18/01/14
Arbitrase Miko Kamal S.H., Bung Hatta LL.M., Deakin Ph.D Macquarie iReformbumn (institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara) Anggrek Building Lt. 2 Jl. Permindo No. 61-63 Padang 25111 Phone: 0751-24552 Facs.: 0751-22609
18/01/14
1
Pengertian arbitrase "Arbitra'on is an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed ma9er, instead of carrying it to establish tribunals of jus'ce, and is intended to avoid the formali'es, the delay, the expense and vexa'on of ordinary li'ga'on” (Black's Law Dic5onary). 18/01/14
2
1
18/01/14
Definisi arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999)
18/01/14
3
Pengaturan sebelum UU Arbitrase • Pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv) • Penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-‐Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-‐Pokok Kekuasaan Kehakiman: penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. 18/01/14
4
2
18/01/14
Hukum arbitrase • UU No. 5 Tahun 1968 tentang ra5fikasi Washington Conven5on tahun 1965 (ICSID Conven5on): Penyelesaian perselisihan antarnegara dan warganegara asing mengenai penanaman modal. • Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang ra5fikasi New York Conven5on 1958: eksekusi atas putusan arbitrase yang dibuat di negara asing. • UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alterna5f Penyelesaian Sengketa 18/01/14
5
Karakteristik arbitrase • Arbitrase adalah proses peradilan secara swasta, dimana sengketa diputus oleh seorang hakim swasta (arbiter). • Arbitrase dimulai dengan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. • Perjanjian arbitrase mengenyampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa. • Para pihak (berdasarkan perjanjian arbitrase) berhak menentukan sendiri acara arbitrase (party autonomy). • Sebagaimana halnya putusan pengadilan, putusan arbitrase mengikat para pihak. 18/01/14
6
3
18/01/14
Mengapa arbitrase? (kelebihan) • Para pihak berkesempatan memilih arbiter yang berkualitas dan integritas. • Sengketa akan diputus oleh pihak yang netral (dalam sengketa internasional, kalau diselesaikan melalui forum pengadilan, lokasi hearing 5dak akan netral) • ‘hukum acara’ yang dipakai akan fleksibel (lokasi, tatacara pembuk5an, bahasa) 18/01/14
7
Mengapa…cont. • Kecepatan penyelesaian sengketa lebih terjamin karena lamanya penyelesaian sengketa akan disepaka5 oleh para pihak • Rahasia dan pribadi (privat). Kalau di pengadilan, pemeriksaan perkara akan dilakukan secara terbuka. • Fleksibel dalam memilih hukum (sengketa internasional) • Putusan final dan mengikat dan langsung dapat dieksekusi. • Dalam sengketa internasional, eksekusi dapat dilakukan di luar jurisdiksi suatu negara
18/01/14
8
4
18/01/14
Kelemahan arbitrase • Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. • Pihak yang berperkara di forum arbitrase harus siap dengan biaya ekstra (jika mempergunakan arbitrase adhoc, para pihak harus mengeluarkan biaya ruangan, fasililats sidang, honor arbiter, sekretaris, penerjemah dll) 18/01/14
9
Sengketa apa yang dapat diselesaikan di forum arbitrase? • Sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-‐undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
18/01/14
10
5
18/01/14
Jenis arbitrase • Arbitrase Ad Hoc Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan satu sengketa tertentu.
• Arbitrase ins5tusional Arbitrase ins5tusional ada bukan hanya untuk menyelesaikan satu sengketa tertentu.
18/01/14
11
Beberapa contoh lembaga arbitrase • BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia): Indonesia • ICC (Interna5onal Chamber of Commerce), Interna5onal Court of Arbitra5on, London Court of Interna5onal Arbitra5on (LCIA), Singapore Interna5onal Arbitra5on Center (SIAC): Luar Negeri 18/01/14
12
6
18/01/14
Yang penting dalam proses arbitrase • Perjanjian arbitrase • Peraturan acara arbitrase dari lembaga arbitrase yang dipilih • Ketentuan undang-‐undang tentang arbitrase yang bersifat memaksa
18/01/14
13
Perjanjian arbitrase • Pasal 1 (3) ‘Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 5mbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah 5mbul sengketa’. • Perjanjian arbitrase bersifat asesor: perjanjian arbitrase 5dak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian dan merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok.
18/01/14
14
7
18/01/14
Standar Klausul Arbitrase • BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia): "Semua sengketa yang 5mbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-‐peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam 5ngkat pertama dan terakhir".
• UNCITRAL (United Na'on Comission of Interna'onal Trade Law): "Se5ap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah 5daknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-‐aturan UNCITRAL”.
18/01/14
15
Akibat Hukum Perjanjian arbitrase Pasal 11: (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan 5dak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-‐ hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-‐undang ini. 18/01/14
16
8
18/01/14
Jangka waktu proses arbitrase Pasal 48 (1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang. 18/01/14
17
Jangka…cont. Pasal 33 Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila : a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu; b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepen5ngan pemeriksaan. 18/01/14
18
9
18/01/14
Putusan arbitrase • Putusan provisional Pasal 32 (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur keter5ban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan peni5pan barang kepada pihak ke5ga, atau menjual barang yang mudah rusak. (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 5dak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 18/01/14 19
Putusan…cont. • Putusan arbitrase Pasal 55 Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Pasal 57 Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (5ga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
18/01/14
20
10
18/01/14
Putusan…cont. • Pasal 60 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
18/01/14
21
Eksekusi putusan • Pasal 61 Dalam hal para pihak >dak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
• Pasal 62 Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (5ga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didafarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. 18/01/14
22
11
18/01/14
Eksekusi…cont. • Pasal 62 (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta >dak bertentangan dengan kesusilaan dan keter>ban umum.
• Pasal 62 (3) Dalam hal putusan arbitrase 5dak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut 5dak terbuka upaya hukum apapun.
• Pasal 62 (4) Ketua Pengadilan Negeri 5dak memeriksa alasan atau per5mbangan dari putusan arbitrase.
18/01/14
23
12
