DAMPAK KEBIJAKAN PROVISI SUMBERDAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN
DISERTASI
ERWINSYAH
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “DAMPAK KEBIJAKAN PROVISI SUMBERDAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN”, adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulisan lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftra Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor,
Januari 2012
Erwinsyah Nrp. H361064174
i
ii
ABSTRACT ERWINSYAH. Impact of Forest Royalty and Reforestation Fund on Welfare. (HARIANTO as Chairman, BONAR M. SINAGA and BINTANG C.H. SIMANGUNSONG as Members of the Advisory Committee) In the last three decades the forestry sector has given important contribution to the government revenues, among others are recieved from forest royalty (PSDH) and reforestation fund (DR). To determine the impact of policy implementation of PSDH and DR on welfare then elasticity of supply and demand of roundwood input market and wood products output market using a computer statistical program RATS (Regression Analysis of Time Series) was estimated, and conducted a simulation aplication of 9 types of policy scenarios. The data used in this study was timeseries data taken from year 1995 to year 2009. Results of this study were included (1) on supply and demand side, the price of roundwood was inelastic, except of the construction wood plantation (HTI) was unit elastic. Price of plywood, sawn timber and pulp is inelastic, (2) increasing PSDH and DR separately will increase the price of roundwood, except the price of pulp wood HTI, and will also increase the price of wood products. An increased DR and PSDH at the sametime will increase the price of roundwood and wood products, (3) increased PSDH will produce higher production of roundwood and wood products, except for plywood which was not supported by increased market prices. Increased DR will increase the roundwood production, except the pulp wood HTI which was unaffected. Increased DR will produce the increased production of sawn timber. While increased DR and PSDH will simultaneously increase the production of natural forest roundwood, construction wood HTI and pulp wod HTI as well as sawntimber and pulp products, and (4) increased PSDH and DR will increase producer welfare and reduce consumer welfare of roundwood. Keywords: Roundwood, Wood products, Supply, Demand, Elasticity, Welfare.
iii
iv
RINGKASAN ERWINSYAH. Dampak Kebijakan Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi Terhadap Kesejahteraan. (HARIANTO sebagai Ketua, BONAR M. SINAGA dan BINTANG C.H. SIMANGUNSONG sebagai Anggota Komisi Pembimbing) Dalam tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi penerimaan pemerintah dari sektor kehutanan diantaranya bersumber dari Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). PSDH dan DR dihitung atas dasar jumlah kayu bulat yang dihasilkan dari hutan alam dan hutan tanaman. Untuk mempertahankan keberlanjutan kontribusi tersebut maka diperlukan kepastian penyediaan bahan baku kayu bulat yang berkelanjutan bagi kebutuhan industri berbasis kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalis model penawaran dan permintaan kayu bulat melalui estimasi elastisitas supply dan demand pada pasar input kayu bulat dan pasar output produk primer kayu olahan, (2) menganalisis dampak kebijakan PSDH dan DR terhadap produksi, dan harga kayu bulat serta kayu olahan, dan (3) menganalisis berbagai skenario kebijakan PSDH dan DR dan dampaknya terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Model persamaan yang digunakan untuk mendapatkan parameter dugaan dalam penelitian ini adalah persamaan simultan atau Two Stage Least Squares (2SLS) dan persamaan tunggal atau Ordinary Least Squares (OLS), sehingga diperoleh nilai parameter terbaik, yang merupakan penduga elastisitas. Dalam penelitian ini akan dicari estimasi model pasar input, pasar kayu bulat, yaitu kayu bulat dari hutan alam, kayu bulat dari HTI perkakas dan kayu bulat dari HTI pulp sebagai bahan baku industri pimer dan pasar output, yaitu pasar kayu lapis, kayu gergajian dan pulp. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2009, diolah dengan menggunakan program statistik komputer RATS (Regression Analysis of Time Series). Berdasarkan hasil pengolahan data, ternyata tidak semua nilai parameter dugaan dapat digunakan untuk menduga nilai elastisitas. Terhadap nilai parameter tersebut maka digunakan nilai elastisitas yang bersumber dari pustaka. Setelah nilai penduga elastisitas diperoleh, kemudian nilai elastisitas tersebut digunakan untuk melakukan simulasi penerapan kebijakan PSDH dan DR. Untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan PSDH dan DR terhadap kesejahteraan produsen dan kesejahteraan konsumen kayu bulat maka digunakan sembilan (9) kemungkinan skenario kebijakan. Dari hasil penelitian ini kemudian diperoleh bahwa pada umumnya harga bahan baku kayu bulat dan harga kayu olahan bersifat inelastis, dimana kenaikan harga tidak langsung membuat industri pengolahan kayu mengurangi pasokan kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman. Hal ini disebabkan karena kebutuhan kayu bulat belum bisa digantikan oleh bahan baku lainnya. Kenaikan PSDH akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga di pasar input, yaitu harga kayu bulat dari hutan alam, kayu bulat dari HTI perkakas, kayu bulat dari HTI pulp, serta kenaikan harga produk olahan di pasar output, yaitu harga kayu lapis,
v
kayu gergaji dan pulp. Kenaikan DR akan menyebabkan kenaikan harga di pasar input, yaitu kayu bulat dari hutan alam dan kayu bulat dari HTI perkakas. Kenaikan DR tidak berpengaruh terhadap harga kayu bulat yang berasal dari HTI pulp karena HTI pulp tidak dikenakan DR. Sedangkan HTI perkakas, walaupun tidak dikenakan DR namun produk kayu bulat dari HTI perkakas bersama-sama dengan produk kayu bulat dari hutan alam adalah bahan baku kayu lapis dan kayu gergaji. Kenaikan PSDH dan DR secara bersama-sama akan menyebabkan kenaikan harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, serta menyebabkan kenaikan harga produk olahan, yaitu harga produk kayu lapis, kayu gergaji dan pulp. Kenaikan PSDH akan mendorong terjadinya peningkatan produksi kayu bulat dari hutan alam, dari HTI perkakas dan dari HTI pulp. Hal ini terjadi karena kenaikan PSDH akan menyebabkan peningkatan harga kayu bulat, sehingga produsen kayu bulat akan meningkatkan produksi. Kenaikan PSDH juga akan mendorong terjadinya peningkatan produksi produk olahan, yaitu kayu gergaji dan pulp. Kayu lapis tidak mengalami kenaikan produksi karena kenaikan harga kayu lapis lebih kecil dibandingkan kenaikan harga bahan baku. Kenaikan DR akan mendorong peningkatan produksi kayu bulat dari hutan alam dan dari HTI perkakas, karena kenaikan DR akan menaikan harga kayu bulat dari hutan alam sehingga produsen kayu bulat hutan alam akan meningkatkan produksinya. Produksi kayu bulat dari HTI perkakas ikut meningkat karena merupakan bahan baku yang sama dengan kayu bulat hutan alam untuk memproduksi kayu lapis dan kayu gergaji. Kenaikan DR akan meningkatan produksi kayu bulat dari hutan alam dan dari HTI perkakas, karena mendorong peningkatan harga kayu bulat sehingga produsen akan meningkatkan produksinya. Kenaikan DR sangat kecil pengaruhnya terhadap permintaan produk kayu lapis. Kenaikan PSDH dan DR secara bersama-sama akan menyebakan terjadinya kenaikan produksi kayu bulat dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, serta kayu gergaji dan pulp. Pemerintah sudah melakukan upaya percepatan pembangunan HTI namun masih dirasakan tidak cukup efektif untuk menyediakan kebutuhan penyediaan bahan baku. Mengurangi permintaan bahan bahan baku dimungkinkan apabila industri perkayuan bisa mengurangi install capacity industri perkayuan Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi kayu bulat dari hutan alam dan HTI cukup tinggi sehingga perusahaan tidak termotivasi melakukan ekspansi produksi walau permintaan kayu bulat cukup tinggi (highly demanded). Penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam umumnya disebabkan akibat kualitas hutan alam semakin menurun dan semakin sulitnya akses untuk menjangkau sumber bahan baku (remoted area), disamping persolan tingkat upah, dan faktor lain seperti praktik pungutan yang masih membebani perusahaan. Kata kunci: Kayu bulat, Kayu olahan, Supply, Demand, Elastisitas, Kesejahteraan.
vi
@ Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Institut Pertanian Bogor 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin Institut Pertanian Bogor
vii
viii
DAMPAK KEBIJAKAN PROVISI SUMBERDAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN
ERWINSYAH
DISERTASI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
ix
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup: 1. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, MS Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor 2. Dr.Ir. M. Parulian Hutagaol, MS Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Penguji Luar Komisi pada Ujian Terbuka: 1. Dr. Ir. Bedjo Santosa, MSi Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2. Dr. Ir. Agus Djoko Ismanto, MSi Host-Country Liaison Coordinator, Center for International Forestry Research (CIFOR)
x
Judul Disertasi
: Dampak Kebijakan Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi Terhadap Kesejahteraan
Nama
: Erwinsyah
Nomor Pokok
: H361064174
Program Studi
: Ilmu Ekonomi Pertanian
Menyetujui: 1. Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Harianto, MS Ketua
Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Anggota
Dr. Ir. Bintang C.H. Simangunsong, MS Anggota
Mengetahui:
2. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian,
3. Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA
Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr
Tanggal Ujian: 30 Januari 2012
Tanggal Lulus:
xi
xii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT, penulis berhasil menyusun disertasi ini, dengan judul Dampak Kebijakan Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi Terhadap Kesejahteraan. Sektor kehutanan selama ini menjadi sorotan antara lain karena peran ganda yang dibebannya sebagai sumber ekonomi dan penyangga ekosistem dunia. Sebagai sumber ekonomi, sektor kehutanan telah menjadi modal dasar dalam sejarah panjang perjalanan pembangunan di Indonesia, khususnya untuk ekonomi riil Indonesia. Penelitian ini menjadi sangat menarik untuk mencermati perjalanan ekonomi kayu di Indonesia sebagai modal dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan di Indonesia, khsusnya dari sektor kehutanan. Topik penelitian dipilih untuk mengkaji sejauhmana sektor kehutanan masih berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Penulis termotivasi mendalami ekonomi pertanian, khususnya menuliskan topik ini karena pengalaman penulis sendiri sebagai praktisi kehutanan dan lingkungan hidup
yang menuntut
tambahan pengetahuan ekonomi
untuk
mendukung
pengetahuan kehutanan dan lingkungan. Banyak pihak telah memberikan motivasi kepada penulis pada saat memutuskan mengambil program studi ekonomi pertanian, dari mulai pemberian rekomendasi oleh Prof. Cecep Kusmana dan Prof E. Gumbira Sa’id dari IPB kepada penulis sebagai calon mahasiswa S3 IPB. Dalam perjalanannya penulis menerima banyak pengetahuan mengenai ilmu pengetahun mengenai ekonomi dari para pengajar di Program Ekonomi Pertanian IPB, yang memberikan banyak pengetahuan kepada penulis yang sebelumnya tidak memiliki dasar pengetahuan ekonomi. Secara khusus, dalam perjalanan penulisan disertasi, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pembimbing yang telaten memberikan masukan kepada penulis, yaitu Dr.Ir. Harianto sebagai Ketua Komisi Pembimbing, disela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu memberikan semangat dan bimbingan teknis kepada penulis, Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga sebagai
xiii
Anggota Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi EPN, selalu menyediakan waktu dan tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan dan memonitor kemajuan penulisan disertasi. Dr. Ir. Bintang. C.H. Simangunsong, sebagai pembimbing yang senantiasa selalu membimbing penulis dalam memecahkan persoalan pengolahan data dan mendiskusikan masalah ekonomi kehutanan, terlebih beliau menyediakan banyak waktunya dan ruang kerja beliau kepada penulis untuk membimbing menjawab berbagai kesulitan penyelesaian disertasi ini. Tanpa dukungan dan bimbingan para Dosen Pembimbing mustahil disertasi ini bisa penulis selesaikan dengan baik Ucapan terimakasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada Dr. Ir. M Parulian Hutagaol, Dr.Ir. Nunung Nuryantono yang bertindak sebagai Penguji pada Ujian Tertutup, dan Dr. Ir. M. Firdaus sebagai pimpinan Sidang Ujian Tertutup, serta Dr. Ir. Lukytawati yang mewakili Program Studi EPN pada Ujian Tertutup, atas kritik dan saran perbaikannya sehingga disertasi ini menjadi lebih baik. Juga ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Bedjo Santosa dari Kementerian Kehutanan dan Dr. Ir. Agus Djoko Ismanto dari CIFOR sebagai penguji luar pada Ujian Terbuka, serta Dr. Ir. M. Firdaus mewakili Rektor IPB dan Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani mewakili Program Studi EPN pada Ujian Terbuka, atas segala kritik dan saran perbaikannya sehingga disertasi ini menjadi lebih baik. Juga terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua dosesn yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan pada program studi S3-EPN IPB, sehingga penulis mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Tidak lupa penulis ucapakan terimakasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya kepada Bapak Ir. Novindra, MS yang telah mendukung penulis baik siang dan malam mengalahkan kesulitan penggunaan program SAS dan Bapak Usman, diujung-ujung waktu penulisan disertasi berkesempatan memberikan masukan untuk program pengolahan data dengan program SAS. Juga kepada Bapak Iman Santosa dari Kementerian Kehutanan dan Bapak Budi Kristiar dari Apkindo atas dukungan konsultasi berkaitan dengan data.
xiv
Terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan satu kelas S3 di EPNIPB atas doringan dan kerjasamanya. Tidak lupa kepada mba Ruby, mba Yani dan seluruh staff sekretariat Program S3 EPN-IPB yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan administrasinya. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada istri tercinta (Sissa Aprilia) dan ketiga anak terkasih (Faiz Syahputra, Fadhil Akbar Syahputra dan Fikri Hakim Syahputra) atas kasih dan dukungannya selama penulis menjalani menjalani pendidikan, sehingga mengurangi waktu kebersamaan keluarga. Tanpa pengertian dan dukungan keluarga, mustahil disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik juga adalah karena dukungan dan dorongan dari sahabat-sahabat penulis dan banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan disertasi ini, maka hanya penulis yang bertanggungjawab. Kiranya Allah SWT memberikan balasan dan berkah atas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis.
Bogor,
Januari 2012 Erwinsyah
xv
xvi
RIWAYAT HIDUP Penulis lahir pada tanggal 24 Oktober 1964, di Takengon, Nangroe Aceh Darussalam, dari pasangan Syahidin Hakim dan Nurmaliah (almarhumah). Penulis beristerikan Sissa Aprillia dan memiliki tiga orang putra, Faiz Syahputra, Fadhil Akbar Syahputra dan Fikri Hakim Syahputra. Pendidikan menengah diselesaikan penulis di SMA Negeri 2 Banda aceh pada tahun 1984, dan pendidikan S1, Sarjana Kehutanan, diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990. Pada tahun 1993 mendapatkan beasiswa dari European Union untuk program pendidikan S2 di Department of Silviculture and Ecology of the Wageningen Agricultural University di Belanda, dan meraih gelar Master of Science pada January tahun 1995. Pada bulan Februari tahun 2007, penulis melanjutkan studi S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor di Bogor, dan selesai tahun 2012. Penulis menjalankan karirnya dalam bidang konsultansi, yang sudah dijalaninya selama lebih dari 20 tahun, khususnya dalam bidang sumberdaya alam, kehutanan, lingkungan hidup, governance dan REDD, dimulai dengan the Netherlands Tropenbos Project tahun 1990. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tahun 1995-1998. Program USAID antara tahun 1998 sampai 2007. Bekerja untuk beberapa kegiatan short term consultant untuk Bank Dunia antara tahun 2008 sampai tahun 2010, GEF-UNDP Program tahun 2008-2009, AUSAID/IAFCP tahun 2009 sampai tahun 2011. Juga beberapa shorterm consultan antara lain untuk Asian Development Bank (ADB), Chatham House Institute Inggris dan KFW/Germany Project.
xvii
xviii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ………………………….………………..……………
xxi
DAFTAR GAMBAR………………………..……………………….…… xxiii DAFTAR LAMPIRAN………………………..………………………….. xxv I. PENDAHULUAN………………………….……………………………..
1
1.1. Latar Belakang………………………………………………………
1
1.2. Perumusan Masalah…………………………………………………
4
1.3. Tujuan Penelitian…………………………………………................
7
1.4. Kegunaan Penelitian…………………………………………...........
7
1.5. Ruang Lingkup……………………………………………………...
8
II. TINJAUAN PUSTAKA………...……………………………..…….........
9
2.1. Penawaran dan Permintaan Kayu Bulat……………………………..
9
2.2. Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi………………........
19
2.3. Dampak Kebijakan terhadap Kesejahteraan……………………….
24
III. METODOLOGI PENELITIAN…………………………………...………
27
3.1. Kerangka Pemikiran………………………...…………....................
27
3.2. Hipotesis………………………………...…….……………….........
30
3.3. Model Pasar Input dan pasar Output Kayu………….........................
30
3.4. Simulasi Kebijakan………………………….....................................
38
3.5. Sumber dan Jenis Data…………...…………………………............
41
IV. GAMBARAN UMUM ……………………………………….......…........
43
4.1. Produksi Kayu Bulat………………………………………………...
43
4.2. Industri Pengolahan Berbasis Kayu……………………..…………..
46
4.3. Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi ………………………........
50
4.4. Peranan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian……………...........
54
xix
V. ANALISIS PENAWARAN DAN PERMINTAAN KAYU BULAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN INDUSTRI KAYU LAPIS, KAYU GERGAJI DAN PULP DI INDONESIA…………………………
57
5.1. Pasar Input Kayu Bulat………….......................................................
58
5.2. Pasar Output Produk Kayu Bulat….…………….…………………..
63
VI. DAMPAK KEBIJAKAN PROVISI SUMBERDAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN…………………
69
6.1. Dampak PSDH dan DR Terhadap Perubahan Kesejahteraan…........
69
6.2. Dampak PSDH dan DR Terhadap Perubahan Harga……………….
71
6.3. Dampak PSDH dan DR Terhadap Produksi dan Harga ………........
84
6.4. Dampak PSDH dan DR Terhadap Perubahan Kesejahteraan di Pasar Input dan Pasar Output ………………………………........
91
VII. KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………………
101
7.1
Kesimpulan…………………………………………..……...............
102
7.2
Saran…………………………………………..…………….............
102
DAFTAR PUSTAKA………………………………………..………........
103
LAMPIRAN…………………………………………………..…………...
107
xx
DAFTAR TABEL Nomor
Halaman
1. Elastisitas Demand Jangka Panjang Hasil Hutan …………………..…........
14
2. Jatah Produksi Tahunan Kayu Bulat Nasional Tahun 2005-2010………….
15
3. Ekspektasi Tanda Parameter………………………………………..............
37
4. Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Selama 13 Tahun Terakhir……………….….....
56
5. Nilai Dugaan Parameter Pasar Input dan Pasar Output Kayu ……………...
57
6. Dampak Skenario Kebijakan PSDH dan DR terhadap Perubahan Kesejahteraan……………………………………………………………….
80
7. Dampak Kebijakan PSDH dan DR terhadap Harga Kayu Bulat dan Kayu Olahan ……….……………………………………………………………..
75
8. Dampak Skenario Kebijakan dan DR terhadap Perubahan harga di Pasar Input dan Pasar Output………………………………………………….......
80
9. Perubahan Kesejahteraan di Pasar Input……………………………………
81
10. Perubahan Kesejahteraan di Pasar Output….……………………………….
90
11. Dampak Skenario Kebijakan dan DR terhadap Perubahan ………………...
92
xxi
xxii
DAFTAR GAMBAR Nomor
Halaman
1. Produksi Kayu Bulat Indonesia Tahun 1991-2009.………………………......
16
2. Penerapan Pajak………………...………………………………….................
20
3. Keterkaitan Pasar Kayu Bulat dengan Hasil Olahan Industri Kayu Primer.....
40
4. Produksi Kayu Bulat HPH………………….………………………………...
41
5. Produksi Kayu Bulat Non HPH…………………..…………………………..
42
6. Perkembangan Industri Pulp Indonesia Periode Tahun 2000-2009………….
46
7. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto Sektor Kehutanan…….…………
53
xxiii
xxiv
DAFTAR LAMPIRAN Nomor
Halaman
1. Data Penelitian …………………………………………………………......... 101 2. Program RATS untuk Estimasi Parameter ………………………………….. 103 3. Ringkasan Hasil Pengolahan Estimasi Parameter Menggunakan RATS ........
113
4. Faktor Kalibrasi…………………………………………………………........ 115
xxv
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Selama periode tahun 1980-2005 penerimaan dari sektor kehutanan cukup berfluktuasi, dan mencapai puncaknya pada tahun 1997, sebesar US$ 6.24 milyar. Penerimaan dari sektor kehutanan antara lain berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Dana Reboisasi (DJR/DR) dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH/IHH). Penerimaan ini dikelompokan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi Penerimaan dari PSDH dan DR hingga semester I tahun 2009 mencapai Rp 1.1 triliun atau 40 persen dari target tahun yang sama1, atau sebesar Rp 2.1 triliun pada tahun 2010 (Kementerian Kehutanan, 2011). Penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan pada tahun 2010 mencapai Rp 3.1 triliun, dimana dari sektor PSDH dan DR memberikan kontribusi sebesar Rp 2.5 triliun. Penerimaan negara dari sektor kehutanan, khususnya atas dasar penerimaan dari produksi kayu yang dihitung dari Dana Reboisasi sangat berfluktuatif, dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan, dari sebesar Rp 1.7 triliun menjadi Rp 1.3 triliun, kemudian kenaikan lagi menjadi Rp 1. 6 triliun, Rp 1.5 triliun dan Rp 1.7 triliun pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Sedangkan penerimaan dari Provisi Sumberdaya Hutan relatif mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai 2010, berturut-turut
1
Bisnis Indonesia. 2009. Penerimaan DR & PSDH baru 40%. Selasa 8 September 2009. (http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=6403).
2
sebesar Rp 0.62 triliun, Rp 0.67 triliun dan Rp 0.8 triliun (Kementerian Kehutanan, 2011) PSDH dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai instrinsik hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Kayu bulat yang dikenakan PSDH mencakup kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman. Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar tarif, 10 persen dikalikan harga patokan dan dikalikan dengan jumlah hasil hutan kayu dari Laporan Hasil Produksi (LHP) kayu bulat. LHP merupakan laporan dari ketersediaan stok sesungguhnya di hutan (standing stock) yang siap untuk ditebang. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari kegiatan eksploitasi hutan, digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. DR dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, hasil penebangan (land clearing) areal hutan alam, hutan tanaman yang dibiayai negara, dari hasil sitaan, dari penjualan tegakan dan dari hutan desa. Besarnya DR yang dibayarkan oleh perusahaan dihitung atas dasar volume kayu yang diproduksi dikalikan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan per satuan volume kayu (m3) berdasarkan LHP. Besarnya DR ditetapka antara US$ 13-16 per m3 untuk kelompok kayu jenis meranti dan US$ 10.5-13 per m3 untuk kelompok kayu jenis rimba campuran, tergantung wilayah perusahaan beroperasi. Pembayaran DR oleh perusahaan tidak dimaksudkan bahwa perusahaan bisa melepaskan kewajiban pemegang izin hak pengusahaan hutan untuk memelihara hutan dan melakukan regenerasi hutan. USAID dan Bank Dunia mencatat masih intensifnya produksi kayu bulat untuk bahan baku kayu lapis, kayu gergaji dan pulp. Beberapa kebijakan
3
pemerintah telah menyebabkan industri perkayuan tumbuh cepat dan mengalami perubahan struktur selama periode tahun 1980-2005, peningkatan defisit bahan baku industri kayu gergajian dan kayu lapis (serta veneer) sejak tahun 1997, sementara kapasitas terpasang industri pulp terus meningkat. Persoalan kesenjangan penawaran dan permintaan kayu bulat merupakan persoalan jangka panjang keberlanjutan industri pengolahan kayu (Simangunsong, et al., 2007). Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam pada tahun 2009 berjumlah kurang dari 5 juta m3 per tahun, dan dari hutan tanaman berjumlah 22 juta m3 pada tahun 2008 serta 18 juta m3 pada tahun 2009 (Kementerian Kehutanan, 2010). Apabila dibandingkan dengan produksi kayu bulat dari hutan alam periode tahun 1997-2000, lebih dari 10 juta m3 per tahun. Produksi kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI) meningkat dari 600 000 m3 pada Tahun 1997 menjadi 11 juta m3 pada tahun 2006. Konsumsi kayu oleh industri perkayuan meningkat tajam dari 11.7 juta m3 pada tahun 1980 menjadi 24.1 juta m3 pada tahun 1985, puncaknya 52.7 juta m3 pada tahun 2003, dan menurun dengan tajam menjadi 44.5 juta m3 pada tahun 2005. Produksi total kayu bulat pada tahun 2005 adalah 24.22 juta m3 yang berasal dari hutan alam sebesar 5.72 juta m3 dan hutan tanaman industri sebesar 12.82 juta m3 disamping sumber lainnya seperti dari hutan tanaman Perum Perhutani. Selisih dari kayu bulat yang dikonsumsi oleh industri kayu olahan dengan produksi kayu bulat resmi sering dipertanyakan, bahkan dianggap sebagai kayu bulat illegal (Simangunsong, et al., 2007). Menurut FAO produksi rata-rata kayu bulat Indonesia tahun 1995 sampai dengan 2009 masih mencapai lebih dari 30 juta m3 (Food Agriculture Organization, 2011). Dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian data apabila
4
membandingkan data dari Kementerian Kehutanan dengan data yang dikeluarkan oleh FAO. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil terbesar pulp dunia, bersama Cina dan Brazil. Industri pulp Indonesia berada dalam kapasitas pemanfaatan yang sangat tinggi, dengan rata-rata pemanfaatan install capacity lebih dari 80 persen. Berdasarkan data dari Simangunsong et al., (2007) dalam Road Map Revitalisasi Kehutanan Indonesia, terdapat 10 pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi dan 3 pabrik pulp tidak terintegrasi dengan total kapasitas terpasang 6.45 juta Adt (airdried ton) pada tahun 2005, dan 86% dari kapasitas terpasang tersebut berlokasi di Sumatera. Berbeda dengan industri pulp, 90 persen anggota Indonesia Sawmill and Woodworking (ISWA) adalah perusahaan kecil menengah dan tidak mempunyai HPH, dari yang terdaftar sekitar 1 600 perusahaan dan berorientasi ekspor, dari tahun ke tahun mulai menurun menjadi 600an perusahaan saja pada tahun 2006. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) mencatat jumlah anggotanya per Oktober 2006 ada 130 perusahaan, namun yang aktif hanya berjumlah 68 3
perusahaan dengan kapasitas produksi 6.1 juta m /tahun dimana hanya 19 unit 3
yang berproduksi normal (1.54 juta m /tahun). Sedangkan produksi kayu lapis pada tahun 2009 sebesar 3 juta m3 dan produksi kayu gergaji pada tahun yang sama mencapai 0.7 juta m3 (Kementerian Kehutanan, 2010).
1.2. Perumusan Masalah Sinaga (1989) menyebutkan intervensi kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode penelitian tahun 1975-1982 berdampak kepada terjadinya penurunan
5
produksi kayu bulat dan penurunan harga kayu bulat domestik. Rusli (1999) menyebutkan ada keterkaitan penerapan kebijakan konservasi di Indonesia dengan pasar kayu lapis, dimana kebijakan konservasi akan terkait dengan pengurangan Jatah Penebangan Tahunan (Annual Allowable Cut/AAC) kayu bulat, yang mempengaruhi produksi industri kayu lapis. Di Barat Laut Pacific Amerika Serikat, peraturan konservasi berdampak kepada penurunan produksi kayu (Wear dan Park, 1994). Karena kualitas hutan semakin menurun, maka ketersediaan bahan baku kayu bulat terus menurun. Apabila memberlakukan kebijakan pembatasan produksi, maka akan mengakibatkan penawaran menurun, dibatasi oleh jumlah produksi yang lebih kecil dari sebelumnya, dengan jumlah permintaan yang konstan, akan terjadi kenaikan harga per satuan volume. Dengan keseimbangan baru ini, akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan produsen dan konsumen (Pindyck, 2005). Penurunan ketersediaan sumber bahan baku kayu bulat merupakan masalah besar yang dihadapi industri pengolahan kayu. Kebijakan pembatasan produksi kayu bulat bisa menjadi kebijakan konservasi yang dapat digunakan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Dampak penerapan instrumen pajak per unit, dapat dilihat melalui perbedaan pajak yang dibayar oleh konsumen dan yang dibayar oleh produsen (Nicholson, 2000). Besarnya kehilangan penerimaan produsen dan konsumen akibat kebijakan pajak akan menjadi bagian penerimaan pemerintah. Beberapa hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa kebijakan pajak akan mempengaruhi tingkat produksi kayu bulat. Kebijakan PSDH dan DR berturut-turut merupakan
6
royalti dan dana yang menjadi kewajiban dan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Evaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dapat dilakukan dengan melakukan analisis kesejahteraan. Nicholson (2000) menyebutkan bahwa kesejahteraan akan maksimum pada keseimbangan pasar kompetisi (competitive market equilibrium). Just et al. (1982) menyebutkan bahwa surplus konsumen sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan konsumen, dan surplus produsen adalah paling umum digunakan untuk mengukur kesejahteraan produsen. Pengelola hutan alam dan hutan tanaman merupakan produsen penghasil kayu bulat penyedia kebutuhan bahan baku utama industri pengolahan kayu primer. Kegiatan eksploitasi kayu bulat yang bearasal dari hutan alam pada masa lalu sangat tinggi, dimana penebangan kayu bulat dari hutan alam jauh melebihi dari kemampuan produksi secara lestari. Tingkat eksploitasi kayu bulat atas dasar kebutuhan bahan baku industri perkayuan belum dapat didukung oleh percepatan riap pertumbuhan kayu. Kondisi sumber bahan baku yang semakin menurun menjadikan ketergantungan industri kayu terhadap sumberbahan baku semakin tinggi. Namun disisi lain kebutuhan untuk memenuhi kapasitas industri perkayuan semakin tinggi, khususnya industri pulp yang akhir-akhir ini semakin meningkat, bertolak belakang dengan industri kayu lapis dan kayu gergaji yang produksi kayu olahannya semakin menurun. Bagaimanapun situasi perkayuan saat ini, perusahaan penyedia bahan baku kayu bulat diwajibkan untuk membayar PSDH dan DR, dan disetor ke kas negara. Dari pemaparan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan:
7
1. Bagaimana ketersediaan kayu bulat
dapat mendukung
keberlangsungan
industri pengolahan kayu primer? 2. Bagaimana implikasi penerapan kebijakan PSDH dan DR terhadap kesejahteraan produsen, konsumen?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalis model penawaran dan permintaan kayu bulat melalui estimasi elastisitas penawaran dan permintaan pada pasar input kayu bulat dan pasar output produk primer kayu olahan. 2. Menganalisis dampak kebijakan PSDH dan DR terhadap produksi, dan harga kayu bulat serta kayu olahan. 3. Menganalisi berbagai skenario kebijakan PSDH dan DR dan dampaknya terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen.
1.4. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai elastisitas penawaran dan permintaan penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan, khususnya untuk mendapatkan gambaran model penawaran dan permintaan kayu bulat di Indonesia. Selain itu diharapkan juga dapat digunakan untuk mengetahui dampak penerapan berbagai kebijakan sektor kehutanan, termasuk penerapan kebijakan PSDH dan DR terhadap kesejahteraan, atau kemungkinan kebijakan tarif lainnya di sektor industri kayu primer.
8
Penelitian diharapkan juga dapat digunakan untuk mencari alternatif kebijakan melalui berbagai pilihan skenario kebijakan yang diterapkan, dan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan sektor kehutanan agar dapat mendorong industri perkayuan bisa bersaing di pasar dunia dengan cara memperkuat pondasi pengelolaan kehutanan di dalam negeri, serta bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk penyusunan perencanaan bisnis perusahaan yang lebih baik.
1.5. Ruang Lingkup Industri kayu primer yaitu industri kayu lapis, industri kayu gergaji dan industri pulp membutuhkan kayu bulat sebagai bahan baku utama. Kayu bulat diperoleh dari hutan alam dan hutan tanaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menyediaan kayu bulat antara lain sumber bahan baku di hutan (tegakan hutan), tingkat harga kayu bulat di pasaran dan kemampuan finansial perusahaan. Kewajiban perusahaan membayar royalti PSDH dan DR merupakan bagian penerimaan negara bukan pajak yang ikut mempengaruhi harga kayu bulat. Ruang lingkup penelitian adalah secara nasional meliputi penelitian sumber bahan baku dari hutan alam dan Hutan Tanaman Industri (HTI). HTI terdiri dari HTI perkakas dan HTI pulp. Produk kayu olahan industri primer meliputi kayu lapis, kayu gergaji dan pulp. Penelitian ini tidak mencakup mengenai penerapan kebijakan Jatah Produksi Tahunan (JPT) yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan pengelola kayu bulat (HPH) dan tidak mencakup mengenai penerapan kebijakan tarif yang dibebankan oleh pemerintah kepada industri kayu primer.
9
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penawaran dan Permintaan Kayu Bulat Kurva penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang perusahaan bersedia menjual dengan harga barang tersebut (Pindyck dan Rubinfeld, 2005). Konsep penawaran digunakan untuk menunjukan keinginan para penjual di suatu pasar. Kurva Penawaran memiliki kemiringan positif karena biaya marginal akan meningkat apabila kuantitas meningkat (Nicholson, 2000). Kurva penawaran menunjukan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, ceterus paribus (Arsyad, 1999). Berdasarkan ragam dari fungsi
permintaan, untuk pemanfaatan
utility
maximization problem, dikenal individual demand function: permintaan kuantitas sebagai fungsi dari harga (the ordinary demand curve), dan permintaan kuantitas sebagai fungsi dari pendapatan (the Engle Curve), permintaan kuantitas fungsi dari harga dan barang lain (the cross-price demand function) (Binger dan Hoffman, 1988). Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2005), faktor diluar harga yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi yang terdiri dari faktor tenaga kerja (labor), modal (capital) dan bahan baku (raw material). Sedangkan kurva permintaan adalah hubungan antara jumlah barang yang konsumen bersedia membeli dengan harga barang tersebut (Pindyck dan Rubinfeld, 2005). Faktor di luar harga yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan (income), selera (consumer tastes) dan harga barang lain (related goods) yaitu barang substitusi (substitutes) dan barang komplemen (complements)
10
(Pindyck dan Rubinfeld, 2005). Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif karena nilai marginalnya turun apabila kuantitasnya meningkat (Nicholson, 2000). Model ekonomi yang paling umum digunakan yaitu model penawaranpermintaan, yang menggambarkan bagaimana harga berperan dalam biaya produksi dan keinginan pembeli untuk membayar pada tingkat biaya tersebut (Nicholson, 2000). Model penawaran-permintaan dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan pemerintah, termasuk
digunakan
untuk
menganalisis
bagaimana
kebijakan
pajak
mempengaruhi konsumen dan produsen. Karakteristik keseimbangan pasar apabila kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran (QD = QS), tidak terjadi kelebihan penawaran (no excess supply) atau kekurangan (no shortage) dan tidak ada tekanan terhadap harga untuk berubah (no pressure on the price to change) (Pindyck dan Rubinfeld, 2005). Konsep permintaan digunakan untuk menunjukkan keinginan-keinginan seorang pembeli pada suatu pasar. Fungsi permintaan menunjukan hubungan antara kuantitas suatu barang yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Harga, pendapatan, selera dan harapan-harapan untuk masa datang merupakan variabel-variabel penting dalam fungsi permintaan. Para pembeli
dianggap
akan
membeli
barang
dalam
jumlah
yang
dapat
memaksimumkan kepuasan mereka (Arsyad, 1999). Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta adalah berbanding terbalik. Jika harga naik, kuantitas yang diminta turun. Hubungan ini disebut “hukum permintaan” (Arsyad, 1999). Model
penawaran-permintaan
adalah
model
yang
menggambarkan
bagaimana harga suatu barang ditentukan oleh perilaku individu-individu yang
11
membeli
barang
tersebut
dan
perusahaan-perusahaan
yang
menjualnya
(Nicholson, 2000). Beberapa hasil penelitan menyebutkan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan kayu bulat. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2005), elastisitas adalah persentase perubahan satu variabel yang menghasilkan perubahan satu persen kenaikan pada variabel lainnya. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan kuantitas permintaan dari produk akibat kenaikan satu persen harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah persentase perubahan kuantitas penawaran akibat kenaikan satu persen harga. Nicholson (2000) menyebutkan bahwa pada kurva yang memiliki elastisitas permintaan kurang dari -1 bersifat elastis, dan yang memiliki elastisitas permintaan sama dengan -1 bersifat unit elastis, serta yang memiliki elastisitas permintaan lebih dari -1 bersifat inelastis. Untuk kurva yang elastis, perubahan harga sepanjang kurva akan mempengaruhi terjadinya perubahan kuantitas permintaan produk secara nyata (significant). Pada kasus inelastis, adanya perubahan harga akan sangat kecil pengaruhnya terhadap kuantitas permintaan. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2005), elastisitas penawaran tergantung kepada suku bunga, upah, harga bahan baku, dan bahan lainnya (intermediate goods) yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kenaikan biaya input akan menyebabkan meningkatkanya biaya perusahaan. Apabila elastisitas permintaan bersifat elastis, maka konsumen akan membeli sebanyak mungkin yang bisa didapatkan pada harga keseimbangan, tetapi akan menguranginya apabila harga produk naik dan meningkatkan pembeliannya apabila harga produk turun (Pindyck dan Rubinfeld, 2005).
12
Sebaliknya apabila harga bersefat inelastis, maka diperlukan kenaikan harga yang cukup tinggi untuk untuk membuat konsumen mengurangi permintaan dan pindah ke barang substitusi Menurut McGuyan dan Moyer (1986) faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ketahanan penggunaan barang, derived permintaan, sebagai bahan baku produk lain dan (3) Nilai tukar. Harga produk yang memiliki barang substitusi lebih elastis. Produk tahan lama (durable) bersifat elastis, dan yang memiliki porsi terbesar anggaran (budget) lebih elastis. Beberapa nilai elastisitas permintaan jangka panjang dari beberapa komoditi hasil hutan dapat di lihat pada Tabel 1. Dengan menggunakan data deret waktu (timeseries) 1967-1982, Sinaga (1989) membangun model ekonometrika industri produk kayu olahan dengan menggunakan berbagai simulasi yang menjelaskan hubungan penawaran, permintaan dan harga, menunjukan adanya pengaruh kebijakan intervensi pemerintah di setiap sub-sektor industri kayu Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disebutkan bahwa penerapan kebijakan larangan ekspor kayu bulat akan mengakibatkan terjadinya penurunan produksi dan turunnya harga kayu bulat domestik. Berdasarkan hasil penelitian Simangunsong (2001) terhadap model permintaan internasional berdasarkan data yang diambil dari 64 negara (data tahun 1973 sampai tahun 1997) terhadap tujuh kelompok hasil hutan, dimana persamaan penawaran diturunkan dari model harga internasional 18 negara (data tahun 1975 sampai tahun 1995), serta dilakukan ujicoba permintaan dinamis dan permintaan statis serta persamaan harga, maka secara umum model statis yang diduga dengan menggunakan Least Squares with Dummy Variables (LSDV)
13
sangat cocok untuk menduga model permintaan dan penawaran. Juga disebutkan bahwa terdapat kecenderungan elastisitas yang sama di semua negara. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa untuk permintaan hasil hutan akan memiliki harga yang inelastis. Berkaitan dengan perkembangan penawaran kayu bulat, saat ini tidak ada data yang berkaitan dengan luas efektif areal tebang di dalam wilayah kerja HPH. Namun berdasarkan asumsi bahwa satu hektar hutan produksi menghasilkan ratarata sebanyak 40 m3 (Timotius, 2000), maka luas areal tebang akan sangat ditentukan oleh volume kayu yang dikeluarkan dan sangat ditentukan oleh perubahan harga kayu bulat yang berlaku di pasaran. Sejalan dengan semakin berkurangnya tutupan hutan, termasuk semakin turunnya kualitas hutan produksi, maka jumlah HPH dan produksi kayu bulat dari tahun ke tahun semakin menurun. Untuk melaksanakan praktik penebangan yang lebih baik, maka pemerintah melakukan pengendalian produksi kayu bulat. Praktik pengendalian produksi kayu bulat hutan alam yang dilakukan pemerintah melalui sistem pengaturan RKT selama ini dianggap tidak efektif (masih mengalami kebocoran), terbukti masih banyaknya produksi kayu ilegal di pasar dalam negeri maupun ekspor (Astana, Sabarudi dan Muttaqin, 2003). Pada Gambar 1, berdasarkan sumber data yang dari Departemen Kehutanan dan dari Food Agriculture Organizatio (FAO) dapat dilihat bahwa perkembangan produksi kayu bulat dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Hal ini juga sejalan dengan keberadaan kualitas tutupan (forest cover) hutan alam yang semakin menurun serta jumlah perusahaan HPH yang melakukan kegiatan di kawasan hutan alam produksi juga semakin menurun.
14
Tabel 1. Elastisitas Permintaan Jangka Panjang Hasil Hutan Elasticity/ Product
1) a)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b)
8) a)
9)
10) Median
b)
Price elasticity Sawn
-0.80
-0.22 -0.51
Sawn. c
-0.21 -0.72
-0.24
-1.13 0.38 -0.46
-0.35
Sawn. nc
-0.16 -0.90
-0.16
-0.53 -1.00 -0.07
-0.35
Panels
-0.37
-0.37
Ply
0.15
-0.55
-0.18 -0.09 -0.25
-0.25 -0.21
Part
-0.14
-0.09
-0.17 0.00 -0.69
-0.14
Fiber
-0.17
0.08
-1.11 -0.26 -0.68
-0.26
News
-0.75 -0.59
-1.15 -0.30 -0.05 -0.72 -0.76 -0.27 -0.13 -0.48 -0.18 -0.48
Print
-0.74 -0.21
-0.78 0.00 0.00 -0.49 -0.70 -0.26 -0.09 -0.89 -0.27 -0.27
Opap
-0.83 -0.29
-0.88 -0.01 -0.29 -0.72 -0.45 0.00 -0.69 -0.30 -0.10 -0.30
GDP elasticity Sawn
0.91
0.50
0.71
Sawn. c
0.71 1.57
1.41
0.85 0.16 0.28
0.78
Sawn. nc
0.53 0.88
1.26
0.25 0.77 0.81
0.79
Panels
1.37
1.37
Ply
1.02
1.46
0.30 0.10 1.47
0.86
0.94
Part
2.32
3.08
0.60 0.97 1.02
1.02
Fiber
1.07
1.70
0.14 1.38 1.55
1.38
News
1.07 0.84
1.23 0.84 1.08 0.95 1.14 0.73 1.54 0.63 1.07
1.07
Print
1.20 1.56
1.24 1.52 1.31 1.03 1.29 1.52 1.47 1.07 1.55
1.31
Opap
1.65 1.41
1.24 0.62 1.59 0.98 1.00 1.61 1.02 0.41 1.30
1.24
1) Biongiono (1978). 43 countries. 1963-1973. a) hingh income. B) low income. 2) Biongiono (1979). 43 countries. 1963-1973. 3) Wibe (1984), 103 countries, 1970-1979. 4) Uutela (1987), 40 countries, 1965-1980. 5) Biongiono and Chang (1986). 10 OECD countries. 1961-1981, within-country estimates. 6) Baudin and Lundberg (1987), major consuming countries, 1961-1981. 7) Prestemon and Buongiono (1993), 24 countries, 1968-1988. 8) Brooks et al (1995), 8 countries, 1964-1991, a) high income, b) low income. 9) Ches-Amil and Buongiono (2000), 14 EU countries, 1969-1992 10) Simangunsong and Buongiono (2001), 62 countries, 1973-1997
Sumber: Simangunsong, 2001
15
Tabel 2. Jatah Produksi Tahunan Kayu Bulat Nasional Tahun 2005-2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua JUMLAH/Total
2006 500 000 103 350 204 400 300 700
2007 500 000 100 000 106 000 185 000
74 130
70 000
36 630
35 000
TAHUN 2008 35000 75 000 125 000 150 000
2009 50 000 200 000 150 000
2010 35 000 75 000 180 000 175 000
50 000 20 000
50 000 20 000
0
20 000
20 000
525 000
500 000
520 000
1 850 000
2 100 000
2 030 000
65 000
60 000
65 000
2 425 000
2 450 000
2 450 000
30 000 85 000 145 000
35 000 60 000 125 000
40 000 75 000 125 000
90 000
80 000
75 000
33 800 365 750
380 000
822 000
1 850 000
52 200
65 000
2 440 700
2 350 000
25 200 25 650
20 000 85 000
229 600
145 000
149 160 287 250 264 100 1 412 280 825 350
180 000 300 000 310 000 1 439 000 980 000
125 000 325 000 325 000 1 435 000 1 230 000
50 000 350 000 350 000 1 225 000 1 225 000
90 000 300 000 350 000 1 200 000 1 225 000
8 152 250
9 100 000
9 100 000
9 100 000
9 100 000
Sumber: Kementerian Kehutanan, 2011
16
Penelitian mengenai peraturan dilakukan di Barat Laut Pacific Amerika Serikat, berkaitan dengan undang-undang species langka (endanger species) untuk melindungi sejenis burung hantu (Strix occidentalis caurina) dari kepunahan. Peraturan konservasi berdampak kepada penurunan produksi kayu dari wilayah penghasil sepertiga kayu softwood di Amerika Serikat. Dengan turunnya produksi kayu bulat di wilayah tersebut kemudian berdampak kepada keberlanjutan industri perkayuan dan penyerapan tenaga kerja (Wear dan Park, 1994).
Tahun
Sumber: * Departemen Kehutanan, 2003 dan Kementerian Kehutanan, 2011 ** FAO, 2011 Gambar 1. Produksi Kayu Bulat Indonesia Tahun 1995-2009 Dari sisi permintaan, Sinaga (1989) menyebutkan bahwa permintaan kayu bulat dalam negeri tergatung kepada harga yang berlaku di pasaran dan harga yang yang berlaku untuk barang substitusinya. Menurut Wan (2009), industry pengolahan kayu di China sangat tergantung kepada penawaran bahan baku yang berasal dari impor. Kayu lapis adalah produk kayu olahan yang penting di China, dan China adalah salah satu negara pengekspor plywood, meskipun tergantung
17
kepada bahan baku dari impor. Walaupun pemerintah secara intensif melakukan program hutan tanaman, tetapi kebutuhan produksi kayu bulat domestik masih jauh dari mencukupi. Samad, et al. (2009) mengemukakan bahwa permintaan kayu bulat dunia akan meningkat sejalan dengan peningkatan populasi dan peningkatan pembangunan ekonomi khsusunya di negara-negara berkembang. Dengan alasan tersebut Malaysia kemudian melakukan komitmen pengellaan hutan lestari, diantaranya melaksanakan penebangan hutan dengan metoda “reduce impact logging”. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penawaran kayu bulat untuk industri hilir perkayuan. Malaysia Barat telah mengalami defisit kayu bulat sejak tahun 1995 berdampak kepada produk utama perkayuan, berpindah dari yang tadinya surplus menjadi defisit kayu bulat. Dari hasil penelitian perilakuk pasar kayu bulat di Malaysia Barat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hutan lestari, menunjukan bahwa pelaksanaan sepenuhnya (full adoption) kebijakan pengelolaan hutan lestari akan menyebabkan pengurangan penawaran kayu bulat, yang berlanjut kepada peningkatan harga dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh kepada permintaan. Kemungkinan kebijakan ini akan mempengaruhi skema pembangunan hutan tanaman untuk mendukung kelestarian kehutanan di Malaysia Barat. Hasil kajian yang diakukan oleh Prahasto dan Nurfatriani
(2001)
menunjukkan bahwa produksi kayu bulat yang dihasilkan dari hutan alam dalam rentang lima tahun terakhir sebelummya cenderung menurun sedangkan produksi dari hutan tanaman dari berbagai sumber belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Menurut Surhandari (2008), untuk mengurangi permintaan kayu bulat di
18
Indonesia, alternatif yang mungkin dapat dilakukan dengan pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu, khususnya mengurangi jumlah industri yang dianggap tidak efisien. Solusi lain yang dapat ditempuh adalah mempercepat pembangunan hutan tanaman industri (HTI) atau hutan tanaman sejenis seperti hutan tanaman rakyat (HTR). Selain untuk pemenuhan bahan baku industri kayu lapis dan kayu gergaji, produksi kayu bulat Indonesia juga dibutuhkan untuk bahan baku industri pulp. Perkembangan industri pulp Indonesia selain memiliki peluang pengembangan yang cukup baik, juga dihadapkan kepada beberapa kendala, diantaranya persoalan bahan baku, dimana 93 persen kertas dunia berasal dari bahan baku kayu (Situmorang, 2009). Upaya untuk melakukan konservasi di Finland akan meningkatkan harga bahan baku kayu bulat yang juga akan meningkatkan biaya produksi industri perkayuan. Hal ini telah menyebabkan produksi kayu gergaji turun, tetapi tidak akan mempengaruhi produksi kertas dan paperboard. Apabila konservasi meningkatkan impor kayu bulat maka pengaruh terhadap bahan baku terhadap industri kehutanan menjadi sangat kecil (Hänninen, et al., 2007) Penelitian dampak kebijakan konservasi di Norwegia yang dilakukan menggunakan partial equilibrium model untuk sektor kehutanan terhadap harga kayu bulat dan hasil olahan, menunjukan bahwa harga kayu bulat akan meningkat rata-rata dengan peningkatan upaya konservasi secara lokal. Dampak terhadap harga kayu bulat akan menjadi sangat terasa apabila mitra dagang Norwegia juga melakukan kebijakan konservasi. Apabila pemilik hutan sukarela juga melakukan konservasi mengikuti kebijakan pemerintah di Norwegia, maka. produksi kayu
19
gergaji domestik diproyeksikan akan berkurang, sementara produksi pulp dan kertas hampir tidak terpengaruh dalam jangka pendek (short run). Akhirnya kenaikan permintaan hasil hutan untuk kepentingan lingkungan (environment good will) akan meningkatkan harga kayu bulat dan intensitas penebangan tidak berpengaruh terhadap luas kawasan hutan (Bolkesjø et al., 2005)
2.2. Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi Varian (1987) menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi seperti pajak sering mempengaruhi anggaran konsumen yang terbatas. Secara teoritis, instrumen pajak ini akan mempengaruhi perubahan kemiringan (slope) garis anggaran (budget line) dengan merubah harga yang diterima oleh konsumen. Nicholson (2000) menjelaskan bahwa untuk mengetahui dampak dari pajak per unit , perlu dilihat perbedaan pajak yang dibayar oleh pembeli dan pajak yang dibayar oleh penjual. Pajak per unit merupakan juga besaran harga yang dibebankan kepada konsumen harga dan produsen. Namun kehilangan yang mestinya diterima oleh konsumen dan produsen akan menjadi penerimaan bagi pemerintah. Penerapan pajak akan membuat harga komoditi meningkat sehingga produsen akan mengurangi penawaran kayu bulat ke pasar. Dengan penerapan pajak maka akan terjadi harga keseimbangan baru, dimana harga yang diterima oleh konsumen adalah sebesar P2, dan harga yang diterima oleh produsen adalah sebesar P3. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atas hasil yang dipungut dari
20
hutan negara. Dan DR adalah pungutan yang dibebankan terhadap kayu bulat hutan alam.
Sumber: Pindyck, 2005 (diolah) Gambar 2. Penerapan Pajak
Iuran Hasil Hutan di Indonesia pertama kali dipungut tahun 1968, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 tentang Iuran HPH (IHPH) dan Iuran Hasil Hutan (IHH), Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2/1/1968 Tahun 1968 tentang Penetapan Besarnya Jumlah IHPH dan IHH, dan pada waktu itu IHH sudah mencakup pembayaran PBB. Pada tahun 1998 kemudian menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Besarnya ditetapkan sama sebesar 6 persen dari harga untuk seluruh jenis dan seluruh wilayah. Pada tahun 1999 dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 220/kpts-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) per
21
satuan Hasil Hutan Kayu. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 06/Kep/I/1999 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH, yang kemudian diperbarui dengan
keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
814/MPP/Kep/12/2002. Besarnya PSDH adalah 10 persen dari harga patokan (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2005). Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengelompokan PSDH dalam penerimaan negara bukan pajak. Pengaruh penerapan kebijakan PSDH dapat didekati dengan penerapan pajak yang menjelaskan pengaruh pajak terhadap kesejahteraan individu. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pajak, menunjukkan bahwa kebijakan pajak akan mempengaruhi tingkat produksi kayu bulat. Simangunsong (2001) menyebutkan bahwa model keseimbangan parsial perdagangan internasional terhadap kayu tropis dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh liberalisasi perdagangan seperti penghilangan tarif produksi, konsumsi, ekspor, dan harga serta kesejahteraan negara pengekspor. Analisis model keseimbangan parsial untuk tujuan analisis, bahwa faktor-faktor lain tidak berubah (Arsyad, 1999). Hasilnya menunjukkan bahwa dengan penghapusan tarif akan meningkatkan produksi dan ekspor kayu lapis, kayu gergaji dan menurunkan harga untuk produk tersebut.
22
Conrad et al. (2005) melakukan penelitian penerapan pajak yang dikenakan pada kayu hasil produksi sistem tebang pilih pada hutan jenis campuran. Hasil penelitian ini memberikan insentif dan dampak yang berbeda di Indonesia, dibandingkan dengan dampaknya yang terjadi di Brazil atau Malaysia, oleh karena itu disarankan untuk tidak memberlakukan model kebijakan pajak yang seragam untuk semua negara atau semua jenis hutan. Di Indonesia, koordinasi dan akuntabilitas yang kuat antara badan-badan yang mengurus pembayaran REDD+ dan badan-badan yang mengawasi DR akan sangat penting. Mengingat rencana Kementerian Kehutanan saat ini untuk mengalokasikan sekitar US$ 2.2 miliar dari DR untuk membiayai pengembangan hutan tanaman komersial melalui BLU-BPPH (Badan Layanan Umum-Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan) (Barr et al., 2011). Pemberian subsidi untuk mendukung pembiayaan pembangunan hutan tanaman industry melalui pinjaman lunak menggunakan dana DR melalui BLU-BPPH sebagaimana sedang direncanakan pemerintah sangat beresiko, terutama berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran dan efektifitas penggunaan dana subsidi di lapangan (Obidzinski dan M. Chaudhury, 2009). Dana yang berasal dari sektor kehutanan termasuk royalty dari kegiatan eksploitasi hutan dan kesepakatan eksploitasi sumberdaya, biaya taman nasional, termasuk dana reboisasi serta beberapa iuran spesifik lainnya, dikelola oleh pemerintah pusat dan didistribusikan ke daerahdaerah. Hanya saja pada praktiknya persoalan distribusi dana ini masih menjadi persoalan, khususnya dalam hal keterbukaan porsi bagian pemerintah daerah dan berkaitan dengan ketepatan waktu pendistribusian (Larson, 2004). Hal yang sama juga terjadi di Kamerun, dimana persoalan yang berkaitan dengan pembagian
23
keuangan dari royalty sektor kehutanan merupakan persoalan yang sensitif, dimana masalah persoalan distribusi manfaat adalah persoalan yang utama. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oyono et al.(2005) tersebut diusulkan untuk membagikan royalty secara adil dan langsung ke masyarakat. Menurut Alemagi, (2011), berdasarkan undang-undang di Kamerun, iuran (royalty) yang dipungut dari perusahaan digunakan bagi pembangunan masyarakat, dimana 50% dialokasikan untuk Negara, 40% untuk wilayah dimana perusahaan berada dan 10% untuk masyarakat desa tempat perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan juga diharuskan membayar pajak lingkungan (ecotax) kepada masyarakat yang nilainya US$1.5 per m3 kayu. Beberapa secara sukarela memberikan kontribusi antara US$1.2-1.6 per m3 dari setiap kayu yang ditebang dan dijual oleh perusahaan. Penetapan harga dan pajak kayu bulat dari hutan alam telah menjadi isu yang tak kunjung selesai. Dalam jangka menengah hingga jangka panjang harga internasional berdasarkan FOB sebaiknya dijadikan acuan dalam penetapan pajak agar industri lebih kompetitif (Dwiprabowo et al., 2003). Dana Reboisasi (DR) adalah pungutan yang diberlakukan sejak 1989, merupakan dana hutan secara nasional berupa retribusi berbasis volume tebangan kayu yang dibayarkan oleh para pemegang konsesi hutan. Selama rentang waktu lebih dari 20 tahun tersebut, DR telah menghasilkan penerimaan (nominal) sekitar US$ 5.8 milyar, menjadikannya sumber pendapatan pemerintah terbesar dari sektor kehutanan (Barr et al., 2010). Penelitian yang dilakukan Ginoga et al. (2001) menyimpulkan bahwa potensi penerimaan DR dan IHH/ PSDH sebetulnya akan bisa lebih besar lagi
24
dibandingkan dengan perkiraan potensi apabila kebijakan tarif dan harga patokan yang dikeluarkan oleh Pemerintah betul-betul dilakukan. Kebijakan tarif yang selalu berubah-ubah merupakan salah satu dari beberapa kendala dalam upaya memperoleh kepastian besarnya dan kelancaran penerimaan iuran.
2.3. Dampak Kebijakan terhadap Kesejahteraan Kontribusi ekonomi kayu terhadap kesejahteraan sangat tergantung kepada dukungan kebijakan pemerintah terhadap praktik eksploitasi dan industri pengelolaan kayu. Kebijakan yang ikut berperan didalamnya termasuk kebijakan pungutan (iuran) kayu. Penerimaan pemerintah yang berasal dari pungutan bukan pajak termasuk izin perusahaan, Dana Reboisasi dan PSDH mencapai $682 juta pada tahun 1997 dan kemudian menurun menjadi $303 juta pada tahun 2002 akibat adanya krisis yang berkepanjangan (World Bank, 2006). Untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kesejahteraan. Bagi negara yang masih memiliki hutan yang berkualitas baik, keberadaan industri pengolahan kayu akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar . Hal ini juga terjadi di Nigeria, dimana industri kayu lapis didirikan yang di wilayah Sapele tersebut mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di desar Sapele, Nigeria. Keberadaan industri kayu lapis tersebut kemudian memunculkan industri hilir lainnya yang mengolah produk lanjutan dari industri hulu tersebut (Okunomo dan Achoja, 2010). Gambar 2 menunjukan bahwa daerah diantara kurva permintaan dan kurva penawaran menggambarkan jumlah surplus produsen dan surplus konsumen,
25
dengan menghitung tambahan nilai yang diperoleh dari transaksi pasar. Besarnya kesejahteraan ini akan maksimum pada keseimbangan pasar persaingan sempurna (competitive market equilibrium) (Nicholson, 2000). Menurut Pindyck (2005), surplus konsumen adalah keuntungan total atau nilai yang diterima konsumen atas biaya yang digunakan untuk membayar barang, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan total atau penerimaan yang diterima produsen atas biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Surplus konsumen berada di atas harga dan dibawah permintaan, sedangkan surplus produsen berada di bawah harga dan di atas penawaran. Just et al. (1982) menyebutkan bahwa surplus produsen terletak di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga dari perusahaan atau industri, sedangkan surplus konsumen terletak dibawah kurva permintaan dan di atas garis harga. Fungsi Produksi Cobb-Douglas adalah fungsi produksi dimana q=AKαLβ, dimana q adalah tingkat output, K adalah kuantitas modal, dan L adalah kuantitas tenaga kerja, dimana A, α dan β adalah konstata. Adapun surplus produsen sangat erat kaitannya dengan keuntungan (profit). Untuk jangka pendek surplus produsen adalah sama dengan penerimaan (R) dikurangi dengan biaya variabel (VC), yaitu keuntungan variabel. Keuntungan total adalah penerimaan dikurangi dengan semua biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, dimana; Surplus produsen = PS = R – VC dan Keuntungan = π = R - VC - FC. Dalam jangka pendek apabila biaya tetap bernilai positif, maka surplus produsen adalah lebih besar dari keuntungan (Pindick, 2005)
26
27
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran Hutan alam dan hutan tanaman industri adalah penawaran utama bahan baku industri pengolahan kayu primer, yaitu industri kayu lapis, industri kayu gergaji dan industri pulp. Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam dikelola melalui sistem HPH dan dilakukan dengan sistem tebang pilih (selective cutting). Hutan tanaman industri dipanen dengan sistem tebang habis, dimana jumlah produksi dari hutan tanaman akan tergantung kepada luas areal penebangan. Secara teoritis kuantitas penawaran kayu bulat dipengaruhi produksi kayu bulat di dalam negeri, impor kayu bulat dan dikurangi ekspor kayu bulat. Sedangkan produksi kayu bulat ditentukan oleh harga kayu bulat, ketersediaan kayu bulat di hutan (stok) dan kemampuan keuangan perusahaan. Keterkaitan pasar kayu bulat dan industri kayu primer dapat dilihat pada Gambar 3. Beberapa metodologi untuk penelitian terkait dengan industri kehutanan sudah dikembangkan oleh beberapa peneliti terdahulu. Menurut Timotius (2000), produksi kayu bulat Indonesia dipengaruhi oleh perubahan harga riil kayu bulat domestik, bunga riil Indonesia, jumlah maksimum tebangan kayu bulat dalam satu tahun yang diperbolehkan oleh pemerintah (Annual Allowable Cut/ AAC), nilai tukar rill rupiah terhadap US$, produksi log Indonesia tahun sebelumnya. Turner (2006) menyebutkan bahwa pendugaan model yang digunakan disektor kehutanan menggambarkan penawaran kayu dalam berbagai bentuk, dan
28
secara umum mengandung satu atau beberapa unsur, yaitu kayu bulat yang dipanen, dinamika stok kayu, dan perubahan luas hutan.
Gambar 3. Keterkaitan Pasar Kayu Bulat dan Hasil Olahan Industri Kayu Primer
29
Produksi kayu bulat di dalam negeri akan dipengaruhi oleh perubahan harga rill produksi industri berbasis kayu bulat. Sebagai contoh, apabila harga kayu lapis meningkat, diduga para eksportir Indonesia akan berusaha menambah penawaran volume ekspor kayu lapis sehingga akan meningkatkan produksi kayu lapis, sehingga kebutuhan bahan baku kayu bulat juga akan meningkat. Sejak tahun 1969 sampai tahun 1980 an, Indonesia merupakan pengekspor kayu bulat jenis hardwood terbesar di dunia, setelah itu produksi kayu bulat mulai menurun karena kebijakan kuota ekspor. Tahun 1985 sampai 1988, Indonesia tidak mengekspor kayu bulat sama sekali. Pelarangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu melalui industri kayu lapis, kayu gergaji, industri pulp dan kertas. Kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat ini berimplikasi kepada peningkatan pasokan kayu bulat untuk industri pengolahan kayu. Adam, Brannlund, Daniels, Hyde dan Kuuluvainen dalam Turner (2006) menyebutkan bahwa model ekonometrika menggambarkan penawaran kayu sebagai fungsi harga kayu tegakan (stumpage price), stok hutan dan variabel lain. Penetapan harga kayu sebelum ditebang (Stumpage price) diharapkan berdampak positif terhadap penawaran kayu, dimana peningkatan harga akan meningkatkan luas hutan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Permintaan industri pengolahan kayu terhadap kayu bulat sebagai bahan baku, diduga dipengaruhi oleh harga kayu bulat domestik, harga riil industri kayu olahan, kapasitas produksi terpasang kayu olahan dan permintaan kayu bulat oleh industri pengolahan kayu tahun sebelumnya. Jika harga kayu bulat domestik naik, diduga permintaan kayu bulat oleh pabrik pengolahan berbasis kayu akan
30
menurun dan sebaliknya. Apabila harga produksi olahan industri berbasis kayu naik maka permintaan bahan baku juga akan semakin meningkat. Penerapan PSDH dan DR akan berdampak peningkatan biaya yang dibebankan kepada harga kayu bulat, sehingga akan menurunakan produksi kayu bulat. Turunnya produksi kayu bulat maka akan menurunkan sumber bahan baku bagi industri perkayuan sehingga menurunkan produksi kayu olahan di pasar output. Penerapan kebijakan PSDH dan DR ini juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan yang diterima oleh perusahaan yang memproduksi kayu bulat, industri pengelolaan kayu yang memanfaatkan kayu bulat dan pemerintah yang menerima kontribusi pungutan.
3.2. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka beberapa hipotesis dari penelitian ini, yaitu: 1. Terdapat keterkaitan antara permintaan kayu bulat indutri pengolahan kayu lapis, kayu gergaji, dan pulp dengan penawaran kayu bulat. 2. Kebijakan PSDH dan DR akan mengurangi kesejahteraan yang diterima produsen dan konsumen.
3.3. Model Pasar Input dan Pasar Output Kayu Dalam penelitian ini akan dicari model pasar input kayu bulat, yaitu kayu bulat dari hutan alam, kayu bulat dari HTI perkakas dan kayu bulat dari HTI pulp sebagai bahan baku industri pimer dan pasar output, yaitu pasar kayu lapis, kayu gergajian dan pulp.
31
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pasar dalam negeri menggunakan data time series, dikembangkan atas dasar penelitian Simangunsong (2001) yang berjudul “ International Demand and Supply for forest products, with application to the tropical timber products trade”di pasar dunia, menggunakan data panel. Model pasar input dan pasar output yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pasar Input Kayu Bulat Hutan Alam LnQT1 = lna0+a1lnPT1+a2lnI1+a3lnGDP+e1.1…………………...
(1)
dimana: LnQT1 = Penawaran kayu bulat berasal dari hutan alam (m3) Lna0
= Konstanta
LnPT1 = Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3) LnI1
= Inventarisasi stok kayu bulat hutan alam (m3)
LnGDP = GDP Riil (Milliar Rupiah) e1.1
= error
a1,,a3
= Parameter
LnQD1 = lnb0+b1lnQKL+b2lnQKG+b3LnPT1+e1.2…………….. dimana: LnQD1 = Permintaan kayu bulat berasal dari hutan alam (m3) Lnb0
= Konstanta
LnQKL = Produksi kayu lapis (m3) LnQKG = Produksi kayu gergaji (m3) LnPT1 = Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3)
(2)
32
e1.2
= error
b1,.,b3 = Parameter Keseimbangan: LnQT1 = LnQD1…………………………….........
(3)
Pasar Input Kayu Bulat HTI Perkakas LnQT2 = lnc0+c1lnPT2+c2lnI2+c3lnGDP+e2.1……........................
(4)
dimana: LnQT2 = Penawaran kayu bulat berasal dari HTI perkakas (m3) lnc0
= Konstanta
LnPT2 = Harga riil kayu bulat dari HTI perkakas (Rp/m3) LnI2
= Inventarisasi luas HTI perkakas (Ha)
LnGDP = GDP Riil (Milliar Rupiah) e2.1
= error
c1,.,c3 = Parameter LnQD2 = lnd0+d1lnQKL+d2lnQKG+d3LnPT2 +e2.2…….............
(5)
dimana: lnd0
= Konstanta
LnQD2 = Permintaan kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas (m3) LnQKL = Produksi kayu lapis (m3) LnQKG = Produksi kayu gergaji (m3) LnPT2 = Harga riil kayu bulat dari HTI perkakas (Rp/m3) e2.2
= error
d1,,d3
= Parameter
Keseimbangan: LnQT2 = LnQD2…………………………….........
(6)
33
Pasar Input Kayu Bulat HTI Pulp LnQT3 = lne0+e1lnPT3+e2lnI3+e3lnGDP+e3.1…………................
(7)
dimana: lne0
= Konstanta
LnQT3 = Penawaran kayu bulat berasal dari HTI pulp (m3) LnPT3 = Harga riil kayu bulat dari HTI Pulp (Rp/m3) LnI3
= Inventarisasi luas HTI pulp (Ha)
LnGDP = GDP Riil (Milliar Rupiah) e3.1
= error
e1,,e3
= Parameter
LnQD3 = lnf0+f1lnQP+f2LnPT3+e3.2………………………….......
(8)
dimana: LnQD3 = Permintaan kayu bulat berasal dari HTI pulp (m3) lnf0
= Konstanta
LnQP
= Produksi pulp (ton)
LnPT3 = Harga riil kayu bulat dari HTI Pulp (Rp/m3) e3.2
= error
f1, f2
= Parameter
Keseimbangan: LnQT3 = LnQD3…………………………….........
(9)
Pasar Ouput Kayu Lapis LnQKL = lng0+g1lntrend+g2lnPQ1+g3lnPL+ g4lnPT1+g5lnPE + e4.1…………………......................... dimana: LnQKL = Permintaan kayu lapis (m3) lng0
= Konstanta
(10)
34
lntrend = Teknologi lnPQ1 = Harga kayu lapis (Rp/m3) lnPL
= Upah tenaga kerja (Rp/bulan)
lnPT1
= Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3)
lnPE
= Harga riil bahan bakar solar (Rp/liter)
e4.1
= error
g1,.,g3 = Parameter LnQ1 = lnh0+h1lnGDP+h2lnPQ1+e4.2….………………………….
(11)
dimana: LnQ1
= Permintaan Kayu lapis (m3)
lnh0
= Konstanta
LnGDP = GDP Riil (Milyar Rupiah) LnPQ1 = Harga kayu lapis (Rp/m3) e4.2
= error
h1, h2
= Parameter
Keseimbangan: LnQKL = LnQ1……………………………….......
(12)
Pasar Output Kayu Gergaji LnQKG=lni0+i1lntrend+i2lnPQ2+i3lnPL+i45lnPT1+ i5lnPE+e5.1…………………………………….................. dimana: LnQKG = Permintaan kayu gergaji (m3) lni0
= Konstanta
lntrend = Teknologi lnPQ2 = Harga kayu gergaji (Rp/m3) lnPL
= Upah tenaga kerja (Rp/bulan)
(13)
35
lnPT1
= Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3)
lnPE
= Harga riil bahan bakar solar (Rp/liter)
e4.1
= error
i1,.,i5
= Parameter
LnQ2=lnj0+j1lnGDP+j2lnPQ1+e5.2………………………………...
(14)
dimana: LnQ2
= Permintaan kayu gergaji (m3)
lnj0
= Konstanta
LnGDP = GDP riil (Milyar Rupiah) LnPQ2 = Harga riil kayu gergaji (Rp/m3) e4.2
= error
j1, j2
= Parameter
Keseimbangan: LnQKG = LnQ2…………………………………..
(15)
Pasar Output Pulp LnQP = lnk0+k1lntrend+k2lnPQ3+k3lnPL+k4lnPT3+ k5lnPE+e6.1…………………………………………………. dimana: LnQP
= Permintaan pulp (ton)
lnk0
= Konstanta
lntrend = Teknologi lnPQ3 = Harga riil pulp (Rp/kg) lnPL
= Upah riil tenaga kerja (Rp/bulan)
lnPT3
= Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3)
lnPE
= Harga riil bahan bakar solar (Rp/liter)
e6.1
= error
(16)
36
k1,.,k3 = Parameter LnQ3 = ln l0+l1lnGDP+ l2lnPQ3+e6.2………………………...........
(17)
dimana: LnQ3
= Permintaan pulp (ton)
lnl0
= Konstanta
LnGDP = GDP riil (Milyar Rupiah) LnPQ3 = Harga riil pulp (Rp/kg) e6.2
= error
a1,.,a3 = Parameter Keseimbangan: LnQP = LnQ3……………………………………..
(18)
Pasar input (pasar kayu bulat) terdiri dari pasar kayu bulat hutan alam, pasar kayu bulat HTI perkakas, dan pasar kayu bulat HTI pulp. Sedangkan pasar output (pasar produk primer kayu) terdiri dari pasar kayu lapis, pasar kayu gergaji dan pasar pulp. Model persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai penduga parameter terbaik, yang penerapannya berurutan yaitu (1) 2SLS, (2) 2SLS+AR(1), (3) OLS, dan (4) OLS + AR(1). Sedangkan alternatif persamaan yang digunakan, berturut-turut, yaitu dari: 1. Persamaan logaritma natural: LnQt=ln α0+α1lnPt+α2lnIt+α3lnGDP+et, 2. Persamaan logaritma dengan rasio tanpa konstanta: LnQt-LnQt-1=ln(Qt/Qt-1)=α1ln (Pt/Pt-1)+α2ln(It/It-1)+α3ln(GDPt/GDPt-1)+et 3. Persamaan logartima natural dengan rasio dan konstanta Ln_Qt-Ln_Qt-1=ln(Qt/Qt-1)=k+α1ln(Pt/Pt-1)+α2ln(It/It-1)+α3ln(GDPt/GDPt-1)+et
37
Pada
sistem
persamaan
simultan
antar
variabel
saling
berkaitan
(Koutsoyiannis, 1977). Persamaan diolah menggunakan program pengolahan data RATS (Regression Analysis Time Series) untuk mendapatkan paramater. Parameter dugaan α dan β adalah nilai penduga elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nilai dugaan α dan β diperiksa kemungkinanan adanya autokorelasi. Autokorelasi biasanya muncul pada persamaan time series (Thomas, 1997). Pengujian adanya autokorelasi menggunakan Durbin-Watson (DW). Sekiranya masih ada autokorelasi maka harus diperbaki dengan pengujian autokorelasi tingkat 1 AR(1). Pada proses pengolahan data tersebut, tahapan yang digunakan untuk mendapatkan parameter model persamaan, yaitu: 1. Melakukan pengolahan data menggunakan program statistik RATS 2. Memeriksa apakah asumsi-asumsi penduga parameter terpenuhi. 3. Memeriksa apakah semua penduga parameter yang dihasilkan, tandanya sesuai dengan teori ekonomi, sebagaimana Tabel 3. Tabel 3. Ekspektasi Tanda Parameter
Persamaan
PT1 PT2 PT3 I1 S KBHA (QT1) + + D KBHA (QD1) S KBHTI PKK (QT2) + D KBHTI PKK (QT2) S KBHTI PULP (QT3) + D KBHTI PULP (QT3) S Kayu Lapis (QKL) D Kayu Lapis (Q1) S Kayu Gergaji (QKG) D Kayu Gergaji (Q2) S PULP (QP) D PULP (Q3)
I2
+
Variabel I3 PQ1 PQ2 PQ3 PL PE QKL QKG QP GDP + + + + + + + + + + - + + - + + - -
38
3.4. Simulasi Kebijakan Model persamaan untuk menduga elastisitas kemudian digunakan kembali untuk melakukan simulasi penerapan kebijakan PSDH dan DR, yaitu: Pasar Input Kayu Bulat Hutan Alam Penawaran: QT1= k01 PT1a1 I1a2 GDPa3……………………………..
(1)
Permintaan: QD1= k02 QKLb1 QKGb2 PT1b3…………….…………..
(2)
Keseimbangan: QT1 = QD1……………………………………….....
(3)
Persamaan harga setelah shok: PT1 = k03+Pt1+PSDH+DR…………
(4)
Pasar Input Kayu Bulat HTI Perkakas Penawaran: QT2 = k04 PT2c1 I2c2 GDPc3…………………………….
(5)
Permintaan: QD2 = k05 QKLd1 QKGd2 PT2d3………………………
(6)
Keseimbangan: QT2 = QD2 …………………………………………
(7)
Persamaan harga setelah shock kebijakan : PT2 = k06+Pt2+PSDH…
(8)
Pasar Input Kayu Bulat HTI Pulp Penawaran: QT3 = k07 PT3e1 I3e2 GDPe3…………………………….
(9)
Permintaan: QD3 = k08 QPf1 PT3f2……………………….………….
(10)
Keseimbangan: QT3 = QD3……………………………………….....
(11)
Persamaan Harga setelah shock kebijakan: PT3 = k09+Pt3+PSDH…
(12)
Pasar Ouput Kayu Lapis Penawaran: QKL = k10 еg1 PQ1g2 PLg3 PT1g4 PEg5…………………...
(13)
Permintaan: Q1 = k11 GDPh1 PQ1h2………………………………….
(14)
Keseimbangan: QKL = Q1…………………………………………...
(15)
Persamaan harga: PQ1 = k12+Pq1+tariff……………………………
(16)
39
Pasar Output Kayu Gergaji Penawaran: QKG = k13 еi1 PQ2i2 PLi3 PT1i4 PEi5…………………….
(17)
Permintaan: Q2 = k14 GDPj1 PQ2j2…………………………………..
(18)
Keseimbangan: QKG = Q2…………………………………………...
(19)
Persamaan harga: PQ2 = k15+Pq2+tariff………………………….....
(20)
Pasar Output Pulp Penawaran: QP = k16 еk1 PQ3k2 PLk3 PT3k4 PEk5…………………….
(21)
Permintaan: Q3 = k17 GDPl1 PQ3l2…………………………………..
(22)
Keseimbangan: QP = Q3……………………………………………..
(23)
Persamaan harga: PQ3 = k18+PQ3+tariff……………………………
(24)
Kalibarasi k01, k02 sampai k18 diperoleh dari pembagian data faktual dengan pendugaan variabel. Nilai variabel endogen baru pada persamaan (1) sampai persamaan (24) didapat dengan mengalikan faktor kalibarasi dengan hasil pendugaan variabel. Nilai kalibrasi hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 4. Pada saat pasar dalam kondisi keseimbangan, sebagaimana persamaan (3), (7), (11), (15), (19) dan (23), maka akan diperoleh harga dan produksi keseimbangan baru. Dengan harga dan produksi keseimbangan baru kemudian dihitung nilai kesejahteraan, yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Skenario yang digunakan untuk simulasi penerapan PSDH dan DR, yaitu: 1.
Skenario Penerapan PSDH Provisi Sumberdaya Hutan dikenakan pada kayu bulat dari hutan alam dan
hutan tanaman, besarnya dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Dalam simulasi dilakukan skenario menerapkan PSDH sesuai ketentuan, menghapus PSDH, menaikan PSDH sebesar 20 persen dan 25 persen dari kondisi saat ini.
40
2.
Skenario Penerapan DR Dana Reboisasi dikenakan atas produksi kayu bulat dari hutan alam. Dalam
simulasi ini akan dilakukan skenario kebijakan DR sesuai ketentuan berlaku, menghapus DR, menaikan DR 20 persen dan 25 persen dari kondisi saat ini. Kombinasi skenario simulasi kebijakan penerapan PSDH dan DR meliputi 9 skenario, yaitu (1) menghapus PSDH dan Penerapan DR aktual, (2) penerapan PSDH altual dan menghapus DR, (3) Menghapus PSDH dan DR, (4) penerapan PSDH 20 persen dan DR aktual, (5) penerapan PSDH aktual dan DR 20 persen, (6) penerapan PSDH 20 persen dan DR 20 persen, (7) penerapan PSDH 25 persen dam DR altual, (8) penerapan PSDH aktual dan DR 24 persen, (9) penerapan PSDH 25 persen dan DR 25 persen. Prosedur simulasi perhitungan kesejahteraan dilakukan dengan model parsial equilibrium, nonlinear program optimalization menggunakan SOLVER yang disediakan program EXCEL. Kajian penerapan skenario kebijakan PSDH dan DR pada penelitian ini dilakukan melalui simulasi penerapan 9 skenario kebijakan. Untuk melihat bagaimana pengaruh simulasi, maka dibandingkan dengan dampak dari penerpaan kebijakan PSDH dan DR pada saat ini. Perhitungan untuk mendapatkan kesejahteraan dihitung berdasarkan turunan rumus Marshalian, yaitu : ΔPS = [1/(1+s)] [P1S1-P0S0] …………………………………………... (25) dimana: ΔPS = Perubahan surplus produsen s
= Elastisitas penawaran terhadap harga
P0
= Harga awal
41
P1
= Harga baru (setelah penerapan kebijakan)
S0
= Kuantitas penawaran awal
S1
= Kuantitas penawaran baru (setelah penerapan kebijakan)
ΔCS = [1/(1+d)] [P1D1-P0D0] ………………………………………… (26) dimana: ΔCS = Perubahan surplus konsumen. d
= elastisitas permintaan terhadap harga
P0
= Harga awal
P1
= Harga baru (setelah penerapan kebijakan)
D0
= Kuantitas permintaan awal
D1
= Kuantitas permintaan baru (setelah penerapan kebijakan)
3.5. Sumber dan Jenis Data Data utama penelitian menggunakan data sekunder time series tahun 1995 sampai tahun 2009, dari statistik Kehutanan Indonesia, Badan Pusat Statistik dan laporan Food Association Organization (FAO). Data selengkapnya yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Lampiran 1.
42
43
IV. GAMBARAN UMUM
4.1. Produksi Kayu Bulat Produksi kayu bulat Indonesia saat ini jumlahnya terus menurun. Pada tahun 2009 produksi kayu bulat dari hutan alam hanya mencapai rata-rata sekitar 5 juta m3 per tahun. Produksi kayu bulat dari hutan alam pernah mencapai lebih dari 20 juta m3 sebelum tahun 1998 dan lebih dari 10 juta m3 pada periode tahun 19972000. Pada masa lalu, satu perusahaan (Hak Pengusahaan Hutan/ HPH) bisa memiliki luas wilayah kelola ratusan ribu Ha, namun pada saat ini ada perusahaan yang yang hanya memiliki luas 10 000 Ha sampai 20 000 Ha saja.
Tahun
Sumber: Departemen Kehutanan, 2006a dan Departemen Kehutanan, 2007; Kementerian Kehutanan, 2011 Gambar 4. Produksi Kayu Bulat HPH
Produksi kayu bulat sebagian besar berasal dari hutan produksi yang dikelola oleh perusahaan melalui sistem Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan Hak
44
Pengusaha Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Selain berasal dari HPH dan HPHTI, kayu bulat juga berasal dari hasil land clearing konversi hutan, produksi perum perhutani dan hutan rakyat. Saat ini produksi kayu bulat yang bersumber dari HTI menunjukan peningkatan dibanding kayu bulat dari sumber lainnya. Kayu bulat yang berasal dari HTI umumnya digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan pulp. Perkembangan produksi kayu bulat yang berasal dari selain HPH dapat dilihat pada Gambar 5. Juta m3
Tahun
Sumber: Departemen Kehutanan, 2006a dan Departemen Kehutanan, 2007; Kementerian Kehutanan, 2011 Gambar 5. Produksi Kayu Bulat Non HPH Pada tahun 2005 produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman industri, izin sah lainnya, dan yang berasal dari areal konversi berjumlah 24.19 juta m3, dimana produksi dari HPH memberikan kontribusi sebesar 5.69 juta m3, HTI sebesar 12.82 juta m3, Perum Perhutani 0.76 juta m3, dan yang berasal dari konversi/IPK sebesar 3.61 juta m3, serta dari Izin Sah Lainnya sebesar 1.31 juta m3. Produksi kayu bulat yang berasal daru HTI mulai menunjukan kenaikan setelah tahun 2003. Untuk kegiatan IPK juga masih cukup besar
45
menghasilkan produk kayu pada tahun 2009 dan tahun 2010. Berdasarkan data FAO, produksi rata-rata kayu bulat Indonesia dalam rentang tahun 1975 sampai tahun 2009 berjumlah 34 juta m3 (FAO, 2011). Sebagai penyedia kayu bulat untuk kebutuhan industri pengolahan berbasis kayu, kualitas hutan menjadi faktor kunci penentu penyediaan kayu bulat. Luas penutupan hutan (forest cover) Indonesia mencapai sekitar 133.6 juta Ha atau sebesar 71 persen luas daratan Indonesia, dimana 60.9 juta Ha merupakan hutan alam produksi, terdiri dari hutan alam produksi primer sebesar 14.8 juta Ha (24.3 persen), hutan alam produksi sekunder 21.6 juta Ha (35.5 persen) dan hutan tanaman seluas 2.4 juta Ha (3.9 persen), dan wilayah bukan-hutan seluas 18.4 juta Ha (30.2 persen). Sampai Juni 2005, jumlah perusahaan pemilik izin HPH/IUPHHK sebanyak 281 unit, mengelola hutan 27.1 juta Ha yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 303 unit dengan luas wilayah kelola 28.1 juta Ha pada Agustus 2006. Namun dari jumlah itu, yang aktif hanya sekitar 149 unit dengan luas 14.6 juta Ha. Adapun jumlah HPH/ IUPHHK yang tidak aktif beroperasi sejumlah 154 unit dengan luas 17.3 juta ha. Produksi kayu bulat yang dihasilkan pada tahun 2006 berasal dari 16 provinsi, dimana produksi terbesar dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 3.9 juta m3, dengan komposisi dari HPH sebesar 1.9 juta m3, IPK sebesar 1.4 juta m3, HTI sebesar 535 305 m3. Daerah Penghasil terbesar kayu bulat dari HTI yaitu Provinsi Riau sebesar 6.7 juta m3. Jumlah HPH/IUPHHK dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 jumlah HPH yang aktif beroperasi sebanyak 308 unit, mengelola areal seluas 26.1 Ha, kemudian pada tahun 2009 menurun jumlahnya
46
menjadi 304 unit, mencakup luas areal kelola 25.7 Ha. Jumlah HTI mengalami peningkatan menjadi 165 unit pada tahun 2008 dan 206 unit pada tahun 2009. Dari 45 perusahaan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Kayu Pulp, sebanyak 12 perusahaan berkontribusi 73 persen dari total produksi. Sementara, dari 166 perusahaan IUPHHK-Hutan Tanaman Kayu Perkakas, hanya 32 perusahaan dengan luas tanaman masing-masing sekitar 9 000 Ha, berkontribusi sekitar 61 persen dari total produksi. Produksi kayu perkakas yang berasal dari hutan tanaman yang dikelola Perum Perhutani menurun sangat tajam pada periode 1994-2005, dari produksi sebesar 1.87 juta m3 pada tahun 1994 menjadi 0.76 juta m3 pada tahun 2005.
4.2. Industri Pengolahan Berbasis Kayu Ekspor hasil hutan terbesar tahun 2006 adalah kayu lapis yang mencapai nilai US$ 1.5 milyar, dan kemudian disusul oleh ekspor pulp, sebesar US$ 1.1 milyar. Selain melakukan kegiatan ekspor hasil industri pengolahan kayu, Indonesia juga melakukan impor kayu bulat, dan impor terbesar mencapai sekitar US$ 542 juta. Pemerintah Indonesia sangat mendorong peningkatan pertumbuhan industri perkayuan. Data mengenai hasil industri perkayuan, menyebutkan bahwa produksi kayu gergaji (sawn timber) meningkat dari 4.8 juta m3 pada tahun 1980 menjadi 7.1 juta m3 pada tahun 1985. Hasil produksi kayu gergaji terbesar yaitu sejumlah 10.4 juta m3 pada tahun 1989 dan kemudian produksi kayu gergaji menurun kembali menjadi 4.3 juta m3 pada tahun 2005. Pada tahun 2008 produksi kayu gergaji 0.53 juta m3, dan pada tahun 2009 produksi kayu gergaji sebesar 0.71 juta
47
m3, yang berasal dari IPHHK dengan kapasitas di atas 6 000 m3 per tahun (Kementerian Kehutanan, 2010). Hampir 90 % anggota Indonesia Sawmill and Woodworking Association (ISWA) merupakan perusahaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan tidak mempunyai HPH. Jumlah perusahaan yang terdaftar di BRIK dan berorientasi ekspor saat ini berkisar 1 600 perusahaan, namun yang aktif dari tahun ke tahun menurun, dimana pada tahun 2006 hanya berjumlah 602 perusahaan. Total ekspor 3
tahun 2006 berjumlah 2.3 juta m dengan nilai US$ 1.29 milyar. Angka ini hampir sama dengana ekspor total tahun 2005 berjumlah 2.4 juta m3 dengan nilai US$ 1,27 milyar. Negara tujuan utama ekspor woodworking adalah Jepang disusul China (Kementerian Kehutanan, 2007). Produksi kayu lapis dan vinir juga mengalami peningkatan dari 1 juta m3 pada tahun 1980 menjadi 8.3 juta m3 pada tahun 1990. Puncaknya mencapai produksi sebesar 9.7 juta m3 pada tahun 1997 yang kemudian turun menjadi hanya sebesar 4.7 juta m3 pada tahun 2005. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) mencatat bahwa jumlah anggotanya per 6 Oktober 2006 adalah 130 perusahaan, namun yang aktif hanya 3
berjumlah 68 perusahaan dengan kapasitas produksi 6.1 juta m /tahun dimana 3
hanya 19 unit yang berproduksi normal (1.54 juta m /tahun). Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan (2010), total ekspor kayu lapis tahun 2009 berjumlah 1.5 juta ton (atau setara dengan 2.4 juta m3) dengan nilai US$ 1.31 milyar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan total ekspor pada tahun 2005, yaitu sebesar 2.2 juta ton (atau setara dengan 3.4 juta m3) dengan nilai US$ 1.37 milyar. Negara tujuan utama ekspor kayu lapis adalah Jepang, Amerika Serikat dan Inggris.
48
Produksi pulp meningkat dari sekitar 0.5 juta ton pada tahun 1989 menjadi 3.1 juta ton pada tahun 1997, dan menjadi 5.4 juta ton pada tahun 2005 (APKI, 2005). Total produksi hasil hutan lainnya yaitu woodworking, blockboard, particleboard dan chips berkisar antara 0.1 juta m3 sampai 2.3 juta m3 selama rentang tahun 1983-2005 (Departemen Kehutanan, 2006b). Produksi pulp tahun 2009 mencapai 4.6 juta ton (Kementerian Kehutanan, 2010). Data selengkapnya dari perkembangan industri pulp dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan Simangunsong, at al. (2007) dalam Road Map Revitalisasi Kehutanan Indonesia, terdapat 10 pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi dan 3 pabrik pulp tidak terintegrasi dengan total kapasitas terpasang 6.4 juta Adt (airdried ton) pada tahun 2005, dan 86 persen dari kapasitas terpasang tersebut berlokasi di Sumatera. Sementara itu, 53 persen dari pabrik pulp dan kertas merupakan perusahaan swasta PMA (Private Company Foreign Investments).
Tahun
Sumber: Food Agriculture Organization, 2011 Gambar 6. Perkembangan Industri Pulp Indonesia Periode Tahun 2000-2009
49
Total produksi pulp Indonesia pada tahun 2005 mencapai 5.4 juta Adt dengan jumlah ekspor sebesar 2.5 Adt. Sementara, jumlah impor pulp pada tahun tersebut adalah 0.89 juta Adt. Pada tahun 2005 tersebut, Indonesia merupakan negara produsen pulp nomor 9 dan produsen kertas nomor 12 di dunia. Selama periode tahun 2000-2005, kapasitas terpasang industri pulp meningkat dari 5.2 juta Adt pada tahun 2000 menjadi 6.4 juta Adt pada tahun 2005. Peningkatan kapasitas terpasang juga diiringi dengan peningkatan pemanfaatan kapasitas tersebut (installed capacity utilization rate) sebesar 6.6 persen, sehingga produksi pulp meningkat tajam pada periode tersebut, sebesar 33.8 persen. Lebih lanjut, meskipun konsumsi pulp meningkat dengan laju pertumbuhan yang rendah (7.7 persen) namun karena impor juga meningkat sebesar 15.8 persen, maka ekspor pada tahun 2005 sebesar hampir dua kali lipat daripada ekspor tahun 2000.
Pada periode tahun 2000 sampai tahun 2005 kapasitas
terpasang industri pulp yang beroperasi di Indonesia sekitar 80 persen. Pada tahun 2005 kapasitas terpasang kemudian meningkat menjadi 84.8 persen. Pada tahun 2009 ekspor pulp dari Indonesia mencapai angkat 2.4 juta ton dengan nilai sebesar US$ 0.9 Milyar. Negara importir utama pulp Indonesia adalah China sebanyak 44 persen, diikuti Republic of Korea sebanyak 24 persen, Perancis sebanyak 7 persen, Italy sebanyak 6 persen, serta Jepang sebanyak 6 persen. Pada periode 1996-2003, sebanyak 73 persen dari pertumbuhan kapasitas industri pulp dunia merupakan kontribusi dari tiga negara, yaitu Brazil, Indonesia, dan China, meskipun kapasitas industri pulp dari tiga negara tersebut hanya 10 persen dari total kapasitas.
50
4.3. Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Sejak awal tahun 1970-an, Hak pengusahaan hutan (HPH) merupakan penopang utama yang digunakan untuk memproduksi kayu bulat guna pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu bulat bagi industri berbasis kayu. Sejak saat itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, perusahaan diberikan kewenangan untuk mengelola hak selama 20 tahun dan hak ini dapat diperbaharui kembali berdasarkan konsep hak pengusahaan (utilization right) (Seve, 1999; Gautam, et.al, 2000) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang merevisi ketentuan pemohon HPH yang selama ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Dengan konsep ini maka perusahaan diminta untuk mengelola areal pengelolaannya
berdasarkan
rencana
jangka
panjang
(Rencana
Karya
Pengusahaan Hutan/RKPH) selama 20 tahun, rencana jangka menengah (Rencana Karya Lima Tahun/RKL) selama 5 tahun dan rencana jangka pendek (Rencana Tahunan/RKT). Sistem pengelolaan hutan (silvikultur pengelolaan hutan) atau dikenal dengan nama Tebang Pilih Tanam (TPTI), diperkenalkan sejak tahun 1989, dan menjadi dasar didalam pelaksanaan penebangan kayu dari hutan alam produksi. Atas dasar ini, maka perusahaan menggunakan rotasi penebangan selama 35 tahun, dengan melakukan penebangan pohon yang berdiameter setinggi dada (diameter breath height) lebih dari 50 cm. Sistem TPTI ini menggantikan sistem penebangan yang digunakan sebelumnya, Tebang Pilih Indonesia (TPI). Sejak tahun 1985 dilakukan ekspansi industri pengolahan kayu, dan untuk menyediakan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat. Sejak saat itu
51
pembangungan industri pengolahan kayu semakin meningkat. Surat Keputusan Tiga Menteri tanggal 8 Mei 1980 mengharuskan pemilik HPH untuk mengkaitkan diri dengan industri pengolahan kayu. Kondisi ini kemudian menciptakan perdagangan log secara internal dari pemilik HPH ke industri pengolahnya dalam satu kelompok (group) perusahaan. Kebijakan ini kemudian menyebabkan terjadinya penurunan ekspor kayu bulat secara bertahap dari tahun ke tahun hingga tahun terakhir PELITA III, sebesar 1.5 juta m3, dan pada tahun 1985 ekspor kayu bulat tidak diperbolehkan. Walaupun bisa bebas menjual kayu bulat ke perusahaan industri pengolah kayu, namun perusahaan HPH memprioritaskan kepada perusahaan industri kayu dalam satu perusahaan induk, dan apabila terdapat kelebihan produksi kayu bulat baru dijual ke perusahaan lainnya. Pada saat itu, walaupun tidak ada harga dunia untuk kayu bulat Indonesia, tetapi terdapat harga domistik yang belum sempurna (Timotius, 2000). Untuk menghindari klaim internasional yang mengangap kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat dari Indonesia sebagai non-tariff barrier, pemerintah kemudian mencabut kebijakan tersebut pada tanggal 27 Mei 1992 dan menggantinya dengan menerapkan pajak ekspor yang tinggi (prohibitive export tax) sebesar USD 500 – USD 4 800 per m3 kayu bulat, dan berlaku mulai Juni 1992 (Simangunsong, 2004). Food Association Organization (FAO) dan Departemen Kehutanan melaporkan bahwa produksi hasil hutan utama Indonesia tahun 1980 adalah kayu bulat, diikuti kayu gergajian dan kayu lapis demikian pula dengan hasil hutan yang diekspor. Produksi kayu bulat menurun drastis pada tahun 1985, sementara produksi dan ekspor kayu gergajian dan kayu lapis meningkat sangat tajam pada
52
tahun yang sama. Ekspor kayu lapis pada saat itu bahkan melebihi ekspor kayu gergajian. Sejak tahun 1985 Departemen Kehutanan tidak melaporkan data ekspor kayu bulat (Simangunsong, 2004). Justianto (2005) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, yaitu: 1. Pengurangan Jatah Produksi Tahunan dari Hutan Alam (Soft landing); Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pengurangan Jatah Produksi Tahunan (Annual Allowable Cut/AAC) pada hutan alam secara bertahap, sampai pengurangannya sekitar 50 persen dari tebangan pada tahun 2002. Kebijakan ini mempunyai implikasi terhadap penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam dan mengurangi pasokan kayu bagi industri pengolahan kayu. Pengurangan AAC dimaksudkan agar industri pengolahan kayu dapat melakukan penyesuaian kapasitasnya, sehingga apabila terjadi pengurangan pasokan bahan baku maka tidak mengakibatkan “shock landing” pada industri tersebut. 2. Pelarangan ekspor kayu bulat; Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah terhadap kayu bulat dengan terlebih dulu diolah melalui industriindustri pengolahan kayu domestik seperti industri kayu lapis, industri kayu gergajian, industri pulp dan industri kertas. Implikasi dari kebijakan ini adalah meningkatnya pasokan kayu bulat untuk industri pengolahan kayu domestik. 3. Restrukturisasi sektor (industri) kehutanan; Restrukturisai industri kehutanan ditujukan untuk
meningkatkan efesisensi
dan efektifitas pengelolaan
sumberdaya hutan yang meliputi restrukturisasi sub-sistem sumberdaya seperti
53
sistem pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman serta sub-sistem pemanfaatan yaitu industri pengolahan hasil hutan. Dalam kaitannya dengan restrukturisai industri pengolahan kayu, penurunan kapasitas dan penutupan industri pengolahan kayu, dilakukan dalam kerangka meningkatkan dayasaing industri kehutanan tersebut. 4. Pemberian insentif untuk pembangunan hutan tanaman; Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pembangunan hutan tanaman yang produksi kayunya diharapkan dapat mengganti produksi kayu dari hutan alam melalui pemanfaatan Dana Reboisasi (DR) untuk pembiayaan hutan tanaman. Setelah terjadi krisis ekonomi, pemerintah menurunkan pajak ekspor kayu bulat menjadi maksimum 10 persen sebelum Desember 2000 dan 0 persen pada tahun 2003. Setelah pajak ekspor kayu bulat diturunkan, ekspor kayu bulat berlangsung kembali namun volumenya sangat kecil (Simangunsong, 2004 dan Sukmananto, 2007). Sementara itu, muncul keluhan dari pengusaha industri pengolahan kayu mengenai kesulitan mendapatkan bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Merespon keluhan tersebut, pemerintah kembali melarang ekspor kayu bulat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan Nomor: 1132/Kpts- II/2001 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 292/MPP/Kep/10/2001, tertanggal 8 Oktober 2001 (Simangunsong, 2004). Penerapan kebijakan cukup kontroversial adalah kebijakan soft landing, kebijakan pengurangan jatah produksi tahunan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya pada tahun 2003, dan dilanjutkan masing-masing sebesar 10 persen pada tahun 2004 dan 2005 (Sukmananto, 2007).
54
Kebijakan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) atau dulu dikenal sebagai Iuran Hasil Hutan (IHH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instriktik atas hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sedangkan, Dana Reboisai (DR) adalah dana yang dipungut atas hasil hutan yang dipungut dari hutan alam. Besarnya
PSDH
bervariasi
tergantung
jenis
kayunya,
ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Pada tahun 1968-1971 ditetapkan berdasarkan mata uang dollar Amerika per m3 yaitu antara US$ 0.5 US$ 3 per m3, kemudian pada tahun 1971-1976 ditetapkan dengan mata uang rupiah yaitu Rp 250 - 800 per m3, kemudian pada tahun 1976-1979 ditetapkan sebesar Rp 900 - Rp 5 000 per m3. Mulai Juni 1979 sampai sekarang besarnya PSDH ditetapkan berdasarkan persentase dari harga patokan kayu bulat dalam negeri (Sukmananto, 2007). Kebijakan Dana Reboisasi (DR) dikenakan mulai tahun 1968, dan sampai tahun 1979 merupakan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) yang dapat diminta kembali seluruhnya oleh pemegang HPH apabila HPH yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban reboisasi dan rehabilitasi di areal kerjanya. Sejak tahun 1980 pelaksanaan reboisasi diambil alih oleh pemerintah dan DJR diganti dengan DR, dimana besarnya DR yang harus dibayar tergantung jenis kayunya. Untuk kayu kelompok meranti pada tahun 1980-1988 ditetapkan sebesar US$ 4 per m3, pada tahun 1996-1999 sebesar US$ 15 per m3, dan mulai 1999, berdasarkan PP 5/1999 ditetapkan tarif DR sebesar US$ 13 – 16 untuk kelompok jenis meranti, tergantung wilayah produksinya.
55
4.4. Peranan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berlaku di Indonesia, kehutanan termasuk salah satu sub-sektor yang berada di dalam lingkup sektor pertanian. Dalam sistem perhitungan PDB dan PDRB yang berlaku saat ini, yang diperhitungkan PDB sub-sektor kehutanan terfokus pada sektor hulu dan industri primer pengolahan hasil hutan. Sedangkan, kegiatan di sektor hilir dan industri pengolahan hasil hutan lanjutan tidak termasuk nilai tambah yang diperhitungkan dalam sub-sektor kehutanan. Perkembangan PDB sektor kehutanan atas dasar harga nominal dan harga riil disajikan pada Gambar 7.
Gambar 7. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto Sektor kehutanan Sumber: Kementerian Kehutanan, 2011 Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa PDB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDB sektor kehutanan tahun 1993 nilai nominalnya kurang dari Rp 5 Trilyun, sepuluh tahun kemudian, tahun 2003 meningkat lebih dari dua kali mendekati angka Rp 20 Trilyun. Rata-rata PDB
56
sektor kehutanan mengalami peningkatan 20 persen per tahun.
Sianturi (2007)
menyebutkan terdapat peranan HPH yang cukup besar dalam ekonomi kayu.
Tabel 4. Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Selama 13 tahun Terakhir
No.
TAHUN
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) (Miliar Rupiah)
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDB
Kehutanan Total PDB ( persen) 1 1998 11 700.5 955 753.9 1.22 2 1999 13 803.8 1 099 731.8 1.26 3 2000 16 343.0 1 389 769.9 1.18 4 2001 16 962.1 1 646 322.0 1.03 5 2002 17 602.4 1 821 833.0 0.97 6 2003 18 414.6 2 013 674.6 0.91 7 2004 20 290.0 2 295 826.2 0.88 8 2005 22 561.8 2 774 281.1 0.81 9 2006 30 065.7 3 339 216.8 0.90 10 2007 36 154.1 3 950 893.2 0.92 11 2008 40 375.1 4 951 356.7 0.82 12 2009 44 952.1 5 613 441.7 0.80 13 2010 48 050 5 6 422 918 2 0.75 Sumber : Departemen Kehutanan, 2008 dan Kementerian Kehutanan, 2011 Produk Domestik Bruto Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat, namun kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB justru menurun, sebagaimana data pada Tabel 4. Sejak tahun 2002 kontribusi kehutanan terhadap PDB mengalami kenaikan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengelolaan kegiatan industri yang mengolah hasil hutan seperti industri kayu lapis, industri kayu gergajian, dan veneer dialihkan dari Departemen Perindustrian ke Departemen Kehutanan. Walaupun telah menjadi kontribusi sektor kehutanan pada PDB Indonesia, angkanya masih relatif kecil dibandingkan kontribusi sektor-sektor lain terhadap PDB nasional. Rata-rata kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDB kurang dari 2 persen.
57
V. ANALISIS PENAWARAN DAN PERMINTAAN KAYU BULAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN INDUSTRI KAYU LAPIS, KAYU GERGAJI DAN PULP DI INDONESIA Pasar input kayu bulat terdiri dari pasar kayu bulat yang berasal dari hutan alam, pasar kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas dan pasar kayu bulat yang berasal dari HTI pulp. Sedangkan pasar output (pasar produk primer kayu) terdiri dari pasar produk kayu lapis, pasar produk kayu gergaji dan pasar produk pulp. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software pengolahan data RATS (Regression Analysis for time series) dengan bahasa program sebagaimana disajikan pada Lampiran 2, maka diperoleh nilai dugaan parameter dari persamaan pasar input dan pasar output, sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. Tabel 5. Nilai Dugaan Parameter Pasar Input dan Pasar Output Kayu Persamaan
PT1 0.04 - 0.11*
PT2
PT3
S KBHA (QT1) D KBHA (QD1) S KBHTI PKK (QT2) 1.02 D KBHTI PKK (QT2) - 0.11* S KBHTI PULP (QT3) 0.70 D KBHTI PULP (QT3) -0.06 S Kayu Lapis (QKL) -0.002 D Kayu Lapis (Q1) S Kayu Gergaji (QKG) -0.18 D Kayu Gergaji (Q2) S PULP (QP) -0.41 D PULP (Q3)
I1 I2 4.13*
I3
Variabel PQ1 PQ2 PQ3 PL
PE QKL QKG QP GDP 1.02* 1.95 2.31 4.13* 2.96 2.69 0.61* 4.13 * 3.06 1.17 1.28** -0.06 -0.17 -0.18 0.23 0.05 -0.19 -0.11 -0.08 1.01 0.49 -2.46 -1.19* -0.29 2.82
Dari hasil pengolahan data, semua tanda penduga parameter untuk pasar input dan pasar output sebagian besar adalah sesuai teori ekonomi. Namun ada juga yang tidak sesuai teori ekonomi. Nilai penduga yang tandanya tidak sesuai dengan teori ekonomi tidak bisa digunakan, sehingga digunakan data baru,
58
menggunakan data pustaka. Beberapa nilai penduga parameter yang diperoleh, yang digaris bawahi bersifat sangat nyata, dengan nilai kesalahan (α) sebesar 5%.
5.1. Pasar Input Kayu Bulat 1. Pasar Input Kayu Bulat Hutan Alam Dari pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan penawaran kayu bulat hutan alam, yaitu: a1=0.04, a2=4.13*, a3=1.02**. Parameter a2 dan a3 yang diperoleh dari hasil pengolahan data, ternyata tidak dapat digunakan karena tandanya tidak cocok dengan teori ekonomi. Nilaii parameter dugaan a2 kemudian menggunakan data pustaka, yang diperoleh dari hasil penelitian Simangunsong (2001), dan data parameter dugaan a3 diperoleh dari pustaka, hasil penelitian Manurung (1995). Kayu bulat yang berasal dari hutan alam merupakan sumber bahan baku utama bagu industri kayu lapis dan kayu gergaji. Jumlah produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam (QT1) akan sangat ditentukan oleh harga kayu bulat (PT1), stok kayu bulat (I1) dan kemampuan perusahaan/daya beli (GDP). Semakin tinggi harga kayu bulat hutan alam, dan semakin banyak stok kayu bulat di hutan alam serta semakin tinggi daya beli, maka perusahaan akan meningkatkan penawarannya. Dengan nilai penduga parameter LnPT1=0.04, maka akan bersifat inelastis, dimana jika harga kayu bulat naik sebesar 1 persen maka produksi kayu bulat hutan alam akan meningkat sebesar 0.04 persen. Dengan nilai dugaan parameter LnI1=4.1, maka akan bersifat elastis, dimana jika stok kayu bulat dari inventarisasi kayu bulat dari hutan alam meningkat 1 persen maka produksi kayu
59
bulat hutan alam akan meningkat sebesar 4.1 persen. Dengan nilai dugaan LnGDP=1 (Simangunsong, 2001), jika daya beli atau kemampuan keuangan perusahaan meningkat sebesar 1 persen maka produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan meningkat secara proporsional, dengan jumlah yang sama sebesar 1 persen. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan permintaan kayu bulat hutan alam, yaitu: b1=1.95, b2=2.31, b3=0.11*. Nilai dugaan parameter b1 sangat nyata. Dari hasil pengolahan data, nilai dugaan parameter b3 ternyata tandanya tidak sesuai dengan teori ekonomi sehingga tidak dapat digunakan. Untuk data yang tidak bisa digunakan maka digunakan data pustaka dari hasil penelitian Simangunsong pada tahun 2001. Permintaan kayu bulat hutan alam (QD1) ditentukan oleh jumlah produksi kayu lapis (QKL), jumlah produksi kayu gergaji (QKG) dan harga kayu bulat (PT1). Semakin tinggi produksi kayu lapis dan kayu gergaji serta semakin rendah harga kayu bulat maka akan meningkatkan permintaan kayu bulat. Dengan nilai penduga parameter LnQKL=1.95, maka akan bersifat elastis, dimana jika jumlah produksi kayu lapis meningkat 1 persen maka permintaan terhadap bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan meningkat sebesar 1.95 persen. Dengan nilai penduga parameter LnQKG=2.31, maka bersifat elastis, dimana jika jumlah produksi kayu gergaji meningkat 1 persen maka permintaan terhadap bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan meningkat 2.31 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPT1=-0.11 (Simangunsong, 2001), maka akan bersifat inelastis, dimana jika terjadi kenaikan
60
harga kayu bulat hutan alam 1 persen maka permintaan terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan turun sebesar 0.11 persen 3. Pasar Input Kayu Bulat HTI Perkakas Dari pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan penawaran kayu bulat HTI perkakas, yaitu: c1=1.02, c2=4.13*, c3=2.96. Nilai parameter dugaan c1 dan c3 sangat nyata. Parameter dugaan c2 dari hasil perhitungan tandanya tidak sesuai dengan teori ekonomi sehingga akan menggunakan data pustaka hasil penelitian Simangunsong (2001). Kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas merupakan sumber bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi kayu lapis dan kayu gergaji. Jumlah produksi kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas (QT2) akan tergantung harga kayu (PT2), luas HTI (I2) dan kemampuan perusahaan (GDP). Dari sisi penawaran, produksi kayu bulat dari HTI perkakas, yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkat apabila harga kayu bulat, luas HTI perkakas dan kemampuan finansial perusahaan juga meningkat. Dengan nilai penduga parameter LnPT2=1.02, jika harga kayu bulat naik sebesar 1 persen maka produksi kayu bulat akan naik secara proporsional, sebesar 1 persen. Dengan nilai penduga parameter LnGDP=2.96, maka akan bersifat elastis, dimana jika daya beli perusahaan meningkat sebesar 1 persen maka produksi kayu bulat HTI perkakas akan naik hampir 2.96 persen. Dengan nilai penduga parameter LnI2=4.13 (Simangunsong, 2000), maka bersifat elastis, dimana apabila stok kayu bulat di HTI perkakas meningkat 1 persen maka produksi kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas akan meningkat 4 persen.
61
Dari pengolahan data kemudian diperoleh nilai dugaan parameter persamaan permintaan kayu bulat HTI perkakas, yaitu: d1=2.69, d2=0.61*, d3=-0.11*. Nilai parameter dugaan d2 dan d3 yang didapat dari pengolahan data hasilnya tidak sesuai dengan teori ekonomi, sehingga tidak digunakan. Nilai parameter dugaan d2 dan d3 kemudian menggunakan parameter dugaan yang dipearoleh dari hasil penelitian Simangunsong (2001) Permintaan kayu bulat HTI perkakas (QT2) akan dipengaruhi oleh jumlah produksi kayu lapis (QKL), jumlah produksi kayu gergaji (QKG) dan harga kayu bulat (PT2). Semakin tinggi jumlah produksi kayu lapis, semakin tinggi produksi kayu gergaji serta semakin rendah harga kayu bulat maka akan meningkatkan permintaan kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas. Dengan nilai penduga parameter LnQKL=2.69, maka akan bersifat elastis, dimana jika produksi kayu lapis meningkat 1 persen maka permintaan kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas akan meningkat 2.69 persen. Dengan nilai penduga parameter LnQKG=0.61 (Simangunson, 2001), maka bersifat inelastis, dimana jika produksi kayu gergaji meningkat 1 persen maka permintaan terhadap kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas akan meningkat 0.61 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPT=-0.11, maka bersifat inelastis, dimana jika harga kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas meningkat 1 persen maka permintaan kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas akan turun sebesar 0,11 persen. Pasar Input Kayu Bulat HTI Pulp Dari hasil pengolahan data, maka diporoleh nilai dugaan parameter persamaan penawaran kayu bulat yang berasal dari HTI pulp, yaitu: e1=0.70, e2=4.13*, e3=3.06. Nilai parameter dugaan hasil pengolahan e1 dan e3 sangat
62
nyata. Nilai parameter dugaan e2 yang diperoleh dari hasil pengolahan tandanya tidak sesuai dengan teori ekonomi sehingga mengunakan data pustaka hasil penelitian Simangunsong (2001). Kayu bulat yang berasal dari HTI pulp, karena jenis pohonnya memiliki sifat fisika dan kimia yang baik, merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi pulp. Jumlah produksi kayu bulat yang berasal dari HTI pulp (QT3) akan tergatung kepada harga kayu bulat pulp (PT3), luas HTI pulp dan kemampuan keuangan perusahaan (GDP). Produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh HTI pulp akan meningkat apabila harga kayu bulat, luas HTI pulp dan daya beli atau kemampuan perusahaan meningkat. Dengan nilai penduga parameter LnPT3=0.70, maka akan bersifat inelastis, dimana jika harga kayu bulat yang berasal dari HTI pulp meningkat 1 persen maka produksi kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan meningkat sebesar 0.70 persen. Dengan nilai penduga parameter LnGDP 3.06, maka akan bersifat elastis, dimana jika kondisi keuangan perusahaan meningkat 1 persen maka produksi kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan meningkat sebesar 3,06 persen. Dengan nilai penduga parameter LnI3=4.13 (Manurung, 1995), maka bersifat elastis, dimana jika luas HTI pulp meningkat 1 persen maka produksi kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan meningkat sebesar 4.13 persen. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan permintaan kayu bulat HTI pulp, yaitu: f1=1.17 dan f2=-0.06. Nilai paramaeter dugaan f1 hasilnya sangat nyata. Jumlah permintaan kayu bulat yang berasal dari HTI pulp (QT3) akan ditentukan oleh jumlah produksi pulp (QP) dan harga kayu bulat yang berasal dari
63
HTI pulp (PT3). Semakin tinggi produksi pulp dan semakin rendah harga kayu bulat yang berasal dari HTI pulp maka akan meningkatkan permintaan kayu bulat yang berasal dari HTI pulp. Dengan nilai penduga parameter LnQP=1.17, maka bersifat elastis, dimana jika produksi pulp meningkat 1 persen maka produksi kayu bulat yang berassal dari HTI pulp akan meningkat 1.17 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPT3=-0.06, jika harga kayu bulat yang berasal dari HTI pulp meningkat 1 persen maka produksi kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan mengalami penurunan sebesar 0.06 persen.
5.2. Pasar Output Produk Kayu Primer 1. Pasar Ouput Kayu Lapis Hasil pengolahan data nilai dugaan parameter persamaan penawaran kayu lapis, yaitu: g2=1.28**, g3=-0.06, g4=-0.002, dan g5=-0.17. Nilai dugaan g2 dari perhitungan tandanya tidak sesuai dengan teori ekonomi sehingga menggunakan data pustaka, dari penelitian Manurung (1995). Nilai dugaan g1 berdasarkan perhitungan ternyata hasilnya tidak sesuai tandanya dengan teori ekonomi, sehingga tidak digunakan. Memperhatikan situasi penerapan teknologi di lapangan, dimana tidak ada upaya untuk memperbaharui mesin pada industri kayu lapis, maka diasumsikan tidak ada perubahan teknologi yang digunakan untuk industri kayu lapis di Indonesia. Jumlah produksi kayu lapis (QKL) ditentukan oleh harga kayu lapis (PQ1), upah tenaga kerja (PL), harga kayu bulat (PT1) dan harga bahan bakar (PE). Semakin tinggi harga kayu lapis, maka semakin meningkat produksi kayu lapis.
64
Semakin rendah upah tenaga kerja, harga kayu bulat, dan harga bahan bakar maka semakin tinggi produksi kayu lapis. Dengan nilai dugaan parameter LnPQ1=0.002 (Manurung, 1995), maka bersifat inelastis, dimana kenaikan harga kayu lapis sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi kayu lapis sebesar 0.002 persen. Dengan nilai dugaan parameter LnPL=-0.06, maka bersifat inelastis, dimana kenaikan upah tenaga kerja 1 persen akan menurunkan jumlah produksi kayu lapis sebesar 0.06 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPT1=-0.002, maka bersifat inelastis, dimana kenaikan harga kayu bulat 1 persen menurunkan produksi kayu lapis sebesar 0.002 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPE=-1.17, maka akan bersifat elastis, dimana kenaikan harga bahan bakar 1 persen menurunkan produksi kayu lapis sebesar 1.17 persen. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan permintaan kayu lapis, yaitu: h1=0.23 dan h2=-0.18. Nilai parameter dugaan dari hasil perhitungan, h2, adalah sangat nyata. Permintaan kayu lapis (QKL) ditentukan oleh daya beli (GDP) dan harga kayu lapis (PQ1). Semakin tinggi daya beli konsumen dan semakin rendah harga kayu lapis maka akan meningkatkan jumlah permintaan terhadap kayu lapis. Dengan nilai penduga parameter LnGDP=0.23, maka akan bersifat inelastis, dimana jika daya beli konsumen naik sebesar 1 persen maka permintaan terhadap produk kayu lapis akan meningkat sebesar 0.23 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPQ1=-0.18, maka akan bersifat inelastis, dimana jika harga kayu lapis meningkat sebesar 1 persen, maka permintaan terhadap produk kayu lapis akan turun sebesar 0.18 persen.
65
3. Pasar Output Kayu Gergaji Dari pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan penawaran kayu gergaji, yaitu: i2=0.05, i3=-0.18, i4=-0.11. Nilai dugaan i5 dari pengolahan data ternyata tidak sesuai dengan teori ekonomi sehingga menggunakan data pustaka dari hasil penelitian Simangunsong (2001) yaitu sebesar -0.11. Dari hasil pengolahan data, nilai dugaan parameter i1 ternyata tidak sesuai tandanya dengan teori perhitungan, sehingga tidak digunakan. Hal ini diduga bahwa berdasarkan situasi di lapangan, dimana tidak ada upaya untuk memperbaharui peralatan mesin pada industri kayu gergaji, maka diasumsikan tidak ada perubahan teknologi yang terjadi pada industri kayu gergaji di Indonesia. Industri kayu gergaji jumlahnya banyak, dibandingkan dengan industri kayu lapis ataupun industri pulp sehingga membutuhkan bahan baku yang cukup besar. Jumlah produksi kayu gergaji (QKG) ditentukan oleh harga produk kayu gergaji (PQ2), upah tenaga kerja (PL), harga kayu bulat (PT1) dan harga bahan bakar (PE). Semakin tinggi harga produk kayu gergaji maka akan semakin meningkat produksi kayu gergaji, dan semakin rendah upah tenaga kerja, harga kayu bulat dan harga bahan bakar maka akan semakin tinggi produksi kayu gergaji. Dengan nilai penduga parameter LnPQ2=0.05, maka bersifat inelastis, dimana jika harga produk kayu gergaji meningkat sebesar 1 persen maka produksi kayu gergaji akan meningkat ssebesar 0.05 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPL=-0.18, maka bersifat inelastis, dimana jika upah tenaga kerja meningkat sebesar 1 persen maka produksi kayu gergaji akan turun sebesar 0.18
66
persen. Dengan nilai penduga parameter LnPT1=-0.11, maka bersifat inelastis, dimana jika harga kayu bulat meningkat sebesar 1 persen maka produksi kayu gergaji akan turun sebesar 0.11 persen. Dengan nilai penduga dari parameter LnPE=-0.11, jika harga bahan bakar naik sebesar 1 persen maka produksi kayu gergaji akan turun sebesar 0.11 persen. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan permintaan produk kayu gergaji yaitu: j1=-0.08 dan j2=1.01. Permintaan kayu gergaji (QKG) ditentukan oleh daya beli konsumen (GDP) dan harga kayu gergaji (PQ2). Semakin tinggi daya beli dan semakin rendah harga kayu gergaji akan meningkatkan jumlah permintaan gergaji. Dengan nilai penduga parameter LnGDP=1.01, jika daya beli meningkat 1 persen, maka permintaan kayu gergaji meningkat secara proporsional sebesar 1 persen. Nilai penduga parameter LnPQ2=-0.08, maka bersifat inelastis, dimana jika harga produk kayu gergaji naik sebesar 1 persen maka permintaan kayu gergaji akan turun sebesar 0.08 persen. 3. Pasar Output Pulp Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter persamaan penawaran pulp, yaitu: k1= 0.02, k2=0.49, k3=-2.46. k4=-0.41 dan nilai k5=-1.19*. Nilai parameter dugaan k2, k3 dan k4 sangat nyata. Nilai dugaan k5 dari perhitungan tandanya tidak sesuai dengan teori ekonomi sehingga menggunakan data pustaka yang diperoleh dari penelitian Simangunsong (2001). Jumlah produksi pulp (QP) yang dihasilkan ditentukan oleh harga pulp (PQ3), upah tenaga kerja (PL), harga kayu bulat (PT3) dan harga bahan bakar (PE). Semakin tinggi harga produk pulp, maka semakin banyak produksi pulp,
67
dan semakin rendah upah tenaga kerja, harga bahan baku kayu bulat dan harga bahan bakar yang digunakan maka semakin tinggi produksi pulp. Dengan nilai penduga parameter LnPQ3=0.49, maka bersifat inelastis, dimana jika harga pulp meningkat sebesar 1 persen maka produksi pulp akan meningkat sebesar 0.49 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPL=-2.46, maka bersifat elastis, dimana jika upah tenaga kerja naik 1 persen maka produksi pulp turun sebesar 2.46 persen. Dengan nilai penduga parameter LnPT1=-0.41, maka bersifat inelastis, dimana jika harga kayu bulat naik 1 persen maka produksi pulp akan turun sebesar 0.41 persen. Dengan nilai penduga parameter PE=-1.19 (Simangunsong, 2001), maka bersifat elastis, dimana jika harga bahan bakar meningkat sebesar 1 persen maka produksi pulp akan turun sebear 1.19 persen. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh nilai dugaan parameter untuk persamaan permintaan produk pulp, yaitu: l1=2.82 dan l2=-0.29. Permintaan produk pulp akan ditentukan oleh daya beli konsumen (GDP) dan harga produk pulp (PQ3). Semakin tinggi daya beli konsumen dan semakin rendah harga produk pulp maka akan semakin tinggi permintaan terhadap produk pulp. Nilai dugaan parameter LnGDP=2.82. maka bersifat elastis, dimana jika daya beli konsumen meningkat sebesar 1 persen maka permintaan terhadap produk pulp akan meningkat sebesar 2.82 persen. Nilai dugaan parameter LnPQ3=-0.29, maka bersifat inelastis, dimana jika harga pulp meningkat sebesar 1 persen maka permintaan pulp turun sebesar 0.29 persen. Tanda parameter hasil penelitian yang diharapkan untuk model persamaan penawaran dan permintaan pasar input dan pasar output yaitu sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap elastisitas
68
permintaan di beberapa negara dibandingkan hasil penelitian ini, maka nilai tengah elastisitas harga permintaan kayu lapis dari beberapa hasil penelitian di dunia adalah sebesar -0.21, lebih kecil dibandingkan hasil penelitian ini sebesar 0.18 dan nilai tengah elastisitas permintaan kayu gergaji beberapa penelitian di dunia adalah sebesar -0.35, lebih kecil dibanding hasil penelitian ini, sebesar 0.08. Keduanya bersifat inelastis. Nilai tengah elastisitas GDP di beberapa negara untuk kayu lapis sebesar 0.94, lebih besar dari hasil penelitian ini sebesar 0.23, keduanya bersifat inelastis. Elastisitas GDP di beberapa negara untuk kayu gergaji 0.79, bersifat inelastis dibandingkan hasil penelitian ini, bersifat unit elastis, 1. Pada umumnya harga bahan baku kayu bulat bersifat inelastis, inventarisai (stok) bersifat elastis, harga industri primer hasil hutan bersifat inelastis. Selain itu, GDP bersifat elastis, dan biaya upah, bahan bakar bersifat inelastis. Untuk menghasilkan produk kayu lapis, kayu gergaji dan pulp, maka membutuhkan bahan baku utama kayu bulat yang belum bisa digantikan (substitusi) oleh barang lain sehingga bersifat inelastis dibandingkan produk lain yang memiliki substitusi. Nilai penduga elastisitas ini akan digunakan untuk melakukan kajian skenario kebijakan pemerintah terhadap industri berbasis kayu.
69
VI. DAMPAK KEBIJAKAN PROVISI SUMBERDAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN
Pada bagian ini akan dibahas penerapan elastisitas untuk simulasi kebijakan PSDH dan DR dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan.
6.1.Dampak Kebijakan PSDH dan DR terhadap Produksi dan Harga Selain perubahan harga yang terjadi, juga dapat diketahui tingkat produksi dan harga penerapan skenario kebijakan PSDH dan DR. Produksi rata-rata kayu bulat yang dihasilkan dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp. Produksi kayu lapis, kayu gergaji dan pulp dihasilkan oleh industri primer kayu. Pengaruh penerapan skenario kebijakan PSDH dan DR terhadap produksi kayu bulat dan kayu olahan dapat dilihat pada Tabel 6. Adapun pengaruh penerapan skenario kebijakan PSDH dan DR terhadap harga kayu bulat dan kayu olahan dapat dilihat pada Tabel 7. Skenario kebijakan 1 akan menurunkan produksi kayu bulat dari hutan alam, kayu dari bulat HTI perkakas dan kayu bulat dari HTI pulp, berturut-turut sebesar 27 917 068 m3, 5 004 536 m3 dan 3 121 423 m3 dengan tingkat harga berturut turut sebesar Rp 2 165 728 per m3, Rp 319 289 per m3 dan Rp 542 130 per m3. Produksi kayu gergaji dan pulp juga mengalami penurunan, sementara harga kayu lapis relatif stabil. Adapun harga kayu lapis, kayu gergaji dan pulp akibat kebijakan ini juga mengalami penurunan. Skenario kebijakan 2 akan menurunkan produksi kayu bulat dari hutan alam, kayu bulat dari HTI perkakas dan kayu bulat dari HTI pulp. Tingkat harga
70
untuk skenario 2 lebih tinggi dibadingkan skenario 1, namun lebih rendah dibandingkan harga keseimbangan akibat penerapan PSDH dan DR yang berlaku pada saat ini, kecuali untuk kayu bulat pulp memiliki tingkat harga yang relatif sama dengan harga saat ini. Adapun tingkat produksi kayu gergaji dan pulp pada skenario 2 lebih besar dibandingkan dengan produksi bila diterapkan skenario 1, kecuali produksi kayu lapis relatif sama dengan skenario 1. Tingkat harga produk kayu lapis akibat penerapan kebijakan skenario 2 sedikit lebih besar dari pada tingkat harga karena penerapan skenario 1, dan sedikit lebih kecil dibandingkan tingkat harga yang berlaku di lapangan, kecuali harga pulp, relatif sama. Skenario kebijakan 3 menyebabkan produksi dan harga kayu bulat hutan alam, kayu bulat HTI perkakas dan kayu bulat HTI pulp relatif lebih kecil dibandingkan skenario 2 dan penerapan PSDH dan DR saat ini. Produksi kayu lapis relatif akibat skenario kebijakan 3 relatif sama dengan produksi kayu lapis akibat skenario sebelumnya. Penerapan skenario 6 akan menghasilkan tambahan produksi kayu gergaji lebih tinggi dibandingkan skenario-skenario sebelumnya, namun produksi kayu lapis relatif sama. Produksi pulp meningkat dengan skenario 4 atau 6, yaitu akibat penerapan kebijakan PSDH masing-masing sebesar 20 persen, Penerapan skenario kebijakan DR tidak mempengaruhi bahan baku industri pulp, karena kebijakan DR tidak berlaku untuk HTI pulp tapi lebih kepada hutan alam. Harga kayu lapis, kayu gergaji dan pulp akan meningkat pada skenario 6 dibandingkan skenarioskenario sebelumnya. Harga kayu bulat hutan alam dan kayu bulat HTI perkakas lebih besar dibandingkan harga pada skenario-skenario sebelumnya, kecuali harga kayu bulat HTI pulp relatif sama pada skenario kebijakan 4 dan 6.
80
Tabel 6. Dampak Kebijakan PSDH dan DR terhadap Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan Skenario
Produksi Kayu bulat hutan alam (m3)
Kayu bulat HTI perkakas (m3)
Kayu Bulat HTI pulp (m3)
Kayu lapis (m3)
Kayu gergaji (m3)
Pulp (ton)
Penerapan PSDH dan DR Aktual
27 919 687
5 005 272
3 122 552
6 386 600
5 803 867
4 161 533
1.PSDH=0, DR=Aktual
27 917 068
5.004 536
3 121 423
6 386 601
5 803 021
4 160 121
2.PSDH=Aktual, DR= 0
27 917 390
5 004 832
3 122 552
6 386 601
5 803 151
4 161 533
3. PSDH= 0, DR= 0
27 914 866
5 004 119
3 121 423
6 386 601
5 802 341
4 160 121
4. PSDH=20%, DR=Aktual
27 923 065
5 006 044
3 123 717
6 386 599
5 804 919
4 163 058
5. PSDH=Aktual, DR=20%
27 923 304
5 006 340
3 122 552
6 386 599
5 805 042
4 161 533
6. PSDH=20%, DR=20%
27 926 804
5 007 148
3 123 718
6 386 598
5 806 129
4 163 059
7. PSDH=25%, DR=Aktual
27 924 610
5 006 435
3 124 309
6 386 599
5 805 412
4 163 816
8. PSDH=Aktual, DR=25%
27 924 818
5 006 730
3 122 552
6 386 599
5 805 524
4 161 533
9. PSDH=25%, DR=25%
27 929 752
5 007 929
3 124 310
6 386 597
5 807 097
4 163 818
71
81 72
Tabel 7 Dampak Kebijakan PSDH dan DR terhadap Harga Kayu Bulat dan Kayu Olahan Skenario Harga Kayu bulat hutan Kayu bulat HTI Kayu Bulat alam perkakas HTI pulp (Rp/m3) (Rp/m3) (Rp/m3)
Kayu lapis (Rp/m3)
Kayu gergaji (Rp/m3)
Pulp (Rp/ton)
Penerapan PSDH dan DR Aktual
2 176 899
319 331
542 531
4 381 415
2 656 319
4 017 525
1.PSDH=0, DR=Aktual
2 165 728
319 289
542 130
4 381 388
2 619 754
4 013 637
2.PSDH=Aktual, DR= 0
2 170 518
319 305
542 531
4 381 400
2 632 507
4 017 525
3. PSDH= 0, DR= 0
2 159 710
319 265
542 130
4 381 373
2 598 245
4 013 638
4. PSDH=20%, DR=Aktual
2 188 644
319 375
542 945
4 381 443
2 696 870
4 021 557
5. PSDH=Aktual, DR=20%
2 193 455
319 391
542 531
4 381 454
2 711 675
4 017 525
6. PSDH=20%, DR=20%
2 205 969
319 437
542 945
4 381 483
2 756 556
4 021 561
7. PSDH=25%, DR=Aktual
2 194 617
319 398
543 155
4 381 457
2 718 182
4 023 604
8. PSDH=Aktual, DR=25%
2 199 465
319 413
542 531
4 381 465
2 733 213
4 017 525
9. PSDH=25%, DR=25%
2 217 889
319 482
543 155
4 381 511
2 803 513
4 023 610
73
Skenario kebijakan 7 akan menghasilkan produksi kayu gergaji yang lebih kecil dibanding skenario 6 dan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Produksi kayu lapis relatif sama dibandingkan skenario-skenario sebelumnya. Produksi pulp akan meningkat akibat penerapan skenario kebijakan 7 dan 9. Produksi kayu bulat hutan alam dan HTI akan meningkat akibat penerapan skenario 6 dan 9. Harga kayu lapis, kayu gergaji, pulp, kayu bulat hutan alam dan HTI perkakas akan meningkat akibat skenario kebijakan 9, kecuali harga kayu bulat HTI pulp.
6.2. Dampak Kebijakan PSDH dan DR terhadap Perubahan Harga Penerapan skenario kebijakan PSDH dan DR akan berdampak kepada perubahan harga keseimbangan baru pada pasar input, kayu bulat hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Penerapan skenario kebijakan 1, 2 atau 3 akan mengakibatkan terjadinya penurunan harga keseimbangan baru dibandingkan dengan penerapan kebijakan PSDH dan DR saat ini di lapangan. Penerapan skenario kebijakan ini akan menurunkan harga antara 0,01 persen sampai -0,47 persen. Penurunan harga tertinggi diantara skenario 1 sampai 3 adalah karena penerapan skenario 3. Dengan turunnya harga kayu bulat pasar input karena skenario kebijakan 1, 2 atau 3, maka perusahaan HPH dan HTI akan mengurangi jumlah produksinya. Dari sisi konsumen, penurunan harga kayu bulat apabila tidak diiringi oleh persediaan kayu bulat maka bisa menimbulkan kesenjangan penawaran dan permintaan industri perkayuan, sehingga industri pengolahan kayu akan mengalami persoalan defisit bahan baku, sehingga tidak dapat memenuhi kapasitas industri perkayuan. Pengaruh penerapan kebijakan PSDH dan DR pada
74
kayu bulat, sebagai bahan baku industri kayu lapis, kayu gergaji dan pulp, pada pasar output disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Dampak Skenario Kebijakan PSDH dan DR terhadap Perubahan Harga di Pasar Input dan Pasar Output (%) Skenario Hutan alam
HTI perkakas
Perubahan harga HTI Kayu pulp lapis
Kayu gergaji
Pulp
1.PSDH=0, DR=Aktual
-0.27
-0.01
-0.05
0.00
-1.31
-0.10
2.PSDH=Aktual, DR= 0
-0.21
-0.01
0.00
0.00
-1.00
0.00
3. PSDH= 0, DR= 0
-0.47
-0.02
-0.05
0.00
-2.22
-0.10
4. PSDH=20%, DR=Aktual
0.32
0.01
0.05
0.00
1.61
0.11
5. PSDH=Aktual, DR=20%
0.39
0.01
0.00
0.00
1.97
0.00
6. PSDH=20%, DR=20%
0.73
0.03
0.05
0.00
3.77
0.11
7. PSDH=25%, DR=Aktual
0.48
0.02
0.08
0.00
2.42
0.16
8. PSDH=Aktual, DR=25%
0.54
0.02
0.00
0.00
2.78
0.00
9. PSDH=25%, DR=25%
1.03
0.04
0.08
0.00
5.46
0.16
Penerapan skenario 4, 5 atau 6 akan mengakibatkan terjadi kenaikan harga karena kebijakan PSDH dan DR yang dikenakan pada kayu bulat dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp. Skenario kebijakan 6 akan memberikan dampak perubahan harga sebesar 0.73 persen. Yang tidak terpengaruh banyak adalah dampak dari perubahan harga kayu bulat berasal dari HTI pulp karena skenario 5, dimana penerapan PSDH saat ini di lapangan tidak memberikan pengaruh berarti. Penerapan PSDH dan DR sebagaimana skenario 7, 8, atau 9, akan menaikan harga tertinggi pada skenario 9, sebesar 1.03 persen, terjadi pada kayu bulat yang
75
berasal dari hutan alam. Perubahan harga lainnya relatif sangat kecil, dibawah 0.05 persen. Perubahan harga juga sangat kecil pada kayu bulat yang berasal dari HTI pulp pada skenario 8 akibat penerapan PSDH saat ini. Perubahan harga pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan terjadi dengan nilai yang cukup tinggi dibadingkan dengan perubahan harga yang terjadi pada kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas dan HTI pulp. Penerapan kebijakan PSDH dan DR pada kayu bulat akan membuat perusahaan penghasil kayu bulat mengurangi pasokan bahan baku untuk industri perkayuan. Pada penerapan skenario kebijakan 1, 2 atau 3, pengaruhnya terhadap perubahan harga produk kayu lapis pada umumnya sangat kecil sekali. Penurunan harga keseimbangan tertinggi pada produk kayu olahan akibat penerapan skenario 1, 2 atau 3, terjadi pada harga kayu gergaji, berturut-turut -1.31 persen, -1 persen dan -2.22 persen. Sedangkan perubahan harga akibat skenario kebijakan 1, 2 atau 3 ini hanya menimbulkan perubahan sangat kecil untuk produk pulp, berturutturut -0.10 persen, 0.00 persen dan -0.10 persen. Pada penerapan skenario 4, 5 atau 6, pengaruhnya terhadap perubahan harga produk kayu lapis masih kecil sekali. Tetapi produk kayu gergaji mengalami kenaikan harga, berturut-turut sebesar 1.61 persen, 1.97 persen dan 3.77 persen. Perubahan harga pulp akibat penerapan skenario kebijakan 4 dan 6, masingmasing 0.11 persen. Sedangkan skenario kebijakan 5 memberikan dampak sangat kecil sekali terhadap perubahan harga pulp. Perubahan harga pada pasar output, akibat penerapan skenario 7, 8 atau 9 sangat kecil sekali dampaknya terhadap perubahan harga produk kayu lapis. Pada
76
produk kayu gergaji, terjadi perubahan harga yang cukup besar, lebih dari 5 persen akibat penerapan skenario kebijakan 9.
6.3. Dampak PSDH dan DR terhadap Perubahan Kesejahteraan di Pasar Input dan Pasar Output 6.3.1. Pasar Input Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa penerapan skenario 1, 2 atau 3 pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan menghilangkan biaya PSDH pada skenario 1, menghilangkan biaya DR pada skenario 2 dan menghilangkan biaya PSDH dan DR pada skenario 3, sehingga akan menurunkan tingkat harga. Tambahan kesejahteraan bagi konsumen, terbesar diperoleh dengan penerapan skenario 3, yaitu penghapusan kewajiban pembayaran PSDH dan DR. Dengan penghapusan kewajiban pembayaran PSDH dan DR maka harga kayu bulat tidak lagi dibebani biaya tambahan PSDH dan DR sehingga harga kayu bulat yang dijual kepada konsumen bisa lebih rendah, dan mengurangi biaya tambahan bagi industri primer kayu, baik industri kayu lapis dan kayu gergaji. Sekiranya kebijakan skenario 3 ini diterapkan, maka konsumen mendapatkan tambahan surplus sebesar Rp 4.9x1012. Sebaliknya, penerapan skenario kebijakan 3 ini akan menurunkan kesejahteraan produsen sebesar Rp -5.06x1012. Walaupun penerapan kebijakan ini kesejahteraan konsumen meningkat, tetapi kesejahteraan total justru mengalami penurunan sebesar Rp -1x1011. 1. Surplus Produsen dan Konsumen Kayu Bulat Hutan Alam Penerapan PSDH dan DR pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam dengan skenario 4 yaitu penerapan kebijakan PSDH 20 persen dan penerapan kebijakan DR aktual sebagaimana berlaku, serta skenario 5 yaitu penerapan
77
kebijakan PSDH aktual sebagaimana berlaku dan penerapan kebijakan DR sebesar 20 persen, atau skenario 6 yaitu penerapan kebijakan PSDH dan DR masingmasing sebesar 20 persen, maka masing-masing skenario 4, 5 atau 6 akan meningkatkan harga baru sehingga produsen akan meningkatkan produksi kayu bulat. Dampak dari penerapan kebijakan ini, maka akan memberikan tambahan kesejahteraan total secara positif, dengan kesejahteraan total terbesar karena penerapan skenario 6. Kesejahteraan total yang akan diterima sebesar Rp 2.1x1011 Penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6 akan meningkatkan kesejahteraan produsen, masing-masing sebesar Rp 3.4x1012, Rp 4.7x1012, atau Rp 8.4x1012. Namun penerapan skenario 4, 5 atau 6 akan menurunkan kesejahteraan konsumen, masing-masing sebesar Rp -3x1012, Rp -4x1012 dan Rp -8x1012, karena beban PSDH dan DR dibebankan ke harga kayu bulat. Penurunan terbesar kesejahteraan konsumen yaitu karena penerapan skenario 6. Penerapan skenario 4, 5 atau 6 akan memberikan tambahan kesejahteraan total. Penerapan kebijakan PSDH dan DR terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan alam dengan skenario 7, yaitu penerapan kebijakan PSDH 25 persen dan penerapan kebijakan DR aktual sebagaimana berlaku, serta skenario 8 yaitu penerapan kebijakan PSDH aktual sebagaimana berlaku dan penerapan kebijakan DR sebesar 25 persen, atau skenario 9, yaitu penerapan kebijakan PSDH sebesar 25 persen dan penerapan kebijakan DR sebesar 25 persen, masing-masing akan berdampak kepada peningkatan harga bahan baku kayu bulat. Peningkatan harga bahan baku akan memberikan tambahan kesejahteraan total. Dan kesejahteraan total terbesar yaitu karena penerapan kebijakan skenario 9, sebesar Rp 3x1011. Penerapan skenario 7 atau 8 kesejahteran total juga bertambah, hanya nilainya
78
lebih kecil. Penerapan skenario 7. 8 atau 9 akan meningkatkan kesejahteraan produsen menjadi sebesar Rp 5.1x1012, Rp 6.5x1012, atau Rp 11.6x1012. Namun penerapan skenario kebijakan ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen, berturut-turut untuk skenario 7, 8 atau 9, sebesar Rp -4.98x1012, Rp -6.3x1012 dan Rp -11.3x1012, dan penurunan terbesar yaitu dengan penerapan skenario 9. Penerapan skenario kebijakan 7, 8 dan 9 akan membebani konsumen lebih besar lagi akibat beban PSDH dan DR yang dikenakan kepada harga bahan baku kayu bulat, sehingga harga kayu bulat menjadi lebih tinggi. 2. Surplus Produsen dan Konsumen Kayu Bulat HTI Perkakas Apabila skenario 1, 2 atau 3 diterapkan, maka harga kayu bulat akan turun sehingga
akan
menurunkan
kesejahteran
produsesn
dan
meningkatkan
kesejahteraan konsumen kayu bulat HTI perkakas. Tambahan kesejahteraan konsumen terbesar yaitu penerapan skenario 3, yaitu kewajiban pembayaran PSDH dan DR dihapuskan. Dengan penghapusan kewajiban pembayaran PSDH dan DR maka harga kayu bulat dari HTI perkakas tidak dibebani oleh biaya tambahan pembayaran PSDH sehingga bisa lebih murah dan menguntungkan industri kayu lapis dan kayu gergaji yang menggunakan kayu bulat dari HTI perkakas. Sekiranya skenario 3 ini diterapkan, maka konsumen akan menerima tambahan surplus sebesar Rp 8.9x109. Penerapan skenario 3 akan menurunkan kesejahteraan produsen sebesar Rp-8x109. Walaupun kesejahteraan konsumen mengalami peningkatan, tetapi kesejahteraan total mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp -2x106. Apabila skenario 4, 5 atau 6 diterapkan pada pasar input yang berasal dari HTI perkakas, maka akan terjadi peningkatan harga kayu bulat HTI perkakas
79
sehingga akan meningkatkan kesejahteraan produsen. Tambahan kesejahteraan terbesar produsen yaitu dengan penerapan skenario 6, yaitu penerapan PSDH dan DR masing-masing sebesar 20 persen. Dengan penerapan skenario 4, 5 atau 6, yaitu penerapan PSDH sebesar 20 persen, sebesar nilai aktual atau 25 persen, maka tambahan biaya akan dibebankan kepada kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas yang akan dijual kepada konsumen. Sekiranya skenario kebijakan 6 ini diterapkan, maka akan terjadi kenaikan tingkat harga kayu bulat sehingga produsen akan menerima tambahan surplus sebesar Rp 1.496x1010. Sebaliknya akibat kenaikan tingkat harga, maka skenario kebijakan 6 ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen sebesar Rp1.495x1010. Dengan penerapan skenario 4, 5 atau 6, maka akan memberikan tambahan kesejahteraan produsen. Namun penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6 hanya memberikan tambahan kesejahteraan total kecil sekali, masing-masing hanya sebesar Rp 1 juta, Rp 2 juta dan Rp 7 juta saja. Apabila skenario 7, 8 atau 9 diterapkan pada kayu bulat dari HTI perkakas, maka akan terjadi peningkatan harga jual kayu bulat, sehingga produsen akan meningkatkan produksinya dan kesejahteraan produsen. Kesejahteraan produsen kayu bulat HTI perkakas akan lebih besar dibandingkan kesejahteraan produsen akibat penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6. Dan tambahan kesejahteraan produsen terbesar yaitu pada skenario 9, penerapan PSDH pada HTI perkakas sebesar 25 persen. Dengan penerapan PSDH ini, harga akan dibebankan kepada kayu bulat HTI perkakas. Dengan penerapan skenario kebijakan 9, produsen akan menerima tambahan surplus Rp 2.142x1010, dan menurunkan kesejahteraan
80
konsumen Rp-2.141x1010. Dengan penerapan skenario 7, 8 atau 9, kesejahteraan total akan meningkat sebesar Rp 2 juta, Rp 4 juta atau Rp 13 juta saja. 3. Surplus Produsen dan Konsumen Kayu Bulat HTI Pulp Sebagaimana disajikan pada Tabel 9, apabila skenario 1, 2 atau 3 diterapkan pada kayu bulat yang berasal dari HTI pulp, maka akan terjadi penurunan tingkt harga sehingga produsen akan mengurangi produksinya. Namun demikian, maka tambahan surplus hanya diterima oleh konsumen, yaitu dengan penerapan skenario kebijakan 2, yaitu penerapan PSDH aktual yang diterapkan atas kayu bulat yang berasal dari HTI pulp, sebesar Rp 3.4x1012. Penerapan skenario 2 akan menurunkan kesejahteraan produsen sebesar Rp -3.5x1012. Penerapan skenario 1, 2 atau 3 akan memberikan dampak penurunan kesejahteraan total berturut-turut, masing-masing sebesar Rp -5.5x1010, Rp -4.3x1010 atau Rp -5.4x1010. Apabila skenario 4, 5 atau 6 diterapkan pada kayu bulat berasal dari HTI pulp, maka tambahan surplus terjadi akibat penerapan skenario kebijakan 4 atau 6, masing-masing penerapan kebijakan PSDH pada kayu bulat HTI pulp sebesar 20 persen. Penerapan skenario kebijakan 4 atau 6 menghasilkan peningkatan kesejahteraan relatif sama untuk produsen dan konsumen, sebesar Rp 2.8x1010 dengan peningkatan kesejahteraan total yang relatif sama, sebesar Rp 5.6x1010. Apabila skenario 7, 8 atau 9 diterapkan kayu bulat dari HTI pulp, maka tambahan surplus akan terjadi dengan penerapan skenario 7 dan 9, yaitu penerapan kebijakan PSDH sebesar 25 persen. Penerapan skenario 7 dan 9 memberikan peningkatan kesejahteraan hampir sama bagi produsen dan konsumen, yaitu sebesar Rp 4.2x1010, dengan peningkatan kesejahteraan total, sebesar Rp 8.5x1010.
81
Tabel 9. Perubahan Kesejahteraan di Pasar Input (Rp juta) Skenario
1.PSDH=0, DR=Aktual 2.PSDH=Aktual, DR= 0 3. PSDH= 0, DR= 0 4. PSDH=20%, DR=Aktual 5. PSDH=Aktual, DR=20% 6. PSDH=20%, DR=20% 7. PSDH=25%, DR=Aktual 8. PSDH=Aktual, DR=25% 9. PSDH=25%, DR=25%
Hutan Alam HTI Perkakas HTI pulp Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Produsen Konsumen Total Produsen Konsumen Total Produsen Konsumen Total -3 263 556 3 184 234 -79 322 -5 784 5 783 -1 -27 439 -27 452 -54 891 -1 877 695
1 833 246
-44 449
-3 412
3 411
0
-3 537 024
3 493 690
-43 334
-5 060 068
4 934 404
-125 664
-8 975
8 972
-2
-27 424
-27 438
-54 863
3 397 034
-3 315 652
81 382
6 104
-6 103
1
28 230
28 244
56 474
4 726 464
-4 609 926
116 538
8 539
-8 536
2
0
0
0
8 363 957
-8 149 036
214 921
14 960
-14 953
7
28 256
28 271
56 527
5 106 348
-4 981 091
125 257
9 228
-9 225
2
42 599
42 632
85 231
6 451 146
-6 288 680
162 465
11 657
-11 652
4
0
0
0
11 568 833
-11 261 227
307 607
21 423
-21 410
13
42 651
42 685
85 336
81
82
6.3.2. Pasar Output Penerapan PSDH dan DR akan mengakibatkan tingkat harga kayu bulat meningkat sehingga produsen akan meningkatkan produksinya. Dampak penerapan skenario kebijakan PSDH dan DR pada pasar output, yaitu kayu lapis, kayu gergaji dan pulp dapat dilihat pada Tabel 10. 1. Surplus Produsen dan Konsumen Kayu lapis Dampak penerapan skenario kebijakan 1, 2 atau 3 terhadap kayu bulat dari hutan alam dan HTI perkakas akan meningkatkan harga kayu bulat sehingga meningkatkan produksi kayu bulat oleh produsen. Peningkatan produksi bahan baku kayu bulat akan menurunkan kesejahteraan total pasar output kayu lapis, berturut-turut sebesar Rp -1.2x109, Rp -7.8x108 dan Rp -1.9x109. Kesejahteraan total mengalami penurunan terbesar akibat skenario 3 yaitu menghapus PSDH dan DR, dan penurunan terkecil pada skenario 2 yaitu penerapan PSDH aktual dan penghapusan DR. Pada pasar output, industri kayu lapis akan bertindak sebagai produsen. Pembeli atau pengguna produk kayu lapis akan bertindak sebagai konsumen. Penerapan skenario ini akan menambah kesejahteraan produsen, yaitu industri kayu lapis dan menurunkan kesejahteraan konsumen kayu lapis. Penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6 pada kayu bulat dari hutan alam dan HTI perkakas akan meningkatkan harga kayu bulat sehingga produsen kayu bulat akan meningkatkan pasokan untuk bahan baku industri pengolahan kayu. Kondisi ini akan menambah kesejahteraan total yaitu Rp 1.3x109, Rp 1.7x109 dan Rp 3.1x109. Penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6 menambah kesejahteraan industri kayu lapis dan menurunkan kesejahteraan konsumen kayu lapis.
83
Penerapan skenario kebijakan 7, 8 atau 9 pada kayu bulat dari hutan alam dan HTI perkakas akan menaikan harga kayu bulat sehingga produsen meningkatkan produksinya. Penerapan skenario ini menambah kesejahteraan total Rp 1.9x109, Rp 2.3x109 dan Rp 4.3x109. Skenario kebijakan 7, 8 atau 9 akan menambah kesejahteraan industri kayu lapis. 2. Surplus Produsen dan Konsumen Kayu gergaji Penerapan skenario kebijakan 1, 2 atau 3 atas kayu bulat hutan alam dan HTI perkakas akan menurunkan harga kayu bulat. Penerapan skenario kebijakan akan meningkatkan kesejahteraan total Rp 6.0x109, Rp 1.9x109 dan Rp 13.8x109. Kesejahteraan total terbesar yaitu pada penerapan skenario kebijakan 3, dan terkecil pada penerapan skenario kebijakan 2. Pada pasar output, industri kayu gergaji bertindak sebagai produsen dan pembeli kayu gergaji bertindak sebagai konsumen. Penerapan skenario kebjakan 1, 2 atau 3 akan menambah kesejahteraan konsumen kayu gergaji, berturut-turut Rp 2.424x1012, Rp 1.656x1012 dan Rp 3.927x1012 dan menurunkan kesejahteraan industri kayu gergaji, Rp -2.417x1012, Rp -1.654x1012 dan sebesar Rp 3.913x109. Penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6 pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan HTI perkakas akan menaikan harga kayu bulat, serta meningkatkan kesejahteraan total, berturut-turut sebesar Rp 3.04x109, Rp 6.3x109 dan Rp 2.0x1010. Penerapan skenario kebijakan 4, 5 atau 6 akan menambah kesejahteraan industri kayu gergaji, berturut-turut menjadi sebesar Rp 2.693x1012, Rp 3.596x1012 dan Rp 6.556x1012, dan menurunkan kesejahteraan pembeli kayu gergaji, berturut-turut sebesar Rp -2.690x1012, dan sebesar Rp -3.590x1012, serta Rp 6.556x1012.
84
Penerapan skenario 7, 8 dan 9 pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman akan meningkatkan harga kayu bulat sebagai bahan baku kayu gergaji. Peningkatan kesejahteraan total kayu gergaji berturut-turut sebesar Rp 7.05x109, Rp 1.19x1010 dan Rp 4.05x1010. Kesejahteraan total terbesar terbesar yaitu pada penerapan skenario 9 yaitu kebijakan penerapan PSDH dan DR masing-masing 25 persen. Penerapan skenario kebijakan 7, 8 atau 9 ini akan menambah kesejahteraan produsen yaitu industri kayu gergaji, berturut-turut Rp 4.1x1012, Rp 5.01x1012 dan Rp 9.64x1012 dan menurunkan kesejahteraan konsumen yaitu pembeli atau pengguna kayu gergaji, berturut-turut masingmasing sebesar Rp -4.0x1012, serta Rp -5.0x1012 dan Rp -9.60x1012. 3. Surplus Produsen dan Konsumen Pulp Penerapan skenario 1 atau 3 pada kayu bulat yang berasal dari Hutan Tanaman Industri (HTI pulp) akan menurunkan harga kayu bulat. Penerapan skenario ini akan menurunkan kesejahteraan total, masing-masing Rp -1.0x1011. Penerapan skenario kebijakan 2 relatif tidak memberikan perubahan terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Pada pasar
output, industri pulp akan bertindak sebagai produsen dan
pembeli produk pulp akan bertindak sebagai konsumen. Penerapan kebijakan skenario 1 atau 3 akan meningkatkan kesejahteraan konsumen, berturut-turut yaitu Rp 1.9018x1011 dan Rp1.9013x1011, dan menurunkan kesejahteraan produsen yaitu industri pulp, berturut-turut sebesar Rp -2.919x1011 dan Rp -2.918x1011.
85
Tabel 10. Perubahan Kesejahteraan di Pasar Output (Rp juta) Skenario
1.PSDH=0, DR=Aktual 2.PSDH=Aktual, DR= 0 3. PSDH= 0, DR= 0 4. PSDH=20%, DR=Aktual 5. PSDH=Aktual, DR=20% 6. PSDH=20%, DR=20% 7. PSDH=25%, DR=Aktual 8. PSDH=Aktual, DR=25% 9. PSDH=25%, DR=25%
Kayu Lapis Kayu Gergaji Pulp Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Produsen Konsumen Total Produsen Konsumen Total Produsen Konsumen Total -1 636 398 -1 238 -2 417 759 2 423 824 6 065 -291 942 190 182 -101 760 -1 025
239
-786
-1 654 892
1 656 794
1 902
0
0
0
-2 612
626
-1 986
-3 913 743
3 927 546
13 803
-291 849
190 131
-101 718
1 717
-413
1 303
2 693 635 -2 690 599
3 036
301 981
-196 652
105 329
2 315
-569
1 746
3 596 595 -3 590 247
6 347
0
0
0
4 103
-999
3 104
6 556 064 -6 535 675
20 389
302 211
-196 795
105 416
2 579
-621
1 958
4 105 406 -4 098 355
7 051
455 539
-296 527
159 012
3 171
-775
2 396
5 014 627 -5 002 671
11 955
0
0
0
5 776
-1 401
4 375
9 647 128 -9 606 555
40 573
455 992
-296 807
159 185
85
86
Penerapan skenario 4 atau 6 pada kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan meningkatkan kesejahteraan total pada industri pulp berturut-turut sebesar Rp 1.053x1011
atau Rp 1.054x1011. Kesejahteraan total terbesar yaitu pada
penerapan skenario 6, yaitu kebijakan penerapan PSDH dan DR masing-masing 20 persen. Skenario kebijakan 5 tidak memberikan perubahan kesejahteraan berarti kepada konsumen maupun produsen. Penerapan skenario kebijakan 4, atau 6 pada kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan meningkatkan kesejahteraan perusahaan HTI pulp, berturut-turut sebesar Rp 3.01x1011 dan Rp 3.02x1012 dan menurunkan kesejahteraan konsumen, yaitu pembeli atau pengguna kayu gergaji, berturut-turut sebesar Rp -1.967x1011 dan Rp -1.968x1011. Penerapan skenario kebijakan 7 atau 9 pada kayu bulat yang berasal dari HTI pulp akan meningkatkan harga kayu bulat. Peningkatan harga ini akan mendorong peninkatan produksi kayu bulat. Perubahan kesejahteraan total berturut-turut masing-masing Rp 1.590x1011 dan Rp 1.5x1011. Penerapan skenario kebijakan 8 tidak memberikan dampak berarti terhadap perubahan kesejahteraan konsumen maupun produsen. Penerapan skenario kebijakan 7 atau 9 akan memberikan dampak terhadap penurunan kesejahteraan konsumen yaitu pembeli atau pengguna kayu gergaji, berturut-turut masing-masing sebesar Rp 2.965x1011, dan Rp -2.968x1011.
6.4. Dampak Kebijakan PSDH dan DR terhadap Perubahan Kesejahteraan Penelitian penerapan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) didasarkan data time series tahun 1995 sampai tahun 2009. Nilai PSDH rentang waktu tersebut adalah sebesar 6 persen dan 10 persen dari harga kayu bulat. Penerapan Dana
87
Reboisasi (DR) dilakukan pada rentang waktu yang sama, bervariasi setiap tahunnya, dihitung dalam mata uang US$ per m3, dengan nilai rata-rata sebesar 15 persen dari harga kayu bulat. Dampak simulasi penerapan kebijakan PSDH dan DR meliputi 9 kemungkinan skenario, dan hasilnya simulasi ini kemudian dibandingkan dengan penerapan PSDH dan DR yang berlaku saat ini sebagai pembanding (baseline). Penerapan skenario kebijakan PSDH diterapkan atas kayu bulat dari hutan alam serta kayu bulat dari HTI pulp dan HTI perkakas. Hasil simulasi berbagai skenario kebijakan dan dampaknya terhadap perubahan kesejahteraan produsen, konsumen dan kesejahteraan total dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Dampak Skenario Kebijakan PSDH dan DR Terhadap Perubahan Kesejahteraan Skenario Perubahan Kesejahteraan (Rp juta) Produsen -6 008 115
Konsumen 5 776 968
Total -231 147
2.PSDH=Aktual, DR= 0
-3 537 024
3 493 690
-43 334
3. PSDH= 0, DR= 0
-9 304 672
9 034 241
-270 431
6 428 701 8 333 913
-6 181 175 -8 209 279
247 526 124 634
15 269 550
-14 869 187
400 363
7. PSDH=25%, DR=Aktual
9 721 698
-9 343 187
378 511
8. PSDH=Aktual, DR=25%
11 480 600
-11 303 779
176 821
9. PSDH=25%, DR=25%
21 741 805
-21 144 716
597 089
1.PSDH=0, DR=Aktual
4. PSDH=20%, DR=Aktual 5. PSDH=Aktual, DR=20% 6. PSDH=20%, DR=20%
Penerapan skenario PSDH ini dikenakan pada persamaan harga kayu bulat dari hutan alam, yang hasilnya akan berdampak kepada persamaan penawaran dan permintaan kayu bulat dari hutan alam. Pengenaan PSDH akan menggerakan persamaan penawaran dan permintaan kayu bulat HTI perkakas dan HTI pulp.
88
Penerapan skenario DR akan menggerakan persamaan penawaran dan permintaan kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Dengan demikian, persamaan harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan mendapatkan perlakuan skenario kebijakan PSDH dan DR bersama-sama, sedangkan kayu bulat yang berasal dari HTI perkakas dan HTI pulp akan menerima perlakuan PSDH saja. Skenario 1: Menghapus PSDH dan Penerapan DR Aktual Sekiranya pemerintah memberlakukan penerapan kebijakan Dana Reboisasi tehadap produk kayu bulat yang berasal dari hutan alam seperti saat ini, tetapi saat yang sama pemerintah menghapus PSDH terhadap produk kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam dan produk kayu bulat yang dihasilkan dari HTI perkakas dan HTI pulp, maka kebijakan ini akan meningkatkan harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Dengan peningkatan harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam, maka perusahaan pengelola kayu bulat dari hutan alam (HPH) akan berusaha meningkatkan penawaran kayu bulat. Dengan elastisitas harga penawaran kayu bulat hutan alam sebesar 0.04, dan elastisitas harga permintaan kayu bulat hutan alam sebesar -0.11, maka kebijakan ini akan mengurangi kesejahteraan total yang mestinya diterima oleh produsen dan konsumen sebesar Rp -2.3x1011, mengurangi surplus yang mestinya diterima produsen sebesar Rp -6.0x1012. Kebijakan ini akan memberi tambahan surplus kepada konsumen sebesar Rp 5.7x1012. Pada penerapan skenario 1, menghapus Provisi Sumberdaya Hutan dan menerapkan kewajiban pembayaran Dana Reboisasi seperti saat ini akan berdampak kepada penambahan kesejahteraan konsumen, dan mengurangi kesejahteraan produsen.
89
Skenario 2: Penerapan PSDH Aktual dan Menghapus DR Apabila pungutan DR yang dikenakan terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan alam dihilangkan, tetapi tetap menerapkan kebijakan PSDH aktual sebagaimana berlaku saat ini, maka kebijakan ini akan menurunkan tingkat harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam, karena hilangnya beban kewajiban pembayaran DR. Beban biaya penghapusan DR makan akan dikeluarkan dari harga kayu bulat hutan alam. Sedangkan beban pembayaran PSDH masih berlaku dan tidak mengalami perubahan, yang dikenakan kepada produk kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp. Dengan penurunan harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam, maka konsumen akan mendapatkan keuntungan karena harga kayu yang dijual di pasaran akan menjadi lebih murah. Dengan harga kayu bulat hutan alam yang lebih murah maka konsumen bisa membeli dengan jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, dengan penurunan harga kayu bulat yang berasal dari hutan alam, maka produsen akan mengurangi kuantitas penawaran kayu bulat di pasaran sehingga sehingga kesejahteraan produsen menjadi berkurang. Kesejahteraan total yang diterima bersama-sama oleh produsen dan konsumen akan turun sebesar Rp -4.3x1010, dimana dari jumlah ini produsen mengalami penurunan surplus sebesar Rp -3.5x1012, dan sebaliknya konsumen akan mendapatkan tambahan kesejahteraan, sebesar Rp 3.5x1012. Penerapan skenario 2, menghapus Dana Reboisasi dan penerapan Provisi Sumberdaya Hutan sebesar nilai aktual, berdampak pada terjadinya penurunan kesejahteraan total.
90
Skenario 3: Menghapus PSDH dan DR Penerapan skenario kebijakan 3, menghapus PSDH dan DR akan berdampak kepada terjadinya penurunan harga kayu bulat baik yang berasal dar hutan alam, HTI perkakas maupun HTI pulp akibat beban PSDH dan DR yang sudah dihapuskan. Dengan penurunan harga tersebut maka industri kayu lapis, industri kayu gergaji dan industri pulp akan bisa membeli bahan baku kayu bulat dengan jumlah yang lebih besar, sehingga kesejahteraan konsumen akan bertambah. Sebaliknya dengan penurunan harga kayu bulat tersebut maka produsen kayu bulat, yaitu perusahaan HPH dan HTI akan mengurangi penawaran bahan baku akibat turunnya harga, sehingga kesejahteraan produsen menjadi berkurang. Penerapan skenario kebijakan ini akan memberikan tambahan kesejahteraan konsumen sebesar Rp 9.3x1012, sebaliknya akan mengurangi kesejahteraan produsen sebesar Rp -9.0x1012. Penerapan skenario kebijakan ini akan membuat kesejahteraan total turun sebesar Rp -2.7x1011. Skenario kebijakan menghapus PSDH dan DR akan berdampak sama seperti penerapan skenario 1 dan skenario 2, memberikan tambahan kesejahteraan kepada konsumen, dan mengurangi kesejahteraan produsen. Skenario 4: Penerapan PSDH 20 Persen dan DR Aktual Skenario penerapan PSDH sebesar 20 persen yang diberlakukan pada kayu bulat hutan alam, HTI pulp dan HTI perkakas dan penerapan DR sebesar nilai aktual pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam akan menaikan tingkat harga kayu bulat akibat biaya PSDH dan DR yang dibebankan kepada harga kayu bulat, sehingga harga kayu bulat akan meningkat. Kenaikan harga kayu bulat akan
91
mendorong produsen kayu bulat meningkatkan produksi kayu bulat yang akan dilepaskan ke pasar, sehingga kesejahteraan produsen akan meningkat. Sebaliknya peningkatan harga akan membuat konsumen kayu bulat, yaitu industri kayu lapis, industri kayu gergaji dan industri pulp mengurangi konsumsi bahan bakunya sehingga kesejahteraan konsumen akan berkurang. Penerapan skenario kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan total sebesar Rp 2.4x1011, meningkatkan surplus produsen sebesar Rp 6.4x1012, dan menurunkan kesejahteraan konsumen sebesar Rp -6.2x1012. Skenario kebijakan 4, penerapan kebijakan PSDH 20 persen dan kebijakan DR sebagaimana penerapan di lapangan saat ini akan menguntungkan produsen tetapi tidak diharapkan bagi konsumen kayu bulat. Skenario 5: Penerapan PSDH Aktual dan DR 20 Persen Penerapan PSDH aktual dibebankan atas kayu bulat dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, dan penerapan kebijakan DR 20 persen dibebankan atas kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Penerapan DR sebesar 20 persen yang dibebankan atas harga kayu bulat dari hutan alam dan PSDH dengan nilai aktual yang dibebankan atas kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp akan meningkatkan harga kayu bulat hutan alam dan kyu bulat yang berasal dari HTI perkakas dan HTI pulp. Akibat skenario ini maka harga kayu bulat akan semakin meningkat. Dengan kenaikan harga kayu bulat maka produsen kayu bulat akan meningkatkan produksi kayu bulat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan produsen. Sebaliknya, kenaikan harga akan mendorong industri kayu lapis,
92
industri kayu gergaji dan industri pulp akan mengurangi tingkat konsumsi bahan baku sehingga mengurangi kesejahteraan konsumen. Penerapan skenario kebijakan ini akan meyebabkan peningkatan surplus produsen sebesar Rp 8.3x1012. Sebaliknya penerapan skenario kebijakan ini akan menurunkan penerimaan surplus konsumen sebesar Rp -8.2x1012. Adapun kesejahteraan total akan meningkat sebesar Rp 1.2x1011. Skenario 6: Penerapan PSDH 20 persen dan DR 20 Persen Dampak penerapan skenario kebijakan PSDH sebesar 20 persen yang dibebankan atas produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, serta penerapan kebijakan DR sebesar 20 persen yang dibebankan atas harga kayu bulat dari hutan alam, akan membuat harga kayu bulat semakin meningkat. Dengan kenaikan harga kayu bulat maka produsen akan meningkatkan produksi kayu lapis, kayu gergaji dan pulp, sehingga kesejahteraan produsen akan meningkat. Sebaliknya, penerapan skenario kebijakaan ini akan mendorong produsen meningkatkan harga jual bahan baku kayu bulat sehingga membuat perusahaan kayu lapis, kayu gergaji dan pulp akan mengurangi konsumesi bahan baku kayu bulat. Kesejahteraan total yang akan diterima produsen dan konsumen meningkat sebesar Rp 4.0x1011, dan meningkatkan surplus produsen sebesar Rp 15.3x1012, serta surplus konsumen akan turun sebesar Rp -14.8x1012, lebih besar penurunannya dibanding penerapan skenario 5. Skenario 7: Penerapan PSDH 25 persen dan DR Aktual Skenario kebijakan penerapan PSDH pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, serta penerapan DR pada hutan alam
93
dengan nilai aktual akan meningkatkan harga kayu bulat. Dengan kenaikan harga kayu bulat di pasar maka akan mendorong produsen kayu bulat meningkatkan produksi kayu bulat sehingga kesejahteraan produsen akan meningkat. Sebaliknya peningkatan harga akan membuat konsumen kayu bulat, yaitu idustri kayu lapis, industri kayu gergaji dan pulp mengurangi konsumsi bahan baku kayu bulat, sehingga kesejahteraan konsumen akan berkurang. Skenario kebijakan ini akan menyebabkan kesejahteraan total menikngkat Rp 3.7x1011, meningkatkan surplus produsen Rp 9.7x1012, dan menurunkan surplus konsumen Rp -9.3x1012. Skenario 8: Penerapan PSDH Aktual dan DR 25 Persen Skenario penerapan PSDH sebagaimana berlaku saat ini pada kayu bulat dari hutan alam, kayu bulat dari HTI perkakas dan HTI pulp, serta penerapan DR sebesar 25 persen akan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat harga kayu bulat, baik yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp. Kenaikan harga akan mendorong produsen kayu bulat untuk meningkatkan produksi kayu bulat sehingga akan meningkatkan tambahan kesejahteraan. Sebaliknya kenaikan harga kayu bulat, baik kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp akan mendorong industri kayu lapis, kayu gergaji dan pulp mengurangi konsumsi bahan baku sehingga kesejahteraan konsumen akan berkurang. Dengan penerapan skenario ini, maka kesejahteraan total akan bertambah sebesar Rp 1.7x1011. Pada kondisi yang sama surplus produsen juga akan bertambah sebesar Rp 11.4x1012., namun sebaliknya akan menurunkan surplus konsumen sebesar Rp -11.3x1012.
94
Skenario 9: Penerapan PSDH 25 persen dan DR 25 Persen Penerapan PSDH sebesar 25 persen atas kayu bulat yang berasal dari hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, serta penerapan kebijakan DR menjadi sebesar 25 persen atas kayu bulat yang berasal dari hutan alam, akan menaikan tingkat harga kayu bulat akibat beban pembayaran PSDH dan DR dibebakan atas harga kayu bulat tersebut, sehingga harga kayu bulat di pasar akan meningkat. Kenaikan harga kayu bulat akan mendorong produsen penghasil kayu bulat meningkatkan produksinya sehingga kesejahteraan produsen akan meningkat. Sebaliknya kenaikan harga kayu bulat sebagai bahan baku industri pengolahan kayu lapis, kayu gergaji dan pulp akan mengurangi tingkat konsumsi bahan bakunya sehingga menurunkan produksi kayu olahan yang berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan pada konsumen kayu bulat. Penerapan kebijakan PSDH DR masing-masing sebesar 25 persen akan meningkatkan kesejahteraan total lebih besar dibandingkan skenario-skenario sebelumnya, dimana kesejahteraan total akan meningkat sebesar Rp 5.9 x10 11. Penerapan ini akan meningkatkan surplus produsen sebesar Rp 2.1 x 1013, dan menurunkan surplus konsumen sebesar Rp -2.1x1013.
95
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan 1. Dari sisi penawaran dan permintaan, harga kayu bulat bersifat inelastis, kecuali untuk HTI perkakas bersifat unit elastis; dan harga produk primer kayu, yaitu kayu lapis, kayu gergaji dan pulp bersifat inelastis. 2. Kenaikan PSDH dan DR secara terpisah akan meningkatkan harga kayu bulat, kecuali harga kayu bulat HTI pulp dan meningkatkan harga produk kayu olahan. Adapun kenaikan PSDH dan DR secara bersama-sama akan meningkatkan harga kayu bulat dan kayu olahan. 3. Kenaikan PSDH akan meningkatkan produksi kayu bulat dan kayu olahan, kecuali produk kayu lapis karena tidak terjadi peningkatan harga kayu lapis. Kenaikan DR akan meningkatkan produksi kayu bulat, kecuali kayu bulat dari HTI Pulp yang hampir tidak terpengaruh. Kenaikan DR hanya akan meningkatkan produksi kayu gergaji. Sedangkan kenaikan PSDH dan DR secara bersama-sama akan meningkatkan produksi kayu bulat hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp, serta kayu gergaji dan pulp. 4. Kenaikan PSDH dan DR akan meningkatkan kesejahteraan produsen kayu bulat hutan alam, HTI perkakas, HTI pulp, produsen kayu lapis, kayu gergaji dan pulp, dan menurunkan kesejahteraan konsumen kayu bulat dan konsumen kayu olahan.
96
7.2. Saran 7.2.1. Saran Kebijakan 1. Untuk menambah pasokan input bahan baku, perlu melakukan diversifikasi jenis bahan baku dari hutan alam, meningkatkan produktifitas hutan alam dan meningkatkan kinerja hutan tanaman serta memberikan kemudahan impor bahan baku. 2. Melakukan restrukturisasi industri kehutanan berbasis competitiveness, dimana perusahaan yang memiliki kinerja baik diberikan reward yang memacu prestasi, sedangkan yang tidak baik diberikan pinalty yang membuat efek jera. 3. Perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan tindakan cepat dan sistematis mengenai peluang ekonomi kayu untuk memenuhi harapan penerimaan lebih besar dari sektor kehutanan, khususnya menghadapi situasi ekonomi dan politik berbeda dibandingkan zaman keemasan kayu tahun 1980/90an, termasuk merumuskan nilai PSDH dan DR yang bisa memotivasi perusahaan bisa melakukan kegiatan bisnis yang sehat, serta pemerintah mendapat jaminan penerimaan jangka panjang 7.2.2. Saran Penelitian 1. Perlu meneliti pengaruh kuota produksi kayu bulat terhadap kesejahteraan akibat penerapan PSDH dan DR. 2. Perlu meneliti pengaruh tarif dan non tarif yang dikenakan kepada pasar output industri perkayuan terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. 3. Perlu meneliti pengaruh moratorium pemberian izin baru pengusahaan kayu bulat terhadap kesejahteraan produsesn dan konsumen
97
DAFTAR PUSTAKA Alemagi, D. 2011. Sustainable development in Cameroon’s forestry sector: Progress, challenges, and strategies for Improvement. African Journal of Environmental Science and Technology, 5(2): 65-72. Arsyad, L. 1999. Ekonomi Mikro. Ikhtisar Teori dan Soal Jawab. Edisi 2. Universitas Gajah Mada Yogyakarta. BPFE, Yogyakarta. Astana, S., Subarudi, dan M.Z. Muttaqin. 2003. Evaluasi Kebijakan yang Mendistorsi Pasar Kayu (An Evaluation of Policies Distorting Timber Market ). Info Sosial Ekonomi, 3(1): 10-18. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. 2005. Analisis Peraturan Perundangan Tentang Pungutan Pengusahaan Hutan. www.aphi-net.com -- © 2003 – 2005. Badan Pusat Statistik. 2005. Statistik Indonesia 2004. Badan Pusat Statistik, Jakarta. Barr, C., A Dermawan, H. Purnomo, dan H. Komarudin. 2010. Kesiapan untuk menghadapi REDD. Tata kelola keuangan dan pelajaran dari Dana Reboisasi (DR) di Indonesia. Info Brief. No. 20, Maret 2010. CIFOR, Bogor. ___________________________________________. 2011. Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Selama Periode Soeharto dan Pasca Soeharto, 1989-2009: Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang Pembelajaran untuk REDD+. Occasional Paper 60. CIFOR, Bogor. Binger, B.R., and E. Hoffman. 1988. Microeconomics with Calculus. Harper Collins Publishers, The United States of America. Bolkesjø, T. F., E. Trømborg, and B. Solberg. 2005. Increasing Forest Conservation in Norway: Consequences for Timber and Forest Products Markets. Environmental and Resource Economics, 31(1): 95-115. Conrad, R.F., M. Gillis, and D.E. Mercer. 2005. Tropical Forest Harvesting and Taxation: A Dynamic Model of Harvesting Behavior Under Selective Extraction Systems. Environment and Development Economics. Cambridge University Press, Cambridge. Departemen Kehutanan. 2003. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2002. Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta Departemen Kehutanan. 2006a. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2005. Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta. ____________________. 2006b. Eksekutif, Data Strategis Kehutanan Indonesia 2006, Departemen Kehutanan, Jakarta.
98
____________________. 2007. Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2007. Departemen Kehutanan. Jakarta. _____________________. 2008. Statistik Departemen Kehutanan, Jakarta.
Kehutanan
Indonesia
2007.
Dwiprabowo, A., A. Sianturi, dan E. Syahadat. 2003. Analisis Kebijakan Sistem Penetapan Harga dan Pajak Kayu Bulat Alam. Jurnal Sosial Ekonomi, 4(1): 26-46. Food Agriculture Organization. 2011. FAOISTAT Database home page (http://www.fao.org/) FAO, Rome. Gautham, M., U. Lele, H. Kartodihardjo, A. Khan, Erwinsyah, and S. Rana. 2000. Indonesia. The Challenges of World Bank Involvement in Forests. Evaluastion Country Case Study Series. The World bank, Washington. Ginoga, K. L., M. Lugina, dan Erwidodo. 2001. Analisis Instrumen Kebijakan DR dan PSDH dan Peluang Penyempurnaannya. Jurnal Sosial Ekonomi, 2(2): 151-171. Hänninen, R., and A.M.I, Kallio. 2007. Economic Impacts on the Forest Sector of Increasing Forest Biodiversity Conservation in Finland. Silva Fennica, 41(3):507-523. Indonesian Pulp and Paper Association. 2008. Indonesian Pulp and Paper Industry Directory 2006. PT Gramedia, Jakarta. Justianto, A. 2005. Dampak Kebijakan Pembangunan Kehutanan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur: Suatu Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Just, R.E., D. L. Hueth and A. Schmitz. 1982. Applied Welfare Economics and Public Policy. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. Kementerian Kehutanan. 2010. Statistik Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Jakarta. ____________________. 2011. Statistik Kehutanan Indonesia 2010. Kementerian Kehutanan, Jakarta. Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics. Second edition. The Macmillan Press Ltd. Harper and Row Publisher Inc, Ontario. Larson, A.M. 2004. Democratic Decentralisation in the Forestry Sector: Lessons Learned from Africa, Asia and Latin America. CIFOR, Bogor. Manurung, E.G.T. 1995. Economic Impact of the Log Export Ban Policy on the Development of Forest Products Industries of Indonesia. Ph.D. Dissertation. University of Wisconsin, Madison.
99
McGuyan, J.R., and M. R. Charles. 1986. Managaerial Economics. Fourth Edition. West Publising Co, Saint Paul, Minnesota, USA. Nicholson, W. 2000. Intermediate Microeconomics and Its Application. Eight Edition. CBS College Publishing, New York. Obidzinski, K., and M. Chaudhury. 2009. Transition To Timber Plantation Based Forestry In Indonesia: Towards A Feasible New Policy. International Forestry Review, 11(1): 79-87. Okonomo, K., and F.O. Achoja. 2010. Economic Impact Assessment of African Timber and Plywood Company in Sapele, Delta State, Nigeria. African Journal of General Agriculture, 6(3): 159-167. Oyono P. R., C. Kouna, and W. Mala. 2005. Benefits of forests in Cameroon. Global structure, issues involving access and decision-making hiccoughs . Forest Policy and Economics.7(2005):357-368. Pindyck, R.S., and D.L. Rubinfeld. 1998. Econometric Model & Economic Forecasts. Fourth Edition. Mc Graw-Hill. Inc., New York. ______________________________. 2005. Microeconomics. Sixth Edition. Person Education, Inc., New Jersey. Prahasto, H., dan F. Nurfatriani. 2001. Analisis Kebijakan Penyediaan Kayu dalam Negeri. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2(2): 111138. Rusli, Y. 1999. The Indonesian Plywood Industry, Environmental Conservation Policy, and the Long-Run Market Adjustment. Ph.D. Dissertation. University of Washington, Washington. Samad, A.A.R., Z. M. Ashhari and M.S.H. Othman. 2009. Sustainable Forest Management Practices and West Malaysian Log Market. Asian Social Science, 5(6): 69-76. Seve, J. 1999. A Review of Forestry Sector Policies Issues in Indonesia. Technical Report. Environmental Policy and Institutional Strengtheing IQC. OUTPCE-I-806-96-00002-00. Natural Resource Management USAID Program, Jakarta. Sianturi, A. 2007. Pengelolaan Hutan Produksi dengan Swakelola di Indonesia. Info Sosial Ekonomi. 7(4):261-283. Simangunsong, B.C.H. 2001. International Demand and Supply for Forest Products, with Applications to the Tropical Timber Priducts Trade. Ph.D. Dissertation. University of Wisconsin, Madison. ___________________. 2004. The Economic Performance of Indonesia’s Forest Sector in the Period 1980-2002. Briefing Paper # 4. Kerjasama GTZSMCP-Departemen Kehutanan, Jakarta.
100
Simangunsong, B.C.H., E.G.T. Manurung, dan D.S. Sukadri. 2007. Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia. In-house Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan. Departemen Kehutanan, Jakarta. Sinaga, B.M. 1989. Econometric Model of the Indonesian Hardwood Products Industry: A Policy Simulation Analysis. Ph.D. Dissertation. University of the Philippines, Los Banos. Situmorang, S. 2009. Analisis Penawaran dan Permintaan Pulp dan Kertas Indonesia di Pasar Domestik .Jurnal Ilmiah ESAI, 3(1): 272-282. Sukmananto, B. 2007. Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Kinerja Ekspor Produk Pengolahan Kayu Primer Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Suryandari, E.Y. 2006. Analisis Permintaah Kayu Bulat Industri Pengolahan Kayu. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 5(1): 15-26. Thomas, R.L. 1997. Modern Econometrics: An Introduction. Department of Economics. Manchester Metropolitan University. Addison-Wesley Longman, London. Timotius. 2000. Analisis Ekonometrika Perkembangan Industri Kayu Lapis Indonesia 1975-2010: Suatu Simulasi Kebijakan. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Turner, J,A., J. Buongiorno, and S. Zhu. 2006. An Economic Model of International Wood Supply, Forest Stock and Forest Area Change. Scandinavian Journal of Forest Research, 2(1): 73-86. Varian, H.R. 1987. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. First Edition. W.W. Norton & Company, Inc., New York. __________. 1992. Microeconomic Analysis. Norton, New York. Wan, M. 2009. Analysis of China's Primary Wood Products Market - Sawnwood and Plywood. Thesis for Master's Degree in Forest Products Marketing. Department of Forest Economics. University of Helsinki, Helsinki. Wear, D.N., and P.J. Parks. 1994. The Economics of Timber Supply: An Analytical Synthesis of Modeling Approaches. Natural Resource Modeling, 8(5): 199-223. World Bank. 2006. Sustaining Indonesia’s Forests. Strategy for the World Bank 2006-2009. The World Bank, Jakarta.
101
LAMPIRAN
102
103
Lampiran 1. Data Penelitian Tahun PQ1 PQ2 PQ3 PL PT1 1995 280574.04 137638.11 297.74 63789.71 105955.27 1996 347010.93 178464.96 369.34 78603.97 148295.79 1997 316858.33 155809.89 295.87 104666.19 134583.99 1998 1189220.82 1038343.61 885.33 202394.79 272653.67 1999 1869136.90 1850612.76 995.26 276640.53 290634.63 2000 2409895.00 2084759.00 2638.00 402156.00 377262.20 2001 2052605.41 1743928.24 1741.49 592597.60 383573.79 2002 2585634.35 3484201.67 2533.65 734787.13 1464227.27 2003 4600782.34 2765293.53 1814.58 864629.97 890188.36 2004 5191782.77 2653048.38 3390.93 990712.90 1810479.24 2005 6501696.64 1705594.45 3896.45 1169190.56 3914688.62 2006 6049184.64 3882595.57 5506.53 1457555.83 4392535.05 2007 8601085.38 4697672.03 10213.49 1682142.36 2524154.51 2008 11099944.83 7096234.14 13177.84 2066047.96 4813034.87 2009 12625814.53 6370590.57 12506.39 2665416.92 6174042.65 QKG Tahun 1995 6500000 1996 7200000 1997 7100000 1998 7000000 1999 6500000 2000 6500000 2001 6750000 2002 6230000 2003 7620000 2004 4330000 2005 4330000 2006 4330000 2007 4330000 2008 4169000 2009 4169000 Ke te rangan
QP TREND 2022000 1 2561000 2 2979000 3 1895000 4 1725000 5 3726000 6 5587000 7 5587000 8 5587000 9 5587000 10 5587000 11 3682000 12 5282000 13 5753000 14 4863000 15
PQ1: Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3) PQ2: Harga riil kayu bulat HTI perkakas (Rp/m3) PQ3: Harga riil bulat HTI pulp (Rp/m3) PL: Upah rill tenaga kerja (Rp/bulan) PT1 : Harga riil kayu bulat hutan alam (Rp/m3) PT2: Harga rill kayu bulat HTI perkakas (Rp/m3) PT3: Harga riil kayu bulat HTI pulp (Rp/m3) PE: Harga riil bahan bakar solar GDP : GDP Riil (Rp. Milyar)
QT1 42349207 46427102 44757712 42901103 38732625 30532031 21611041 29128411 27743285 29527067 27163265 10648280 8611519.9 12767416 5895243.1
QT2 308815.47 284560.56 255535.68 288126 537222.6 2270162.4 3340369.2 2545519.3 3243093.3 4520328.9 7179099.1 7814654.2 12932895 15144441 14414263
PT2 33755.95 37489.01 48591.97 94399.81 131789.35 177280.00 207446.83 235934.57 341216.00 306138.20 371347.30 448273.24 526126.14 654367.19 744716.19 QT3 205877 189707 170357.1 192084 358148.4 1513442 2226913 1697013 2142216 2962339 4269045 4816476 8386776 9365832 8342048
PT3 PE GDP 31474.10 141.60 1219712.17 43255.94 153.89 1315071.55 40895.43 173.24 1376878.32 84378.91 335.59 1196139.28 99271.26 383.14 1205516.44 132673.83 600.00 1264918.70 110573.26 1342.30 1442984.60 416347.31 1868.07 1506124.40 306676.87 2137.09 1579559.00 587355.08 2288.36 1660578.70 1188330.19 8208.05 1750815.20 1239197.41 9244.86 1847126.70 740531.91 8648.68 1964327.30 1368846.84 11988.14 2082315.90 1012547.67 11603.48 2176975.50 IKL 1800 3200 0 4600 9100 6000 3500 4733 1744 10093 31846 91500 114500 81700 56915
IKG 371900 379000 368000 575000 1300000 1443000 2424000 2000000 2000000 2000000 1924299 1924299 89600 72100 49900
I1: Stok produksi kayu bulat hutan alam produksi (m3) I2: Luas HTI Perkakas (Ha) I3: Luas HTI Pulp (Ha) QKL : Poduksi kayu lapis (m3) QKG: Produksi kayu gergaji (m3) QP: Produksi pulp TREND : kecenderungaan (teknologi) QT1: Produksi kayu bulat hutan alam (m3) QT2: Produksi kayu bulat HTI perkakas (m3)
IP 684924 636700 796600 614300 757200 756700 564200 590547 559815 628750 654145 716625 726023 812900 787228
I1 63036503.90 66978092.00 55124213.07 62145775.09 55124213.07 44032289.69 44039094.69 44039094.69 44039094.69 43941472.26 60914720.00 64245879.43 60874720.00 59152642.69 59175390.72
I2 164247.97 218221.36 168225.99 99973.83 52918.00 24165.52 11172.89 30894.00 24194.00 19200.00 20527.00 31784.51 49188.72 182586.35 324534.88
I3 162200.00 171815.00 108300.00 82604.00 85744.00 58152.00 56299.00 87614.00 100497.00 112714.00 142598.00 200167.36 120395.24 121370.09 122344.95
QKL 9500000.00 9575000.00 9600000.00 7800000.00 7500000.00 8200000.00 7300000.00 7550000.00 6111000.00 4514000.00 4534000.00 3812000.00 3454000.00 3353000.00 2996000.00
IKB 56000 95900 103000 149000 197000 147000 96000 82041 56026 61042 82501 54668 54668 69300 39700
EKL 8376000 8564000 8500000 7424000 6290800 5154000 6336000 5826000 5091929 4004600 3406000 3087000 2768800 2568200 2204656
EKG 371900 379000 368000 575000 1300000 1443000 2424000 2000000 2000000 2000000 1924200 1924200 89600 72100 49900
EP 568892 1128600 1285300 1634400 1176100 1352800 1697900 2245066 2375587 1676813 2468880 2761539 2327400 2621500 2620600
EKB 30000 20000 45000 125000 259000 1606000 1451900 1000000 800000 925400 675000 675000 675000 0 0
QT3: Produksi kayu bulat HTI pulp (m3) IKL: impor kayu lapis (m3) IKG: Impor kayu gergaji (m3) IP: Impor pulp (ton) IKB: Impor kayu bulat (m3) EKL: Ekspor kayu lapis (m3) EKG: Ekspor kayu gergaji (m3) EP: Ekspor pulp (m3) EKB: Ekspor kayu bulat (m3)
103
105
Lampiran 2. Program RATS untuk Estimasi Parameter * CAL 1995 ALL 2009:1 open data erwin.prn data(format=prn,org=obs) LOG LOG LOG SET SET SET LOG LOG LOG
QT1 / LnQT1 QT2 / LnQT2 QT3 / LnQT3 RQT1 = QT1/QT1{1} RQT2 = QT2/QT2{1} RQT3 = QT3/QT3{1} RQT1 / LnRQT1 RQT2 / LnRQT2 RQT3 / LnRQT3
LOG LOG LOG SET SET SET LOG LOG LOG
QKL / LnQKL QKG / LnQKG QP / LnQP RQKL = QKL/QKL{1} RQKG = QKG/QKG{1} RQP = QP/QP{1} RQKL / LnRQKL RQKG / LnRQKG RQP / LnRQP
LOG LOG LOG SET SET SET LOG LOG LOG
PT1 / LnPT1 PT2 / LnPT2 PT3 / LnPT3 RPT1 = PT1/PT1{1} RPT2 = PT2/PT2{1} RPT3 = PT3/PT3{1} RPT1 / LnRPT1 RPT2 / LnRPT2 RPT3 / LnRPT3
LOG LOG LOG SET SET SET LOG LOG LOG
PQ1 / LnPQ1 PQ2 / LnPQ2 PQ3 / LnPQ3 RPQ1 = PQ1/PQ1{1} RPQ2 = PQ2/PQ2{1} RPQ3 = PQ3/PQ3{1} RPQ1 / LnRPQ1 RPQ2 / LnRPQ2 RPQ3 / LnRPQ3
LOG PL / LnPL
106
LOG SET SET LOG LOG
PE / LnPE RPL = PL/PL{1} RPE = PE/PE{1} RPL / LnRPL RPE / LnRPE
LOG LOG LOG SET SET SET LOG LOG LOG
I1 / LnI1 I2 / LnI2 I3 / LnI3 RI1 =I1/I1{1} RI2 =I2/I2{1} RI3 =I3/I3{1} RI1 / LnRI1 RI2 / LnRI2 RI3 / LnRI3
LOG GDP / LnGDP SET RGDP = GDP/GDP{1} LOG RGDP / LnRGDP
DISPLAY ' ' DISPLAY 'OLS Regression for each equation' DISPLAY ' ' ** OLS Regression for each equation linreg LnQT1 # constant LnPT1 LnI1 LnGDP linreg LnQT1 # constant LnQKL LnQKG LnPT1 linreg LnQT2 # constant LnPT2 LnI2 LnGDP linreg LnQT2 # constant LnQKL LnQKG LnPT2 linreg LnQT3 # constant LnPT3 LnI3 LnGDP linreg LnQT3 # constant LnQP LnPT3 linreg LnQKL # constant TREND LnPQ1 LnPL LnPT1 LnPE linreg LnQKL # constant LnGDP LnPQ1 linreg LnQKG # constant TREND LnPQ2 LnPL LnPT1 LnPE linreg LnQKG # constant LnGDP LnPQ2 linreg LnQP # constant TREND LnPQ3 LnPL LnPT3 LnPE linreg LnQP # constant LnGDP LnPQ3
107
DISPLAY ' ' DISPLAY 'OLS+AR1 Regression for each equation' DISPLAY ' ' ** AR1 Regression for each equation AR1 LnQT1 # constant LnPT1 LnI1 LnGDP AR1 LnQT1 # constant LnQKL LnQKG LnPT1 AR1 LnQT2 # constant LnPT2 LnI2 LnGDP AR1 LnQT2 # constant LnQKL LnQKG LnPT2 AR1 LnQT3 # constant LnPT3 LnI3 LnGDP AR1 LnQT3 # constant LnQP LnPT3 AR1 LnQKL # constant TREND LnPQ1 LnPL LnPT1 LnPE AR1 LnQKL # constant LnGDP LnPQ1 AR1 LnQKG # constant TREND LnPQ2 LnPL LnPT1 LnPE AR1 LnQKG # constant LnGDP LnPQ2 AR1 LnQP # constant TREND LnPQ3 LnPL LnPT3 LnPE AR1 LnQP # constant LnGDP LnPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY '2SLS Regression for simultaneous equations' DISPLAY ' ' ** 2SLS Regression for simultaneous equations INSTRUMENTS constant LnI1 LnI2 LnI3 LnGDP LnPL LnPE linreg(INST) LnQT1 # constant LnPT1 LnI1 LnGDP linreg(INST) LnQT1 # constant LnQKL LnQKG LnPT1 linreg(INST) LnQT2 # constant LnPT2 LnI2 LnGDP linreg(INST) LnQT2 # constant LnQKL LnQKG LnPT2 linreg(INST) LnQT3 # constant LnPT3 LnI3 LnGDP linreg(INST) LnQT3 # constant LnQP LnPT3 linreg(INST) LnQKL # constant TREND LnPQ1 LnPL LnPT1 LnPE
108
linreg(INST) LnQKL # constant LnGDP LnPQ1 linreg(INST) LnQKG # constant TREND LnPQ2 LnPL LnPT1 LnPE linreg(INST) LnQKG # constant LnGDP LnPQ2 linreg(INST) LnQP # constant TREND LnPQ3 LnPL LnPT3 LnPE linreg(INST) LnQP # constant LnGDP LnPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY '2SLS+AR1 Regression for simultaneous equations' DISPLAY ' ' ** 2SLS with AR1 Regression for simultaneous equations INSTRUMENTS constant LnI1 LnI2 LnI3 LnGDP LnPL LnPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnQT1 # constant LnPT1 LnI1 LnGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnQT1 # constant LnQKL LnQKG LnPT1 AR1(INST,METHOD=CORC) LnQT2 # constant LnPT2 LnI2 LnGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnQT2 # constant LnQKL LnQKG LnPT2 AR1(INST,METHOD=CORC) LnQT3 # constant LnPT3 LnI3 LnGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnQT3 # constant LnQP LnPT3 AR1(INST,METHOD=CORC) LnQKL # constant TREND LnPQ1 LnPL LnPT1 LnPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnQKL # constant LnGDP LnPQ1 AR1(INST,METHOD=CORC) LnQKG # constant TREND LnPQ2 LnPL LnPT1 LnPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnQKG # constant LnGDP LnPQ2 AR1(INST,METHOD=CORC) LnQP # constant TREND LnPQ3 LnPL LnPT3 LnPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnQP # constant LnGDP LnPQ3
DISPLAY ' ' DISPLAY 'OLS Regression for each equation (in ratio) without Constant' DISPLAY ' ' ** OLS Regression for each equation linreg LnRQT1
109
# LnRPT1 LnRI1 LnRGDP linreg LnRQT1 # LnRQKL LnRQKG LnRPT1 linreg LnRQT2 # LnRPT2 LnRI2 LnRGDP linreg LnRQT2 # LnRQKL LnRQKG LnRPT2 linreg LnRQT3 # LnRPT3 LnRI3 LnRGDP linreg LnRQT3 # LnRQP LnRPT3 linreg LnRQKL # TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg LnRQKL # LnRGDP LnRPQ1 linreg LnQKG # TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg LnQKG # LnRGDP LnRPQ2 linreg LnRQP # TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE linreg LnRQP # LnRGDP LnRPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY 'OLS+AR1 Regression for each equation (in ratio)without Constant' DISPLAY ' ' ** AR1 Regression for each equation AR1 LnRQT1 # LnRPT1 LnRI1 LnRGDP AR1 LnRQT1 # LnRQKL LnRQKG LnRPT1 AR1 LnRQT2 # LnRPT2 LnRI2 LnRGDP AR1 LnRQT2 # LnRQKL LnRQKG LnRPT2 AR1 LnRQT3 # LnRPT3 LnRI3 LnRGDP AR1 LnRQT3 # LnRQP LnRPT3 AR1 LnRQKL # TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE AR1 LnRQKL # LnRGDP LnRPQ1 AR1 LnQKG # TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE AR1 LnQKG # LnRGDP LnRPQ2 AR1 LnRQP # TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE
110
AR1 LnRQP # LnRGDP LnRPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY '2SLS Regression for simultaneous equations ratio)without Constant' DISPLAY ' '
(in
** 2SLS Regression for simultaneous equations INSTRUMENTS LnRI1 LnRI2 LnRI3 LnRGDP LnRPL LnRPE linreg(INST) LnRQT1 # LnRPT1 LnRI1 LnRGDP linreg(INST) LnRQT1 # LnRQKL LnRQKG LnRPT1 linreg(INST) LnRQT2 # LnRPT2 LnRI2 LnRGDP linreg(INST) LnRQT2 # LnRQKL LnRQKG LnRPT2 linreg(INST) LnRQT3 # LnRPT3 LnRI3 LnRGDP linreg(INST) LnRQT3 # LnRQP LnRPT3 linreg(INST) LnRQKL # TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg(INST) LnRQKL # LnRGDP LnRPQ1 linreg(INST) LnRQKG # TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg(INST) LnRQKG # LnRGDP LnRPQ2 linreg(INST) LnRQP # TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE linreg(INST) LnRQP # LnRGDP LnRPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY '2SLS + AR1 Regression for simultaneous equations (in ratio) without Constant' DISPLAY ' ' ** 2SLS with AR1 Regression for simultaneous equations INSTRUMENTS LnRI1 LnRI2 LnRI3 LnRGDP LnRPL LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT1 # LnRPT1 LnRI1 LnRGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT1 # LnRQKL LnRQKG LnRPT1 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT2 # LnRPT2 LnRI2 LnRGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT2 # LnRQKL LnRQKG LnRPT2 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT3 # LnRPT3 LnRI3 LnRGDP
111
AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT3 # LnRQP LnRPT3 AR1(INST,METHOD=CORC) RQKL # TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQKL # LnRGDP LnRPQ1 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQKG # TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQKG # LnRGDP LnRPQ2 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQP # TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQP # LnRGDP LnRPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY 'OLS Regression for each equation (in ratio) with Constant' DISPLAY ' ' ** OLS Regression for each equation linreg LnRQT1 # constant LnRPT1 LnRI1 LnRGDP linreg LnRQT1 # constant LnRQKL LnRQKG LnRPT1 linreg LnRQT2 # constant LnRPT2 LnRI2 LnRGDP linreg LnRQT2 # constant LnRQKL LnRQKG LnRPT2 linreg LnRQT3 # constant LnRPT3 LnRI3 LnRGDP linreg LnRQT3 # constant LnRQP LnRPT3 linreg LnRQKL # constant TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg LnRQKL # constant LnRGDP LnRPQ1 linreg LnQKG # constant TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg LnQKG # constant LnRGDP LnRPQ2 linreg LnRQP # constant TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE linreg LnRQP # constant LnRGDP LnRPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY 'OLS+AR1 Regression for each equation (in ratio) with Constant' DISPLAY ' ' ** AR1 Regression for each equation
112
AR1 LnRQT1 # constant AR1 LnRQT1 # constant AR1 LnRQT2 # constant AR1 LnRQT2 # constant AR1 LnRQT3 # constant AR1 LnRQT3 # constant AR1 LnRQKL # constant AR1 LnRQKL # constant AR1 LnQKG # constant AR1 LnQKG # constant AR1 LnRQP # constant AR1 LnRQP # constant
LnRPT1 LnRI1 LnRGDP LnRQKL LnRQKG LnRPT1 LnRPT2 LnRI2 LnRGDP LnRQKL LnRQKG LnRPT2 LnRPT3 LnRI3 LnRGDP LnRQP LnRPT3 TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE LnRGDP LnRPQ1 TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE LnRGDP LnRPQ2 TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE LnRGDP LnRPQ3
DISPLAY ' ' DISPLAY '2SLS Regression for simultaneous equations with Constant' DISPLAY ' '
(in ratio)
** 2SLS Regression for simultaneous equations INSTRUMENTS constant LnRI1 LnRI2 LnRI3 LnRGDP LnRPL LnRPE linreg(INST) LnRQT1 # constant LnRPT1 LnRI1 LnRGDP linreg(INST) LnRQT1 # constant LnRQKL LnRQKG LnRPT1 linreg(INST) LnRQT2 # constant LnRPT2 LnRI2 LnRGDP linreg(INST) LnRQT2 # constant LnRQKL LnRQKG LnRPT2 linreg(INST) LnRQT3 # constant LnRPT3 LnRI3 LnRGDP linreg(INST) LnRQT3 # constant LnRQP LnRPT3 linreg(INST) LnRQKL # constant TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg(INST) LnRQKL # constant LnRGDP LnRPQ1 linreg(INST) LnRQKG # constant TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE linreg(INST) LnRQKG # constant LnRGDP LnRPQ2
113
linreg(INST) LnRQP # constant TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE linreg(INST) LnRQP # constant LnRGDP LnRPQ3 DISPLAY ' ' DISPLAY '2SLS + AR1 Regression for simultaneous equations (in ratio) with Constant' DISPLAY ' ' ** 2SLS with AR1 Regression for simultaneous equations INSTRUMENTS constant LnRI1 LnRI2 LnRI3 LnRGDP LnRPL LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT1 # constant LnRPT1 LnRI1 LnRGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT1 # constant LnRQKL LnRQKG LnRPT1 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT2 # constant LnRPT2 LnRI2 LnRGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT2 # constant LnRQKL LnRQKG LnRPT2 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT3 # constant LnRPT3 LnRI3 LnRGDP AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQT3 # constant LnRQP LnRPT3 AR1(INST,METHOD=CORC) RQKL # constant TREND LnRPQ1 LnRPL LnRPT1 LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQKL # constant LnRGDP LnRPQ1 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQKG # constant TREND LnRPQ2 LnRPL LnRPT1 LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQKG # constant LnRGDP LnRPQ2 AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQP # constant TREND LnRPQ3 LnRPL LnRPT3 LnRPE AR1(INST,METHOD=CORC) LnRQP # constant LnRGDP LnRPQ3
Lampiran 3. Ringkasan Hasil Pengolahan Estimasi Parameter Menggunakan RATS
115
117
Lampiran 4. Faktor Kalibrasi PLYWOOD; Calibrated constant terms Price equation Supply equation Demand equation
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
0
0
0
0
0
0
0
2002 0
4.66
3.68
4.30
0.75
0.42
0.37
0.47
0.39
428816
394482
416488
188854
654606
1697735
507266
935582
1998
1999
2000
2001
2002
SAWNWOOD; Calibrated constant terms 1995 Price equation Supply equation Demand equation
1996
1997
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19E+08
5.09E+08
5.35E+08
6.71E+08
6.71E+08
7.93E+08
9.90E+08
1.16E+09
11.94
12.51
11.65
15.41
14.87
14.30
12.82
11.97
2002
PULP; Calibrated constant terms 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
0
0
0
0
0
0
0
0
7.E+19
2.E+20
5.E+20
3.E+21
7.E+21
4.E+22
5.E+23
2.E+24
Demand equation 5.6778E-10 4.7304E-10 4.6901E-10 3.3672E-10 5.0871E-10 1.4122E-09 1.2287E-09
1.07198E-09
Price equation Supply equation
LOGS HA; Calibrated constant terms Price equation Supply equation
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9958E-32 7.7984E-32 1.6073E-31 1.0509E-31 1.5343E-31 2.8782E-31
1.775E-31
2.1891E-31
1.148E-21 7.4874E-22 6.0433E-22
1.07199E-21
Demand equation 6.9635E-22 6.1535E-22 6.0564E-22
9.771E-22
2002
LOGS HTI PERKAKAS; Calibrated constant terms 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9482E-39 3.9925E-40 7.0352E-40 5.0481E-39 9.0553E-38 6.2445E-36 1.2823E-34
1.13151E-36
Demand equation 1.1022E-17 9.4506E-18 8.7455E-18 1.8795E-17 4.2272E-17 1.4513E-16 2.9039E-16
2.15259E-16
Price equation Supply equation
LOGS HTI PULP; Calibrated constant terms Price equation Supply equation
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0136E-38 4.6811E-39 2.5553E-38 7.9602E-38 1.1086E-37 1.6409E-36 2.0954E-36
8.91268E-38
Demand equation 0.01611534 0.01147956 0.00860829 0.01724829 0.03625039 0.06330853 0.05735968 0.047330053
118
Lampiran 4. Lanjutan PLYWOOD; Calibrated constant terms 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Price equation 0 0 0 0 0 0 0 Supply equation 0.15562139 0.10057702 0.0951939 0.09078369 0.05222597 0.03919331 0.03000291 Demand equation 606168.691 311657.079 715813.467 491323.325 505484.097 565796.938 561111.093
SAWNWOOD; Calibrated constant terms 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Price equation 0 0 0 0 0 0 0 Supply equation 1390969460 920554258 1276634076 1321113375 1216732917 1381557435 1518843846 Demand equation 13.701656 7.37777578 6.75110988 6.83071154 6.5176723 6.11479707 5.79607763
PULP; Calibrated constant terms 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Price equation 0 0 0 0 0 0 0 Supply equation 3.1915E+24 4.6496E+24 3.9847E+25 4.4685E+25 5.0395E+25 1.5241E+26 2.1026E+26 Demand equation 8.1594E-10 1.0224E-09 7.6201E-10 3.1434E-10 7.1075E-10 6.9572E-10 4.6431E-10
LOGS HA; Calibrated constant terms 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Price equation 0 0 0 0 0 0 0 Supply equation 2.0227E-31 2.0107E-31 4.4139E-32 1.3089E-32 1.2683E-32 1.9455E-32 8.4856E-33 Demand equation 9.2624E-22 7.0353E-21 7.0131E-21 3.7586E-21 3.4304E-21 6.8185E-21 4.0347E-21
LOGS HTI PERKAKAS; Calibrated constant terms 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 0 0 0 0 0 0 Supply equation 2.3587E-36 8.2283E-36 6.9627E-36 8.7727E-37 1.693E-37 5.9311E-40 4.0326E-41 Demand equation 4.4642E-16 1.9625E-15 3.146E-15 5.5778E-15 1.2253E-14 1.6292E-14 2.13E-14 Price equation
LOGS HTI PULP; Calibrated constant terms 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Price equation 0 0 0 0 0 0 0 Supply equation 6.836E-38 3.2045E-38 9.0802E-39 2.0812E-39 3.5139E-38 2.0653E-38 1.9184E-38 Demand equation 0.05866089 0.08434384 0.12679772 0.23360565 0.25856939 0.27110329 0.28867102
