PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 06.1/PMK.01/2007 NOMOR : SKB.2/Menhut-II/2007 TENTANG PENGELOLAAN DANA REBOISASI MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207); 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2005.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAM REKENING PEMBANGUNAN HUTAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 2. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 3. Badan Usaha Berbadan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan perusahaan patungan BUMN dengan BUMS/Koperasi yang bergerak di bidang kehutanan. 4. Kelompok Tani Hutan adalah kelompok kumpulan individu dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan usaha dalam tanaman hutan dan kesejahteraan anggotanya. 5. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 6. Satker Departemen Kehutanan adalah satuan kerja instansi pemerintah di lingungan Departemen Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan. Pasal 2 Dalam rangka pengelolaan Dana Reboisasi Bagian Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan membuka dan menetapkan Rekening Pembangunan Hutan pada bank umum. Pasal 3 (1) Jumlah Dana Reboisasi yang ditempatkan untuk pertama kali dalam Rekening Pembangunan Hutan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Jumlah Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Reboisasi yang ditempatkan pada Rekening Menteri Keuangan. Pasal 4 (1) Sumber dana Rekening Pembangunan Hutan selain Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari:
a. Sisa Dana Reboisasi setiap tahun dari Bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi alokasi ke Departemen Kehutanan. b. Dana Reboisasi dari penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur, hasil divestasi, deviden dan pungutan kayu sitaan. c. Dana Reboisasi yang berada di pihak ketiga.
d. Bunga dan/atau jasa giro yang berasal dari Rekening Pembangunan Hutan.
e. Surplus (return) bagian Pemerintah yang berasal dari Satker Departemen kehutanan.
(2) Sumber dana Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Negara untuk selanjutnya ditempatkan pada Rekening Pembangunan Hutan. Pasal 5 (1) Penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Pembangunan Hutan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kehutanan. (2) Pelaksanaan lebih lanjut atas penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendahaaraan berdasarkan dokumen anggaran yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 6 (1) Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan jasa giro atau bunga yang langsung diperoleh dari pengelolaan Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya. (3) Posisi Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Kehutanan setiap bulan.
Pasal 7 (1) Dana pada Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipindahbukukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Satker Departemen Kehutanan berdasarkan usulan Menteri Kehutanan.
(2) Usulan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Kerja Satker Departemen Kehutanan dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah disetujui Menteri Keuangan. (3) Rencana Kerja Satker Departemen Kehutanan dan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada program rehabilitasi hutan dan lahan 5 (lima) tahunan yang disusun bersama oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing kementerian yang bersangkutan. (4) Pelaksanaan pemindahbukuan dana dari Rekening Pembangunan Hutan kepada Satker Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 8 (1) Dana yang diterima oleh Satker Departemen Kehutanan hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui skema pinjaman dan merupakan dana bergulir kepada: a. Badan Usaha Berbadan Hukum;
b. Koperasi; atau
c. Kelompok Tani Hutan.
(2) Badan Usaha Berbadan Hukum dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang kehutanan.
(3) Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari BUMN, BUMD, BUMS dan perusahaan patungan BUMN dengan BUMS/Koperasi.
(4) Tata cara penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Satker Departemen Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Pasal 9 (1) Badan Usaha Berbadan Hukum dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang dapat memperoleh pinjaman harus memenuhi syarat, sebagai berikut: a. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan tanaman;
b. Memiliki tenaga teknis kehutanan;
c. Tidak masuk dalam daftar hitam perbankan; dan
d. Memiliki NPWP dan tidak mempunyai tunggakan pajak.
(2) Kelompok Tani Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dapat memperoleh pinjaman harus memenuhi syarat sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman pada hutan produksi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Tani Hutan yang dikategorikan memenuhi syarat untuk dapat memperoleh pinjaman diatur oleh Menteri Kehutanan.
Pasal 10 (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan bunga dengan ketentuan: a. Badan Usaha Berbadan Hukum dikenakan bunga berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank umum. b. Koperasi dan Kelompok Tani Hutan dikenakan bunga sesuai tingkat bunga yang berlaku pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
(2) Dalam hal pinjaman dilakukan melalui pola syariah, maka pengaturan bagi hasil mengikuti standar dari bank syariah terbaik menurut kriteria Bank Indonesia.
(3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak dana pinjaman ditransfer dari rekening Satker Departemen kehutanan ke rekening debitur. Pasal 11 (1) Dalam hal debitur Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per tahun ditambah bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank umum pertahun. (2) Dalam hal debitur Koperasi atau Kelompok Tani Hutan, ketua kelompok dan anggota kelompok tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman, dikenakan sanksi tanggung renteng untuk memenuhi kewajibannya.
Pasal 12 Ketentuan megenai jangka waktu pinjaman, pengembalian cicilan pokok pinjaman, pembayaran bunga pinjaman atau pola bagi hasil, dan sanksi diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjaman antara Satker Departemen Kehutanan dengan debitur. Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi hutan dan lahan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum, Koperasi, dan Kelompok Tani Hutan dilakukan oleh Satker Departemen Kehutanan. Pasal 14 (1) Badan Usaha Berbadan Hukum, Koperasi, dan Kelompok Tani Hutan sekurangkurangnya setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan kepada Satker Departemen Kehutanan. (2) Satker Departemen Kehutanan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan keuangan dan teknis kehutanan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Kehutanan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing. Pasal 16 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 5 Februari 2007 MENTERI KEHUTANAN, ttd. H.M.S. KABAN
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
