18/01/2009
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RUU BI
OLEH
PROF DR MADE SUBAWA,SH.,MS.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR,10AGUSTUS 2015
1/18/2009
I.IDENTIFIKASI PERSIAPAN PERANCANGAN UU BI 1. Hak inisiatif lembaga negara apa RUU BI 2. Penyusunan Naskah Akademik 3. Sosialisasi Naskah Akademik 4. Penyusunan RUU BI 5. Sosialisasi RUU BI 6. Pembahasan RUU BI 7. Pengesahan RUU =UU 8. Pengundangan UU BI 9. Kedudukan BI sbg Lembaga Negara 10.Kewengan BI sebagai Bank sentral 1/18/2009
18101/2009
11. PP 12.PERPRES 13.PERMEN 14. PERATURAN PELAKSANA TEKNIS 15.LANDASAN PENYUSUNAN NA 16.S0SIALISASI NA 17.KERANGKA RUU
1/18/2009
II.HAK INISIATIF HAK INISIATIF PERANCANGAN UNDANG UNDANG: 1. Hak inisiatif DPR RI; 2. Hak inisiatif Presiden/Menteri; dan 3. Hak inisiatif DPD RI yang berkaitan dengan Otonomi daerah. Perancangan RUU 81 , hak inisiatif dari DPR RI.
1/18/2009
4
18/01/2009
MOMEN-MOMEN DALAM PERANCANGAN UU BI: 1. MOMENTUM IDEAL-POLITIK; meletakan landasan filosofis yakni filsafat Pancasila;
.
2. MOMENTUM ASPIRATIF; legislator menyerap aspirasi rakyat dalan penyusunan RUU BI; 3. MOMENTUM NORMATIF; momen sentral agar RUU BI dapat menjamin kepastian, kemamfaatan dan keadilan; dan 4. MOMENTUM TEKNIS, keterampilan dalam teknik per-uu-an (LEGALDRAFTING).
1/18/2009
III.SISTIMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU 81 1. Pendahuluan 2. Kajian teori1:is dan praktis empiris 3. Evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait 4. Landasan filosofis, sosiologis , dan yusidis 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU 6. Penutup
1/18/2009
18/01/2009
IV.PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU 81 1.8A8 I PENDAHULUAN Pendahuluan memuat latar belakang , identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode
penelitian.
A. Latar belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU 81, yakni memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU 81. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung I~U atau tidak perlunya penyusunan RUU 81.
8. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam NA RUU 81 tersebut. Ada empat (4) pokok
masalah:
1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2. Mengapa perlu penyusunan RUU 81. 3. Apa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU 81 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,jangkauan, dan arah pengaturan. 1/18/2009
18/01/2009
C.Tujuan dan kegunaan kegiatan Penyusunan RUU 81 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi masalah tersebut. • 2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pernbentukan RUU BI sebagai dasar hukum penyelesaian/solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUUBI. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU BI. Jadi penyusunan NA RUU BI adalah sebagai acuan,refrensi
penyusunan dan pembahasan RUU BI.
1/18/2009
D.Metode Penyusunan Naskah Akademik RUU 81 Penyusunan NA RUU BI pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum dan bidang ilmu terkait lainnya. Metode penelitian hukum adalah terutama di dasarkan pada penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan penelitian hukum empiris. 1. Penelitian hukum normatif dalam rangka penyusunan RUU BI dilakukan melalaui kajian : studi pustaka/doktrin, peraturan per-uu-an, putusan pengadilan, perjanjian kontrak, hasil penelitian, kajian, dokumen hukum serta refrensi lainnya, dan dapat dilengkapi dengan (FGD), dan hal lain yang dipandang relevan. (hasilnya bahan konsep norma hukum).
2. Penelitian hukum empiris , adalah melengkapi kajian hukum normatif dengan observasi yang mendalam, penyebaran kuesioner yang sifatnya sosiolegal (hasilnya sbg informasi). 1/18/2009
10
18/01/2009
2.BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktek, perkembangan .pemikiran, serta implikasi sosial, politik, ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam bentuk UU BI. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub Bab sbb: A. Kajian teoritis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma hukum dalam RUU BI. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU BI terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. 1/18/2009
11
3.BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PER-UU-AN TERKAIT Bab ini memuat hasil kajian terhadap perat. Per-uu-an terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan UU Bi dengan UU yang lainnya. Harmonisasi dan sinkrunisasi secara vertikal dan horisontal, serta status dari perat per-uu-an yang ada, termasuk perat per-uu-an yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta perat per-uu-an yang diubah dan tetap masih berlaku . Kajian terhadap perat per-uu-an ini untuk mengetahui kondisi norma hukum dari per-uu-an yang ada, dan analisis ini akan mengetahui tingkat sinkronisasi, harmonisasi dari UU BI tersebut, yakni menghindari jangan ada yang tumpang tindih. Hasi dari evaluasi dan analisis dari perat per-uu-an BI dimaksud akan digunakan sebagai landasan filosofis dan yuridis dari perancangan RUU BI yang baru. 1/18/2009
12
18/01/2009
Sebagai contoh : Per-uu-an BI yang dikaji sinkronisasi dan harmonisasi norma hukumnya : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UU UU UU UU UU UU UU UU
No 23/1999 ttg BI; No. 3/2004 ttg BI (perubahan); NO.6/2009 ttg BI (perubahan); dengan No8/1999 ttg Perlindungan konsumen, NO.24/1999 ttg lalu lintas devisa dan sistem nilai tUkar; No.24/2002 ttg Surat Hutang Negara; NO.19/2008 ttg Surat berharga Syariah Negara; NO.3/2011 ttg Transper Dana; dan
9.
UU NO.7/20011 ttg Mata Uang.
Apakah hasil kajian yang ditemukan terdapat Norma hukum yang kabur, norma hukum yang bertentangan, bahkan mungkin kekosongan norma hukum karena perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan publik. Hal penting lainnya adalah mengenai konsep kewenangan (atribusi,delegasi dan ,mandat)pehatikan kedudukan psi 23 UUDNRI 1945 dg UUBI. 1/18/2009
13
4.BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS , DAN YURIDIS PENYUSUNAN NA RUU BI A. Landasan Filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU 81 yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUDNRI th 1945. B. Landasan Sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU 81 dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis adalah fakta empiris mengenai kebutuhan masyarakat dan 1Aegara. 14
18/01/2009
c.Landasan Yuridis, mereupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU BI dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengC!n mempertimbangkan aturan yang telah ada,yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat Landasan yuridis adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang akan diatur, sehingga perlu dibentuk RUU BI yang baru. Mungkin peraturan yang ada sudah ketinggalan, tidak harmonis atau tumpang tindih, tidak memadai atau norma hukum yang dibutuhkan dalam pelayanan publik sama sekali belum ada. 1/18/2009
15
5.BAB V JANGKAUAN , ARAH PENGATURAN, DAN RUANG L1NGKUP MATERI MUATAN RUU BI. Naskah Akademik RUU BI ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan perancangan RUU BI yang akan dirancang. Dalam Bab ini dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup : A). Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah dan frasa, B). Materi yang akan diatur, C).Ketentuan sanksi; dan D). ~etentuan Peralihan. 16
18/01/2009
6.BAB VI PENUTUP
BAB Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.
ASIPULAN
Simpulan memuat rangkuman po..kok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai paparan NA RUU BI B.SARAN
Saran memuat antara lain:
1.Perlunya pemilahan substansi NA dalam RUUBI atau peraturan
dibawahnya. 2.Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU BI dalam Program Legislasi Nasional 3. Kegiatan lain mendukung penyempurnaan NA RUUBI. Sosialisasi NA RUU BI kepada publik, guna mendapatkan rlJR80Mkan lisan dan tertulis.
17
7.DAFTAR PUSTAKA
1. 2. 3. 4.
Peraturan Per-uu-an, Buku-buku literatur; Jurnal; dan bila dipandang perlu Studi banding.
8. Lampiran RUU 81
1/18/2009
18
1810112009
SISTIMATIKA KERANGKA RUU BI A. JUDUL (UNDANG-UNDANG TENTANG BI) B. 1. 2. 3. 4. 5.
PEMBUKAAN Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jabatan Pembentuk UU Konsideran Dasar Hukum Diktum
1/18/2009
19
C.BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi pokok yang diiatur 3. Ketentuan Pidana Uika perlu) 4. Ketentuan Peralihan Uika perlu) 5. Ketentuan Penutup D.PENUTUP E. PENJELASAN Uika perlu) F. LAMPI RAN Uika perlu).
1/18/2009
20
