DAFTAR PUSTAKA A. Buku Anwar, M. Khoirul dkk. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Bandung: Pustaka Belajar, 2004. Budi Untung, Hendrik. Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. David K.Y, Wong Chu and Kwan Yiu. The Special Economic Zone Economic, Political and Geograhical. China: The Case Of The Special Economic Zone. Fahmi, Irham. Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik. Bandung: Refika Aditama, 2006. Hadhikusuma Sutantya, Rahardja. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hidayat, Syarif. Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jakarta: Rajawali Pers, 2010. K Harjono, Dhaniswara. Hukum Penanam Modal. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pusaka, Depdiknas Indonesia. 2013. Lugina Wenny, Artha. Isran Noor Matahari Dari Kutai Timur. Jogja: Jogja Bangkit Publisher, 2014. Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, 2014. Manulang, M. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah. Bandung: Pembangunan, 1973. Nasution, Bismar. Hukum Kegiatan Ekonomi I. Bandung: Books Terrace & Library, 2009. Ratulangi, Sam. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Manado: Universitas Pers, 2013. Said, M. Mas’ud. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Pers, 2008.
Universitas Sumatera Utara
Sambodo Tri, Maxensius dkk. Aspek Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Studi : Batam. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Samsul Ramli. Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Visi Media, 2003. Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010. Siregar, Mahmul. Hukum Penanam Modal, Bahan Kuliah: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010. Soejito, Irawan. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bogor: Rineka Cipta, 1990. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1996. Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Sutedi, Adrian. Aplikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Widarta, I. Cara Mudah Memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 004 Tentang Pemerintah Daerah. Bali: Pondok Edukasi, 2005. B. Jurnal Mawhood, P. (1987) Local Government in The Third World, Africa. Rondinelli, Dennis A. (1987) Export Processing Zones and Economic Development in Asia, American Journal Of Economic and Socialogy. C. Artikel Santoso, Budi, “Tinjauan Perspektif Departemen Perdagangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus”. diskusi dengan Tim Peneliti P3DI. Jakarta, tanggal 04 April 2008. Wuryanto Eko, Luky, “Standar Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”. Jakarta, 2011.
Universitas Sumatera Utara
D. Skripsi Zeini, Muhammad, “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Kaitannya Dengan Upaya Meningkatkan Penanaman Modal”, (Skripsi, Ilmu Hukum USU, 2011). E. Pidato Ginting, Budiman “Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia”. (Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa, 20 September 2008). Lubis, Solly “Kita dan Pengembangan Global Tahun 2002”, (Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara, 2002). F. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, diterbitkan oleh Sekrtariat Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanam Modal.
Universitas Sumatera Utara
G. Website Aceh, “Kawasan Industri”, http://kawasanindustri.com/. (diakses tanggal 3 Desember 2013). Alviansaf, “Mengenal Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional (Telaah Singkat KAPET dan KEK)”, http://alviansaf.wordpress.com/2013/08/19mengenalkawasanekonomi-dan-strategis-nasional-telaah-singkat-kapet-dan-kek/. (diakses tanggal 22 Oktober 2013). Antariksa, Basuki, “Tinjauan Awal Mengenai Peluang dan Tantangannya Bagi Pembangun Indonesi”, http://www. parekraf.go.id/userfiles /Zona%20Kreatif.pdf#page= 3&zoom=auto,0,522. (diakses tanggal 03 Desember 2013). Asnani, Yusni, “Kawasan Ekonomi Khusus, http://yc71vx. wordpress.com /2009/10/19/kawasan–ekonomi–khusus /kek/tracakback. (diakses tanggal 28 Nopember 2013). Yesuari, Ayu Prima, “Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus”, http://bulletin. penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=254. (diakses tanggal 1 Desember 2013. Iman, “Pengembangan KAPET Batulicin Berbasis Komoditas Unggulan”, http://www.kapet.net/. (diakses pada tanggal 03 Desember 2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “http;//bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ index.php. Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (diakses tanggal 4 desember 2013). Kementerian BUMN, “Daftar BUMN”, BUMN.KementerianBUMN. (diakses tanggal 08 Januari 2014). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Materplan Percepatan dan Percepatan Pembangunan ekonomi Indonesia”, http://kawasan.bappenas.go.id/images/MP3EI%20Versi%20Indo.pdf#page =32&zoom=auto,0,673. (diakses tanggal 03 Desember 2013). Kurniawan, Aries, “Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus”, http.pt-plib.com/page_onfo.php?. (diakses tanggal 01 Desember 2013). Lutfi, Zaenuddin, “Pemerintah Daerah Boleh Mengeluarkan Izin Investasi”, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6030&coid=2&caid=2& gid=2. (diakses tanggal 2 Februari 2014).
Universitas Sumatera Utara
Mcprovgorontalo, “Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Gorontalo Dipacu”, http://infopublik.org/read/10034/pengusulan-kawasan-ekonomikhusus-provibsi-gorontalo-dipacu.html. (diakses tanggal 08 Januari 2014). Muftie, Fuad, “Manfaat Kawasan Berikat”, http://kawasanberikat.com/. (diakses tanggal 08 Januari 2014). Pusdatin, “Kini Swasta Bisa Langsung Bangun dan Kelola Kawasan Ekonomi Khusus”, http ://www.setkab.go.id/berita-6852-kini-swasta-bisa-langsungbangun-dan-kelola-kawasan-ekonomi-khusus.html. (diakses tanggal 08 Januari 2014). Ragimun Triyono, Utomo, “Kawasan Ekonomi Khusus Tidak Cukup Dengan Insentif Fiskal”, hhtp//www.fiskal.depkeu.go.id/2010/default.asp. (diakses tanggal 03 Nopember 2013). Panjaitan, Saut P, “Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Investasi Menurut Sistem UU Pemerintah Daerah dan Sistem UU Penanaman Modal: Pelimpahan Setengah hati?”, http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index. php/posting/36. (diakses tanggal 2 Februari 2014). Syarafina Nurhanifah, Dieny, “MP3EI”, http://sebuahkepinganperjalanan. blogspot.com/2013/03/mp3ei.html. (diakses tanggal 03 Desember 2013). Pemerintah Perdalam MP3EI, http://www.beritasatu.com/ekonomi/135859pmerintah-perdalam-prinsip-mp3ei.html. (diakses tanggal 03 Desember 2013). Empat
Pilar Utama MP3EI, http://www.setkab.go.id/berita-1870-mp3eimementum-kebangkitan-nasional-bagian-4pilar-utama-mp3ei.html. (diakses tanggal 03 Desember 2013).
Universitas Sumatera Utara
