246
Hu/.:.um dall PembwlgunaJl
PUTUSAN ARBITRASE ASING DAPAT DIBATALKAN DI INDONESIA Tineke Tuegeh-Longdong
it is possible for an indonesian party \Vho has lost his case abroad whereby the Foreign Creditor as the winning party is trying ro obtain recognition and enforcemelll of the arbirrarion award nor in indonesia, as the original counrry of rhe Debtor but abroad, where the indonesian party also has assets, to defend himself before rhe Central Jakarta District Courr by requesring the foreign arbitration award to be annulled among others based on the consideration that the Foreign Arbitral/on Award was not decided according to Indonesian IOIV, in accordance with the choice of' law of' the parties (tile arbitrators have manifestly exceeded their powers), the award is c(}/Ilrarv to Indonesian Public Policy or the award has been set aside by the Indonesian COliri based on the law parties have chosen, while the final pwpose of arbirracion aClUally is to reject allY reillvesrigarion of rhe respective case .
Definisi putusan arbitrase internasional. Kajian hllkum ini akan Illelllbahas sesliai dengan jlldllinya Illengenai bagaimana suatu putusan arbitrase internasional, asing atau luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. I Definisi tentang putusan arbitrase internasional ditentukandalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang RI
1 KOllvensi New York ( 1958) mcmpergunakan istilall "pulusan arbitrase luar negen (foreign arhitral awards) . Penna no. 1 Tallun 1990 ptuusan arhitrase asing dan UU Arbilrase Jlo.30 Tailull 1999 puws
jOl1uori - Marel 2003
PUll/Sail Arbilrase Asillg DapQi Diba/Qlkall di Indonesia
247
no.30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999, untuk selanjulllya disebut UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, yaitu pasal I (9)' Rumusan yang sama kita jumpai lagi dalam Konvensi New York (1958), Pasal I (I)', yang melalui Keputusan Presiden no.34 Tahun 1981 telah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif bagi RI, hal mana berarti bahwa RI telah mengikatkan diri pad a ketentuan-ketentuan yang tereantum didalam Konvensi bersangkutan. Penjelasan yang sama tentang apa yang diartikan dengan putusan arbirase asing, juga ditentukan dalam Perma no. I Tahun 19904
Peraturan yang mengatur mengenai arbitrase. Pembahasan ini akan mengkhususkan diri pada eksekuasi atau pelaksanaan terhadap purusan arbitrase internasionaL Hal ini adalah sesuai dengan perincian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI no.30 Tahun 1999. yang juga melllbedakan amara pengakuan dan pelaksanaan putusan arb it rase internasional pada satu pihak dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional pad a pihak yang lain. Pengakuan da n pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase Tahun 1999 diatur seeara khusus dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 sedangkan pembatalan eliatur dalam Pasal 70 sampai dengan 72 . Disamping kedua ketentuan yang mengatur Illengenai arbitrase tersebut diatas yaitu: UU Arbitrase nO .30 Tahun 1999 dan Konvensi New York (1958), Illasih juga berlaku Perma no. I Tahun 1990 tanggal I Maret
.:!
Arhilrase dan Alterlli.uif Pcnyelesai'lI1 Scngketa. Undang-Undang RI 110.30 Tallun 1999.
wnggal 12 AguslllS 1999. P;]sal I (9): "Putm"an Arhitrase Imcrnasiollal ad.alal! rums,an Y;lIlg t.Iijatuhkan olt:h .;uatu lemh
Peratur;.II1 Mahkamah Agung no. 1 Tahun 1990: Pasal 2: "Yang dimaksud dengan putusan arhitr
J
Nomor 2 Ta/11111 XXXIII
248
Hllkll1l1 dan PembaJlglll1all
1990 yang mengandung ketentuan-ketenluan mengenJI tata cara pelaksanaan Konvensi New York (1958)'. Kalau diteliti ternyata ketentuan-ketentuan dari Penna n(). I Tahun 1990 hampir semua telah diambil oper oleh UU Arbitrase Tahun 1999. seperti misalnya bahwa yang berwenang menangani masalah yang berkaitan Jengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asmg aclalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. " Hal yang baru hila dibandingkan dengan Konvensi New York (1958) adala h bahwa dalam UU Arbitrase Tahun 1999 nO.30 tercantulll ketentuan yang Illengatur Illengenai separabilirv 0/ rlie arbirf({rioll cla{(se sebagaimana ditentukan dalalll Pasal 10 (h)' UlJ Arbitrase nO.30 Tahlln 1999 ball\Va perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dalam hal perjanjian pokok menjadi bawl. Dalam Plltusan Mahkalllah Agung nO.3409 K/ Pdt1J986. 31 - 10(1987) )"" Pengadilan Tinggi Jakarta nO.312 / PdtIl096/ P.T.DKI. 21-07( 1986) yo PN Jakarta PllSal nO.697/Pdt.GIJ 984/ PN.Jkt. Pst. 14-08-(1985) dalam sengkcta antara Guhernur DKIJ v. Dre. Investment Ltd. dipertimhangkan pendapat Prof. Subekti yang menllnjllk pacla .Ic"arabi/ir\" of rhe arbirrarioll clause tersebut. Ketentuan ini perlu diwaspaclai , karena hal ini berarti bahwa meskip un perjanjian pokok dibatalkan olel1 Pengadilan. klausule arbitrase tetap hiclup . sehingga Kreditur asing tetap saj a clapa! mengajukan arbitrase llntuk penyelesaian sengketanya dengan Debitur, karena klausule arbitrasc [iclak ikut menjadi bawl dengan pokok perkara. Disamping hal i[U perlu dikel11ukakan bahwa lJU Arbitrase no.30 Tahun 1999 dapat dikatakan lebih maju bila dibandingkan dengan
Penna no. I Tahun 1990: Mc:nirnhang: 2 "Ballw:I ut:ngan disahbllllya COllvention on Ihe Rt::t:ognilion and Enforcement of Foreign Arbitral AwanJs (New York COIlVt:lllioll 1951:1) dCllgan KCJ1utusan Presiden 110.34 Tahun 1981. dipanJang perlll UlJ{uk lllcnciapkan peraturan (CHIang lal<.l cam pelaksanaan sautu pUfusan arhilrasc asing"" Penlla no. 1 Tahull 1990. Pasal '" "Yang diheri wewcnang menangani masal
h
ialllfari - Marel 20G3
249
PUll/san Arbirrase Asing Dopat Dibaralkall di Indonesia
Konvensi New York ( 1958). Ini dapat dilihat pada Pasal II (3)' Konvensi New York (I958) yang menentukan bahwa Pengadil an hanya akan menyarakan dirinya tidak berwenang, dalam hal salah satu pihak mengajukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya karena adanya klausule arbitrase. Hal ini berarti bahwa dalam hal para pihak memilih untuk diam dan Termohon tidak mengajukan keberatan maka Pengadilan dapat ll1elanjutkan pell1eriksaan perkara. Ternyata UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 telah ll1engikuti yurisprudensi Mahkall1ah Agung RI, yang mempertimbangkan bahwa Pengad ilan seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang secara jabatan (Oll/blslwlve) tanpa diga ntungkan pada ada tidaknya tangkisan ll1engenai kewenangan tersebut diajukan9
Seandainya tuntutan dikabulkan.
arbitrase
Kreditur
asing
di
Iuar
negeri
Seandainya gugatan arbitrase yang diajukan oleh Kreditur Asing di luar negeri dikabulkan oleh Majelis Arbitrase , dan dalall1 hal Debitur bermaksud U11luk membela diri karena tidak dapat menyetujui putusan yang telah diterapkan tersebut, maka jalan yang sebaiknya ditempuh oleh Debitur Indonesia yang dikalahkan tersebur adalah unruk segera menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase internas ional tersebut secara sendiri dihadapan PN Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 65 dan 67 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999.
II Nt! York COllvention (1958): Artidc 1I (3): "The court of
seizetl of an m.:t iotl in
a contracting state, when
Ill.ltter in respect of which thl! parries have made all agreement withi n the meaning of lhi s article, at the request of (lne of the parries refer (he p;'lrties to i.I
arhilnllioll.. ..
LOllgdong.-Tuegeh. '1'.1.. Asas KClcrtihan Umulll dan Konvcnsi Ncw York 1958. (Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998) . llaI.196-198. PUlUsan MARl pUlUsan 225 K/Sip1l976. 30-09- (1983) yo pUlUS
'I
10-07-(1975) yo PN Jakarta Pusat no.310/ 1972G, 21-03-(1973) dalalll st:ngketa O;:no Wong Hcch Guong c:-; v . Pallgcmanan.
Nomor 2 Tall/Ill XXXlll
250
Hukum dan Pembangunoll
Karena putusan arbitrase internasional ditetapkan di luar negeri, maka ternyata para arbiter ataupun kuasanya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 67 UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 tidak akan menyerahkan dan mendaftarkannya dihadapan PN Jakarta Pusal. Cara yang sebaiknya akan ditempuh adalah pihak yang berkepentingan akan menyerahkan dan mendaftarkannya sendiri putusan arbitrase yang telah mengalahkannya tersebut dihadapan PN Jakarta Pusal. Namun perlu diperhatian bahwa dalam praktek ada Kreditur Asing yang memilih Illelakukan eksekusi di luar negeri, dimana debitur Indonesia juga melllpunyai asset seperti misalnya di Alllerika Serikat, Hongkong atau Singapura.
Gligatan pcmbatalan p"t"san arb it rase internasional Untuk menghadapi tindakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang akan diajukan oleh Kreditur as ing di luar negeri Debitur Indonesia dianjurkan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang telah mengalahkannya itu. Gugatan pembatalan putusan arbitrase a quo harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (i) harus diajukan dihadapan PN Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 65 UU Arbitrase nO.33 Tahun 1999 dan (ii) harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah putusan arbitrase asing tersebut diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jaka rta Pusat sesua i dengan Pasal 71'0 UU Arbitrase nO.33 Tahun 1999. Agar supaya batas waktu yang tertera dalam Pasal 71 ini tidak terlewat, maka begitu putusan dijatuhkan di luar negeri, Debitur Indonesia yang dikalahkan itu sebaiknya langsung mengajukan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing tersebut dihadapan PN Jakarta PusaL Penyerahan dan Pendaftara Putusan arbitrase asing dihadapan PN Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 67" UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 harus disertai dengan bukti-bukti sebagai berikut : III UU Arhitrase no.33 Tallun 1999. Pasal 71: .. Permohnnan pt!lIlhatalan putusan arhitra5t! harus diajukan scca ra tenu lis dalam waktu pa ling lama 30 hari tcrhitung sejak hari penyerahan dan pcndaftaran ptuusa n arbitrase kepada Pallitera Pengadilan Negeri. 11 UU Arbitrase no.33 Tahun 1999, Pasal 67:
JOl/l/nri - Marel 2003
?Ulusan Arbilrase Asing Dapal Dibalalkan di Indonesia
251
(i) putusan arbitrase internasional yang telah ditetapkan di luar negerj, (ii) perpnJlan yang menjadi dasar dari putusan tersebut (klausula arbitrase), (iii) keterangan dari perwakilan diplomatik dari tempat dimana putusan arbitrase ditetapkan bahwa negara tersebut sama-sama dengan RI menjadi peserta pada Konvensi New York (1958) sesuai dengan asas resiprositas. Batas waktu tiga bulan untuk l11elengkapi sel11ua bukti-bukti tersebut diatas, tidak l11udah. Terutama untuk l11endapatkan surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri ditempat putusan arbitrase ditetapkan. Hal ini l11el11butuhkan waktu yang cukup lama. Karena sering jawaban yang diperoleh dari Kantor Perwakilan RI di luar negeri adalah bahwa sur at keterangan bersangkutan baru dapat dikeluarkan setelah ada izin dari Deparlu di Jakarta yang akan l11el11akan waktu yang tidak sedikit. Kesulitan l11uncul pada pelaksanaan Pasal 71 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 dalal11 hal Kreditur asing l11el11ilih pengakuan dan pelaksanaan di luar negeri. Karena dalal11 hal del11ikian ternyata putusan arbitrase
(I) Per11l0hOllClll pelaksanaan Putusan arhitrase illlernasional dilakukan setelah putusan
tersebu( diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kerada Panitera PN Jakarla Pusal. (2) Penyampaian berkas permoilonan pelaksanaan sebagaimana Jimaksud dalam ayat (1) ham ... diserta dengan: ,\.
leillhar
perillal otenfitikasi dokumen asing dan Ila:-;kah teljemahan resminya dalam Bahasa [nu()llt:sia. ptuusan arbitrase illternasional.
b. Lcmbar asli atau salinall otentik pCljanjian yagn lllelljalii dasar putusall arhitrase infernasional sesuai ketentuan perihal otenrifikasi dokumen asing:. Jan naskah . lerjelllahan resminya dalam hahasa Indonesia dan (. KCler~lIIgat1 dari perwakilan diprom
UU Arbitrase flo.30 Tahull 1999: Pasa1 59: "Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung
sejak rangga! putus
Nomor 2 Taltlln XXXIII
252
Hukum dan PembangUlzan
asing tersebut belum diserahkan dan didaftarkan pad a PN Jakarta Pusat, berbeda dengan putusan arbitrase nasional yang biasanya sudah didaftarkan oleh BANI berdasarkan Pasal 59" UU Arbitrase nO.30 Tahlln 1999. Ternyara putusan arbitrase asing yang hendak diminta pembatalan tersebut oleh Debitur nasional memang belum diserahkan dan didaftarkan di PN Jakarta Pusat karena Kreditur asing memilih pengakuan dan palaksanaan diluar negeri. Menghadapi keadaan demikian, pihak yang hendak mengajukan pembatalan terhadap plltusan arbitrase rersebur terpaksa menyerahkan dan mendafrarkan sendiri putusan arbitrase asing bersangkutan dihadapan PN Jakarta Pusa!.
Alasan-aiasan pembatalan putusan arbitrase international. Meskipun Pasal 70 UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 menentukan sebagai alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan hanya tiga kemungkinan yang lebih bersifat pidana yaitu: (i) dokumen palsu , (ii) dokumen disembunyikan dan (iii) tipu muslihar namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan yang resent berpendapat bahwa Pasal 70 diatas tidak bersifat absolu!. Sebaliknya Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tersebur membenarkan bahwa masih dapat diajukan alasan-alasan lain untuk mengajukan pembaralan rerhadap purusan arbitrase asing . Pusat Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta besangkutan didasarkan pad a Penjelasan aras UU Arbitrase nO.30 Tahun 1999 mengenai Bab VIII], yang menentukan bahwa disamping keriga alasan tersebut diatas masih dimungkinkan alasan-alasan lain karena ada kata-kata: "allIara lain ".
13 Penjelasan alas UU Arbirrase 110.30 Tahun 1999:"'Bab VII mengatur tenrang pemh.ltalan PUlUS,1Il arhitrase. Hal ini dimungkinkan'karen
ianllari - Maret 2003
253
Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan di Indonesia
Yang dimakslld dengan alasan-alasan lain untuk pembatalan selain yang tercantulll dalalll Pasal 70 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, adalah ketentuan-ketemuan Konvensi New York (1958) yaitu Pasal V l(e) dan Pasal V.2 (b)", merupakan dua pasal yang menentukan bahwa: (i) pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak oleh Pengadilan apabila Tennohon dapat lllengajukan bukti bahwa putusan arbitrase tersebut yang hendak dilllinta pengakuan dan pelaksanaan relah dikesampingkan atau ditunda oleh Pengadilan dari negara lllenurut hukum mana putusan tersebut dibuat dan selanjutnya (ii) apabiJa pengakuan dan pelaksanaan putusan bertentangan dengan public policy negara rersebut.
tersebut
adalah
Putusan arb it rase international bertentangan dengan public policy RI. Pllblic policy sebagaimana diatur dalam Pasal V (2) b Konvensi New York (1958) , berdasarkan ยท sejarah pembentukannya dilafsirkan sebagai clearly ill comparible lVith public policy or lVith Jllndamelllal principles oj fhe lalV (public order) oj the coulllry ill IVhich the alVord is sollgllllO be relied lipan". Pelanggaran terhadap ketertiban umum merupakan alasan pembatalan mengikuti pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pembatalan. ,. Pembatalan Kontrak Dagang lnternasional" , " Putusan Dewan Arbitrase dikesampingkan", putusan MARl no.1205 K/Pdt1l990, 14 Deselllber (1989) yo P.T. DKI Jakarta no.486/Pdt/ 1989/PT. DK!. !4 September (1991) yo PN Jakarta Pusat no.499/Pdt/GIl988 , 29 Juni ( 1989). yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap suatu Keputusan Presiden sebagai pelanggaran terhadap piiblic po/icy negara Rl.
U
Konvcnsi New York ( 1958). Article V: I. Recognition and enforcement of the aW.llnJ lIlay he refused. al Ihe request of the party against whom it is invoked. only if (h;n pany furnishes to the competent aUlhority where Ihe recognition and enf()n;~melH is sought. proof that; (d) The award hit!' not yet hecome hinding 011 the panies. or has heen set aside or suspended hy competent aUlhority of the coullll"y in which or under the law of which. thaI awaru WiI!'i made.
,I
I:' Tucgeh-Lnllguong:. T. ASJ!'i Kelerlihan Umulll d.m Konvensi New York (1958). (Billluung Citra Adity BakU. 1998). haI.9-1O.
NOli/or 2 TO/II/11 XXX//l
254
Hukum dall PembangunGn
Penna 1 Tahun 1990, Pasal 4 (2), menegaskan kembali larangan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing berdasarkan p ublic p olicy " dan bahwa putusan arbitrase asing tidak akan diberikan pengakuan dan pelaksanaan apabila isinya bertentangan dengan ketertiban U1l1U1l1 Rl.
Majelis Arbitrase tidak mempergunakan hukum Indonesia, Alasan lain yang sering diajukan dala1l1 acara pembatalan putusan arbitrase asing adalah bahwa Majelis Arbitrase tidak mempergunakan hukul11 Indonesia, akan tetapi telah l11empergunakan interpretasi Majelis sendiri sedangkan menurut Perjanjian yang 1l1enjadi dasar putusan arbitrase tersebut , Para Pihak telah melakukan pilihan hukum ke arah hukU1l1 Indonesia, sehingga pilihan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUI-IPerdata mengikat Para Pihak sebagai Undang-undang. Dalam hal putusan Majelis l11enyil11pang dari kesepakatan tersebut diatas maka dapat diajukan pembatalan karena putusan arbitrase tersebut mengandung suatu causa yang tidak halal yang l11erupakan syarat bagi sahnya suatu perjanj ian sesuai dengan Pasal 1320 KUI-IPerdata .
Apakah Debitur Indonesia sudah tepat mengajukan pembatalan dihadapan PN Jakarta Pusat di RI.
gugatan
Pihak Debitur Indonesia dengan memilih mengajukan pembatalan dihadapan PN Jakarta Pusat di RI sudah tepat berdasarkan alasan sebagai berikut: (i) RI telah 1l1eratifikasi Konvensi New York (1958) melalui Keputusan Presiden no.34 Tahun 1981, sehingga RI telah mengikatkan diri pad a ketentuna-ketentuan Konvensi yang bersangkutan; (ii) Konvensi New York (1958), Pasal V dan VI memungkinkan penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arb it rase asing; Ih Pc:rma no.l Tilhun 1990: Pasal 4 (2);"Exequatur t idak akan diberikan apabi la purusan arhitrase asingitu nyata-nyata hertentangan dengan scmli-send i asasi dari selu ruh sistim
hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum) ~.
Jal/uari - Marel 2003
Putuson Arbilrase Asing Dopa! Dibalalkan di Indonesia
255
(iii) Penjelasan yang diberikan pada Pasal 70 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, yang memberikan interpretasi yang luas;
Tuntutan provisional & dapat dilaksanakan sebelumnya. Mohon diperhatikan bahwa gugatan pembatalan ini sebaiknya disertai dengan (i)
(ii)
tuntutan provisionil agar supaya putusan yang telah ditetapkan diluar negeri. lidak dapat dilaksanakan sampai pemeriksaan di Pengadilan telah melllperoleh putusan yang tetap dan pasti pennohonan dapat dilaksanakan sebelumnya Illeskipun lawan banding. verzet atau kasasi.
Berdasarkan uraian tersebut diatas. tidak te rrutup kemungkinan bagi Debitur Indonesia yang dikalahkan dalalll sengketa arbitrase di luar negeri, untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantulll dalam Konvensi New Yo rk (1958) . Perma no. I Tahun 1990 dan UU Arbitrase no. 30 Tahun 1999 .
Daftar Pustaka
Gautallla, Suclargo. Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata International. -----------. Undang-Undang Arbitrase Baru. Tuegeh. Longdong, Asas Ketertiban UIllUIll dan Konvensi New York ( 1958) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 yo Kon vensi New York (1958). Peraturan Mahkalllah Agung No. I ahun 1990. Undang-undang tenrang: Arbitrase dan Alternati!" Penyelesaian Sengketa, 12 Agustus 1999. Dato Wong Hech Guong sc v. Pangemanan, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2552 K/Sip/1976, 30-09-1983 yo P.T. Jakarta No.
NOlllor 2 Ta/lifIl XXXllf
256
Hllklllll dOll Pelllballgllnall
145/1973 P.T. Perdata, 10-07- 1975 yo PN. 1akarta Pusat No. 31011972 G, 21-03-1973.
Gubernur KOKI Jakarta es. V. Orc Invesmelll Ltd. PUlusan MARl No. 3409/pdr/1986, 31-10-1987 yo P.T. Jakarta No. 312/Pdtl986/PT DKI 21-07- 1986 yo PN Jakarta Pusar No. 697/Pdt Gil 984/PN Jkt Pst. 14-08-1985. Yani Haryalllo v. E.D. Man (Sugar) Ltd ., purusan Mahkamah Agung RI No. 1205K/Pdtll 990. 14-12-1991 yo P.T. Jakarta No. 486/Pdr/1989/PT.OKI , 14-10-1989 yo PN Jakarta Pusat No. 499/PdtG1I988/PN. Jkt., 19-06-1989.
}rflluari - Iv/arel 2(X)3
