DAFTAR ISI Peraturan Arbitrase KLRCA

DAFTAR ISI Peraturan Arbitrase KLRCA

Bagian I

PERATURAN ARBITRASE KLRCA (Direvisi pada tahun 2013)

Bagian II

PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL (Direvisi pada tahun 2010)

Bagian III

SKEMA

Bagian IV

PEDOMAN UNTUK PERATURAN ARBITRASE KLRCA

Ini adalah Peraturan Arbitrase KLRCA yang dikeluarkan oleh Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur dan berlaku sejak 24 Oktober 2013.

2

Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur

Peraturan Arbitrase KLRCA

Bagian I

Bagian II

PERATURAN ARBITRASE KLRCA

PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL

(Sebagaimana telah direvisi pada tahun 2013)

(Sebagaimana telah direvisi pada tahun 2010)

Aturan 1 Aturan 2 Aturan 3 Aturan 4 Aturan 5 Aturan 6 Aturan 7 Aturan 8 Aturan 9 Aturan 10 Aturan 11 Aturan 12 Aturan 13 Aturan 14 Aturan 15 Aturan 16 Aturan 17

Umum Dimulainya Arbitrase Pemberitahuan dan Pembelaan Penunjukan Keberatan terhadap Arbiter Lokasi Tempat Arbitrase Putusan Sela Penggabungan Gugatan Dan Sidang Bersamaan Fasilitas Prosedur Arbitrase Putusan Biaya Simpanan Mediasi Arbitrase Kerahasiaan Ketiadaan Tanggung Gugat Larangan Penyalahgunaan

7 8 9 12 14 15

16 18 20 22

3

Bagian I Peraturan Pendahuluan Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

Cakupan Penerapan Pemberitahuan dan Perhitungan Periode Waktu Pemberitahuan Arbitrase Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase Perwakilan dan Pendampingan Pihak Berwenang untuk Menetapkan dan Menunjuk

25 26 27 29 30 31

Bagian II Susunan Majelis Arbitrase

23 Pasal 7 Jumlah Arbiter Pasal 8 - 10 Penunjukan Arbiter Pasal 11 - 13 Pengungkapan Oleh dan Keberatan terhadap Arbiter Pasal 14 Penggantian Seorang Arbiter Pasal 15 Pengulangan Persidangan Ketika Terjadi Pergantian Seorang Arbiter Pasal 16 Pengecualian Tanggung Gugat

33 36 38 39

Bagian III Proses Arbitrase Pasal 17 Pasal 18

Ketentuan Umum Tempat Arbitrase

40 41

4


Pasal 19 Bahasa Pasal 20 Tuntutan Pasal 21 Pembelaan Pasal 22 Amendemen Terhadap Tuntutan Atau Pembelaan Pasal 23 Eksepsi Mengenai Yurisdiksi Majelis Arbitrase Pasal 24 Pengajuan Tertulis Lanjutan Pasal 25 Periode Waktu Pasal 26 Tindakan Sementara Pasal 27 Bukti Pasal 28 Persidangan Pasal 29 Para Ahli yang Ditunjuk oleh Majelis Arbitrase Pasal 30 Kegagalan Pasal 31 Pengakhiran Persidangan Pasal 32 Pelepasan Hak untuk Mengajukan Keberatan


42 43 44 45

Keputusan Bentuk dan Pengaruh Putusan Hukum yang Berlaku, Amiable Compositeur Perdamaian atau Dasar-Dasar Lainnya Untuk Pengakhiran Penafsiran Putusan Perbaikan Putusan Putusan Tambahan Definisi Biaya Imbalan dan Pengeluaran Arbiter Alokasi Biaya Simpanan Biaya

Bagian III

SKEMA Skema 1

Skema Imbalan

66

Arbitrase Internasional 46 47

Lampiran A1 Imbalan Arbiter (USD) Lampiran B1 Biaya Administrasi (USD)

67

Arbitrase Domestik 49 50 51

Lampiran A2 Imbalan Arbiter (RM) Lampiran B2 Biaya Administrasi (RM)

68 69

Lampiran C

Ongkos dan Biaya Putusan Sela

70

Lampiran D

Catatan tentang Skema Imbalan 1. Biaya Registrasi 2. Imbalan Majelis Arbitrase 3. Biaya Administrasi KLRCA 4. Simpanan Awal Di Muka

71

Skema 2

Arbiter Darurat

75

55

Skema 3

Model Klausul Arbitrase

80

56

Skema 4

Bentuk Perjanjian

53 54

Bagian IV Putusan Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43

5

57

Bagian IV 58 59 60 63


81


Bagian I

PERATURAN ARBITRASE KLRCA (Sebagaimana telah direvisi pada tahun 2013)

7

Peraturan Arbitrase KLRCA (selanjutnya disebut dengan “Peraturan”) merupakan Peraturan Arbitrase UNCITRAL yang dimodifikasi sesuai dengan peraturan yang disusun di bawah ini. “Aturan” akan mengacu pada Bagian I Peraturan dan “Pasal” mengacu pada Bagian II Peraturan.

Aturan 1 Umum 1.

Apabila para pihak telah menyetujui secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan, maka: i) a) Sengketa tersebut akan diselesaikan atau diputus melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan; dan b) Arbitrase akan dilakukan dan dikelola oleh Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur (selanjutnya disebut dengan “KLRCA”) sesuai dengan Peraturan. ii) Apabila tempat arbitrase adalah di Malaysia, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 UU Arbitrase Malaysia tahun 2005 (Yang Diubah pada tahun 2011) tidak berlaku.

2.

Peraturan yang berlaku untuk arbitrase merupakan peraturan yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya.

3. Untuk menghindari segala keraguan, apabila terdapat pertentangan antara Bagian I dan Bagian II Peraturan, maka ketentuan dalam Bagian I yang akan berlaku.

8



9

Aturan 2 Dimulainya Arbitrase

Aturan 3 Pemberitahuan dan Pembelaan

1. Pihak atau para pihak yang memulai tuntutan melalui arbitrase menurut Peraturan ini akan diminta untuk mengirimkan permintaan tertulis kepada Direktur KLRCA bersama dengan salinan Pemberitahuan Arbitrase yang diberikan kepada Termohon menurut Pasal 3 dan akan disertai dengan hal-hal berikut ini:

1. Semua dokumen yang diberikan menurut Pasal 3, 4, 20, 21, 22, 23 dan 24 akan disampaikan kepada Direktur KLRCA pada saat penyampaian ke pihak lain atau segera sesudahnya.

a) Salinan klausul arbitrase tertulis dan dokumen kontraktual yang memuat klausul arbitrase atau yang berhubungan dengan arbitrase yang timbul; b) Konfirmasi kepada Direktur KLRCA bahwa pemberitahuan Arbitrase telah atau sedang disampaikan kepada semua pihak lain dalam arbitrase dengan satu atau lebih cara penyampaian yang akan diidentifikasi dalam konfirmasi tersebut; dan c) Biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar USD500.00 dalam arbitrase internasional (sebagaimana disebutkan dalam Aturan 4 (4)(c) Peraturan) dan sebesar RM1000.00 untuk arbitrase domestik. 2. Tanggal penerimaan oleh Direktur KLRCA mengenai permintaan lengkap dengan semua dokumen yang terkait dan biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan harus dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase untuk semua tujuan.

Aturan 4 Penunjukan 1. Apabila para pihak telah menyetujui Peraturan, Direktur KLRCA merupakan pihak yang berwenang melakukan penunjukan. 2. “Majelis arbitrase” adalah arbiter tunggal atau panel arbiter dan termasuk seorang arbiter darurat yang ditunjuk sesuai dengan Skema 2. 3.

Para Pihak bebas menentukan jumlah arbiter.

4.

Apabila para pihak tidak dapat menentukan jumlah arbiter, majelis arbitrase akan: a) Dalam hal arbitrase internasional, terdiri atas 3 arbiter; dan b) Dalam hal arbitrase domestik, terdiri atas satu arbiter tunggal; c) “arbitrase internasional” adalah arbitrase di manaa) salah satu pihak pada perjanjian arbitrase, pada saat disepakatinya perjanjian tersebut, memiliki tempat usahanya di Negara lain selain Malaysia-

10


b) salah satu dari berikut ini terletak di Negara lain selain Malaysia dimana para pihak memiliki tempat usaha mereka: i) tempat arbitrase apabila ditentukan di dalam, atau sesuai dengan, perjanjian arbitrase; ii) tempat lain dimana bagian penting kewajiban suatu hubungan komersial atau hubungan lain yang akan dilakukan atau lokasi di mana pokok permasalahan sengketa terkait paling dekat; atau c) para pihak telah menyetujui secara tegas bahwa pokok permasalahan perjanjian arbitrase terkait dengan lebih dari satu Negara. 5. Kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya, prosedur penunjukan arbiter tunggal adalah: a) Apabila para pihak telah menyetujui bahwa arbiter tunggal akan ditunjuk, para pihak bebas untuk menyetujui secara bersama mengenai arbiter tunggal tersebut. b) Apabila dalam 30 hari setelah pihak lainnya menerima Pemberitahuan Arbitrase, para pihak belum mencapai kesepakatan tentang penunjukan arbiter tunggal, maka salah satu pihak dapat meminta agar arbiter tunggal tersebut ditunjuk oleh Direktur KLRCA.


6.

11

Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, prosedur penunjukan 3 arbiter adalah: a) Apabila para pihak telah setuju bahwa 3 arbiter akan ditunjuk, setiap pihak akan menunjuk 1 arbiter. 2 arbiter yang ditunjuk tersebut akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua arbiter dalam majelis arbitrase. b) Apabila dalam 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu pihak tentang penunjukan arbiter, pihak lainnya tidak memberitahukan pihak pertama tentang arbiter yang telah ditunjuknya, pihak pertama dapat meminta Direktur KLRCA untuk menunjuk arbiter kedua. c) Apabila dalam 30 hari setelah penunjukan arbiter kedua, kedua arbiter tersebut belum menyepakati tentang pemilihan ketua arbiter, maka ketua arbiter akan ditunjuk oleh Direktur KLRCA.

7. Apabila, atas permintaan dari salah satu pihak, KLRCA menunjuk arbiter tunggal, ketua arbiter, arbiter kedua, arbiter pengganti atau darurat, maka Direktur KLRCA akan menunjuk arbiter tersebut sesuai dengan Peraturan dan dalam melakukan hal tersebut, Direktur dapat melaksanakan seluruh kewenangan dan kebijaksanaan yang ditentukan dalam Peraturan.

12

8.


Apabila para pihak telah menyetujui bahwa arbiter akan ditunjuk oleh satu atau lebih pihak, atau oleh pihak yang berwenang yang disetujui oleh para pihak termasuk saat para arbiter telah ditunjuk, maka perjanjian tersebut akan dianggap sebagai suatu perjanjian untuk mencalonkan seorang arbiter menurut Peraturan ini dan tunduk pada penunjukan oleh Direktur KLRCA atas kebijaksanaanya.

9. Apabila Direktur KLRCA akan menunjuk satu/ beberapa arbiter, maka atas kebijaksanaannya, Direktur KLRCA dapat mencari informasi tersebut dari para pihak yang menurutnya tepat.

Aturan 5 Keberatan terhadap Arbiter 1. Terhadap seorang arbiter dapat diajukan keberatan jika keadaan yang ada menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kenetralan atau independensi arbiter atau jika arbiter tidak memiliki kualifikasi persyaratan apapun yang diperlukan sebagaimana disetujui para pihak. 2. Suatu pihak dapat mengajukan keberatan terhadap arbiter yang dicalonkan olehnya hanya karena alasan yang ia sadari setelah penunjukan dilaksanakan. 3. Pihak yang bermaksud mengajukan keberatan terhadap arbiter akan mengirimkan pemberitahuan keberatan dalam waktu 15 hari setelah penerimaan pemberitahuan penunjukan arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan atau dalam waktu 15 hari setelah keadaan yang disebutkan dalam Aturan 5(1) atau Aturan 5(2) diketahui oleh pihak tersebut.


13

4. Pemberitahuan keberatan akan dikirimkan secara bersamaan kepada pihak lain, kepada arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan, kepada anggota lain dari majelis arbitrase, jika ada, dan tembusannya dikirimkan ke Direktur KLRCA. Pemberitahuan akan dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan keberatan. Direktur KLRCA dapat memerintahkan penundaan proses arbitrase sampai keberatan tersebut terselesaikan. 5. Ketika terhadap seorang arbiter yang diajukan keberatan oleh satu pihak, pihak lainnya dapat menyetujui keberatan tersebut. Arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak satupun hal-hal tersebut menyiratkan adanya pengakuan terhadap kebenaran dasar keberatan. 6. Jika dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan keberatan, pihak lain yang tidak setuju dengan keberatan dan arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan tidak mengundurkan diri secara sukarela, maka Direktur KLRCA harus memutuskan mengenai keberatan tersebut. 7. Terhadap pengunduran diri atau penegasan terhadap kebenaran atas keberatan tersebut, arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan prosedur yang disediakan dalam Aturan 4. 8. Direktur KLRCA dapat menetapkan biaya atas pengajuan keberatan tersebut dan menentukan pihak mana yang menanggung dan bagaimana biaya tersebut akan ditanggung.

14


Aturan 6 Lokasi Tempat Arbitrase 1. Para pihak dapat menyepakati mengenai tempat arbitrase. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan tersebut, tempat arbitrase adalah Kuala Lumpur, Malaysia, kecuali majelis arbitrase menentukan bahwa tempat lain lebih tepat setelah mempertimbangkan semua hal yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. 2. Majelis arbitrase dapat mengadakan pertemuan di mana pun yang dianggapnya sesuai untuk bermusyawarah. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, majelis arbitrase dapat juga mengadakan pertemuan di mana pun yang dianggapnya sesuai untuk tujuan apa pun, termasuk untuk persidangan.

Aturan 7 Putusan Sela 1.

Atas permintaan satu pihak, majelis arbitrase dapat memberikan langkah-langkah sementara sesuai dengan Pasal 26.

2. Pihak yang membutuhkan putusan sela sebelum pembentukan majelis arbitrase dapat mengajukan putusan tersebut sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Skema 2.


15

Aturan 8 Penggabungan Gugatan dan Sidang Bersamaan 1.

Para pihak dapat menyetujui: a) bahwa proses arbitrase akan digabungkan dengan proses arbitrase lain; atau b) sidang bersamaan akan digelar berdasarkan ketentuan yang disepakati.

2. Kecuali para pihak setuju untuk memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase, majelis tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penggabungan proses arbitrase atau sidang bersamaan.

Aturan 9 Fasilitas Direktur KLRCA harus, atas permintaan dari majelis arbitrase atau salah satu pihak, menyediakan, atau mengatur, fasilitas dan bantuan lainnya untuk pelaksanaan proses arbitrase yang mungkin diperlukan, termasuk akomodasi yang sesuai untuk pertemuan majelis arbitrase, bantuan kesekretariatan, layanan transkripsi, konferensi video dan fasilitas kejurubahasaan.

16


Aturan 10 Prosedur Arbitrase Majelis arbitrase dapat melaksanakan arbitrase dengan cara yang dianggap tepat dan tanpa prasangka terhadap kepentingan umum, kecuali semua pihak arbitrase menyetujui sebaliknya, membatasi waktu yang tersedia bagi masing-masing pihak dalam menyampaikan kasusnya.

Aturan 11 Putusan 1. Majelis arbitrase akan memberikan putusan akhir dalam jangka waktu yang dibatasi hingga 3 bulan. Batas waktu tersebut akan berjalan sejak tanggal putusan atau penyampaian akhir secara lisan atau tulisan. Majelis arbitrase akan menginformasikan Direktur KLRCA mengenai tanggal tersebut. 2. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang oleh majelis arbitrase dengan persetujuan dari para pihak dan setelah berkonsultasi dengan Direktur KLRCA. 3.

Direktur KLRCA selanjutnya dapat memperpanjang batas waktu tanpa adanya persetujuan antar para pihak meskipun batas waktu sudah berakhir.

4. Majelis arbitrase harus menyampaikan salinan putusan lengkap yang memadai ke Direktur KLRCA. Putusan ini hanya akan diberikan kepada para pihak setelah pelunasan pembayaran biaya arbitrase.


17

5. KLRCA akan memberitahukan para pihak mengenai diterimanya putusan dari majelis arbitrase. Putusan tersebut akan dianggap telah diterima oleh para pihak setelah diterima secara langsung oleh wakilnya yang sah atau setelah dikirimkan dengan surat tercatat. 6. Ketika para pihak mencapai penyelesaian setelah dimulainya arbitrase, maka majelis arbitrase akan, jika diminta oleh para pihak, mencatat penyelesaian dalam bentuk putusan yang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak. Jika para pihak tidak memerlukan persetujuan terhadap putusan, para pihak harus menginformasikan Direktur KLRCA bahwa penyelesaian telah tercapai. Arbitrase hanya akan dianggap selesai dan majelis arbitrase akan dibubarkan setelah pelunasan pembayaran biaya arbitrase. 7. Dengan menyetujui arbitrase menurut Peraturan ini, para pihak berusaha untuk menjalankan putusan segera dan tanpa penundaan, dan para pihak juga memberikan pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali untuk melepaskan hakhak mereka atas setiap upaya banding, tinjauan, atau upaya lain apa pun kepada pengadilan negeri atau otoritas peradilan lain sepanjang pelepasan tersebut dilakukan secara sah dan para pihak selanjutnya setuju bahwa suatu putusan adalah tetap dan mengikat para pihak sejak tanggal dibuatnya putusan tersebut. 8. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase dapat: a) memberikan putusan tentang pembayaran bunga atas sejumlah uang yang diperintahkan

18



arbitrase dalam jangka waktu 30 hari setelah penunjukan majelis arbitrase dan majelis arbitrase akan menginformasikan hal tersebut kepada Direktur KLRCA.

untuk dibayar dalam putusan tersebut baik seluruh maupun sebagian dari jangka waktu antara tanggal dimana penyebab tindakan tersebut muncul sampai tanggal pelaksanaan putusan; dan b) menentukan besarnya bunga. 9. “Putusan” sebagaimana disebutkan di sini mencakup putusan sela, sebagian, atau putusan akhir dan putusan Arbiter Darurat.

Aturan 12 Biaya 1. Istilah “biaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 akan meliputi pengeluaran sewajarnya yang dikeluarkan oleh KLRCA sehubungan dengan arbitrase, biaya administrasi KLRCA maupun biaya fasilitas yang disediakan oleh KLRCA menurut Aturan 9 di atas. 2. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak dan majelis arbitrase menurut Aturan 12(4), imbalan majelis arbitrase akan ditetapkan oleh Direktur KLRCA sesuai dengan skema imbalan. 3. Sebagai aturan umum, Lampiran A1 (dalam USD) akan berlaku untuk arbitrase internasional [sebagaimana ditentukan dalam Aturan 4(4)(c)] dan Lampiran A2 (dalam RM) akan berlaku untuk arbitrase domestik. 4.

Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, semua pihak dan majelis arbitrase memiliki kebebasan untuk menyetujui imbalan dan pengeluaran majelis

19

5. Biaya administrasi arbitrase akan ditetapkan oleh Direktur KLRCA sesuai dengan Skema Imbalan. Sebagai aturan umum, Lampiran B1 (dalam USD) akan berlaku untuk arbitrase internasional [sebagaimana ditentukan dalam Aturan 4(4)(c)] dan Lampiran B2 (dalam RM) akan berlaku untuk arbitrase domestik. 6. Imbalan majelis arbitrase dan biaya administrasi arbitrase menurut Aturan 12(3), (4) dan (5) di atas, dalam keadaan luar biasa, tidak umum atau tak terduga, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu menurut kebijaksanaan Direktur KLRCA tersebut. 7. Imbalan majelis arbitrase dan biaya administrasi arbitrase menurut Skema Imbalan ditentukan berdasarkan jumlah yang disengketakan. Untuk keperluan penghitungan jumlah yang disengketakan, nilai setiap tuntutan balik dan/atau kompensasi akan ditambahkan ke dalam jumlah tuntutan. 8.

Ketika tuntutan atau tuntutan balik tidak menyatakan nilai uang, maka nilai yang sesuai untuk tuntutan atau tuntutan balik harus diselesaikan oleh Direktur KLRCA dalam konsultasinya dengan majelis arbitrase dan para pihak demi tujuan penghitungan imbalan arbiter dan biaya administrasi.

9. Tanpa mengesampingkan Aturan 13, majelis arbitrase dapat menentukan bagian biaya yang akan ditanggung oleh para pihak.

20



Aturan 13 Simpanan Sebagai pengganti ketentuan Pasal 43, ketentuan berikut akan berlaku: 1. Menyusul dimulainya arbitrase menurut Aturan 2, Direktur KLRCA akan menentukan simpanan uang muka sementara dalam jumlah yang bertujuan untuk menutupi biaya arbitrase. Segala penyetoran uang muka sementara akan dibayarkan oleh para pihak dalam bagian yang sama dan akan dianggap sebagai sebagian pembayaran oleh para pihak dari setiap simpanan biaya yang ditetapkan oleh Direktur KLRCA menurut Aturan 12. 2. Simpanan uang muka sementara tersebut dapat dibayarkan dalam waktu 21 hari atas permintaan dari KLRCA. Apabila salah satu pihak gagal untuk membayar simpanan tersebut, Direktur KLRCA wajib menginformasikan para pihak agar satu atau pihak lainnya dapat melakukan pembayaran yang diwajibkan. Majelis arbitrase tidak akan melanjutkan proses arbitrase hingga simpanan uang muka sementara dibayar penuh. 3. Setelah menetapkan imbalan majelis arbitrase dan biaya administrasi arbitrase oleh Direktur KLRCA menurut Aturan 12, termasuk imbalan dan pengeluaran majelis arbitrase, jika ada, menurut Aturan 12(4), Direktur KLRCA akan mempersiapkan estimasi imbalan dan pengeluaran sidang arbitrase dan biaya administrasi arbitrase yang ditanggung oleh para pihak dengan jumlah yang sama. Dalam waktu 21 hari dari pemberitahuan tertulis oleh Direktur KLRCA mengenai estimasi tersebut, masing-

21

masing pihak harus menyetorkan bagian dari estimasinya ke KLRCA. 4.

Selama jalannya proses arbitrase, Direktur KLRCA dapat kembali meminta simpanan selanjutnya dari para pihak yang harus dibayarkan oleh para pihak dengan jumlah bagian yang sama dalam waktu 21 hari sejak permintaan tersebut.

5.

Tanpa mengesampingkan dari Aturan 13(4), apabila tuntutan balik diajukan oleh termohon, Direktur KLRCA dapat menetapkan simpanan terpisah atas biaya untuk tuntutan dan tuntutan balik. Apabila Direktur KLRCA telah menetapkan simpanan awal terpisah atas biaya, setiap pihak harus membayar simpanan awal terkait dengan klaimnya.

6.

Jika simpanan yang diwajibkan tidak dibayar secara penuh, Direktur KLRCA harus menginformasikan para pihak agar satu atau pihak lainnya dapat melakukan pembayaran yang diwajibkan. Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan, majelis arbitrase, setelah berkonsultasi dengan Direktur KLRCA, dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses arbitrase atau bagian daripadanya.

7. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, Direktur KLRCA memiliki kebijaksanaan untuk menentukan bagian simpanan yang harus dibayar oleh para pihak. 8. Direktur KLRCA dapat memberlakukan simpanan pada biaya administrasi KLRCA, imbalan arbiter dan pengeluaran langsung serta per diem arbiter sedemikian rupa dan pada saat yang dianggap tepat oleh Direktur.

22


9. Setelah putusan dibuat, Direktur KLRCA akan memberikan penghitungan kepada para pihak yang melakukan penyimpanan dan mengembalikan sisa pembayaran yang tidak digunakan kepada para pihak berdasarkan kontribusi para pihak.

Aturan 14 Mediasi Arbitrase


23

2. Dalam Aturan ini, “hal-hal yang terkait dengan persidangan” adalah adanya permohonan, dan pembelaan, bukti dan hal-hal lain di dalam proses arbitrase, dan semua dokumen lain yang ditunjukkan oleh pihak lain dalam persidangan atau putusan yang timbul dari persidangan, tetapi tidak termasuk hal - hal yang dinyatakan secara lain di ranah publik.

Ketika para pihak telah merujuk sengketa mereka melalui mediasi menurut Peraturan Mediasi KLRCA dan mereka telah gagal untuk mencapai perdamaian dan selanjutnya melanjutkan ke proses arbitrase menurut Peraturan, maka setengah dari biaya administrasi yang dibayarkan kepada KLRCA untuk mediasi akan dimasukkan pada biaya administrasi arbitrase.

Aturan 16 Ketiadaan Tanggung Gugat

Aturan 15 Kerahasiaan

Aturan 17 Larangan Penyalahgunaan

1. Majelis arbitrase, para pihak, semua pakar termasuk dewan dan pakar Syariat, semua saksi dan KLRCA wajib menjaga kerahasiaan semua permasalahan yang berkaitan dengan proses arbitrase termasuk setiap putusan kecuali apabila pengungkapan diperlukan untuk tujuan penerapan dan pelaksanaan atau sepanjang pengungkapan tersebut diperlukan dari suatu pihak berdasarkan kewajiban hukum, untuk melindungi atau memperoleh hak hukum atau mengajukan keberatan terhadap suatu putusan dalam proses hukum yang dapat dipercaya di hadapan pengadilan negeri atau otoritas peradilan lainnya.

Para pihak dan majelis arbitrase setuju bahwa pernyataan atau komentar baik tulisan atau lisan yang disampaikan selama proses arbitrase tidak akan disalahgunakan untuk membentuk atau memulai atau mempertahankan segala tindakan dengan tujuan penistaan, pencemaran nama baik, fitnah atau segala pengaduan lainnya.

Baik KLRCA maupun majelis arbitrase tidak akan bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengan pelaksanaan proses arbitrase.


Bagian II

PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL (Sebagaimana telah direvisi pada tahun 2010)

25

Bagian I

Peraturan Pendahuluan Pasal 1 Cakupan Penerapan* 1. Ketika para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dalam kaitannya dengan hukum tertentu, baik kontraktual atau tidak, akan dirujuk ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase UNCITRAL, maka sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan ini, tunduk pada modifikasi yang disetujui para pihak. 2. Para pihak dalam perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah 15 Agustus 2010 akan dianggap telah merujuk ke Peraturan yang berlaku pada tanggal dimulainya arbitrase tersebut, kecuali para pihak telah setuju untuk menerapkan versi tertentu dari Peraturan. Anggapan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian arbitrase telah ditandatangani dengan menerima setelah 15 Agustus 2010 suatu tawaran yang dibuat sebelum tanggal tersebut. 3. Peraturan ini akan mengatur arbitrase kecuali dalam hal salah satu dari Peraturan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap arbitrase yang tidak bisa dikurangi pihak manapun bahwa, ketentuan tersebut yang berlaku. *

Model klausul arbitrase untuk kontrak dapat ditemukan dalam lampiran Peraturan.

26


Pasal 2 Pemberitahuan dan Perhitungan Periode Waktu 1. Pemberitahuan, termasuk notifikasi, komunikasi atau usulan, dapat dikirimkan melalui sarana komunikasi apapun yang menyediakan atau memungkinkan untuk mencatat pengirimannya. 2. Jika alamat telah ditetapkan oleh satu pihak khususnya untuk tujuan ini atau disahkan oleh majelis arbitrase, segala pemberitahuan harus disampaikan kepada pihak yang tertera ke alamat tersebut, dan jika telah disampaikan maka akan dianggap telah diterima. Pengiriman melalui sarana elektronik seperti faksimile atau surel hanya dapat dilakukan ke alamat yang ditunjuk atau disahkan. 3.


27

5. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada hari ketika pemberitahuan disampaikan sesuai dengan ayat 2, 3 atau 4, atau diusahakan untuk disampaikan sesuai dengan ayat 4. Sebuah pemberitahuan yang dikirimkan oleh sarana elektronik dianggap telah diterima pada hari pemberitahuan tersebut dikirim, kecuali bahwa pemberitahuan arbitrase yang dikirimkan tersebut hanya dianggap telah diterima pada hari ketika pemberitahuan sampai ke alamat elektronik penerima tersebut.

a) Diterima jika diantar secara fisik kepada penerima; atau

6. Untuk keperluan penghitungan jangka waktu menurut Peraturan ini, periode tersebut akan mulai berjalan pada hari berikutnya setelah hari sewaktu pemberitahuan diterima. Jika hari terakhir dari periode tersebut merupakan hari libur resmi atau bukan hari kerja di tempat tinggal atau tempat usaha penerima, periode diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Hari libur resmi atau bukan hari kerja yang terjadi selama menjalankan periode tersebut termasuk dalam perhitungan periode.

b) Dianggap telah diterima jika disampaikan ke tempat usaha, tempat tinggal sehari-hari atau alamat surat dari penerima.

Pasal 3 Pemberitahuan Arbitrase

Dalam hal ketiadaan penunjukan atau pengesahan tersebut, pemberitahuan:

4. Jika, setelah upaya yang layak, pengiriman tidak dapat dilakukan sesuai dengan ayat 2 atau 3, pemberitahuan dianggap telah diterima jika dikirimkan ke tempat usaha terakhir penerima, tempat tinggal sehari-hari atau alamat surat dengan pos tercatat atau cara lain yang memberikan catatan pengiriman atau percobaan pengiriman.

1. Para pihak yang memulai tuntutan melalui arbitrase (selanjutnya disebut “pemohon”) harus menyampaikan kepada pihak atau para pihak lain (selanjutnya disebut “termohon”) pemberitahuan arbitrase. 2.

Proses arbitrase akan dianggap telah dimulai pada tanggal ketika pemberitahuan arbitrase diterima oleh termohon.

28


3. Pemberitahuan arbitrase harus meliputi hal-hal berikut: a) Sebuah permintaan bahwa sengketa akan dirujuk ke arbitrase; b) Nama dan rincian kontak dari para pihak; c) Identifikasi dari perjanjian arbitrase yang dijadikan rujukan; d) Identifikasi kontrak apapun atau instrumen hukum lainnya dari mana atau yang sehubungan dengannya sengketa timbul atau, dalam hal ketiadaan kontrak atau instrumen tersebut, penjelasan singkat tentang hubungan yang relevan;


29

5. Pembentukan majelis arbitrase tidak akan terhalang oleh segala kontroversi sehubungan dengan kelayakan pemberitahuan arbitrase, yang akhirnya akan diputuskan oleh majelis arbitrase.

Pasal 4 Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase 1. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan arbitrase, termohon harus mengomunikasikan kepada pemohon tanggapannya terhadap pemberitahuan arbitrase, yang akan meliputi: a) Nama dan rincian kontak dari masing-masing termohon;

e) Sebuah deskripsi singkat tentang tuntutan dan indikasi dari jumlah yang terlibat, jika ada;

b) Tanggapan terhadap informasi yang dinyatakan dalam pemberitahuan arbitrase, sesuai dengan pasal 3, ayat 3 (c) sampai (g).

f) Ganti rugi atau pemulihan yang diminta; 2. g) Usulan mengenai jumlah arbiter, bahasa dan tempat arbitrase, jika para pihak belum menyetujui sebelumnya mengenai hal tersebut. 4.

Tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase juga dapat meliputi:

Pemberitahuan arbitrase juga dapat meliputi:

a) Pembelaan bahwa majelis arbitrase yang akan dibentuk menurut Peraturan ini tidak memiliki yurisdiksi;

a) Usulan untuk penunjukan pihak yang berwenang menunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 1;

b) Usulan untuk penunjukan pihak yang berwenang menunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 1;

b) Usulan untuk penunjukan arbiter tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ayat 1;

c) Usulan untuk penunjukan arbiter tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ayat 1;

c) Pemberitahuan penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atau 10.

d) Pemberitahuan penunjukan seorang arbiter sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atau 10;

30


e) Sebuah keterangan singkat mengenai tuntutan balik atau tuntutan untuk tujuan kompensasi, jika ada, termasuk jika relevan, indikasi jumlah yang terlibat, dan ganti rugi atau pemulihan yang diminta; f) Pemberitahuan arbitrase sesuai dengan pasal 3 dalam kasus termohon menyusun tuntutan terhadap pihak pada perjanjian arbitrase selain dari pemohon. 3.

Pembentukan majelis arbitrase tidak akan terhalang oleh kontroversi apapun sehubungan dengan kegagalan termohon untuk mengomunikasikan tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase, atau tanggapan yang tidak lengkap atau terlambat terhadap pemberitahuan arbitrase, yang pada akhirnya akan diputus oleh majelis arbitrase.

Pasal 5 Perwakilan dan Pendampingan Masing-masing pihak dapat diwakili atau didampingi oleh orang-orang yang dipilih mereka. Nama dan alamat orang-orang tersebut harus dikomunikasikan kepada semua pihak dan kepada majelis arbitrase. Komunikasi tersebut harus menyebutkan apakah penunjukan tersebut dibuat untuk tujuan perwakilan atau pendampingan. Ketika seseorang bertindak sebagai perwakilan pihak, majelis arbitrase, atas inisiatif sendiri atau atas permintaan dari pihak manapun, dapat sewaktu-waktu meminta bukti atas kewenangan yang diberikan kepada perwakilan pihak tersebut dalam bentuk yang akan ditentukan oleh majelis arbitrase.


31

Pasal 6 Pihak Berwenang untuk Menetapkan dan Menunjuk 1. Kecuali para pihak telah menyetujui pilihan mengenai pihak yang berwenang menunjuk, salah satu pihak sewaktu-waktu dapat mengusulkan nama atau nama-nama dari satu atau lebih lembaga atau orang-orang, termasuk Sekretaris Jenderal Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag (selanjutnya disebut “PCA”), salah satunya akan bertindak sebagai pihak yang berwenang menunjuk. 2. Jika semua pihak belum menyepakati pilihan mengenai pihak yang berwenang menunjuk, dalam waktu 30 hari setelah usulan dibuat sesuai dengan ayat 1 telah diterima oleh semua pihak lain, maka pihak manapun dapat meminta Sekretaris Jenderal PCA untuk menetapkan pihak yang berwenang menunjuk. 3. Apabila peraturan-peraturan ini memberikan periode waktu bagi pihak yang harus merujuk sebuah masalah kepada pihak yang berwenang menunjuk dan tidak ada pihak yang berwenang menunjuk yang telah ditetapkan, maka periode ditangguhkan sejak tanggal pihak yang memulai prosedur untuk menyetujui atau menetapkan pihak yang berwenang menunjuk hingga tanggal persetujuan atau penetapan tersebut. 4. Kecuali sebagaimana dirujuk dalam pasal 41, ayat 4, jika pihak yang berwenang menunjuk menolak untuk bertindak, atau jika ia gagal untuk menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 hari setelah menerima permintaan pihak untuk melakukannya, gagal untuk bertindak dalam periode lain yang diberikan Peraturan ini, atau

32


gagal untuk memutuskan keberatan terhadap seorang arbiter dalam waktu yang wajar setelah menerima permintaan pihak untuk melakukannya, maka pihak manapun dapat meminta Sekretaris Jenderal PCA untuk menetapkan pengganti pihak yang berwenang menunjuk. 5. Dalam menjalankan fungsi mereka menurut Peraturan ini, pihak yang berwenang menunjuk dan Sekretaris Jenderal PCA dapat meminta dari pihak manapun dan para arbiter informasi yang mereka anggap perlu dan mereka akan memberikan kepada para pihak dan, jika sesuai, para arbiter, suatu kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dengan cara apapun yang mereka anggap tepat. Semua komunikasi tersebut kepada dan dari pihak yang berwenang menunjuk dan Sekretaris Jenderal PCA juga akan disediakan oleh pengirim kepada semua pihak lainnya. 6. Ketika pihak yang berwenang menunjuk diminta untuk menunjuk seorang arbiter sesuai dengan pasal 8, 9, 10 atau 14, pihak yang mengajukan permintaan akan mengirimkan salinan pemberitahuan arbitrase kepada pihak yang berwenang menunjuk dan, jika ada, segala tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase. 7. Pihak yang berwenang menunjuk akan memperhatikan pertimbangan tersebut sebagai kemungkinan untuk menjamin pengangkatan arbiter yang independen serta netral dan akan memperhitungkan kelayakan dalam penunjukan seorang arbiter berdasarkan kewarganegaraan selain kewarganegaraan para pihak.


33

Bagian II

Susunan Majelis Arbitrase Pasal 7 Jumlah Arbiter 1. Jika para pihak sebelumnya belum menyetujui jumlah arbiter, dan jika dalam waktu 30 hari setelah penerimaan pemberitahuan arbitrase oleh termohon para pihak belum menyetujui bahwa hanya akan ada satu arbiter, maka akan ditunjuk 3 arbiter. 2. Terlepas dari ayat 1, jika tidak ada pihak lain yang telah menanggapi usulan pihak untuk menunjuk arbiter tunggal dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 dan pihak atau para pihak yang bersangkutan telah gagal untuk menunjuk arbiter kedua sesuai dengan pasal 9 atau 10, pihak yang berwenang menunjuk dapat, atas permintaan pihak, menunjuk arbiter tunggal sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 8, ayat 2 jika ia melihat bahwa, dalam keadaan demikian hal tersebut dianggap lebih tepat.

Penunjukan Arbiter (Pasal 8 hingga 10)

Pasal 8 1. Jika para pihak telah menyetujui bahwa arbiter tunggal akan ditunjuk dan jika dalam waktu 30 hari setelah penerimaan usulan untuk penunjukan arbiter tunggal oleh semua pihak lainnya para pihak belum mencapai kesepakatan mengenai

34



menggunakan kebijaksanaannya menunjuk arbiter tunggal.

hal ini, maka seorang arbiter tunggal akan, atas permintaan pihak, ditunjuk oleh pihak yang berwenang menunjuk. 2. Pihak yang berwenang menunjuk akan menunjuk arbiter tunggal sesegera mungkin. Dalam melaksanakan penunjukan, pihak yang berwenang menunjuk harus menggunakan daftar-prosedur berikut, kecuali para pihak sepakat bahwa daftarprosedur tidak perlu digunakan atau kecuali pihak yang berwenang menunjuk menentukan menurut kebijaksanaannya bahwa penggunaan daftarprosedur tidak sesuai untuk kondisi yang ada: a)

Pihak yang berwenang menunjuk harus menyampaikan kepada masing-masing pihak daftar yang sama yang memuat setidaknya tiga nama;

b) Dalam waktu 15 hari setelah diterimanya daftar ini, masing-masing pihak dapat mengembalikan daftar tersebut ke pihak yang berwenang menunjuk setelah menghapus nama atau nama-nama yang ditolak dan menyusun namanama yang tersisa pada daftar sesuai urutan preferensinya; c) Setelah berakhirnya periode waktu tersebut, pihak yang berwenang menunjuk akan menunjuk arbiter tunggal dari sejumlah nama yang disetujui pada daftar yang dikembalikan tersebut dan sesuai dengan urutan preferensi yang ditunjukkan oleh para pihak; d) Jika atas alasan apapun penunjukan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur ini, pihak yang berwenang menunjuk dapat

35

untuk

Pasal 9 1. Jika akan ditunjuk tiga arbiter, masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter. Kedua arbiter yang ditunjuk tersebut akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua arbiter dari majelis arbitrase. 2. Jika dalam waktu 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan penunjukan arbiter oleh salah satu pihak dan pihak lain belum memberitahukan arbiter pihak pertama dari arbiter yang telah ia tunjuk, pihak pertama dapat meminta pihak yang berwenang menunjuk untuk menunjuk arbiter kedua. 3. Jika dalam waktu 30 hari setelah penunjukan arbiter kedua, kedua arbiter belum menyetujui pilihan untuk ketua arbiter, maka ketua arbiter akan ditunjuk oleh pihak yang berwenang menunjuk dengan cara yang sama seperti penunjukan arbiter tunggal berdasarkan pasal 8.

Pasal 10 1. Untuk tujuan pasal 9, ayat 1, dalam hal ketiga arbiter akan ditunjuk dan terdapat beberapa pihak sebagai pemohon atau sebagai termohon, kecuali para pihak telah sepakat untuk metode penunjukan arbiter lain, beberapa pihak bersama-sama, baik sebagai pemohon atau sebagai termohon, akan menunjuk seorang arbiter.

36


2. Jika para pihak telah sepakat bahwa majelis arbitrase akan terdiri dari sejumlah arbiter selain dari satu atau tiga, arbiter akan ditunjuk sesuai dengan metode yang telah disepakati oleh para pihak. 3. Apabila terjadi kegagalan untuk membentuk majelis arbitrase menurut Peraturan ini, pihak yang berwenang menunjuk akan, atas permintaan dari pihak manapun, membentuk majelis arbitrase, dan dalam melakukannya, dapat membatalkan setiap penunjukan yang telah dibuat dan menunjuk atau menunjuk kembali masing-masing arbiter dan menetapkan salah satu dari mereka sebagai ketua arbiter.

Pengungkapan Oleh dan Keberatan terhadap Arbiter ** (Pasal 11 hingga 13)

Pasal 11 Ketika seseorang dihubungi sehubungan dengan kemungkinan penunjukan dirinya sebagai arbiter, ia akan mengungkapkan segala keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan tentang kenetralan atau independensinya. Seorang arbiter, sejak waktu penunjukan dirinya dan sepanjang proses arbitrase, akan tanpa penundaan mengungkapkan keadaan tersebut kepada para pihak dan arbiter lainnya kecuali mereka telah diberi tahu olehnya mengenai keadaan ini. ** Model pernyataan independen menurut pasal 11 dapat ditemukan dalam lampiran pada Peraturan.


37

Pasal 12 1. Arbiter manapun dapat diajukan keberatan jika keadaan yang ada menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kenetralan atau independensi arbiter. 2. Pihak dapat mengajukan keberatan terhadap arbiter yang ditunjuk hanya untuk alasan yang disadari setelah penunjukan dilaksanakan. 3. Apabila arbiter gagal untuk bertindak atau dalam hal ketidakmungkinan de jure atau de facto dari dirinya dalam menjalankan fungsi arbiter, prosedur sehubungan dengan keberatan terhadap arbiter sebagaimana diatur dalam pasal 13 akan berlaku.

Pasal 13 1. Pihak yang berniat untuk mengajukan keberatan terhadap arbiter harus mengirimkan pemberitahuan atas keberatannya dalam waktu 15 hari setelah pihak diberi tahu mengenai penunjukan arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan, atau dalam waktu 15 hari setelah keadaan yang disebutkan dalam pasal 11 dan 12 diketahui oleh pihak tersebut. 2. Pemberitahuan keberatan akan dikomunikasikan kepada semua pihak lainnya, kepada arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan dan kepada arbiter lainnya. Pemberitahuan keberatan harus menyatakan alasan keberatan.

38


3. Ketika terhadap seorang arbiter telah diajukan keberatan oleh satu pihak, semua pihak dapat menyetujui keberatan tersebut. Arbiter juga dapat, setelah terhadapnya diajukan keberatan, mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak satupun hal-hal tersebut menyiratkan adanya pengakuan terhadap kebenaran dasar keberatan. 4. Jika, dalam waktu 15 hari dari tanggal pemberitahuan keberatan, semua pihak tidak setuju dengan keberatan atau arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan tidak mengundurkan diri, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat memilih untuk melanjutkannya. Dalam hal ini, dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan keberatan, pihak harus meminta putusan mengenai keberatan dari pihak yang berwenang menunjuk.

Pasal 14 Penggantian Seorang Arbiter 1. Tunduk pada ayat (2), apabila seorang arbiter harus diganti selama proses arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk atau dipilih sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 8 hingga 11 yang berlaku untuk penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti. Prosedur ini akan berlaku walaupun pada saat proses penunjukan arbiter yang akan digantikan, pihak telah gagal menggunakan haknya untuk menunjuk atau berpartisipasi dalam penunjukan.


2.

39

Jika, atas permintaan pihak, pihak yang berwenang menunjuk menentukan bahwa, mengingat keadaan luar biasa dari kasus, hal ini dapat dibenarkan bagi pihak yang dicabut haknya untuk menunjuk arbiter pengganti, pihak yang berwenang menunjuk dapat, setelah memberikan kesempatan kepada para pihak dan arbiter yang tersisa untuk menyatakan pandangan mereka: (a) menunjuk arbiter pengganti; atau (b) setelah pengakhiran persidangan, mengesahkan arbiter lainnya untuk melanjutkan arbitrase dan membuat keputusan atau putusan.

Pasal 15 Pengulangan Persidangan Ketika Terjadi Pergantian Seorang Arbiter Jika arbiter diganti, proses akan dilanjutkan pada tahap ketika arbiter yang digantikan tidak lagi melakukan fungsinya, kecuali majelis arbitrase memutuskan sebaliknya.

Pasal 16 Pengecualian Tanggung Gugat Kecuali untuk kesalahan yang disengaja, para pihak melepaskan, sampai sejauh yang diizinkan menurut hukum yang berlaku, segala tuntutan terhadap arbiter, pihak yang berwenang menunjuk dan siapapun yang ditunjuk oleh majelis arbitrase berdasarkan tindakan atau kelalaian apapun sehubungan dengan arbitrase.

40



Bagian III

memutuskan apakah akan menunda persidangan tersebut atau proses persidangan akan dilaksanakan berdasarkan dokumen dan bahan lainnya.

Proses Arbitrase Pasal 17 Ketentuan Umum 1.

Tunduk pada Peraturan ini, majelis arbitrase dapat melakukan arbitrase dengan cara sedemikian rupa yang dianggap tepat, selama para pihak diperlakukan setara dan bahwa pada tahap yang sesuai dari proses, masing-masing pihak diberi kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya. Majelis arbitrase, dalam melaksanakan kebijaksanaannya, wajib melakukan proses untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dan pengeluaran serta untuk menyediakan proses yang adil dan efisien dalam menyelesaikan sengketa para pihak.

2. Sesegera mungkin setelah pembentukan dan setelah mengundang para pihak untuk menyatakan pandangan mereka, majelis arbitrase harus membuat jadwal sementara arbitrase. Majelis arbitrase dapat, sewaktu-waktu, setelah mengundang para pihak untuk menyatakan pandangan mereka, mengembangkan atau mempersingkat setiap periode waktu yang ditentukan menurut Peraturan ini atau yang disepakati oleh para pihak. 3. Jika pada tahap yang telah sesuai dengan proses persidangan, pihak manapun meminta, majelis arbitrase akan melaksanakan persidangan untuk menyampaikan bukti dari para saksi, termasuk para saksi ahli, atau argumen lisan. Tanpa adanya permintaan tersebut, majelis arbitrase harus

41

4. Seluruh komunikasi dengan majelis arbitrase oleh satu pihak harus dikomunikasikan oleh pihak tersebut ke semua pihak lainnya. Komunikasi tersebut harus dilakukan pada waktu yang bersamaan, kecuali diizinkan sebaliknya oleh majelis arbitrase jika hal tersebut juga telah sesuai menurut hukum yang berlaku. 5. Majelis arbitrase dapat, atas permintaan pihak manapun, memungkinkan satu atau lebih pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak dalam arbitrase selama orang tersebut merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase, kecuali majelis arbitrase menemukan, setelah memberikan pada semua pihak, termasuk orang atau orang-orang yang ditarik sebagai pihak, kesempatan untuk didengar, keikutsertaannya tidak diizinkan karena adanya prasangka terhadap salah satu pihak. Majelis arbitrase dapat membuat putusan tunggal atau beberapa putusan sehubungan dengan semua pihak yang terlibat dalam arbitrase.

Pasal 18 Tempat Arbitrase 1.

Jika para pihak belum menyetujui tempat arbitrase, maka tempat arbitrase harus ditentukan oleh majelis arbitrase dengan memperhatikan keadaan kasus ini. Putusan tersebut akan dianggap telah dibuat di tempat arbitrase.

42


2. Majelis arbitrase dapat bertemu di lokasi manapun yang dianggap layak untuk perundingan. Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, majelis arbitrase juga dapat bertemu di lokasi manapun yang dianggap layak untuk tujuan lain, termasuk persidangan.

Pasal 19 Bahasa 1.

Tunduk pada perjanjian para pihak, majelis arbitrase harus, segera sesudah penunjukan, menentukan bahasa atau bahasa-bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Penentuan ini berlaku bagi tuntutan, pembelaan, dan segala pernyataan tertulis selanjutnya dan, jika persidangan lisan dilakukan, terhadap bahasa atau bahasa-bahasa yang akan digunakan dalam persidangan tersebut.


43

Pasal 20 Tuntutan 1. Pemohon harus menyampaikan tuntutannya secara tertulis kepada termohon dan kepada masing-masing arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase. Pemohon dapat memilih untuk memperlakukan tanggapannya terhadap pernyataan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai tuntutan, selama pemberitahuan arbitrase telah sesuai dengan ketentuan ayat 2 hingga 4 pasal ini. 2.

Tuntutan meliputi hal-hal tertentu sebagai berikut: a) Nama dan rincian kontak dari para pihak; b) Fakta pendukung tuntutan; c) Butir permasalahan;

2. Majelis arbitrase dapat memerintahkan bahwa setiap dokumen yang dilampirkan pada tuntutan atau pembelaan, dan segala dokumen tambahan atau bukti tertulis yang diajukan selama jalannya proses persidangan, disampaikan dalam bahasa asli mereka, harus disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa atau bahasa-bahasa yang telah disepakati oleh para pihak atau ditentukan oleh majelis arbitrase.

d) Ganti rugi atau pemulihan yang dicari; e) Alasan hukum atau argumen pendukung tuntutan tersebut. 3.

Salinan dari setiap kontrak atau instrumen hukum lainnya dari atau sehubungan dengan sengketa yang timbul dan dari perjanjian arbitrase harus dilampirkan pada tuntutan.

4. Tuntutan harus, sejauh mungkin, disertai dengan semua dokumen dan bukti lain yang diandalkan oleh pemohon, atau memuat rujukan pada dokumen dan bukti tersebut.

44



45

Pasal 21 Pembelaan

Pasal 22 Amendemen terhadap Tuntutan atau Pembelaan

1.

Selama proses arbitrase, pihak dapat mengubah atau menambah tuntutan atau pembelaan, termasuk tuntutan balik atau tuntutan demi tujuan kompensasi, kecuali majelis arbitrase menganggapnya tidak tepat untuk mengizinkan amendemen atau tambahan tersebut dengan memperhatikan keterlambatan dalam membuat tuntutan atau prasangka kepada pihak lain atau keadaan lainnya. Namun, tuntutan atau pembelaan, termasuk tuntutan balik atau tuntutan demi tujuan kompensasi, tidak dapat diubah atau ditambah dengan cara sedemikian rupa yang tuntutan atau pembelaan yang diubah atau ditambah tersebut berada di luar yurisdiksi majelis arbitrase.

Termohon harus mengomunikasikan pembelaannya secara tertulis kepada pemohon dan masingmasing arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase. Termohon dapat memilih untuk memperlakukan tanggapannya terhadap pemberitahuan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai pembelaan, selama tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase juga sesuai dengan persyaratan ayat 2 pasal ini.

2. Pembelaan akan menanggapi khususnya poin (b) hingga (e) dari tuntutan (pasal 20, ayat 2). Pembelaan harus, sejauh mungkin, disertai dengan semua dokumen dan bukti lain yang diandalkan oleh termohon, atau memuat rujukan pada dokumen atau bukti tersebut. 3. Dalam pembelaannya, atau pada tahap berikutnya dalam proses arbitrase jika majelis arbitrase memutuskan bahwa penundaan dibenarkan dalam keadaan tersebut, termohon dapat melakukan tuntutan balik atau menggunakan tuntutan demi tujuan kompensasi selama majelis arbitrase memiliki yurisdiksi atas hal tersebut. 4. Ketentuan pasal 20, ayat 2 hingga 4 akan berlaku untuk tuntutan balik, tuntutan berdasarkan pasal 4, ayat (2) (f) dan tuntutan yang digunakan demi tujuan kompensasi.

Pasal 23 Eksepsi mengenai Yurisdiksi Majelis Arbitrase 1.

Majelis arbitrase akan memiliki kewenangan untuk mengatur yurisdiksi mereka sendiri, termasuk segala keberatan sehubungan dengan keberadaan atau keabsahan perjanjian arbitrase. Demi alasan tersebut, klausul arbitrase yang merupakan bagian dari kontrak akan diperlakukan sebagai suatu perjanjian independen dari ketentuan lain dari kontrak. Keputusan majelis arbitrase yang menyatakan kontrak tersebut adalah tidak akan secara otomatis mengakibatkan ketidakabsahan klausul arbitrase tersebut.

46


2. Eksepsi bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi akan diajukan sekurang-kurangnya dalam pembelaan atau, berkenaan dengan tuntutan balik atau tuntutan demi tujuan kompensasi, di dalam tanggapannya terhadap tuntutan balik atau tuntutan demi tujuan kompensasi. Pihak tidak dihalangi untuk mengajukan eksepsi tersebut berdasarkan fakta bahwa ia telah menunjuk, atau berpartisipasi dalam penunjukan dari, seorang arbiter. Eksepsi bahwa majelis arbitrase sudah melampaui cakupan kewenangannya harus diajukan dengan segera saat permasalahan yang diduga berada di luar lingkup kewenangannya ini diajukan saat persidangan arbitrase. Majelis arbitrase dapat, dalam setiap perkara, menerima eksepsi yang terlambat diajukan apabila Majelis menganggap keterlambatan tersebut dapat dibenarkan. 3. Majelis arbitrase dapat memutuskan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 baik sebagai pertanyaan awal atau pada putusan dalam pokok perkara. Majelis arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan membuat suatu putusan, meskipun ada bantahan yang tertunda atas yurisdiksi di hadapan pengadilan.

Pasal 24 Pengajuan Tertulis Lanjutan Majelis arbitrase akan memutuskan pengajuan tertulis lanjutan, sebagai tambahan terhadap tuntutan dan pembelaan, akan diminta dari para pihak atau dapat disampaikan oleh mereka dan akan menetapkan periode waktu untuk mengomunikasikan pernyataan tersebut.


47

Pasal 25 Periode Waktu Periode waktu yang ditetapkan oleh majelis arbitrase untuk mengomunikasikan pernyataan tertulis (termasuk tuntutan dan pembelaan) tidak boleh melewati 45 hari. Namun, majelis arbitrase dapat memperpanjang batas waktu tersebut jika mereka menyimpulkan bahwa perpanjangan dapat dibenarkan.

Pasal 26 Tindakan Sementara 1. Majelis arbitrase dapat, atas permintaan pihak, memberikan tindakan sementara. 2. Tindakan sementara merupakan segala tindakan sementara yang, sewaktu-waktu sebelum dikeluarkannya putusan yang pada akhirnya sengketa tersebut diputus, majelis arbitrase memerintahkan pihak, sebagai contoh dan tanpa batasan, untuk: a) Mempertahankan atau memulihkan kembali keadaan status quo sengketa yang tertunda; b) Mengambil tindakan yang dapat mencegah, atau menahan diri dari pengambilan tindakan yang cenderung terjadi, i) kerugian saat ini atau yang akan datang atau ii) prasangka terhadap proses arbitrase itu sendiri;

48


c) Menyediakan sarana untuk melindungi aset di luar dari putusan berikutnya yang dapat dipenuhi; atau d) Melindungi bukti dan materi yang mungkin relevan terhadap penyelesaian sengketa. 3. Pihak yang meminta tindakan sementara berdasarkan ayat 2 (a) hingga (c) harus meyakinkan majelis arbitrase bahwa: a) Kerugian tidak cukup layak untuk diperbaiki oleh putusan dari kerugian yang kemungkinan akan terjadi jika tindakan tersebut tidak diperintahkan, dan kerugian tersebut pada pokoknya melebihi kerugian yang mungkin terjadi pada pihak yang menentang tindakan tersebut ditujukan apabila tindakan tersebut diberikan; dan b) Terdapat kemungkinan yang wajar bahwa pihak yang meminta akan berhasil pada pokok tuntutan tersebut. Penentuan kemungkinan ini tidak akan mempengaruhi kebijaksanaan majelis arbitrase dalam membuat setiap ketentuan berikutnya. 4.

5.

Sehubungan dengan permintaan untuk diberikannya tindakan sementara di dalam ayat 2 (d), persyaratan dalam ayat 3 (a) dan (b) akan berlaku hanya sebatas majelis arbitrase menganggapnya tepat. Majelis arbitrase dapat memodifikasi, menangguhkan atau menghentikan tindakan sementara yang telah diberikan, atas permohonan dari pihak manapun atau, dalam keadaan luar biasa dan setelah adanya pemberitahuan kepada para pihak, atas inisiatif majelis arbitrase sendiri.


49

6. Majelis arbitrase dapat meminta pihak yang meminta tindakan sementara untuk memberikan jaminan yang sesuai sehubungan dengan tindakan tersebut. 7. Majelis arbitrase dapat meminta pihak manapun agar segera mengungkapkan perubahan segala materi dalam keadaan tersebut atas dasar tindakan sementara yang diminta atau diberikan. 8. Pihak yang meminta tindakan sementara dapat bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut terhadap pihak manapun jika majelis arbitrase kemudian menentukan bahwa, dalam keadaan yang berlaku, tindakan tersebut seharusnya tidak diberikan. Majelis arbitrase dapat memberikan putusan untuk biaya dan kerugian tersebut setiap saat selama proses persidangan. 9. Permintaan untuk tindakan sementara yang disampaikan oleh pihak manapun kepada otoritas peradilan tidak akan dianggap tidak sesuai dengan perjanjian arbitrase, atau sebagai pelepasan perjanjian tersebut.

Pasal 27 Bukti 1. Masing-masing pihak akan memiliki beban pembuktian fakta-fakta yang diandalkan untuk mendukung tuntutan atau pembelaan mereka.

50


2. Para saksi, termasuk para saksi ahli, yang dihadirkan oleh para pihak untuk memberi kesaksian pada majelis arbitrase mengenai setiap isu dari fakta atau keahlian dari setiap individu, walaupun orang tersebut merupakan pihak dalam arbitrase atau dengan cara apapun berkaitan dengan satu pihak. Kecuali jika diarahkan oleh majelis arbitrase, keterangan para saksi, termasuk saksi ahli, dapat disampaikan secara tertulis dan ditandatangani mereka. 3. Sewaktu-waktu selama proses arbitrase, majelis arbitrase dapat meminta para pihak untuk menunjukkan dokumen, barang bukti tertulis atau bukti lain dalam periode waktu yang ditetapkan oleh majelis arbitrase. 4. Majelis arbitrase akan menentukan diterima atau tidaknya, relevansi, kepentingan dan bobot bukti yang disampaikan.

Pasal 28 Persidangan 1.

Pada saat persidangan lisan, majelis arbitrase akan memberikan para pihak pemberitahuan terlebih dahulu mengenai tanggal, waktu dan tempat persidangan.

2. Para saksi, termasuk saksi ahli, dapat didengar sesuai dengan persyaratan dan diperiksa dengan cara yang telah ditetapkan oleh majelis arbitrase.


51

3. Persidangan akan diadakan secara tertutup kecuali para pihak menyetujui sebaliknya. Majelis arbitrase mungkin memerlukan pengunduran diri saksi manapun atau para saksi, termasuk saksi ahli, saat kesaksian dari saksi lainnya, kecuali bahwa saksi, termasuk saksi ahli, yang merupakan pihak pada arbitrase, pada prinsipnya, tidak diminta untuk tidak hadir. 4. Majelis arbitrase dapat mengarahkan bahwa para saksi, termasuk saksi ahli, diperiksa melalui sarana telekomunikasi yang tidak memerlukan kehadiran fisik mereka di persidangan (seperti konferensi video).

Pasal 29 Para Ahli yang Ditunjuk oleh Majelis Arbitrase 1. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, majelis arbitrase dapat menunjuk satu atau lebih para ahli independen untuk melapor pada mereka, secara tertulis, mengenai masalah tertentu yang akan ditentukan oleh majelis arbitrase. Salinan kerangka acuan dari ahli, dibuat oleh majelis arbitrase, harus dikomunikasikan kepada para pihak. 2. Pakar tersebut harus, pada prinsipnya sebelum menerima penunjukan, mengajukan kepada majelis arbitrase dan kepada para pihak suatu penjelasan mengenai kualifikasinya dan pernyataan dari kenetralan dan independensinya. Dalam waktu yang diperintahkan oleh majelis arbitrase, para pihak harus menginformasikan majelis arbitrase apakah mereka memiliki keberatan terhadap kualifikasi, kenetralan atau

52


independensi seorang ahli. Majelis arbitrase akan segera memutuskan apakah akan menerima keberatan tersebut. Setelah penunjukan seorang ahli, pihak dapat mengajukan keberatan atas kualifikasi, kenetralan atau independensi seorang ahli hanya jika keberatan karena alasan-alasan yang baru disadari oleh pihak setelah penunjukan dilaksanakan. Majelis arbitrase akan segera memutuskan, jika ada, tindakan yang akan dilakukan. 3.

4.

Para pihak akan memberikan ahli segala informasi yang relevan atau menunjukkan segala dokumen atau benda yang relevan untuk pemeriksaannya yang mungkin mereka perlukan. Setiap sengketa antar pihak dan ahli mengenai keterkaitan dari informasi yang diperlukan atau pembuatan tersebut akan dirujuk ke majelis arbitrase untuk keputusannya. Setelah diterimanya laporan ahli, majelis arbitrase akan menyampaikan salinan laporan kepada para pihak yang akan diberi kesempatan untuk menyatakan, secara tertulis, opini mereka atas laporan tersebut. Pihak berhak untuk memeriksa dokumen manapun yang disampaikan oleh ahli dalam laporannya.

5. Atas permintaan dari pihak manapun, ahli, setelah penyampaian laporan, dapat didengar di persidangan dimana para pihak yang akan memiliki kesempatan untuk hadir dan memberikan pertanyaan kepada ahli. Pada persidangan ini, setiap pihak dapat menghadirkan para saksi ahli agar bersaksi mengenai hal yang dipermasalahkan. Ketentuan pasal 28 berlaku untuk proses tersebut.


53

Pasal 30 Kegagalan 1. Jika, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan ini atau majelis arbitrase, tanpa menunjukkan alasan yang cukup: a) Pemohon telah gagal mengomunikasikan pernyataan dari tuntutan, majelis arbitrase akan mengeluarkan perintah untuk mengakhiri proses arbitrase, kecuali terdapat hal-hal yang masih ada yang mungkin perlu diputus dan majelis arbitrase menganggap hal tersebut perlu untuk dilakukan; b) Termohon telah gagal mengomunikasikan tanggapannya atas pemberitahuan arbitrase atau pembelaannya, majelis arbitrase harus memerintahkan bahwa proses arbitrase dilanjutkan, tanpa memperlakukan kegagalan tersebut sebagai suatu pengakuan atas dalil pemohon, ketentuan sub-ayat ini juga berlaku untuk kegagalan pemohon dalam mengajukan pembelaan diri terhadap tuntutan balik atau untuk menggugat demi tujuan kompensasi. 2. Jika satu pihak, telah diberitahukan sewajarnya menurut Peraturan ini, gagal untuk hadir di persidangan, tanpa menunjukkan alasan yang layak atas kegagalan tersebut, majelis arbitrase dapat melanjutkan dengan persidangan arbitrase.

54


3. Jika satu pihak, telah sewajarnya diminta oleh majelis arbitrase untuk menghasilkan dokumen, barang bukti tertulis atau bukti lainnya, gagal untuk melakukannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, tanpa menunjukkan alasan yang layak atas kegagalan tersebut, majelis arbitrase dapat membuat putusan terhadap bukti sebelumnya.

Pasal 31 Pengakhiran Persidangan


Bagian IV

Putusan Pasal 33 Keputusan 1. Ketika terdapat lebih dari satu arbiter, segala putusan atau keputusan lainnya dari majelis arbitrase akan dibuat oleh mayoritas arbiter. 2.

1. Majelis arbitrase dapat menanyakan kepada para pihak apabila mereka memiliki bukti lebih lanjut yang diberikan atau para saksi untuk diperdengarkan atau pengajuan yang dilakukan, jika tidak ada, Majelis Arbitrase dapat menyatakan bahwa persidangan ditutup. 2.

Majelis Arbitrase dapat, apabila dianggapnya perlu dikarenakan adanya keadaan khusus, memutuskan, atas inisiatif sendiri atau atas permohonan dari satu pihak, untuk membuka kembali persidangan sewaktu-waktu sebelum putusan dibuat.

Pasal 32 Pelepasan Hak untuk Mengajukan Keberatan Kegagalan oleh pihak manapun untuk segera mengajukan keberatan terhadap setiap ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau terhadap setiap persyaratan perjanjian arbitrase akan dianggap sebagai pelepasan hak dari pihak tersebut untuk mengajukan keberatan, kecuali pihak tersebut dapat menunjukkan bahwa, dalam keadaan tersebut, kegagalan untuk mengajukan keberatan dibenarkan.

55

Dalam hal terdapat pertanyaan mengenai prosedur, ketika tidak ada mayoritas atau ketika majelis arbitrase telah mengesahkan, ketua arbiter dapat memutuskan sendiri, tunduk pada revisi, apabila ada, oleh majelis arbitrase.

Pasal 34 Bentuk dan Pengaruh Putusan 1.

Majelis arbitrase dapat membuat putusan terpisah dari isu yang berbeda di waktu yang berbeda.

2. Semua putusan akan dibuat secara tertulis dan bersifat akhir serta mengikat para pihak. Para pihak akan melaksanakan semua putusan tanpa penundaan. 3.

Majelis arbitrase harus mencantumkan alasan atas dibuatnya putusan tersebut, kecuali para pihak telah menyetujui bahwa tidak ada alasan yang diberikan.

4. Suatu putusan akan ditandatangani oleh para arbiter dan harus mencantumkan tanggal putusan tersebut dibuat dan menunjukkan tempat arbitrase.

56


Ketika terdapat lebih dari satu arbiter dan salah satu dari mereka gagal untuk menandatangani, putusan harus menyatakan alasan atas ketiadaan tanda tangan arbiter tersebut. 5. Suatu putusan dapat dipublikasikan dengan persetujuan dari para pihak atau ketika dan sejauh pengungkapan diperlukan oleh satu pihak dengan kewajiban hukum, untuk melindungi atau melaksanakan hak hukum atau dalam kaitannya dengan proses hukum di mata pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. 6. Salinan dari putusan ditandatangani oleh para arbiter harus dikomunikasikan kepada para pihak oleh majelis arbitrase.

Pasal 35 Hukum yang Berlaku, Amiable Compositeur 1. Majelis arbitrase akan menerapkan peraturan hukum yang ditetapkan oleh para pihak sebagaimana yang berlaku pada pokok sengketa. Kegagalan dalam penunjukan tersebut oleh para pihak, majelis arbitrase akan menerapkan hukum yang menentukan bahwa hal tersebut telah sesuai. 2. Majelis arbitrase akan memutus amiable compositeur atau ex aequo et bono hanya jika para pihak telah tegas memberi wewenang pada majelis arbitrase untuk melakukannya. 3. Dalam segala kondisi, majelis arbitrase akan memutuskan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, jika ada, dan harus memperhitungkan kebiasaan perdagangan yang berlaku untuk transaksi.


57

Pasal 36 Perdamaian atau Dasar-Dasar Lainnya Untuk Pengakhiran 1. Jika, sebelum putusan dibuat, para pihak menyetujui perdamaian sengketa, majelis arbitrase akan mengeluarkan perintah untuk menghentikan proses arbitrase atau, jika diminta oleh para pihak dan diterima oleh majelis arbitrase, mencatat perdamaian dalam bentuk putusan arbitrase dengan persyaratan yang disetujui. Majelis arbitrase tidak diwajibkan untuk memberikan alasan terhadap putusan tersebut. 2. Jika, sebelum putusan dibuat, kelanjutan dari proses arbitrase menjadi tidak diperlukan atau tidak dimungkinkan demi alasan apapun yang tidak disebutkan dalam ayat 1, majelis arbitrase wajib menginformasikan para pihak mengenai maksud untuk mengeluarkan perintah untuk penghentian proses. Majelis arbitrase harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah tersebut kecuali terdapat hal-hal yang masih ada yang mungkin perlu diputuskan dan majelis arbitrase menganggapnya layak untuk dilaksanakan. 3. Salinan dari perintah untuk penghentian proses arbitrase atau putusan arbitrase dengan persyaratan yang disetujui, ditandatangani oleh para arbiter, harus dikomunikasikan oleh majelis arbitrase kepada para pihak. Ketika putusan arbitrase pada persyaratan yang disetujui dibuat, ketentuan pasal 34, ayat 2, 4 dan 5 akan berlaku.

58



59

Pasal 37 Penafsiran Putusan

Pasal 39 Putusan Tambahan

1.

1. Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya perintah atau putusan penghentian, satu pihak, dengan pemberitahuan kepada para pihak lainnya, dapat meminta majelis arbitrase untuk membuat putusan atau putusan tambahan mengenai tuntutan yang diajukan dalam proses arbitrase tetapi tidak diputuskan oleh majelis arbitrase.

Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya putusan, satu pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, dapat meminta majelis arbitrase untuk memberikan penafsiran terhadap putusan.

2. Penafsiran harus diberikan secara tertulis dalam waktu 45 hari setelah diterimanya permintaan tersebut. Penafsiran akan menjadi bagian dari putusan dan ketentuan pasal 34, ayat 2 hingga 6, akan berlaku.

Pasal 38 Perbaikan Putusan 1. Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya putusan, satu pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, dapat meminta majelis arbitrase untuk memperbaiki segala kesalahan perhitungan di dalam putusan, segala kesalahan administrasi atau pencetakan, atau kesalahan atau kelalaian yang sifatnya serupa. Jika majelis arbitrase menganggap bahwa permintaan tersebut dibenarkan, maka perbaikan harus dilakukan dalam waktu 45 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. 2. Majelis arbitrase dalam waktu 30 hari setelah menyampaikan putusan dapat membuat perbaikan tersebut atas inisiatif sendiri. 3. Perbaikan tersebut harus dalam bentuk tertulis dan akan menjadi bagian dari putusan tersebut. Ketentuan dari pasal 34, ayat 2 hingga 6, akan berlaku.

2. Jika majelis arbitrase menganggap bahwa permohonan untuk putusan atau putusan tambahan dibenarkan, maka Majelis Arbitrase akan memberikan atau melengkapi putusan dalam waktu 60 hari setelah diterimanya permintaan tersebut. Majelis arbitrase dapat memperpanjang, jika perlu, jangka waktu untuk membuat putusan. 3. Ketika putusan atau tambahan putusan tersebut dibuat, ketentuan pasal 34, ayat 2 hingga 6, akan berlaku.

Pasal 40 Definisi Biaya 1. Majelis arbitrase akan menetapkan biaya arbitrase dalam putusan akhir dan, jika dianggap tepat, dalam keputusan lain. 2. Istilah “biaya” hanya mencakup: a) Imbalan majelis arbitrase akan dinyatakan secara terpisah untuk masing-masing arbiter dan akan ditetapkan oleh majelis itu sendiri sesuai dengan pasal 41;

60


b) Pengeluaran biaya perjalanan dan lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh arbiter; c) Imbalan yang wajar atas rekomendasi ahli dan bantuan lainnya yang diperlukan oleh majelis arbitrase; d) Pengeluaran biaya perjalanan dan pengeluaran lainnya yang wajar dari saksi sejauh pengeluaran tersebut disetujui oleh majelis arbitrase; e) Biaya hukum dan lainnya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam kaitannya dengan arbitrase sejauh yang majelis arbitrase tentukan bahwa jumlah biaya tersebut wajar; f) Segala imbalan dan pengeluaran dari pihak yang berwenang menunjuk begitu pula imbalan dan pengeluaran dari Sekretaris Jenderal PCA. 3. Sehubungan dengan penafsiran, perbaikan atau penyelesaian putusan di dalam pasal 37 hingga 39, majelis arbitrase dapat membebankan biaya yang dirujuk pada ayat 2 (b) hingga (f), namun tidak ada biaya tambahan.

Pasal 41 Imbalan dan Pengeluaran Arbiter 1. Imbalan dan pengeluaran arbiter harus dalam jumlah yang wajar, dengan mempertimbangkan nilai yang disengketakan, kerumitan permasalahan, waktu yang dihabiskan para arbiter dan segala keadaan lain yang relevan dengan kasus tersebut.


61

2. Jika ada pihak yang berwenang menunjuk dan pihak tersebut menerapkan atau telah menyatakan bahwa akan menerapkan skema atau metode tertentu dalam menentukan imbalan untuk arbiter pada kasus internasional, maka dalam menentukan imbalannya, majelis arbitrase akan memperhitungkan skema atau metode tersebut sejauh yang dianggap tepat dalam keadaan kasus ini. 3. Segera setelah penyusunan ini, majelis arbitrase harus memberitahukan kepada para pihak mengenai cara pengusulan untuk menentukan imbalan dan pengeluaran, termasuk segala tarif yang bertujuan untuk diterapkan. Dalam waktu 15 hari setelah menerima usulan tersebut, setiap pihak dapat merujuk usulan tersebut ke pihak yang berwenang menunjuk untuk ditinjau. Jika, dalam waktu 45 hari sejak diterimanya rujukan tersebut, pihak berwenang menemukan bahwa usulan majelis arbitrase bertentangan dengan ayat 1, maka harus dilakukan penyesuaian tambahan yang diperlukan, yang akan mengikat majelis arbitrase. 4.

a) Ketika menginformasikan para pihak mengenai imbalan dan pengeluaran para arbiter yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 40, ayat 2 (a) dan (b), majelis arbitrase juga akan menjelaskan cara perhitungan sesuai jumlah yang telah dihitung. b) Dalam waktu 15 hari setelah menerima penentuan imbalan dan pengeluaran dari majelis arbitrase, setiap pihak dapat merujuk untuk meninjau ketetapan kepada pihak yang berwenang menunjuk. Jika tidak ada pihak yang berwenang menunjuk yang disetujui atau

62


disepakati, atau jika pihak yang berwenang menunjuk gagal untuk bertindak dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan, maka tinjauan akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PCA. c) Jika pihak yang berwenang menunjuk atau Sekretaris Jenderal PCA menemukan bahwa ketetapan majelis arbitrase bertentangan dengan usulan majelis arbitrase (dan setiap tambahan penyesuaian) di dalam ayat 3 atau sebaliknya dinyatakan secara berlebihan, maka dalam waktu 45 hari setelah menerima rujukan tersebut, akan dilakukan penyesuaian terhadap ketetapan arbitrase yang diperlukan untuk memenuhi kriteria di dalam ayat 1. Setiap penyesuaian akan bersifat mengikat majelis arbitrase. d) Setiap penyesuaian tersebut harus disertakan oleh majelis arbitrase ke dalam putusan atau, jika putusan tersebut telah dikeluarkan, akan diimplementasikan dalam perbaikan putusan, dengan memberlakukan prosedur pasal 38, ayat 3. 5.

6.

Sepanjang prosedur menurut ayat 3 dan 4, majelis arbitrase akan melanjutkan arbitrase, sesuai dengan pasal 17, ayat 1. Rujukan menurut ayat 4 tidak akan mempengaruhi segala ketetapan dalam putusan selain imbalan dan pengeluaran majelis arbitrase; begitu pula tidak dapat menunda pengakuan dan pelaksanaan semua bagian putusan selain yang berkaitan dengan penentuan imbalan dan pengeluaran majelis arbitrase.


63

Pasal 42 Alokasi Biaya 1. Biaya arbitrase pada prinsipnya ditanggung oleh pihak atau para pihak yang kalah. Namun, majelis arbitrase dapat membagi masing-masing biaya tersebut antar para pihak bila majelis menentukan bahwa pembagian tersebut adalah wajar, dengan mempertimbangkan detail kasus tersebut. 2. Majelis arbitrase wajib dalam putusan akhir atau, jika dianggap tepat, dalam putusan lainnya, menentukan jumlah yang harus dibayar satu pihak ke pihak lainnya sebagai akibat dari keputusan alokasi biaya.

Pasal 43 Simpanan Biaya 1. Majelis arbitrase, dalam pembentukannya, dapat meminta para pihak untuk memberikan simpanan dalam jumlah yang sama sebagai uang muka untuk biaya sebagaimana dirujuk dalam pasal 40, ayat 2 (a) hingga (c). 2.

Selama jalannya proses arbitrase, majelis arbitrase dapat meminta simpanan tambahan dari para pihak.

64


3. Jika pihak yang berwenang menunjuk telah disetujui atau ditetapkan, dan ketika pihak yang melakukan permintaan dan pihak yang berwenang menunjuk setuju untuk melakukan fungsinya, majelis arbitrase akan menentukan jumlah dari setiap simpanan atau simpanan tambahan hanya setelah berkonsultasi dengan pihak yang berwenang menunjuk, yang dapat memberikan komentar apapun kepada majelis arbitrase yang dianggap tepat berkenaan dengan jumlah simpanan dan simpanan tambahan tersebut. 4. Jika simpanan yang diwajibkan tidak dibayar secara penuh dalam waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan, maka majelis arbitrase akan menginformasikan para pihak agar salah satu atau lebih dari mereka melakukan pembayaran yang diwajibkan tersebut. Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan, majelis arbitrase dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses arbitrase. 5. Setelah perintah penghentian atau putusan akhir telah dilakukan, majelis arbitrase harus memberikan perhitungan kepada para pihak yang melakukan penyimpanan dan mengembalikan sisa pembayaran yang tidak digunakan ke para pihak.

Bagian III

SKEMA

66



67

Skema 1 Skema Imbalan

Arbitrase Internasional Lampiran A1

Lampiran B1

Imbalan Arbiter (USD)

Biaya Administrasi (USD)

Jumlah yang disengketakan (USD)

Imbalan Arbiter (USD)

Jumlah yang disengketakan (USD)

Biaya Administrasi Arbitrase (USD)

Hingga 50,000

3,500

Hingga 50,000

2,050

Dari 50,001 hingga 100,000

3,500 + 8.2% dari kelebihan di atas 50,000

Dari 100,001 hingga 500,000


Dari 50,001 hingga 100,000


Dari 500,001 hingga 1,000,000


Dari 100,001 hingga 500,000


Dari 1,000,001 hingga 2,000,000

37,100 + 1.39% dari kelebihan di atas 1,000,000

Dari 500,001 hingga 1,000,000


Dari 2,000,001 hingga 5,000,000


Dari 1,000,001 hingga 2,000,000


Dari 5,000,001 hingga 10,000,000


Dari 2,000,001 hingga 5,000,000


Dari 10,000,001 hingga 50,000,000


Dari 5,000,001 hingga 10,000,000


Dari 50,000,001 hingga 80,000,000


Dari 10,000,001 hingga 50,000,000


Dari 80,000,001 hingga 100,000,000


Lebih dari 50,000,001

41,900 (maksimum)

Dari 100,000,001 hingga 500,000,000


Lebih dari 500,000,001

351,800 + 0.03% dari kelebihan di atas 500,000,000 sampai maksimum 2,000,000

68



69

Arbitrase Domestik Lampiran A2

Lampiran B2

Imbalan Arbiter (RM)

Biaya Administrasi (RM)

Jumlah yang disengketakan (RM)

Imbalan Arbiter (RM)

Jumlah yang disengketakan (RM)

Biaya Administrasi Arbitrase (RM)

Hingga 150,000

9,200

Hingga 150,000

5,500

Dari 150,001 hingga 300,000


Dari 300,001 hingga 1,500,000


Dari 150,001 hingga 300,000


Dari 1,500,001 hingga 3,000,000


Dari 300,001 hingga 1,500,000


Dari 3,000,001 hingga 6,000,000


Dari 1,500,001 hingga 3,000,000


Dari 6,000,001 hingga 15,000,000


Dari 3,000,001 hingga 6,000,000


Dari 15,000,001 hingga 30,000,000


Dari 6,000,001 hingga 15,000,000


Dari 30,000,001 hingga 150,000,000


Dari 15,000,001 hingga 30,000,000


Dari 150,000,001 hingga 240,000,000


Dari 30,000,001


Dari 240,000,001 hingga 300,000,000


Dari 300,000,001 hingga 1,500,000,000


Lebih dari 1,500,000,000

928,800 + 0.03% dari kelebihan di atas 1,500,000,000 sampai maksimum 6,000,000

hingga 150,000,000 Lebih dari 150,000,001

110,600 (maksimum)

70



Lampiran C

Lampiran D

Ongkos dan Biaya Putusan Sela

Catatan tentang Skema Imbalan

Biaya-biaya berikut ini harus dibayar setelah mengajukan permohonan berdasarkan Aturan 7 dan Skema 2 untuk putusan sela:

1. Biaya Registrasi

1. Biaya Administrasi untuk Permohonan Putusan Sela (tidak dapat dikembalikan): Arbitrase Internasional

USD2,000.00

Arbitrase Domestik

RM5,000.00

71

1.1 Biaya registrasi sebagaimana ditentukan dalam Aturan 2(1)(c), tidak dapat dikembalikan dan bukan merupakan bagian dari biaya administrasi KLRCA. 1.2 Biaya registrasi harus dibayarkan oleh pemohon secara penuh dan tidak akan dikenakan pemotongan apapun.

2. Imbalan Majelis Arbitrase 2. Biaya Arbiter Darurat: Arbitrase Internasional

USD10,000.00

Arbitrase Domestik

RM30,000.00

2.1 Imbalan yang dibayarkan ke arbiter ini tidak termasuk segala kemungkinan pajak seperti layanan pajak atau pajak penghasilan atau pajak atau beban lainnya yang berlaku untuk imbalan arbiter. Para pihak memiliki kewajiban untuk membayar segala pajak atau beban tersebut; namun perolehan pajak atau beban tersebut semata-mata merupakan urusan antara arbiter dan para pihak.

2.2 Pengeluaran arbiter: a) Seorang arbiter berhak untuk mengklaim atas penggantian biaya yang dikeluarkan yang wajar yang berkaitan dengan perjalanan, biaya hidup dan pengeluaran lain-lain selagi menghadiri proses arbitrase.

72


b) Pengeluaran langsung majelis arbitrase yang wajar yang harus dilakukan akan ditanggung oleh para pihak dan diganti dalam biaya. c) Pengeluaran akan diganti setelah pengajuan dan verifikasi oleh KLRCA dari tagihan pendukung dan tanda terima asli. d) Seorang arbiter yang diperlukan untuk bepergian ke luar dari tempat tinggalnya akan diganti dengan tiket pesawat kelas bisnis, tergantung pada pengajuan tagihan atau tanda terima asli ke KLRCA untuk verifikasi.


2.3 Segala pembayaran terhadap pengeluaran langsung dan per diem arbiter akan menjadi tambahan imbalan arbiter dan tidak menjadi bagian dari simpanan awal di muka. Para pihak harus menanggung biaya tersebut secara terpisah dengan bagian yang sama atas permintaan KLRCA.

2.4 Pembayaran imbalan ke arbiter:: a) Imbalan arbiter hanya dapat dibayarkan pada saat penyampaian putusan kepada KLRCA sesuai dengan Aturan 11.

e) Sebagai tambahan pengeluaran langsung, biaya harian sebesar RM1800.00 harus dibayarkan kepada arbiter yang diperlukan untuk bepergian ke luar dari tempat tinggalnya, sewaktu-waktu akomodasi bermalam diperlukan. Apabila tidak ada akomodasi bermalam yang diperlukan, per diem sebesar RM900.00 akan dibayar.

b) Arbiter tidak berhak atas segala imbalan sementara.

f) Pengeluaran yang ditanggung oleh per diem di atas harus mencakup hal-hal berikut ini yang tidak bisa diklaim sebagai pengeluaran langsung: – Akomodasi hotel; – Makanan/minuman; – Binatu/pencucian kering/penyetrikaan; – Transportasi dalam kota (tidak termasuk penjemputan dari-dan-ke bandara); – Biaya komunikasi (telepon, faks, penggunaan internet, dll); dan – Tips.

73

c)

Ketika majelis arbitrase membentuk lebih dari satu arbiter, ketua majelis arbitrase akan menerima 40% dari total imbalan arbiter dan arbiter bersama akan menerima 60% sisanya dalam jumlah bagian yang sama.

d)

Ketika suatu permasalahan arbitrase diselesaikan atau diputuskan sebelum dimulainya persidangan, biaya arbitrase harus ditentukan oleh Direktur KLRCA.

3. Biaya Administrasi KLRCA

3.1 Biaya administrasi KLRCA akan dihitung sesuai dengan Lampiran B1 dan B2 dari Skema Biaya, sesuai dengan keadaan.

74


3.2 Biaya administrasi KLRCA harus dibayarkan oleh para pihak dalam bagian yang sama dan menjadi bagian dari simpanan awal di muka. 3.3 Biaya administrasi KLRCA tidak termasuk dengan jasa lainnya seperti penyewaan fasilitas, kudapan, bantuan kesekretariatan, layanan transkripsi, konferensi video dan jasa kejurubahasaan yang akan dibebankan kepada pihak yang meminta secara terpisah.


75

Skema 2 Arbiter Darurat

1. Bersamaan dengan atau setelah pengajuan Pemberitahuan Arbitrase tetapi sebelum pembentukan majelis arbitrase, pihak yang membutuhkan putusan sela dapat mengajukan permohonan putusan sela. Pengajuan putusan sela dilakukan secara tertulis dan dikirimkan sekaligus kepada Direktur KLRCA dan semua pihak lain dalam arbitrase. Pengajuan putusan sela harus memuat:

4. Simpanan Awal Di Muka 4.1 Simpanan awal di muka dan/atau simpanan tambahan harus meliputi: a) Imbalan majelis arbitrase [untuk panel lebih dari satu arbiter, total imbalan arbiter harus diperoleh dengan mengalikan jumlah imbalan arbiter dengan jumlah arbiter].

a) Nama Pemohon, deskripsi, alamat, dan rincian kontak pemohon untuk pihak lain; b) Nama, deskripsi, dan alamat orang-orang yang mewakili pemohon; c) Uraian keadaan yang menimbulkan pengajuan; d) Alasan pemohon membutuhkan putusan sela;

b) Biaya administrasi KLRCA (sesuai Skema Biaya). c) Beban bank sebesar RM150.00 untuk arbitrase domestik (atau USD150.00 untuk arbitrase internasional). 4.2 Simpanan awal di muka dan simpanan tambahan, jika ada, harus dibayarkan oleh para pihak dengan bagian yang sama sesuai dengan Aturan 13.

e) Pernyataan yang menyatakan bahwa semua pihak lain telah diberi tahu atau penjelasan atas langkah-langkah yang diambil dengan itikad baik untuk memberitahukan para pihak lain; f) Klausul atau perjanjian arbitrase terkait; dan g) Biaya permohonan sesuai dengan Lampiran C.

76


2. Apabila Direktur KLRCA menentukan bahwa KLRCA harus menerima permohonan, Direktur KLRCA harus berupaya menunjuk arbiter darurat dalam 2 hari kerja (yaitu hari kerja dan tidak termasuk akhir pekan dan hari libur nasional) sejak Direktur KLRCA menerima permohonan tersebut dan pembayaran biaya yang diwajibkan. 3. Sebelum menerima penunjukan, calon arbiter darurat harus memberitahukan kepada Direktur KLRCA tentang keadaan yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat dijustifikasi berkaitan dengan ketidakberpihakan atau independensinya. 4. Arbiter darurat tidak dapat bertindak sebagai arbiter dalam arbitrase di kemudian hari terkait dengan sengketa tersebut, kecuali disetujui oleh para pihak. 5. Setelah arbiter darurat ditunjuk, KLRCA akan memberitahukan hal tersebut kepada para pihak. Setelah itu, seluruh komunikasi tertulis dari para pihak akan diserahkan langsung kepada arbiter darurat dengan salinan kepada pihak lainnya dan KLRCA. 6.

Apabila ada keberatan terhadap penunjukan arbiter darurat, hal tersebut harus diajukan dalam satu (1) hari kerja komunikasi oleh Direktur KLRCA kepada para pihak mengenai penunjukan arbiter darurat atau keadaan yang harus diberitahukan. Aturan 5 berlaku pada arbiter darurat, kecuali batas waktu yang disebutkan dalam Aturan 5.3 dan 5.6 dikurangi menjadi satu (1) hari kerja komunikasi.


77

7. Setelah ditariknya atau dilanjutkannya keberatan tersebut, arbiter darurat pengganti akan ditunjuk sesuai dengan prosedur dalam Angka 2 di atas. 8. Apabila para pihak telah menyepakati tempat arbitrase, tempat tersebut akan menjadi tempat proses putusan sela. Apabila para pihak tidak menyepakati tempat arbitrase, dan tanpa mengurangi ketetapan majelis arbitrase tentang tempat arbitrase menurut Aturan 6, tempat proses putusan sela adalah di Kuala Lumpur, Malaysia. 9. Dalam hal apapun, sesegera mungkin dalam 2 hari kerja sejak penunjukan, arbiter darurat akan menetapkan skema untuk pertimbangan permohonan putusan sela. Skema tersebut akan memberikan kesempatan wajar kepada semua pihak untuk didengarkan, juga dapat menetapkan proses persidangan melalui konferensi telepon jarak jauh atau dengan keputusan tertulis sebagai alternatif untuk sidang formal. Arbiter darurat memiliki kewenangan yang melekat kepada majelis arbitrase sesuai dengan Peraturan ini, termasuk wewenang untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, dan akan memutuskan sengketa atas permohonan dalam Skema 2 ini. 10. Arbiter darurat memiliki kewenangan untuk memerintahkan atau memutus putusan sela yang dianggapnya perlu. Arbiter darurat akan memberikan alasan terhadap pengambilan keputusannya secara tertulis.

78


11. Perintah atau putusan arbiter darurat dibuat dalam 15 hari sejak tanggal pemberitahuan penunjukan kepada para pihak dan jangka waktu ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak atau, dalam keadaan yang sesuai, menurut Direktur KLRCA.


15. Perintah atau putusan yang dikeluarkan oleh arbiter darurat tidak akan mengikat lagi: a) apabila majelis arbitrase tidak dibentuk dalam 90 hari sejak perintah atau putusan tersebut; b) apabila majelis arbitrase membuat putusan akhir; atau

12. Arbiter darurat akan menyerahkan salinan yang cukup untuk perintah atau putusan kepada Direktur KLRCA. 13. KLRCA akan memberitahukan para pihak mengenai penerimaan perintah atau putusan dari majelis arbitrase. Perintah atau putusan tersebut akan dianggap telah diterima oleh para pihak setelah diterima secara langsung oleh wakilnya yang sah atau setelah dikirimkan dengan surat tercatat. 14. Setelah pembentukan majelis arbitrase: a) Arbiter darurat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak; b) Majelis arbitrase dapat mempertimbangkan kembali, mengubah, atau membatalkan putusan sela atau perintah putusan sela yang dikeluarkan oleh arbiter darurat; dan c) Majelis arbitrase tidak terikat pada alasanalasan yang diberikan oleh arbiter darurat.

79

c) apabila tuntutan dicabut.

Perintah atau putusan sela dapat tergantung dengan ketentuan mengenai jaminan yang sesuai oleh pihak yang membutuhkan putusan tersebut.

16. Perintah atau putusan sesuai dengan Skema 2 ini mengikat para pihak saat dikeluarkan. Dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak menyanggupi untuk mematuhi perintah atau putusan tanpa penundaan. 17. Biaya-biaya terkait dengan permohonan dalam Skema 2 ini pertama-tama akan dibagi oleh arbiter darurat, tunduk pada kewenangan majelis arbitrase untuk menentukan pembagian akhir untuk biayabiaya tersebut. 18. Keputusan arbiter darurat tentang hal tersebut adalah tetap dan tidak dapat diajukan banding.

80


Skema 3 Model Klausul Arbitrase

Setiap sengketa, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, pemutusan atau ketidakabsahan daripadanya harus diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase KLRCA.

Skema 4 Bentuk Perjanjian

Pihak yang ingin menggantikan satu klausul arbitrase yang ada yang merujuk sengketa ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA dapat mengadopsi bentuk perjanjian berikut ini: “Para pihak setuju bahwa sengketa yang timbul disebabkan oleh kontrak tertanggal ____________ akan diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA.” Bentuk ini juga dapat digunakan ketika kontrak tidak mengandung klausul arbitrase.

Bagian IV


82


1. Apakah Peraturan Arbitrase KLRCA?

Peraturan Arbitrase KLRCA adalah seperangkat peraturan prosedural yang mencakup semua aspek dari proses arbitrase, yang para pihaknya dapat menyetujui sebagian atau keseluruhan dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa domestik atau internasional mereka. Peraturan Arbitrase KLRCA mengadopsi Peraturan Arbitrase UNCITRAL tahun 2010, pada bagian kedua, yang memuat, antara lain: a) Model klausul arbitrase untuk kontrak; b) Prosedur bagi penunjukan dan keberatan terhadap arbiter;


3. Apa yang saya lakukan jika saya tidak memiliki model klausul arbitrase dalam perjanjian saya?

Jika kedua belah pihak dapat bersepakat bahwa sengketa harus diselesaikan menurut Peraturan Arbitrase KLRCA, namun tidak ada klausul arbitrase dalam perjanjian awal mereka; maka mereka dapat masuk ke perjanjian arbitrase dalam bentuk sebagaimana disebutkan pada Skema 4 dari Peraturan.

4. Mengapa Peraturan memiliki Bagian I dan Bagian II? Mana bagian yang berlaku untuk arbitrase?

c) Prosedur untuk pelaksanaan proses arbitrase; dan d) Persyaratan mengenai bentuk, pengaruh dan penafsiran putusan arbitrase.

2. Di mana saya dapat menemukan model klausul Peraturan Arbitrase KLRCA? Pihak yang ingin menggunakan Peraturan Arbitrase KLRCA dapat menggunakannya dengan memasukkan model klausul KLRCA ke dalam perjanjian mereka. Model klausul dapat ditemukan di dalam Skema 3 dari Peraturan.

83

Peraturan Arbitrase KLRCA memiliki dua bagian. Bagian I menentukan Peraturan Arbitrase KLRCA dan Bagian II menentukan Peraturan UNCITRAL. Bagian II merupakan penggabungan Peraturan Arbitrase UNCITRAL tahun 2010, tanpa modifikasi apapun. Namun, modifikasi terhadap Peraturan UNCITRAL muncul pada Bagian II Peraturan. Dengan demikian, Bagian II dari Peraturan harus dibaca tergantung pada Bagian I dari Peraturan.

5. Jenis sengketa seperti apa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase di bawah Peraturan Arbitrase KLRCA?

Mayoritas sengketa yang timbul karena konstruksi, komoditas, asuransi, energi atau jenis lain dari sengketa perdagangan.

84



6. Apa dampak tidak dikesampingkannya Bagian III UU Arbitrase Malaysia tahun 2005?

8. Apa keuntungan Arbitrase KLRCA?

Peraturan (Aturan 1(1)(c)) menutup kemungkinan diterapkannya Pasal 41, 42, 43, dan 46 UU Arbitrase Malaysia tahun 2005 di mana tempat arbitrase adalah di Malaysia, sehingga arbitrase domestik sesuai dengan standar internasional.

Dengan menyetujui untuk melakukan arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak setuju untuk melepaskan hak-hak mereka untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Malaysia (High Court of Malaya) untuk sebagai acuan dan banding terhadap hal-hal hukum.

Peraturan Arbitrase KLRCA menyertakan Peraturan Arbitrase UNCITRAL yang komprehensif, telah diuji keefektifannya dan diterima secara internasional. KLRCA memberikan pendampingan administratif kepada majelis dan para pihak dengan fasilitas yang ada, melalui penunjukan arbiter, keberatan terhadap arbiter, memberikan skema imbalan wajar yang ditetapkan dan menyediakan penghitungan biaya dan beban yang diseimbangkan diterapkan pada proses arbitrase. Peran dan fungsi KLRCA diidentifikasi dalam Bagian I dari Peraturan.

Hal ini membuat arbitrase dalam Peraturan sesuai dengan Hukum Model UNCITRAL dan kecenderungan intervensi minimum yang berlaku menurut pengadilan kuria. Hal ini memastikan ketetapan terkait dengan putusan arbitrase domestik.

7. Bagaimana tempat arbitrase ditentukan?

Apabila para pihak tidak menentukan tempat arbitrase dengan jelas, maka sesuai dengan Aturan 6(1) Peraturan, tempat arbitrase adalah Kuala Lumpur, Malaysia, kecuali majelis arbitrase menentukan bahwa tempat lain lebih sesuai dengan mempertimbangkan semua keadaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Peraturan ini menetapkan kelancaran proses arbitrase.

kepastian

dan

menggunakan

85

Peraturan

9. Bagaimana saya memulai perkara menurut Peraturan Arbitrase KLRCA?

Salah satu pihak yang memulai perkara diwajibkan menyerahkan permintaan tertulis kepada Direktur KLRCA bersama dengan salinan pemberitahuan Arbitrase yang diberikan ke termohon dalam bentuk dan cara yang dipersyaratkan pada Pasal 3 dari Bagian II, membayar biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar USD500.00 untuk arbitrase internasional atau RM1000.00 untuk jenis lain arbitrase dan menyediakan dokumentasi berikut:a) Klausul arbitrase dan dokumen kontrak yang memuat klausul arbitrase; dan b) Konfirmasi dan bukti layanan pemberitahuan Arbitrase;

86


10. Kapan arbitrase dianggap telah menurut Peraturan Arbitrase KLRCA?


dimulai

Arbitrase di bawah naungan KLRCA akan dianggap telah dimulai pada tanggal Direktur KLRCA menerima permintaan tertulis dari pihak yang memulai arbitrase lengkap dengan dokumentasi yang relevan dan biaya registrasi.

12. Bagaimana para arbiter ditunjuk menurut Peraturan Arbitrase KLRCA?

11. Berapa besar biaya untuk berarbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA?

Skema Imbalan KLRCA akan berlaku untuk arbitrase kecuali majelis arbitrase dan para pihak menyetujui sebaliknya dan perjanjian tersebut harus dicapai dalam jangka waktu 30 hari sejak penunjukan majelis arbitrase. Biaya arbitrase akan mencakup pembayaran biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan oleh pemohon sebesar USD500.00 untuk permasalahan internasional dan RM1000.00 untuk permasalahan domestik.

Imbalan majelis arbitrase dan biaya administrasi KLRCA akan dihitung berdasarkan ad valorem tergantung pada jumlah yang disengketakan. Skala untuk tujuan penentuan biaya muncul dalam Skema 1 Bagian III dari Peraturan Arbitrase KLRCA.

Catatan untuk skema imbalan telah dimasukkan di dalam Lampiran D dari Skema 1 Bagian III untuk mengatur pembayaran pengeluaran majelis arbitrase dan biaya administrasi serta pengeluaran KLRCA.

87

Penunjukan arbiter harus dilakukan oleh Direktur KLRCA. Direktur KLRCA kini akan memastikan penunjukan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau pihak yang berwenang menunjuk manapun yang disepakati oleh mereka. Sebuah perjanjian antar para pihak untuk menunjuk seorang arbiter oleh mereka atau pihak yang berwenang menunjuk manapun yang disepakati oleh mereka harus diperlakukan sebagai perjanjian untuk mencalonkan seorang arbiter dan bukan perjanjian untuk menunjuk seorang arbiter.

13. Dapatkah seorang arbiter yang ditunjuk diajukan keberatan terhadapnya menurut Peraturan?

Ya. Menurut Peraturan yang direvisi, atas penunjukan arbiter dapat diajukan keberatan terhadapnya oleh para pihak. Prosedur yang terperinci mengenai keberatan telah dimasukkan ke dalam Aturan 5. Setelah menerima pemberitahuan keberatan, jika pihak lain tidak setuju dan jika seorang arbiter menolak untuk mundur, pihak yang mengajukan keberatan dapat meminta Direktur KLRCA untuk memutuskan keberatan.

88


14. Apa yang terjadi jika para pihak gagal untuk membayar simpanan sementara atau simpanan tambahan yang disyaratkan?

Pembayaran simpanan diatur dalam Aturan 13. Jika para pihak gagal untuk membayar simpanan yang diwajibkan, Direktur KLRCA akan meminta pihak lain untuk membayar atas nama pihak lainnya. Majelis arbitrase tidak akan melanjutkan proses arbitrase kecuali simpanan sementara dibayar secara penuh oleh satu atau lebih pihak. Dalam hal ketika pemohon membayar atas nama termohon, Direktur KLRCA dapat menyarankan majelis arbitrase untuk melanjutkan persidangan tanpa pertimbangan terhadap tuntutan balik yang diajukan oleh termohon. Namun, jika pemohon lalai membayar bagiannya, majelis arbitrase memiliki kewenangan menurut Aturan untuk menangguhkan proses arbitrase hingga pembayaran yang diwajibkan dilakukan atau menghentikan proses atau bagian daripadanya.

15. Apakah proses arbitrase bersifat rahasia? Ya. Arbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA bersifat tertutup dan rahasia sebagaimana diberikan di dalam Pasal 28 dan Aturan 15. Majelis arbitrase, para pihak dan KLRCA wajib menjaga kerahasiaan semua permasalahan yang berkaitan dengan proses arbitrase. Kerahasiaan juga meluas ke segala putusan, kecuali ketika pengungkapannya diperlukan demi tujuan implementasi dan pelaksanaan. Pasal 28 Peraturan Arbitrase KLRCA menetapkan bahwa persidangan akan diadakan secara tertutup kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.


89

16. Apakah para pihak dilarang untuk menunjuk arbiter dari Majelis Arbiter KLRCA ketika melakukan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase KLRCA?

Tidak. Tidak ada pembatasan yang diberlakukan dan para pihak bebas untuk menunjuk arbiter pilihan mereka. Namun, menurut Peraturan yang sudah direvisi, penunjukan para arbiter akan dianggap sebagai pencalonan semata, dan tunduk pada konfirmasi penunjukan oleh Direktur KLRCA.

17. Berapa lama berlangsung?

keseluruhan

proses

akan

Tidak ada batasan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan arbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA. Namun, terdapat beberapa mekanisme tertentu yang menjamin bahwa proses arbitrase dilakukan dalam waktu yang efisien. Misalnya, menurut Aturan 7, majelis arbitrase diberikan kewenangan untuk melaksanakan permasalahan dengan cara yang dianggap tepat dan dapat membatasi waktu yang tersedia bagi masing-masing pihak dalam menyampaikan kasusnya. Menurut Aturan 11, majelis arbitrase diwajibkan memberikan putusan akhirnya dalam periode waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman pengajuan pernyataan lisan atau tertulis ditutup. Terdapat perpanjangan waktu yang diperbolehkan yang tunduk pada persetujuan Direktur KLRCA. Ketentuan lain yang berhubungan dengan waktu sesuai dengan Bagian II, Pasal 25, yaitu bahwa periode waktu ditentukan oleh majelis arbitrase untuk menyampaikan pernyataan tertulis (termasuk tuntutan dan pembelaan) tidak boleh melampaui 45 hari.

90



91

18. Bagaimana suatu pihak mengajukan Arbiter Darurat?

21. Apakah keputusan arbiter darurat dapat diajukan banding?

Ketentuan baru tentang penunjukan arbiter darurat dapat dilihat dalam Skema 2.

Aturan 7 dan Skema 2 memungkinkan pihak yang membutuhkan putusan sela untuk mengajukan permohonan dan permohonan tersebut harus dibuat bersamaan dengan atau setelah pengajuan Pemberitahuan Arbitrase tetapi tidak setelah pembentukan majelis arbitrase.

19. Apa saja jenis tindakan sementara yang dapat diajukan oleh suatu pihak?

Langkah-langkah sementara dapat dilihat dalam Pasal 26 pada Bagian II.

20. Apakah saja kewenangan yang dimiliki oleh arbiter darurat?

Arbiter darurat akan bertindak untuk menentukan semua permohonan putusan sela sampai pembentukan majelis arbitrase yang sesuai.

Putusan sela yang diberikan atau putusan yang dibuat oleh arbiter darurat memiliki kekuatan yang sama dengan suatu putusan dan mengikat para pihak (lihat Skema 2 dan Aturan 12).

Keputusan arbiter darurat tidak dapat diajukan banding (Skema 2 dan Aturan 12). Namun, keputusan tersebut dapat diubah, diganti, atau dibatalkan setelah keputusan tersebut ditinjau oleh majelis arbiter yang berikutnya (lihat Skema 2 dan Aturan 7).

DAFTAR ISI Peraturan Arbitrase KLRCA

Recommend Documents