DAFTAR ISI. Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA PERATURAN ARBITRASE SKEMA IMBALAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PEDOMAN UNTUK PERATURAN ARBITRASE

DAFTAR ISI Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA

Bagian I

PERATURAN ARBITRASE PROSES Acara Cepat KLRCA

Bagian II

SKEMA IMBALAN DAN BIAYA ADMINISTRASI

Bagian III

PEDOMAN UNTUK PERATURAN ARBITRASE PROSES Acara Cepat KLRCA

Ini merupakan edisi ketiga dari Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA yang dikeluarkan oleh Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur pada tanggal 24 Oktober 2013.

DAFTAR ISI Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA

Bagian I


Bagian II


Bagian III

PEDOMAN UNTUK PERATURAN ARBITRASE PROSES Acara Cepat KLRCA

Ini merupakan edisi ketiga dari Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA yang dikeluarkan oleh Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur pada tanggal 24 Oktober 2013.

2

Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur

Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA

Bagian I

Bagian II



Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Penafsiran Pemberitahuan atau Komunikasi Tertulis Dimulainya Arbitrase Penunjukan Majelis Arbitrase Independensi dan Kenetralan Majelis Arbitrase Hukum, Prosedur dan Yurisdiksi Tuntutan Pembelaan (dan tuntutan balik, jika ada) Proses Arbitrase Hanya Melalui Dokumen Pertemuan Penentuan Persidangan Persidangan Lisan Terpisah Putusan Perpanjangan Waktu untuk Putusan Arbitrase Imbalan & Pengeluaran Arbitrase Pelepasan Hak Mengajukan Keberatan dan Waktu untuk Mengajukan Keberatan Pengecualian Persidangan Ex-Parte Kerahasiaan Imbalan Majelis Arbitrase Simpanan dan Pembayaran Perbaikan Putusan

5 7 8 10 12

Arbitrase Internasional Lampiran A1

Imbalan Arbiter (USD)

38

Arbitrase Domestik Lampiran A2

Imbalan Arbiter (RM)

Model Klausul Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA 18 19

3

39 40

Bentuk Perjanjian

22 23 26 27 29

31

32 33 34 36

Bagian III

PEDOMAN UNTUK PERATURAN ARBITRASE PROSES ACARA CEPAT KLRCA

41

2



Bagian I

Bagian II



Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Penafsiran Pemberitahuan atau Komunikasi Tertulis Dimulainya Arbitrase Penunjukan Majelis Arbitrase Independensi dan Kenetralan Majelis Arbitrase Hukum, Prosedur dan Yurisdiksi Tuntutan Pembelaan (dan tuntutan balik, jika ada) Proses Arbitrase Hanya Melalui Dokumen Pertemuan Penentuan Persidangan Persidangan Lisan Terpisah Putusan Perpanjangan Waktu untuk Putusan Arbitrase Imbalan & Pengeluaran Arbitrase Pelepasan Hak Mengajukan Keberatan dan Waktu untuk Mengajukan Keberatan Pengecualian Persidangan Ex-Parte Kerahasiaan Imbalan Majelis Arbitrase Simpanan dan Pembayaran Perbaikan Putusan

5 7 8 10 12

Arbitrase Internasional Lampiran A1


38

Arbitrase Domestik Lampiran A2


Model Klausul Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA 18 19

3

39 40

Bentuk Perjanjian

22 23 26 27 29

31

32 33 34 36

Bagian III


41


Bagian I


5

Pasal 1 Penafsiran 1. Kecuali konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata dan pernyataan di bawah ini akan memiliki makna dan/atau definisi seperti yang diberikan masingmasing di bawah ini:

“Pusat” berarti Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur;

“Direktur” adalah Direktur Pusat, dan apabila Direktur tidak mampu atau tidak dapat bertindak karena alasan apapun, merujuk kepada orang lain yang diberi wewenang oleh Direktur secara tertulis;

“Peraturan ini” berarti Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA;

“Undang-Undang” berarti Undang-Undang (UU) Arbitrase Malaysia tahun 2005 (UU 646) dan UU Arbitrase (Amendemen) tahun 2011 atau segala modifikasi menurut UU atau pemberlakuan kembali ke Undang-Undang;

“majelis arbitrase” berarti baik arbiter tunggal atau semua arbiter ketika lebih dari satu yang ditunjuk;

“Dokumen yang relevan” berarti semua dokumen yang relevan dengan sengketa, baik menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi pihak yang berkuasa, memiliki atau mengendalikan dokumen, tetapi tidak termasuk dokumen yang istimewa dan karena itu tidak dapat diungkapkan secara hukum;


Bagian I


5

Pasal 1 Penafsiran 1. Kecuali konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata dan pernyataan di bawah ini akan memiliki makna dan/atau definisi seperti yang diberikan masingmasing di bawah ini:

“Pusat” berarti Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur;

“Direktur” adalah Direktur Pusat, dan apabila Direktur tidak mampu atau tidak dapat bertindak karena alasan apapun, merujuk kepada orang lain yang diberi wewenang oleh Direktur secara tertulis;

“Peraturan ini” berarti Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA;

“Undang-Undang” berarti Undang-Undang (UU) Arbitrase Malaysia tahun 2005 (UU 646) dan UU Arbitrase (Amendemen) tahun 2011 atau segala modifikasi menurut UU atau pemberlakuan kembali ke Undang-Undang;

“majelis arbitrase” berarti baik arbiter tunggal atau semua arbiter ketika lebih dari satu yang ditunjuk;

“Dokumen yang relevan” berarti semua dokumen yang relevan dengan sengketa, baik menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi pihak yang berkuasa, memiliki atau mengendalikan dokumen, tetapi tidak termasuk dokumen yang istimewa dan karena itu tidak dapat diungkapkan secara hukum;

6


“Arbitrase internasional” berarti arbitrase ketika: a) Salah satu pihak perjanjian arbitrase, pada saat disepakatinya perjanjian, memiliki tempat usaha di Negara berdaulat manapun selain Malaysia; b) Tempat manapun yang bagian penting dari kewajiban perdagangan atau hubungan lainnya tersebut akan dilaksanakan atau tempat yang pokok permasalahan sengketanya terhubung paling dekat berada di Negara berdaulat selain Malaysia; c) Para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa pokok permasalahan perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara berdaulat;

“Arbitrase domestik” berarti setiap arbitrase yang bukan merupakan arbitrase internasional.

2.

i)

Ketika para pihak dalam kontrak telah diberikan secara tertulis rujukan ke arbitrase menurut Peraturan ini, maka sengketa tersebut harus dirujuk dan pada akhirnya diputuskan sesuai dengan Peraturan ini. Peraturan ini harus tunduk pada setiap perubahan karena Pusat mungkin telah mengadopsinya untuk berlaku pada atau sebelum dimulainya arbitrase, kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya.

ii) Apabila tempat arbitrase adalah di Malaysia, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 UU Arbitrase Malaysia tahun 2005 (Yang Diubah pada tahun 2011) tidak berlaku.


7

Pasal 2 Pemberitahuan atau Komunikasi Tertulis 1. Untuk keperluan Peraturan ini, pemberitahuan, pernyataan, pengajuan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam arbitrase dapat disampaikan secara pribadi ke pihak atau disampaikan dengan meninggalkan dokumen di tempat tinggal seharihari pihak, tempat usaha atau alamat surat; atau, jika tempat-tempat tersebut tidak dapat dipastikan setelah melakukan permintaan keterangan yang wajar, maka dokumen tersebut dapat disampaikan dengan meninggalkannya di tempat tinggal atau tempat usaha terakhir yang diketahui dari pihak. 2. Jika pihak diwakili oleh pengacara dan penasihat hukum atau pihak yang berwenang lainnya sehubungan dengan proses arbitrase, semua pemberitahuan atau dokumen lain yang diperlukan untuk diberikan atau disampaikan untuk tujuan proses arbitrase bersama dengan semua keputusan, perintah dan putusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase akan dianggap telah disampaikan jika disampaikan kepada pengacara dan penasihat hukum atau pihak yang berwenang. 3. Tanggal bahwa pihak telah mendapatkan atau seharusnya telah mendapatkan dokumen pemberitahuan dianggap sebagai tanggal dokumen tersebut disampaikan kepada pihak tersebut. Pengiriman dokumen ke Pusat atau pejabatnya harus sesuai dengan Peraturan ini. 4. Tanpa berprasangka terhadap efektivitas dari bentuk komunikasi tertulis lainnya, komunikasi tertulis dapat melalui faks, surat elektronikatau

6


“Arbitrase internasional” berarti arbitrase ketika: a) Salah satu pihak perjanjian arbitrase, pada saat disepakatinya perjanjian, memiliki tempat usaha di Negara berdaulat manapun selain Malaysia; b) Tempat manapun yang bagian penting dari kewajiban perdagangan atau hubungan lainnya tersebut akan dilaksanakan atau tempat yang pokok permasalahan sengketanya terhubung paling dekat berada di Negara berdaulat selain Malaysia; c) Para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa pokok permasalahan perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara berdaulat;

“Arbitrase domestik” berarti setiap arbitrase yang bukan merupakan arbitrase internasional.

2.

i)

Ketika para pihak dalam kontrak telah diberikan secara tertulis rujukan ke arbitrase menurut Peraturan ini, maka sengketa tersebut harus dirujuk dan pada akhirnya diputuskan sesuai dengan Peraturan ini. Peraturan ini harus tunduk pada setiap perubahan karena Pusat mungkin telah mengadopsinya untuk berlaku pada atau sebelum dimulainya arbitrase, kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya.

ii) Apabila tempat arbitrase adalah di Malaysia, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 UU Arbitrase Malaysia tahun 2005 (Yang Diubah pada tahun 2011) tidak berlaku.


7

Pasal 2 Pemberitahuan atau Komunikasi Tertulis 1. Untuk keperluan Peraturan ini, pemberitahuan, pernyataan, pengajuan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam arbitrase dapat disampaikan secara pribadi ke pihak atau disampaikan dengan meninggalkan dokumen di tempat tinggal seharihari pihak, tempat usaha atau alamat surat; atau, jika tempat-tempat tersebut tidak dapat dipastikan setelah melakukan permintaan keterangan yang wajar, maka dokumen tersebut dapat disampaikan dengan meninggalkannya di tempat tinggal atau tempat usaha terakhir yang diketahui dari pihak. 2. Jika pihak diwakili oleh pengacara dan penasihat hukum atau pihak yang berwenang lainnya sehubungan dengan proses arbitrase, semua pemberitahuan atau dokumen lain yang diperlukan untuk diberikan atau disampaikan untuk tujuan proses arbitrase bersama dengan semua keputusan, perintah dan putusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase akan dianggap telah disampaikan jika disampaikan kepada pengacara dan penasihat hukum atau pihak yang berwenang. 3. Tanggal bahwa pihak telah mendapatkan atau seharusnya telah mendapatkan dokumen pemberitahuan dianggap sebagai tanggal dokumen tersebut disampaikan kepada pihak tersebut. Pengiriman dokumen ke Pusat atau pejabatnya harus sesuai dengan Peraturan ini. 4. Tanpa berprasangka terhadap efektivitas dari bentuk komunikasi tertulis lainnya, komunikasi tertulis dapat melalui faks, surat elektronikatau

8


sarana pengiriman secara elektronik lainnya yang dilakukan ke nomor, alamat atau tempat salah satu pihak. Pengiriman dianggap telah diterima pada hari pengiriman. 5. Untuk keperluan penghitungan periode waktu menurut Peraturan ini, periode tersebut akan mulai berjalan pada hari berikutnya setelah hari sewaktu pemberitahuan, pernyataan, pengajuan atau dokumen lainnya diterima. Jika hari terakhir dari periode tersebut merupakan hari libur resmi atau bukan hari kerja di tempat tinggal atau tempat usaha penerima, periode diperpanjang sampai hari pertama kerja berikutnya. Hari libur resmi atau bukan hari kerja yang terjadi selama berjalannya periode waktu termasuk dalam penghitungan periode.

Pasal 3 Dimulainya Arbitrase 1. Proses arbitrase menurut Peraturan ini, akan dianggap telah dimulai ketika pihak yang memulai arbitrase (“Pemohon”) menyampaikan kepada pihak lain (“Termohon”) pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan maksudnya untuk memulai arbitrase menurut Peraturan ini (“Pemberitahuan Arbitrase”). Salinan Pemberitahuan Arbitrase akan, disampaikan pada saat yang bersamaan kepada Pusat dan ditandai untuk perhatian Direktur. 2.

Pemberitahuan Arbitrase harus memuat: a) Nama, alamat surat, nomor telepon dan faksimile dari para pihak dan konsultan mereka;


9

b) Sebuah ringkasan singkat dari permasalahan yang disengketakan oleh para pihak; c) Rujukan ke perjanjian yang sengketanya akan diarbitrasekan menurut Peraturan ini; d) Nama dan rincian profesional setidaknya orang yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai kandidat posisi arbiter tunggal atau nama dan rincian profesional dari arbiter yang telah diangkat sebagaimana mestinya oleh Pemohon dalam hal telah ada perjanjian sebelumnya untuk panel dengan 3 arbiter; e) Permintaan kepada pihak lain untuk setuju dengan pengangkatan arbiter tunggal atau mengangkat arbiter sebagaimana mestinya terlepas dari adanya perjanjian sebelumnya untuk 3 arbiter; f) Salinan perjanjian arbitrase; dan g) Tuntutan yang komprehensif sesuai dengan Pasal 7 yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon. 3. Salinan Pemberitahuan Arbitrase yang dikirim ke Pusat harus disertai dengan satu cek yang menyebutkan Pusat sebagai penariknya dalam suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Pusat sebagai biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan untuk memulai arbitrase menurut Peraturan ini.

8


sarana pengiriman secara elektronik lainnya yang dilakukan ke nomor, alamat atau tempat salah satu pihak. Pengiriman dianggap telah diterima pada hari pengiriman. 5. Untuk keperluan penghitungan periode waktu menurut Peraturan ini, periode tersebut akan mulai berjalan pada hari berikutnya setelah hari sewaktu pemberitahuan, pernyataan, pengajuan atau dokumen lainnya diterima. Jika hari terakhir dari periode tersebut merupakan hari libur resmi atau bukan hari kerja di tempat tinggal atau tempat usaha penerima, periode diperpanjang sampai hari pertama kerja berikutnya. Hari libur resmi atau bukan hari kerja yang terjadi selama berjalannya periode waktu termasuk dalam penghitungan periode.

Pasal 3 Dimulainya Arbitrase 1. Proses arbitrase menurut Peraturan ini, akan dianggap telah dimulai ketika pihak yang memulai arbitrase (“Pemohon”) menyampaikan kepada pihak lain (“Termohon”) pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan maksudnya untuk memulai arbitrase menurut Peraturan ini (“Pemberitahuan Arbitrase”). Salinan Pemberitahuan Arbitrase akan, disampaikan pada saat yang bersamaan kepada Pusat dan ditandai untuk perhatian Direktur. 2.

Pemberitahuan Arbitrase harus memuat: a) Nama, alamat surat, nomor telepon dan faksimile dari para pihak dan konsultan mereka;


9

b) Sebuah ringkasan singkat dari permasalahan yang disengketakan oleh para pihak; c) Rujukan ke perjanjian yang sengketanya akan diarbitrasekan menurut Peraturan ini; d) Nama dan rincian profesional setidaknya orang yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai kandidat posisi arbiter tunggal atau nama dan rincian profesional dari arbiter yang telah diangkat sebagaimana mestinya oleh Pemohon dalam hal telah ada perjanjian sebelumnya untuk panel dengan 3 arbiter; e) Permintaan kepada pihak lain untuk setuju dengan pengangkatan arbiter tunggal atau mengangkat arbiter sebagaimana mestinya terlepas dari adanya perjanjian sebelumnya untuk 3 arbiter; f) Salinan perjanjian arbitrase; dan g) Tuntutan yang komprehensif sesuai dengan Pasal 7 yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon. 3. Salinan Pemberitahuan Arbitrase yang dikirim ke Pusat harus disertai dengan satu cek yang menyebutkan Pusat sebagai penariknya dalam suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Pusat sebagai biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan untuk memulai arbitrase menurut Peraturan ini.

10


Pasal 4 Penunjukan Majelis Arbitrase 1. Kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya, setiap arbitrase yang dilakukan menurut Peraturan ini akan dilakukan oleh arbiter tunggal yang penunjukannya akan disetujui secara tertulis oleh para pihak dalam waktu 7 hari dari dimulainya arbitrase. 2. Dalam hal para pihak telah gagal mencapai persetujuan secara tertulis terhadap penunjukan arbiter tunggal dalam 7 hari sejak dimulainya arbitrase, Direktur akan menunjuk arbiter tunggal, memberi tahu para pihak tentang penunjukan tersebut, dan memberikan para pihak nama dan alamat surat dari majelis arbitrase. 3.

Jika majelis arbitrase terdiri dari 3 arbiter: a) Masing-masing pihak akan menunjuk arbiter dalam 7 hari sejak dimulainya arbitrase, atau waktu yang lebih lama dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu telah diajukan dan disetujui oleh Direktur sebelum berlalunya waktu 7 hari tersebut; b) Apabila salah satu pihak telah gagal untuk menunjuk arbiter dalam waktu 7 hari sejak dimulainya arbitrase dan telah gagal untuk meminta perpanjangan waktu untuk penunjukan tersebut sebelum berlalunya waktu 7 hari tersebut, Direktur akan menunjuk arbiter kedua, memberitahukan para pihak tentang penunjukan tersebut dan memberikan nama dan alamat surat arbiter kedua kepada para pihak;


11

c) jika kedua arbiter tersebut tidak menunjuk ketua majelis dalam waktu 10 hari kerja dengan satu pihak menghubungi pihak lainnya untuk melakukannya, Direktur akan menunjuk ketua majelis, memberitahukan para pihak penunjukan, dan memberikan nama dan alamat surat ketua majelis kepada para pihak; d) Persidangan lisan terpisah hanya dilanjutkan setelah 3 arbiter ditunjuk;

akan

e) Setelah penunjukan ketua majelis, keputusan, perintah atau putusan harus dilakukan oleh semua atau sebagian besar arbiter; f) Pandangan ketua majelis akan berlaku terkait dengan keputusan, perintah atau putusan dalam hal tak ada kebulatan suara atau mayoritas berdasarkan Pasal 4 Aturan 3 (f) di atas. 4. Permintaan untuk penunjukan majelis arbitrase harus disertai dengan cek yang menyebutkan Pusat sebagai penariknya dalam suatu jumlah yang dari waktu ke waktu dapat ditentukan oleh Pusat sebagai biaya penunjukan. 5. Setelah penunjukan majelis arbitrase (baik oleh persetujuan para pihak atau penunjukan Direktur), Pemohon akan segera memberikan majelis arbitrase salinan Pemberitahuan Arbitrase.

10


Pasal 4 Penunjukan Majelis Arbitrase 1. Kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya, setiap arbitrase yang dilakukan menurut Peraturan ini akan dilakukan oleh arbiter tunggal yang penunjukannya akan disetujui secara tertulis oleh para pihak dalam waktu 7 hari dari dimulainya arbitrase. 2. Dalam hal para pihak telah gagal mencapai persetujuan secara tertulis terhadap penunjukan arbiter tunggal dalam 7 hari sejak dimulainya arbitrase, Direktur akan menunjuk arbiter tunggal, memberi tahu para pihak tentang penunjukan tersebut, dan memberikan para pihak nama dan alamat surat dari majelis arbitrase. 3.

Jika majelis arbitrase terdiri dari 3 arbiter: a) Masing-masing pihak akan menunjuk arbiter dalam 7 hari sejak dimulainya arbitrase, atau waktu yang lebih lama dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu telah diajukan dan disetujui oleh Direktur sebelum berlalunya waktu 7 hari tersebut; b) Apabila salah satu pihak telah gagal untuk menunjuk arbiter dalam waktu 7 hari sejak dimulainya arbitrase dan telah gagal untuk meminta perpanjangan waktu untuk penunjukan tersebut sebelum berlalunya waktu 7 hari tersebut, Direktur akan menunjuk arbiter kedua, memberitahukan para pihak tentang penunjukan tersebut dan memberikan nama dan alamat surat arbiter kedua kepada para pihak;


11

c) jika kedua arbiter tersebut tidak menunjuk ketua majelis dalam waktu 10 hari kerja dengan satu pihak menghubungi pihak lainnya untuk melakukannya, Direktur akan menunjuk ketua majelis, memberitahukan para pihak penunjukan, dan memberikan nama dan alamat surat ketua majelis kepada para pihak; d) Persidangan lisan terpisah hanya dilanjutkan setelah 3 arbiter ditunjuk;

akan

e) Setelah penunjukan ketua majelis, keputusan, perintah atau putusan harus dilakukan oleh semua atau sebagian besar arbiter; f) Pandangan ketua majelis akan berlaku terkait dengan keputusan, perintah atau putusan dalam hal tak ada kebulatan suara atau mayoritas berdasarkan Pasal 4 Aturan 3 (f) di atas. 4. Permintaan untuk penunjukan majelis arbitrase harus disertai dengan cek yang menyebutkan Pusat sebagai penariknya dalam suatu jumlah yang dari waktu ke waktu dapat ditentukan oleh Pusat sebagai biaya penunjukan. 5. Setelah penunjukan majelis arbitrase (baik oleh persetujuan para pihak atau penunjukan Direktur), Pemohon akan segera memberikan majelis arbitrase salinan Pemberitahuan Arbitrase.

12


Pasal 5 Independensi Dan Kenetralan Majelis Arbitrase 1. Majelis arbitrase yang melaksanakan arbitrase menurut Peraturan ini akan dan setiap saat akan tetap independen dan tidak memihak/netral, dan tidak akan bertindak sebagai advokat untuk pihak manapun.

Pasal 6 Hukum, Prosedur Dan Yurisdiksi 1. Majelis arbitrase akan menggunakan hukum yang ditetapkan oleh para pihak untuk diberlakukan pada pokok sengketa. Kegagalan dalam memberlakukan hukum yang telah ditunjuk tersebut oleh para pihak, majelis arbitrase akan memberlakukan hukum yang ditentukan oleh peraturan pertentangan hukum, yang dianggap berlaku. 2.

Tempat arbitrase akan berada di Malaysia. Hukum yang mengatur arbitrase menurut Peraturan ini adalah Undang-Undang.

3. Putusan yang dibuat menurut Peraturan ini harus dianggap sebagai putusan yang dibuat di Malaysia. 4. Kecuali disetujui sebaliknya, bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. 5. Tunduk pada Peraturan ini, majelis arbitrase akan memiliki kewenangan yang diizinkan oleh hukum dan menurut Undang-Undang untuk memastikan keadilan, kelancaran, keekonomisan dan keputusan akhir dari sengketa yang dirujuk.


13

Dalam hal ini, majelis arbitrase akan melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap majelis arbitrase layak, termasuk bahwa sepanjang waktu majelis arbitrase akan memastikan bahwa para pihak diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya. Tanpa membatasi hal-hal umum terdahulu, kewenangan dan yurisdiksi majelis arbitrase untuk mencapai keadilan, kelancaran, keekonomisan dan keputusan akhir dari sengketa yang dirujuk harus mencakup kewenangan dan yurisdiksi untuk: a) Menetapkan prosedur lain yang tidak tercakup oleh Peraturan ini yang dianggap cocok; b) Memerintahkan setiap pengajuan atau materi lain agar disampaikan secara tertulis atau elektronik; c) Membatasi pengajuan atau dokumen oleh para pihak;

pembuatan

d) Memerintahkan pengungkapan dan penemuan dari dokumen yang teridentifikasi secara terbatas atau dokumen yang relevan yang belum disampaikan dalam tuntutan, pembelaan atau tanggapan, berdasarkan permohonan dari salah satu pihak dengan alasan yang dapat dibenarkan; dan apabila dokumen yang relevan tersebut tidak diungkapkan oleh pihak lain dalam waktu yang telah ditentukan, akan menarik kesimpulan yang merugikan dalam putusan, apabila dianggap bahwa pihak lain tersebut salah dalam hal kewajiban pengungkapan;

12


Pasal 5 Independensi Dan Kenetralan Majelis Arbitrase 1. Majelis arbitrase yang melaksanakan arbitrase menurut Peraturan ini akan dan setiap saat akan tetap independen dan tidak memihak/netral, dan tidak akan bertindak sebagai advokat untuk pihak manapun.

Pasal 6 Hukum, Prosedur Dan Yurisdiksi 1. Majelis arbitrase akan menggunakan hukum yang ditetapkan oleh para pihak untuk diberlakukan pada pokok sengketa. Kegagalan dalam memberlakukan hukum yang telah ditunjuk tersebut oleh para pihak, majelis arbitrase akan memberlakukan hukum yang ditentukan oleh peraturan pertentangan hukum, yang dianggap berlaku. 2.

Tempat arbitrase akan berada di Malaysia. Hukum yang mengatur arbitrase menurut Peraturan ini adalah Undang-Undang.

3. Putusan yang dibuat menurut Peraturan ini harus dianggap sebagai putusan yang dibuat di Malaysia. 4. Kecuali disetujui sebaliknya, bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. 5. Tunduk pada Peraturan ini, majelis arbitrase akan memiliki kewenangan yang diizinkan oleh hukum dan menurut Undang-Undang untuk memastikan keadilan, kelancaran, keekonomisan dan keputusan akhir dari sengketa yang dirujuk.


13

Dalam hal ini, majelis arbitrase akan melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap majelis arbitrase layak, termasuk bahwa sepanjang waktu majelis arbitrase akan memastikan bahwa para pihak diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya. Tanpa membatasi hal-hal umum terdahulu, kewenangan dan yurisdiksi majelis arbitrase untuk mencapai keadilan, kelancaran, keekonomisan dan keputusan akhir dari sengketa yang dirujuk harus mencakup kewenangan dan yurisdiksi untuk: a) Menetapkan prosedur lain yang tidak tercakup oleh Peraturan ini yang dianggap cocok; b) Memerintahkan setiap pengajuan atau materi lain agar disampaikan secara tertulis atau elektronik; c) Membatasi pengajuan atau dokumen oleh para pihak;

pembuatan

d) Memerintahkan pengungkapan dan penemuan dari dokumen yang teridentifikasi secara terbatas atau dokumen yang relevan yang belum disampaikan dalam tuntutan, pembelaan atau tanggapan, berdasarkan permohonan dari salah satu pihak dengan alasan yang dapat dibenarkan; dan apabila dokumen yang relevan tersebut tidak diungkapkan oleh pihak lain dalam waktu yang telah ditentukan, akan menarik kesimpulan yang merugikan dalam putusan, apabila dianggap bahwa pihak lain tersebut salah dalam hal kewajiban pengungkapan;

14


e) Menentukan tanggal akhir untuk prosedur apapun termasuk pengajuan dan pembuatan dokumen dan dalam hal tanggal akhir dilampaui akan melanjutkan arbitrase tanpa memberikan beban bagi pengajuan atau pembuatan dokumen yang memenuhi tanggal akhir; f) Menerapkan pengetahuan khusus majelis arbitrase selama para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan khusus yang ingin diterapkan majelis arbitrase dalam putusan; g) Membatasi penggunaan saksi ahli atau saksi ahli tambahan kecuali izin atau penangguhan sudah diperoleh terlebih dahulu dan segala persyaratan yang dikenakan oleh majelis arbitrase telah dipenuhi. Segala permintaan izin atau penangguhan untuk mengajukan saksi ahli harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah penyerahan Tanggapan. Dalam hal saksi ahli tambahan, segala permintaan untuk izin tersebut harus dilakukan oleh pihak yang ingin mengajukan saksi tersebut dalam waktu 14 hari dari penyampaian/pertukaran laporan ahli, kegagalan hal tersebut berarti tidak ada pernyataan saksi tambahan yang akan diajukan sebagai bukti oleh pihak tersebut; h) Menunjuk para ahli independen untuk menanyakan dan melaporkan hal-hal spesifik dengan persetujuan para pihak mengenai penunjukan dan biaya yang berkaitan dengannya, dan meminta para pihak untuk memberikan ahli tersebut dengan informasi


15

yang relevan atau untuk menghasilkan, atau untuk menyediakan akses ke, segala dokumen yang relevan, barang atau properti untuk diperiksa oleh ahli; i) Memerintahkan para pihak untuk memastikan properti atau benda untuk diperiksa dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap setiap permasalahan atau hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dirujuk ke arbitrase; j) Jika para pihak menyetujui, untuk memasukkan pihak lain (dengan persetujuan mereka) untuk digabungkan ke dalam arbitrase dan membuat putusan akhir tunggal yang memutuskan semua sengketa antar mereka; k) Membuat arahan mengenai prosedur dan proses untuk persidangan lisan terpisah sebagaimana mungkin diperlukan untuk penentuan yang bijak dari sengketa yang dirujuk termasuk namun tidak terbatas pada: i) Mengarahkan bahwa pihak manapun yang ingin mengutip pernyataan para saksi tentang fakta sebagai bukti harus memberikan pemberitahuan atas maksudnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; ii) Cara penggunaan waktu persidangan termasuk batasan waktu untuk pemeriksaan silang atau pemeriksaan ulang yang dialokasikan bagi masingmasing pihak;

14


e) Menentukan tanggal akhir untuk prosedur apapun termasuk pengajuan dan pembuatan dokumen dan dalam hal tanggal akhir dilampaui akan melanjutkan arbitrase tanpa memberikan beban bagi pengajuan atau pembuatan dokumen yang memenuhi tanggal akhir; f) Menerapkan pengetahuan khusus majelis arbitrase selama para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan khusus yang ingin diterapkan majelis arbitrase dalam putusan; g) Membatasi penggunaan saksi ahli atau saksi ahli tambahan kecuali izin atau penangguhan sudah diperoleh terlebih dahulu dan segala persyaratan yang dikenakan oleh majelis arbitrase telah dipenuhi. Segala permintaan izin atau penangguhan untuk mengajukan saksi ahli harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah penyerahan Tanggapan. Dalam hal saksi ahli tambahan, segala permintaan untuk izin tersebut harus dilakukan oleh pihak yang ingin mengajukan saksi tersebut dalam waktu 14 hari dari penyampaian/pertukaran laporan ahli, kegagalan hal tersebut berarti tidak ada pernyataan saksi tambahan yang akan diajukan sebagai bukti oleh pihak tersebut; h) Menunjuk para ahli independen untuk menanyakan dan melaporkan hal-hal spesifik dengan persetujuan para pihak mengenai penunjukan dan biaya yang berkaitan dengannya, dan meminta para pihak untuk memberikan ahli tersebut dengan informasi


15

yang relevan atau untuk menghasilkan, atau untuk menyediakan akses ke, segala dokumen yang relevan, barang atau properti untuk diperiksa oleh ahli; i) Memerintahkan para pihak untuk memastikan properti atau benda untuk diperiksa dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap setiap permasalahan atau hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dirujuk ke arbitrase; j) Jika para pihak menyetujui, untuk memasukkan pihak lain (dengan persetujuan mereka) untuk digabungkan ke dalam arbitrase dan membuat putusan akhir tunggal yang memutuskan semua sengketa antar mereka; k) Membuat arahan mengenai prosedur dan proses untuk persidangan lisan terpisah sebagaimana mungkin diperlukan untuk penentuan yang bijak dari sengketa yang dirujuk termasuk namun tidak terbatas pada: i) Mengarahkan bahwa pihak manapun yang ingin mengutip pernyataan para saksi tentang fakta sebagai bukti harus memberikan pemberitahuan atas maksudnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; ii) Cara penggunaan waktu persidangan termasuk batasan waktu untuk pemeriksaan silang atau pemeriksaan ulang yang dialokasikan bagi masingmasing pihak;

16



17

iii) Mengarahkan bahwa bukti pokok dari para saksi manapun yang akan dibatasi hanya pada pernyataan saksi yang ditegaskan dan tidak ada pemeriksaan bukti lebih lanjut dari saksi manapun yang diperbolehkan kecuali untuk perbaikan pernyataan saksi dan arahan untuk pertukaran secara bersamaan dari pernyataan saksi tersebut;

vii) Mengarahkan batas atau menentukan jumlah saksi dan/atau para ahli yang akan hadir dalam persidangan;

iv) Mengarahkan bahwa tanggapan pernyataan saksi tersebut dapat diajukan jika para pihak memilih untuk melakukannya dan membuat arahan untuk pertukaran secara bersamaan dari pernyataan saksi tersebut;

ix) Mengarahkan bahwa segala isu lainnya yang diperiksa secara silang oleh para saksi tertentu atau para ahli terlepas dari yang sudah disetujui oleh majelis arbitrase, tidak akan diajukan keberatan;

v) Mengarahkan bahwa kecuali pihak yang berhak untuk memeriksa silang setuju untuk melepaskan haknya, pembuat pernyataan saksi dan/atau pihak atau para pihak yang teridentifikasi dalam pernyataan dan/atau bukti pendukung harus dapat dihadirkan untuk pemeriksaan silang di persidangan, apabila gagal, majelis arbitrase dapat memilih untuk melanjutkan persidangan dan membebankannya dalam pernyataan atau buktinya sebagaimana dianggap majelis arbitrase adil dan tepat; atau melanjutkan persidangan dan tidak memperhitungkan pernyataan atau bukti;

x) Memerintahkan untuk menjawab serangkaian pertanyaan tertulis prapersidangan;

vi) Mengarahkan bahwa dengan ketiadaan pernyataan saksi, para pihak penandatangan Tuntutan, Pembelaan (dan Tuntutan balik, jika ada) dan Tanggapan (dan Pembelaan atas Tuntutan balik, jika ada) akan berlaku sebagai bukti para pihak di persidangan;

viii) Mengarahkan bahwa segala isu yang akan diperiksa secara silang oleh para saksi tertentu atau para ahli tidak relevan dan tidak akan dibahas dalam Persidangan;

xi) Mengajukan pertanyaan sendiri terhadap para saksi atau para ahli atau mengajukan pertanyaan yang dapat muncul dari majelis arbitrase yang akan diperlukan selama para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta dan/atau hukum apapun yang majelis arbitrase hendak berlakukan terhadap putusan; xii) Meminta dua atau lebih saksi dan/atau para ahli untuk memberikan bukti mereka bersama-sama; xiii) Mengarahkan pengajuan secara tertulis, jika diperlukan, akan diberikan dan ditukarkan secara bersamaan dengan hak terbatas untuk pengajuan balasan tertulis yang cepat;

16



17

iii) Mengarahkan bahwa bukti pokok dari para saksi manapun yang akan dibatasi hanya pada pernyataan saksi yang ditegaskan dan tidak ada pemeriksaan bukti lebih lanjut dari saksi manapun yang diperbolehkan kecuali untuk perbaikan pernyataan saksi dan arahan untuk pertukaran secara bersamaan dari pernyataan saksi tersebut;

vii) Mengarahkan batas atau menentukan jumlah saksi dan/atau para ahli yang akan hadir dalam persidangan;

iv) Mengarahkan bahwa tanggapan pernyataan saksi tersebut dapat diajukan jika para pihak memilih untuk melakukannya dan membuat arahan untuk pertukaran secara bersamaan dari pernyataan saksi tersebut;

ix) Mengarahkan bahwa segala isu lainnya yang diperiksa secara silang oleh para saksi tertentu atau para ahli terlepas dari yang sudah disetujui oleh majelis arbitrase, tidak akan diajukan keberatan;

v) Mengarahkan bahwa kecuali pihak yang berhak untuk memeriksa silang setuju untuk melepaskan haknya, pembuat pernyataan saksi dan/atau pihak atau para pihak yang teridentifikasi dalam pernyataan dan/atau bukti pendukung harus dapat dihadirkan untuk pemeriksaan silang di persidangan, apabila gagal, majelis arbitrase dapat memilih untuk melanjutkan persidangan dan membebankannya dalam pernyataan atau buktinya sebagaimana dianggap majelis arbitrase adil dan tepat; atau melanjutkan persidangan dan tidak memperhitungkan pernyataan atau bukti;

x) Memerintahkan untuk menjawab serangkaian pertanyaan tertulis prapersidangan;

vi) Mengarahkan bahwa dengan ketiadaan pernyataan saksi, para pihak penandatangan Tuntutan, Pembelaan (dan Tuntutan balik, jika ada) dan Tanggapan (dan Pembelaan atas Tuntutan balik, jika ada) akan berlaku sebagai bukti para pihak di persidangan;

viii) Mengarahkan bahwa segala isu yang akan diperiksa secara silang oleh para saksi tertentu atau para ahli tidak relevan dan tidak akan dibahas dalam Persidangan;

xi) Mengajukan pertanyaan sendiri terhadap para saksi atau para ahli atau mengajukan pertanyaan yang dapat muncul dari majelis arbitrase yang akan diperlukan selama para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta dan/atau hukum apapun yang majelis arbitrase hendak berlakukan terhadap putusan; xii) Meminta dua atau lebih saksi dan/atau para ahli untuk memberikan bukti mereka bersama-sama; xiii) Mengarahkan pengajuan secara tertulis, jika diperlukan, akan diberikan dan ditukarkan secara bersamaan dengan hak terbatas untuk pengajuan balasan tertulis yang cepat;

18


xiv) Memperpanjang batas waktu yang diberikan oleh Peraturan hingga 7 hari, dan dengan persetujuan dari Direktur hingga 14 hari. Direktur dalam keadaan luar biasa, setelah berkonsultasi dengan majelis arbitrase dan para pihak, dapat memperpanjang waktu lebih lanjut.

Pasal 7 Tuntutan 1. Tanpa membatasi sifat komprehensifnya, “Tuntutan” harus mengandung informasi berikut: a) Pernyataan fakta dan keterangan memadai yang mendukung posisi Pemohon dalam kasus dan segala tuntutan terkait; b) Salinan semua dokumen yang dijadikan dasar pernyataan fakta dan keterangan yang memadai; c) Salinan dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan argumen dan tuntutan Pemohon; d) Pertentangan fakta dan hukum yang mendukung posisi Pemohon dan salinan dari segala otoritas hukum tertentu yang hendak dijadikan oleh Pemohon; e) Semua poin ganti rugi dan pemulihan yang diminta oleh Pemohon; dan f) Semua poin tuntutan yang dapat dinilai akan disertai dengan perhitungan yang relevan dan perincian untuk mendukung perhitungan nilai (jika dimungkinkan).


19

Pasal 8 Pembelaan (Dan Tuntutan Balik, Jika Ada) 1. Dalam waktu 28 hari sejak dimulainya arbitrase, Termohon harus menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Pemohon suatu “Pembelaan” yang komprehensif atas Tuntutan Pemohon, ditandatangani oleh atau atas nama Termohon. Ketika Termohon berkehendak untuk mengemukakan tuntutan balik terhadap Pemohon, tuntutan yang komprehensif dan tuntutan berkaitan dengan tuntutan balik yang ditandatangani oleh atau atas nama Termohon harus disertakan dalam dokumen yang sama dengan Pembelaan dan dokumen tersebut akan diberi judul “Pembelaan dan Tuntutan Balik”. 2. Tanpa membatasi sifat komprehensifnya, Pembelaan (dan Tuntutan Balik, jika ada) harus memuat informasi berikut: a) Penegasan atau penyangkalan atas argumen dan tuntutan Pemohon; b) Pernyataan fakta dan keterangan memadai yang mendukung posisi Termohon dalam mempertahankan argumen dan tuntutannya; c) Salinan semua dokumen yang dijadikan dasar pernyataan fakta dan keterangan yang memadai; d) Salinan dokumen lain yang dianggap relevan dengan pembelaan Termohon;

18


xiv) Memperpanjang batas waktu yang diberikan oleh Peraturan hingga 7 hari, dan dengan persetujuan dari Direktur hingga 14 hari. Direktur dalam keadaan luar biasa, setelah berkonsultasi dengan majelis arbitrase dan para pihak, dapat memperpanjang waktu lebih lanjut.

Pasal 7 Tuntutan 1. Tanpa membatasi sifat komprehensifnya, “Tuntutan” harus mengandung informasi berikut: a) Pernyataan fakta dan keterangan memadai yang mendukung posisi Pemohon dalam kasus dan segala tuntutan terkait; b) Salinan semua dokumen yang dijadikan dasar pernyataan fakta dan keterangan yang memadai; c) Salinan dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan argumen dan tuntutan Pemohon; d) Pertentangan fakta dan hukum yang mendukung posisi Pemohon dan salinan dari segala otoritas hukum tertentu yang hendak dijadikan oleh Pemohon; e) Semua poin ganti rugi dan pemulihan yang diminta oleh Pemohon; dan f) Semua poin tuntutan yang dapat dinilai akan disertai dengan perhitungan yang relevan dan perincian untuk mendukung perhitungan nilai (jika dimungkinkan).


19

Pasal 8 Pembelaan (Dan Tuntutan Balik, Jika Ada) 1. Dalam waktu 28 hari sejak dimulainya arbitrase, Termohon harus menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Pemohon suatu “Pembelaan” yang komprehensif atas Tuntutan Pemohon, ditandatangani oleh atau atas nama Termohon. Ketika Termohon berkehendak untuk mengemukakan tuntutan balik terhadap Pemohon, tuntutan yang komprehensif dan tuntutan berkaitan dengan tuntutan balik yang ditandatangani oleh atau atas nama Termohon harus disertakan dalam dokumen yang sama dengan Pembelaan dan dokumen tersebut akan diberi judul “Pembelaan dan Tuntutan Balik”. 2. Tanpa membatasi sifat komprehensifnya, Pembelaan (dan Tuntutan Balik, jika ada) harus memuat informasi berikut: a) Penegasan atau penyangkalan atas argumen dan tuntutan Pemohon; b) Pernyataan fakta dan keterangan memadai yang mendukung posisi Termohon dalam mempertahankan argumen dan tuntutannya; c) Salinan semua dokumen yang dijadikan dasar pernyataan fakta dan keterangan yang memadai; d) Salinan dokumen lain yang dianggap relevan dengan pembelaan Termohon;

20



e) Pertentangan fakta dan hukum yang mendukung posisi Termohon dan salinan dari setiap otoritas hukum tertentu yang hendak dijadikan oleh Termohon; f) Identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap segala dokumen yang dibuat oleh Pemohon dalam Tuntutan dan pertentangan atas alasan ketidaksetujuan; dan g) Ketika tuntutan balik diajukan oleh Termohon, jenis informasi dan dokumen yang sama wajib disediakan oleh Pemohon menurut Peraturan ini sehubungan dengan Tuntutan. 3.

Dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Pembelaan Termohon (dan Tuntutan Balik, jika ada), Pemohon akan menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Termohon, “Tanggapan” yang komprehensif terhadap pembelaan Termohon yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon. Ketika Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, pembelaan yang komprehensif terhadap tuntutan balik Termohon ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon harus disertakan dalam dokumen yang sama sebagai Tanggapan dan dokumen tersebut akan berjudul “Tanggapan dan Pembelaan terhadap Tuntutan Balik”.

4. Tanpa membatasi sifat komprehensif, Tanggapan (dan Pembelaan terhadap Tuntutan Balik, jika ada) harus memuat informasi berikut: a) Penegasan atau penyangkalan pembelaan Termohon;

terhadap

21

b) Pernyataan fakta dan keterangan memadai yang mendukung posisi Pemohon dalam menanggapi pembelaan Termohon; c) Salinan semua dokumen yang dijadikan dasar dalam pernyataan fakta dan keterangan yang memadai; d) Salinan dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan tanggapan Pemohon; e) Pertentangan fakta dan hukum yang mendukung posisi Pemohon dan salinan dari setiap otoritas hukum tertentu yang hendak dijadikan dasar oleh Pemohon; f) Identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap segala dokumen yang dihasilkan oleh Termohon dalam Pembelaan dan pertentangan atas alasan ketidaksetujuan; dan g) Ketika pembelaan terhadap tuntutan balik diajukan oleh Pemohon, jenis informasi dan dokumen yang sama yang wajib diberikan oleh Termohon menurut Peraturan ini sehubungan dengan Pembelaan. 5. Jika Termohon mengajukan tuntutan balik dan Pemohon menyampaikan Tanggapan dan Pembelaan atas Tuntutan Balik, maka dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Tanggapan dan Pembelaan atas Tuntutan Balik Pemohon, Termohon akan menyampaikan kepada majelis arbitrase dan Pemohon suatu Tanggapan ("Tanggapan Termohon") yang komprehensif memuat jenis informasi dan dokumen yang sama yang wajib diberikan Pemohon menurut Peraturan ini sehubungan dengan Tanggapan.

20



e) Pertentangan fakta dan hukum yang mendukung posisi Termohon dan salinan dari setiap otoritas hukum tertentu yang hendak dijadikan oleh Termohon; f) Identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap segala dokumen yang dibuat oleh Pemohon dalam Tuntutan dan pertentangan atas alasan ketidaksetujuan; dan g) Ketika tuntutan balik diajukan oleh Termohon, jenis informasi dan dokumen yang sama wajib disediakan oleh Pemohon menurut Peraturan ini sehubungan dengan Tuntutan. 3.

Dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Pembelaan Termohon (dan Tuntutan Balik, jika ada), Pemohon akan menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Termohon, “Tanggapan” yang komprehensif terhadap pembelaan Termohon yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon. Ketika Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, pembelaan yang komprehensif terhadap tuntutan balik Termohon ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon harus disertakan dalam dokumen yang sama sebagai Tanggapan dan dokumen tersebut akan berjudul “Tanggapan dan Pembelaan terhadap Tuntutan Balik”.

4. Tanpa membatasi sifat komprehensif, Tanggapan (dan Pembelaan terhadap Tuntutan Balik, jika ada) harus memuat informasi berikut: a) Penegasan atau penyangkalan pembelaan Termohon;

terhadap

21

b) Pernyataan fakta dan keterangan memadai yang mendukung posisi Pemohon dalam menanggapi pembelaan Termohon; c) Salinan semua dokumen yang dijadikan dasar dalam pernyataan fakta dan keterangan yang memadai; d) Salinan dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan tanggapan Pemohon; e) Pertentangan fakta dan hukum yang mendukung posisi Pemohon dan salinan dari setiap otoritas hukum tertentu yang hendak dijadikan dasar oleh Pemohon; f) Identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap segala dokumen yang dihasilkan oleh Termohon dalam Pembelaan dan pertentangan atas alasan ketidaksetujuan; dan g) Ketika pembelaan terhadap tuntutan balik diajukan oleh Pemohon, jenis informasi dan dokumen yang sama yang wajib diberikan oleh Termohon menurut Peraturan ini sehubungan dengan Pembelaan. 5. Jika Termohon mengajukan tuntutan balik dan Pemohon menyampaikan Tanggapan dan Pembelaan atas Tuntutan Balik, maka dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Tanggapan dan Pembelaan atas Tuntutan Balik Pemohon, Termohon akan menyampaikan kepada majelis arbitrase dan Pemohon suatu Tanggapan ("Tanggapan Termohon") yang komprehensif memuat jenis informasi dan dokumen yang sama yang wajib diberikan Pemohon menurut Peraturan ini sehubungan dengan Tanggapan.

22


6. Jika Termohon tidak mengajukan tuntutan balik, maka dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Tanggapan dari Pemohon, Termohon akan menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Pemohon, identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap dokumen apapun yang dihasilkan oleh Pemohon dalam Tanggapan ketidaksetujuan dan pertentangan mengenai alasan tersebut, yang ditandatangani oleh atau atas nama Termohon. 7.

Jika ada Tanggapan Termohon, maka dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Tanggapan Termohon, Pemohon akan menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Termohon, identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap dokumen yang dihasilkan oleh Termohon dalam Tanggapan Termohon dan pertentangan mengenai alasan ketidaksetujuan tersebut, yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon.

Pasal 9 Proses Arbitrase Hanya Melalui Dokumen 1. Ketika para pihak dengan tegas menyetujui secara tertulis untuk proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan, setelah menerima dokumen final yang disampaikan berdasarkan Pasal 8 di atas, melanjutkan untuk mempertimbangkan sengketa dan mempublikasikan putusan sesuai dengan Peraturan ini. 2.

Kehadiran fisik oleh para pihak untuk persidangan lisan terpisah tidak diperlukan dalam proses arbitrase hanya melalui dokumen, kecuali


23

dalam keadaan luar biasa, majelis arbitrase menganggapnya perlu untuk hadir dalam penyelesaian sengketa. 3.

Ketika jumlah keseluruhan nilai tuntutan, dan/atau tuntutan balik yang disengketakan adalah kurang dari USD75,000.00 atau tidak mungkin melebihi USD75,000.00 untuk arbitrase internasional; atau kurang dari RM150,000.00 atau tidak mungkin melebihi RM150,000.00 dalam arbitrase domestik, arbitrase akan dilanjutkan sebagai proses arbitrase hanya melalui dokumen, kecuali arbiter memandangnya perlu untuk melanjutkan dengan cara persidangan lisan terpisah setelah berkonsultasi dengan para pihak.

Pasal 10 Pertemuan Penentuan Persidangan 1. Ketika arbitrase bukanlah proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan mengadakan pertemuan yang akan dihadiri semua pihak (“Pertemuan Penentuan Persidangan”) selambat-lambatnya 8 minggu sejak tanggal dimulainya arbitrase. Pertemuan Penentuan Persidangan dapat dilakukan melalui pertemuan secara langsung, melalui konferensi video, melalui telepon atau sarana komunikasi lain yang disetujui oleh para pihak atau apabila gagal, sebagaimana ditentukan oleh majelis arbitrase. 2. Pada Pertemuan Penentuan Persidangan, majelis arbitrase akan menanyakan status arbitrase dan akan mempertimbangkan arahan untuk pelaksanaan arbitrase selanjutnya.

22


6. Jika Termohon tidak mengajukan tuntutan balik, maka dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Tanggapan dari Pemohon, Termohon akan menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Pemohon, identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap dokumen apapun yang dihasilkan oleh Pemohon dalam Tanggapan ketidaksetujuan dan pertentangan mengenai alasan tersebut, yang ditandatangani oleh atau atas nama Termohon. 7.

Jika ada Tanggapan Termohon, maka dalam waktu 7 hari sejak diterimanya Tanggapan Termohon, Pemohon akan menyerahkan kepada majelis arbitrase dan Termohon, identifikasi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap dokumen yang dihasilkan oleh Termohon dalam Tanggapan Termohon dan pertentangan mengenai alasan ketidaksetujuan tersebut, yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemohon.

Pasal 9 Proses Arbitrase Hanya Melalui Dokumen 1. Ketika para pihak dengan tegas menyetujui secara tertulis untuk proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan, setelah menerima dokumen final yang disampaikan berdasarkan Pasal 8 di atas, melanjutkan untuk mempertimbangkan sengketa dan mempublikasikan putusan sesuai dengan Peraturan ini. 2.

Kehadiran fisik oleh para pihak untuk persidangan lisan terpisah tidak diperlukan dalam proses arbitrase hanya melalui dokumen, kecuali


23

dalam keadaan luar biasa, majelis arbitrase menganggapnya perlu untuk hadir dalam penyelesaian sengketa. 3.

Ketika jumlah keseluruhan nilai tuntutan, dan/atau tuntutan balik yang disengketakan adalah kurang dari USD75,000.00 atau tidak mungkin melebihi USD75,000.00 untuk arbitrase internasional; atau kurang dari RM150,000.00 atau tidak mungkin melebihi RM150,000.00 dalam arbitrase domestik, arbitrase akan dilanjutkan sebagai proses arbitrase hanya melalui dokumen, kecuali arbiter memandangnya perlu untuk melanjutkan dengan cara persidangan lisan terpisah setelah berkonsultasi dengan para pihak.

Pasal 10 Pertemuan Penentuan Persidangan 1. Ketika arbitrase bukanlah proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan mengadakan pertemuan yang akan dihadiri semua pihak (“Pertemuan Penentuan Persidangan”) selambat-lambatnya 8 minggu sejak tanggal dimulainya arbitrase. Pertemuan Penentuan Persidangan dapat dilakukan melalui pertemuan secara langsung, melalui konferensi video, melalui telepon atau sarana komunikasi lain yang disetujui oleh para pihak atau apabila gagal, sebagaimana ditentukan oleh majelis arbitrase. 2. Pada Pertemuan Penentuan Persidangan, majelis arbitrase akan menanyakan status arbitrase dan akan mempertimbangkan arahan untuk pelaksanaan arbitrase selanjutnya.

24



14 hari sejak tanggal Pertemuan Penentuan Persidangan (jika permohonan tersebut pada saat itu belum disampaikan ke majelis arbitrase) dan arahan bahwa permohonan tersebut harus didukung oleh pernyataan yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang menyusun dasar permohonan dan semua dokumen pendukung yang relevan. Majelis arbitrase kemudian akan mengarahkannya sesuai dengan prosedur untuk memutuskan dengan cepat dari permohonan tersebut;

Sebagai tambahan kewenangan dan yurisdiksi dari majelis arbitrase sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, majelis arbitrase juga akan memberikan: a) Arahan untuk pembuatan dan pertukaran segala tuntutan, pembelaan atau tanggapan atau kepatuhan prosedur lain sebelumnya di Peraturan ini (jika pihak telah gagal untuk bertukar pernyataan tersebut atau patuh pada prosedur tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan) untuk dilakukan dalam jumlah hari yang lebih singkat dari yang ditentukan menurut Peraturan ini bagi pihak yang gagal melakukannya di kesempatan pertama. Dalam hal apapun, waktu tersebut tidak boleh melebihi periode yang diatur dalam Peraturan ini;

e) Arahan bahwa setiap dan semua permohonan untuk arahan selanjutnya yang ditujukan ke majelis Arbitrase setelah batas waktu yang diputuskan dalam Pasal 10 Aturan 2(d) dapat ditolak oleh majelis arbitrase hanya berdasarkan alasan bahwa permohonan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang disebutkan. Majelis arbitrase namun dapat mempertimbangkan permohonan agar arahan selanjutnya disampaikan setelah batas waktu yang diputuskan dalam Pasal 10 Aturan 2(d) jika majelis arbitrase memandang bahwa permohonan tersebut diperlukan untuk penyelesaian arbitrase yang adil.

b) Arahan bahwa segala persidangan lisan terpisah akan diadakan di lokasi Pusat kecuali para pihak menyetujui sebaliknya; c) Arahan terhadap prosedur dan proses untuk persidangan lisan terpisah sebagaimana diperlukan untuk keputusan yang bijaksana atas sengketa yang sedang dirujuk berdasarkan kewenangan dan yurisdiksi yang diberikan kepada majelis arbitrase menurut Peraturan ini; d) Arahan bahwa semua atau setiap permohonan untuk arahan atau perintah selanjutnya akan disampaikan ke majelis arbitrase selambatlambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman Tanggapan, (jika pernyataan tersebut belum ditukar sesuai dengan Peraturan ini), atau

25

3.

Ketika arbitrase bukan merupakan proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase dapat jika sesuai dalam segala keadaan, menghilangkan Pertemuan Penentuan Persidangan tetapi akan selambat-lambatnya 8 minggu setelah dimulainya arbitrase, mengeluarkan arahan tersebut sebagaimana diperlukan atau dianggap kebijaksanaan menurut Pasal 10 Aturan 2.

24



14 hari sejak tanggal Pertemuan Penentuan Persidangan (jika permohonan tersebut pada saat itu belum disampaikan ke majelis arbitrase) dan arahan bahwa permohonan tersebut harus didukung oleh pernyataan yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang menyusun dasar permohonan dan semua dokumen pendukung yang relevan. Majelis arbitrase kemudian akan mengarahkannya sesuai dengan prosedur untuk memutuskan dengan cepat dari permohonan tersebut;

Sebagai tambahan kewenangan dan yurisdiksi dari majelis arbitrase sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, majelis arbitrase juga akan memberikan: a) Arahan untuk pembuatan dan pertukaran segala tuntutan, pembelaan atau tanggapan atau kepatuhan prosedur lain sebelumnya di Peraturan ini (jika pihak telah gagal untuk bertukar pernyataan tersebut atau patuh pada prosedur tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan) untuk dilakukan dalam jumlah hari yang lebih singkat dari yang ditentukan menurut Peraturan ini bagi pihak yang gagal melakukannya di kesempatan pertama. Dalam hal apapun, waktu tersebut tidak boleh melebihi periode yang diatur dalam Peraturan ini;

e) Arahan bahwa setiap dan semua permohonan untuk arahan selanjutnya yang ditujukan ke majelis Arbitrase setelah batas waktu yang diputuskan dalam Pasal 10 Aturan 2(d) dapat ditolak oleh majelis arbitrase hanya berdasarkan alasan bahwa permohonan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang disebutkan. Majelis arbitrase namun dapat mempertimbangkan permohonan agar arahan selanjutnya disampaikan setelah batas waktu yang diputuskan dalam Pasal 10 Aturan 2(d) jika majelis arbitrase memandang bahwa permohonan tersebut diperlukan untuk penyelesaian arbitrase yang adil.

b) Arahan bahwa segala persidangan lisan terpisah akan diadakan di lokasi Pusat kecuali para pihak menyetujui sebaliknya; c) Arahan terhadap prosedur dan proses untuk persidangan lisan terpisah sebagaimana diperlukan untuk keputusan yang bijaksana atas sengketa yang sedang dirujuk berdasarkan kewenangan dan yurisdiksi yang diberikan kepada majelis arbitrase menurut Peraturan ini; d) Arahan bahwa semua atau setiap permohonan untuk arahan atau perintah selanjutnya akan disampaikan ke majelis arbitrase selambatlambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman Tanggapan, (jika pernyataan tersebut belum ditukar sesuai dengan Peraturan ini), atau

25

3.

Ketika arbitrase bukan merupakan proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase dapat jika sesuai dalam segala keadaan, menghilangkan Pertemuan Penentuan Persidangan tetapi akan selambat-lambatnya 8 minggu setelah dimulainya arbitrase, mengeluarkan arahan tersebut sebagaimana diperlukan atau dianggap kebijaksanaan menurut Pasal 10 Aturan 2.

26


Pasal 11 Persidangan Lisan Terpisah 1.

Ketika arbitrase bukan merupakan proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan mengarahkan bahwa persidangan lisan terpisah dilakukan sesegera mungkin dan dalam hal apapun akan dimulai tidak lebih dari 20 hari setelah kesimpulan semua prosedur dan proses sebelum persidangan lisan terpisah dan bahwa persidangan lisan terpisah akan diselesaikan selambatnyalambatnya 125 hari sejak dimulainya arbitrase. Majelis arbitrase juga harus mengarahkan bahwa persidangan lisan terpisah tidak melebihi jangka waktu 6 hari kerja.

2. Majelis arbitrase dapat, jika disetujui oleh para pihak, mengarahkan periode yang lebih singkat untuk dimulainya persidangan lisan terpisah dari kesimpulan semua prosedur dan proses sebelum persidangan lisan terpisah dan/atau, mengarahkan periode yang lebih singkat untuk penyelesaian persidangan lisan substantif sejak dimulainya arbitrase dan/atau, mengarahkan periode yang lebih singkat untuk persidangan lisan substantif itu sendiri. 3. Para pihak setuju untuk bekerja sama dan menggunakan setiap kesempatan untuk menghemat waktu bila mungkin dalam rangka mencapai periode maksimal yang dinyatakan dalam Pasal 11 Aturan 1 di atas. 4. Semua pihak dapat, dengan persetujuan dari majelis arbitrase, memperpanjang periode maksimal yang dinyatakan dalam Pasal 11 Aturan 1 di atas hingga maksimal lebih dari sepuluh (10)


27

hari sehubungan dengan dimulainya persidangan lisan terpisah dari kesimpulan semua prosedur dan proses sebelum persidangan lisan terpisah dan/atau maksimal 30 hari selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelesaian persidangan lisan terpisah sejak dimulainya arbitrase. Periode untuk persidangan lisan terpisah itu sendiri hanya dapat diperpanjang maksimal selanjutnya 4 hari kerja dengan persetujuan para pihak dan majelis arbitrase.

Pasal 12 Putusan 1. Dikarenakan kepentingan utama untuk putusan yang cepat atas sengketa merujuk secara keseluruhan, para pihak sepakat bahwa mereka tidak akan meminta putusan sementara menurut Peraturan ini. Sebagai tambahan, para pihak selanjutnya setuju bahwa Bagian 41 dari UndangUndang dikesampingkan dari perjanjian arbitrase para pihak. 2. Majelis arbitrase dapat mendengar permohonan untuk putusan berikut dan akan didukung untuk menentukan hal-hal berikut: a) Permohonan untuk izin mengubah pernyataan yang disebut sebelumnya atau dokumen lainnya yang disampaikan dalam arbitrase; b) Permohonan untuk pengungkapan spesifik atas dokumen dan fakta;

26


Pasal 11 Persidangan Lisan Terpisah 1.

Ketika arbitrase bukan merupakan proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan mengarahkan bahwa persidangan lisan terpisah dilakukan sesegera mungkin dan dalam hal apapun akan dimulai tidak lebih dari 20 hari setelah kesimpulan semua prosedur dan proses sebelum persidangan lisan terpisah dan bahwa persidangan lisan terpisah akan diselesaikan selambatnyalambatnya 125 hari sejak dimulainya arbitrase. Majelis arbitrase juga harus mengarahkan bahwa persidangan lisan terpisah tidak melebihi jangka waktu 6 hari kerja.

2. Majelis arbitrase dapat, jika disetujui oleh para pihak, mengarahkan periode yang lebih singkat untuk dimulainya persidangan lisan terpisah dari kesimpulan semua prosedur dan proses sebelum persidangan lisan terpisah dan/atau, mengarahkan periode yang lebih singkat untuk penyelesaian persidangan lisan substantif sejak dimulainya arbitrase dan/atau, mengarahkan periode yang lebih singkat untuk persidangan lisan substantif itu sendiri. 3. Para pihak setuju untuk bekerja sama dan menggunakan setiap kesempatan untuk menghemat waktu bila mungkin dalam rangka mencapai periode maksimal yang dinyatakan dalam Pasal 11 Aturan 1 di atas. 4. Semua pihak dapat, dengan persetujuan dari majelis arbitrase, memperpanjang periode maksimal yang dinyatakan dalam Pasal 11 Aturan 1 di atas hingga maksimal lebih dari sepuluh (10)


27

hari sehubungan dengan dimulainya persidangan lisan terpisah dari kesimpulan semua prosedur dan proses sebelum persidangan lisan terpisah dan/atau maksimal 30 hari selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelesaian persidangan lisan terpisah sejak dimulainya arbitrase. Periode untuk persidangan lisan terpisah itu sendiri hanya dapat diperpanjang maksimal selanjutnya 4 hari kerja dengan persetujuan para pihak dan majelis arbitrase.

Pasal 12 Putusan 1. Dikarenakan kepentingan utama untuk putusan yang cepat atas sengketa merujuk secara keseluruhan, para pihak sepakat bahwa mereka tidak akan meminta putusan sementara menurut Peraturan ini. Sebagai tambahan, para pihak selanjutnya setuju bahwa Bagian 41 dari UndangUndang dikesampingkan dari perjanjian arbitrase para pihak. 2. Majelis arbitrase dapat mendengar permohonan untuk putusan berikut dan akan didukung untuk menentukan hal-hal berikut: a) Permohonan untuk izin mengubah pernyataan yang disebut sebelumnya atau dokumen lainnya yang disampaikan dalam arbitrase; b) Permohonan untuk pengungkapan spesifik atas dokumen dan fakta;

28


c) Permohonan selanjutnya atau permohonan lain untuk arahan yang mungkin muncul kepada majelis arbitrase yang akan diperlukan untuk penyelesaian yang adil dan bijaksana atas sengketa yang sedang diarbitrasekan; dan d) Tanpa mengurangi kewenangan umum yang diberikan kepada majelis arbitrase menurut Pasal 6 Aturan 5, membuat perintah mengenai biaya sehubungan dengan Pasal 12 Aturan 2 (a) hingga (c) di atas.

Dalam mempertimbangkan setiap permohonan menurut aturan ini, majelis arbitrase harus mempertimbangkan untuk memastikan putusan yang adil dan cepat dari sengketa dalam rujukan secara keseluruhan.

3. Putusan akan memuat alasan putusan yang dijadikan dasar. Putusan tersebut harus ditandatangani oleh majelis arbitrase dan harus memuat tanggal dan tempat dibuatnya Putusan. 4.

5.

Berkenaan dengan proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan mempublikasikan putusan akhir secepatnya dan selambat-lambatnya 90 hari sejak dimulainya arbitrase. Berkenaan dengan arbitrase dan persidangan lisan terpisah, majelis arbitrase akan mempublikasikan putusan akhir secepatnya dan selambat-lambatnya 160 hari sejak dimulainya arbitrase tergantung pada perpanjangan yang sebanding yang mungkin disetujui oleh para pihak dan majelis arbitrase menurut Pasal 11 Aturan 4.


29

Pasal 13 Perpanjangan Waktu Untuk Putusan Arbitrase 1. Jika majelis arbitrase menganggap bahwa putusan akhir tidak dapat dipublikasikan dalam batas waktu yang diberikan dalam Peraturan ini, majelis arbitrase akan selambat-lambatnya 14 hari sebelum lewat batas waktu memberitahukan Direktur dan para pihak secara tertulis untuk menjelaskan dan membenarkan alasan penundaan, menyatakan estimasi revisi tanggal publikasi putusan dan mencari persetujuan Direktur terlebih dahulu untuk perpanjangan waktu bagi publikasi putusan.

Pasal 14 Imbalan Dan Pengeluaran Arbitrase 1.

Istilah “biaya” hanya mencakup: a) Imbalan majelis arbitrase yang akan dinyatakan secara terpisah untuk masing-masing arbiter dan ditentukan oleh majelis arbitrase sendiri sesuai dengan Pasal 19; b) Pengeluaran biaya perjalanan dan lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh arbiter; c) Biaya yang wajar untuk rekomendasi ahli dan bantuan lainnya yang diperlukan oleh majelis arbitrase; d) Pengeluaran biaya perjalanan dan lainnya yang wajar dari saksi sejauh pengeluaran tersebut disetujui oleh majelis arbitrase;

28


c) Permohonan selanjutnya atau permohonan lain untuk arahan yang mungkin muncul kepada majelis arbitrase yang akan diperlukan untuk penyelesaian yang adil dan bijaksana atas sengketa yang sedang diarbitrasekan; dan d) Tanpa mengurangi kewenangan umum yang diberikan kepada majelis arbitrase menurut Pasal 6 Aturan 5, membuat perintah mengenai biaya sehubungan dengan Pasal 12 Aturan 2 (a) hingga (c) di atas.

Dalam mempertimbangkan setiap permohonan menurut aturan ini, majelis arbitrase harus mempertimbangkan untuk memastikan putusan yang adil dan cepat dari sengketa dalam rujukan secara keseluruhan.

3. Putusan akan memuat alasan putusan yang dijadikan dasar. Putusan tersebut harus ditandatangani oleh majelis arbitrase dan harus memuat tanggal dan tempat dibuatnya Putusan. 4.

5.

Berkenaan dengan proses arbitrase hanya melalui dokumen, majelis arbitrase akan mempublikasikan putusan akhir secepatnya dan selambat-lambatnya 90 hari sejak dimulainya arbitrase. Berkenaan dengan arbitrase dan persidangan lisan terpisah, majelis arbitrase akan mempublikasikan putusan akhir secepatnya dan selambat-lambatnya 160 hari sejak dimulainya arbitrase tergantung pada perpanjangan yang sebanding yang mungkin disetujui oleh para pihak dan majelis arbitrase menurut Pasal 11 Aturan 4.


29

Pasal 13 Perpanjangan Waktu Untuk Putusan Arbitrase 1. Jika majelis arbitrase menganggap bahwa putusan akhir tidak dapat dipublikasikan dalam batas waktu yang diberikan dalam Peraturan ini, majelis arbitrase akan selambat-lambatnya 14 hari sebelum lewat batas waktu memberitahukan Direktur dan para pihak secara tertulis untuk menjelaskan dan membenarkan alasan penundaan, menyatakan estimasi revisi tanggal publikasi putusan dan mencari persetujuan Direktur terlebih dahulu untuk perpanjangan waktu bagi publikasi putusan.

Pasal 14 Imbalan Dan Pengeluaran Arbitrase 1.

Istilah “biaya” hanya mencakup: a) Imbalan majelis arbitrase yang akan dinyatakan secara terpisah untuk masing-masing arbiter dan ditentukan oleh majelis arbitrase sendiri sesuai dengan Pasal 19; b) Pengeluaran biaya perjalanan dan lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh arbiter; c) Biaya yang wajar untuk rekomendasi ahli dan bantuan lainnya yang diperlukan oleh majelis arbitrase; d) Pengeluaran biaya perjalanan dan lainnya yang wajar dari saksi sejauh pengeluaran tersebut disetujui oleh majelis arbitrase;

30


e) Biaya hukum dan lainnya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam kaitannya dengan arbitrase sejauh bahwa majelis arbitrase menentukan bahwa jumlah biaya tersebut wajar. 2. Biaya harus diberikan atas dasar ringkasan dan komersial dan dengan cara sedemikian rupa dan jumlah sesuai yang menurut kebijaksanaan mutlak majelis arbitrase dianggap wajar, masuk akal dan sebanding dengan permasalahan dalam sengketa. Majelis arbitrase akan menentukan jumlah biaya tersebut. Tidak akan ada pajak atau tinjauan oleh Pengadilan Tinggi terhadap beban, biaya dan pengeluaran. 3. Biaya yang dapat diperoleh kembali oleh para pihak dibatasi sehingga tidak ada pihak yang berhak untuk mendapatkan kembali lebih dari total uang yang setara dengan 30% dari total jumlah tuntutan dan tuntutan balik (jika ada) dalam proses arbitrase hanya melalui dokumen dan 50% dalam arbitrase dengan persidangan lisan terpisah. Untuk menghindari keraguan, persentase ini merupakan angka maksimal dan majelis arbitrase meski demikian, dapat sewaktu-waktu dan menurut kebijaksanaan mutlaknya, membatasi biaya para pihak untuk beberapa persentase yang lebih rendah. 4. Dalam hal permintaan ganti rugia tau pernyataan non-moneter lainnya, majelis arbitrase akan, setelah diselesaikannya pengajuan awal dan dalam kebijaksanaannya sendiri, memutuskan batas keseluruhan atas biaya yang diberlakukan. 5. Untuk memungkinkan majelis arbitrase menilai biaya, masing-masing pihak akan memberikan perincian biaya segera setelah majelis arbitrase siap untuk memproses putusannya.


31

Pasal 15 Pelepasan Hak Mengajukan Keberatan Dan Waktu Untuk Mengajukan Keberatan 1. Untuk keperluan Bagian 7 dari Undang-Undang tersebut, batas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 7 hari. 2. Untuk keperluan Pasal 15(1) Undang-Undang tersebut, batas waktu untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan tersebut adalah 7 hari.

Pasal 16 Pengecualian 1. Para pihak setuju untuk tidak meminta Pusat, para pejabat, karyawan, badan dan komite untuk bertanggung jawab atau memiliki kewajiban terhadap segala yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam melaksanakan atau dianggap melaksanakan kewenangan, fungsi atau tugas menurut Peraturan ini atau sehubungan dengan majelis arbitrase manapun atau arbitrase menurut Peraturan ini.

Pasal 17 Persidangan Ex-Parte 1. Jika tanpa sebab yang memadai salah satu pihak gagal untuk menghadiri atau diwakili di dalam persidangan lisan manapun setelah pemberitahuan diberikan atau ketika pihak gagal setelah pemberitahuan dalam mengajukan bukti tertulis atau mengajukan pernyataan tertulis, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses dengan

30


e) Biaya hukum dan lainnya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam kaitannya dengan arbitrase sejauh bahwa majelis arbitrase menentukan bahwa jumlah biaya tersebut wajar. 2. Biaya harus diberikan atas dasar ringkasan dan komersial dan dengan cara sedemikian rupa dan jumlah sesuai yang menurut kebijaksanaan mutlak majelis arbitrase dianggap wajar, masuk akal dan sebanding dengan permasalahan dalam sengketa. Majelis arbitrase akan menentukan jumlah biaya tersebut. Tidak akan ada pajak atau tinjauan oleh Pengadilan Tinggi terhadap beban, biaya dan pengeluaran. 3. Biaya yang dapat diperoleh kembali oleh para pihak dibatasi sehingga tidak ada pihak yang berhak untuk mendapatkan kembali lebih dari total uang yang setara dengan 30% dari total jumlah tuntutan dan tuntutan balik (jika ada) dalam proses arbitrase hanya melalui dokumen dan 50% dalam arbitrase dengan persidangan lisan terpisah. Untuk menghindari keraguan, persentase ini merupakan angka maksimal dan majelis arbitrase meski demikian, dapat sewaktu-waktu dan menurut kebijaksanaan mutlaknya, membatasi biaya para pihak untuk beberapa persentase yang lebih rendah. 4. Dalam hal permintaan ganti rugia tau pernyataan non-moneter lainnya, majelis arbitrase akan, setelah diselesaikannya pengajuan awal dan dalam kebijaksanaannya sendiri, memutuskan batas keseluruhan atas biaya yang diberlakukan. 5. Untuk memungkinkan majelis arbitrase menilai biaya, masing-masing pihak akan memberikan perincian biaya segera setelah majelis arbitrase siap untuk memproses putusannya.


31

Pasal 15 Pelepasan Hak Mengajukan Keberatan Dan Waktu Untuk Mengajukan Keberatan 1. Untuk keperluan Bagian 7 dari Undang-Undang tersebut, batas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 7 hari. 2. Untuk keperluan Pasal 15(1) Undang-Undang tersebut, batas waktu untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan tersebut adalah 7 hari.

Pasal 16 Pengecualian 1. Para pihak setuju untuk tidak meminta Pusat, para pejabat, karyawan, badan dan komite untuk bertanggung jawab atau memiliki kewajiban terhadap segala yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam melaksanakan atau dianggap melaksanakan kewenangan, fungsi atau tugas menurut Peraturan ini atau sehubungan dengan majelis arbitrase manapun atau arbitrase menurut Peraturan ini.

Pasal 17 Persidangan Ex-Parte 1. Jika tanpa sebab yang memadai salah satu pihak gagal untuk menghadiri atau diwakili di dalam persidangan lisan manapun setelah pemberitahuan diberikan atau ketika pihak gagal setelah pemberitahuan dalam mengajukan bukti tertulis atau mengajukan pernyataan tertulis, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses dengan

32



ketiadaan pihak tersebut atau sesuai keadaan, tanpa bukti tertulis atau pengajuan tertulis atas nama dirinya, dan menyampaikan putusan berdasarkan bukti di hadapan majelis arbitrase.

Pasal 18 Kerahasiaan 1. Para pihak dan majelis arbitrase wajib setiap saat memperlakukan semua permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase dan putusan secara rahasia. Pihak atau arbiter manapun tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak atau para pihak lain, sesuai dengan keadaan, mengungkapkannya kepada pihak ketiga mengenai permasalahan tersebut kecuali: a) Untuk tujuan membuat permohonan pada pengadilan yang berwenang; b) Untuk tujuan membuat permohonan kepada pengadilan dari Negara manapun untuk melaksanakan putusan; c) Sesuai dengan perintah yurisdiksi yang berwenang;

pengadilan

dari

d) Sesuai dengan ketentuan hukum dari Negara manapun yang mengikat pihak yang mengungkapkan; atau e) Memenuhi permintaan atau persyaratan dari badan pengatur atau pihak berwenang lainnya yang, jika tidak mengikat namun tetap saja akan dijalankan berdasarkan kebiasaan oleh pihak yang mengungkapkan.

33

Pasal 19 Imbalan Majelis Arbitrase 1. Direktur Pusat akan menetapkan imbalan dari majelis arbitrase sesuai dengan Skema Imbalan. a) Sebagai aturan umum, satuan USD dalam Lampiran A1 dimaksudkan untuk diterapkan pada arbitrase internasional sedangkan satuan RM dalam Lampiran A2 dimaksudkan untuk diterapkan pada arbitrase domestik; 2. Imbalan dari majelis arbitrase sudah termasuk biaya administrasi Pusat. Biaya administrasi Pusat sebesar (20%) dari imbalan majelis arbitrase. Biaya administrasi Pusat akan dikurangkan dari (dan tidak ditambahkan pada) imbalan majelis arbitrase. 3. Imbalan dari majelis arbitrase dan Biaya Administrasi Pusat di atas, dalam keadaan luar biasa atau tidak umum atau tak terduga, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu menurut kebijaksanaan Direktur Pusat. 4. Untuk keperluan penghitungan jumlah yang disengketakan, nilai setiap tuntutan balik dan/atau kompensasi akan ditambahkan ke jumlah gugatan. 5. Ketika tuntutan atau tuntutan balik tidak menyatakan suatu nilai uang, maka nilai yang sesuai untuk gugatan atau tuntutan balik harus ditetapkan oleh Direktur Pusat dalam konsultasinya dengan majelis arbitrase dan para pihak demi tujuan penghitungan imbalan arbiter dan biaya administrasi.

32



ketiadaan pihak tersebut atau sesuai keadaan, tanpa bukti tertulis atau pengajuan tertulis atas nama dirinya, dan menyampaikan putusan berdasarkan bukti di hadapan majelis arbitrase.

Pasal 18 Kerahasiaan 1. Para pihak dan majelis arbitrase wajib setiap saat memperlakukan semua permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase dan putusan secara rahasia. Pihak atau arbiter manapun tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak atau para pihak lain, sesuai dengan keadaan, mengungkapkannya kepada pihak ketiga mengenai permasalahan tersebut kecuali: a) Untuk tujuan membuat permohonan pada pengadilan yang berwenang; b) Untuk tujuan membuat permohonan kepada pengadilan dari Negara manapun untuk melaksanakan putusan; c) Sesuai dengan perintah yurisdiksi yang berwenang;

pengadilan

dari

d) Sesuai dengan ketentuan hukum dari Negara manapun yang mengikat pihak yang mengungkapkan; atau e) Memenuhi permintaan atau persyaratan dari badan pengatur atau pihak berwenang lainnya yang, jika tidak mengikat namun tetap saja akan dijalankan berdasarkan kebiasaan oleh pihak yang mengungkapkan.

33

Pasal 19 Imbalan Majelis Arbitrase 1. Direktur Pusat akan menetapkan imbalan dari majelis arbitrase sesuai dengan Skema Imbalan. a) Sebagai aturan umum, satuan USD dalam Lampiran A1 dimaksudkan untuk diterapkan pada arbitrase internasional sedangkan satuan RM dalam Lampiran A2 dimaksudkan untuk diterapkan pada arbitrase domestik; 2. Imbalan dari majelis arbitrase sudah termasuk biaya administrasi Pusat. Biaya administrasi Pusat sebesar (20%) dari imbalan majelis arbitrase. Biaya administrasi Pusat akan dikurangkan dari (dan tidak ditambahkan pada) imbalan majelis arbitrase. 3. Imbalan dari majelis arbitrase dan Biaya Administrasi Pusat di atas, dalam keadaan luar biasa atau tidak umum atau tak terduga, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu menurut kebijaksanaan Direktur Pusat. 4. Untuk keperluan penghitungan jumlah yang disengketakan, nilai setiap tuntutan balik dan/atau kompensasi akan ditambahkan ke jumlah gugatan. 5. Ketika tuntutan atau tuntutan balik tidak menyatakan suatu nilai uang, maka nilai yang sesuai untuk gugatan atau tuntutan balik harus ditetapkan oleh Direktur Pusat dalam konsultasinya dengan majelis arbitrase dan para pihak demi tujuan penghitungan imbalan arbiter dan biaya administrasi.

34


6. Berdasarkan Pasal 19 Aturan 1 dan 2 di atas dan dari waktu ke waktu setelahnya, Direktur Pusat akan memberitahukan dan meminta para pihak untuk memberikan simpanan masing-masing atau tambahan selanjutnya atas simpanan dengan ongkos dan biaya administrasi yang berlaku. Para pihak dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan tersebut akan membayar secara langsung ke Pusat, dengan ketentuan bahwa Pusat segera meminta simpanan yang secara kolektif melampaui biaya yang berlaku.

Pasal 20 Simpanan Dan Pembayaran 1. Direktur dapat menggunakan simpanan untuk imbalan dan pengeluaran dari majelis arbitrase dan biaya administrasi Pusat sedemikian rupa dan pada saat yang menurut Direktur sesuai. Setiap bunga yang diperoleh atas simpanan tersebut akan disimpan oleh Pusat. 2. Jika pihak gagal atau menolak untuk membayar bagian simpanannya atau simpanan tambahannya seperti yang diminta, Pusat akan menginformasikan para pihak agar pihak lain dapat melakukan pembayaran yang diminta. Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak lain dalam waktu 14 hari setelah diinformasikan oleh Pusat (dan jika tidak ada pembayaran yang datang dari pihak yang lalai), maka majelis arbitrase dengan kebijakan eksklusifnya dapat: a) Melanjutkan arbitrase dan persidangan dan menggunakan hak gadai atas putusan sampai semua pembayaran dari setiap simpanan yang


35

tertunggak atau simpanan tambahan telah dibayarkan oleh pihak yang lalai atau oleh pihak lain; atau b) Menunda atau menghentikan proses arbitrase atau bagian daripadanya sampai dan kecuali semua simpanan yang diminta telah dibayarkan oleh pihak yang lalaiatau oleh pihak lain. 3. Setelah putusan dipublikasikan, majelis arbitrase akan menyerahkan 5 (lima) salinan putusan yang dimeteraikan dengan Pusat dan memberitahukan para pihak bahwa salah satu pihak dapat memperoleh putusan setelah pelunasan biaya putusan kepada Pusat. 4. Dalam hal penyelesaian bersama atas isu atau sengketa antar para pihak sebelum putusan dibuat, para pihak harus bersama-sama dan masingmasing bertanggung jawab untuk membayar kepada majelis arbitrase setiap jumlah yang tertunggak terkait biaya yang berlaku termasuk jika ada pembayaran simpanan sebelum penyelesaian bersama apabila ada, diketahui tidak cukup untuk menutupi biaya yang berlaku. Peraturan ini berlaku terlepas dari apakah suatu persetujuan putusan diperlukan untuk dibuat atau disampaikan 5.

Jika seluruh arbitrase atau isu apapun diselesaikan pada tahap pra-persidangan mengurangi nilai tuntutan, maka biaya yang berlaku akan dihitung ulang pada nilai yang baru dan 40% dari perbedaan antara biaya baru yang berlaku dan biaya yang sebelumnya berlaku akan dibayarkan dalam waktu 14 hari. Jika pelunasan terjadi saat persidangan atau setelah persidangan tapi sebelum putusan, 80% dari biaya yang berlaku akan dibayarkan

34


6. Berdasarkan Pasal 19 Aturan 1 dan 2 di atas dan dari waktu ke waktu setelahnya, Direktur Pusat akan memberitahukan dan meminta para pihak untuk memberikan simpanan masing-masing atau tambahan selanjutnya atas simpanan dengan ongkos dan biaya administrasi yang berlaku. Para pihak dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan tersebut akan membayar secara langsung ke Pusat, dengan ketentuan bahwa Pusat segera meminta simpanan yang secara kolektif melampaui biaya yang berlaku.

Pasal 20 Simpanan Dan Pembayaran 1. Direktur dapat menggunakan simpanan untuk imbalan dan pengeluaran dari majelis arbitrase dan biaya administrasi Pusat sedemikian rupa dan pada saat yang menurut Direktur sesuai. Setiap bunga yang diperoleh atas simpanan tersebut akan disimpan oleh Pusat. 2. Jika pihak gagal atau menolak untuk membayar bagian simpanannya atau simpanan tambahannya seperti yang diminta, Pusat akan menginformasikan para pihak agar pihak lain dapat melakukan pembayaran yang diminta. Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak lain dalam waktu 14 hari setelah diinformasikan oleh Pusat (dan jika tidak ada pembayaran yang datang dari pihak yang lalai), maka majelis arbitrase dengan kebijakan eksklusifnya dapat: a) Melanjutkan arbitrase dan persidangan dan menggunakan hak gadai atas putusan sampai semua pembayaran dari setiap simpanan yang


35

tertunggak atau simpanan tambahan telah dibayarkan oleh pihak yang lalai atau oleh pihak lain; atau b) Menunda atau menghentikan proses arbitrase atau bagian daripadanya sampai dan kecuali semua simpanan yang diminta telah dibayarkan oleh pihak yang lalaiatau oleh pihak lain. 3. Setelah putusan dipublikasikan, majelis arbitrase akan menyerahkan 5 (lima) salinan putusan yang dimeteraikan dengan Pusat dan memberitahukan para pihak bahwa salah satu pihak dapat memperoleh putusan setelah pelunasan biaya putusan kepada Pusat. 4. Dalam hal penyelesaian bersama atas isu atau sengketa antar para pihak sebelum putusan dibuat, para pihak harus bersama-sama dan masingmasing bertanggung jawab untuk membayar kepada majelis arbitrase setiap jumlah yang tertunggak terkait biaya yang berlaku termasuk jika ada pembayaran simpanan sebelum penyelesaian bersama apabila ada, diketahui tidak cukup untuk menutupi biaya yang berlaku. Peraturan ini berlaku terlepas dari apakah suatu persetujuan putusan diperlukan untuk dibuat atau disampaikan 5.

Jika seluruh arbitrase atau isu apapun diselesaikan pada tahap pra-persidangan mengurangi nilai tuntutan, maka biaya yang berlaku akan dihitung ulang pada nilai yang baru dan 40% dari perbedaan antara biaya baru yang berlaku dan biaya yang sebelumnya berlaku akan dibayarkan dalam waktu 14 hari. Jika pelunasan terjadi saat persidangan atau setelah persidangan tapi sebelum putusan, 80% dari biaya yang berlaku akan dibayarkan

36


atau jika isu yang diselesaikan mengurangi nilai tuntutan, maka 80% dari selisih antara biaya baru yang berlaku dan biaya yang sebelumnya berlaku akan dibayarkan dalam waktu 14 hari. 6.

Para pihak akan tetap bersama-sama dan masingmasing berkewajiban kepada Pusat dan majelis arbitrase untuk pembayaran semua biaya dan pengeluaran sampai semuanya telah dibayar penuh bahkan jika arbitrase tersebut ditinggalkan, ditangguhkan atau diakhiri, berdasarkan persetujuan atau yang lainnya, sebelum putusan akhir dibuat.

Pasal 21 Perbaikan Putusan 1. Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya suatu putusan, pihak manapun setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak lainnya dapat meminta Majelis Arbitrase untuk memperbaiki segala kesalahan dalam perhitungan, segala kesalahan administrasi atau penulisan, kemelesetan atau kelalaian dalam putusan dan majelis arbitrase dalam 14 hari sejak diterimanya permintaan tersebut dapat membuat perbaikan putusan. Ini tidak mencegah majelis arbitrase atas kehendaknya sendiri untuk melakukan perbaikan terbatas pada putusan dalam waktu 21 hari sejak pengiriman putusan kepada para pihak (atau pihak sesuai dengan keadaan). Semua perbaikan terhadap putusan harus dilakukan secara tertulis dan menjadi bagian dari putusan.

Bagian II


36


atau jika isu yang diselesaikan mengurangi nilai tuntutan, maka 80% dari selisih antara biaya baru yang berlaku dan biaya yang sebelumnya berlaku akan dibayarkan dalam waktu 14 hari. 6.

Para pihak akan tetap bersama-sama dan masingmasing berkewajiban kepada Pusat dan majelis arbitrase untuk pembayaran semua biaya dan pengeluaran sampai semuanya telah dibayar penuh bahkan jika arbitrase tersebut ditinggalkan, ditangguhkan atau diakhiri, berdasarkan persetujuan atau yang lainnya, sebelum putusan akhir dibuat.

Pasal 21 Perbaikan Putusan 1. Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya suatu putusan, pihak manapun setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak lainnya dapat meminta Majelis Arbitrase untuk memperbaiki segala kesalahan dalam perhitungan, segala kesalahan administrasi atau penulisan, kemelesetan atau kelalaian dalam putusan dan majelis arbitrase dalam 14 hari sejak diterimanya permintaan tersebut dapat membuat perbaikan putusan. Ini tidak mencegah majelis arbitrase atas kehendaknya sendiri untuk melakukan perbaikan terbatas pada putusan dalam waktu 21 hari sejak pengiriman putusan kepada para pihak (atau pihak sesuai dengan keadaan). Semua perbaikan terhadap putusan harus dilakukan secara tertulis dan menjadi bagian dari putusan.

Bagian II


38



Imbalan Majelis Arbitrase*

Arbitrase Domestik

Arbitrase Internasional

Lampiran A2

Lampiran A1

Jumlah yang Disengketakan (Tuntutan + Tuntutan Balik) = Jumlah Tetap


Jumlah yang Disengketakan (RM)


Jumlah yang Disengketakan (USD)


Hingga 150,000

10,500

Hingga 50,000

3,500

Dari 150,001 hingga 300,000

10,500 + 5.40% dari kelebihan di atas 150,000

Dari 50,001 hingga 100,000


Dari 300,001 hingga 1,500,000


Dari 100,001 hingga 500,000


Dari 1,500,001 hingga 3,000,000

48,300 + 1.80% dari kelebihan di atas 1,500,000

Dari 500,001 hingga 1,000,000


Dari 3,000,001 hingga 6,000,000


Dari 1,000,001 hingga 2,000,000


Dari 6,000,001 hingga 15,000,000


Dari 2,000,001 hingga 5,000,000


Dari 15,000,001 hingga 30,000,000


Dari 5,000,001 hingga 10,000,000


Dari 30,000,001 hingga 150,000,000


Dari 10,000,001 hingga 50,000,000


Dari 150,000,001 hingga 240,000,000


Dari 50,000,001 hingga 80,000,000


Di atas 300,000,000


Dari 80,000,001 hingga 100,000,000


*

39

Imbalan majelis arbitrase sudah termasuk biaya administrasi Pusat. Biaya administrasi Pusat yaitu 20% dari Imbalan majelis arbitrase.

No. Item

Biaya

1. Biaya Pendaftaran Tidak Dapat Dikembalikan

RM250.00/USD100.00

(Pasal 43 Aturan 3 - dibayarkan segera setelah pengiriman Pemberitahuan Arbitrase)

2. Biaya Penunjukan

(Pasal 4 Aturan 5 - Dibayarkan setelah pengiriman permohonan penunjukan majelis arbitrase)

RM400.00/USD150.00

38



Imbalan Majelis Arbitrase*

Arbitrase Domestik

Arbitrase Internasional

Lampiran A2

Lampiran A1







Hingga 150,000

10,500

Hingga 50,000

3,500

Dari 150,001 hingga 300,000


Dari 50,001 hingga 100,000


Dari 300,001 hingga 1,500,000


Dari 100,001 hingga 500,000


Dari 1,500,001 hingga 3,000,000


Dari 500,001 hingga 1,000,000


Dari 3,000,001 hingga 6,000,000


Dari 1,000,001 hingga 2,000,000


Dari 6,000,001 hingga 15,000,000


Dari 2,000,001 hingga 5,000,000


Dari 15,000,001 hingga 30,000,000


Dari 5,000,001 hingga 10,000,000


Dari 30,000,001 hingga 150,000,000


Dari 10,000,001 hingga 50,000,000


Dari 150,000,001 hingga 240,000,000


Dari 50,000,001 hingga 80,000,000


Di atas 300,000,000


Dari 80,000,001 hingga 100,000,000


*

39

Imbalan majelis arbitrase sudah termasuk biaya administrasi Pusat. Biaya administrasi Pusat yaitu 20% dari Imbalan majelis arbitrase.

No. Item

Biaya


RM250.00/USD100.00


2. Biaya Penunjukan


RM400.00/USD150.00

40


Model Klausul Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA Untuk memastikan bahwa maksud para pihak untuk berarbitrase menggunakan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA terpenuhi, KLRCA merekomendasikan Model Klausul Arbitrase berikut ini: “Setiap sengketa, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, pemutusan atau ketidakabsahan daripadanya harus diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.”

Bentuk Perjanjian Para pihak yang ingin menggantikan satu klausul arbitrase yang telah ada dengan klausul yang merujuk sengketa ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dapat mengadopsi bentuk perjanjian berikut ini: “Para pihak setuju bahwa sengketa yang timbul dari kontrak tertanggal [masukkan tanggal kontrak] akan diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.” Bentuk ini juga dapat digunakan ketika kontrak tidak mengandung klausul arbitrase dan para pihak ingin melakukan pengajuan ad hoc ke arbitrase.

Bagian III


40


Model Klausul Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA Untuk memastikan bahwa maksud para pihak untuk berarbitrase menggunakan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA terpenuhi, KLRCA merekomendasikan Model Klausul Arbitrase berikut ini: “Setiap sengketa, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, pemutusan atau ketidakabsahan daripadanya harus diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.”

Bentuk Perjanjian Para pihak yang ingin menggantikan satu klausul arbitrase yang telah ada dengan klausul yang merujuk sengketa ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dapat mengadopsi bentuk perjanjian berikut ini: “Para pihak setuju bahwa sengketa yang timbul dari kontrak tertanggal [masukkan tanggal kontrak] akan diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.” Bentuk ini juga dapat digunakan ketika kontrak tidak mengandung klausul arbitrase dan para pihak ingin melakukan pengajuan ad hoc ke arbitrase.

Bagian III


42


1. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dirancang bagi para pihak yang ingin mendapatkan putusan dengan cara tercepat namun berbiaya minimal. Peraturan menyediakan bahwa arbitrase (dengan persidangan lisan terpisah) harus diselesaikan dalam waktu maksimal 160 hari dan diadili di hadapan arbiter tunggal (kecuali para pihak memilih panel yang lebih besar). Peraturan ini juga membatasi imbalan majelis dan biaya yang dapat diperoleh kembali dalam jumlah tetap. Keistimewaan menarik lainnya juga termasuk kewajiban yang lebih ketat untuk pengungkapan sehingga untuk menghindari hal yang tidak diduga dan penggunaan keterangan ahli yang dibatasi untuk memastikan bahwa para pihak dan majelis hanya terfokus pada masalah spesifik.


43

“Setiap sengketa, kontroversi atau gugatan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, pemutusan atau ketidakabsahan daripadanya harus diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.”

Para pihak yang ingin menggantikan klausul arbitrase yang telah ada dengan klausul yang merujuk sengketa ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dapat mengadopsi bentuk perjanjian berikut ini:

“Para pihak setuju bahwa sengketa yang timbul dari kontrak tertanggal [masukkan tanggal kontrak] akan diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.”

Bentuk ini juga dapat digunakan ketika kontrak tidak mengandung klausul arbitrase dan para pihak ingin melakukan pengajuan ad hoc ke arbitrase.

2. Di mana saya dapat menemukan model klausul Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Salah satu persyaratan penting untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah keberadaan perjanjian arbitrase antara para pihak. Sebuah perjanjian arbitrase harus dalam bentuk klausul arbitrase dalam suatu perjanjian atau dalam bentuk perjanjian tambahan.

Model klausul Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA yang diakui dan dilaksanakan secara internasional, adalah sebagai berikut:

3. Apakah ada perbedaan antara Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dan Peraturan Arbitrase KLRCA?

Ya, ada beberapa area yang berbeda:

Jumlah Arbiter Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, arbitrase yang dilakukan menurut Peraturan Arbitrase KLRCA akan dipimpin oleh panel yang terdiri dari tiga (3) arbiter sedangkan arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA akan dilakukan oleh arbiter tunggal (lih. Pasal 4).

42


1. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dirancang bagi para pihak yang ingin mendapatkan putusan dengan cara tercepat namun berbiaya minimal. Peraturan menyediakan bahwa arbitrase (dengan persidangan lisan terpisah) harus diselesaikan dalam waktu maksimal 160 hari dan diadili di hadapan arbiter tunggal (kecuali para pihak memilih panel yang lebih besar). Peraturan ini juga membatasi imbalan majelis dan biaya yang dapat diperoleh kembali dalam jumlah tetap. Keistimewaan menarik lainnya juga termasuk kewajiban yang lebih ketat untuk pengungkapan sehingga untuk menghindari hal yang tidak diduga dan penggunaan keterangan ahli yang dibatasi untuk memastikan bahwa para pihak dan majelis hanya terfokus pada masalah spesifik.


43

“Setiap sengketa, kontroversi atau gugatan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, pemutusan atau ketidakabsahan daripadanya harus diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.”

Para pihak yang ingin menggantikan klausul arbitrase yang telah ada dengan klausul yang merujuk sengketa ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dapat mengadopsi bentuk perjanjian berikut ini:

“Para pihak setuju bahwa sengketa yang timbul dari kontrak tertanggal [masukkan tanggal kontrak] akan diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA.”

Bentuk ini juga dapat digunakan ketika kontrak tidak mengandung klausul arbitrase dan para pihak ingin melakukan pengajuan ad hoc ke arbitrase.

2. Di mana saya dapat menemukan model klausul Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Salah satu persyaratan penting untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah keberadaan perjanjian arbitrase antara para pihak. Sebuah perjanjian arbitrase harus dalam bentuk klausul arbitrase dalam suatu perjanjian atau dalam bentuk perjanjian tambahan.

Model klausul Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA yang diakui dan dilaksanakan secara internasional, adalah sebagai berikut:

3. Apakah ada perbedaan antara Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dan Peraturan Arbitrase KLRCA?

Ya, ada beberapa area yang berbeda:

Jumlah Arbiter Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, arbitrase yang dilakukan menurut Peraturan Arbitrase KLRCA akan dipimpin oleh panel yang terdiri dari tiga (3) arbiter sedangkan arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA akan dilakukan oleh arbiter tunggal (lih. Pasal 4).

44


Proses Arbitrase Hanya Melalui Dokumen Menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA, tuntutan yang kurang dari/kemungkinan tidak akan melebihi RM150,000.00 (dalam arbitrase domestik) dan USD75,000.00 (dalam arbitrase internasional) akan segera diproses sebagai arbitrase hanya melalui dokumen kecuali persidangan lisan terpisah dianggap diperlukan oleh arbiter setelah berkonsultasi dengan para pihak. Kerangka Waktu Kerangka waktu untuk pengajuan pernyataan, persidangan dan pembuatan putusan berbeda. Arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA harus diselesaikan maksimal dalam waktu 160 hari sedangkan arbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA diperkirakan memakan waktu untuk diselesaikan antara satu tahun (365 hari) hingga satu setengah tahun (547 hari). Biaya Arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA lebih hemat biaya. Selain itu, Peraturan telah disusun agar penghitungan biaya lebih dapat diperkirakan. Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA meliputi skema Biaya Arbiter yang harus diperhatikan arbiter meskipun tidak terikat sewaktu menetapkan biaya. Juga, biaya arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dibatasi. Untuk persidangan hanya melalui dokumen, biaya tidak boleh melebihi 30% dari total jumlah tuntutan dan untuk arbitrase dengan persidangan lisan terpisah, biaya tidak boleh melebihi 50% dari total jumlah yang dituntut. Untuk informasi selanjutnya mengenai biaya dan imbalan (lih. Pasal 14 dan 19).


45

Bukti Mengingat kegunaannya, Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA membatasi penggunaan keterangan ahli atau keterangan ahli tambahan. Agar keterangan tersebut dapat dikemukakan sebagai bukti, pihak yang ingin melakukan permintaan tersebut pertama-tama harus meminta izin atau penangguhan dari majelis arbitrase dalam waktu 14 hari setelah Tanggapan atau penyampaian/pertukaran laporan ahli telah disampaikan.

4. Apa jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Mayoritas sengketa yang timbul dari konstruksi, komoditas, asuransi, maritim, energi dan sengketa perdagangan.

5. Apa keuntungan menggunakan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA? Jika klausul arbitrase tidak menyebutkan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA, persidangan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur arbitrase yang ada. Memasukkan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA ke dalam klausul arbitrase Anda akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Peraturan memungkinkan anda untuk mengkonsolidasikan sengketa, untuk menghindari arbitrase wajib di pengadilan, dan menerima putusan dengan cepat namun berbiaya minimal. Anda juga akan memiliki kesempatan untuk diberikan biaya hukum dan bagian Anda dari pengeluaran Panel.

44


Proses Arbitrase Hanya Melalui Dokumen Menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA, tuntutan yang kurang dari/kemungkinan tidak akan melebihi RM150,000.00 (dalam arbitrase domestik) dan USD75,000.00 (dalam arbitrase internasional) akan segera diproses sebagai arbitrase hanya melalui dokumen kecuali persidangan lisan terpisah dianggap diperlukan oleh arbiter setelah berkonsultasi dengan para pihak. Kerangka Waktu Kerangka waktu untuk pengajuan pernyataan, persidangan dan pembuatan putusan berbeda. Arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA harus diselesaikan maksimal dalam waktu 160 hari sedangkan arbitrase menurut Peraturan Arbitrase KLRCA diperkirakan memakan waktu untuk diselesaikan antara satu tahun (365 hari) hingga satu setengah tahun (547 hari). Biaya Arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA lebih hemat biaya. Selain itu, Peraturan telah disusun agar penghitungan biaya lebih dapat diperkirakan. Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA meliputi skema Biaya Arbiter yang harus diperhatikan arbiter meskipun tidak terikat sewaktu menetapkan biaya. Juga, biaya arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA dibatasi. Untuk persidangan hanya melalui dokumen, biaya tidak boleh melebihi 30% dari total jumlah tuntutan dan untuk arbitrase dengan persidangan lisan terpisah, biaya tidak boleh melebihi 50% dari total jumlah yang dituntut. Untuk informasi selanjutnya mengenai biaya dan imbalan (lih. Pasal 14 dan 19).


45

Bukti Mengingat kegunaannya, Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA membatasi penggunaan keterangan ahli atau keterangan ahli tambahan. Agar keterangan tersebut dapat dikemukakan sebagai bukti, pihak yang ingin melakukan permintaan tersebut pertama-tama harus meminta izin atau penangguhan dari majelis arbitrase dalam waktu 14 hari setelah Tanggapan atau penyampaian/pertukaran laporan ahli telah disampaikan.

4. Apa jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Mayoritas sengketa yang timbul dari konstruksi, komoditas, asuransi, maritim, energi dan sengketa perdagangan.

5. Apa keuntungan menggunakan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA? Jika klausul arbitrase tidak menyebutkan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA, persidangan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur arbitrase yang ada. Memasukkan Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA ke dalam klausul arbitrase Anda akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Peraturan memungkinkan anda untuk mengkonsolidasikan sengketa, untuk menghindari arbitrase wajib di pengadilan, dan menerima putusan dengan cepat namun berbiaya minimal. Anda juga akan memiliki kesempatan untuk diberikan biaya hukum dan bagian Anda dari pengeluaran Panel.

46


6. Berapa besar biayanya untuk berarbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?


Arbitrase Internasional Jumlah yang Disengketakan (Tuntutan + Tuntutan Balik) = Jumlah Tetap

Biaya Arbitrase dibagi menjadi dua kategori Biaya Administrasi dan Imbalan majelis arbitrase. Biaya Administrasi sebesar 20% dari imbalan majelis arbitrase dan mencakup biaya administrasi arbitrase KLRCA.



Hingga 50,000

3,500

Dari 50,001 hingga 100,000


Imbalan majelis arbitrase dibagi ke banyak skala berbeda untuk Arbitrase Internasional dan Domestik. Skema Biaya dan Biaya Administrasi dapat ditemukan di Bagian II dari Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA. Dihasilkan ulang sebagai berikut:

Dari 100,001 hingga 500,000


Dari 500,001 hingga 1,000,000


Dari 1,000,001 hingga 2,000,000


Dari 2,000,001 hingga 5,000,000


Dari 5,000,001 hingga 10,000,000


Dari 10,000,001 hingga 50,000,000


Dari 50,000,001 hingga 80,000,000


Dari 80,000,001 hingga 100,000,000


47

46


6. Berapa besar biayanya untuk berarbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?


Arbitrase Internasional Jumlah yang Disengketakan (Tuntutan + Tuntutan Balik) = Jumlah Tetap

Biaya Arbitrase dibagi menjadi dua kategori Biaya Administrasi dan Imbalan majelis arbitrase. Biaya Administrasi sebesar 20% dari imbalan majelis arbitrase dan mencakup biaya administrasi arbitrase KLRCA.



Hingga 50,000

3,500

Dari 50,001 hingga 100,000


Imbalan majelis arbitrase dibagi ke banyak skala berbeda untuk Arbitrase Internasional dan Domestik. Skema Biaya dan Biaya Administrasi dapat ditemukan di Bagian II dari Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA. Dihasilkan ulang sebagai berikut:

Dari 100,001 hingga 500,000


Dari 500,001 hingga 1,000,000


Dari 1,000,001 hingga 2,000,000


Dari 2,000,001 hingga 5,000,000


Dari 5,000,001 hingga 10,000,000


Dari 10,000,001 hingga 50,000,000


Dari 50,000,001 hingga 80,000,000


Dari 80,000,001 hingga 100,000,000


47

48


Arbitrase Domestik Jumlah yang Disengketakan (Tuntutan + Tuntutan Balik) = Jumlah Tetap

7. Apakah para pihak dibatasi untuk mengangkat arbiter dari panel arbiter KLRCA ketika berarbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?


Hingga 150,000

10,500

Dari 150,001 hingga 300,000


Dari 300,001 hingga 1,500,000


Dari 1,500,001 hingga 3,000,000


Dari 3,000,001 hingga 6,000,000


Dari 6,000,001 hingga 15,000,000


Dari 15,000,001 hingga 30,000,000


Dari 30,000,001 hingga 150,000,000


8. Bagaimana saya memulai proses arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Dari 150,000,001 hingga 240,000,000


Di atas 300,000,000


Selama ada persetujuan sebelumnya untuk merujuk ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA, para pihak dapat merujuk sengketa yang belum terselesaikan ke KLRCA untuk arbitrase.

Pemohon akan diminta untuk mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dengan menyatakan maksudnya untuk memulai arbitrase menurut Peraturan ini dan salinannya harus disampaikan kepada Direktur.

Imbalan majelis arbitrase sudah termasuk biaya administrasi Pusat.

Biaya administrasi Pusat yaitu 20% dari Imbalan majelis arbitrase.

No. Item

Biaya


RM250.00/USD100.00


2. Biaya Penunjukan

49


*



RM400.00/USD150.00

Tidak, tidak ada pembatasan yang dikenakan dan para pihak bebas untuk menunjuk arbiter pilihan mereka. Namun, apabila para pihak tidak dapat mencapai persetujuan atau memutuskan (lih. Pasal 4), maka Direktur KLRCA kemudian akan merujuk ke panel arbiter KLRCA untuk membuat penunjukan yang sesuai. KLRCA memiliki panel terbuka lebih dari 800 arbiter domestik dan internasional. Sebagai prasyarat, KLRCA mewajibkan panelisnya untuk memperoleh keanggotaan (fellowship) CIArb. Panelis KLRCA juga orang-orang berpengalaman dalam beragam industri khusus.

48


Arbitrase Domestik Jumlah yang Disengketakan (Tuntutan + Tuntutan Balik) = Jumlah Tetap

7. Apakah para pihak dibatasi untuk mengangkat arbiter dari panel arbiter KLRCA ketika berarbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?


Hingga 150,000

10,500

Dari 150,001 hingga 300,000


Dari 300,001 hingga 1,500,000


Dari 1,500,001 hingga 3,000,000


Dari 3,000,001 hingga 6,000,000


Dari 6,000,001 hingga 15,000,000


Dari 15,000,001 hingga 30,000,000


Dari 30,000,001 hingga 150,000,000


8. Bagaimana saya memulai proses arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA?

Dari 150,000,001 hingga 240,000,000


Di atas 300,000,000


Selama ada persetujuan sebelumnya untuk merujuk ke arbitrase menurut Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA, para pihak dapat merujuk sengketa yang belum terselesaikan ke KLRCA untuk arbitrase.

Pemohon akan diminta untuk mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dengan menyatakan maksudnya untuk memulai arbitrase menurut Peraturan ini dan salinannya harus disampaikan kepada Direktur.

Imbalan majelis arbitrase sudah termasuk biaya administrasi Pusat.

Biaya administrasi Pusat yaitu 20% dari Imbalan majelis arbitrase.

No. Item

Biaya


RM250.00/USD100.00


2. Biaya Penunjukan

49


*



RM400.00/USD150.00

Tidak, tidak ada pembatasan yang dikenakan dan para pihak bebas untuk menunjuk arbiter pilihan mereka. Namun, apabila para pihak tidak dapat mencapai persetujuan atau memutuskan (lih. Pasal 4), maka Direktur KLRCA kemudian akan merujuk ke panel arbiter KLRCA untuk membuat penunjukan yang sesuai. KLRCA memiliki panel terbuka lebih dari 800 arbiter domestik dan internasional. Sebagai prasyarat, KLRCA mewajibkan panelisnya untuk memperoleh keanggotaan (fellowship) CIArb. Panelis KLRCA juga orang-orang berpengalaman dalam beragam industri khusus.

50



51

9. Bagaimana jika di pertengahan proses arbitrase ditentukan bahwa nilai tuntutan lebih besar atau lebih kecil dari estimasi awal?

11. Apakah KLRCA memiliki pengalaman dan keahlian untuk mengelola arbitrase dalam sektor khusus?

Ya, KLRCA memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola arbitrase pada industri khusus. Namun, tidak seperti Pusat lainnya, KLRCA tidak merasa perlu untuk meluncurkan satu divisi khusus yang melayani industri khusus yang berbeda. Hal ini dikarenakan Peraturan telah disusun melalui konsultasinya dengan berbagai industri khusus misalnya, sektor maritim. Peraturan arbitrase dirancang bukan hanya mengatur sengketa perdagangan biasa tetapi juga sektor khusus, dengan memperhatikan sifat industri tersebut.

Sebagai tambahan, panel KLRCA yang terdiri dari para pakar ternama di industri, mulai dari sektor konstruksi, energi, maritim dan perdagangan.

Jika nilai tuntutan atau tuntutan balik lebih besar dari estimasi awal, Direktur akan mengarahkan Pemohon atau Termohon, sesuai dengan keadaan, untuk membayar biaya tambahan sebelum kasus tersebut dapat dilanjutkan. Namun, jika nilai tuntutan atau tuntutan balik lebih kecil dari estimasi awal, imbalan majelis arbitrase tambahan yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke para pihak setelah dikeluarkannya putusan tersebut, bergantung pada kebijaksanaan Direktur.

10. Bagaimana tempat arbitrase ditentukan?

Sesuai Pasal 6(2) Peraturan, tempat arbitrase adalah di Malaysia. Hukum arbitrase dalam Peraturan ini adalah Undang-Undang Arbitrase Malaysia tahun 2005 (Yang diubah pada tahun 2011) atau modifikasi menurut hukum atau pemberlakuan kembali Undang-Undang tersebut”.

50



51

9. Bagaimana jika di pertengahan proses arbitrase ditentukan bahwa nilai tuntutan lebih besar atau lebih kecil dari estimasi awal?

11. Apakah KLRCA memiliki pengalaman dan keahlian untuk mengelola arbitrase dalam sektor khusus?

Ya, KLRCA memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola arbitrase pada industri khusus. Namun, tidak seperti Pusat lainnya, KLRCA tidak merasa perlu untuk meluncurkan satu divisi khusus yang melayani industri khusus yang berbeda. Hal ini dikarenakan Peraturan telah disusun melalui konsultasinya dengan berbagai industri khusus misalnya, sektor maritim. Peraturan arbitrase dirancang bukan hanya mengatur sengketa perdagangan biasa tetapi juga sektor khusus, dengan memperhatikan sifat industri tersebut.

Sebagai tambahan, panel KLRCA yang terdiri dari para pakar ternama di industri, mulai dari sektor konstruksi, energi, maritim dan perdagangan.

Jika nilai tuntutan atau tuntutan balik lebih besar dari estimasi awal, Direktur akan mengarahkan Pemohon atau Termohon, sesuai dengan keadaan, untuk membayar biaya tambahan sebelum kasus tersebut dapat dilanjutkan. Namun, jika nilai tuntutan atau tuntutan balik lebih kecil dari estimasi awal, imbalan majelis arbitrase tambahan yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke para pihak setelah dikeluarkannya putusan tersebut, bergantung pada kebijaksanaan Direktur.

10. Bagaimana tempat arbitrase ditentukan?

Sesuai Pasal 6(2) Peraturan, tempat arbitrase adalah di Malaysia. Hukum arbitrase dalam Peraturan ini adalah Undang-Undang Arbitrase Malaysia tahun 2005 (Yang diubah pada tahun 2011) atau modifikasi menurut hukum atau pemberlakuan kembali Undang-Undang tersebut”.

DAFTAR ISI. Peraturan Arbitrase Proses Acara Cepat KLRCA PERATURAN ARBITRASE SKEMA IMBALAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PEDOMAN UNTUK PERATURAN ARBITRASE

Recommend Documents