LEMBAGA ARBITRASE ISLAM DI INDONESIA

Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016

ISSN 1979 - 4940

LEMBAGA ARBITRASE ISLAM DI INDONESIA Yusna Zaidah FakultasSyariah IAIN Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani km. 4,5KebunBunga Banjarmasin E-mail :[email protected] Abstract A dispute is a social problem thatdirectly in contact with the law and require solving integrally. Each order of society has various ways to get agreement in the proceedings or to resolve disputes among them. The People nowadays are starting to abandon habitual ways resorting to formal ways provided by law that are recognized by the state. There are various kinds of way to dispute in the society that each has particular strengths and weaknesses, one of them is arbitration. In Indonesia, National Sharia Arbitration Board as one of the institutions that offering arbitration services to the business sector economics Islam or business based on sharia Keywords : Arbitration, Dispute, Basyarnas. Abstrak Sengketa ini merupakan problema sosial yang langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaian sengketa di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara cara kebiasaan beralih ke cara cara formal menurut hukum yang berlaku yang diakui oleh negara. Berbagaimacam dancara penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yang masing masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentusalahsatunyaadalaharbitrase. Di Indonesia berdiriBadan Arbitrase Syari‟ah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu lembagayang menawarkan jasa arbitrase untuk sektor bisnis ekonomi Islam atau bisnis berbasis syari‟ah. Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Basyarnas. dari.Kesalahfahaman

PENDAHULUAN Setiap

ada

kelompok

yang dapat diselesaikan oleh mereka

menghendaki hidup damai dan tenteram

sendiri dan ada pula yang memerlukan

serta

campur

selalu

individuatau

dimaksud

berusaha

munculnya

menghindari sengketa,

tangan

pihak

lain

serta

memerlukan penyelesaian secara serius,

walaupundemikiandalam

bahkan ada pula yang menjadi hangat

kenyataankesalahfahamansebagaipenye

dan sengit jika kemudian tidak kunjung

babsengketatersebutterkadangsulitdihin

119


ditemukan

cara

yang

tepat

untuk

menyelesaikannya.

yang

dengan

peradilan. Pandangan yang demikian terkadang

Sengketa ini merupakan problema sosial

langsung

hukum

dan

mengakibatkan

hukum

bermakna sangat sempit. Padahal jauh

bersentuhan

lebih

memerlukan

pemecahan sengketa tanpa melalui jalur

pemecahan secara integral.

Terlebih

lagi karena manusia sebagai mahluk

luas,

termasuk

di

dalamnya

peradilan dapat diartikan sebagai hukum itu sendiri.

sosial maka sangat diperlukan cara

Dengandemikian, sengketa tidak

penyelesaian yang menjunjung tinggi

dapat

nilai kemanusiaan. Hal demikian untuk

manusia dan kebutuhan penyelesaian

melengkapi fakta dan teori dalam

sengketa di antara masyarakat berbeda

menghadapi sengketa agar kita tidak

satu sama lain. Ada berbagai macam

terjebak dalam empirisme dan masuk

cara penyelesaian sengketa yang ada di

pada batasan teoritikal yang tanpa nilai

masyarakat

(makna) sehingga kehilangan idealisme.

memiliki keunggulan dan kelemahan

Padahal sesungguhnya makna itulah

tertentu.

yang akan

makna baik sebagai lembaga, proses

dicari

yakni

nilai-nilai

kemanusiaan yang luhur. Setiap

dilepaskan

yang

dari

kehidupan

masing

Penyelesaian

masing

mengandung

maupun produk, salah satunya adalah

tatanan

masyarakat

penyelesaian sengketa alternatif di luar

memiliki berbagai macam cara untuk

pengadilan

memperoleh kesepakatan dalam proses

Resolution). Arbitrase adalah salah satu

perkara

cara penyelesaian sengketa di luar

atau

sengketa

di

untuk

menyelesaian

(Alternative

Dispute

mereka.

pengadilan yang merupakan upaya yang

Masyarakat mulai meninggalkan cara

dilakukan oleh para pihak dengan

cara kebiasaan beralih ke cara cara

menyerahkan

formal menurut hukum yang berlaku

kepada pihak lain yang tidak memihak

yang

atau

diakui

kalangan

oleh

negara.

Dalam

netral

penyelesaian

yang

mempunyai

kewenangan

kali memandang pandang sebagai hal

memaksakan putusan tersebut kepada

yang skeptis, yakni dipandang sebatas

salah

bahkan hukum diidentikkan dengan

satu

untuk

sengketa

memahami hukum masyarakat kerap

mengenai ilmu tentang peradilan, atau

120

ISSN 1979 - 4940

pihak

memutus

suatu

dan

bentuk


tersebut.

1

Penyerahan

ISSN 1979 - 4940

penyelesaian

yang mereka tunjuk dan angkat sendiri

sengketa tersebut didasari kesepakatan.

dan putusan yang diambil oleh hakim

Arbitrase merupakan salah satu bentuk

hakim tersebut merupakan putusan yang

penyelesaian sengketa secara pribadi

bersifat final dan mengikat 3 , arbitrase

(Adjudikasi Privat) yang mana para

adalah badan peradilan swasta di luar

pihak

lingkungan

menyepakati

menyelesaikan

sengketanya

untuk

peradilan

umum,

yang

kepada

dikenal khusus dalam dunia perusahaan.

pihak yang netral yang mereka pilih

Arbitrase adalah peradilan yang dipilih

untuk membuat keputusan.

dan ditentukan sendiri secara sukarela

Selain itu para pihak juga dapat

oleh pihak pihak pengusaha yang

memilih hukum mana yang dipakai atau

bersengketa. Penyelesaian sengketa di

diterapkan

tersebut

luar pengadilan Negara merupakan

sehingga akan melindungi para pihak

kehendak bebas pihak pihak. Kehendak

yang bersengketa dari rasa takut atau

bebas ini dapat dituangkan dalam

ketidakyakinan

hukum

perjanjian tertulis yang mereka buat

substantif dari yuridiksi tertentu. Di

sebelum dan sesudah sengketa terjadi

samping itu arbitrase juga cenderung

sengketa sesuai dengan asas kebebasan

lebih informal dibandingkan dengan

berkontrak dalam hukum perdata4.

pada

sengketa

terhadap

adjudikasi publik, prosedurnya tidak begitu

kaku

menyesuaikan. suatu

dan 2

bentuk

lebih

dapat

Arbitrase merupakan peradilan

yang

Islam

sebagai

agama

yang

memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan mengenal

tradisinya pranata

telah

penyelesaian

diselenggarakan oleh dan berdasarkan

sengketa dalam bentuk badan hakam

kehendak serta i‟tikad baik dari pihak

yang

pihak yang berselisih agar perselisihan

arbitrase. Hakam itu sendiri bersumber

mereka diselesaikan oleh hakim hakim

dari syari‟at Islam yang putusannya

sama

pengertiannya

dengan

didasarkan pada islah dengan sifat 1

SitiMegadianti Adam danTakdirRahmadi, 1997, SengketadanPenyelesaiannya, (Bulletin MusyawarahNomor 1 Tahun I, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law), hal. 264. 2 Garry Goodpaster, 1995, TinjauanTerhadapPenyelesaianSengketa, Seri Dasar-dasarHukumEkonomiArbitrase Indonesia, Ghalia Indonesia, hal. 5.

peradilannya

yang

mudah,

cepat,

3

GunawanWijayadan Ahmad Yani, HukumArbtrase, PT Raja GrafindoPersada,Jakarta, 2001, hal. 16. 4 Abdul kadir Muhammad, PengantarHukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Adiyabakti, 1993, hal. 276.

121


murah, adill, final dan mengikat. Pada

kepentingan perdamaian menggugur-

awalnya perkara yang ditangani tidak

kan haknya dan bisa jadi disatu kali

terbatas pada masalah perdata, namun

kedua belah pihak sama-sama mengalah

pada akhirnya disepakati masalah yang

yakni

ditangani adalah terbatas pada masalah

perdamaian.

al amwal (harta benda). Pemantapan

disebutdenganbertahkim kepada seorang

badan hakam dalam sejarah hukum

yang ahli untuk meminta diselesaikan

Islam terlebih lagi berlangsung setelah

atau

fiqih muamalah berkembang dengan

mereka. Hanya saja masyarakat belum

pesat.5

mengenal

Indonsiasendirimeskipunpadaawalmunc ulnyaIslam

di

nusantaraistilaharbitrasesyariahatauarbit raseIslaminibelum

dikenal,

namun

sesungguhnyadalam praktek kehidupan masyarakatIslam di nusantara system arbitrasesudahmasukdalamsalahsatubagi ansistempenyelesaiansengketadalammas yarakatadat. seringkali nasehat

Cara diawali

penyelesaiannya dengan

keagamaan.

nasehat-

tentang

arti

pentingnya persaudaraan sedemikian rupa,sehingga

perselisihan

dapat

diselesaikan secara damai dan orang yang bersengketa saling memafkan. Apabila

salah

satu

pihak

yang

dirugikan, pihak lainnya secara rela mengembalikan hak saudaranya itu, atau sebaliknya pihak yang merasa dirugikan 5

saling 6

mengalah

demi

Praktikinilah

yang

diputus-kan

perkara

dengan

diantara

istilah

arbitrase

(hakam).7

Di

122

ISSN 1979 - 4940

secara

suka

rela

Ahmad Dimyati, 1994, hal. 193.

demi

PEMBAHASAN 1. Arbitrase dalam Islam Sebelum

lebih

jauh

dibahas

mengenai Arbitrase Islam di Indonesia, sebelumnya

akandiulas

aritrase

dalam

mengenai hukumIslam.

Pembahasan arbitrase menurut hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa di dalam Islam pun terdapat

mekanisme

penyelesaian

sengketa seperti arbitrase. Dalam

hukum

Islam

istilah

arbitrase dapat dipadankan dengan kata tahkim, yang berasal dari kata kerja hakkama

yang

berarti

menjadikan

seseorang sebagai penengah bagi suatu 6

Abdul Rahman Saleh, dkk., Arbitrase Islam di Indonesia, BAUI &BI, Jakarta, 1994,hal. 24. 7 Febrizal Lubis, Menghayati Peran Serta Para Ulama dan Cendekiawan Muslim DalamMemimpin dan Menjaga Peradilan Agama, Jakarta: Badilag.Net, hal. 5.


ISSN 1979 - 4940

sengketa. 8 Abu Al‟Ainain Abdul Fatah

Al‟ Ainain Abdul Fattah Muhammad

Muhammad

dalam bukunya yang berjudul Al-qadla

dalam

bukunya

yang

berjudul Al-Qadha wa Al-Itsbat fi al

wa

fiqh Islami, mengatakan bahwa tahkim

mendefinisikan

adalah bersandarnya dua orang yang

“Bersandarnya dua orang yang bertikai

bertikai kepada seseorang yang mereka

kepada seseorang yang mereka ridlai

ridoi

keputusannya

keputusannya

untuk

al

itsbat

fi

al-fiqh-Islami

tahkim

untuk

adalah:

menyelesaikan

pertikaian

mereka

9

pertikaian mereka”. Atau diartikan pula

dalam

Ensiklopedi

dengan: “Suatu penyelesaian sengketa

Hukum Islam adalah berlindungnya dua

yang dilakukan oleh hakam yang dipilih

pihak yang bersengketa kepada orang

atau ditunjuk secara suka rela oleh dua

yang mereka sepakati serta ikhlas

orang yang bersengketa antara mereka

menerima

untuk

dan kedua belah pihak akan mentaati

menyelesaikan persengketaan mereka;

penyelesaian oleh hakam atau para

berlindungnya

hakam yang mereka tunjuk itu.11.

menyelesaikan Istilah

tahkim

keputusannya

dua

pihak

yang

bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk

(sebagai

penengah)

untuk

Lembaga tahkim telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu,

memutuskan perselisihan yang terjadi di

meskipunbelum

antara mereka.10

peradilan yang teroganisir, setiap ada

Penyelesaian

sengketa

dengan

terdapat

sistem

perselisihan mengenaihak milik, waris

“tahkim” yang kata kerjanya adalah

dan

“hakkama”,

berarti

diselesaikan melalui bantuan jurudamai

menjadikan seseorang sebagai penengah

atau wasit yang ditunjuk oleh masing-

bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut

masing pihak yang berselisih. 12

secara

harfiah

hak-hak

lainnya

seringkali

erat hubungannya dengan pengertian menurut

istilah.

Berbagai

redaksi 11

terdapat dalam buku-buku fiqih dalam mendefinisikan tahkim, misalnya Abu

8

Suhrawardi. K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 186. 9 Ibid. 10 Abdul Aziz Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hal.1750.

Abu al-Ainain Fatah Muhammad, Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh al Islami, 1976, Darr alFikr, Kairo, Mesir, hal. 84. Lihat juga Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam PerspektifKewenangan Peradilan Agama), 2014, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 430. 12 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, , 2001,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 43

123


Dasar

pemberlakuan

ISSN 1979 - 4940

lembaga

hoc. Antara sistem hakam dengan

arbitrase dalam Islam dapat disandarkan

sistem arbitrase memiliki ciriciriyang

kepada teks hukum yang ada dalam Al

sama,

Qur‟an antara lain terdapat dalam surat

1)

an-Nisa ayat 35 yang artinya : “Jika

volunteer.2) Di luar jalur peradilan

kamu khawatir ada persengketaan di

resmidan 3)Masing-masing pihak yang

antara keduanya, maka kirimlah seorang

bersengketa menunjuk seorang atau

hakam dari keluarga laki-laki dan

lebih yangdianggap mampu, jujur dan

seorang

independen.Sedangkan kesamaan dari

hakam

dari

keluarga

yakni

penyelesaian

perempuan. Jika kedua orang hakam itu

segi

bermaksud

1)Bertindak

mengadakan

perbaikan,

sengketa

kewenangannya, sebagai

adalah mahkamah

niscaya Allah memberi taufiq kepada

arbitrase

suami isteri itu. Sesungguhnya Allah

ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.

Maha

3)Berwenang

Mengetahui

lagi

Maha

Mengenal”.

sengketa

Dengan

demikian,

dapatlah

(arbitral

secara

tribunal).2)Sejak

penuh

dengan

cara

menyelesaikan menjatuhkan

putusandan putusannya bersifat final

dikemukakan bahwa yang dimaksud

dan mengikat (final and binding)13.

dengan hakam dalam ayat di atas adalah

Selain terdapat dalam surat

“juru damai” di antara suami isteri yang

Nisa ayat 35 tersebut, masih banyak

bersengketa.

ayat lain yang dapat dijadikan sandaran

Namun

demikian,

walaupun yang disebutkan dalam ayat

keberlakuan arbitrase

di atas adalah juru damai terhadap

seperti misalnya surah al-Hujarat ayat 9:

persengketaan

yang artinya :

suami

isteri,

namun

dalam

an-

Islam,

dengan menggunakan metode analogi

"Dan jika dua golongan dan

atau kias dapat dikembangkan atau

orang-orang yang mukmin berperang

diperluas

maka damaikanlah antara keduanya.

ke

bidang-bidang

dalam lain,

persengketaan seperti

bidang

ekonomi atau perbankan Islam.

Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang

Dalam tradisi fiqh Islam telah

lain maka perangilah golongan yang

dikenal adanyalembaga hakam yang

berbuat aniaya itu sehingga golongan

sama artinya dengan “arbitrase”, hanya 13

saja lembaga hakamtersebut bersifat ad-

124

Al Fitri, Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya, Jakarta: Badilag.Net, hal. 6.


ISSN 1979 - 4940

itu kembali kepada perintah Allah. Jika

sebagai pencari solusi terhadap masalah

golongan itu kembali kepada perintah

keluarga tersebutmemiliki peran penting

Allah,

antara

dalam menangani konflik antara suami

keduanya dengan adil dan berlaku

istri.Sehubungan dengan siapa yang

adillah sesungguhnya Allah menyukai

menunjuk dan mengutus hakam atau

orang-orang yang berlaku adil”.

mediatordalam

maka

damaikanlah

Jika dilihat secara tekstual ayatayat di atas mengandung pengertian hakam antara

istri.

Namun

syiqaq

terjadi silang pendapat di antara ulama fikih.

dalampenyelesaianmasalah suami

perselisihan

Wahbah

Zuhayli

dan

Sayyid

kalau

Sabiq berpendapat bahwa hakam dapat

yang

diangkatoleh suami istri dari orang yang

terkandung di dalamnya yang berkaitan

mereka setujui sebagai mediator yang

denganpenyelesaian

masalah

akanmembantu mereka dalam mencari

melalui islah.Ayat tersebut di atas

solusi terhadap percekcokan dalam

menjelaskan

tentang

yaitu

rumah tanggamereka. Sementara ulama

perselisihan

yangmeruncing

antara

mazhab Hanafi, Syâfi„î, dan Hanbali

kitaperhatikan ada semangat

sebuah

syiqaq,

suami istri yang diselesaikan oleh dua

berpendapat

orang juru damai (hakam).Ayat ini

ayat 35 surat al-Nisa‟ bahwa hakam

menganjurkan adanya pihak ketiga atau

atau

mediator yang dapat membantupihak

keluarga suami atau istri, dan bukan

suami dan istri dalam mencari solusi

suami atau istri secara langsung.15

penyelesaian

sengketa

mereka.Masing-masing mempunyai

wakil

sebagai mediator.

14

keluarga pihak

yang

berperan

bahwaberdasarkan

mediator

Dalam

diangkat

sejarah

lahir

olehpihak

hukum

Islamditemukan fakta bahwa tahkim bukanlah

terbatas

hanyamerupakan

Dari ayat tersebut

penyelesaian sengketa keluarga antara

dapat dengan jelas dipahami bahwa Al-

suami istri sebagaimana yangdijelaskan

Qur‟anmenggunakan term hakam untuk

oleh ayat tersebut di atas. Praktik

mediator atau arbiter. Menurut ayat

tahkîm

tersebut bahwamediator yang bertindak

olehMuhammad SAW. dalam banyak

ini

telah

diperankan

14

Ramlan Yusuf Rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam : Instrumen Pentingbagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang, 2011, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, hal.1438.

15

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan HukumNasional, 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 185-189.

125


kasus

persengketaan,

mengatakan

dan

bahwabetapa

beliau

SAW

juga

menunjukkan

adanya

bagusnya

peluang penyelesaian sengketa tertentu

tahkîm tersebut dilakukan. Hal ini

dengan tidak melalui lembaga peradilan

beliau sabdakan dalam merespon Abû

resmi

Syuraih ketika berkata, “Sesungguhnya

diriwayatkan

kaumku

sesungguhnya

jika

berselisih

tentang

pemerintah.

Hadis

oleh

dimaksud

an-Nasai

Rasulullah

lalu saya putuskan di antara mereka,

dipanggil Abu Hakam: “Sesungguhnya

dan kedua pihakida atas putusanku.”

hakam itu adalah perintah Allah dan

dapat

Syureih

berkata

kepada

juga

Abu

bahwa

sesuatumaka mereka datang kepadaku,

Kemudian

yang

sering

dilihat

kepada-Nyalah dimintakan keputusan

dalah surah An-Nisa ayat 114 yang

hakam, mengapa kamu dipanggil Abu

artinya: “tidak ada kebaikan pada

Hakam?”

kebanyakan

mereka,

“Bahwa sesungguhnya kaumku bila

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang

bertengkar akan datang kepadaku minta

menyuruh (manusia) memberi sedekah,

penyelesaian dan kedua belah pihak

atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan

akan

perdamaian di antara manusia. dan

Mendengar jawaban Abu Syureih itu

Barangsiapa yang berbuat demikian

Rasulullah lalu berkomentar: “Alangkah

karena mencari keredhaan Allah, Maka

baiknya perbuatanmu itu, apakah kamu

kelak Kami memberi kepadanya pahala

punya anak”, Abu Syureih menjawab:

yang besar”.Dengan didasarkan kepada

“Ya, saya punya anak yaitu Sureih,

teks hukum yang ada di dalam Al-

Abdu dan Musallam, Siapa yang paling

Qur‟an tersebut dipahami bahwa ajaran

tua?”, “Yang paling tua adalah Syreih”

Islam

kata Rasulullah: “Kalau begitu engkau

bisikan-bisikan

memberikan

peluang kepada

umatnya untuk menyelesaikan sengketa

rela

Abu

Syureih

dengan

menjawab:

keputusanku”.

adalah Abu Syureih”.

secara kekeluargaan dengan melalui

Dari

ungkapan

di

atas

jelas

perantaraan orang lain yang netral dan

tergambar bahwa bahwa tahkim pada

tidak memihak.

masa

Selain teks hukum yang terdapat di

126

ISSN 1979 - 4940

dalam

Al

Qur‟an

Rasulullah

bukanlah

terbatas

hanyamerupakan penyelesaian sengketa

sebagaimana

keluarga antara suami istri sebagaimana

dikemukakan di atas, di dalam teks

yangdijelaskan oleh ayat tersebut di

hukum yang berupa hadis Rasulullah

atas. Praktik tahkîm ini telah diperankan


olehMuhammad SAW. dalam banyak kasus

persengketaan,

mengatakan

dan

bahwabetapa

beliau bagusnya

ISSN 1979 - 4940

Dalam sejarah diketahui bahwa penyelesaian

sengketa

dengan

menggunakan jasa juru damai (wasit)

tahkîm tersebut dilakukan. Hal ini

yang

beliau sabdakan dalam meresponsAbû

bersengketa

sudah

Syuraih ketika berkata, “Sesungguhnya

masyarakat

Arab

kaumku

tentang

datangnya Islam. Kemudian setelah

sesuatumaka mereka datang kepadaku,

Islam lahir tradisi ini terus dilanjutkan

lalu saya putuskan di antara mereka,

dan dikembangkan sebagai alternative

dan kedua pihakrida atas putusanku.”16

penyelesaian

jika

berselisih

Uraian yang diangkat dari hadis di

ditunjuk

oleh

mereka

yang

dikenal

pada

sejak

sengketa

sebelum

dengan

memodifikasi dengan ajaran ajaran yang

atas menggambarkan bahwa apa yang

diberikan

dilakukan

dalam

Perkembangan selanjutnya para ahli

menyelesaikan sengketa pada zamannya

hukum Islam dari kalangan mazhab

diakui

Hanabilah berpendapat bahwa tahkim

oleh

Abu

Syureih

Rasulullah.

Pengakuan

Rasulullah

SAW.

Rasulullah tersebut dijadikan dalil atau

berlaku untuk

dasar bagi keabsahantahkim sebagai

yang berkaitan dengan harta benda,

penyelesaian sengketa.17

qishas, hudud, nikah, li‟an. Ahli hokum

Bahkan Umar bin Khattab telah memberikan persoalanini

pengarahan

menyatakan

kalangan

mazhab

Hanafiah

berpendapat bahwa tahkim dibenarkan

:

untuk menyelesaian segala sengketa

“Perdamaian itu diperbolehkan diantara

kecuali hudud dan qishas. Sedangkan

orang-orang

kecuali

dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan

perdamaian yang menghalalkan yang

dalam bidang muamalah, nikah dan

haram

talak saja. Sedangkan ahli hokum Islam

atau

dengan

dalam

Islam

penyelesaian sengketa

Muslim,

mengharamkan

yang

halal”.18

dari

kalangan

mazhab

Malikiyah

mengatakan bahwa tahkim dibenarkan 16

Ibrahim Siregar, Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah SosialHukum Islam, 2012, Jurnal Miqot Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, hal. 124, lihat juga Samir„Aliyah, Nizhâm al-Daulah wa alQadhâ’, hal. 328. 17 Ibid, hal. 11. 18 Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, diIndonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul Fikih Sunnah,Jilid XIV, Bandung: Alma‟arif,

dalam bidang harta benda saja, tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud,

1993, hal. 36; Lihat juga M. Cholis Nafis, Teori Hukum EkonomiSyariah, 2011, Jakarta: UI Press, hal. 158.

127


ISSN 1979 - 4940

qishas, dan li‟an karena ini merupakan

pohon-pohon.Setelah Khusai ibn Ka‟ab

19

membangun sebuah gedung di Makkah

urusan peradilan. ”.

Dengandemikianpada masa pra-

yang pintunyasengaja dihadapkan ke

Islam sistem arbitrase sudahterlaksana

arah Ka‟bah, maka di situlah sidang-

dalamrangka

menyelesaikan

setiap

sidang hakam dilaksanakan dan gedung

persengketaan

diselesaikan

melalui

itu dikenal dengan sebutan Dar al

bantuan juru damai yangditunjuk oleh

da’wah.

masing-masing pihak yang bersengketa.

Disaatumat

Islam

mulai

Umumnya orang yang ditunjuk sebagai

berkembang, sistem hakam(arbitrase)

arbiter adalah orang yang mempunyai

tersebut

kekuatan

dihilangkan

supranatural

dan

punya

dikembangkan hal-hal

dengan

yang

bersifat

kelebihan-kelebihan di bidang tertentu

tahayuldan bid’ah. Sistem arbitrase ini

(baca:

pada awalnya lebih berkembang di

ahli

nujum,dan

lain).Karenanya

dalam

lainproses

kalanganmasyarakat

Mekkah

pada

pemeriksaan perkaranya arbiter tersebut

umumnya masyarakat yang bergelut di

lebih banyak menggunakan kekuatan

bidang bisnis. Diantara sahabat Nabi

firasat daripada menggunakan alat-alat

yang pernah dipercaya sebagai hakam

bukti seperti saksi atau pengakuan 20 .

(arbiter) selain Abu sureich (Abu al

Dalam catatan sejarah para arbiter Arab

Hakam) adalah Sa‟id ibn Muadz untuk

yang terkenal di antaranya; Rabi‟ ibn

menyelesaikan

Rabi‟ah ibn al-Dzi‟b, Akstam ibn Shifi,

Bani Quraidzah, atau ketika Zaid bin

Qass ibn Sa‟idah al-Iyadi, Amr ibn

Tsabit menyelesaikan perselisihanantara

Zharib al-Adawani, Ummaiyyah ibn

Umar bin Khattab dengan Ubai ibn

Abi ash-Shilat,

Ka‟ab

Abdullah ibn

Arbi‟ah,

dan

lain-lain.Para

tersebut

dalam

memeriksa

Abi

arbiter atau

tentang

ibnMath‟am sengketa

perselisihandi

nahl

dalam

antara

dan

antara

Jubair

menyelesaikan

Utsman sistem

dengan

menyidangkan perkaranya dilaksana-

Thalhah.Pertumbuhan

kandi dalam kamp-kamp yang didirikan

atau sistem arbitrase di masa Khalifah

atau bahkan tidak jarang di bawah

Umar

ibnKhattab

hakam

mengalami

perkembangan yang menggembira-kan 19

Wahbahaz-Zuhaili, Al Fiqh al IslamwaAdillatuhu, juz IV, Darl al Fikr. Damaskus, Syiria, 2005, hal. 752. 20 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Op. cit, hal.49.

128

seiring

denganpembenahan

lembaga

peradilan (al-Qadla) dan tersusunnya


pokok-pokok

pedomanberacara

ISSN 1979 - 4940

di

antara orang-orang yang berniaga.

pengadilan yang dikenal dengan istilah

Perkara-perkara tersebutdiurus dan

Risalah al-Qadla Abu Musa al-Asy‟ari,

diselesaikan oleh suatu badan yang

yang

terdiri dari beberapa utusankaum

salah

satu

pengukuhan

isinya

terhadap

adalah

kedudukan

berniaga.

arbitrase.21

Dalamperkembanganselanjutnyaa khirnyadapatdifahamibahwaPengadilan

2. Arbitrase Islam di Indonesia Di dalam perkembangan sejarah

Cilaga inilah yang serupa dengan sistem

kerajan kerajan di Indonesia dketahu

arbitrase dalam hukumperdata umum

bahwa pada saat daerah Priangan berada

atau

di bawah kekuasaanMataram pada masa

Islam.Kemudianselanjutnya,

kejayaan

dan

sistemarbitrase lebih banyak digunakan

wilayah

oleh kalangan orang-orang Eropa atau

Sultan

Amangkurat

I,

Agung di

Priangan(menurut hasil penyeledikan

sistem

dalam

hukum

kalanganpedagang Internasional. Cara penyelesaiannya seringkali

kompeni) telah berkembang tiga macam

diawali

bentuk badanperadilan, yaitu22:

hakam

dengannasehat-nasehat

1. Peradilan Agama yang memiliki

keagamaan, tentang arti pentingnya

kompetensi perkara perdata yang

persaudaraan sedemikian rupa,sehingga

dapatdijatuhi hukuman badan atau

perselisihan dapat diselesaikan secara

hukuman

damai dan orang yang bersengketa

mati,

perkara-perkara

saling memafkan, hilang segala karat di

perkawinan danwaris. mengadili

hati dan kembali hidup seperti biasa.

perkara sepanjang tidak termasuk

Apabilasalah satu pihak yang dirugikan,

perkara- perkarayang dapat dijatuhi

pihak

hukuman badan atau hukuman

mengembalikan haksaudaranya itu, atau

mati.

sebaliknya pihak yang merasa dirugikan

2. Pengadilan

Drigama

3. Pengadilan

Cilaga

yaitu

secara

lainnya

suka

rela

secara

rela

demikepentingan

khusus

perdamaian menggugurkan haknya dan

untuk menyelesaikansengketa di

bisa jadi disatu kali kedua belahpihak

pengadilan-wasit

yang

21

Ibid., hal. 52. R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, 1978, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 21 22

129


sama-sama

mengalah

yakni

mengalah demi perdamaian.

saling

23

ISSN 1979 - 4940

International Centre for Settlement of Investment

Sebagaimana diketahui arbitrase

Disputes

Washington.

(ICSID)

Badan-badan

dapat berupa arbitrase sementara (ad-

mempunyai

peraturan

hoc) maupun arbitrase melalui badan

arbitrase sendiri-sendiri. Badan

permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc

di

tersebut

dan

sistem

Arbitrase

Syari‟ah

dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan

Nasional (Basyarnas) sebagai

yang sengaja di bentuk untuk tujuan

satu lembaga

arbitrase,

Undang-undang

arbitrase untuk sektor bisnis ekonomi

No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Islam atau bisnis berbasis syari‟ah.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga arbitrase yang mengklaim

Pada

berdasarkan hukum

misalnya

umumnya

arbitrase

ad-hoc

salah

yang menawarkan jasa

ditentukan berdasarkan perjanjian yang

suatu

menyebutkan

majelis

bertujuan menyelesaikan perselisihan

arbitrase serta prosedur pelaksanaan

/sengketa keperdataan dengan prinsip

yang yang telah disepakati oleh para

mengutamakan perdamaian/ishlah.

penunjukan

pihak.

Badan

Islam. Sebagai

Arbitrase,

Basyarnas

Sejarah mencatat bahwa ide untuk

Arbitrase insitusi adalah suatu

melahirkan

Badan

Arbitrase

lembaga permanen yang dikelola leh

SyariahNasional muncul pada waktu

berbagai badan arbitrase berdasarkan

Rakernas Majelis Ulama Indonesia

aturan-aturan yang mereka tentukan

tahun 1992, padawaktu itu Hartono

sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan

Mardjono,

arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-

makalahnya

badan arbitrase seperti Badan Arbitrase

arbitraseberdasarkan syariat Islam, yang

Syari‟ah Nasional Basyarnas),

kemudian mendapatkan sambutan dari

Badan

ditugasi

memaparkan tentang

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

kalanganpeserta

maupun yang internasional seperti The

direkomendasikan untuk ditindaklanjuti

Rules of Arbitration dari International

oleh

Chamber of Commerce (ICC) di Paris,

Kemudian pada tanggal 22 April 1992,

The

Dewan

Arbitration

Rules

dari

The

dan

Majelis

kemudian

UlamaIndonesia.

Pimpinan

Pusat

MUI,mengundang

para

pakar

atau

praktisi

dan

cendikiawan

23

Abdul Rahman Saleh, dkk., Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI &BI, Jakarta, 1994,hal. 24.

130

hukum


muslim

termasuk

darikalangan

ISSN 1979 - 4940

berbentuk yayasan. Badan Arbitrase

Perguruan Tinggi Islam guna bertukar

Muamalat(BAMUI)

pikiran tentang perlu tidaknyadibentuk

bentuk badan hukum yayasan sesuai

arbitrase Islam. Pada rapat selanjutnya

dengan

tanggal 2 Mei 1992, diundang jugawakil

RoostiatiYudo Paripurno, S.H., Nomor

dari Bank Muamalat Indonesia dan

175 tanggal 21 Oktober 1993. BAMUI

untuk selanjutnya dibentuk tim kecil

diketuai olehH. Hartono Mardjono,

gunamempersiapkan

bahan-bahan

S.H., sampai beliau wafat tahun 2003.

kemungkinannya

Berkat Rahmat Allah SWT. dan usaha

kajian

untuk

membentuk BadanArbitrase Islam.

tanggal

1992,juga

24-27

November

notarisNy.

Lely

dalam

proses

berdirinya

ArbitraseIslam.25

bahwa

Kemudian pada Rakernas tahun

sehubungan dengan rencana pendirian

2002 dengan melihat kepada pesatnya

Lembaga ArbitraseMuamalat agar MUI

perkembangan ekonomi syariah baik

segera

diputuskan

dalam

maksimal semua pihak yang terlibat

Demikian juga dalam Rakernas MUI

akta

didirikan

merealisasikanny.

24

Majelis

system maupun lembaga yang ada,

denganSurat

maka diusulkan untuk merubah nama

Kep.

Bamui menjadi Basyarnas.Kemudian

Mei

berdasarkan pertemuan yang dilakukan

1992, telahmembentuk kelompok kerja

pada tanggal 23-26 Desember 2002 dan

pembentukan Badan Arbitrase Hukum

hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan

Islam.Kemudian pada tanggal 5 Jumadil

MUI dan pengurus BAMUI tanggal 26

Awal 1414 H / 21 Oktober 1993,

Agustus 2003 serta memperhatikan

dilakukanpenandatanganan

surat

Ulama

Indonesia

Keputusan

Nomor:

392/MUI/V/1992

tertanggal

4

Akte

Pengurus

BAMUI

Nomor

Pendirian Yayasan Badan Arbitrase

82/BAMUI/07/X/2003

Muamalat Indonesia olehKH. Hasan

Oktober 2003, maka MUI dengan SK

Basri dan HS. Prodjokusumo (Ketua

nya

MUI)

Noor,

tanggal 24 Desember 2003.Perubahan

SE(Dirut Bank Muamalat Indonesia).

nama BAMUI menjadi Basyarnas dan

dan

H.

Zainulbahar

nomor

tanggal

7

Kep.09/MUI/XII/2003

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 25

yangdidirikan oleh MUI ini adalah 24

Al Fitri, Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya, Op. Cit, hal. 12

WarkumSoemitro, 2001. AsasasasPerbankanIslamdanLembagalembagaTerkait (Bamuidan Takaful) di Indonesia,Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 144.

131


menjadikannya

sebagai

perangkat

organisasi MUI (tidak lagi berbentuk

(MUI). Di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H.

Yayasan)

Kehadiran

Dengandemikian selama kurang lebih

ISSN 1979 - 4940

10

Arbitrase

(sepuluh)

tahun

Muamalat

Syariah

Badan

Nasional

Arbitrase

(BASYARNAS)

Badan

sangat diharapkan oleh umat Islam

Indonesia

Indonesia, bukan saja karena dilatar

(BAMUI) menjalankan perannya, dan

belakangi

dengan pertimbangan yang ada bahwa

kepentingan umat untuk melaksanakan

anggota Pembina dan Pengurus Badan

syariat Islam, melainkan juga lebih dari

Arbitrase

itu

Muamalat

(BAMUI)

sudah

Indonesia

banyak

yang

oleh

adalah

sejalan

kesadaran

menjadi dengan

dan

kebutuhan

riil

perkembangan

meninggal dunia, juga bentuk badan

kehidupan ekonomi dan keuangan di

hukum yayasan sebagaimana diatur

kalangan umat. Karena itu, tujuan

dalam

16

didirikan

Tahun 2001 tentang Yayasan sudah

Nasional

tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI

badan permanen dan independen yang

tersebut, maka atas keputusan rapat

berfungsi menyelesaikan kemungkinan

Dewan

Ulama

terjadinya sengketa muamalat yang

Kep-

timbul dalam hubungan perdagangan,

09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember

industri keuangan, jasa dan lain-lain

2003 nama Badan Arbitrase Muamalat

dikalangan umat Islam.

Indonesia (BAMUI) diubah menjadi

Berdirinya

Undang-Undang

Pimpinan

Indonesia

Badan

Majelis

Nomor

Arbitrase

(BASYARNAS) direkomendasikan

Nomor

:

Syariah yang

Nasional

sebelumnya dari

hasil

Badan

Arbitrase

(BASYARNAS)

Badan

Syariah sebagai

Arbitrase

Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak

terlepas

perkembangan

dari kehidupan

konteks sosial

RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26

ekonomi umat Islam, kontekstual ini

Desember

Arbitrase

jelas dihubungkan dengan berdirinya

Syariah Nasional (BASYARNAS) yang

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan

merupakan badan yang berada dibawah

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan

MUI

perangkat

Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful

organisasi Majelis Ulama Indonesia

yang lebih dulu lahir.Sebelumnya di

dan

2002.

Badan

merupakan

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

132


ISSN 1979 - 4940

1992 Tentang Perbankan belum diatur

dengan nasabahnya sehingga Dewan

mengenai bank syariah, akan tetapi

Syariah Nasional menganggap perlu

dalam

mengeluarkan

menghadapi

perkembangan

fatwa-fatwa

bagi

perekonomian nasional yang senantiasa

lembaga keuangan syariah, agar didapat

bergerak

cepat,

kompetitif,

dan

kepastian hukum mengenai setiap akad-

dengan

tantangan

yang

akad dalam perbankan syariah, di mana

semakin

kompleks

serta

sistem

disetiap akad itu dicantumkan klausula

keuangan

yang

maju

arbitrase yang berbunyi: „‟Jika salah

terintegrasi

semakin

diperlukan penyesuaian kebijakan di

satu

bidang ekonomi, termasuk perbankan.

kewajibannya

Selanjutnya dalam memasuki era globalisasi

dan

diratifikasinya

dengan

beberapa

telah

perjanjian

pihak

tidak

menunaikan

atau

jika

terjadi

perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya

dilakukan

melalui

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak

internasional di bidang perdagangan

tercapai

kesepakatan

barang dan jasa, diperlukan penyesuaian

musyawarah”.

terhadap peraturan Perundang-undangan

Dengan

adanya

melalui

fatwa-fatwa

di bidang perekonomian, khususnya

Dewan

Syariah

sektor perbankan, oleh karena itu

dimana

setiap

dibuatlah

Republik

lembaga keuangan syariah dalam setiap

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

produk akadnya harus mencantumkan

Tentang

Perubahan

Undang-Undang

klausula

Nomor

7

1992

sengketa-sengketa yang terjadi antara

Undang-Undang

Perbankan

Tahun

bank

arbitrase,

syariah

maka

semua

perbankan

syariah.Dengan

adanya

keuangan syariah dengan nasabahnya

Undang-undang ini maka pemerintah

maka penyelesaiannya harus melalui

telah melegalisir keberadaan bank-bank

Badan

yang

(BASYARNAS).

secara

syariah,

sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi

secara

syariah.

Arbitrase

atau

atau

tentang

beroperasi

syariah

tersebut

mengatur

perbankan

yang

Tentang

Nasional

Syariah

lembaga

Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional

Dengan

(BASYARNAS) berdiri secara otonom

adanya bank-bank yang baru ini maka

dan independen sebagai salah satu

dimungkinkan

sengketa-

instrumen hukum yang menyelesaikan

sengketa antara bank syariah tersebut

perselisihan para pihak, baik yang

terjadinya

133


ISSN 1979 - 4940

datang dari dalam lingkungan bank

syari‟ah. Karena pada dasarnya dalam

syariah, asuransi syariah, maupun pihak

arbitrase

lain yang memerlukannya. Bahkan, dari

sengketanya

kalangan

(Adjudikasi Privat) yang mana para

non

muslim

pun

dapat

yang bentuk

secara

pribadi

memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah

pihak

Nasional (BASYARNAS) selama yang

menyelesaikan

bersangkutanmempercayaikredibilitasny

pihak yang netral yang mereka pilih

a dalam menyelesaikan sengketa.

untuk membuat keputusan. Selain itu

menyepakati

untuk

sengketanya

kepada

Hal lain kaitannya yang tidak

para pihak juga dapat memilih hukum

kalah menarik dengan lahirnya Badan

mana yang dipakai atau diterapkan pada

Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut

sengketa

Mariam Darus Badrulzaman, sangat

melindungi para pihak yang bersengketa

tepat karena melalui Badan Arbitrase

dari rasa takut atau ketidakyakinan

tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang

terhadap

operasionalnya mempergunakan hukum

yurisdiksi tertentu. Dengan demikian

Islam

dengan

memungkinkan diterapkannya hukum

mempergunakan hukum Islam. Menurut

Islam dalam penyelesaian sengketa

Hartono Marjono, karena sesungguhnya

antara nasabah dengan bank syari‟ah.

perjanjian berdasarkan syari‟at Islam itu

Disamping

menurut

kita

Mardjono, eksistensi arbitrase Islam ini

dinyatakan sah, maka perlu dicarikan

juga dalam rangka perjuangan untuk

jalan keluar jika terjadi perselisihan

penegakan

mengenai perjanjian tersebut. Perlu

konsepsional

dipikirkan hukum apa yag diputuskan

konstitusi nasional negara kita.26

dapat

diselesaikan

ketentuan

di

negara

tersebut

sehingga

hukum

itu

seubstantif

menurut

syari‟at di

akan

dari

Hartono

Islam bawah

secara bingkai

untuk diambil jika terjadi perselisihan.

Dengan demikian pembentukan

Jika yang dipilih hukum menurut

Basyarnas merupakan salah satu pintu

ketentuan syari‟at Islam, maka perlu

untuk mendamaikan para pihak yang

dipersiapkan institusi yang berkompeten

bersengketa dalam kasus perdata secara

untuk

syariah bagi umat Islam. Di Indonesia

menyelesaikan

perselihat

tersebut. Keadaan demikian akan tertolong

saat ini melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia

dengan keberadaan lembaga arbitrase 26

Ibid.

134

adalah

penyelesaian

telah

dikeluarkan

fatwa


Dewan

Syari‟ah

selanjutnya

Nasional

disempurnakan

MUI dalam

ISSN 1979 - 4940

memberikan penyelesaian yang adil dan cepat

dalam

sangketa-sangketa

bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi

muamalah / perdata yang timbul dalam

Syari‟ah terkait hubungan muamalah

perdagangan, industri, keuangan, jasa

(perdata) senantiasa diakhiri dengan

dan

ketentuan, “Jika salah satu pihak tidak

permintaan yang diajukan oleh pihak

menunaikan kewajibannya atau jika

yang

terjadi perselisihan diantara kedua belah

perjanjian,ataupun tanpa adanya suatu

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

sangketa

untuk

melalui

Badan

pendapat

yang

setelah

tidak

Arbitrase tercapai

Syari‟ah

kesepakatan

melalui musyawarah.

lain-lain.Kedua,

bersengketa

suatu

menerima

dalam

suatu

memberikan mengikat

persoalan

sutu

mengenai

berkenaan

dengan

perjanjian tersebut.

Eksistensiarbitrasesyariahdalampe rkembanganselanjutnya

di

Indonesia

Adanya BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi

semakinsignifikandengandikeluarkanny

untuk

abeberapa perundang-undangan yang di

terjadinya sengketa perdata di antara

dalamnyasudahmemuatbeberapahalberk

bank-bank

aitandengan

arbitrase

nasabahnya atau para pengguna jasa

syariah antara lain Undang-Undang

mereka pada khususunya dan antara

Nomor

tentang

sesama umat Islam yang melakukan

Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian

hubungan-hubungan keperdataan yang

Sengketa, Undang-Undang Nomor 41

menjadikan

Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-

dasarnya,

Undang Nomor 21 Tahun 2008tentang

merupakan

Perbankan

Syariah,

sungguh-sungguh nyata.

Nomor

48

30

kedudukan

Tahun

1999

Undang-Undang Tahun

sebelumnya

Basyarnas

bernama

dengan

syari‟ah pada suatu

para

Islam

sebagai

umumnya

adalah

kebutuhan

yang

KESIMPULAN

Adapun tujuan didirikannya dan lingkup

syari‟ah

kemungkianan

2009

tentangKekuasaan Kehakiman.

ruang

menyelesaikan

yang BAMUI

berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasarya adalah sebagai berikut; pertama

Sebagai Negara hukum Indonesia sudahmemilikiserangkaianproduk hokum

yang

bertujuanuntukmengaturkehidupanwarg anegaranyadalamsegalabidang, termasuk

di

135


dalamnyamengenaipenyelesaiansengket

ISSN 1979 - 4940

Abdul kadir Muhammad, Pengantar

a.

Salah

Hukum Perusahaan Indonesia,

satubentukpenyelesaiansengketa

yang

Bandung, PT. Citra Adiya bakti,

telahdiaturadalaharbitrase.

Masyarakat

kerap

kali

1993. Abdurrahman, 2002, Peranan Hukum

memandangdanmemahamihukumsebag

dalam Penanggulangan Konflik,

ai hal yang skeptis, yakni dipandang

Program

sebatas

Antasari, Banjarmasin.

mengenai

peradilan,

atau

diidentikkan

ilmu

tentang

bahkan

hukum

dengan

peradilan.

Pandangan yang demikian terkadang mengakibatkan hukum bermakna sangat sempit. termasuk

Padahal di

jauh

dalamnya

lebih

luas,

pemecahan

Adolf,

Pascasarjana

Huala,

Hukum

Arbitrase

Internasional, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada. Ali, Mohammad Daud, 2000, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan

Tata

Hukum

sengketa tanpa melalui jalur peradilan

Indonesia,

dapat diartikan sebagai hukum itu

Jakarta, Raja Grafindo.

sendiri.

IAIN

Ed.

6.

Islam

di

cet.9,

Pt.

Arto, A. Muti, 2002, Mencari Keadilan

Uraian

di

(Kritik

dan

Solusi

Terhadap

atashanyalahmerupakanpaparansingkat

Praktek Peradilan Perdata di

yang

Indonesia), Yogyakarta, Pustaka

masihmemerlukanpendalaman.Akan

Pelajar.

tetapi

paling

Atmaja, Komar Karta, 2001, Beberapa

tidakpenulisberusahamemberikangamba

Masalah

Penerapan

randipermukaanmengenaisalahsatubent

Indonesia

ukpenyelesaiansengketayakniarbitrased

Prospek

ankeberadaanarbitraseIslamyang

Arbitrase di Indonesia), Bandung,

diprakarsai MUI di negarakita.

Citra Aditya Bakti.

(Tulisan dan

ADR

di

Dalam

Pelaksanaan

Badan Arbitrase Mu‟amalat Indonesia, DAFTAR PUSTAKA Abdul Aziz Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.

136

1994, Tentang Badan Arbitrase Mu’amalat Indonesia, Jakarta. Febrizal Lubis, Menghayati Peran Serta Para Ulama dan Cendekiawan


Muslim

DalamMemimpin

Menjaga

Peradilan

dan

Agama,

Jakarta, Badilag.Net. Fuady,

Munir,

Arbitrase

Nasional

Bandung,

PT.

Cipta

Aditya Bakti.

Garry

Hukum

1991,

Politik

Satu

Sistem

Menuju

Nasional,

Bandung,

Alumni. Hasibuan, Malayu, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Garner, Bryan A., (editor in chief), 1999,

Sunaryati,

Hukum

Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,

Hartono,

ISSN 1979 - 4940

Black

Law

Dictionary,

Ibrahim Siregar, Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan

Seventh Edition, West Group-St.

Sejarah

Pail Minn.

2012, Jurnal Miqot Vol. XXXVI

Goodpaster,

1995,

Tinjauan

Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri

Dasar-dasar

Ekonomi

Arbitrase

Sengketa

Perdata

No. 1 Januari-Juni 2012. Juwana, Hikmahanto, 2001, Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU

Indonesia,

Pasar Modal, Tulisan Termuat dalam

Gukguk, Erman Raja, 2000, Budaya dan

Islam,

Hukum

Ghalia Indonesia.

Hukum

SosialHukum

Penyelesaian di

Luar

Jurnal

Hukum

Bisnis,

Volume 14 tahun 2001. Mardjono, Hartono, 2000, Menjalankan Syari’ah

Islam

dalam

Pengadilan, (Makalah Disajikan

Bermu’amalah yang Sah Menurut

dalam Seminar Pluralisme Hukum

Hukum Nasional, Studi Press,

dalam Berbagai Kajian Hukum),

Jakarta.

Depok, Agustus 2000.

Margono,

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum

Arbtrase,

PT

Raja

Grafindo Persada,Jakarta, 2001. Harahap,

Yahya,

1997,

Tinjauan

Mengenai

Peradilan

dan

Beberapa

2000,

ADR

(Alternative Dispute Resolution) dan

Arbitrase

(Proses

Pelembagaan dan Aspek Hukum), Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sistem

Mertokusumo, Sudikno, 1979, Hukum

Penyelesaian

Acara Perdata Indonesia, cet, II,

Sengketa, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Suyud,

Yogyakarta, Liberty. Ramulyo, Idris M., 1985, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara

137


Perdata Peradilan Agama dan Hukum

Perkawinan

Islam,

ISSN 1979 - 4940

Syaifuddin, 2004, Wewenang Peradilan Agama

Terhadap

Perbankan Syari’ah, (Makalah

Jakarta, Ind-Hill Co. Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, 2002,

disampaikan

pada

Stadium

Arbitrase dan Perspektif Islam

General Semester Genap pada

dan Hukum Positif, PT. Citra

Fakultas Syari‟ah IAIN Antasari

Aditya Bakti, Bandung.

Banjarmasin.

Saleh, Abdul Rahman, dkk, 1994,

Usman,

Rahmadi,

2003,

Pilihan

Arbitrase Islam di Indonesia,

Penyelesaian Sengketa di Luar

BAMUI dan BMI, Jakarta.

Pengadilan, Bandung, PT. Citra

Simanjuntak, Ricardo, 2002, Konflik

Aditya Bakti.

Yurisdiksi Antara Arbitrase dan

Waluyo, Bambang, 1992, Implementasi

Pengadilan Negeri, Artikel dalam

Kekuasaan Kehakiman, Jakarta,

SitiMegadianti

Adam

danTakdirRahmadi,

1997,

Sinar Grafika. Wibowo, Basuki Rekso, Prinsip-prinsip

SengketadanPenyelesaiannya,

Dasar

(Bulletin MusyawarahNomor 1

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tahun

Dagang di Indonesia, (Tulisan

I,

Jakarta:

Indonesian

Center For Environmental Law). Soemitro,

Rony

Hanitijo,

Arbitrase

Sebagai

dalam Humanika)

1985,

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al

Beberapa Masalah Dalam Studi

Qur‟an, Departemen Agama RI,

Hukum

Al Qur’an dan Terjemah, Jakarta,

dan

Masyarakat,

Bandung: Remadja Rosda Karya.

1984

Soemitro, Warkum, 1997, Asas-asas

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit

Perbankan Islam dan Lembaga-

Adnan, 1983, Sejarah Singkat

lembaga

Pengadilan Agama di Indonesia,

Terkait

(Bamui

dan

Takaful) di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

PT. Bina Ilmu, Surabaya. Zain, Satria Efendi, M, 1984, Arbitrase

Suhrawardi. K. Lubis, Hukum Ekonomi

Dalam Islam, (Dalam Mimbar

Islam, Sinar Grafika, Jakarta,

Hukum No. 16 Tahun V, Jakarta,

2004.

Yayasan Ditbinbapera.

138

Sengketa

Al

Hikmah


ISSN 1979 - 4940

Siti Megadianti Adam dan Takdir Rahmadi, 1997, Sengketa dan Penyelesaiannya,

Buletin

Musyawarah Nomor 1 Tahun I, Jakarta, Indonesian Center For Environmental Law. Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, diIndonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul Fikih Sunnah,Jilid XIV, Bandung: Alma‟arif, 1993, hal. 36; Lihat juga M. Cholis Nafis,

Teori

Hukum

EkonomiSyariah, 2011, Jakarta: UI Press.

139


140

ISSN 1979 - 4940

LEMBAGA ARBITRASE ISLAM DI INDONESIA

Recommend Documents