadi Siaga tanpa harus melalui Ujian
ORARI
IAR Seumur Hidup diberikan kepada yang telah berusia 60 tahun tanpa tambahan ketentuan/ keharusan telah aktif sekurang-kurangnya lima tahun -7Pasal 5 (4)
IAR seumur hidup merupakan penghargaan, masih diperlukan kriteria pengabdian dalam kurun waktu tertentu
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
Permohonan IAR diajukan secara tertulis oleh ORARI Lokal kepada ORARI Daerah untuk
Pemerintah tidak mengatur domain organisasi (yang setiap saat dapat saja
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama
diteruskan disampaikan
kepada ORARI Pusat untuk kepada Dirjen Postel -7 Pasal 6 (1)
berubah), pengaturannya dapat diatur dalam SK Ketua Umum ORARI
ORARI
Software untuk pengurusan/penerbitan IAR agar disiapkan untuk digunakan oleh ORARI Lokal, Daerah dan Pusat serta Ditjen Postel secara online.
Perangkat penunjang perijinan perlu terus diadakan (termasuk software), sebelumnya tidak dapat dilakukan mengingat PM Kominfo No. 33/2009 baru terbit tanggal 31 Agustus 2010 sebagai dasarhukum pengadaan, sehingga program baru dapat dianggarkan/dilaksanakan (melalui revisi proker TA 2010) tahun anggaran 2010 berjalan ini
Software untuk pengurusan/penerbitan IAR agar disiapkan untuk digunakan oleh ORARI Lokal, Daerah dan Pusat serta Ditjen Postel secara online.
Berkas (hardcopy) Daerah.
Perlu pertimbangan hukum dari prepektif aspek pemeriksaaan audit eksternal terhadap kelengkapan
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
cukup
disimpan
di ORARI
berkas dokumen penunjang pengurusan IAR yang bebasis BHP Frekuensi
Perlu pertimbangan hukum dari prepektif aspek tanggung-jawab (catatan : misalnya calon anggota berindikasikan teroris, siapa tanggung jawab ? yang apabila masih diberlakukan
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
SKCK maka pihak POLRI
yang dapat bertanggung-jawab) 13.
14.
Pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 3x4cm sebanyak 1 lembar -7
Pasfoto belakang
terbaru warna
dengan latar merah ukuran
PasaI6.(1e)
3x4cm sebanyak 1 lembar
Waktu penyelesaian IAR agar sesuai dengan Pasal 7 (1) atau bila tidak dimungkinkan IAR diproses di UPT.
Diperlukan penertiban database terlebih dahulu
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
IAR yang telah terbitkan oleh Dirjen Postel diserahkan kepada ORARI Pusat, untuk disampaikan kepada anggota melalui ORARI Daerah dan ORARI Lokal -7Pasal 7 (2)
Pemerintah tidak mengatur domain organisasi (yang setiap saat dapat saja berubah), pengaturannya dapat diatur
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama
dalam SK Ketua Umum ORARI
ORARI
Penjelasan yang lebih rinci tentang ketentuan callsign yang digunakan/ diberikan kepada orang asing sebagai guest operator atau kegiatan expedition -7Pasal11 dan 12
Perlu identifikasi masalah, apabila masalahanya pad a tataran kebijakan maka dapat dirumuskan dan atau apabila masalahnya pada tataran
Misal : AR dari Malaysia (9M2AA) operate dari
operasional maka perlu pelurusan
Jakarta, menggunakan cal/sign YBO/9M2AA (sesuai dengan standar internasional), dari stasiun dan didampingi anggota ORARI. Untuk
dalam penerapannya.
Dx-pedition, organisasi.
misal:
YEOA
Meningkatkan jumlah reciprocal agreement -7Pasal9
dilakukan
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
bersama Meningkatkan jumlah Negara yang memiliki reciprocal agreement (perjanjian timbal balik)
Negara yang memiliki (perjanjian timbal balik)
Organisasi diberikan kewenangan untuk menetapkan alokasi dan penggunaan callsign untuk kegiatan organisasi dan pelayanan masyarakat, serta instansi -7 Pasal 17
Catatan : Belum sempat dibahas, perlu masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk UPT Monitor SFR sebagai pelaksana wasdal di lapangan
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel/UPT Monitor SFR bersama ORARI
Perlu dipertimbangkan adanya pemutihan (pembebasan PNBP) bagi yang saat ini IAR nya tidak berlaku untuk mendapatkan IAR baru. Pemutihan tidak lagi berlaku bagi pemilik IAR
Rejim PM Kominfo No. 33/2009 mensyaratkan IAR diproses melalui ORARI, maka permohonan IAR yang diajukan oleh ORARI dan setelah
Perpanjangan IAR agar ORARI segera ajukan kepada Ditjen Postel
yang diberikan sesuai PM Kominfo No. 33/2009 (pemutihan hanya berlaku satu kali).
membayar BHP Frekuensi akan diterbitkan IAR, dalam hal ini Ditjen Postel tidak melakukan pemutihan (PNBP) apapun.
AR yang telah kedaluarsa, callsign-nya masih dapat dialokasikan pada yang bersangkutan selama dua tahun. Setelah dua tahun, callsign tersebut dapat dialihkan kepada orang lain ~ Pasal20
Apabila seseorang digugurkan IARnya maka secara hukum calfsign nya tercabut seketika itu juga, dalam hal pelaksanaanya cal/sign masih perlu disimpan dalam waktu tertentu, hal
Dilaksanakan sesuai kesepakatan Ditjen Postel dan ORARI dengan tidak melanggar ketentuan PM Kominfo No. 33/2009
tersebut cukup disepakati pada tataran operasional yang tidak dapat dituangkan secara normatif hukum (akan cacat hukum).
UPT Monitor SFR siap melaksanakan UNAR T.A. 2011
Kesiapan UPT Monitor SFR untuk melaksanakan UNAR. UNAR diselenggarakan oleh UPT dibantu oleh ORARI Daerah dan difasilitasi oleh Dirjen Postel ~ Pasal 22 (1)
Dalam PM Kominfo No. 33/2009 secara tegas sudah dinyatakan bahwa UNAR dilaksanakan oleh Tim dengan Kepala UPT Monitor SFR setempat sebagai Ketua dan Ketua ORDA satempat sebagai Wakil Ketua
Dilaksanakan sesuai ketentuan PM Kominfo No. 33/2009
Penyelengaraan Online. 24.
UNAR terjadwal dan sekurangnya dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Idealnya dapat dilakukan lebih sering.
Tergantung ketersedian anggaran dan peran-serta (swadaya) masyarakat melalui ORARI
UNAR
secara
UNAR terjadwal dan sekurangnya dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Idealnya dapat dilakukan lebih sering.
Perlu diatur lebih lanjut tentang silabus, indikator 1 parameter kelulusan, dan materi pembinaan.
Saat ini kriteria kelulusan hanya berpedoman pad a hasil (risalah) rapat Diljen Postel dengan ORARI, perlu
Perlu diatur lebih lanjut tentang silabus, indikator 1 parameter kelulusan, dan materi pembinaan.
penegasan/berketetapan secara hukum guna keabsahannya dan untuk menghindari
Sweeping
sebagai
tindakan
gugatan masyarakat
law enforcement
terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio (non AR pada AR band, AR equipment oleh non AR/ instansi) -7 Pasal 52
Kewenangan yang semula berada di Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) dan kemudian sesuai dengan PM Kominfo No. 33/2009 dialihkan ke UPT Monitor SFR hendaknya diikuti dengan konsekuensi disediakannya anggaran/fasilitas dan pembinaan sebagaimana yang selama ini diterima dari Pemerintah Daerah.
Tindakan Penegakan Hukum oleh PPNS mengikuti ketentuan SKEP POLRI, dan dalam pelaksanaannya melibatkan TNI dan instansi berwenang terkait lain yang diperlukan
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
Diperlukan 33/2009
Perlu diinventarasir
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama
Juklak dan Juknis PM. Kominfo
No.
lebih cermat dan
mendalam hal-hal apa saja yang perlu ditetapkan dalam bentuk Juknis dan Juklak.
ORARI
29.
30.
31.
Pemanfaatan fasilitas Pemerintah/Ditjen untuk digunakan bersama ORARI
Postel
Perlu diinventarasir lebih detil hal-hal apa saja yang diperlukan ORARI untuk memanfaatkan bersama fasilitas
Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Ditjen Postel bersama ORARI
Belum ada Pemprov yang dengan
Diusulkan untuk Menkominfo/Dirjen
sukarela menyerahkan data based keanggotaan Amatir Radio yang
Postel dapat menyampaikan surat kepada Para Gubernur/Kepala
menyulitkan pendataan (penyusunan databased) pihak UPT Monitor SFR
Dinas Perhubungan/Kominfo Pemprov untuk menyerahkan
dan ORARI.
Databased Pemegang IAR lama kepada Ditjen Postel c.q. UPT Monitor SFR setempat
ORARI mengidentifikasikan bahwa saat ini belum ada perangkat amatir radio yang bersertifikat dari Ditjen Postel, dan banyak penggiat amatir radio menggunakan perangkat KRAP dan demikian sebaliknya.
Disampaikan kepada Direktorat Standar Postel untuk mendapatkan perhatian
32.
Dalam rangka memudahkan koodinasi dengan Pemda setempat, ORARI mengusulkan eselonering UPT Monitor SFR ditingkatkan menjadi setingkat Eselon Il.b.
Disampaikan kepada Unsur Pimpinan Kemkominfo untuk mendapatkan perhatian
Perumus,
