Universitas17 AgustusSemarang JurnafSpektrumVolume12 / Nomor 1 | April2015
DAFTAR ISI I-F.GALCONSIIQIIENCESON AUTItEN'IlC ACT CANCI:LLATION WITHOUT LEGAL ACTION ANNULMENT BY COURT Prof.Dr.Liliana Tedjosaputro,S II. M['I Guru Besarllmu Hukum UNTAG Semarang AI-TERNATIF METODE PERSIDANGAN DAI,AM MAIIKAMAI{ AGTING. Oleh : Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih..Sll..MHum DosenPacsaSarjanaIlmu Hukum UNTAG Semarang
UJI MATERIII- DI
IRANSFORMNSI I.AKI.JL'IAS HTJKTJM MI,NIJJT]MASYARAKAI' EKONOMI ASEAN (MEA) Olch : Dr. Sukresno..SI{..MHuml)osen FakultasHukum tJniversitas Muria Kudus MODEI, PIIMBI:RDAYAAN USAI1A MIKRO KT,CIL DAN MENENGAII (LIMKM) MELALUI PROGRAM CORPORATESOCIAL RESPONSIBILITY(CSR ) Oleh : Dr. Suparnyo..SH.,MI lum l)osenFakultasHukum UniversitasMuria Kudus KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN TIPAH MINIMLIM N,IENTJJUKL,BT'TUTIAN I IIDUP LAYAK BAGI PEKER}A DI JAWA TITNGAH Dr,. Mashari..SIl..Mllum DosenFakultast{ukum Universitas17 Asustus1945Semarans PANDANGAN llt-lKtrM PR(X;RESII'MENGI:NAI KEADILAN Oleh : Agus Wibowo.,SH.,Msi( Ciandidat Doklor ) DosenFakultasilukum Universitas17 Asustus1945Semarans NNALISA YURIIJISSIFA I SANKSI PiDANA DELIK KEKERASAN DALA RLIMAH TANGGA Oleh : Erna'l-rimartiniUtomo..Stl..MIJum( CandidatDoklor )Dosen[.akultas Hukum Universitas17 Asustus 1945Semarans FUNGSI ASTIRANSI LINGKLINGAN TERHADAP PENCEMARAN I-INGKTINGANHIDI JPDALAM KEGIA I AN INDT]S]'zu. Oleh : Sudaryanto l)oscn Fakultas}luklrm l]nivcrsitas 17 Arustus 1945Semarang.
--
l7 AgustusSemarang Universitas Volumel2 / Nomor1 / April 2015 JumalSpektrum
Retno Mawarili Sukmarininesih
ALTERNATIF METODE PERSIDANGANDALAM UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG.' Retno Mawarini Sukrnariningsih.z e-mail : mawarini
[email protected]
Abstract The study has the objective is to receive an artificial method of trial in the judicial review for laws and regulationsunder the Act are consideredto be contraryto the legislationthere on submitted to the Supreme Court for further abbreviated(MA). To achieve these objectives, in this study,is usednormativejuridical approachwith descriptive-analyticnature.Descriptivebecause the resultsof this study are expectedto provide an overall picture which then rediscoveredTrial Application Method In The Judicial Review in MA. Observationof actual casemanagementto be the basis for further analysisbasedon the laws and groovetrial. The resultsof such observations further exploitedto formulate a methodin accordancewith the provisionsof the trial court proceedingsin which the principlesof two (2) levels. In this study resultedin finding a) knows unsynchronizedprototype method in judicial review trial in the SupremeCourt (MA) againstthe principle of the trial that the principles of two (2) levels,(b) the actualtrial the applicant\4asnot given the spaceto expresshis detbnsedue to the designof the trial that only one direction. Furthermore,the resultsof this study indicate that a) the dominant factor affecting the judicial review Test is a petition in the SupremeCourt considered the issueonly legal norms conflicting so unnecessarytrial2 (two) levels and only one direction.b) petition for judicial review in the SupremeCourt due to the regulationsunderthe Act are contraryto the Laws and Regulationson which it is the result of DeedsForming Regulation Legislationthat does not comply wrth the rules (defined law) that requiredthe presenceof fbrmer Rule Legislation in the judicial review trials in the SupremeCourt (MA) to exercisethe right answer. Keywords: Methods,Trial,Yudicial Reviewin supreme court(MA).
Abstrak Penelitian bertujuan untuk memperolehsebuahmetode persidangandalam Uji Materiil bagi PeraturanPerundang-Undangandi bawah Undang-Undangyang dianggap bertentangandengan peraturanperundang-undangandiatasnyayang diajukan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya disingkat (MA) Untuk mencapai tujuan tersebut, pada penelitian ini, digunakan metode pendekatanyuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis.Deskriptif karena hasil penelitian I
Pengembangan dari penelitianfundamentalyang dibiayai : oleh KoordinasiPerguruanTinggi SwastaWilayah VI, Hibah denganSuratPerjanjianPelaksanaan KementerianPendidikandan KebudayaanRepublik Indonesia,Sesuai PenelitianNomor : 003/K6/KL/SP/2013, ^' Tanggal16 Mei 2013 DosenPadaProgramMagister Ilmu Hukum PascaSarjanaFak'ultasHukum UNTAG Semarang
13
ini diharapkandapatmemberikangambaranmenyeluruhyang kemudianmenemukankembali DalamUji Materiil di MA AlternatifMetodePersidangan Pengamatanpenanganankasus senyatanyamenjadi pijakan untuk selanjutnyadianalisis berdasarkanperundangandan alur persidangan.Hasil pengamatandemikian selanjutnya dimanfaatkanuntuk memformulasikan metode persidanganyang sesuai dengan ketentuan persidangandalam peradilan yang menganut asas 2 (dua) tingkat. Pada penelitian ini prototipemetodepersidangan dalamUji menghasilkan temuana) diketahuinyaketidaksinkronan Materiil di MA terhadapasaspersidanganyang menganutasas2 (dua) tingkat, (b) dalam persidangansenyatanyapemohontidak diberikan ruang untuk menyampaikanpembelaannya yang hanyasatuarah . Selanjutnyahasil penelitianini menunjukkan akibatdesainpersidangan bahwaa) f-actordominanyang mempengaruhiadalahpermohonanUji Materiil di MA dianggap hanya persoalan norma-norrna hukum yang saling bertentangansehingga tidak diperlukan persidangan2 (dua) tingkat dan hanya satu arah.b) permohonanuji materiil di MA disebabkan adanya peraturanperundang-undangan di bawah Undang-Undangyang bertentangandengan Peraturan Perundang-Undanganyang diatasnya adalah akibat dari Perbuatan Pembentuk yang tidak sesuaidenganperaturan(diartikan hukum) sehingga PeraturanPerundang-Undangan dalam persidanganUji diperlukan kehadiran pembentuk Peraturan Perundang-Undangan hak iawab. Materiil Di MA untuk menqsunakan
Kata kunci : Metode,Persidangan , Uji Materiil di MA.
A. Pendahuluan Kekuasaankehakiman merupakan posisi yang sangat strategisdi lihat dari konstruksi PasalI Ayat (3) UUD NegaraRI Tahun 194-s yang menyatakanbahwa Negara Indonesia adalahNegarahukum. Untuk mewujudkannya dalam melaksana-kanfungsi peradilanharus melaksanakanprinsip-prinsip hukum yakni merdekadalam penegakanhukum dan keadilan. Negara yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegak-kanhukum dan keadilanberdasarkan Panca-siladan ULrD NegaraRI Tahun 1945,hal ini demi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia. Salah satu pilar penyanggaperwujudan kekuasaan kehakimanyang bebas,mandiri dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, adalah adanyaketerbukaandan tanggungjawab hakim dalam setiapputusannya karenahal ini bisa berpengaruhterhadapcitra dari lembaga 14
pengadilan.Salah satu batasan-batasan tentang ketidakpuasanmasyarakatterhadapproses peradilanmenurutMochtar Kusumaatmadja adalah kompleksitas persoalan yang menuntut pengetahuan hakim.'' Tuntutan adanyapenguasaanpengetahuanhakim dapat di lihat padabeberapapekanyang lalu setelah ada pengaduanke Komisi Yudisial, hakim PengadilanNegeri JakartaSelatanyang mengadili perkara praperadilanKomisaris Jenderal Budi Guna- wan yang diadukan ke Badan Pengawas MA. pengaduan ini terkait ketidakpuasanmasyarakat terhadap putusan hakim dalam proses peradilan. Antara lain pengaduan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) seperti Indonesia ('orruption Iilatch '
Mochtar-Kusumaatmadja,2(X)2.Konsep-konsep llukun dulan Penhanglilan-Alumni. Bandung,lllm ll-12
17AgustusScmarang Universitas Volume 12/ Nomor I / April 2015 JumalSpektrum
Retno Marvanni Sulimariningsih
B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakanpendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptifanalitis. Bersifat Deskriptif karena hasil penelitianini diharapkandapat memberikan gambaran menYeluruh Yang kemudian menemukankembali Aplikasi Metode Persidangan Dalam Uji Materiil di MA' Penelitianini difokuskanpadapenelitianatas bahan-bahanhukum, sehingga pendekatan kualitatif' yangdigunakanadalahpendekatan MenurutSoerjonodan Sri Marnudjihal ini diklasifikasikan dalam metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukurn yang mencakuppenelitianter(kepustakaan) hukum, sistematikhukum, hadap asas-asas baik kelulusanhanyalah Ujian Nasional, sehingga dan penelitian terhadap sinkronisasi tidak jarang anak-anak didik setingkat vertikal maupun horizontal, perbandingan menurut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas hukumdansejarahhukumsedangkan sebagai sekarang penyebutannya menjadi Sekolah Istanto Penelitian hukum diartikan hukum' MenengahUmum yang mempunyai Prestasi usahauntukmencariataumenemukan bahwa di tingkat lnternasional justru tidak lulus da- Selanjutnyamasih menurut Istanto pengemlam menempuh ujian nasional. Belum lagi penelitianhukum dapat membantu secarageografisIndonesiaterdiri dari 34 Pro- banganilmu hukum dalam mengungkapkan hukuma. pinsi yang kesemuanyamempunyai potenst suatukebenaran pendekaPenelitianini juga menggunakan yang sama untuk mengajuan HUM, apabila (statute approach), kelompok masyarakat atau perorangan yang tan perundang-undangan konseptual(conceptuulapproachl merasakeberatan atas berlakunya suatu pera- pendekatan historis (historicctlapproach)' turan perundang-undangantingkat lebih ren- danpendekatan pendekatan dah dari undang-undang.MA sebagaibenteng MenurutPeterMahmudMarzuki, dengan terakhirdari lembagaperadilanyang adamen- peruundang-undangandilakukan dan regulasi semuaundang-undang jadi kurang mencerminkan asas keadilan, menelaah Hal ini kepastian hukum dan kemanfaatan bahkan yang berkaitandenganisu hukum'' apakahterterkadang tidak menjaga independensi dari dipergunakanuntuk mempelajari alasan lembaga peradilan karena adanya kepent- dapat konsistensipengaturantentang dalam UU, ingan politik. Mencermati fenomena yang jutliciul review yang terdapat Mahkamah terjadi itulah maka timbul permasalahan maupun di dalam Peraturan
(lCW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).Terhadaphakim yang bersangkutan didugatelah melanggarsejumlahPasaldalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)saatmemutusperkaraPra Peradilan' Dugaanterhadap penerapanhukurn yang salahdalamputusanpraperadilanini menunjukkan kurangnya penguasaanpengetahuan hakim dalammengha-dapikompleksitaspersoalan yang diajukan dalam persidangan' KemudianadanyaPutusanMA dalam perkara HakUji Materiil (selanjutnyadisingkatHLM) Peraturan menolak yang Pengujian PemerintahNomor 14 tahun 2005 Tentang StandarNasional Pendidikananak-anakmenjadi korban karena ukuran yang dipakai dalam
bagairnana alternatif metode pengajuan permohonan dalam persidanganUji Materiil di MA?
*.
F. Sugeng lstanto, 2007' Penelitiail Hukum, Edisi Pertanta,Cetakan Ke '1, CV Ganda, Yogyakarta, Hlm 29 t. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Huhm' CetakanPertama,PrenadaMedia, Jakarta,Hlm 35
15
Agung. Pendekatankonseptualberanjak dari pandangan-pandangandan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan konsepkonsep hukum, pengertianhukum maupun asas hukum yang diperlukan untuk menyelesaikanpenelitianini dalammewujudkan keadilan,kepastianhukum dan kemanfaatan dalamsistemnegarahukum yang berkembang di Indonesia.Konsep yang terkait dengan penelitianini antarala\n'. "check and balances,''.Penelitianterhadapasas-asas hukum dilakukan dengan cara menganalisisasas-asas hukum yang terkandungdalam kaidahhukum yang terkaitdenganpemeriksaan asasatasdua tingkatdan asasuntuk mendengarkeduabelah pihak (audi et slleram parlent) serta asasterbuka untuk umum. Dalam Penelitian ini mendasarkanpada ketersediaandata sekunderdan data primer. (l) data sekunderberupa (a). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan,(b) bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahanhukum sekunder,terdiri dari : Putusan-putusanHUM yang ditentukan secarapurposif dan relevan dalam penelitian ini, Peraturanperaturansecarateknisyudisial di lingkungan MA yang mengatur HUM (c) bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus,ensiklopedi.(2)dataprimer yaitu data yang diperoleh langsungdari infbrman dan narasumberyang kompeten.Kemudian keseluruhan data yang sudah diperoleh dianalisissecarakualitatif untuk menemukan aplikasi metode persidangan dalam uji materiil di MA Selain analisis kualitatif, dalam penelitian ini jugo menggunakan l6
metode analisis yang lazim dipergunakan dalamilmu hukum (l) Penafsiranreasonable (konsisten), untuk memberikan arti terhadap ketentuan hukum secarakonsisten dengan bagianbagianhukum yang lain. (2) Penafsiran konstruktif untuk mencari .justifikasi dalam menyelesaikan permasalahanyang di teliti dari praktek-praktek hukum. Dalam penelitianini jenis data yang dipergunakanmeliputi : data primer dan data sekunder. a. Data primer berupa informasi dari narasumberyaitu Hakim Agung MA, pejabat yang relevan yang pernah menangani HUM dalampenelitianini b. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: l) Peraturan peraturan secara teknis yudisial di Iingkungan MA yang mengaturHLM 2) Peraturan perundang-undanganyang menjadi landasandalam pelaksanaan HUM 3) Tulisan-tulisan para sarjana yang relevandenganpermasalahan. Menurut Sumardjono,penelitian hukum normatiflebih menekankansegiabstraksi,dan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka langkahJangkah penelitian hukum harus dikuasaioleh peneliti.6Masih menurut Sumardjonountuk memperolehdata sekunder diper-gunakan studi dokumen dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturanyang mengaturtentang teknis pelaksanaandalam pengajuan permohonan HUM di MA dan peraturanperundangu
SW Soemard.jono. 2001 , Maria Petlonan Pcnbualun Usulun Pcnelitian sehuuh Panduan I)asar- P'l' Gramcdia. Puslaka I ltama. .lakarta-Flln
1o
l7 AgustusSemarang Universitas JumalSpektrum Volumel2 /Nomor I / April 2015
undangan yang terkait dengan judul penelitian,sedangkanuntuk memperolehdata primer dilakukan rnelalui wawancara langsungberdasarkanpedomanwawancara.
Reho Marvarini Sukrnarininesih
nisasi secara normatif agar tetap terjaga adanya tertib hukum, kepastian hukum sehingga antar nonna hukurn dalam berbagai jenis peraturan perundang-
undangan dapat saling menjelaskan dan C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan adanyasingkronisasihukum, tetapi kalau C.l Alternatif Metode PersidanganDalam tidak ditunjang adanya pengaturan secara tlji Materiil di MA teknis (undang-undang)akan menyulitkan Salah satu tujuan refbrmasi adalah pelaksanaan dan pengujian peraturan menuntut agar segala bentuk kebijaksanaan perundang-undangan. dan pembentukanhukum dilakukan secara b. semakinharmonisJuklak dan Juknis yang transparan, aspiratif dan taat asas. Materi dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum yang dibentuk selain harus menjamin melaksanakanperaturanhukum yang lebih kepastianhukum juga harus melalui prosedur tinggi akan semakin baik pernerintahan pembuatan peraturan perundang-undangan terlebih peraturan yang diuji terkait yang baik sesuai peraturan perundangdengan kepentingan umum hal ini sangat undanganyang berlaku selain aspirasi yang mempengaruhi masyarakat dalam pemeberkembangdalam masyarakat. nuhan kebutuhan di bidang hukum. Salahsatu fungsi yang dimiliki MA selain Semakin masyarakat merasa mendapat melakukan pengawasan tertinggi terhadap peme-nuhanbidang hukum maka masyapenyelenggaraan peradilan di semua rakat akan merasa mendapat perlinlingkunganperadilan dalam penyelenggaraan dungan hukum dari negara, sehingga kekuasaankehakimanjuga menguji peraturan masyarakat merasa rnendapat pengperundang-undangan, tetapi kewenanganyang ayomandari negara. dirniliki MA hanya menguji Peraturan c. diperlukankompromi antara3 (tiga) unsur Perundang-Undanganyang diduga bertenkepastian hukum, keadilan, kemanfaatan tangandenganperaturan perundang-undangan dalarn rangka menegakkan hukum dan diatasnya. MA dalam menjalankan kewemewujudkan harmonisasi hukum, tetapi nangannyarnenguji secara materiil peraturan dalam praktek tidak selalu mudah mewuperundang-undangan di bawah undangjudkannya undang hanya berdasarkan pengajuan d. masyarakat akan mentaati hukum tanpa permohonanyang diajukan kepada MA, dapat perlu dipaksa, apabila masya-rakat dikatakanbahwa MA bersifat pasif dalam uji merasakanmanfaatnya. materiil. Selanjutnya pengajuan permoho-nan Beberapaasumsidasaryang dikemukakan HUM di MA diatur dalam Pasal 2 ayat (l) dalampenelitianini adalah: dari PermaNo. 0l Tahun201I TentangHUM a. bahwa lembaga kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa permohonan keberatan (MA) diberikan kewenangan untuk diajukan kepadaMA dengancara : mengatur mengenai tata cara penguji-an a. Langsungke MA; Atau peraturan perundang-undangandi bawah undang-undang, hal ini dimak-sudkan untuk menjaga konsistensi dan harmo-
l7
Melalui PengadilanNegeri yang mem- (a) peradilandalam tingkat pertama(original juri,sdictiott); wilayah bawahi hukum tempat (b) peradilan dalam tingkat kedua atau kedudukanPemohon. Hal ini dapat diwujudkan dalam hal peradilan banding (appellate .jurisdicPermohonan H[IM, masyarakat tidak perlu Iion). menempuh mata rantai yang panjang,untuk Padaprosesperadilandi pengadilannegeri PeraturanDaerahcukup melalui PTUN dalam merupakan proses pemeriksaan,mengadili pemeriksaan berkas permohonannyayang dan memutuskanperkara, sementaradalam kemudiansecaraOn Line disampaikankepada tingkat keduanya atau biasa disebut juga MA karena N.{A lah yang mempunyai peradilan banding merupakan pemeriksaan kewenangan menguji permohonanperaturan ulang perkarayang telah diputus oleh pengadibawah Undang-Undang bertentangan dilan dalam peradilantingkat pertama.Dapat dengan peraturandiatasnyadalam penelitian dika-takanpemeriksaandalam tingkat kedua ini hanya'difokuskanpada PerdaKabupaten/ sama pemeriksaannyaseperti di pengadilan Kota untuk selanjutnyadiadakanpengujian. tingkat pertama.Pemeriksaan tingkat banding Selanjutnyakewenanganpengujianperaturan merupakanpemeriksaandalam tingkat kedua perundang-undangan yang dilakukanlembaga dan terakhir. Peme-riksaanperkara merupadiluar lembagapembuatnyaakan mengurangi kan pemeriksaan secarakeseluruhan, baik dari intervensi atau kepentingan-kepentingansegi peristiwannya maupun dari segi politik pembuatan peraturan hukumnya. Pemeriksaandalam tingkat perdalam perundang-undangan denganmengesamping- tama dan pemeriksaantingkat kedua biasa kan nilai-nilai yang berkembang dalam disebut juga dengan judex .faclie. Putusan masyarakat seperti nilai kepastian hukum, pengadilan dalam tingkat pertama dapat keadiIan dan kemanfaatan. dimintakanbandingkepadaPengadilanTinggi Dalam penelitian ini lebih difokuskan oleh pihak-pihakyang bersangkutan, kecuali kepada bagaimana aplikasi metode persi- undang-undang menentukanlain. dangan dalanr uji materiil di MA. Mencari Selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat metodepemeriksaanpadaperkaraHUM agar kasasisendiri bukan merupakanpeme-riksaan tidak hanya menganutsatu asaspemeriksaan dalam tingkat yang ketiga, karena kasasi saja yaitu hanya dilakukan oleh MA dan hanya merupakanpemeriksaanperkara dari proses di MA dalam perkara HLIM segi penerapanhukumnya saja Qudex.iuris) merupakanpemeriksaanpada tingkat pertama dan tidak lagi memeriksa tentang fakta atau dan terakhir, karena hal ini akan menyalahi peris-tiwanya.Hal ini dapatdilihat dari alasan asas pemeriksaan yang menganut asas para pihak dalam mengajukankasasi yakni pemeriksaan atas dua tingkat dalam proses didasarkanpada alasan-alasanhukum saja peradilan (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Adanya perubahan tentang undang-undang Kekuasaan Kehakiman) dan hukum acara Mahkamah Agung tidak mengakibatkanundalamperadilanumum. dang-undangsebelumnyatidak berlaku lagi. Asas pemeriksaandalam dua tingkat artinya UU No 3 tahun 2009 merupakanperubahan pemeriksaan yangterdiri dari. keduaatasUU No 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No 5 l8 b.
l7 AgustusSemarang Universitas Jurnal Spektrum Volume12/ NomorI / April 2015
tahun 2004. Asas pemeriksaan dua tingkat yaitu peradilan dalam tingkat pertama (original jurisdiction) dan peradilan pada tingkat kedua atau peradilan banding (appellate.lurisdiction) tidak berlaku untuk permohonankeberatan tentang HUM karena di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 0l Tahun 2011 Tentang HtlM pennohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung. Dalam menjamin prinsip Jai rness dalam pemeriksaan permohonanHUM dipandang perlu untuk memberi kesempatan kepada pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban, pendapat dan kesempatan rnempertahankan peraturan perundangundangan yang sedang diuji. Kalimat "melalui" pengadilan negeri hanya sebagai perantara karena pengujian perafuran perundang-undangan secara materiil (HLIM) dibawah Undang-Undang hanya menjadi kewenanganMA. Dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah bagairnana altematif metode persidangan dalam pengajuan permohonan HUM khususnyaPerda Kabupaten/Kota yang akan diajukan Uji Materiil ke MA itu tidak harus pemohon pergi ke Jakarta karena kedudukanMA sebagai lembaga Negara ini berada di lbukota Negara. Menurut Pasal 9,A. dari Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menye-butkan dalam Ayat (l) bahwa: Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, Ayat (2) : Pengadilankhusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan.
Rebro M arvarini Su-l,marininesih
Berpijak Pasal 9,A itu bahwa PTUN dapat dibentuk pengadilankhusus.Maka yang hendak dicapai dalam penelitianini adalahuntuk pengajuan permohonan Uji Materiil Perda Kabupaten/Kota di daftarkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitera PTUN secaraAdministrasi memeriksa kelengkapan persidangan berkas melalui dengan rnenghadirkan pemohon dan termohon atau kuasanya.Setelahdiadakan pene-litian berkas termasukalasanalasansebagaidasar keberatannya, ternyata sudah lengkap, maka PTLIN lah yang mengirim berkas kepada MA untuk dilakukan pengujiankarenaMA sebagailernbaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk Uji Materiil. Dalam penelusuranyang dilakukan peneliti bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 memberikan ruang kepada pengadilan negeri dengankalimat melalui artinya penelitian kelengkapanberkas tetap rnenjadi kewe-nanganMA dalam hal ini diserahkan panitera MA, padahal dilihat dari frekuensi pekerjaan di pengadilan negeri, sudah cukup padat karena banyaknya perkara yang masuk setiap bulannya sehinggalebih tepat apabila pemeriksaanberkas dan alasan-alasansebagai dasar keberatannya dalarn permohonan Uji materiil ini dilekatkan pada PTUN khusus PerdaKabupatenlKota dan PengadilanTinggi TUN untuk pengujianPerdaPropinsi . Merujuk Pasal6 dari Undang-UndangNo. 51 Tahun 2009,PengadilanTata UsahaNegara berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota sedangkan Pengadilan Tinggi TUN berkedudukan di Ibukota Propinsi dan rvilayah hukurnnyameliputi wilayah Propinsi Selanjutnya secara knowledge atau Ilmu pengetahuan para hakim di PTLIN lebih cakap/linier dan terbiasa dengan persoalan tata usahanegara. 19
Secarafilosofis yang memahamiperaturan perundang-undangan itu dibuat adalah pembuatperaturanitu sendiritetapi ironisnya PermaNo. 0l Tahun2011 sebagaipengganti dari Perma No. 01 Tahun 2004 juga tidak memuatpasalyang memberikankesempatan kepada si pembuat peraturan perundangundangan untuk menyampaikan jawaban, pendapat, ketika peraturan perundangundangan itu dibuat sebagai wujud keseimbangan antara hak pemohon dan termohon. Selama ini diakui oleh Agus NurudinT bahwa jawaban dari termohon tidak efektif karena seringkali penyampaiannyaterlambat hal ini senadadenganyang diutarakanoleh Supandibahwajawaban dari pihak termohon terkadang seringkali terlambat walaupun demikian masih dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwasanya jawaban tergugat terlambat.s Pengujian peraturanperundang-undangan oleh Lembaga Kehakiman pada hakekatnyauntuk menjaga agar tidak terjadi pemaksaan suatu norma hukum oleh kekuasaan tertentu untuk kepentingan kekuasaan, sehingga merusak asas-asas normativeyang telah tertatadalam konstitusi. Pengujian peraturan perundangundangandapat terlaksanaapabila ditunjang oleh factor kejelasandalam pengaturannya denganmemperhatikansitem demokrasi,dan prinsip checkond bcrlances. Secarateknis mekanismepersidangan pengujian dapatdilakukanmelalui PTUN sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat,murah dan sederhana dan taat asas pemeriksaan dua tingkat. . Wari ancara dengan Agus Nurudin. pcnasehal hukun.rvang perlah menangrurirr.iimatcriil- Me-i 2013 '. Wa \\'ancaradenganSupandisehagarIiakin Agtng 'l I3idang l.rN. Mei 2o l 3
20
Universitas l7 AgustusSemarang JumalSpcktrum Volumel2 / NomorI / April 2015
RetnoMau,ariniSuLmarininesih
C.2. MekanismeAlternatif PersidanganDalam Uji Materiil di MA.
.,.,., ....r rutulolrof.i 1' .J
!"..*"'!
,' fe,'.tlt
'.''
ir ll
\-l
i'!,nHfi,ill
!**
i.-.r}T-"'
'*,i.:j, f{tt1&l6{A . *^..,}\ "'1""."i pf,ftfirt(li{t}i*r$* l**} RAFIITE*A
KfTUA -*-.*,l],, PA'i}E!
tf Ti"}A lelA
i--""
SrDAISS ptfNs 1 "
mn*s|il*.
ry
StsAt'lc
l{'il$ri,tri
strlN
:*o:..
fr.ebd4s{Nrtt ( fi{t Pffilrtrt E*f*r
f,roilt{g F*tnl . .lAm**s t4lhrf*ts$* d& l4diffi ila*er !+!e$ffip - Uei&x!n(d{{dJ tcfrtr4frnws *iifrsh0ru5
i"^'l il
ws,tl_n*r rtu
;t if
FEI.AISAIIAAIT PUTT'3AHHUiII
P* .*XSAHAAN
FUTUfAH
$Urfi
{
HUfvt
tr.:..'':i,i':''. Molelui Prfrr$AD|l,AN TATAU*AXA HE{g&f,A
.$,f
V*sxil t?tf rft Sl'At*frt
t
,.
wldtyolr
ttrr h $nr t* ft r Ir.$ I l*rJ uSu* g rr fl t tn*hon
{Ktu*sr,}*svt***rxg*ni H{Jtvll
,"$ f#
W I
5-"--
( ilnrhar
PENGAJUAN Pf,RMOH{)NAN HUfVI {lc*rmr
\hernrtrf
lrrqrc,boaea
fll
\t
21
{JnivcrsitasI7 AgustusScrnarnng .ItrrnalSpcklrunrVolunrc l2 Nonior I April 20 l5
Berpijak pada skematik di atas, dapat diketahui bahwa penangananperkara HUM perlu melibatkaninstitusi khususdi lingkungan PeradilanTata UsahaNegarayang selanjutnya harus diatur dengan undang-undang, pengajuan permohonanUji Materiil Perda Kabupaten/Kotadi daftarkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan PaniteraPTUN secaraAdministrasi memeriksakelengkapan berkasmelalui persidangandenganmenghadirkanpemohondan termohonataukuasanya. yang dilakukanpeneliti ada Dari penelusuran pertimbangankenapadi lakukan di PTUN , karenaPTUN lebih linier dan menjadi domein nya untuk memeriksaperkara yang kaitannyadengantatausahanegara. D.Kesimpulan dan Saran 1. Untuk menjaga Konsistensidan harmonisasihukum secaravertikal makaPengujian secaramateriil peraturanperundangundangan dibawah undang-undangyang bertentangandengan peraturan diatasnya merupakanmetode progresif yang didasarkan pada pengetahuanketatanegaraan yang dirancanguntuk membantupemohon yang dirasa dirugikan denganberlakunya peraturan perundang-undangan,sehingga pelaksanaanHLIM di MA merupakan bentuk pengawasansecara normatif. Diperlukan revisi Perma Nomor 0l Tahun 2011 Tentang HUM dengan menambah Pasalyang mengaturmengenaihak jawab dari termohon dalam rangka menegakkan prinsip check and balatrces. 2. Dalam rangka menjaga konsistensidari asaspemeriksaan berdasarkan dua Tingkat dalam peradilan maka proses pengajuan PermohonanHI-,M haruslah mulai dipertimbangkandenganpengajuanHUM Perda Kabupaten/Kotakepada MA melalui PTUN dan PerdaPropinsimelalui Pengadilan Tinggi TUN, yang semulapengajuan itu dapat melalui pengadilannegeri. dan 22
Iictno lvlarurini Sukrnariningsih
tetap menjaga asas pemeriksaan yang cepat, murah, dan sederhana.
Semarang Univeniusl7 Agustus Volumel2 i Nomor I / April 2015 Jurnal Spellrum
DAFTARPUSTAKA A. Banon,Jeromeand C. Thomas Dienes, 1986,ConstttutionalLuw, St. Paul, Minn WestPublishingCo. A. Mukti Arto, 2000, Kon.sepsi ldeul Mohkamah Agung, DeJinisi Perun dan F.ungsi|L4ahkumahAgung untuk MembungttnI nclone,s ia l)uru, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Retno Mar.rarini Suknrariningsih
sebuah |'anduan Dasar, PT Gramedia,PustakaUtama, Jakarta Mochtar Kusumaatmadja, 2A02, Konsepkon,sepHukum dalum Pentbangunan, Alumni, Bandung Mahkamah Agung RI, 2003, Luporan 'l.atu (/saho Direktorat Negara Muhkamah Agung RI, Jakarta
Martosoewignjo, Sri Soemantri, LIUD 1915, 2004, Keduduknn dan A,spek-aspek Dahlan Thalib, 2000, DPR Dalam .sistem Perubahannya, cet pertama, Unpad Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta. PressBandung. Dickerson, R, 1986,I'he Fundamentalsof Legul Drafting, Second Edition, Little & Brown, Boston & Toronto
Marzuki, Pieter, Mahmud, 2006, Penelitian Hukurn, Cetakan Peftama, Prenada Media. Jakarta
F. SugengIstanto, 2007, Penelitiun Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke -1, CV Ganda,Yogyakarta.
SoenaryatiHartono, 1986, lvletode Penelitian HukumNormati.f,Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normutif, Raja Hans Kelsen, 2409, I.eori (lmum T'entang Grafindo Persada.Jakarta. Hukum clan Negara, Nusa Media, Bandung. Sri Soemantri, 1997, Hak (li Materiil di I nclone,s ia, Al umni, Bandung. Henry PandapotanPanggabean,2005, I,'ungsi Mahkamuh ,4gung Ber^rifut Jurnal : (Rule Pengulurun Muking ['ower) lahun 1966* 2003, PenerbitLiberty, LenteraJurnalHukum Komisi Negara Yogyakarta. - Mimbar Hukum JurnalBerkalaFakultas Jeremy Bentham, 2006, T'eori PerundungHukum UGM (Indangan, Nusamedia & Nuansa, JurnalIlmiahHukumdanDinamika Bandung.
Masyarakat, edisiApril 2011 Laica Marzuki, M.,2005,8erjalun-1alan di Rancth Hukum, Konstitusi Press. Jakarla. Maria S.W Soemardjono, 2001, Pedornan Pemhuatun Usulan Penelitian z.J
PeraturanPerundang-undangan
UUD NegaraRI Tahun 1945 UU No. 48 Tahun2009 TentansKekuasaan Kehakiman UU No. 3 Tahun 2009 TentangPerubahan KeduaAtasUU No. 14 Tahun1985 TentangMahkamahAgung
.A
LA
UU No.5l Tahun2009 TentangPeradilan Tata UsahaNegara(PTUN) PeraturanMahkamahAgung No. 01 Tahun 201I TentangHak Uji Materiil
