BAB II PRINSIP KETERBUKAAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE ICSID ANTARA INVESTOR ASING DENGAN HOST STATE

57 BAB II PRINSIP KETERBUKAAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE ICSID ANTARA INVESTOR ASING DENGAN HOST STATE

H. Prinsip Keterbukaan Keterbukaan dalam berbagai segi hukum telah memainkan peran yang penting terutama dalam hukum investasi internasional. Makna kata keterbukaan atau transparansi (transparency) juga menjadi perdebatan panjang dalam arbitrase secara internasional di mana sering dikaitkan dengan konsep lainnya yaitu akses publik (public acces) dan pengungkapan rahasia (disclosure)132 dan transparansi yang dimaksud sering juga disinonimkan dengan pertanggungjawaban (accountability) atau keterbukaan (openness).133 Hal tersebut juga dikatakan oleh Zoellner134 bahwa: Transparency has become a subject of debates concerning the democratic legitimacy of the changing international legal order, particularly with respect to new obligations that arguably require the partial transfer of sovereignty and previously national competences to international regimes. (Terjemahan : transparansi telah menjadi subjek perdebatan berkaitan dengan legitimasi demokratis dari perubahan tatanan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban baru yang membutuhkan pemindahan kedaulatan parsial dan kompetensi nasional sebelumnya kepada rezim internasional).

“Disclosure is the act or process of making known something that was previously unknown ; a revelation of facts (a lawyers‟s disclosure of a conflict of interest),” dalam Bryan A. Garner, Black‟s Law Dictionary, seventh Edition, (St. Paul, Minn : West Group, 1999), hlm. 477 133 Sebagai contoh definisi “transparency” dalam eksiklopedia online bahwa “as used in the humanities, implies openness, communication, and accountability.” Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Tranparency_(humanities), diakses tanggal 12 April 2014. 134 Carl-Sebastian Zoellner, “Transparency : An Analysis of An Evolving Fundamental Principle In International Economic Law,” Michigan Journal of International Law, 2006, 27, 2, Proquest Research Library, hlm. 580. 132

57 Universitas Sumatera Utara

58 Keterbukaan dalam arbitrase internasional berkaitan dengan akses publik, komunikasi yang terbuka dan hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Akses publik seringkali disebut sebagai bagian dari keterbukaan di mana akses publik dibangun sebagai hak setiap orang sebagai warganegara dan transparansi adalah kondisi dari sistem yang ada. Keterbukaan menjadi penting karena merupakan akses publik dari maksud suatu komunitas politik, dengan kata lain bahwa akses publik merupakan suatu mekanisme untuk mempromosikan keterbukaan, sebagaimana diungkapkan Catherine A. Rogers135 bahwa “why is transparency so important, but its apparent counterpart, public access, implicity expendable in the international commercial arbitration contecxt? The short answer is that public access is linked to the notion of a political community” (keterbukaan yang merupakan akses publik menjadi sangat penting karena akses publik terkait dengan gagasan tentang komunitas politik). Sebagaimana akses publik, tujuan utama transparansi adalah untuk memfasilitasi kontrol terhadap pembuat keputusan, demikian juga Mark Fenster136 menjelaskan bahwa “work on transparency in executive branch contexts that transparency enables free flow of information among public agencies and private individuals, allowing input, review, and criticism of government action, and thereby increases the quality of governance” (dalam konteks transparansi eksekutif memungkinkan arus informasi antar lembaga publik dan pihak swasta, memungkinkan masukan, peninjauan

Catherine A. Rogers, “Transparency In International Commercial Arbitration,” hlm. 8, diunduh dari SRRN Journal, 2006, http://srrn.com/abstract, tanggal 12 Nopember 2013. 136 Mark Fenster, “The Opacity of Transparency,” hlm. 13., diakses dari SRRN Journal, http://srrn.com/abstract=686998, tanggal 5 Maret 2014. 135

Universitas Sumatera Utara

59 kembali, dan kritik atas tindakan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan). Keterbukaan juga dianggap ikut memainkan peran yang penting dalam membantu masyarakat untuk menilai adilnya suatu pengadilan. Dalam konteks perjanjian internasional, William B.T. Mock137 mengatakan bahwa “transparency in its most colloquial and natural meaning is a term of analogy a regulation, law, or legal procedure is transparent if it can be seen through easily, just as one can see easily through a clean window.” (transparansi secara umum mengandung pengertian sebagai bentuk analogi suatu peraturan, hukum, atau prosedur hukum yang transparan, dan dapat di lihat secara mudah). Sedangkan Chayes138 mendefinisikan transparansi sebagai : The availability and accessibility of knowledge and information about : first, the meaning of norms, rules, and procedures established by the treaty and practice of the regime, and second, the policies and activities of parties to the treaty and of any central organs of the regime as to matters relevant to treaty compliance and regime efficacy. (Terjemahan : pengetahuan dan informasi yang tersedia dan dapat diakses tentang : pertama, makna dari norma, aturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian dan praktek rezim, dan kedua, kebijakan dan kegiatan para pihak pada perjanjian serta setiap organ sentral untuk hal-hal yang relevan pada kepatuhan perjanjian dan rezim kemanfaatan).

Definisi di atas menunjukkan bahwa diperlukan aksesibilitas dan kejelasan dalam tranparansi berkaitan dengan perjanjian dan tindakan yang berkaitan dengan itu. Di bidang keuangan, transparansi menunjukkan mengenai “the ability of market

Carl-Sebastian Zoellner, op.cit., hlm. 583, sebagaimana dikutip dari William B.T. Mock, “An Interdisciplinary Introduction to Legal Transparency : A Tool For Rational Development,” 18 DiCK.J.Int‟l L.293,295, (2000). 138 Ibid., hlm. 583-584. 137


60 participants fairly to observe current and recent levels of market activity” (kemampuan pengguna pasar yang cukup untuk mengamati level saat ini dan kegiatan pasar tertentu).139 Dari kedua pengertian tersebut, diketahui bahwa keterbukaan menjamin para pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah sehingga dapat merencanakan tindakan dan rencana selanjutnya berkaitan dengan perjanjian. Dalam

konteks

pemerintahan,

Steven

Schooner140

mendefinisikan

keterbukaan sebagai “a system (that) employs procedures by which offerers and contractors (and even the public at large) ensure that government business is conducted in an impartial and open manner” (suatu sistem yang menggunakan prosedur di mana pihak penawar dan kontraktor (dan bahkan masyarakat luas) memastikan bahwa kegiatan bisnis pemerintah dilakukan secara adil dan terbuka). Keterbukaan sebagai bentuk media bagi berbagai pihak terkait termasuk masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan secara berimbang dan terbuka. Keterbukaan secara langsung terkait dengan legitimasi karena merupakan norma demokrasi dan secara tradisional dikaitkan dengan akuntabilitas.141

Terkait dengan

legitimasi

dan

akuntabilitas,

karena

akan

memungkinkan publik untuk menilai apakah pengadilan memeriksa dan mengadili

139

Ibid. Ibid., sebagaimana dikutip dari Steven L. Shooner, “Desiderata : Objectives for A System of Government Contract Law,” 11 Pub. Precurement L.Rev.103.105. (2002). 141 Ibid. 140


61 perkara secara yang adil dan tidak bias, baik dalam proses persidangan maupun pengambilan keputusan. Keterbukaan di pengadilan berarti persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang seperti perkara kesusilaan, perceraian dan perkara anak.142 Jika perkara yang harus diperiksa secara terbuka disimpangi ataupun sebaliknya perkara yang harus diperiksa secara tertutup tetapi dilakukan secara terbuka, maka akan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan akan batal demi hukum. Hal tersebut diatur untuk memastikan bahwa pengadilan bertindak dengan cara yang dapat diterima sehingga negara membuat sejumlah mekanisme untuk memantau terwujudnya keadilan dan perlakuan yang sama berupa transparansi lembaga peradilan yang dapat berupa kewajiban pemeriksaan perkara di pengadilan yang terbuka untuk umum, putusan yang dibacakan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh khalayak umum. Tanpa adanya akses atas informasi di pengadilan maka masyarakat tidak akan dapat menilai apakah keputusan yang di ambil sudah adil atau belum, hal ini juga berlaku bagi pengadilan secara internasional.

142

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.


62 Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal menyebutkan bahwa salah satu asas yang menjadi dasar penyelenggaraan penanaman modal adalah asas keterbukaan, yang mana dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan mengenai makna asas keterbukaan sebagai “asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.” Kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan juga mengenai hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan media yang ada sesuai Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.143 Hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk di awasi publik maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.144

143

Lihat dalam uraian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 144 Ibid.


63 Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan serta akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Terbukanya akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).145 Jika dikaitkan dengan perusahaan, dalam penjelasan Pasal 14 huruf h, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah “keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

145

Ibid.


64 dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.” Kemungkinan untuk publisitas proses persidangan dan putusan sebenarnya telah diberikan sejak dahulu, misalnya dalam Pasal 46 Pengadilan Internasional (Statute of The International Court of Justice) tahun 1945 yang berbunyi “The hearing in Court shall be public, unless the Court shall decide otherwise, or unless the parties demand that the public be not admitted,” yang memungkinkan publikasi proses pengadilan,146 sedangkan dalam disertasi ini, prinsip keterbukaan yang dimaksud adalah mengenai keterbukaan putusan arbitrase ICSID sesuai dengan konteks arbitrase internasional.

I. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki sifat paling formal. Dalam proses arbitrase, para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak.147

Smith148

berpendapat bahwa ”in arbitration the parties select a neutral person or persons (arbiters) who mader a binding decision” (dalam arbitrase para pihak memilih orang netral atau orang (arbiter) yang membuat keputusan yang mengikat). 146

J.L. Simpson dan Hazel Fox, International Arbitration Law and Practice, (New York : Frederic A Praeger Publisher, 1959), hlm. 293-294. 147 Sujud Margono, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 110. 148 Len Young Smith, Richard A mann, Barry S. Roberts, Business Law and The Regulation of Business, second edition, (St. Paul New York : West Publishing Company, 1987), hlm. 43.


65 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menurut Hans Van Houtte149 adalah : “dispute in international trade are not always resolved by court, contracting parties often agree that possible disputes concerning the contract will be settled through arbitration” (sengketa dalam perdagangan internasional yang tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan, para pihak dalam perjanjian sering menyepakati bahwa perselisihan yang mungkin terjadi berkaitan dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase). Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae : Belanda –Indonesia150 bahwa “arbitrage” adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih juru pisah yang harus memutus menurut hukum yang berlaku atau berdasar keadilan. Menurut Black‟s Law Dictionary151 arbitrase sebagai “a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding” (arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau pihak ketiga yang lebih netral yang biasanya disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan keputusannya mengikat). Menurut Charlton152 ”arbitration is a process in which the parties to a dispute arguments and evidence to a neutral third party (the arbiter) who makes a determination” (arbitrase adalah proses di mana pihak untuk mengajukan sengketa 149

Hans Van Houtte, The Law of International Trade, (London : Sweet & Maxwell Limited, 1995), hlm. 383. 150 N.E. Algra, et.al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae : Belanda – Indonesia, ( Jakarta : Binacipta, 1983), hlm. 33-34. 151 Bryan A. Garner, et.al.eds., Black‟s Law Dictionary, 9th ed., (Paul Minn : West Group-St., 1999), s.v. “arbitration”., hlm. 100. 152 Ruth Charlton, Dispute Resolution GideBook, (Sydney : LBC Information Services, 2000), hlm. 9.


66 dan bukti kepada pihak ketiga yang netral (arbiter) yang membuat suatu keputusan). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase bahwa “arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Priyatna Abdurrasyid153 menyatakan bahwa arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat. Angualia Daniel154 mengatakan dalam artikelnya bahwa : Arbitration may also be defined as the process by which a dispute or difference between two or more parties as to their mutual legal rights and liabilities is referred to and determined judicially and with binding effect by the application of law by one or more persons (the arbitral tribunal) instead of by a court of law ... Arbitration is only an alternative to litigation and it does not replace the judicial machinery in all aspects, rather it co-exists with it. (Terjemahan : arbitrase juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana perselisihan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih dalam hak hukum para pihak secara timbal balik dan kewajibannya menunjukkan dan diartikan secara hukum serta dengan efek mengikat penerapan hukumnya oleh satu orang atau lebih (majelis arbitrase) melalui hukum pengadilan ... Arbitrase hanya alternatif untuk litigasi dan tidak mengganti mekanisme peradilan disemua aspek, melainkan digunakan semacam itu).

153

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002), hlm. 76. 154 Angualia Daniel, “The Role of Domestic Courts In International Commercial Arbitration,” 2010, hlm. 4-5, sebagaimana dikutip dari Halsbury‟s Laws of England, 4th edition, (Butterworths, 1991), para 601, 332, diunduh dari http://www.ssrn.com/abstract=1674760.


67 Frank Elkouri dan Edna Elkouri155 menyatakan bahwa arbitrase adalah “a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agree in advance to accept as final and binding” (merupakan proses sederhana secara sukarela yang dipilih oleh para pihak yang menginginkan sengketanya diputuskan oleh seorang hakim netral yang dipilih para pihak sendiri secara bersama, yang keputusannya, berdasarkan pada manfaat dari sengketa, para pihak menyetujuinya untuk menerima sebagai putusan yang final dan mengikat). Arbitrase menurut Subekti156 adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang bertujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang dipilih atau ditunjuk para pihak tersebut. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo157 arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih. Bentuk arbitrase, ada dua,158 yaitu arbitrase terlembaga atau permanen (institutional arbitration)159 dan arbitrase ad hoc,160 di mana ICSID termasuk dalam

155

Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works, (Washington DC : BNA Books, 1997), hlm. 2. Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Jakarta : Bina Cipta, 1981), hlm. 1. 157 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yoyakarta : Liberty, 1979), hlm. 156

190. “There are two main forms of arbitration available to the participants of international commerce : Institutional arbitration and ad hoc arbitration.” Lihat dalam Julian D.M. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration, (Oceana Publication Inc., 1978), hlm. 19. 159 “An institutional arbitration is one which is administered by one of the many specialist arbitral institutions : amongst the better known are the American Arbitration Association (AAA), the 158


68 arbitrase institutional. Sengketa internasional menimbulkan masalah khusus karena terdapat lebih dari satu sistem hukum nasional.161 Arbitrase ICSID tergolong dalam arbitrase internasional162 yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak, dilakukan dengan cara yang ditentukan para pihak atau institutional atau gabungan keduanya atau mengikuti prosedur administrasi suatu institusi arbitrase.163 ICSID digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara investor dari negara yang berbeda dengan negara tempat investasi dilakukan. Oleh karena pihak yang terlibat mengandung unsur negara, maka sedapat mungkin arbitrase dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Konvensi ICSID.

International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), the London Court of International Arbitration (LCIA), the International Chamber of Commerce (ICC).” Lihat dalam Alan Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, (London : Sweet & Maxwell, 1991), hlm. 13. Badan arbitrase ini lebih banyak menjadi alternatif yang disukai khususnya oleh investor asing. Sifatnya yang permanen, hukum acaranya jelas serta kedudukan dan kewenangannya yang jelas (akan) bermanfaat bagi para pihak dalam membantu menyelesaikan sengketanya, dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, (Bandung : CV. Keni Media, 2011), hlm. 14. 160 “An ad hoc arbitration is conducted under rules of procedure which are adopted for the purpose of the arbitration, normally after a dispute has arisen. These rules of procedure may be those drawn up by one of the non-commercial international organizations.” (the best known example is the UNCITRAL Arbitration Rules). Lihat dalam Alan Redfern and Martin Hunter, Law and …, ibid. Arbitrase Ad hoc tidak bersifat permanen atau bersifat temporer karena dibentuk apabila sengketanya lahir sehingga lembaga internasional dan nasional tidak begitu mendukung adanya badan arbitrase yang sifatnya ad hoc, dalam Huala Adolf, ibid. 161 Stephen B. Golberg, Frank E.A. Sander, Nancy H. Rogers, Alternative Dispute : Negotiation, Mediation and Other Process, second edition, (London : Little Brown and Company), hlm. 359. 162 “Arbitration is international if : (a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or (b) one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business (i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement ; (ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with ehich the subject-matter of the dispute is most closely connected; or (c) the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.” Dalam Pasal 1 ayat 3 UNCITRAL Model Law 1985. 163 Stephen B. Golberg, Frank E.A. Sander, Nancy H. Rogers, op.cit., hlm. 360.


69 Berdasarkan sejarah, arbitrase berusia lebih tua dari pengadilan negara karena arbitrase telah ada dalam hukum-hukum kuno, antara lain hukum Yunani dan hukum Romawi. Dalam hukum Romawi suatu sengketa perjanjian dapat diselesaikan melalui seorang arbiter yang disebut compromissum. Referensi yang berkaitan dengan aturan arbitrase ditemukan dalam Digesta 4 ayat (8) dan 5, Codex Iustianianus 2 ayat (55) serta ketentuan arbitrase diatur pula dalam Kitab II Novellae 82 ayat (11).164 Arbitrase juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Byzantinium lama, Hukum Islam dalam Qur‟an Surah ke-5 Al Maidah ayat 48.165 Eksistensi arbitrase telah diakui sejak dahulu, bahkan keberadaannya sudah ada jauh sebelum lahirnya pengadilan nasional,166 Lord Savlille of Nowdigatte167 mengatakan ”arbitration is one means for resolving disputes, perhaps the oldes form of acceptable alternative dispute resolution, i.e., an alternative to the state court system.” Berkaitan dengan hal tersebut Susan Choi168 mengungkapkan alasan mengapa arbitrase menjadi pilihan para pihak dalam menyelesaikan sengketanya yaitu bahwa : Arbitration has become a popular method for the resolution of disputes arising from international commercial transactions. In the international context, Jerzy Jakubowski, “Reflections On The Philosophy of International Commercial Arbitration And Conciliation,” dalam Jan C. Schultsz, The Art Of Arbitration, (Deventer/Netherlands : Kluwer Law and Taxation, 1982), hlm. 175. 165 Al Qur‟an Surah ke-5 Al-Maidah ayat 48 yang artinya “… maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, …” 166 Jerzy Jakubowski, op.cit. 167 Lord Saville of Nowsdigatte, “Introduction,” dalam Ronald Bernstein (eds), Handbook of Arbitration Practice, (London : Sweet and Maxwell, 3rd.ed., 1998), hlm. 4., sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Dasar-Dasar, Teori, Prinsip, dan Filosofi Arbitrase, (Bandung : CV. Keni Media, 2013), hlm. 49. 168 Susan Choi, “Judicial Enforcement of Arbitration Awards Under The ICSID and New York Conventions,” New York University Journal of International Law and Politics, 28 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 175, Fall 1995 Winter 1996, hlm. 175 164


70 arbitration can provide an alternative to litigation in courts that may be unfamiliar to one party. Parties have the freedom to choose the procedural and substantive law that will govern the dispute and can select arbiters based on their expertise in a certain area. Other potential advantages include efficiency, simplicity and, manageable costs. (Terjemahan : arbitrase telah menjadi suatu metode yang populer untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi komersial internasional. Dalam konteks internasional, arbitrase dapat memberikan alternatif untuk litigasi di pengadilan yang mungkin asing bagi salah satu pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum acara dan hukum substantif untuk menyelesaikan sengketa dan dapat memilih arbiter sesuai keahliannya di bidang tertentu. Keuntungan lainnya yang potensial adalah termasuk efisiensi, kesederhanaan dan biaya pengelolaan).

Arbitrase bermanfaat sehingga dipilih oleh para pihak. Peter D‟Ambrumenil169 menyatakan bahwa arbitrase bermanfaat karena para pihak dapat menunjuk arbiternya sendiri yang ditentukan, yang akan mempertimbangkan bukti-bukti dan memutuskan hasilnya, hal ini berarti dimungkinkan untuk menunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sengketa sehingga menghilangkan biaya para pihak untuk mengajukan bukti saksi ahli. Arbitrase merupakan proses alternatif pertama dan tertua (the first and oldest of these alternative procedures)170 dan merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya. Meski demikian, arbitrase tetap dipilih karena meskipun perhatian cenderung fokus pada pengadilan sebagai forum penyelesaian konflik, namun sistem pengadilan belum tentu sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling formal Peter D‟Ambrumenil, Mediation and Arbitration, (London : Cavendish Publishing Limited, 1997), hlm. 7. 170 David Kelly, Ann Holmes, Ruth Hayward, Business Law, Fourth Edition, (London, Sydney, Oregon, USA : Cavendish Publishing Limited, 2002) , hlm.70. 169


71 dalam memutuskan sengketa selain pengadilan. Berkat dukungan pembuat undangundang dan pertimbangan pragmatis maka arbitrase menjadi pilihan dalam proses penyelesaian sengketa.171 Dengan demikian hukum arbitrase perlu dikembangkan guna mewujudkan sistem yang lebih menguntungkan penggunanya dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana diungkapkan bahwa :172 Arbitration is generally known as the peaceful settlement of disputes, are closed, there is no publication of the verdict if there is no agreement of the parties, and the trial was not open to the public . Arbitration does not have a lot of formalities such as civil procedure in court, but the arbitration is only good for a bona fide businessmen … through arbitration also can reduce the burden of the buildup of the court and more favorable than the court because it can resolve disputes quickly and prevent damage. (Terjemahan : Arbitrase umumnya dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara damai, tertutup, tidak ada publikasi putusan jika tidak ada kesepakatan para pihak, dan sidang tidak terbuka untuk umum. Arbitrase tidak memiliki banyak formalitas seperti prosedur di pengadilan, tetapi arbitrase hanya baik untuk pengusaha bonafide ... melalui arbitrase juga dapat mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan dan lebih menguntungkan daripada pengadilan karena dapat mengatasi perselisihan dengan cepat dan mencegah kerusakan).

Terdapat dua pendapat mengenai keberadaan arbitrase. Ada yang berpendapat bahwa arbitrase adalah termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa arbitrase adalah termasuk penyelesaian sengketa non-litigasi. Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan pandangan yang

171

Jacqueline M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution In a Nutshell, (St. Paul, Minnesota : West Publishing Company, 1992), hlm. 119. 172 Nurnaningsih Amriani, Suhaidi, Tan Kamello, Runtung, “Empowering Arbitration for Resolving Environmental Disputes,” The International Journal Of Humanities & Social Studies, Volume 3, Issue 1, 2015, hlm. 190-192, diakses dari www.theijhss.com.


72 pertama bahwa arbitrase adalah termasuk dalam litigasi.173 Adapun alasannya adalah: Pertama, arbitrase menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa bersifat adversarial/pertentangan dan hasil yang dicapai adalah win-lose solution, hal ini dibuktikan dengan adanya rasa tidak puas oleh salah satu pihak yang dikalahkan dan mengakibatkan pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang pada dasarnya bersifat final dan mengikat. Perbedaannya dengan putusan pengadilan adalah para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai waktu yang ditentukan. Kedua, arbitrase memiliki ciri-ciri pengadilan.174 Ketiga, arbitrase bukan termasuk ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa),175 dan Keempat,

173

Oleh karena termasuk dalam litigasi, maka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam praktek seringkali digabung dengan salah satu bentuk yang terdapat dalam penyelesaian sengketa non litigasi, lihat William H. Ross dan Donal E. Conlon, Hybrid Forms of Third-Party Dispute Resolution : Theoretical Implications of Combining, (Mississippi State : The Academy of Management Review, 2000), hlm. 416-427 dalam Adi Sulistiyono, Op.Cit., hlm.141-142. lihat juga dalam Konvensi ICSID yang mengatur arbitrase dan konsiliasi untuk penyelesaian sengketa penanaman modal antara negara dan investor asing. 174 Menurut F.F van der Haaijden, peradilan memiliki 4 (empat) ciri, yaitu : first, There should be a settlement of a conflict, second, There conflict must be decided on the basis of law, Third, It should be decided by a third party, Fourth, And the parties to the conflict should be bound by the decision. Lihat dalam Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 4. Lihat juga dalam Adi Sulistiyono, op.cit., hlm. 135. 175 Hal tersebut sejalan dengan pendapat Marriot bahwa “ADR as a range of procedures which serve as alternatives to the adjudicatory procedures of litigation and arbitration for the resolution of disputes, generally but not necessarily involving the intercession and assistance of a neutral third party who helps to facilitate such resolution.” Selanjutnya Marriot mengatakan bahwa “Arbitration differs from ADR in five main ways. First, system of ADR and arbitration are concensual and their use restson agreement, but agreement to enter into arbitration will be enforced by courts, whereas the common wisdom is that agreement to enter into an ADR process may not necessarily be, thought this may be changing. The second main difference is that arbitration has as its object the rendering of a final and binding award, the ADR neutral does not. A third difference is that ADR processes are subject to no statutory regime in England, whereas arbitration is subject to an extensive statutory regime, principal of the 1950, the 1975 and the 1979 Act. A fourth point of difference lies in procedures adopted in arbitration and in ADR. Arbitral procedures are constrained by the rules of natural justice. Yet, the rules of natural justice would positevely hinder an ADR neutral., who must be free to see the parties together or separately, with the utmost flexibility as to what is disclosed from


73 hukum positif Indonesia juga memisahkan antara arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa.176 Penyelesaian sengketa arbitrase berbeda dengan judicial settlement177 meskipun kedua proses tersebut merupakan jalur yudisial melalui tribunal. Arbitrase merupakan bentuk khusus dari pengadilan, bedanya adalah jalur judicial settlement menggunakan satu pengadilan permanen atau standing court sedangkan arbitrase merupakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut, namun dalam fungsi intinya, seorang arbiter bertindak sebagai “hakim” dalam majelis, seperti juga hakim permanen walaupun hanya untuk sengketa yang ditangani.178

one party to the other. The fifth and final point of comparison between arbitration and ADR procedures is the basis upon which decision are reached. Arbitrators are expected to decide matters according to law and even when acting ex aequo et bono. ADR neutral do not decide at all, and their recommendation and opinions do not have to follow the law. Lihat Arthur Marriot, “The Role of ADR in The Settlement of Commercial Disputes,” Asia Pacific Law Review, Vol 1 Summer, 1994, hlm. 2 & 7-8 dalam Adi Sulistiyono, op.cit., hlm. 142. 176 Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lihat Adi Sulistiyono, ibid., hlm. 142. 177 “In a Judicial Settlement, a dispute is placed before an existing independent court.” Diakses dari http://www.britannica.com/EBchcked/topic/930705/judicial-settlement.com., tanggal 31 Desember 2013. Lihat Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution), (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), hlm. 173 bahwa judicial settlement (penyelesaian yudisial) adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional (“the International Court of Justice-ICJ”) yang berkedudukan di Den Haag sebagai satu-satunya organ yang ada dalam masyarakat internasional untuk menyelesaikan sengketa secara hukum. ICJ menggantikan dan melanjutkan fungsi Mahkamah Internasional Permanen (“the Permanent Court of International Justice-PCIJ”) yang dibentuk dalam rangka penyelesaian perdamaian tahun 1919. Bandingkan dengan J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1989), hlm. 177. Lihat juga J. G. Merrils, Penyelesaian Sengketa Internasional, (Bandung : Tarsito, 1986), hlm. 95. dan lihat dalam Philippe Sands, Principles of International Environmental Law I : Frameworks, Standars and Implementation, (Manchester and New York : Manchester University Press, 1995), hlm. 170. 178 H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2002), hlm. 138, sebagaimana dikutip dari J.L. Brierly, The Law of Nations, (Oxford : Clarendon Press, 1963), hlm. 347


74 Arbitrase menjadi pilihan utama di antara ADR karena beberapa kelebihan, menurut Warren179 sebagai berikut : Arbitration become the best choice amongst ADR because it is in the nature of arbitration that a final and binding decision is rendered at the end of process. Arbitration can also be enforced as a contract under law because it arises out of an agreement between the parties, either before or at the beginning of the dispute, to refer the subject matter of the dispute to the process, arbitration also boasts flexibility of procedures, parties have the autonomy of putting together a set of procedures streamlined and tailored to their specific wants and needs, some arbitral institutions specifically provide for expedited or fast-tract arbitration which is a procedures that allows the parties, when all requisite conditions are satisfied, to procure an award in the shortest possible time and at a lower cost than would be the case if the matter was brought before the courts. (Terjemahan : arbitrase menjadi pilihan utama di antara ADR karena sifatnya yang menghasilkan putusan yang umumnya final dan mengikat diakhir proses. Arbitrase juga dapat dilaksanakan sebagai suatu bentuk perjanjian hukum karena merupakan hal yang disepakati dalam perjanjian antara para pihak, baik sebelum maupun setelah timbulnya sengketa dengan menunjuk sengketa tertentu yang akan diproses. Arbitrase juga memiliki prosedur yang fleksibel, di mana para pihak memiliki otonomi luas mengenai prosedur arbitrase yang diinginkan dan dituangkan dalam proses, beberapa institusi arbitrase bahkan siap untuk dipercepat atau disebut sistem ”fast-tract arbitration” yaitu prosedur membolehkan para pihak untuk mengorbankan seluruh kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan putusan dalam waktu yang singkat dan biaya murah dibandingkan jika di bawa ke pengadilan).

Akan tetapi meski terdapat berbagai kelebihan, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan dalam prakteknya menurut Huala Adolf180 antara lain : a. Untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah, dalam hal ini, kedua belah pihak yang bersengketa harus memiliki kesepakatan dalam perjanjiannya terlebih dahulu, termasuk pada pemilihan forum arbitrase asing yang tidak mudah.

Warren B, “The Case For Sports Law Arbitration and A Practice In Singapore,” Singapore Academy of Law Journal, Vol. 19 September 2007, hlm. 277-278. 180 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, op.cit., hlm. 16-17. 179


75 b. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase dalam teritori negara lain masih merupakan permasalahan yang sulit. c. Sebagaimana diketahui bahwa arbitrase menganut sistem non-preseden atau tidak ada keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Di mana, dengan tidak adanya preseden tersebut, sangatlah dimungkinkan adanya keputusan yang saling berlawanan (conflicting decision), dan berujung kepada fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sulit dicapai.

Wadah penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada karena adanya sengketa yang terjadi antara para pihak yang terikat kontrak dan memilih arbitrase sebagai wadah penyelesaian sengketanya. Mendefinisikan pengertian sengketa dalam arbitrase adalah sangat penting karena tanpa adanya sengketa maka tidak akan terjadi suatu pilihan arbitrase dalam suatu kontrak bisnis dan tidak pula akan terpilih seorang atau lebih arbiter di mana arbiter adalah berbeda dengan ahli sebagaimana diungkapkan oleh John Parris181 bahwa : Even if there is an appointment of a third party, if there is no dispute it will not be an arbitration and he will not be an arbiter. If the parties agree to refer some matter upon which they have been unable to agree to a third party, he is not an arbiter but an independent expert, a valuer of certifier called in to complete their contract for them, or under the term of the contract, as in the case of a rent review. (Terjemahan : Bahkan jika ada janji dari pihak ketiga, jika tidak ada sengketa maka arbitrase tidak akan terjadi dan arbiter tidak akan menjadi penengah. Jika para pihak setuju untuk menunjuk beberapa hal di mana para pihak tidak mampu untuk menyetujui pihak ketiga, yang bukan seorang arbiter tetapi seorang ahli independen, penilai bersertifikat dipanggil untuk menyelesaikan kontrak para pihak, atau di bawah jangka waktu kontrak, seperti dalam sengketa sewamenyewa).

181

John Parris, Arbitration Principles and Practice, (London, Toronto, Sydney, New York : Granada Publishing, 1983), hlm. 9.


76 Istilah sengketa sering disinonimkan dengan konflik. Menurut Black182 “dispute is a conflict or controversy ; a conflict of claims or rights ; an assertion of a right, claim, or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation” (sengketa adalah sebuah konflik atau kontroversi; konflik atas klaim atau hak-hak; sebuah pernyataan dari hak, klaim, atau permintaan satu sisi, dipenuhi oleh klaim yang bertentangan atau dugaan di sisi lain. Subjek litigasi). Menurut Vilhelm Aubert183 sengketa atau konflik sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Konflik berasal dari bahasa latin “con” (bersama) dan “flegere” (menyerang). Konflik akan selalu terjadi, konflik terjadi ketika salah satu pihak tidak setuju atau berbeda pendapat sehingga membutuhkan suatu penyelesaian sengketa.184 Menurut Suyud Margono185 sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi Henry Campbell Black, Black‟s Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minn : West Publishing, 1990), hlm. 471. 183 Dalam L.M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, (New York : Russel Sage Fondation), hlm. 226. 184 Kimberlee K. Kovach, Mediation in A Nutshell, (St. Paul MN : Thomson West, 2003), hlm. 3. 185 Suyud Margono, Suyud Margono, ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34. 182


77 antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur186 yaitu : (a). Sama sekali tidak memenuhi prestasi ; (b). Tidak tunai memenuhi prestasi ; (c). Terlambat memenuhi prestasi ; (d). Keliru memenuhi prestasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa mana tergantung bagaimana pengelolaan atas sengketa tersebut. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr.,187 mengartikan sengketa sebagaimana keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya Laura dan Harry mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara membiarkan saja (lumping it), mengelak (avoidance), keluar saja (exit), paksaan (coercion), perundingan (negotiation), mediasi (mediation), arbitrase 186

Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 1985),

hlm. 228. 187

Valerine J.L. Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum), dalam Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai, oleh T.O. Ihromi, (Jakarta : Yayasan Obor, 2001), hlm. 225.


78 (arbitration), main hakim sendiri (self help), atau melalui peradilan.188 Sedangkan menurut Schuyt189 terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa konflik, yaitu : Kelompok kesatu : penyelesaian sepihak (penyerahan sementara, menghindarkan diri/meninggalkan, penyerahan). Kelompok kedua : dikelola sendiri (dengan undian, kesepakatan, perundingan). Kelompok ketiga : pra-juridis (pemakaian jasa penengah, sidang/musyawarah, perdamaian, pengaduan). Kelompok keempat : juridis-normatif (proses pidana, perdata, administratif, sidang pengadilan, proses singkat, arbitrase). Kelompok kelima : yuridis-politis (bertahap tanpa kekerasan, tindakan politik dan akal sosial, pembentukan keputusan legislatif, penyelesaian melalui saluran pemerintah). Kelompok keenam : kekerasan. Gerald Turkel190 mengklasifikasikan tipe-tipe penyelesaian sengketa secara berjenjang mulai dari tipe penyelesaian sengketa yang paling rasional informal dan tidak berdasarkan hukum (the most informal and nonlegally rational type) sampai tipe yang paling rasional formal dan berdasarkan hukum (the most formal and legally rational type). Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah disebutkan di atas adalah arbitrase. Arbitrase merupakan tipe penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan dengan negosiasi dan mediasi, namun tidak lebih

188

Lihat Donal Black, Sociological Justice, (New York : Oxford University Press, 1989), hlm. 74. Lihat juga T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 210-212. Lihat juga Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia, (Surakarta : LPP UNS dan UNS Press, 2007), hlm. 3. 189 Dalam Rony Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, (Semarang : CV. Agung, 1990), hlm. 36-37. 190 Gerald Turkel, Law and Society : Critical Approaches, (Needham Heights : A Simon & Schuster Company, 1996), hlm. 208.


79 formal dari litigasi, sebagaimana dikatakan Gerald Turkel191 bahwa “arbitration does not have formal rules of evidence and is not subject to technical legal rules. While the parties play adversarial roles in the arbitration hearing, their communication is not completely formal and controlled by legal procedure” (arbitrase tidak memiliki aturan formal terhadap bukti dan tidak tunduk pada aturan hukum secara teknis, ketika para pihak memainkan peran permusuhan dalam sidang arbitrase, komunikasi tidak sepenuhnya formal dan dikontrol oleh prosedur hukum). Menurut Adi Sulistiyono,192 arbitrase sering menjadi tumpuan dan dipercaya oleh pelaku bisnis di negara-negara maju karena mempunyai karakteristik yang sesuai dengan budaya bisnis. Adapun karakteristik tersebut adalah menjamin kerahasiaan materi sengketa, para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat, prosedur beracara dan materi hukum, melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dibidangnya, prosedurnya sederhana dan cepat, dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (binding). Berkaitan dengan hasil penyelesaian sengketa, Christoper W. Moore193 memberikan suatu deskripsi mengenai beberapa kemungkinan hasil penyelesaian suatu sengketa yaitu dapat berupa win-lose, impasse, compromise, dan win-win sebagaimana skema berikut :

191

Ibid., hlm. 215. Adi Sulistiyono, op.cit., hlm. 141. 193 Christopher W. Moore, The Mediation Process, Practical Strategis for Resolving Conflict, (San Fransisco, California : Jossey-Bass Inc, 1986), hlm. 64-67, dikutip dalam Adi Sulistiyono, ibid., hlm. 131-133. 192


80 Skema 3 : Hasil Penyelesaian Sengketa

10 –

win

5– 0–

win-win compromise

impasse Lose 0

5

10

Skema di atas menjelaskan bahwa Win-lose terjadi jika salah satu pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan yang sangat besar, tidak mempertimbangkan hubungan kedepan, taruhan untuk memenangkan perkara adalah tinggi, salah satu pihak sangat kaku dan pihak yang lain pasif atau tidak seagresif sebagai seorang pemenang. Impasse terjadi ketika kedua belah pihak memilih menghindari konflik untuk alasan apapun, tidak ada pihak yang mempunyai cukup kekuatan untuk memaksakan suatu isu, kurang adanya kepercayaan di antara para pihak, kurang (lemah) komunikasi, emosi berlebihan, atau sebuah proses resolusi yang tidak mencukupi, taruhan untuk memenangkan sengketa adalah rendah atau tidak ada pihak yang memperdulikan sengketa tersebut, kepentingan pihak-pihak yang bersengketa tidak berhubungan, satu atau lebih dari para pihak tidak kooperatif. Compromise terjadi ketika tidak ada pihak yang mempunyai kekuatan yang menentukan untuk memenangkan secara mutlak, hubungan positif masa depan dari pihak-pihak yang bersengketa dianggap penting tapi mereka tidak cukup percaya satu sama lain untuk


81 bekerja bersama, taruhan untuk kemenangan cukup tinggi, dua pihak sama-sama tegas, kepentingan kedua belah pihak saling berhubungan secara mutual, para pihak mempunyai peluang untuk bekerja bersama, tawar menawar dan menukar. Sedangkan win-win terjadi ketika kedua belah pihak yang bersengketa tidak membicarakan tentang perebutan kuasa, mementingkan hubungan ke depan yang positif, taruhan tinggi untuk menghasilkan sebuah solusi mutual yang memuaskan, kedua pihak tegas untuk memecahkan masalah, kepentingan para pihak saling berhubungan secara mutual, para pihak bebas untuk bekerjasama dan berbicara untuk memecahkan masalah. Transaksi bisnis internasional (international business transaction) ataupun transaksi dagang internasional (international commercial trading) dalam penanaman modal (investment) ada kemungkinan timbul sengketa antara partner asing dengan partner domestik dalam kerjasamanya (joint operation) atau perusahaan joint venture maupun antara investor asing dengan pemerintah lokal. Hampir secara pasti dapat dikatakan perjanjian joint venture sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak. Frans Hendra Winarta194 mengatakan bahwa suatu arbitrase disebut arbitrase internasional apabila : a. Paling tidak salah satu pihak mempunyai tempat usaha di salah satu negara selain Singapura pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani, atau b. Tempat arbitrase yang disetujui berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha, atau 194

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 162-163.


82 c. Suatu tempat sebagian besar kewajiban yang timbul dari suatu hubungan komersial akan dilaksanakan atau tempat di mana perihal inti perselisihan yang mempunyai keterkaitan terdekat berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha, atau d. Para pihak telah setuju secara tegas bahwa perihal inti perjanjian arbitrase menyangkut lebih dari satu negara.

Arbitrase memang dipilih oleh para pihak-pihak pelaku usaha yang bersengketa dalam penanaman modal dan “International Commercial Trade” untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hal kesalahpahaman penafsiran dan penerapan perjanjian, perselisihan kepentingan dan pendapat dalam kesepakatan perjanjian, pengingkaran pelaksanaan kewajiban perjanjian, ataupun karena adanya kerugian dalam pelaksanaan perjanjian yang pada dasarnya isinya telah disepakati oleh para pihak. Hubungan hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian antara para pihak, baik penanam modal asing dengan partner lokal dan/atau dengan pemerintah melalui sebuah joint venture (joint operation) dapat memungkinan terjadinya suatu perbedaan interpretasi, perbedaan pendapat ataupun pengingkaran pelaksanaan kewajiban perjanjian, benturan kepentingan, ataupun adanya kerugian dalam perjanjian yang dibuat yang kemudian berujung pada adanya suatu sengketa dalam kerjasama para pihak tersebut. Untuk mengatasi sengketa dan permasalahan tersebut, maka para pihak akan mencari penyelesaian melalui peradilan umum yang dibentuk oleh negara atau melalui arbitrase yang memperoleh perhatian lebih tinggi.


83 J. Kebebasan Berkontrak dan Batas Otonomi Para Pihak dalam Perjanjian Arbitrase ICSID untuk Menyepakati Keterbukaan Putusan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengandung beberapa prinsip yang dianggap sebagai keunggulan dari arbitrase, salah satunya adalah prinsip otonomi para pihak (partij autonomie). Stefano Azzali195 mengatakan bahwa ”arbitration is an expression of parties‟ autonomy that has to be expressed in a contract : the arbitration agreement” (arbitrase merupakan ekspresi otonomi para pihak yang harus dinyatakan dalam kontrak : perjanjian arbitrase). Pada saat mengadakan perjanjian dagang termasuk investasi, para pihak memiliki kebebasan berkontrak dan otonomi yang luas dalam menentukan isi perjanjian, bentuk, tempat maupun aturan prosedur arbitrase196 termasuk ketentuan khusus mengenai kerahasiaan atau terbukanya putusan arbitrase. Schmitthoff 197 menanggapi asas kebebasan berkontrak bahwa : The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has, ..., no objection that in that are an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy. (Terjemahan : otonomi para pihak dalam hukum kontrak adalah dasar di mana hukum otonom hukum perdagangan internasional dapat dibangun. Kedaulatan nasional memiliki, ... , tidak ada keberatan bahwa yang merupakan otonom hukum perdagangan internasional dikembangkan oleh para pihak, selalu

Stefano Azzali, “Balancing Confidentiality and Transparency,” dalam Alberto Malatesta & Rinaldo Sali, The Rise of Transparency in International Arbitration, The Case for The Anonymous Publication of Arbitral Awards, (USA : JurisNet,LLC, 2013), hlm. xix. 196 Basuki Rekso Wibowo, “Prinsip-Prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia,” Jurnal Hukum Yuridika, vol. 16 No. 6, Universitas Airlangga, Nopember-Desember 2001, hlm. 552, 559. 197 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional,cetakan ke-4, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 15, dikutip dari Clive M. Schmitthoff, Commercial Law in A Changing Economic Climate, (London : Sweet and Maxwell, 1981), hlm. 22. 195


84 menunjukkan bahwa keterbatasan hukum dalam setiap yurisdiksi nasional ditetapkan oleh kebijakan publik). Melalui kontrak atau perjanjian maka tercipta penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa. Bayu Seto198 mengatakan bahwa : Hukum kontrak (hukum perjanjian) hingga saat ini masih menjadi salah satu pilar utama di bidang hukum tempat bertumpunya solusi terhadap persoalan-persoalan hukum dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan serta akan terus berfungsi sebagai bidang hukum utama yang harus mampu menjawab kebutuhan akan keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty) bagi masyarakat pelaku perdagangan dan bisnis. Hal mana tercermin dari salah satu asas hukum perjanjian yaitu kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak (freedom of contract) ditegakkan di atas asas Pacta Sunt Servanda dengan syarat : 199 (a) dilakukan atas kehendak bebas (free will), tidak ada paksaan, kekerasan dan ancaman, tidak mengandung kebohongan dan penipuan, (b) setiap persetujuan mengikat kepada para pihak, kekuatan mengikatnya seperti undang-undang dan tidak bisa dipecah secara unilateral, tapi mesti dipecah atas kesepakatan bilateral, (c) harus dipenuhi dengan itikad baik. Sarjana Common Law

Bayu Seto, “Lex Mercatoria Baru dan Arah Pengembangan Hukum Kontrak Indonesia Di Dalam Era Perdagangan Bebas Tinjauan Singkat Tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Nasional dan Prospek Pengembangannya Dalam Konteks Harmonisasi Hukum Kontrak Di Kawasan ASEAN,” dalam Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Editor Ida Susanti dan Bayu Seto, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 72. 199 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan … , op.cit., hlm. 416. Kemudian itikad baik dalam hukum perjanjian didefinisikan oleh P.L.Wry sebagai “kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain,” lihat dalam P.L. Wry, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik Di Nederland, (Jakarta : Percetakan Negara, 1990), hlm. 9. 198


85 mengartikan prinsip pacta sunt servanda sebagai kesakralan suatu perjanjian (sanctity of the contract).200 Klausula arbitrase umumnya dibuat secara tertulis, hal mana berguna dalam pengakuan dan penegakan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal II Konvensi New York. Demikian juga dalam Konvensi Washington (ICSID) yang juga mensyaratkan klausula dibuat dalam bentuk tertulis,201 dalam arti bahwa perjanjian antara pihak investor dengan host state dibuat secara tertulis dengan menyertakan klausula arbitrase dan arbitrase pilihannya yaitu ICSID untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari atas perjanjian pokok yang disepakati. Perjanjian memiliki pengertian yang sama dengan persetujuan atau kontrak. Menurut R. Subekti202 perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut M. Yahya Harahap203 suatu perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian sah jika terpenuhi syarat, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan para pihak yang 200

Nigel Blackaby, et.al., Redfern and Hunter on International Arbitration, (New York : Oxford U.P., 2009), hlm. 216., lihat juga dalam Huala Adolf, Dasar-Dasar, …, op.cit., hlm. 24. 201 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Konvensi ICSID. 202 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Alumni, 1984), hlm. 1. 203 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Alumni, 1982), hlm. 3.


86 mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian yang disebut juga konsensualisme yang menentukan “ada” nya (raison d‟etre, het bestaanwaarde) perjanjian.204 Grotius mencari dasar consensus dalam hukum kodrat dengan mengatakan bahwa “pacta sunt servanda” (janji itu mengikat) dan “promis orum implendorum obligation” (setiap orang harus memenuhi janjinya). Prinsip “pacta sunt servanda” membentuk perjanjian antara negara dan investor asing di mana terdapat suatu kewajiban untuk menghormati dan menjalankan isi perjanjian, bahkan dikatakan Joy Cherian205 bahwa “no economic relations between states and foreign corporations can exist without the principle pacta sunt servanda” (tidak ada hubungan ekonomi yang dapat terjalin antara negara dan perusahaan asing tanpa prinsip “pacta sunt servanda”). Selanjutnya bahwa asas konsensualisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak206 yang berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian diadakan.207 Mariam Darus208 juga mengatakan bahwa kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan tidak berdiri sendiri, maknanya hanya dapat ditentukan setelah dipahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas

204

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (standard), Perkembangannya Di Indonesia, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 24. 205 Joy Cherian, op.cit., hlm. 31. 206 Kebebasan berkontrak menurut Maine adalah “an essential legal aspect of individual freedom; but in this matter the need to balance one citizen‟s freedom with that of his fellow citizens became particularly urgent as industrial development led to a glaring discrepancy between formal freedom and actual lack of freedom on the part of “the greatest number”. Lihat dalam W. Friedmann, Legal Theory, op.cit., hlm. 368. 207 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku …, op.cit., hlm. 25-26. 208 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 38.


87 hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak. Arbitrase dipilih karena diperjanjikan. Anzilotti menyatakan bahwa perjanjian internasional mengikat berdasarkan prinsip ”pacta sunt servanda.”209 Hukum perjanjian

memusatkan

perhatiannya

pada

kewajiban

untuk

melaksanakan

kewajibannya sendiri (”self imposed obligation”).210 Kebebasan para pihak untuk mengadakan pilihan (”freedom of choice”) dalam perjanjian dagang merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak (”freedom of contract”). Kesepakatan untuk memilih suatu putusan dirahasiakan atau dipublikasi dapat juga dilakukan melalui perjanjian. Mengingat hukum perjanjian pada umumnya tergolong sebagai hukum yang bersifat mengatur (regelend recht) sehingga dalam keadaan konkrit terbuka untuk disimpangi atas persetujuan bersama para pihak.211 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melanda dunia, arus globalisasi telah menembus berbagai ruang dan dimensi. Hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya semakin kompleks dan beragam. Dunia perdagangan, bisnis dan investasi juga melaju dengan pesat, baik yang berskala nasional, bilateral, maupun internasional yang mana kesepakatan di antara para pihak dituangkan dalam bentuk kontrak yang dibuat dan mulai mengenal klausula arbitrase.

209

F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998), hlm. 65. 210 Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, (Bandung : Refika Aditama, 2000), hlm. 62-63. 211 Basuki Rekso Wibowo, op.cit., hlm. 560.


88 Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kelanjutan arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (acta van compromise).212 Hal senada juga diungkapkan oleh Catherine Tay Swee Kian213 : An arbitration agreement is an agreement between two or more persons that their dispute shall be decided in a legally binding way by one or more impartial persons..., defines an arbitration agreement as a written agreement to submit present or future differences to arbitration, wheter an arbiter is named therein or not. (Terjemahan : Suatu perjanjian arbitrase adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang perselisihannya harus diputuskan dengan cara mengikat secara hukum oleh satu orang atau lebih yang tidak memihak, mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai perjanjian tertulis untuk menyelesaikan sengketa saat ini atau nanti, di mana seorang arbiter disebut di dalamnya atau tidak).

Menurut hukum universal bahwa segala yang diperjanjikan dan diterima oleh para pihak mengikat menjadi hukum di antara keduanya dan mengakibatkan konsekuensi yang sama bagi para pihak yang terlibat. Habermas214 mengatakan bahwa hukum bersifat instersubjektif ”multilateral” dalam arti bahwa hukum tidak berlaku satu pihak saja, tetapi pada hakikatnya, hukum harus berlaku sama bagi semua pihak yang terlibat, ”A rule has to possess validity intersubjectively for at least two subjects if one subject is to be able to follow the rule, that is, the same rule.

212

Priyatna Abdurrasyid, op.cit., hlm. 82. Basuki Rekso Wibowo, op.cit., hlm. 563. Dikutip dari Chaterine Tay Swee Kian, Resolving Disputes by Arbitration : What You Need to Know, (Singapore : Singapore University Press, 1998), hlm. 37. 214 Juergen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 2 (Boston : Beacon Press, 1987), hlm. 18. 213


89 Menurut Sir Henry Maine215 dalam teorinya yang terkenal perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Oleh karenanya, dalam dunia hukum (khususnya hukum bisnis), hampir dapat dipastikan bahwa abad mendatang akan merupakan abad kontrak. Hukum kontrak sangat penting untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, bisnis dan penanaman modal. Oleh karenanya bentuk kontrak semakin lama semakin berkembang sesuai dengan kebutuhankebutuhan transaksi. Melalui asas kebebasan berkontrak maka berkembanglah jenis perjanjian lain, khususnya dalam praktek hukum di Indonesia yang mengenal jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mengundang masuknya investor asing ke Indonesia dan memperkenalkan jenis perjanjian patungan (joint venture

“Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia,” diakses dari http://siddiq87.wordpress.com/2010/01/20/15/, tanggal 17 Januari 2012. 215


90 agreement), perjanjian waralaba (franchising agreement), perjanjian lisensi (license agreement) dan sebagainya.216 Salah satu asas yang menonjol dalam penyusunan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid), yang merupakan asas universal dan dianut oleh hukum perjanjian di hampir seluruh negara di dunia pada saat ini. Asas ini dituangkan dengan berbagai istilah, antara lain “Freedom of Contract, Liberty of Contract,” atau “Party Autonomy,” dan di negara Common Law dikenal dengan istilah “laissez faire.” Berdasarkan tersebut suatu pihak dapat memperjanjikan dan/atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Dalam hukum, masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sedangkan pasal-pasal sebuah perundang-undangan yang tidak diperlukan dalam sebuah perjanjian dapat disimpangi keberadaannya. Para pihak boleh mengadakan perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang atau bahkan para pihak dapat meniadakannya sama sekali,217 misalnya dalam peraturan arbitrase diatur mengenai kerahasiaan, namun para pihak menyepakati terbukanya proses dan putusan arbitrase. Hal inilah disebut sebagai asas kebebasan berkontrak (freedom of contract principle). Asas kebebasan berkontrak adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia, namun meski para pihak memiliki kebebasan (kebebasan 216

Syahmin AK., Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2006),

hlm. 96. 217

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-22 (Jakarta : Intermasa, 2008), hlm. 12.


91 berkontrak), keseimbangan para pihak dalam berkontrak masih merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar. Konsep keseimbangan seperti konsep “yin” dan “yang” dalam filosofi China218 misalnya dapat menjadi contoh untuk menjaga keseimbangan yang mewujudkan tujuan win-win solution. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh adanya faham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, dilanjutkan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaisance melalui ajaran-ajaran antara lain dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rosseau. Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah periode Revolusi Perancis.219 Faham individualisme melahirkan kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh apa yang dikehendaki dan dalam perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Menurut paham ini setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Sebagai azas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, azas kebebasan berkontrak (freedom of contract) muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan persaingan bebas (laissez faire).220 Asas ini juga dikenal dalam sistem hukum Inggris, Anson221 berpendapat bahwa “a promise more than a mere statement of intention for it imports

218

Lihat Fritjof Capra, The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture, (New York : Simon and Schuster, 1982), hlm. 35. Bandingkan dengan Werner Menski, op.cit., hlm. 663-706 yang membahas tradisi Cina mengenai konsep “li” dan “fa” 219 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 110. 220 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 75. 221 Anson‟s Law of Contract, Edited by A.G. Guest, (Oxford : Oxford University Press, 1973), hlm. 2-3.


92 a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made” (janji lebih dari sekadar pernyataan niat untuk memasukkaan kemauan dari pihak yang menjanjikan untuk terikat kepada siapa janji itu dibuat). Sah dan mengikatnya perjanjian disebabkan karena di dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak”222 untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak untuk memenuhi perjanjian. Di Indonesia, meskipun diatur mengenai kebebasan berkontrak namun hukum kontrak di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip hukum umum atau standar kontrak dalam UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) dan UNCITRAL (United Nations Conference on International Trade Law) yang dianut oleh berbagai negara di belahan dunia sehingga perlu dibentuk hukum kontrak Indonesia yang sejalan dengan UNIDROIT dan UNCITRAL sebagaimana dikatakan oleh Ferronica Taylor223 bahwa : The legal rules that govern contracts in Indonesia are found primarily Dutchstyle Civil Code and partially revised Commercial Code, although many of the Code provisions are now regarded as obsolete or inappropriate for current commercial transactions. Commercial parties routinely seek to contract out or exclude the operation of archaic parts of the Code from there own contracts. The fact that there is no authorised or standardized translation of the Civil Code into English also symbolizes its lack of pungency. (Terjemahan : aturan hukum yang mengatur kontrak di Indonesia ditemukan lebih banyak bergaya Code Civil Belanda dan sebagian direvisi oleh Commercial Code, meskipun banyak dari ketentuan Code sekarang dianggap usang atau tidak pantas untuk transaksi komersial saat ini. Pihak komersial secara rutin berusaha 222

Kehendak para pihak artinya kehendak itu harus tercermin dalam wujud kontrak yang seimbang. Lihat dalam John D. Calamari & Joseph M. Perillo, The Law of Contracts, (St. Paul Minn : West Publishing Co., 1987), hlm. 1-3. 223 Ferronica Taylor, “The Transformation of Indonesian Commercial Contracts and Legal Advises,” Indonesia, Law and Society, (Sidney : The Federation Press, 1999), hlm. 279.


93 untuk keluar dari kontrak atau mengecualikan bagian kuno Code dari kontrak itu sendiri. Fakta bahwa tidak ada terjemahan resmi atau standar dari Code Civil ke dalam bahasa Inggris juga mencerminkan kurangnya kekuatannya).

Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kehendak atau kepentingannya. Kebebasan yang dimaksud meliputi :224 1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. 2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. 3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. 4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian. 5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Prinsip-prinsip

UNIDROIT

(Principles

of

International

Commercial

Contract) tahun 1994 juga mengatur mengenai prinsip kebebasan berkontrak, sebagaimana dalam Pasal 1.1 yang menyatakan bahwa “the parties are free to enter into a contract and determine its content,” di mana didasari atas pemikiran bahwa225 jika kebebasan berkontrak tidak diatur maka dapat terjadi distorsi, sebaliknya apabila pengaturannya terlalu ketat, akan menghilangkan makna dari kebebasan berkontrak itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menilai kebebasan berkontrak itu secara gramatikal, kebebasan harus ditujukan kepada keadilan yang tentunya tidak disimpulkan sebagai keadilan dalam konteks “sama rata, sama rasa” atau “ius

224

Syahmin AK, op.cit., hlm. 154. Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsisp UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 37 225


94 komutativa,”226 melainkan pembagian yang memberi nilai tambah dan manfaat sehingga tercipta keadilan yang proporsional yang disepakati para pihak dan merupakan kebebasan berkontrak yang adil atau “ius distributive.”227 Menurut Subekti,228 sejak lahirnya undang-undang tentang perjanjian kerja/perburuhan tahun 1926, asas kebebasan berkontrak itu sudah banyak dibatasi. Pembatasan tersebut semakin meningkat sejak Perang Dunia II (sewa-menyewa perumahan, pengangkutan, dan lain-lain), sedangkan di mana-mana dapat dilihat semakin banyaknya campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah yang dahulu diserahkan kepada kebebasan para pihak dalam perjanjian. Campur tangan negara dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut akibat dari berkembangnya paham negara kesejahteraan (welfare state), sehingga dengan keikutsertaan negara maka dilakukan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dan individu tidak lagi bebas sebebas-bebasnya mewujudkan kebebasan berkontrak tersebut dalam suatu perjanjian. Perjanjian penanaman modal antara investor dengan host state juga menggunakan asas kebebasan berkontrak, namun penerapan asas kebebasan berkontrak ini juga adalah tidak bebas sebebas-bebasnya karena terdapat batas-batas

226

Beberapa pendapat pemikir seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Samuel Pufendorf dan Gottfried Wilhelm Leibniz, lihat dalam buku Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, (Jakarta : Grasindo, 1999), hlm. 138-140. 227 Pemikiran Aristoteles tentang keadilan komutatif dan keadilan distributif ini di ikuti juga oleh Hobbes dan Leviathan, lihat dalam Friedrich Kessler & Grant Gilmore, Contracts (Case and Materials), (Boston & Toronto : Little Brown and Company, 1970), hlm. 440. Lihat juga Hans Kelsen, What is Justice ?, (Berkeley-Los Angeles-London : University California Press, 1971), hlm. 110-136. 228 R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung : PT. Alumni, 1986), hlm. 8-9.


95 kebebasan berkontrak para pihak yang membatasi ruang lingkup kebebasan berkontrak yang dimaksud. Prinsip ini harus diatur karena dapat membahayakan pihak yang lemah dan karena bersifat fleksibel maka dapat digunakan untuk menekan pihak yang lemah. Kebebasan berkontrak diatur di seluruh dunia termasuk Indonesia yang mana menurut hukum perjanjian di Indonesia, kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya,229 pada pembuatan kontrak terdapat unsur proses seperti pada pembuatan undang-undang. Van Apeldoorn230 menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak dikelompokkan ke dalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal tertentu pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian atau kontrak karena kedua-duanya memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat. Bedanya, jika dalam perjanjian yang terikat adalah para pihak yang membuatnya, maka dalam undang-undang yang terikat adalah seluruh warga negara. Aturan para pihak dalam arbitrase berbanding terbalik dengan proses di pengadilan, hal tersebut karena dalam arbitrase unsur ”keinginan” atau kesepakatan para pihak menjadi dasar bagi arbitrase, dan hukum sebagai media umum bekerjanya apa yang diinginkan itu, sebagaimana dikatakan oleh Jan Schults231 bahwa ”the law are contained the State‟s permission to arbitrate, very general boundaries for the 229 230

Bandingkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. Ke-28, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996),

hlm. 155. Jan C. Shultsz and Albert Jan Van Den Berg, The Art of Arbitration – Essays on International Arbitration Liber Amicorum Pieter Sanders 12 September 1912-1982, (Deventer/The Netherlands : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1982), hlm. 180. 231


96 functioning of the arbitratiors and guarantees for the execution of the award. Without the will of the parties, the competence of the arbitration does not exist” (hukum berisi izin negara untuk arbitrase, batas yang sangat umum untuk fungsi arbitrase dan jaminan untuk pelaksanaan putusan. Tanpa kehendak para pihak, kewenangan arbitrase tidak akan ada). Bahkan Michael Pryles232 mengatakan bahwa ”an arbitration agreement is essential to a successful arbitration because the arbiter derives his jurisdiction from the agreement” (suatu perjanjian arbitrase adalah penting untuk keberhasilan arbitrase sebab arbiter berwenang karena diperjanjikan). Jadi, timbulnya kewenangan arbitrase adalah karena adanya keinginan para pihak untuk menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketanya yang tertuang dalam perjanjian secara tertulis dan mengesampingkan kewenangan institusi lainnya termasuk pengadilan. Seiring dengan asas kebebasan berkontrak itu juga timbul pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai kepercayaan, di mana menurut Eggens manusia terhormat akan memelihara janjinya, sedangkan Grotius233 mencari dasar konsensus dalam ajaran hukum kodrat bahwa ”janji itu mengikat” (pacta sunt servanda) karena ”kita harus memenuhi janji kita” (promissorum implendorum obligatio). Selanjutnya diungkapkan Michael234 bahwa ”an arbitration clause in a substantive contract will commonly provide for the arbitration of disputes which may

Michael Pryles, “Choice of Law Issues In International Arbitration, “ dalam Current Legal Issue in International Commercial Litigastion, Teo Keang Sood (chief editor), (Singapore : The Faculty of Law National University of Singapore, 1997), hlm. 107. 233 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 108-109. 234 Michael Pryles, op.cit., hlm. 110. 232


97 arise in the future” (klausul arbitrase dalam substansi kontrak umumnya akan menyediakan arbitrase untuk sengketa yang mungkin timbul di masa depan). Teori kebebasan berkontrak menjelaskan dan merasionalisasi sifat mendasar dari arbitrase internasional, yaitu karakter denasionalisasi atau karakter internasional. Sisi lain sifat tersebut adalah kebebasan yang pada dasarnya sebatas pada pembentukan aturan prosedural dan substantif yang akan mengatur arbitrase oleh para pihak, sebagaimana dikatakan oleh J. Lew235 bahwa : The effect of recognizing arbitration as an autonomous institution is to acknowledge the denationalization of arbitration as a reality and unlimited party autonomy as the controlling force in arbitration. this extends to questions of applicable law and also to matters of procedure and form. with respect to the law to govern questions of substances the parties are free to choose for themselves the law to be applied... (Terjemahan : pengaruh atas pengakuan arbitrase sebagai suatu lembaga otonom adalah untuk mengakui denasionalisasi arbitrase sebagai realitas dan otonomi tidak terbatas para pihak sebagai kekuatan pengendali di arbitrase. Hal ini meluas ke pertanyaan atas hukum yang berlaku dan juga untuk urusan prosedur dan bentuknya. Sehubungan dengan hukum untuk mengatur pertanyaan atas substansi para pihak adalah bebas untuk memilih sendiri hukum yang akan diterapkan).

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak para pihak, maka para pihak juga bebas memilih akan menyelesaikan sengketa atas penanaman modal yang timbul di kemudian hari kepada arbitrase lembaga ICSID dan mengikuti aturan arbitrase ICSID tersebut atau memilih lembaga arbitrase internasional yang lain sesuai kesepakatan para pihak. Namun kebebasan itu juga dibatasi oleh yurisdiksi lembaga arbitrase

235

Arbitration, Chapter I, II, III, Teaching Materials of Harvard law School, (Chambridge, Massachussets, USA, Spring 1996), hlm. 220.


98 yang bersangkutan yang harus diketahui oleh para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 Konvensi ICSID bahwa : (1)The Tribunal shall be the judge of its own competence. (Majelis harus mengadili sesuai kewenangannya). (2) Any objection by a party to a dispute that dispute is not within the jurisdiction of the Centre, or for other reasons is not within the competence of the Tribunal, shall be considered by the Tribunal which shall determine whether to deal with it as a preliminary question or to join it to the merits of the dispute. (setiap keberatan suatu pihak sengketa bahwa sengketa tidak sesuai dengan kewenangan Centre, atau karena alasan lain yang tidak dalam kewenangan majelis, harus dipertimbangkan oleh majelis yang akan menentukan apakah akan menghadapinya sebagai pertanyaan awal atau mengabungkannya sesuai manfaat sengketa).

Hal tersebut diatur, karena apabila tidak sesuai dengan kewenangannya, maka seringkali dihentikan sementara pemeriksaannya (pending cases) atau diambil suatu putusan sela oleh majelis arbitrase mengenai kewenangan mengadili maupun penghentian proses pemeriksaan atas kesepakatan para pihak. Kemudian Pasal 41 tersebut juga harus dihubungkan dengan Pasal 26 Konvensi ICSID yang menyatakan bahwa : Consent of the parties to arbitration under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exclusion of any other remedy. A Contracting State may require the exhaustion of local administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention. (Terjemahan : persetujuan dari para pihak arbitrase di bawah Konvensi ini harus, kecuali dinyatakan lain, dianggap menyetujui arbitrase tersebut dengan mengesampingkan upaya lain. Suatu contracting state dapat mewajibkan keluarnya dari administratif lokal atau pemulihan judisial sebagai syarat persetujuan untuk arbitrase di bawah konvensi ini).


99 Hal itu berarti bahwa arbitrase ICSID memiliki suatu otonomi dan karakter khusus. Sebagai konsekuensinya, pengadilan domestik tidak dapat mengintervensi dengan pertanyaan mengenai yurisdiksi ICSID yang harus ditentukan oleh ICSID sendiri. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ICSID, baik oleh investor maupun host state umumnya terlebih dahulu disepakati dalam BIT (Billateral Investment Treaty) untuk diserahkan pada arbitrase investasi jika timbul sengketa. BIT sendiri terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu model klausula Kanada, model klausula Australia dan model klausula Amerika. Model Klausula Kanada,236 misalnya dalam Pasal XIII ayat (5) BIT antara Kanada dengan Afrika Selatan yang menyatakan bahwa : Each contracting party hereby gives its unconditional consent this article ... if a dispute has not been settled amicably within a period of six months from the date on which it was initiated, it may be submittedd by the investor to arbitration in accordance with paragraph (4). (Terjemahan : tiap negara peserta dengan ini memberikan persetujuan tanpa syarat atas pasal ini ... jika sengketa belum diselesaikan secara damai dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal di mana itu di mulai, mungkin diajukan oleh investor untuk arbitrase sesuai dengan ayat (4)). Berdasarkan klausula kanada di atas, ayat 4 yang dimaksud tersebut adalah menunjuk pada arbitrase investasi, sehingga dalam model BIT ini tidak ada pilihan lain selain arbitrase investasi. Klausula ini diikuti oleh beberapa negara seperti Armenia, Barbados, Costa Rika, Croasia, Ekuador, Mesir, El Salvador, Latvia, Libanon, Panama, Peru, Romania, Thailand, Trinidad dan Tobago, Ukraina, Uruguay dan

236

Gustavo Laborde, op.cit., hlm. 103.


100 Venezuela.237 Dalam klausula ini diatur bahwa hanya investor asing yang dapat mendaftarkan suatu sengketa pada arbitrase. Hasilnya ialah meskipun investor asing telah menerima perjanjian yang ditawarkan, namun tidak ada hak untuk mengajukan sengketa kepada arbitrase bagi host state. Jadi BIT ini hanya berisi tawaran untuk menengahi tetapi tidak memihak host state. Klausula Australia, misalnya dalam Pasal XIII BIT antara Australia dengan Pakistan yang menyatakan bahwa : 238 2. If (an investment) dispute [ ] cannot be resolved through consultations and negotiations, either party to the dispute may : ... (b) ... refer the dispute to ICSID arbitration ; where a dispute is referred to the (ICSID) persuant to paragraph 2 (b) of this article : (a) where that action is taken by an investor of one party, the other party shall consent in writing to the submission of the dispute to the ICSID... (Terjemahan : 2. Jika sengketa (investasi) [ ] tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi, salah satu pihak yang bersengketa dapat : ... ( b ) ... mengajukan sengketa kepada arbitrase ICSID ; di mana sengketa disebut dengan (ICSID) sesuai ayat 2 (b) Pasal ini : (a) di mana tindakan yang diambil oleh investor dari salah satu pihak, pihak lain akan menyetujui secara tertulis kepada pengajuan sengketa kepada ICSID ...).

Dengan demikian dalam model BIT ini, memberi penawaran bagi investor asing jika terjadi sengketa, bahwa host state yang menentukan sendiri untuk memberi persetujuan penyelesaian sengketa di masa yang akan datang yang akan terjadi. Klausula ini diikuti oleh beberapa negara seperti Republik Czechna, Hungaria, Laos, Lithuania, Papua Nugini, Philipina, Peru, Polandia dan Vietnam.239 Indonesia

237

Ibid. Ibid., hlm. 104. 239 Ibid. 238


101 mengikuti model klausula Australia, seperti dalam BIT antara Indonesia dan Malaysia tanggal 22 Januari 1994 dalam Pasal VII ayat (2) huruf b yang berbunyi : In event that such a dispute cannot be settled amicably within six (6) months from the date of the written notification of such dispute, the investor may refer the dispute to either : (a) …, (b) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (hereinafter referred to as “the Centre”) for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March 1965. (Terjemahan : dalam hal suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya sengketa yang diajukan, investor dapat mengajukan sengketa kepada : (a) …, (b) Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (selanjutnya disebut Centre) untuk diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase sesuai Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warganegara dari Negara lain yang disetujui di Washington tanggal 18 Maret 1965).

Selanjutnya, oleh karena klausula Kanada dan klausula Australia tidak efektif dengan alasan yang berbeda, maka lahirlah model klausula Amerika, misalnya dalam Pasal VII BIT antara Amerika Serikat dengan Argentina Tahun 1991 yang menyatakan bahwa:240 [1]. Each party hereby consents to the submission of any investment dispute for settlement by (ICSID or other) binding arbitration in accordance with the choice specified (by the investor)... (3). Once the (investor) concerned has so consented, either party to the dispute may initiate arbitration in accordance with the choice so specified in the concent. (Terjemahan : [1] Setiap pihak dengan ini setuju untuk mengajukan sengketa investasi untuk diselesaikan oleh (ICSID atau lainnya ) arbitrase yang mengikat sesuai dengan pilihan yang ditentukan (oleh investor ) ... (3). Setelah (investor) yang bersangkutan menyetujui, salah satu pihak yang bersengketa dapat memulai arbitrase sesuai dengan pilihan yang ditentukan dalam persetujuan tersebut).

240

Ibid., hlm. 103.


102 Klausula ini diikuti oleh beberapa negara seperti Armenia, Bangladesh, Ekuador, Estonia, Grenada, Haiti, Jamaika, Kazakhstan, Kyrgyztan, Lithuania, Moldova, Mongolia, Panama, Polandia, Romania, Rusia, Srilanka, Tunisia dan Ukraina.241 Selain ketiga model klausula BIT diatas, terdapat juga klausula penyelesaian sengketa yang tidak mengikuti ketiga klausula tersebut, misalnya dalam Pasal VIII BIT antara United Kingdom dengan Albania yang menyatakan bahwa ”each contracting party hereby consents to submit to (ICSID) any legal dispute arising between that contracting party and an (investor) concerning an investment of the latter in the territory of the former” (setiap negara peserta dengan ini sepakat untuk tunduk kepada ICSID untuk setiap perselisihan hukum yang timbul antara negara peserta dan (investor ) mengenai investasi di wilayahnya), dalam model klausula ini investor menerima penawaran host state tanpa pembatasan lingkup sengketa karena segala sengketa (any legal dispute) yang berkaitan dengan investasi akan diselesaikan melalui ICSID.

Aron Broches242 salah satu penggagas utama Konvensi ICSID

melihat bahwa tipe klausula ini diterima, karena klausula tersebut juga dapat melindungi host state menyelesaikan masalah yang sama melawan investor. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh otonomi para pihak yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Konvensi ICSID di mana hukum dipilih oleh para pihak untuk diterapkan, Majelis ICSID terikat untuk menghormati pilihan hukum para pihak. Oleh karenanya, jika para pihak ingin membatasi kekuasaan majelis arbitrase dari 241

Ibid. Gustavo Laborde, ibid., yang dikutip dari Christoph Schreuer, The ICSID Convention : A Commentary, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2001), hlm. 2, 252. 242


103 penerapan hukum baik hukum negara atau hukum internasional yang diberikan oleh Pasal 42 ayat (2) Konvensi ICSID, maka para pihak dapat melakukannya.243 Salah satu prinsip yang diterima secara luas dalam hukum privat internasional adalah otonomi para pihak (partij autonomie). Pembuat perjanjian diizinkan untuk mendesain hukum yang dipakai berkaitan dengan kontraknya. Pengaturannya tidak hanya secara nasional, bahkan diatur secara internasional, misalnya Pasal 7 ayat (1) The Hague Convention on Law Applicable to Contract for the International Sale of Goods, yang mengatur antara lain bahwa ”a contract of sale is governed by the law chosen by the parties.”244 Begitu juga dalam Pasal 28 ayat (1) Model Law dan Konvensi ICSID Pasal 42 ayat (1). Kebebasan para pihak ini di batasi oleh negara dalam hal bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku.245 VK Rajah dan Sundaresh Menon,246 menyatakan bahwa : The priciple of party autonomy in contractual choice of law rules is bur another facet of the larger, and cardinal, principle of freedom of contract. Given that parties are largerly free to stipulate the terms of their contract, the same parties should also be similarly free to agree on the legal system and framework to govern that same contract. (Terjemahan : prinsip otonomi para pihak dalam pilihan aturan kontrak adalah melebur dalam aspek lain yang lebih besar, dan asas pokok, prinsip kebebasan kontrak. Memberikan pihak itu kebebasan yang lebih luas untuk menetapkan syarat-syarat kontrak para pihak, pihak-pihak yang sama juga memiliki kebebasan yang sama untuk menyepakati sistem hukum dan kerangka kerja untuk mengatur kontrak yang sama tersebut).

243

Joy Cherian, op.cit., hlm. 76. Michael Pryles, op.cit., hlm. 117. 245 Ibid., hlm. 118. 246 VK Rajah dan Sundaresh Menon, “Choice of Law Clauses And The Limits On Party Autonomy, “ dalam Current Legal Issue in International Commercial Litigastion, Teo Keang Sood (chief editor), (Singapore : The Faculty of Law National University of Singapore, 1997), hlm. 179. 244


104 Kebebasan dan kemandirian para pihak merupakan perwujudan otonomi para pihak (partij autonomie) yang dijunjung tinggi. Kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak berlaku juga dengan hal yang berkaitan dengan klausula kerahasiaan maupun keterbukaan putusan arbitrase. Para pihak umumnya memperjanjikan mengenai kewajiban para pihak menjaga kerahasiaan mulai dari proses hingga putusan arbitrase atau kewajiban menjaga rahasia khusus untuk proses arbitrase dan mengenai putusan arbitrase disepakati untuk publikasi, ataupun kesepakatan lainnya seperti proses dan putusan yang terbuka untuk pihak ketiga yang tidak terkait dalam perjanjian. Segala sesuatu bebas untuk di perjanjikan, baik untuk kerahasiaan maupun keterbukaan putusan, karena kebebasan berkontrak adalah ”the idea that contract should be enforced because they are the products of the free wills of their creators, who should, within broad limits, be free to determine the extent of their obligation” (ide kontrak yang merupakan hasil kehendak bebas pembuatnya yang kebebasannya harus di batasi dalam perjanjian).247 Contoh yang paling nyata misalnya dalam sengketa Metalclad corp. V. United Mexican States248 yang berisi beberapa pembatasan singkat atas kebebasan para pihak untuk mempublikasikan informasi tertentu berkaitan dengan arbitrase. Diratifikasinya konvensi ICSID bukan berarti serta merta harus menerapkan pernyataan untuk tunduk pada penyelesaian sengketa melalui lembaga ICSID. Segala

247

Mallor/Barnes/Bowers/Langvardt, op.cit., hlm. 317. Sengketa Metalclad corp. V. United Mexican States, Putusan (ICSID Case No. ARB(AF)/97/1), tanggal 30 Agustus 2000, diakses dari http://www.state.gov/documents/organization/3998.pdf., paragrap. 13. 248


105 sesuatu termasuk mengenai publikasi maupun kewajiban kerahasiaan terhadap proses dan putusan arbitrase ICSID harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuat secara tertulis agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.249 Hal tersebut disebabkan karena ICSID sendiri tidak mengatur tentang kewajiban kerahasiaan atau keharusan publikasi atas putusan arbitrase para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID dan Aturan 48 ayat (4) Arbitration Rules, melainkan diberi kebebasan kepada para pihak untuk menyepakati apakah putusan arbitrase tersebut akan dipublikasi atau tidak dipublikasi melalui asas kebebasan berkontrak bersama dengan otonomi para pihak.

K. Lembaga ICSID 1. Sejarah ICSID ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) adalah merupakan lembaga arbitrase yang bersifat internasional dan terbentuk akibat situasi perekonomian dunia pada sekitar tahun 1950-1960 di kala beberapa negara

berkembang

menasionalisasi

atau

mengekspropriasi

(menyita)

perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan ini mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang dapat berubah menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka (perang). Contoh sengketa nasionalisasi yang langsung mempengaruhi dan menggerakkan Bank Dunia untuk membentuk

249

Wolfgang Peter, op.cit., hlm. 309.


106 Konvensi ICSID adalah sengketa nasionalisasi perusahaan Perancis di Tunisia yang bermula dari tindakan DPR Tunisia (The Tunisian National Assembly) yang mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi tanah-tanah milik orang asing (khususnya Perancis) pada tanggal 10 Mei 1964.250 Tindakan DPR Tunisia tersebut mengejutkan pihak asing karena dengan adanya peraturan tersebut maka tanah milik orang-orang asing (Perancis) berikut kekayaan di dalamnya seluas 1 juta hektar menjadi milik Tunisia. Dalam pernyataannya, Presiden Tunisia Habib Bourgouiba menyatakan bahwa selama 83 tahun Tunisia telah cukup menderita di bawah eksploitasi Perancis dan Bourgouiba juga menolak perjanjian yang diadakan sebelumnya antara Tunisia dan Perancis bahwa negerinya dapat membeli hak milik asing yang masih ada berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum kolonial. Bourgouiba melegalisasi tindakannya tersebut dengan alasan bahwa meski tindakan tersebut nyata-nyata ditentang pemerintah Perancis, namun tindakan tersebut dilancarkan juga sebab merupakan suatu masalah antara hidup dan mati bagi Tunisia yang merupakan negara yang baru merdeka. Akibatnya Presiden Perancis Jenderal Charles de Gaule bereaksi keras terhadap tindakan pemerintah bekas jajahannya itu dan menyatakan tindakan tersebut sebagai tindakan brutal dan serta merta membatalkan semua rencana bantuan keuangan (ekonomi) negaranya kepada Tunisia. Hubungan kedua negara pada waktu itu praktis sangat tegang dan panas.

Ningrum Natasya Sirait, “Bahan Ajar Mata Kuliah ADR,” Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2012. 250


107 Sengketa ini sangat mengejutkan masyarakat internasional yang merasa khawatir bahwa hubungan kedua negara dapat menjurus ke arah perang terbuka yang sudah barang tentu dapat merenggut banyak korban jiwa. Pada waktu itu reaksi dari pemilik tanah dan investor Perancis yang tanah atau perusahaannya dinasionalisasi adalah melanjutkan masalah ini kepada lembaga internasional, antara lain Bank Dunia. Namun upaya tersebut tidak membawa hasil yang berarti karena lembaga-lembaga tersebut memang tidak memiliki wewenang sama sekali dalam menangani sengketa tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah sengketa mereda, Bank Dunia lalu memprakarsai pembentukan suatu badan arbitrase internasional yang akan menangani sengketa penanaman modal antara lain investor dengan tuan rumah (host state) dan upaya PBB tersebut membawa hasil dengan terbentuknya Konvensi ICSID.251 Ada 2 tujuan utama terbentuknya konvensi ini. Pertama, menjembatani jurang atau mengisi kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan sengketasengketa penanaman modal yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau konsiliasi. Tujuan ini merefleksi peranan lembaga ICSID yang terbatas pada penanaman modal saja yang salah satu pihaknya adalah negara penerima penanaman modal (host state). Kedua, mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada negara sedang berkembang (developing country).252

251 252

Ibid. Ibid.


108 Sejak akhir perang dunia kedua, arbitrase telah dikembangkan antara negara dan pihak investor. Hal mana menimbulkan masalah karena di satu sisi sengketa ini tidak menyangkut hukum publik internasional sedangkan di sisi lain, negara sering mencoba untuk menghindari ditempatkan pada posisi yang sama dengan pihak lain dan mencoba untuk mendapatkan pengakuan hak prerogatif berupa kedaulatan bahkan dalam sengketa pribadi. Arbitrase semacam itu muncul pertama kali dari perjanjian berisi klausula arbitrase yang ditandatangani antara negara dengan perusahaan minyak dan mencantumkan hukum kontrak yang digunakan baik itu internal maupun hukum internasional. Arbitrase selanjutnya diikuti hingga saat ini menyangkut arbitrase komoditas barang, konstruksi, atau investasi oleh kalangan pebisnis di negara lain. Praktek arbitrase ini kemudian mengembangkan kontrak yang diminati karena menyediakan : Pertama, pilihan hukum di mana pihak menghindari kontrak yang keseluruhan atau sebagiannya diatur secara eksklusif oleh hukum salah satu pihak dalam kontrak. Kedua, Klausula stabilisasi atau radurisasi, klausula di mana pihak dapat menghindari perubahan keadaan atau hak secara sepihak berdasarkan kontrak dari tindakan perubahan undang-undang suatu pihak negara. Ketiga, klausul yang mengatur arbitrase internasional, di mana para


109 pihak menghindari diputuskannya perselisihan yang terjadi di masa depan oleh pengadilan dari satu negara.253 Pembahasan mengenai penanaman modal internasional pada tingkat multilateral di mulai kembali di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) khususnya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Semakin banyak lahirnya negara-negara baru di Asia dan Afrika, peran negara-negara ini di dalam menyuarakan kepentingan dan keprihatinan mengenai penanaman modal cukup penting. Negara-negara ini mengemukakan pendapatnya dengan mengedepankan aspek kedaulatan secara kental, dengan berpendapat bahwa standar internasional di bidang penanaman modal sebagaimana diperkenalkan negara-negara maju selama abad ke-19 tidaklah sesuai dengan aspirasi negara-negara ini.254 Upaya negara sedang berkembang untuk merumuskan kepentingan dan kebutuhan untuk meningkatkan pembangunannya melalui PMA dilakukan antara lain melalui PBB. Hasil yang cukup penting dari upaya ini adalah dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB mengenai “The Permanent Sovereignty Over Natural Resources” pada tahun 1962 yang mengakui hak setiap negara untuk secara bebas memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Resolusi ini juga menegaskan bahwa perjanjian

253

Mauro Rubino, International Arbitration Law, (Deventer, Boston : Kluwer Law and Taxation Publisher, Tanpa Tahun), hlm. 99 254 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.


110 penanaman modal yang dilakukan oleh negara-negara berdaulat secara bebas harus dihormati dengan itikad baik.255 Selanjutnya negara-negara maju menentang keras aturan tersebut dengan berpendapat bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Negara maju tersebut

memandang

ketentuan-ketentuan

mengenai

penanaman

modal

sebagaimana termuat dalam resolusi-resolusi Majelis Umum PBB, sifatnya adalah hukum internasional yang tidak mengikat (soft international law).256 Peran Bank Dunia di dalam mengembangkan aturan-aturan internasional mengenai penanaman modal juga cukup besar. Khususnya, Bank Dunia membantu penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal dan di dalam memberikan jaminan bagi penanaman modal. Perjanjian multilateral pertama yang berhasil dibuat oleh Bank Dunia adalah “The Convention on the Establishment of an international Centre for the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States” (ICSID) pada tanggal 18 Maret 1965 di Washington DC, di mana lembaganya berkedudukan di Washington.257 Konvensi

didukung oleh Bank Dunia dengan tujuan mempererat kerjasama

antara negara sedang berkembang dan negara berkembang. Konvensi ICSID mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1966 dan berlaku setelah ditandatangani,

255

Ibid. hlm.32. Huala Adolf, Ibid., hlm. 33. Pembahasan lebih lanjut dan evaluasi terhadap beberapa pendapat sarjana mengenai masalah ini, lihat : Ignaz Seidl-Hohenveldern, International Economic law (Dordrecht, Boston, London : Martinus Nijhoff Publisher, 2nd.ed., 1992), hlm. 37-42. 257 Huala Adolf, Ibid., hlm. 36. Lihat juga Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, (New York : Cambridge University Press, 2008), hlm. 221. 256


111 diratifikasi dan diberlakukan oleh 20 negara258

pada

tanggal 14 Oktober

1966,259 di mana dalam Bab I Bagian I Pasal 1 ayat (1) Konvensi ICSID telah mengesahkan pembentukan Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (yang selanjutnya disebut Centre). ICSID yang merupakan bagian dari Bank Dunia yang didesain sebagai “self-contained and as transparent to involved parties as possible, and these principles are reflected in the Convention‟s provision” (lembaga yang mandiri dan transparan kepada pihak yang mungkin terlibat mungkin dan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Konvensi).260 Tidak seperti arbitrase komersial internasional, sebab hukum arbitrase di mana arbitrase dilakukan tidak mempengaruhi proses ICSID,261 kewajiban pembayaran yang ditentukan dari putusan ICSID dilaksanakan oleh contracting state seperti dalam putusan akhir pengadilan domestik dan para pihak tidak perlu meminta bantuan pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Konvensi New York atau hukum domestik lainnya atau harus diperjanjikan sebelumnya karena sifatnya final dan mengikat.262 Sejak berdirinya ICSID pada tahun 1965 hingga bulan Juni 2014 terdaftar anggotanya sebanyak 159 negara yang telah menandatangani konvensi tentang

258

M. Yahya Harahap, Arbitrase, edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm.3. Nama-nama negara yang memberlakukan konvensi ICSID sejak tanggal 14 Oktober 1966 adalah : Benin, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Cote d‟Ivoire, Gabon, Ghana, Islandia, Jamaica, Malaysia, Mauritania, Nederland, Nigeria, Malawi, Madagaskar, Sierra Leone, Tunisia, Uganda dan Amerika Serikat. 260 Lucy Reed, Jan Paulson & Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, (Frederick, MD : Kluwer Law International, 2004), hlm. 8-9. 261 Ibid. 262 Ibid. 259


112 Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dan Warga Negara Lain pada tanggal yang tertera. Dari jumlah tersebut sebanyak 150 negara telah meratifikasi dalam peraturan nasionalnya dan 9 negara yang belum meratifikasi yaitu Belize, Republik Dominika, Ethiopia, Guinea-Bissau, Republik Kirgiztan, Namibia, Federasi Rusia, San Marino dan Thailand.263 Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 (Lembaran Negara Nomor 32 tahun 1968) yakni Undang-Undang Tentang Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Konvensi ICSID). Undang-undang ini singkat saja hanya terdiri dari 5 pasal dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan warga negara asing diputuskan menurut Konvensi ICSID dan pemerintah mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi.”

2. Kewenangan ICSID Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Beberapa konvensi internasional menjelaskan dan membatasi sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, antara lain : Pasal 1 Protocol Genewa Tahun 1923 mendefinisikan sengketa yang dapat diarbitrase sebagai : 263

http://icsid.worldbank.org/ICSID/>, diakses tanggal 30 Desember 2013.


113 Any differences that may arise in connection with such contract relating to commercial matters or to any other matter capable of settlement by arbitration. (Terjemahan : segala perbedaan yang mungkin timbul dalam hubungan dengan ikatan kontrak berkenaan dengan komersial atau hal lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase). Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, membatasi hal dapat diselesaikan melalui arbitrase bahwa : Arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not concerning a subject matter capable of settlement by arbitration. (Terjemahan : yang ditimbulkan atau yang akan timbul antara para pihak menyangkut hubungan hukum yang sah apakah mengenai kontraktual atau berkaitan dengan hal lain yang diselesaikan melalui arbitrase). Pasal 7 United Nation Model Law 1985 mengacu pada : Disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. (Terjemahan : Perselisihan yang timbul atau yang mungkin timbul di antara para pihak berkaitan dengan hubungan hukum yang ditetapkan, baik kontrak atau bukan). Pasal 1 International Chamber of Commerce (ICC) menjelaskan bahwa : They apply to arbitration agreements for settling : business disputes of an international character. (Terjemahan : para pihak menggunakan perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang berkarakter internasional). Premis No. 1 UNCITRAL Arbitration Rules (1976) membatasi kewenangannya hanya terbatas pada ”Disputes arising in the context of international commercial relation” (sengketa yang timbul dalam konteks hubungan komersial internasional).


114 Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID 1965 membatasi kewenangan Centre yaitu : The Jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment between a contracting state (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that state) and a national or another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally. (Terjemahan : kewenangan dari Centre harus meluas pada setiap sengketa hukum yang timbul secara langsung dari suatu investasi antara suatu negara peserta (atau setiap subdivisi atau badan dari negara peserta yang menunjuk pada Centre oleh negara itu) dan warga dari negara peserta lain, yang mana para pihak sengketa menyetujui secara tertulis untuk mengajukannya pada Centre. Dalam hal para pihak sudah memberikan persetujuannya, tidak satupun pihak yang dapat menarik persetujuannya secara sepihak).

ICSID merupakan suatu badan administratif dan bukan badan judisial, namun juga sebagai badan hukum internasional yang mirip dengan Mahkamah Internasional. ICSID juga bukan badan arbitrase komersial seperti ICC (International Chamber of Commerce), melainkan suatu badan arbitrase pilihan yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan salah satu negara anggota ICSID (contracting state) atau badan suatu negara anggota ICSID yang telah menandatangani perjanjian awal yang disebut BIT (Billateral Investment Treaty) untuk memilih ICSID sebagai lembaga penyelesaian sengketa di kemudian hari. ICSID dipilih karena penyelesaian melalui pengadilan nasional dikhawatirkan akan berakibat adanya putusan yang tidak adil bagi investor asing. ICSID dikembangkan sebagai suatu promosi terhadap investasi dan pembangunan ekonomi yang kemudian menjadi pilihan utama dalam


115 menyelesaikan sengketa investasi sebagaimana syarat-syarat penyelesaian sengketa investasi. ICSID juga menjadi pilihan karena beberapa kelebihan yaitu sistemnya yang berdasarkan sukarela sesuai dengan Pasal 67 dan 25 ayat (4) Konvensi, fleksibel sebagaimana dapat diketahui dari aturan konvensi dan bersifat efektif sesuai Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2) Konvensi ICSID. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibrahim F.I. Shihata264 bahwa “the main features of the system ICSID ‟s founders devised for this instrument include its voluntary character, its flexibility, and its effectiveness of the ICSID system” (tujuan utama pendiri sistem ICSID yang dirancang untuk instrumen ini adalah termasuk karakter sukarela, fleksibilitas, dan efektifitas sistem ICSID). Perjanjian investasi umumnya disimpulkan antara dua negara yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing negara. Kelebihan utama dari perjanjian investasi menurut Colin Y.C. Ong265 meliputi : a. Mengizinkan gugatan investor terhadap negara tanpa harus melepaskan perlindungan domestik; b. Memungkinkan investor asing untuk menggunakan haknya dalam perjanjian investasi guna mengajukan tuntutan kerugian; c. Memungkinkan investor untuk langsung melaksanakan putusan tanpa melalui pengadilan domestik. Ibrahim F.I. Shihata, “Towards a Greater Depoliticization of Investment Disputes : The Roles of ICSID and MIGA,” 1 Foreign Investment Law Journal 1-12, 1986 dalam Arbitration Chapter VIII, Teaching Materials of Harvard law School, (Chambridge, Massachussets, USA, Spring 1996), hlm. 659-665. 265 Colin Y.C. Ong, “Arbitration and Investment Disputes,” Artikel dari Bulletin Triwulan Arbitrase Indonesia, Vol. II/Jan-Mar 2008, di unduh tanggal 25 Februari 2012 dari www.bani-arb.org. 264


116 Arbitrase ICSID umumnya dikenal untuk keuntungan sebagai berikut:266 a. Proses ICSID selalu menjaga kemandiriannya dari sistem pengadilan nasional dalam negeri dan diatur dengan aturan ICSID yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Konvensi ICSID tidak mengizinkan adanya intervensi atas perlindungan diplomatik atau kekebalan yang akan diberikan dalam proses arbitrase. b. Putusan ICSID relatif mudah dilaksanakan lebih dari putusan arbitrase komersial yang harus dilaksanakan di bawah Konvensi New York 1958. Berdasarkan Konvensi ICSID, putusan ICSID secara otomatis dapat dilaksanakan tanpa menggugat sebelumnya kepada pengadilan nasional dari semua negara peserta. Singkatnya putusan ICSID harus diperlakukan seolah-olah itu keputusan akhir dari pengadilan nasional. c. Sekretariat Jenderal ICSID memiliki staf hukum dan berpengalaman luas yang membantu memberikan dukungan administrasi secara luas. Majelis arbitrase selalu diberi sekretaris pribadi yang akan membantu Majelis arbitrase dalam bertindak secara netral dalam komunikasi antara para pihak dan arbiter. Sekretaris tidak hanya akan mengadakan telekonferensi atau pertemuan fisik, tetapi juga akan menyimpan catatan dari semua pertemuan dan dengar pendapat, membantu untuk memproses pembayaran majelis arbitrase dan yang lebih penting juga membantu majelis dalam mempersiapkan setiap permintaan konsep prosedural. d. Senyatanya bahwa ICSID berada di bawah Kelompok Bank Dunia, maka hal ini memberikan pengaruh yang lebih besar dalam mendorong negara anggota mematuhi putusan. Negara peserta umumnya takut tidak dapat memperoleh pinjaman di masa yang akan datang dari Bank Dunia dan ini dapat menjadi faktor penghambat dalam memastikan bahwa negara peserta menyesuaikan dengan putusan yang dikeluarkan terhadapnya.

ICSID membebankan biaya administrasi yang relatif jauh lebih rendah daripada arbitrase komersial seperti ICC. Selain pengeluaran dan biaya yang biasa, biaya arbiter ICSID umumnya ditentukan dan arbiter berhak untuk memiliki biaya tetap relatif kecil yang kurang dari US $ 3000 per hari dari pertemuan atau pekerjaan persiapan lainnya yang dilakukan sehubungan dengan proses arbitrase. 266

Ibid.


117 Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai c Konvensi ICSID berbunyi : (1) Without prejudice to the powers and functions vested in it by other provisions of this Convention, the Administrative Council shall (Dengan tidak mengurangi kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang berada padanya oleh ketentuan-ketentuan lain dalam konvensi ini, Dewan Administratif harus): (a) adopt the administrative and financial regulations of the Centre (mengesahkan peraturan administrasi dan keuangan pada Centre). (b)adopt the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings (mengesahkan aturan-aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrase). (c) adopt the rules of procedure for conciliation and arbitration proceedings (hereinafter called the Conciliation Rules and the Arbitration Rules) (mengesahkan aturan-aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrase (selanjutnya disebut sebagai Aturan Konsiliasi dan Aturan Arbitrase).

Sesuai dengan pasal tersebut, Dewan Administratif ICSID menyusun regulasi dan aturan untuk melengkapi ketentuan ICSID, yang secara umum digunakan sebagai regulasi dan aturan ICSID yaitu : pertama, Administrative and Financial Regulations, yang mengatur tentang administrasi ICSID secara detail tentang proses konsiliasi dan arbitrase. Kedua, Rule of Procedure for the Institution of Conciliation and Arbitration Proceedings (Institution Rules), yang mengatur prosedur untuk menggunakan proses konsiliasi dan arbitrase sesuai Konvensi ICSID. Ketiga, Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules), yang mengatur prosedur serupa bagi pelaksanaan proses konsiliasi, dan keempat, Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules), yang mengatur tentang prosedur untuk pelaksanaan berbagi tahapan suatu proses


118 arbitrase, termasuk konstitusi Majelis Arbitrase, presentasi oleh para pihak atas sengketanya dan penyusunan putusan arbitrase. Selain menyediakan fasilitas untuk proses konsiliasi dan arbitrase sesuai konvensi, ICSID juga menyusun suatu fasilitas tambahan yang disebut “ICSID Additional Facility Rules (AF)” sejak tahun 1978 untuk menyelesaikan sengketa tertentu di luar lingkup sengketa yang ditentukan oleh konvensi yang tidak timbul secara langsung dari investasi dan untuk sengketa investasi di mana salah satu pihaknya bukan negara anggota ICSID, namun tunduk pada aturan ICSID atau terjadi sengketa dengan negara anggota ICSID (contracting state).267 Sebagai contoh dalam Chapter 11 NAFTA (North Amrican Free Trade Agreement) yang mengatur investasi asing dan menyediakan penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah sebagai negara anggota dan suatu investor swasta dari negara anggota lain, sengketa mana dapat tunduk pada arbitrase di bawah Konvensi ICSID di mana pemerintah dan investor keduanya dari negara anggota. ICSID Additional Facility Rules ditujukan untuk digunakan oleh para pihak yang memiliki hubungan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan pihak negara yang bersengketa dan terdiri dari komitmen sumber daya yang substansial pada bagian dari salah satu pihak. Fasilitas tersebut tidak didesain untuk melayani sengketa yang masuk dalam konvensi ICSID yang termasuk

267

Sherif. H. Seid, Global Regulation of Foreign Direct Investment, (England : Ashgate Publishing Limited, 2002), hlm. 164.


119 sengketa transaksi komersial umum. Sekretaris-Jenderal ICSID juga harus memberi persetujuan terlebih dulu atas perjanjian yang menggunakan “additional facility.” Fasilitas tersebut memiliki aturan arbitrase sendiri yang menyerupai regulasi dan aturan ICSID. Arbitrase ICSID diatur dalam Konvensi yang dilengkapi dengan peraturan dan aturan yang diadopsi oleh Dewan Administratif ICSID, termasuk peraturan prosedur aturan arbitrase (ICSID Arbitration Rules) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf c. Meskipun Konvensi ICSID dan Aturan Arbitrase ICSID berisi beberapa ketentuan yang mencerminkan sifat unik “publik-privat” dari sengketa antara investor dan negara,268 Struktur dan inti isinya (misalnya bahwa para pihak mengontrol komposisi majelis dan hukum yang berlaku) dari Aturan ICSID yang dibentuk pada aturan arbitrase komersial internasional seperti peraturan Arbitrase UNCITRAL dan Aturan ICC.269 Aturan-aturan arbitrase komersial internasional ini juga digunakan dalam arbitrase non-ICSID selain NAFTA.270 Oleh karena itu, perjanjian arbitrase investasi bergantung pada desain

268

Sebagai contoh, suatu putusan arbitrase tidak dapat dilakukan suatu peninjauan kembali melalui pengadilan nasional suatu negara di mana suatu putusan akan dilaksanakan, dan ketentuan “public policy” suatu negara tidak mengatur dasar penolakan pengakuan putusan (Pasal 54 ayat (1) Konvensi ICSID). 269 ICC, ICC Arbitration Rules of 1998, dalam http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/rules_arb_english.pdf, diunduh 20 Januari 2014. 270 Pada tahun 2008, terdapat 20 dari 21 sengketa investor melawan negara yang diselesaikan melalui ICSID atau ICSID Additional Facility, 83 sengketa diselesaikan melalui UNCITRAL Rules, 17 sengketa diselesaikan melalui peraturan arbitrase Stockholm Chamber of Commerce, dan 5 sengketa diselesaikan melalui ICC Rules, lihat dalam UNCTAD, “Latest Developments in InvestorState Dispute Settlement,” 2009, http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20103_en.pdf, diunduh 22 Januari 2014.


120 prosedural arbitrase komersial internasional,271 meskipun ada perbedaan yang jelas antara arbitrase komersial klasik dan arbitrase investasi. ICSID tidak menyelesaikan sengketa antar subjek hukum perdata, namun hanya menyelesaikan sengketa antara pemerintah sebagai subjek publik dengan investor sebagai subyek hukum perdata. Kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum publik karena pemerintah yang mengeluarkan berbagai izin terkait dengan investasi yang dilakukan oleh investor di wilayah pemerintahannya. Lebih jauh, dikatakan bahwa konvensi yang dikembangkan secara internasional bagi penyelesaian sengketa investasi ini ditujukan untuk menyelesaian sengketa investasi yang meningkat mengikuti investasi asing dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dari host state.272 Hal tersebut menjadi teori yang digunakan dalam putusan AMCO v. Indonesia yang dalam pertimbangannya Majelis Arbitrase menyatakan bahwa273 melindungi investasi adalah “… to protect investments is to protect the general interest of development and developing countries” (melindungi kepentingan umum pembangunan dan negara-negara berkembang). Manakala suatu sengketa muncul, ICSID akan membentuk suatu panel arbitrase atau konsiliasi untuk menanganinya. Selanjutnya, peranan ICSID Van Harten dan Loughlin memberi argument bahwa “investment treaties incorporate arbitration treaties in order to provide an institutional forum and procedural framework for investment arbitration” , dalam G. Van Harten and M. Loughlin, “Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law,” 17 EJIL 1, 2006, 121, 126. Lihat juga, G. Van Harten, “The Public-Private Distinction in the International Arbitration of Individual Claims Against The State,”56 ICLQ 2, 2007, 377. 272 Sherif H. Seid, op.cit., hlm. 12. 273 Ibid. 271


121 hanyalah mengawasi jalannya persidangan dan memberikan aturan-aturan hukum acaranya. Hasil penelitian dari George R. Delaume274 tentang ICSID menyimpulkan bahwa : Pertama, tidak seperti lembaga-lembaga arbitrase komersial lainnya, ICSID seperti telah diuraikan sebelumnya, merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk oleh Konvensi Washington yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1966; Kedua, ICSID adalah suatu organisasi yang terkait (associated) dengan Bank Dunia, keterkaitan tersebut membawa akibat penting yaitu : Pertama, bahwa tujuan utama badan ICSID adalah untuk meningkatkan iklim saling percaya dan menguntungkan antara negara dengan investor untuk meningkatkan arus sumber kekayaan kepada negara sedang berkembang berdasarkan syarat-syarat yang beralasan. Oleh karena itu ICSID tidak dapat dipandang semata-mata sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa, namun juga meningkatkan perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Kedua, karena Bank Dunia memberi subsidi kepada ICSID, maka biaya arbitrase menjadi relatif lebih murah; Ketiga, persidangan arbitrase ICSID dapat dilaksanakan dalam konteks hukum internasional yang ditetapkan dalam Konvensi ICSID serta peraturan dan aturan yang dibuat guna pelaksanaannya. Tidak seperti arbitrase komersial, ICSID merupakan suatu perangkat/mekanisme penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, terlepas dari sistem-sistem hukum nasional suatu negara tertentu; Keempat, dalam konteks ICSID, peranan utama

274

http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/12/penyelesaian-sengketa-penanaman-modal.html., diakses tanggal 3 Februari 2013.


122 pengadilan nasional adalah menguatkan dan meningkatkan pengakuan atas eksekusi putusan-putusan arbitrase ICSID. Jika salah satu pihak bersikap apatis dan tidak mau ambil bagian dalam persidangan untuk mengeluarkan putusan; Kelima, arbitrase ICSID dimaksudkan untuk menjaga atau memelihara keseimbangan antara kepentingan investor dengan negara penerima modal (host state). ICSID memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Dewan Administratif (Administrative Council) dan Sekretariat (Secretary) sebagai berikut :275 1. Dewan Administratif (Administrative Council), anggotanya adalah setiap negara anggota (contracting state) konvensi dan diwakili oleh seorang anggota. Jika pada suatu saat Presiden Bank Dunia berhalangan atau sedang dalam keadaan lowong, maka yang bertindak menjabat ketua dewan adalah orang yang bertindak sebagai pejabat Presiden Bank Dunia, sebagaimana Pasal 4 Konvensi yang berbunyi : (1) The Administrative Council shall be composed of one representative of each Contracting State. An alternate may act as representative in case of his principal‟s absence from a meeting or inability to act. (Dewan Administratif harus terdiri dari satu wakil dari masing-masing pihak peserta. Seorang cadangan dapat bertindak sebagai wakil dalam hal pimpinannya tidak hadir dalam suatu persidangan atau tidak dapat bertindak). (2) In the absence of a contrary designation, each governor and alternate governor of the Bank appointed by a Contracting State shall be ex officio its representative and its alternate respectively. (Dalam hal tidak ada penunjukan sebaliknya, masing-masing Gubernur dan Wakil Gubernur Bank yang ditunjuk oleh suatu negara peserta harus secara ex officio perwakilannya atau cadangannya). 275

Sesuai Konvensi ICSID. Lihat juga M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.Cit, hlm. 7-8.


123 Ketua Dewan Administratif adalah Presiden Bank Dunia secara ex officio tanpa pemilihan sesuai Pasal 3 Konvensi yang berbunyi Centre harus memiliki suatu Dewan Administratif dan suatu Sekretariat dan harus menyusun suatu daftar konsiliator dan daftar arbiter (“The Centre shall have an Administrative Council and a Secretariat and shall maintain a Panel of Conciliators and a Panel of Arbiters”). Dewan Administratif berwenang dan berfungsi sesuai Pasal 6 Konvensi yaitu : mengesahkan peraturan administrasi dan keuangan Centre, mengesahkan aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrase, mengesahkan aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrase yang lebih lanjut disebut aturan konsiliasi dan aturan arbitrase, menyetujui kerjasama dengan Bank Dunia untuk penggunaan fasilitas dan jasa administratif Bank, menentukan syarat-syarat pelayanan Sekretaris Jenderal (Secretary General) dan setiap Deputi Sekretaris Jenderal (deputy Secretary General), mengadopsi anggaran tahunan dari penerimaan dan pengeluaran dari Centre, dan menyetujui laporan tahunan mengenai pengoperasian Centre.

2. Sekretariat, yang terdiri dari seorang pejabat Sekretaris Jenderal (Secretary General) dan dibantu oleh seorang atau lebih Deputi Sekretaris Jenderal (Deputy Secretary General) serta beberapa staf, di mana Sekretaris Jenderal dan Deputi Sekretaris Jenderal dipilih oleh Dewan Administratif berdasarkan suara terbanyak, dua pertiga dari seluruh anggota, sesuai Pasal 9 Konvensi


124 yang berbunyi (“The secretariat shall consist of a Secretary-General, one or more Deputy Secretaris-General and Staff”). Pasal 12 Konvensi berbunyi panel konsiliator dan panel arbiter harus masing-masing terdiri dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi, yang ditunjuk sebagaimana di sini dan selanjutnya ditentukan, yang berkehendak untuk melayani (“The Panel of Conciliators and the Panel of Arbiters shall each consist of qualified persons, designated as hereinafter provided, who are willing to serve thereon”). Pasal 15 Konvensi yang berbunyi : (1) Panel members shall serve for renewable periods of six years (Anggota panel harus melayani untuk jangka waktu enam tahun yang dapat diperbaharui kembali). (2) In case of death or resignation of a member of a Panel, the authority which designated the member shall have the right to designate another person to serve for the remainder of that member‟s term (Dalam hal meninggalnya atau pengunduran diri dari anggota dari suatu panel, otoritas yang menunjuk anggota itu harus mempunyai hak untuk menunjuk orang lain untuk melayani untuk masa sisa dari anggota tersebut). (3) Panel members shall continue in office until their successors have been designated (Anggota panel harus terus memegang jabatannya sampai terlah ditunjuk penggantinya).

Pasal ini mengatur tentang Panel yaitu orang yang ditunjuk sebagai konsiliator atau arbiter yang merupakan orang yang berkualitas (qualified) dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan ketentuan jika salah seorang anggota panel meninggal atau mengundurkan diri maka kewenangan untuk menunjuk penggantinya menjadi hak anggota yang masih ada.


125 Pasal 18 Konvensi yang berbunyi Centre harus mempunyai kepribadian hukum internasional penuh. Kapasitas hukum dari Centre harus mencakup kapasitas “ (a) to contract; (b) to acquire and dispose of movable and immovable property; (c) to institute legal proceedings” ((a) untuk berkontrak; (b) untuk mendapatkan dan menjual barang-barang bergerak maupun tidak bergerak; (c) mengajukan proses-proses hukum). Pasal ini mengatur bahwa ICSID juga memiliki legalitas personal internasional yang penuh meliputi perjanjian (to contract), memperoleh dan menjual benda bergerak dan tidak bergerak ((to acquire and depose movable and immovable property) dan untuk mengajukan proses-proses hukum (to institute legal proceeding). Pasal 19 Konvensi berbunyi untuk membuat Centre memenuhi fungsifungsinya, Centre dalam wilayah masing-masing negara peserta dapat menikmati kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang ditentukan dalam bagian ini (“to enable the Centre to fulfil its functions, it shall enjoy in the territories of each Contracting State the immunities and privileges set forth in this Section”), Centre juga memiliki hak “immunitas” dan “privilege” untuk bergerak dengan leluasa dalam setiap wilayah negara peserta konvensi (contracting state). Pasal 21 Konvensi yang berbunyi : The Chairman, the members of the Administrative Council, persons acting as conciliators or arbiters or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3) of Article 52, and the officers and employees of the Secretariat: (Ketua, para anggota Dewan Administratif, orang-orang yang bertindak sebagai konsiliator atau arbiter atau para anggota dari suatu komite yang ditunjuk sesuai Pasal 52 ayat (3) dan para pejabat dan karyawan sekretariat).


126 (a) shall enjoy immunity from legal process with respect to acts performed by them in the exercise of their functions, except when the Centre waives this immunity (harus menerima kekebalan proses hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, kecuali Centre menangguhkan kekebalan ini). (b) not being local nationals, shall enjoy the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, the same facilities as regards exchange restrictions and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded by Contracting States to the representatives, officials and employees of comparable rank of other Contracting States (yang bukan warga negara lokal, harus menerima kekebalan yang sama dari pembatasan imigrasi, persyaratan pendaftaran orang asing dan kewajiban pelayanan warga negara, fasiltas-fasilitas yang sama berkenan dengan pembatasan mata uang dan perlakuan yang sama menyangkut fasilitas perjalanan sebagaimana diberikan oleh negara peserta kepada perwakilan, pejabat dan karyawan dari posisi yang dapat diperbandingkan dari negara peserta yang lain). Pasal 22 Konvensi berbunyi : The provisions of Article 21 shall apply to persons appearing in proceedings under this Convention as parties, agents, counsel, advocates, witnesses or experts; provided, however, that sub-paragraph (b) thereof shall apply only in connection with their travel to and from, and their stay at, the place where the proceedings are held. (ketentuan Pasal 21 harus berlaku bagi orang-orang yang hadir dalam persidangan sesuai konvensi ini sebagai pihak, agen, penasehat, advokat, saksi atau ahli, namun, dengan ketentuan bahwa subhuruf b di atas harus berlaku sehubungan dengan perjalanan pihak tersebut dari dan menuju keberadaannya, dan tempat di mana proses diadakan). Pasal 21 dan 22 tersebut juga memberikan hak “immunitas” dan “privilege” yang serupa kepada ketua, anggota dewan, orang yang bertindak sebagai konsiliator atau arbiter, para pejabat sekretariat, juga kepada orang-orang yang terlibat sebagaik pihak-pihak, agen, penasehat, advokad, saksi atau ahli.


127 Pasal 23 Konvensi berbunyi : (1) The archives of the Centre shall be inviolable, wherever they may be (Arsiparsip Centre tidak dapat diganggu gugat, di manapun mungkin berada). (2) With regard to its official communications, the Centre shall be accorded by each Contracting State treatment not less favourable than that accorded to other international organizations (Berkaitan dengan komunikasi-komunikasi resmi, Centre harus diberikan oleh masing-masing negara peserta perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada organisasi-organisasi internasional lainnya). Pasal 24 Konvensi berbunyi : (1) The Centre, its assets, property and income, and its operations and transactions authorized by this Convention shall be exempt from all taxation and customs duties. The Centre shall also be exempt from liability for the collection or payment of any taxes or customs duties (Centre, aset-aset, barang-barang dan penghasilannya, dan pengoperasian dan transaksinya yang diizinkan oleh konvensi ini harus dibebaskan dari pajak-pajak dan kewajiban pajak. Centre juga harus dibebaskan dari tanggungjawab untuk pemungutan atau pembayaran setiap pajak atau kewajiban pajak). (2) Except in the case of local nationals, no tax shall be levied on or in respect of expense allowances paid by the Centre to the Chairman or members of the Administrative Council, or on or in respect of salaries, expense allowances or other emoluments paid by the Centre to officials or employees of the Secretariat (Kecuali dalam hal warga negara setempat, tidak ada pajak yang harus dipungut berkenaan dengan akan dikenakannya pajak atau atas biaya tunjangan yang dibayar oleh Centre kepada pejabat dan karyawan dari Sekretariat). (3) No tax shall be levied on or in respect of fees or expense allowances received by persons acting as conciliators, or arbiters, or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3) of Article 52, in proceedings under this Convention, if the sole jurisdictional basis for such tax is the location of the Centre or the place where such proceedings are conducted or the place where such fees or allowances are paid (tidak ada pajak yang akan dikenakan kepada atau atas biaya atau pengeluaran tunjangan yang diterima oleh orang yang bertindak sebagai konsiliator, atau arbiter, atau anggota komite yang ditunjuk berdasarkan Pasal 52 ayat (3), dalam proses ini sesuai konvensi, jika satu-satunya terhubung dengan dasar hukum seperti pajak adalah lokasi Centre atau tempat semacam itu atau tempat biaya atau tunjangan dibayarkan).


128 Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa arsip yang dimiliki oleh Centre adalah tidak dapat diganggu gugat (inviolable) di manapun arsip itu berada dan Centre dibebaskan dari segala pungutan atau pembayaran pajak atau bea cukai terhadap aset, kekayaan, pendapatan dan kegiatan transaksi yang meliputi hal-hal yang menyangkut kewenangan yang diberikan Konvensi sesuai Pasal 24. Bab III mengatur tentang Konsiliasi. Bab IV mengatur tentang arbitrase yaitu mengenai permohonan, konstitusi, wewenang dan fungsi arbitrase, putusan, serta pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase. Bab V, Pasal 56 sampai Pasal 58 mengatur tentang penggantian dan diskualifikasi konsiliator dan arbiter. Bab VI, Pasal 59 sampai Pasal 61 mengatur mengenai biaya proses persidangan atas penggunaan fasilitas ICSID. Bab VII, Pasal 62 sampai Pasal 63 mengatur tentang tempat persidangan. Bab VIII, Pasal 64 mengatur tentang sengketa antara Contracting State. Bab IX, Pasal 65 sampai Pasal 66 tentang amandemen Konvensi. Bab X, Pasal 67 sampai Pasal 75 tentang Ketentuan Akhir. Pemilihan ICSID untuk penyelesaian sengketa tidak boleh dipahami sebagai penolakan terhadap lembaga arbitrase lain, tetapi didasarkan pada subjek dan orientasi masalah ICSID di bidang kontrak investasi antara negara dan pihak swasta asing, karena secara umum diketahui bahwa misalnya lembaga International Chamber of Commerce (ICC)276 yang berkedudukan di Paris telah menyelesaikan sengketa arbitrase selama bertahun-tahun dibandingkan dengan 276

ICC berdiri tahun 1923 dan sejak berdirinya telah terdaftar sekitar 19.000 sengketa dari 180 negara, lihat website resmi ICC, www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-andADR/Arbitration/Introduction-to -ICC-Arbitration/Statistics/, diakses tanggal 30 Desember 2013.


129 ICSID dan telah memberikan hasil yang sangat membantu perkembangan arbitrase komersial internasional. Selanjutnya, lembaga arbitrase regional dan nasional lainnya juga telah berperan penting dalam arbitrase internasional, seperti halnya Aturan UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), Inter-American Commercial Arbitration Commission (IACAC), Arbitration Institution of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) and American Arbitration Association (AAA), dan sebagainya. UNECE dan SCC adalah lembaga utama untuk arbitrase bagi negara-negara blok-sosialis. Aturan Arbitrase UNCITRAL yang dibentuk tahun 1976 juga telah memberikan hal penting dalam pengembangan arbitrase, namun ICC dan ICSID memiliki reputasi utama sebagai lembaga arbitrase internasional dengan karakter universal. Sepanjang terbentuknya, ICSID pernah mengalami kefakuman di awal kelahirannya di mana dalam 18 tahun pertama sejak tahun 1966 baru menangani 18 sengketa yang diajukan padanya, dengan perincian 16 sengketa untuk arbitrase dan 2 untuk konsiliasi. Kemudian mengalami peningkatan sejak tahun 1980 di mana Delaume277

menunjukkan bahwa terdapat 7 sengketa yang

diajukan kepada arbitrase ICSID dan 2 untuk konsiliasi ICSID sekira tahun 1981 hingga tahun 1983, selanjutnya setelah itu jumlahnya menurun secara drastis.

G.R. Delaume, “ICSID Arbitration : Practical Considerations,” Journal of International Arbitration, 1984, hlm. 101-102. 277


130 Rekor aktifitas ICSID tersebut tentunya sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah kurang lebih 700 sengketa yang terdaftar di ICC setiap tahunnya.278

3. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICSID ICSID adalah lembaga internasional berdasarkan Konvensi tentang penyelesaian perselisihan investasi antara negara dengan warga negara lain yang dibentuk di bawah naungan Bank Dunia untuk mendorong investasi asing swasta di negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk mengatasi rasa takut investor dari risiko politik dengan menghapus sengketa dari yurisdiksi nasional dan tekanan politik. Melalui karakter yang dimilikinya, maka ICSID diharapkan memiliki otoritas yang diperlukan untuk menangani bidang politik yang sensitif dalam

hubungan

ekonomi.

Mengingat

banyaknya

sengketa

investasi,

nasionalisasi dan renegosiasi pada tahun 1960-an dan 1970-an, sehingga Bank Dunia diharapkan sebagai naungan yang baik bagi ICSID. Tujuan konvensi adalah untuk menghindari sengketa antara negaranegara dan untuk mencapai kerjasama antara karakteristik sistem yang berbeda secara sosial-ekonomi dengan mengikutsertakan negara-negara tersebut untuk mencapai target yang ditujukan melalui hubungan kontraktual yang dibuat. Centre membentuk majelis arbitrase yang akan memutuskan sengketa tersebut

278

Sejak tahun 1986 hingga tahun 2012, jumlah terendah sengketa yang dimintakan penyelesaiannya melalui ICC adalah 285 sengketa dan tertinggi 817 sengketa setiap tahun. www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Introduction-to-ICCArbitration/Statistics/, diunduh tanggal 30 Desember 2013.


131 dan memberikan pelayanan administratif serta kepatuhan terhadap konvensi oleh beberapa negara yang terlihat dengan diratifikasinya konvensi ini.279 Pasal 25 Konvensi ICSID berbunyi : (1) The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally (Yurisdiksi dari Centre meliputi setiap sengketa hukum yang timbul secara langsung dari suatu investasi, antara suatu negara peserta (atau setiap subdivisi atau badan dari negara peserta yang ditunjuk pada Centre oleh negara itu) dan warga dari negara peserta yang lain, para pihak pada sengketa yang menyetujui secara tertulis untuk mengajukannya pada Centre. Dalam hal para pihak sudah memberikan persetujuan, tidak satu pihak pun dapat menarik persetujuannya secara sepihak). (2) “National of another Contracting State” means: (”warga dari negara peserta yang lain” berarti ) : (a) any natural person who had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration as well as on the date on which the request was registered pursuant to paragraph (3) of Article 28 or paragraph (3) of Article 36, but does not include any person who on either date also had the nationality of the Contracting State party to the dispute; and (Setiap subjek hukum yang memiliki kewarganegaraan dari suatu negara peserta selain dari pihak negara yang bersengketa sejak tanggal para pihak menyetujui untuk mengajukan sengketa itu pada konsiliasi atau arbitrase sebagaimana sejak tanggal permohonan didaftarkan sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) atau Pasal 36 ayat (3), tetapi tidak termasuk orang yang pada tanggal itu juga memegang kewarganegaraan dari pihak negara peserta pada sengketa itu, dan). (b) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any 279

Berdasarkan data ICSID, hingga Desember 2013, sebanyak 159 Negara telah menandatangani konvensi dan sebanyak 150 negara dari jumlah tersebut yang telah menandatangani konvensi telah meratifikasi ke dalam peraturan nasionalnya, 9 negara lainnya belum meratifikasi.


132 juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention. (setiap subjek hukum yang memegang kewarganegaraan dari suatu negara peserta selain dari pihak negara pada sengketa pada tanggal di mana para pihak menyetujui untuk mengajukan sengketa demikian pada konsilasi atau arbitrase dan setiap subyek hukum yang mempunyai kewarganegaraan pihak negara peserta yang sengketa pada tanggal itu dan yang karena kontrol oleh pihak asing, para pihak telah menyetujui diperlakukan sebagai warga dari negara peserta yang lain untuk keperluan dari konvensi ini). (2) Consent by a constituent subdivision or agency of a Contracting State shall require the approval of that State unless that State notifies the Centre that no such approval is required. (persetujuan oleh konstituen subdivisi atau badan dari suatu negara peserta harus mewajibkan persetujuan dari negara itu kecuali negara itu memberitahukan kepada Centre bahwa persetujuan demikian itu tidak diperlukan). (3) Any Contracting State may, at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or at any time thereafter, notify the Centre of the class or classes of disputes which it would or would not consider submitting to the jurisdiction of the Centre. The SecretaryGeneral shall forthwith transmit such notification to all Contracting Convention States. Such notification shall not constitute the consent required by paragraph (1). (setiap negara peserta dapat, pada saat ratifikasi, menerima atau menyetujui konvensi ini atau pada setiap saat sesudahnya, memberitahukan kepada Centre mengenai jenis atau jenis-jenis sengketa yang akan atau tidak akan diajukan pada kewenangan Centre. Sekretaris Jenderal harus segera mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada semua negara peserta. Pemberitahuan seperti itu tidak menandakan persetujuan yang diwajibkan oleh ayat (1)).

Pasal 25 Konvensi tersebut mengatur tentang yurisdiksi lembaga ICSID yang secara hukum meliputi sengketa yang langsung timbul dari penanaman modal (investment) antara negara peserta (Contracting State) atau dengan salah satu pihak Contracting State, yang mana harus disepakati secara tertulis dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.


133 Konvensi ICSID dan lembaga ICSID merupakan suatu kerangka kerja institutional bagi konsiliasi dan arbitrase terhadap sengketa antara investor asing dengan pemerintah suatu negara. Yurisdiksi

ICSID hanya terbatas pada

sengketa hukum yang timbul secara langsung dari suatu investasi, antara negara atau setiap subdivisi dan warga negara lain yang merupakan anggota penandatangan konvensi sesuai Pasal 25 ayat (1) Konvensi. Oleh karenanya, ICSID sebagai suatu institusi yang akan berusaha mencari penyelesaian sengketa antara negara dan investor bukan negara. Pasal 25 ayat (1) Konvensi tersebut mengandung tiga syarat yang disimpulkan agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, sesuai konvensi ICSID yaitu : pertama, kesepakatan para pihak; kedua, kualitas para pihak ; ketiga, sifat sengketa. Syarat pertama, kesepakatan para pihak merupakan syarat penting untuk mengajukan sengketa ke pengadilan arbitrase yang diatur oleh konvensi. Kata sepakat, menurut David A. Soley adalah merupakan tonggak (corner stone) bagi yurisdiksi badan arbitrase ICSID.280 Ini juga menekankan bahwa negara mematuhi konvensi dan tidak secara otomatis menjamin bahwa setiap sengketa tertentu akan dibawa ke arbitrase ICSID, bahkan jika ketiga persyaratan ini dipenuhi.281 Kesepakatan para pihak harus dibuat secara tertulis dan kesepakatan yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa Lihat Huala Adolf, “Sengketa Penanaman Modal : Jurisdiksi Badan Arbitrase ICSID,” artikel dalam Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Vol. 6 No. 1 March 2014, (Jakarta : BANI Arbitration Center), hlm. 31 sebagaimana dikutip dari David A. Soley, “ICSID Implementation : An Effective Alternative to International Conflict,” artikel dalam International Lawyer Vol. 19 No. 2, 1985, hlm. 524. 281 Mauro Rubino-Sammartano, op.cit., hlm.52. 280


134 persetujuan pihak lain. Meskipun tidak ada bentuk tertulis yang disediakan untuk itu, secara umum kesepakatan dimuat dalam klausula arbitrase dalam kontrak investasi, atau oleh suatu perjanjian penyerahan. Meskipun demikian, ada cara lain untuk menunjukkan kesepakatan ; misalnya, ketika seorang investor tunggal ingin melakukan investasi sesuai dengan ketentuan hukum nasional dari negara penerima dalam melindungi investasi, dan peraturan itu menunjuk secara jelas kepada arbitrase ICSID.282 Syarat kedua, agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, sesuai konvensi ICSID adalah mengenai kualitas para pihak yang diatur bahwa para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui lembaga ICSID haruslah negara yang telah ikut menandatangani Konvensi atau Contracting State atau badan publik atau lembaga yang berkaitan dari negara yang akhirnya tunduk pada ICSID sesuai Pasal 25 ayat (3) “Consent by a constituent subdivision or agency of a Contracting State shall require the approval of that State unless that State notifies the Centre that no such approval is required” dan pihak lain yang negaranya juga ikut menandatangani konvensi ICSID. Kewarganegaraan para pihak (investor dan negara di mana penanaman modal ditujukan) harus memberikan rekomendasi yang terpisah untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ICSID. Meskipun demikian, investor asing seringkali membuatnya di negara di mana penanaman modal ditujukan, perusahaan lokal akan menjadi

Ibid, lihat juga P. Bernardini, L‟arbitrato internazionale (International Arbitration), (Giuffre, 1987), hlm. 157. 282


135 pihak kontrak lain dari negara itu dalam perjanjian penanaman modal, dengan kondisi ini, Konvensi tidak dapat dipakai karena syarat kewarganegaraan yang berbeda tidak dipenuhi; hal ini dilindungi oleh konvensi itu sendiri sesuai Pasal 25

ayat

(2)

huruf

b

yang

memberi

persetujuan

rekomendasi

pada

penyelenggaraan Konvensi oleh suatu badan hukum dari negara yang sama sebagai negara peserta konvensi, tetapi untuk tujuan konvensi diperlakukan seperti warganegara peserta konvensi yang lain karena pengaruh minat asing untuk itu.283 Proses lahirnya sengketa investasi yang diselesaikan melalui arbitrase ICSID adalah sebagai berikut :284

283

Mauro Rubino and Sammartano, op.cit., hlm. 53. Derivasi dari Skema Penafsiran Kontrak Ningrum Natasya Sirait & Runtung Sitepu, Hukum Kontrak Bisnis, (Medan : Pascasarjana Ilmu Hukum USU, 2005), hlm. 20. 284


136 Skema 4 : Proses Lahirnya Sengketa Investasi NEGARA ANGGOTA ICSID

HOME STATE

HOST STATE

BIT

keterbukaa n

kerahasia an

INVESTOR

HOST STATE PERJANJIAN INVESTASI

TIDAK ADA SENGKETA

WANPRESTASI SENGKETA ARBITRASE ICSID


137 Kemudian jika telah timbul sengketa di antara para pihak, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui ICSID digambarkan sebagai berikut :285

Skema 5 : Langkah Penyelesaian Sengketa Melalui ICSID

Permintaan arbitrase Menolak pendaftaran

Pendaftaran Penentuan Majelis Sesi pertama Prosedur tertulis Prosedur lisan Proses pertimbangan Putusan Penambahan keputusan dan pembetulan Pemulihan putusan akhir : Pembatalan, Interpretasi, Peninjauan Kembali

285

Sumber : http://www.worldbank.org/icsid.


138 Majelis Arbitrase ICSID memiliki kewenangan untuk menolak sengketa yang diajukan kepadanya sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Konvensi yang terlihat dalam skema di atas, ini terbukti dengan adanya beberapa sengketa yang dihentikan pemeriksaannya oleh karena terbentur masalah kewenangan atau yurisdiksi , antara lain :286 a. Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/3). b. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/02/1). c. Sempra Energy International v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/02/16). d. Camuzzi International S.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/2). e. El Paso Energy International Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/15). f. Quiborax S.A. and Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia (ICSID Case No. ARB/06/2). g. Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/06/11).

286

Dalam website ICSID https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsR&actionVal=ListPending


139 h. Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC B.V. v. Republic of Paraguay (ICSID Case No. ARB/07/9) i. Electrabel S.A. v. Hungary (ICSID Case No. ARB/07/19). j. Electricity generation, Venezuela Holdings B.V. and others v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/07/27). k. SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of Paraguay (ICSID Case No. ARB/07/29). l. Perenco Ecuador Limited v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/6).

Syarat terakhir agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, sesuai konvensi ICSID adalah bahwa sifat sengketa yang diselesaikan melalui ICSID adalah sengketa hukum sebagai akibat adanya penanaman modal sesuai Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID. Bagian yang dapat diarbitrase oleh karenanya terbatas, sejak disepakati hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak penanaman modal, meninggalkan beberapa sengketa lain yang berpihak. Di sisi lain, konvensi tidak memberikan definisi mengenai ”penanaman modal,” oleh karena itu tidak dibatasi kemungkinan sengketa yang lebih jauh untuk diajukan kepada lembaga ICSID.287 Hal tersebut membuat jenis yang luas dari kontrak yang datang dengan maksud dapat diselesaikan arbitrase penanaman

287

Mauro Rubino and Sammartano, loc.cit., hlm. 53.


140 modal sesuai konvensi ICSID dan umumnya pengertian investasi diuraikan dalam BIT. Pasal 42 Konvensi berbunyi : (1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable (Majelis harus memutus sengketa sesuai dengan aturanaturan hukum sebagaimana dapat disepakati oleh para pihak. Dalam keadaan tidak adanya kesepakatan, majelis harus menerapkan hukum dari negara peserta yang merupakan pihak pada sengketa (termasuk aturan-aturannya mengenai hukum antar tata hukum) dan aturan-aturan hukum internasional sebagaimana dapat berlaku). (2) The Tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law (Majelis tidak dapat berpendapat menemukan hal non liquet atas dasar ketiadaan atas kaburnya hukum itu). (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree (ketentuan-ketentuan dari ayat (1) dan (2) tidak dapat mengurangi kewenangan majelis untuk memutus suatu sengketa secara”ex aequo et bono” jika para pihak menyepakatinya).

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1), majelis arbitrase memutus sengketa sesuai dengan peraturan hukum yang disetujui para pihak dan jika para pihak tidak menetapkan rule of law yang dipilih maka majelis arbitrase akan menetapkan hukum dari negara peserta konvensi yang terlibat dalam sengketa atau menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Oleh karenanya sebelum diputuskan majelis arbitrase terlebih dahulu harus meninjau kesepakatan para pihak apakah didalamnya terdapat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pihak. Ketentuan ini yang tidak diatur dalam BANI maupun Pasal 631 Rv, melainkan hanya mengatur bahwa hukum yang dipilih tidak bertentangan dengan


141 ketertiban umum (public orde/public policy) di Indonesia. Sesuai Pasal 42 ayat (3) tersebut Majelis Arbitrase ICSID juga dapat menerapkan “ex aequo et bono” yaitu memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan dianggap benar oleh Majelis Arbitrase dengan ketentuan bahwa penerapan tersebut harus atas persetujuan para pihak. Selanjutnya berkaitan dengan penerapan hukum pada kontrak penanaman modal sesuai Pasal 42 ayat (1) Konvensi ICSID dibatasi dalam 2 situasi : 1. Para pihak telah memilih hukum yang tepat, atau 2. Belum ada pilihan hukum yang disepakati. Pilihan penerapan hukum, harus dihormati oleh majelis arbitrase, tidak boleh membingungkan. Bagi beberapa penulis, ini berarti bahwa para pihak harus menunjukkan pilihan. Sesuai hukum nasional tidak semua perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase, karena satu sama lain memiliki metode yang berbeda. Para pihak menentukan dalam perjanjian hal apa yang akan diselesaikan melalui arbitrase dan dalam perjanjian itu harus tercantum dengan jelas bahwa bilamana terjadi sengketa maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada suatu badan arbitrase. Penunjukan tersebut harus secara tertulis dan tegas, dikatakan bahwa “an arbitration agreement must have precise terms, lawful, be stated with certainty. The arbitration agreement must not relate to any matter which is immoral, illegal or is contrary to public policy” (perjanjian arbitrase harus tepat, halal, dan dinyatakan dengan pasti. Perjanjian arbitrase tidak berkaitan dengan


142 segala hal yang tidak bermoral, ilegal atau bertentangan dengan kebijakan publik).288 Hal yang sama juga diatur dalam syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata. Sejak konvensi menunjuk aturan hukum dan bukan undang-undang yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak serta merta harus menunjuk pada suatu sistem hukum nasional, tapi juga dapat menunjuk aturan yang tidak harus diperlukan pada suatu sistem hukum, asalkan mempunyai sifat hukum. Hal tersebut dilakukan

bahwa ”lex mercatoria”289 dapat dibuat

penunjukan hukum.

L. Putusan Arbitrase ICSID Agar putusan dianggap sah, menurut Schmitthoff290 maka putusan harus mengandung hal-hal berikut : 1. Harus mengikuti perjanjian dan tidak memutuskan hal-hal yang tidak diperjanjikan. Jika ada putusan atas sesuatu di luar perjanjian maka batal demi

288

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatve Dispute Resolution ADR/Arbitration), dalam Majalah Hukum Nasional No. 2 (Jakarta : BPHN-DEPKEH dan HAM, 2002), hlm. 11. 289 Sebagian besar memberikan definisi sebagai hukum kebiasaan komersial internasional (international commercial customary law). Misalnya Jan Ramberg menyatakan : “Lex Mercatoria is defined as customary transnatinal law of international strict sensu, rules and institution conceived by nations (from which they were taken) to govern their international (commercial relation) which is position with respect to positive law could be looked at in two ways that lex mercatoria perceived and applied as a body of legal rules within the international community of merchants, or at least-so as not to prejudice the controverted existence of a legal order formed by this international community-within homogenous milieu of agents of international trade,” sebagaimana di kutip dari Jan Ramberg, International Commercial Transactions, ICC Kluwer Law International, Stockholm : Norstedts Juridik AB, November 1997, hlm. 17-24. 290 Clive M. Schmitthoff, Commercial Law in A Changing Economic Climate, (London : Sweet and Maxwell, 1981), hlm. 548


143

2. 3. 4. 5.

hukum, dan jika bagian itu tidak dapat dipisahkan dari putusan yang ada maka seluruh putusan batal demi hukum. Merupakan suatu hal tertentu yang pasti. Jika tidak, maka tidak dapat dilaksanakan. Harus final. Suatu putusan, oleh karena itu pihak ketiga harus mencantumkan jumlah kerugian yang timbul atas pelanggaran kontrak karena ingin finalitas. Harus beralasan hukum dan memungkinkan. Harus menghilangkan semua perbedaan yang diajukan kepada arbitrase. Namun, jika semua hal dalam sengketa antara para pihak yang diajukan ke arbitrase, putusan akan baik jika berhubungan dengan segala hal yang disampaikan kepada arbiter, meskipun mungkin ada perbedaan lain di antara para pihak. Menurut John Parris291 suatu putusan arbitrase dianggap benar jika

mengandung hal-hal sebagai berikut : 1. Menyelesaikan segala hal yang disampaikan dalam arbitrase – dan tidak lebih. Terhadap prinsip ini, terdapat dua kualifikasi yaitu : a. Suatu putusan akan dianggap sesuai, kecuali bertentangan satu sama lain. b. Segala kewenangan arbiter berarti semua hal yang sebenarnya nyata di hadapannya, yaitu di mana salah satu pihak diandalkan. 2. Putusan harus pasti. Artinya bahwa pihak yang melakukan apa yang diarahkan oleh arbiter harus jelas, demikian juga pihak yang memperoleh manfaat. 3. Putusan harus konsisten. Jika tuntutan kerugian hanya didasarkan pada perjanjian yang keliru, arbiter membebaskan pihak yang dituntut (respondent) dari seluruh penipuan tetapi meski demikian diperintahkan kepadanya untuk melakukan pembayaran kepada penuntut (claimant). 4. Putusan harus sesuai dengan apa yang diajukan. 5. Putusan harus final. Demikian juga Paul Dobson292 menyatakan bahwa suatu putusan itu benar jika : 1. Putusan itu diikuti dengan perjanjian maka putusan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika putusan diputuskan di luar perjanjian maka menjadi tidak 291

John Parris, Arbitration Principles and Practice, (London: Granada Publishing Limited, 1983), hlm. 134-136. 292 Paul Dobson, Charlesworth‟s Business Law, Sixteenth Edition, International Student Editions, (London : Sweet & Maxwell, 1997).


144 benar dan jika hal yang tidak diperjanjikan itu tidak dapat dipisahkan dari seluruh putusan maka seluruh putusan akan batal; 2. Harus mengenai suatu hal tertentu dan jika tidak maka putusan tidak dapat dilaksanakan; 3. Harus final. Suatu putusan oleh karenanya pihak ketiga harus memutuskan kerugian atas pelanggaran kontrak dan jika tidak final maka putusan batal; 4. Harus beralasan hukum, sah dan memungkinkan. Jika tidak, maka akan batal.

Putusan arbitrase ICSID diatur dalam Bab IV, Bagian 4, Pasal 48 dan 49, yang mana dalam pembahasannya tidak terlepas dari Bagian 3, Pasal 42

yang

mengatur tentang kekuasaan dan fungsi Majelis Arbitrase. Pasal 48 Konvensi berbunyi : (1) The Tribunal shall decide questions by a majority of the votes of all its members (Majelis harus memutus permasalahan-permasalahan dengan suara mayoritas dari semua anggotanya). (2) The award of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by the members of the Tribunal who voted for it (putusan Majelis harus tertulis dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota majelis yang menyetujuinya). (3) The award shall deal with every question submitted to the Tribunal, and shall state the reasons upon which it is based (putusan harus berkenaan dengan setiap permasalahan yang diajukan pada majelis dan harus menyatakan alasan-alasan atas mana hal itu didasarkan). (4) Any member of the Tribunal may attach his individual opinion to the award, whether he dissents from the majority or not, or a statement of his dissent (setiap anggota majelis dapat melampirkan pandangan pribadinya pada putusan, apakah pendapatnya berbeda dari pendapat mayoritas atau tidak, atau suatu pernyataan mengenai ketidaksetujuannya). (5) The Centre shall not publish the award without the consent of the parties (Centre tidak mempublikasikan putusan tanpa persetujuan dari para pihak).

Pasal 1 sampai 4 bersifat memaksa (wajib) sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan pembatalan putusan. Sedangkan Pasal 5 bersifat pilihan (optional), meski sifat putusan rahasia, namun sifat ini masih dapat ditembus oleh kesepakatan para pihak. Putusan majelis dibuat setelah persidangan selesai, yang


145 biasanya memakan waktu 2-3 tahun sejak para pihak mendaftarkan permohonannya ke Sekretariat ICSID dan berdasarkan Aturan 46 ICSID Arbitration Rules maka putusan harus ditandatangani dalam jangka waktu 120 hari sejak persidangan berakhir di mana jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 60 hari.293 Putusan arbitrase ICSID terbagi menjadi dua bentuk putusan yaitu putusan atas sengketa yang dihentikan sementara pemeriksaannya (pending cases) dan putusan atas sengketa yang diselesaikan hingga memperoleh putusan akhir (concluded cases). Dalam pengambilan putusan, majelis memiliki dua cara yaitu dengan voting dari salah satu suara anggota sesuai Aturan 13 dan 14 ICSID Arbitration Rules atau melalui korespondensi sesuai Pasal 16 ICSID Arbitration Rules.294 Majelis juga harus memutuskan berdasarkan suara terbanyak dari seluruh arbiter sesuai Pasal 48 ayat (1) Konvensi. Oleh karenanya memungkinkan adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu arbiter sesuai Pasal 48 ayat (4) Konvensi, misalnya dalam pending cases antara lain sengketa Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/06/11) tanggal 5 Oktober 2012 dan sengketa ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/07/30), tanggal 10 Maret 2014.

Lihat Huala Adolf, Hukum Penyelesaian …, op.cit., hlm. 92-93. Christoph H. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2001), hlm. 786. 293 294


146 Putusan dalam hal ini merupakan keputusan arbiter, di mana putusan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran, harus merupakan hal tertentu dan dapat dilaksanakan. Putusan harus dalam bentuk tertulis dan beralasan serta ditandatangani oleh arbiter yang menyetujuinya sesuai Pasal 48 ayat (2) Konvensi, artinya bahwa putusan berisi alasan pertimbangan arbiter yang diberikan kepada pembaca untuk mengerti apa yang ditemukan dan kesimpulan apa yang dicapai, apa yang harus diputuskan, berapa jumlah uang yang harus dibayar dan kepada siapa, berikut perhitungannya.

Selanjutnya

setelah

menyusun

putusannya,

arbiter

akan

menandatangani dan memberi tanggal.295 Menurut Konvensi ICSID maka suatu putusan arbitrase harus memenuhi syarat-syarat296 yaitu : harus beralasan dan sejalan dengan masalah yang disepakati sebelum majelis arbitrase. Putusan harus disetujui oleh mayoritas arbiter dan berlaku hanya bagi Anggota Majelis yang menyetujui hal itu, jika yang minoritas tidak menginginkannya. Putusan arbitrase ICSID juga harus memenuhi syarat formal dan materill putusan. Syarat formalnya adalah putusan harus berbentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh anggota arbiter yang menyetujuinya, sesuai Pasal 48 ayat (2) Konvensi. Sedangkan syarat materilnya adalah putusan harus memuat uraian dasar pertimbangannya sesuai Pasal 48 ayat (3) Konvensi dan dapat dilampiri dengan pendapat masing-masing arbiter, sesuai Pasal 48 ayat (4) Konvensi.

295 296

Peter D‟Ambrumenil, op.cit., hlm. 33. Lihat Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Konvensi ICSID


147 Negara-negara anggota Konvensi ICSID sudah memberi komitmennya untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan tidak dapat ditinjau ulang oleh pengadilan nasional disetiap negara peserta konvensi serta segala upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan dalam kerangka konvensi, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan majelis Ad hoc Committee mengenai Pasal 53 dalam sengketa Maritime International Nominees Establishment (MINE) v. Guinea, (ICSID Case No. ARB/84/4), Decision on Annulment, tanggal 22 Desember 1989 yang berpendapat bahwa :297 Article 53 of the Convention provides that the award shall be binding on the parties “and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention.” The post-award procedures (remedies) provided for in the Convention namely, addition to, and correction of, the award (Art.49), and interpretation (Art. 50), revision (Art.51) and annulment (Art. 52) of the award are to be exercised within the framework of the Convention and accordance with its provisions. It appears from these provisions that the Convention excludes any attack on the award in national courts.

Terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis arbitrase, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu upaya perbaikan, penafsiran dan revisi serta pembatalan terhadap putusan. Upaya perbaikan putusan diatur dalam Pasal 49 Konvensi berbunyi : (1) The Secretary-General shall promptly dispatch certified copies of the award to the parties. The award shall be deemed to have been rendered on the date on which the certified copies were dispatched (Sekretaris-Jenderal harus segera mengirimkan salinan putusan yang sah kepada para pihak. Putusan harus dianggap telah di putus sejak tanggal salinan yang sah dikirimkan). (2) The Tribunal upon the request of a party made within 45 days after the date on which the award was rendered may after notice to the other party decide any 297

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian …, op.cit., hlm. 93-94.


148 question which it had omitted to decide in the award, and shall rectify any clerical, arithmetical or similar error in the award. Its decision shall become part of the award and shall be notified to the parties in the same manner as the award. The periods of time provided for under paragraph (2) of Article 51 and paragraph (2) of Article 52 shall run from the date on which the decision was rendered (Majelis atas permohonan dari salah satu pihak yang dibuat dalam 45 hari setelah tanggal putusan diambil, setelah pemberitahuan pada pihak lain dapat memutuskan permasalahn yang diabaikan dalam putusan, dan harus memperbaiki setiap kesalahan penulisan, penghitungan atau kesalahan yang serupa dalam putusan. Keputusannya harus menjadi bagian dari putusan dan harus diberitahukan kepada para pihak dalam cara yang sama sebagaimana putusan tersebut. Jangka waktu yang ditentukan sesuai Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) dihitung sejak tanggal di mana putusan dikirimkan). Pasal 49 Konvensi tersebut memberi kesempatan kepada salah satu pihak untuk meminta majelis untuk memperbaiki kesalahan kecil (minor) seperti kesalahan ketik, kesalahan penulisan identitas atau kesalahan minor lainnya dan upaya perbaikan atas kesalahan minor ini bukan merupakan upaya untuk mempertimbangkan putusan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Konvensi dan Aturan 48 ICSID Arbitration Rules maka Sekretaris Jenderal ICSID harus mengesahkan teks asli dan menyerahkan salinan asli putusan kepada para pihak, putusan dianggap dibuat pada tanggal Sekretaris Jenderal mengirimkan salinan putusan kepada para pihak.298 Kemudian upaya penafsiran putusan diatur dalam Pasal 50 Konvensi yang berbunyi : (1) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may request interpretation of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General (Jika telah tercapai putusan sengketa di antara para pihak, suatu pihak dapat meminta penafsiran putusan dengan mengajukan secara tertulis kepada Sekretaris-Jenderal). 298

Ibid., Lihat juga dalam Lucy Reed, et.al., (eds.), Guide to ICSID Arbitration, (The Netherlands : Kluwer Law International, 2004, hlm. 89-90.


149 (2) The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision. (Permintaan tersebut, jika mungkin, diajukan kepada majelis yang menjatuhkan putusan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka sebuah majelis baru akan disusun sesuai dengan bagian 2 bab ini. Majelis dapat, jika menganggap bahwa keadaan mengharuskan demikian, maka dapat melakukan penangguhan pelaksanaan putusan). Permohonan penafsiran putusan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila terdapat perbedaan pengertian atau ruang lingkup putusan serta menyatakan dengan jelas hal apa saja yang dimohonkan untuk ditafsirkan. Perselisihan itu sifatnya harus memiliki akibat praktis terhadap putusan, sekedar keberatan karena kurang jelasnya putusan, atau penafsiran terhadap putusan sementara atau putusan majelis mengenai yurisdiksi adalah tidak termasuk lingkup Pasal 50.299 Salah satu pihak juga dapat mengajukan permintaan revisi putusan sesuai dengan Pasal 51 Konvensi yang berbunyi : (1) Either party may request revision of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively to affect the award, provided that when the award was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to the applicant and that the applicant‟s ignorance of that fact was not due to negligence. (setiap pihak dapat mengajukan revisi putusan dengan mengajukan secara tertulis kepada Sekretaris-Jenderal berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang memberi akibat pada putusan, asalkan ketika disampaikan fakta itu tidak diketahui sebelumnya oleh majelis dan pemohon serta ketidaktahuan pemohon bukan karena kelalaiannya). (2) The application shall be made within 90 days after the discovery of such fact and in any event within three years after the date on which the award was rendered (Permintaan revisi harus disampaikan dalam jangka waktu 90 hari

299

Ibid., hlm. 96.


150 setelah ditemukannya fakta baru dan berakhir setelah 3 tahun sejak putusan arbitrase dikeluarkan). (3) The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. ((Permintaan tersebut, jika mungkin, diajukan kepada majelis yang menjatuhkan putusan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka sebuah majelis baru akan disusun sesuai dengan bagian 2 bab ini). (4) The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision. If the applicant requests a stay of enforcement of the award in his application, enforcement shall be stayed provisionally until the Tribunal rules on such request. (Majelis dapat, jika menganggap bahwa keadaan mengharuskan demikian, melakukan penangguhan pelaksanaan putusan. Jika pemohon meminta tetap dilaksanakannya putusan dalam permohonannya, penangguhan pelaksanaan putusan harus tetap didahulukan hingga majelis menetapkan permohonannya).

Permohonan revisi putusan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila terdapat fakta baru yang sebelumnya tidak disadari oleh pemohon, sehingga fakta baru itu bersifat menentukan dan mempengaruhi putusan. Permohonan revisi harus menjelaskan revisi apa saja yang dimohonkan.300 Upaya hukum terakhir atas putusan arbitrase ICSID adalah berupa dimungkinkannya diajukan pembatalan putusan berdasarkan alasan yang ada dalam Pasal 52 Konvensi dan Aturan 50 ICSID Arbitration Rules, yaitu : susunan majelis tidak terbentuk secara patut, majelis melebihi kewenangannya, arbiter telah melakukan korupsi, telah terjadi penyimpangan serius terhadap hukum acara yang fundamental, dan atau putusan arbitrase tidak mencantumkan alasan yang menjadi dasar putusan atau pertimbangan hukum untuk putusan. Pembatalan putusan arbitrase seringkali mengundang perhatian publik, publikasi ini tidak jarang mengakibatkan 300

Ibid., hlm. 97-98.


151 persepsi luas yang kurang tepat mengenai arbitrase, seolah-olah putusan arbitrase begitu mudahnya dapat dibatalkan, padahal sengketa yang dibatalkan hanya satu atau dua sengketa saja dan selebihnya dilaksanakan dengan itikad baik dan sukarela oleh para pihak karena putusan dibuat oleh para ahli benar-benar memuaskan para pihak.301

M. Keterbukaan Putusan Arbitrase Sesuai Konvensi ICSID Informasi dasar mengenai setiap sengketa yang dimintakan penyelesaiannya melalui ICSID telah tersedia sejak sengketa pertama di tahun 1972 yaitu sengketa Holiday Inn. S.A., and others v. Morocco (ICSID Case No. ARB/72/1) tanggal 13 Januari 1972 dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan 23 ayat (1) ICSID Administrative Financial Regulations yang mengharuskan Sekretaris-Jenderal untuk meregister setiap sengketa sesuai Pasal 5 ICSID Additional Facility Rules. Peraturan ini juga menetapkan bahwa register tersebut harus terbuka untuk diperiksa oleh para pihak sesuai Peraturan 23 ayat (2) ICSID Administrative Financial Regulations dan Pasal 5 ICSID Additional Facility Rules, register mana berisi rincian dasar proses persidangan, data yang lengkap mengenai institusi, perilaku dan disposisi setiap persidangan, termasuk metode konstitusi dan keanggotaan masing-masing komisi, majelis dan komite serta mengharuskan register untuk memasukkan informasi tentang putusan yang dilakukan para pihak sesuai Konvensi ICSID.

301

Ibid., hlm. 98-99.


152 Pasal 48 Konvensi ICSID dan Aturan 48 ICSID Arbitration Rules telah ada sejak pertama kali konvensi ICSID disahkan di Washington pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1984, Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules direvisi untuk memasukkan ketentuan bahwa di samping larangan Centre untuk menerbitkan dan mempublikasikan kutipan putusan tanpa persetujuan para pihak, maka terdapat juga kebijaksanaan ICSID untuk mempublikasikan kutipan dari aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh majelis arbitrase.302

Jadi dengan kewenangan Sekretaris-

Jenderal tersebut dalam rangka membantu perkembangan arbitrase ICSID maka putusan arbitrase ICSID dipublikasikan agar khalayak ramai mengetahui hukum apa yang diterapkan dan bagaimana majelis memutuskan permasalahan dalam sengketa itu sehingga dapat diprediksi gambaran oleh para pihak nantinya dalam penyelesaian sengketa. Demikian juga bagi negara dan investor yang telah mengikatkan diri untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari melalui lembaga ICSID dan para pihak yang berminat untuk melakukan investasi dengan suatu host state tertentu. Penolakan terhadap gagasan arbitrase yang rahasia telah di mulai sejak tahun 1990 dengan memisahkan antara sifat yang melekat untuk kerahasiaan di sisi lain dan konsep hukum yang relatif terbatas di sisi lain,303 dengan kata lain tidak ada pengakuan secara umum mengenai kewajiban kerahasiaan dalam arbitrase. Di pertengahan tahun 1990 inilah jumlah sengketa investasi melalui ICSID meningkat

302

Aturan 48 ayat (4), Perubahan ICSID Arbitration Rules pada tahun 1984, pada kalimat kedua, bahwa : “The Centre may, however, include in its publications excerpts of the legal rules applied by the Tribunal.” 303 Stefano Azzali, op.cit., hlm.xxi.


153 sejalan dengan meningkatnya perhatian dan kritik atas ketersediaan informasi tentang sengketa antara investor dan negara.304 Michael Mcllwrath dan Roland Schroeder305 menulis bahwa publikasi putusan arbitrase bukanlah konsep yang sama sekali baru, misalnya pada tahun 1910, Arbiration of the Finnish Chamber of Commerce telah menerbitkan ringkasan putusan lembaga arbitrase yang tercantum dalam papan pengumuman Bursa Efek Finlandia tanpa mencantumkan nama para pihak, namun berakhir di tahun 1930-an. Namun beberapa tahun terakhir timbul protes dari berbagai perusahaan berupa ketidakpuasannya terhadap kinerja lembaga arbitrase yang lama dan mahal, sehingga akhirnya disadari bahwa pengusaha memerlukan informasi yang terbuka sehingga memungkinkan untuk memilih lembaga arbitrase dan arbiter yang sesuai dengan keinginan. Hal tersebut berarti bahwa keterbukaan proses dan putusan arbitrase dapat membantu pengguna arbitrase untuk mengukur kinerja lembaga dan arbiter. Keterbukaan putusan diartikan sebagai putusan yang terbuka dan dapat di lihat oleh publik dengan mudah. Oleh karena ICSID berkaitan dengan negara yang akan menyelesaikan sengketa maka perlu adanya keterbukaan putusan sengketa yang melibatkan negaranya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Keterbukaan diartikan sebagai putusan yang dipublikasi, publik dapat mengetahui dan ikut serta dalam proses arbitrase, akses terhadap dokumen dan dapat Meg Kinnear, Eloise Obadia and Michael Gagain, “The ICSID Approach to Publication of Information in Investor-State Arbitration,” dalam Alberto Malatesta & Rinaldo Sali, The Rise ..., ibid., hlm. 115. 305 Michael Mcllwrath dan Roland Schroeder, “Users Need More Transparency in International Arbitration,” dalam Alberto Malatesta & Rinaldo Sali, The Rise ..., ibid., hlm. 88. 304


154 memberi pendapat, sebagaimana diuraikan oleh Cornel Marian306 bahwa : (1) a tribunal‟s decision/award be made public, (2) public parties enjoy unhindered access to the notice of arbitration-the document that commences arbitration proceedings, (3) public parties have access to oral hearings, and (4) similar access to documents, and (5) interested parties be given an opportunity to comment. (Terjemahan : (1) putusan pengadilan diumumkan, (2) pihak masyarakat menikmati akses tanpa hambatan atas dokumen arbitrase yang memuat proses arbitrase, (3) pihak masyarakat memiliki akses untuk sidang dengar pendapat, dan (4) akses terhadap dokumen yang serupa, dan (5) pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk memberikan komentar).

Dalam hal keterbukaan, arbitrase ICSID memiliki perbedaan dengan arbitrase komersial secara tradisional yang umumnya bersifat privat, karena dalam arbitrase antara investor dan negara terdapat hubungan antara negara dengan investor, kemudian juga terdapat kepentingan publik, sedangkan di sisi yang lain juga terdapat perintah aturan prosedural mengenai kerahasiaan yang mengatur ikut sertanya publik atas persetujuan para pihak, dan seringkali penyelesaian sengketa diabaikan jika dilakukan tanpa publisitas dan partisipasi terbuka oleh publik. Oleh karenanya, kerahasiaan bukan sebagai faktor yang mendukung cepatnya penyelesaian sengketa, hal mana menimbulkan kritik yang berkaitan dengan kerahasiaan, salah satunya menyatakan bahwa :307 Their meetings are secret. Their members are generally unknown. The decisions they reach need not be fully disclosed. Yet the way a group of international tribunals handles disputes between investor and foreign governments can lead to Cornel Marian, “Sustainable Investment Through Effective Resolution of Investment Disputes – Is Transparency The Answer?,” hlm. 4., diunduh dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2070676. 307 Alessandra Asteriti and Christian J. Tams, Transparency and Representation of the Public Interest in Investment Treaty Arbitration, diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618843, hlm. 5. 306


155 national laws being revoked and environmental regulations changed. And it is all in the name of protecting foreign investor under NAFTA. (Terjemahan : pertemuan para pihak adalah rahasia. Anggotanya umumnya tidak diketahui. Hampir seluruh keputusannya tidak diungkapkan. Namun cara sekelompok pengadilan internasional menangani sengketa antara investor dan pemerintah asing dapat menyebabkan hukum nasional dicabut dan peraturan lingkungan berubah dan itu semua atas nama melindungi investor asing sesuai NAFTA).

Kritik tersebut disebabkan karena ICSID memiliki karakter campuran di mana merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan negara dari suatu pemerintahan, kemudian obyek sengketanya berkaitan dengan isu kesejahteraan publik seperti aturan lingkungan, standar pekerja, hak minoritas dan tindakan politik dan putusan arbitrase ICSID berdampak pada ketersediaan dana suatu negara.308 Dalam hal memilih untuk tidak rahasia yang mengakibatkan kemungkinan adanya partisipasi pihak di luar perjanjian, maka ICSID telah berusaha senetral mungkin untuk menerima segala kemungkinan dengan membuat peraturan yang mengatur keterbukaan atas kesepakatan para pihak, meski demikian terdapat kritik atas aturan bahwa “the historic secrecy surrounding the development of all aspects of the

international

investment

law

regime”

(sejarah

kerahasiaan

meliputi

perkembangan semua aspek rezim hukum investasi internasional).309 Kemudian terdapat pendapat dari IISD (International Institute of Sustainable Development)

308

Ibid. Howard Mann, et.al. “Comments on ICSID Discussion Paper, Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration,” International Institute for Sustainable Development, Desember 2004, hlm. 2, diakses dari www.iisd.org/pdf/2004/investment_icsid_response.pdf., tanggal 17 April 2014. 309


156 bahwa310 “no other legal dispute settlement system under public international law […] prevents the publication of its determinations or relies in whole or in part on the publication of selected portions of a decision” (tidak ada sistem penyelesaian sengketa hukum lain menurut hukum internasional publik yang mencegah publikasi yang ditentukan atau bergantung secara keseluruhan atau sebagian pada publikasi bagian putusan yang dipilih). ICSID telah berada di garis depan berkaitan dengan peningkatan keterbukaan dalam pelaksanaan arbitrase investasi. Desakan mengenai publikasi telah dibicarakan dalam ICSID dan menjadi sangat istimewa dalam rangka peningkatan jumlah sengketa yang diselesaikan melalui lembaga ICSID, beberapa sengketa bahkan mempersoalkan isu publikasi yang kemudian dihentikan sementara pemeriksaannya (pending cases), misalnya sengketa Apotex Holding Inc. and Apotex Inc., v. United States of America (ICSID Case No. ARB (AF)/12/1) dalam confidentiality agreement tanggal 24 Juli 2012 dan sengketa Mobile TeleSystems OJSC v. Republic of Uzbekistan (ICSID Case No. ARB (AF)/12/7), yang dihentikan sementara berkaitan dengan kerahasiaan,311 sedangkan dalam sengketa Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. United Republic of Tanzania, (ICSID Case No. ARB/05/22), dalam Procedural Order No. 3, paragraf 121 tanggal 29 September 2006, mempertimbangkan bahwa : In the absence of any agreement between the parties on this issue, there is no provision imposing a general duty of confidentiality in ICSID arbitration, whether in the ICSID Convention, any of the applicable Rules or otherwise. 310

Ibid., hlm. 8. http://icsid_worldbank.org/icsid/FrontServlet?requestType=GenCasePHSRH&actionVal=List Pending, diakses pada tanggal 31 Desember 2013. 311


157 Equally, however, there is no provision imposing a general rule of transparency of non confidentiality in any of these sources. (Terjemahan : Dengan tidak adanya perjanjian antara para pihak mengenai isu kerahasiaan, maka tidak ada ketentuan yang memaksa kewajiban kerahasiaan dalam arbitrase ICSID, baik dalam Konvensi ICSID, salah satu aturan yang berlaku atau sebaliknya, demikian juga, dalam aturan umum atau semacamnya tidak ada ketentuan memaksa untuk keterbukaan atas hal yang tidak rahasia dalam sumber tersebut).

Demikian juga dalam Aturan 30 ICSID Arbitration Rules tahun 1968, menyatakan bahwa : “The parties are not prohibited from publishing their pleadings. They may, however, come to an understanding to refrain from doing so, particularly if they feel that publication may exacerbate the dispute” (para pihak tidak dilarang untuk mempublikasi permohonannya. Meski demikian, para pihak dapat memahami untuk menahan diri melakukan publikasi terutama jika merasa bahwa publikasi itu dapat memperburuk sengketa). Larangan untuk melakukan publikasi yang memperburuk keadaan sengketa tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, (ICSID Case No. ARB/81/1), Decision on Request for Provisional Measure, tanggal 9 Desember 1983, bahwa : All these remarks do by no means weaken the good and fair practical rule, according to which both parties to a legal dispute should refrain in their own interest, to do anything that could aggravate or exacerbate the same, thus rendering its solution possibly more difficult. (Terjemahan : Semua pernyataan yang diajukan tidak berarti melemahkan aturan praktek yang baik dan adil, yang menuntut kedua belah pihak yang bersengketa untuk menahan diri berkaitan kepentingannya, untuk melakukan apapun yang dapat memperburuk atau sama-sama memperburuk keadaan sehingga menghasilkan solusi yang lebih sulit).


158 Demikian juga dalam putusan Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador, (ICSID Case No. ARB/06/11), Decision on Provisional Measures, paragraf 96, tanggal 17 Agustus 2007, yang menyatakan bahwa : It relates to the general principle frequently affirmed in international case-law, whether judicial or arbitration proceedings are in question, according to which “each party to a case is obliged to abstain from every act or omission likely to aggravate the case or to render the execution of the judgment more difficult.” (Terjemahan : berkaitan dengan prinsip umum yang menegaskan dalam kasus hukum internasional, apakah itu proses pengadilan atau proses arbitrase yang bersangkutan, menuntut pada “masing-masing pihak dalam sengketa untuk wajib menahan diri dari setiap tindakan atau kelalaian yang akan memperburuk sengketa atau menahan diri untuk membuat pelaksanaan putusan menjadi semakin sulit”).

Pada tahun 2006, negara anggota ICSID (contracting state) dan pihak lain yang berkepentingan menyadari semakin pentingnya peningkatan keterbukaan dalam ICSID sehingga beberapa perubahan dilakukan terhadap akses dokumen,312 dimungkinkannya dengar pendapat dalam persidangan secara terbuka,313 ikut sertanya pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.314 Amandemen penting yang dilakukan terhadap Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules menjelaskan bahwa tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak untuk menerbitkan putusan, Centre akan mempublikasikan “pertimbangan hukum majelis (legal reasoning of the tribunal)”. Amandemen ini telah melampaui aturan 312

Aturan 48 ayat (5) ICSID Arbitration Rules 2006 dan Pasal 53 ayat (3) Additional Facility Arbitration Rules 2006. 313 Aturan 32 ayat (2) ICSID Arbitration Rules 2006 dan Pasal 39 ayat (2) Additional Facility Arbitration Rules 2006. 314 Aturan 37 ayat (2) ICSID Arbitration Rules 2006 dan Pasal 41 ayat (3) Additional Facility Arbitration Rules 2006.


159 sebelumnya di tahun 1984 yang memungkinkan publikasi “aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh majelis (legal rules applied by the tribunal).”315 Aurelia Antonietti316 mengatakan bahwa : The former had „sometimes proved difficult to identify and the new iteration would „allow the Centre to publish the tribunal discussion of how to apply applicable legal principle. (Terjemahan : sebelumnya „terkadang terbukti sulit untuk mengidentifikasi dan mengulang hal baru yang akan 'memungkinkan Centre untuk mempublikasi diskusi majelis tentang bagaimana menerapkan prinsip hukum yang berlaku).

Amandemen tersebut menyebabkan kewajiban bagi Centre untuk mempublikasi kutipan putusan yang tidak termasuk milik publik dan secara khusus dimaksudkan untuk mencapai harapan keterbukaan yang lebih besar secara keseluruhan dalam sistem ICSID. Amandemen yang serupa juga dilakukan terhadap Pasal 53 ayat (3) Additional Facilitily Arbitration Rules yang menyatakan bahwa : Except to the extent required for any registration or filing of the award by the Secretary-General under paragraph (1) of this Article, the Secretariat shall not publish the award without the consent of the parties. The Secretariat shall, however, promptly include in the publications of the Centre excerpts of the legal reasoning of the Tribunal. (Terjemahan : Kecuali sejauh yang diperlukan untuk setiap pendaftaran atau pengajuan putusan oleh Sekretaris Jenderal pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat tidak akan mempublikasikan putusan tanpa persetujuan dari para pihak. Meski demikian, Sekretariat wajib segera melakukan publikasi kutipan pertimbangan hukum dari tribunal Centre tersebut).

Aturan tersebut merupakan kebalikan dari amandemen pada tahun 1984, yang hanya menyatakan bahwa Centre „dapat‟ mempublikasi kutipan pertimbangan hukum (the 315

Meg Kinnear, Eloise Obadia and Michael Gagain, dalam Alberto Malatesta & Rinaldo Sali, The Rise ..., op.cit., hlm. 116. 316 Ibid.


160 Centre „may‟ publish excerpt). Dengan demikian maka jelaslah bahwa perubahan terhadap aturan-aturan ini merupakan syarat yang ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan dan efisiensi dalam pengembangan hukum internasional oleh karena publikasi putusan merupakan kewajiban bagi Centre, meski para pihak tidak setuju untuk hal tersebut. Revisi pada tahun 2006 terhadap Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules tersebut, terdapat dalam kalimat Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules yang ditambahkan dengan permintaan kepada Centre untuk mempublikasikan kutipan pertimbangan hukum majelis arbitrase (“excerpts of the legal reasoning of the Tribunal”).317 Sementara, Aturan 48 ini hanya mengacu pada “putusan”' (yang mencakup keputusan final dari majelis arbitrase serta keputusan dari pembatalan putusan pokok oleh komite ad hoc untuk tujuan publikasinya, Centre memperlakukan keputusan lain dari majelis arbitrase seperti rekomendasi dari tindakan sementara, keputusan awal atas yurisdiksi atau perintah prosedural dengan cara yang sama seperti putusan. Agar dapat memudahkan publikasi putusan tepat pada waktunya dengan membuat perintah publikasi lebih awal maka ICSID merevisi Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules menyatakan bahwa : “The Centre shall not publish the award without the consent of the parties. The Centre shall, however, promptly include in its publications excerpts of the legal reasoning of the Tribunal.” Jika ICSID tidak 317

Aturan 48 ayat (4), Perubahan ICSID Arbitration Rules tahun 2006, pada kalimat kedua, menjadi : “… The Centre shall, however, promptly include in its publications excerpts of the legal reasoning of the Tribunal.”


161 memperoleh persetujuan kedua belah pihak untuk mempublikasikan seluruh isi dari putusan, dan hal tersebut tidak dipublikasi oleh sumber lain, maka ICSID wajib mempublikasi petikan putusan dari kesimpulan pertimbangan hukum majelis tersebut secara tepat waktu. Aturan 48 ICSID Arbitration Rules, berbunyi : (1) Upon signature by the last arbitrator to sign, the Secretary-General shall promptly (setelah ditandatangani oleh arbiter terakhir, Sekretaris Jenderal harus segera) : (a) authenticate the original text of the award and deposit it in the archives of the Centre, together with any individual opinions and statements of dissent; and ( melakukan otentikasi teks asli dari putusan dan menyimpannya ke dalam arsip Centre, bersama-sama dengan setiap pendapat dan laporan perbedaan pendapat ; dan). (b) dispatch a certified copy of the award (including individual opinions and statements of dissent) to each party, indicating the date of dispatch on the original text and on all copies (mengirimkan salinan resmi dari putusan (termasuk setiap pendapat dan laporan perbedaan pendapat) kepada masingmasing pihak, yang menunjukkan tanggal pengiriman pada teks asli dan pada semua salinan). (2) The award shall be deemed to have been rendered on the date on which the certified copies were dispatched (putusan dianggap telah diberikan pada tanggal di mana salinan resmi dikirim). (3) The Secretary-General shall, upon request, make available to a party additional certified copies of the award (Sekretaris Jenderal harus, atas permintaan, menyediakan kepada para pihak salinan resmi tambahan dari putusan). (4) The Centre shall not publish the award without the consent of the parties. The Centre shall, however, promptly include in its publications excerpts of the legal reasoning of the Tribunal (Centre tidak akan mempublikasikan putusan tanpa persetujuan dari para pihak. Akan tetapi, Centre harus mempublikasi kutipan putusan termasuk pertimbangan hukum dari majelis).

Hasil amandemen tahun 2006 Aturan 48 ICSID Arbitration Rules, sedikit berbeda dengan Aturan 48 yang lama.

Aturan baru, mengatur bahwa putusan

disahkan, tetapi tidak mewajibkan ICSID untuk mempublikasi petikan putusan


162 tersebut. Tidak ada ketentuan waktu yang tepat bagi publikasi salinan seluruh isi pokok putusan ketika ICSID menunggu untuk menerima persetujuan kedua belah pihak untuk mempublikasi putusan, yang adakalanya menghabiskan waktu beberapa bulan. Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID juga telah mengatur larangan publikasi atas putusan ICSID tanpa persetujuan para pihak, akan tetapi ICSID tidak mengharuskan bahwa seluruh proses dengar pendapat (hearing) ditutup untuk umum. Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID ini juga ditegaskan dalam Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules dan Peraturan 22 Administrative and Financial Regulation318 pokoknya

bahwa

jika

terjadi

kesepakatan

di

antara

para

yang pada

pihak

untuk

mempublikasikan putusan arbitrase para pihak maka harus melalui SekretarisJenderal ICSID untuk mengatur publikasi putusan tersebut dalam bentuk yang tepat dengan maksud untuk meningkatkan perkembangan hukum internasional dalam kaitannya dengan investasi. Terbukanya putusan untuk umum atas persetujuan para pihak sebagaimana diuraikan di atas telah diatur sejak adanya Konvensi ICSID untuk pertama kali. Perubahan dan penambahan (amandemen) atas ICSID Arbitration Rules dilakukan 318

Peraturan 22 Administrative and Financial Regulations : (1) “The Secretary-General shall appropriately publish information about the operation of the Centre, including the registration of all requests for conciliation or arbitration and in due course an indication of the date and method of the termination of each proceeding. (2) If both parties to aproceeding consent to the publication of : a. Report of Conciliation Commissions, b. Arbitral awards; or, c. The minutes and other records of proceedings The Secretary-General shall arrange for the publication thereof, in a appropriate form with a view to furthering the development of international law in relation to investments.”


163 pada tanggal 10 April 2006 dan telah diratifikasi oleh 150 negara.319 Tujuan amandemen tersebut adalah membuat proses ICSID lebih efisien dan transparan, serta menanamkan kepercayaan yang lebih besar dalam proses arbitrase.320 Perubahan mana merupakan peningkatan yang dramatis dan untuk memperoleh hasil yang sempurna maka proses amandemen dilakukan selama 18 (delapan belas) bulan konsultasi dengan Contracting State,321 komunitas bisnis, masyarakat sipil, ahli-ahli arbitrase dan institusi arbitrase lainnya dengan tujuan membuat proses ICSID lebih efektif dan terbuka selagi terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada ICSID dalam proses arbitrase322 serta disesuaikan dengan “Additional Facility Arbitration Rules.” Setelah dilakukan amandemen, saat ini diatur mengenai tersedianya prosedur persiapan penetapan sementara, proses cepat bagi penolakan klaim non jasa, akses bagi para pihak di luar sengketa terhadap proses arbitrase, publikasi putusan dan kebutuhan atas keterbukaan tambahan bagi arbiter, sebagaimana dapat di lihat dalam Aturan 32, 37, 41, dan 48 ICSID Arbitration Rules tahun 2006 dan Pasal 39 Arbitration Additional Facility Rules.

319

Perubahan /amandemen konvensi dapat dilakukan apabila seluruh Contracting State meratifikasi perubahan tersebut sesuai Pasal 66 Konvensi ICSID. Oleh karenanya tidak mengejutkan jika Konvensi ICSID tidak pernah diamandemen sebelumnya. 320 Andrew P. Tuck, “Investor-State Arbitration Revised : A Critical Analysis of The Revisions and Proposed Reforms to the ICSID and UNCITRAL Arbitration Rules,” Law and Business Review of The Americas, vol. 13, issue 4, 2007, hlm. 889, diakses dari http://search.proquest.com/docview/194659652?accountid=50257. 321 Amandemen ICSID Arbitration Rule Tahun 2006, Aturan 39, 41, 37, 48, dan 6. 322 Steven P. Finizio et al., “Recent Developments in Investor-State Arbitration: Effective Use of Provisional Measures,” European Arbitration Review, Global Arbitration Review, 2007, diakses dari http:// www.globalarbitrationreview.com/ear04_icsid.cfm., tanggal 21 Oktober 2013.


164 Aturan 32 ICSID Arbitration Rules berbunyi : (1) The oral procedure shall consist of the hearing by the Tribunal of the parties, their agents, counsel and advocates, and of witnesses and experts (Prosedur lisan terdiri dari dengar pendapat para pihak oleh Majelis, agen, penasehat dan pengacara, dan saksi serta saksi ahli). (2) Unless either party objects, the Tribunal, after consultation with the Secretary-General, may allow other persons, besides the parties, their agents, counsel and advocates, witnesses and experts during their testimony, and officers of the Tribunal, to attend or observe all or part of the hearings, subject to appropriate logistical arrangements. The Tribunal shall for such cases establish procedures for the protection of proprietary or privileged information (Kecuali salah satu objek pihak, majelis, setelah berkonsultasi dengan Sekretaris-Jenderal, dapat membolehkan orang lain, di samping para pihak, agen, penasihat dan advokat, saksi dan ahli selama kesaksian, dan petugas dari majelis, untuk menghadiri atau mengamati semua atau sebagian dari persidangan, tunduk sesuai aturan logistik. Untuk sengketa seperti itu Majelis harus menetapkan prosedur untuk melindungi informasi hak milik atau hak istimewa). (3) The members of the Tribunal may, during the hearings, put questions to the parties, their agents, counsel and advocates, and ask them for explanations (Para anggota Majelis dapat, selama sidang dengar pendapat, bertanya kepada para pihak, agen, penasihat dan advokat, dan memintanya untuk menjelaskan).

Aturan 32 ICSID Arbitration Rules versi lama, majelis arbitrase dapat memberi izin kepada pihak lain untuk hadir dalam dengar pendapat. Hanya jika terdapat persetujuan dari para pihak. Kemudian dalam rangka upaya penerapan keterbukaan yang lebih maksimal, maka dalam lembaga ICSID dilakukan amandemen Aturan 32 tentang Oral Prosedur. Dalam sengketa tertentu, hal tersebut dapat berguna untuk mendengar pendapat pihak lain selain para pihak yang terkait langsung dalam proses arbitrase. Terbukanya dengar pendapat akan menunjukkan kepada publik mengenai keterbukaan proses arbitrase ICSID yang lebih luas.323

323

Lihat Andrew P. Tuck, “Investor – State Arbitration Revised : A Critical Analysis of the


165 Amandemen Aturan 32 ayat (2) ICSID Arbitration Rules membolehkan majelis untuk mengizinkan pihak lain selain para pihak, wakilnya dan sebagainya untuk menghadiri dengar pendapat (hearing) atau hal lain yang di buka untuk publik, tanpa persetujuan kedua belah pihak, majelis arbitrase juga dapat mempertimbangkan pandangan atas sengketa para pihak dan hasil konsultasi dengan Sekretariat.324 Amandemen tersebut mensyaratkan majelis, jika dimungkinkan, untuk menetapkan prosedur untuk melindungi informasi yang dimiliki dan membuat pengaturan logistik yang tepat.325 Hal tersebut konsisten dengan Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID yang melarang ICSID mempublikasi “suatu putusan tanpa kesepakatan para pihak.” Aturan 37 ICSID Arbitration Rules berbunyi : (1) If the Tribunal considers it necessary to visit any place connected with the dispute or to conduct an inquiry there, it shall make an order to this effect. The order shall define the scope of the visit or the subject of the inquiry, the time limit, the procedure to be followed and other particulars. The parties may participate in any visit or inquiry (jika majelis menganggap perlu untuk mengunjungi tempat yang terkait dengan sengketa atau untuk melakukan penyelidikan di sana, maka akan dibuat perintah untuk itu. Perintah tersebut harus menentukan ruang lingkup kunjungan atau subjek penyelidikan, batas waktu, prosedur yang harus diikuti dan keterangan lainnya. Para pihak dapat berpartisipasi dalam setiap kunjungan atau penyelidikan). (2) After consulting both parties, the Tribunal may allow a person or entity that is not a party to the dispute (in this Rule called the “nondisputing party”) to file a written submission with the Tribunal regarding a matter within the scope of the dispute. In determining whether to allow such a filing, the Tribunal shall consider, among other things, the extent to which (Setelah berkonsultasi kedua belah pihak, majelis dapat mengizinkan orang atau badan yang bukan merupakan pihak yang bersengketa (dalam peraturan ini disebut "bukan pihak Revisions and Proposed Reform to The ICSID and UNCITRAL Arbitration Rules,” Law and Business Review of the Americas, Vo. 13, Issue 4, hlm. 892, diakses dari http://search.proquest.com/docview/194659652?accountid=50257. 324 Lihat juga ICSID Arbitration Rules, Aturan 32 ayat (2). Lihat Andrew P. Tuck, ibid. 325 Lihat ICSID Arbitration Rules, Aturan 32 ayat (2).


166 sengketa") untuk mengajukan keikutsertaannya secara tertulis kepada majelis mengenai masalah sesuai lingkup sengketa. Dalam menentukan apakah akan mengizinkan pengajuan tersebut, majelis harus mempertimbangkan, antara lain , sejauh mana) : (a) the non-disputing party submission would assist the Tribunal in the determination of a factual or legal issue related to the proceeding by bringing a perspective, particular knowledge or insight that is different from that of the disputing parties (pihak di luar sengketa akan membantu majelis dalam penentuan isu faktual atau hukum yang terkait pada persidangan dengan memberikan pandangannya, pengetahuan atau wawasan tertentu yang berbeda dari para pihak yang bersengketa). (b) the non-disputing party submission would address a matter within the scope of the dispute (pihak di luar sengketa mengusulkan akan mengatasi masalah dalam lingkup sengketa). (c) the non-disputing party has a significant interest in the proceeding (pihak di luar sengketa memiliki kepentingan yang signifikan dalam persidangan). The Tribunal shall ensure that the non-disputing party submission does not disrupt the proceeding or unduly burden or unfairly prejudice either party, and that both parties are given an opportunity to present their observations on the non-disputing party submission (majelis harus memastikan bahwa pengajuan pihak di luar sengketa tidak mengganggu persidangan atau membebani atau menyebabkan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, dan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atas masuknya bukan pihak dalam sengketa).

Amandemen Aturan 37 ayat (2) ICSID Arbitration Rules merupakan langkah baru yang membolehkan arbiter menerima masuknya pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang bersengketa, bahkan tanpa persetujuan para pihak, arbiter hanya cukup berkonsultasi dengan para pihak, tetapi arbiter dapat mengesampingkan pendapat para pihak. Aturan 37 tersebut mengatur lebih lanjut hal tambahan dalam menentukan apakah pihak ketiga diterima atau tidak. Selanjutnya Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules mengatur publikasi harus atas persetujuan para pihak, tetapi kutipan putusan wajib dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak. Christoph H.


167 Schreuer326 menyatakan bahwa : A party‟s right to unilaterally publish an award was never questioned during the Convention‟s drafting, and absent any other agreement to the contrary, each party is free to make the award available to the public. ICSID practice has been to treat other tribunal decisions as if they were awards for publication purposes. In other words, ICSID will not publish non-award decisions absent party consent. (Terjemahan : Hak seorang pihak untuk mempublikasi suatu putusan secara sepihak tidak pernah dipertanyakan selama penyusunan Konvensi, dan tidak ada persetujuan lain sebaliknya, setiap pihak bebas untuk mempublikasi putusan. Dalam prakteknya ICSID telah mengambil keputusan majelis lain yang dilakukan untuk tujuan publikasi. Dengan kata lain, ICSID tidak akan mempublikasi putusan tanpa persetujuan pihak).

Tidak adanya kewajiban kerahasiaan secara umum yang termuat dalam Konvensi ICSID atau Peraturan Arbitrase telah menunjukkan bahwa kewajiban kerahasiaan di bawah ICSID merupakan diskresi dari setiap Majelis ICSID. Perubahan senada juga diatur dalam revisi Aturan 37 ICSID Arbitration Rules mengenai diterimanya partisipasi pihak ketiga dalam proses arbitrase dan akan dibahas dalam sub bab tentang alasan perlunya keterbukaan putusan. Berkaitan dengan kerahasiaan putusan maka Christoph H. Schreuer327 mengatakan bahwa : Unlike proceedings before courts of law, arbitration usually takes place behind closed doors. Unlike judgments, arbitral awards are not necessarily made public. The reasons for confidentiality in arbitration most frequently mentioned are the private nature of the agreement underlying arbitration, the desire to protect sensitive business information and the wish to spare the parties the embarrassment of public litigation. Where states are parties to mixed arbitration, as in ICSID , the desire not to divulge accusations or findings of improper action on their part is another strong motive. (Terjemahan : Tidak seperti persidangan di pengadilan, arbitrase umumnya terjadi secara tertutup. Tidak seperti keputusan pengadilan, putusan arbitrase 326 327

Christoph H. Schreuer, op.cit., hlm 822-823. Ibid, hlm. 819.


168 tidak selalu dipublikasikan. Alasan kerahasiaan dalam arbitrase yang paling sering disebutkan adalah sifat pribadi dari perjanjian yang mendasari arbitrase, keinginan untuk melindungi informasi bisnis sensitif dan keinginan untuk mencegah malu atas litigasi publik. Apabila negara termasuk pihak arbitrase, seperti di ICSID, keinginan untuk tidak membocorkan tuduhan atau temuan tindakan yang tidak tepat padanya adalah motif lain yang kuat). Lebih lanjut dikatakan oleh Christoph H. Schreuer328 bahwa : Art. 48 (5) is addressed to the Centre only. It does not enjoin the parties from releasing the award. The parties may agree to keep an award confidential. But if they do not, each party is free to make the award available to the public. Parties to a number of ICSID arbitrations or their legal representatives have, in fact, released awards and other pertinent decisions for publication. A number of these releases were accompanied by a statement along the following lines : We believe that the Tribunal‟s Decision is the product of substantial study by eminent international jurists and that its publication will not only be of interest to the international bar, but will serve generally to advance international law and order, and specifically the purposes of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. (Terjemahan : Pasal 48 ayat (5) hanya ditujukan kepada Centre. Tidak menyuruh para pihak merilis putusan. Para pihak mungkin setuju untuk menjaga agar putusan tetap rahasia. Tapi jika tidak, masing-masing pihak bebas untuk membuat putusan terbuka untuk umum. Sejumlah pihak arbitrase ICSID atau perwakilan hukumnya, pada kenyataannya, merilis putusan dan keputusan terkait untuk dipublikasi. Beberapa di antaranya merilis dengan alasan : percaya bahwa keputusan majelis adalah produk dari pembelajaran para ahli hukum internasional terkemuka dan publikasi tidak hanya menarik bagi pengacara internasional, namun secara umum akan memberikan kemajuan hukum internasional dan memberi ketertiban, dan khususnya tujuan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dengan Warganegara lain.)

Untuk memperluas syarat keterbukaan bagi arbiter yang menjadi hal penting dalam sejumlah sengketa baru yang didaftarkan melalui ICSID dan untuk meningkatkan ruang lingkup bagi kemungkinan adanya konflik kepentingan maka dilakukan amandemen juga terhadap Aturan 6 ayat (2) ICSID Arbitration Rules untuk 328

Ibid., hlm. 822.


169 memastikan seorang arbiter tidak memihak dan independen. Amandemen Aturan 6 ayat (2) tersebut mensyaratkan arbiter terbuka, tidak hanya dalam hubungan yang lalu atau hubungan saat ini dengan para pihak, tetapi juga beberapa keadaan serupa untuk memberikan pembenaran atas keraguan terhadap kemandirian putusan arbiter tersebut. Aturan 6 ICSID Arbitration Rules yang lama, sebaliknya arbiter hanya disyaratkan untuk membuka setiap hubungan profesionalitasnya, hubungan bisnis dan hubungan lain jika ada di masa lalu dan sekarang dengan para pihak. Aturan 6 ayat (2) ICSID Arbitration Rules 2006 berbunyi : Before or at the first session of the Tribunal, each arbitrator shall sign a declaration in the following form (Sebelum atau pada sesi pertama majelis, masing-masing arbiter harus menandatangani pernyataan bentuk berikut ) : “To the best of my knowledge there is no reason why I should not serve on the Arbitral Tribunal constituted by the International Centre for Settlement of Investment Disputes with respect to a dispute between ___________________and___________________. (“Untuk yang terbaik dari pengetahuan saya tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melayani Majelis Arbitrase yang diatur oleh Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi sehubungan dengan perselisihan antara ___________________and___________________). “I shall keep confidential all information coming to my knowledge as a result of my participation in this proceeding, as well as the contents of any award made by the Tribunal ("Saya akan merahasiakan semua informasi atas pengetahuan saya sebagai akibat dari keikutsertaan saya dalam sidang ini, serta isi dari putusan yang dibuat oleh Majelis). “I shall judge fairly as between the parties, according to the applicable law, and shall not accept any instruction or compensation with regard to the proceeding from any source except as provided in the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States and in the Regulations and Rules made pursuant thereto (“Saya akan memutuskan dengan adil antara para pihak, menurut hukum yang berlaku, dan tidak akan menerima perintah atau kompensasi berkaitan dengan persidangan dari sumber manapun kecuali ditentukan dalam Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Investasi


170 antara Negara dan Warganegara Lain serta peraturan yang dibuat sesuai Konvensi). “Attached is a statement of (a) my past and present professional, business and other relationships (if any) with the parties and (b) any other circumstance that might cause my reliability for independent judgment to be questioned by a party. I acknowledge that by signing this declaration, I assume a continuing obligation promptly to notify the Secretary-General of the Centre of any such relationship or circumstance that subsequently arises during this proceeding.” (“Terlampir adalah pernyataan (a) masa lalu saya dan profesionalisme saya, bisnis dan hubungan lainnya (jika ada) dengan pihak-pihak dan (b) keadaan lain yang mungkin menyebabkan keandalan saya untuk mengadili secara independen dipertanyakan oleh suatu pihak. Saya mengakui bahwa dengan menandatangani pernyataan ini, saya menganggap kewajiban selanjutnya segera memberitahu kepada Sekretaris-Jenderal Centre atas setiap hubungan atau keadaan yang mungkin muncul selama persidangan ini.") Any arbitrator failing to sign a declaration by the end of the first session of the Tribunal shall be deemed to have resigned (Setiap arbiter yang tidak menandatangani suatu pernyataan pada akhir sesi pertama Majelis harus dianggap telah mengundurkan diri).

Aturan 6 ayat (2) ICSID Arbitration Rules juga sama bunyinya dengan Pasal 13 ayat (2) ICSID Arbitration Additional Facility Rules yang mensyaratkan arbiter untuk menandatangani sebuah pernyataan di antaranya bahwa arbiter akan terus merahasiakan isi dari setiap putusan yang dibuat oleh majelis arbitrase. Hal mana secara umum diakui bahwa pihak yang bersengketa bebas untuk mempublikasikan putusan arbitrase untuk khalayak umum (kecuali para pihak telah sepakat dalam sengketa untuk menjaga kerahasiaan putusan). Hal ini tentu menyebabkan sebagian besar putusan ICSID dipublikasi dan menjadi milik umum serta dapat diakses secara


171 bebas melalui internet.329 Selain itu publikasi juga disebabkan karena daftar arbitrase ICSID tersedia untuk umum dan Sekretaris Jenderal ICSID memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi tentang permohonan arbitrase sebagaimana Peraturan 22 ayat (1) Administrative and Finacial Regulations bahwa : The Secretary-General shall appropriately publish information about the operation of the Centre, including the registration of all requests for conciliation or arbitration and in due course an indication of the date and method of the termination of each proceedings. (Terjemahan : Sekretaris-Jenderal harus secara tepat mempublikasi informasi tentang bekerjanya Centre, termasuk pendaftaran semua permintaan untuk konsiliasi atau arbitrase dan menentukan tanggal pada waktunya dan metode atas penhentian setiap proses).

Demikian juga putusan ICSID yang ada memperlihatkan bahwa tidak ada aturan umum yang memaksakan kewajiban kerahasiaan atau kewajiban keterbukaan dalam arbitrase ICSID. Bahkan di Belanda telah melakukan publikasi putusan arbitrase sejak tahun akhir 1919 dengan aturan bahwa publikasi identitas lengkap para pihak tidak diizinkan kecuali terdapat persetujuan para pihak.330 Jika di antara para pihak tidak ada diperjanjikan mengenai kerahasiaan ataupun keterbukaan, maka tidak ada paksaan untuk wajib menjaga kerahasiaan dalam arbitrase ICSID. Konvensi ICSID atau aturan tambahan lainnya yang berlaku juga demikian, hal ini misalnya

329

Pengadilan nasional suatu negara juga mempengaruhi publikasi putusan arbitrase, karena publikasi serta merta mengikuti proses pelaksanaan putusan pada suatu pengadilan suatu negara. 330 Jan C. Schultsz, op.cit., hlm. 109.


172 terdapat dalam putusan ICSID dalam Biwater Gauff v. Tanzania yang di dalamnya tercatat bahwa : 331 In the absence of any agreement between the parties on this issue, there is no provision imposing a general duty of confidentiality in ICSID arbitration, whether in the ICSID Convention, any of the applicable Rules or otherwise. Equally, however, there is no provision imposing a general rule of transparency or non-confidentiality in any of these sources. (Terjemahan : tidak adanya suatu persetujuan antara para pihak mengenai isu kerahasiaan, tidak ada diatur untuk memaksa suatu kewajiban secara umum atas kerahasiaan dalam arbitrase ICSID, baik dalam Konvensi ICSID, setiap aturan yang diterapkan atau lainnya. Namun, sebaliknya tidak ada aturan memaksa atas keterbukaan atau tidak-rahasia dalam setiap sumber hukum tersebut).

Sangat menarik ketika majelis arbitrase dalam sengketa Biwater Gauff v. Tanzania memberlakukan batasan kerahasiaan tertentu pada para pihak dalam rangka melindungi integritas prosedural arbitrase dan menghindari semakin runcingnya sengketa, sehingga majelis arbitrase mengatur lingkup batas waktu kerahasiaan tersebut. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa pembatasan kerahasiaan itu tidak diperbolehkan oleh majelis arbitrase sehubungan dengan putusan akhir. Kewajiban keterbukaan putusan dapat diadakan secara langsung oleh para pihak yang bersepakat atau diadakan secara tidak langsung oleh aturan institusi arbitrase di mana para pihak menundukkan diri sesuai dengan prinsip otonomi para pihak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Junji Nakagawa, dari Institut Ilmu Sosial, Universitas Tokyo mengenai “transparansi putusan investasi," yang membahas mengenai kewajiban kerahasiaan, kewajiban transparansi dan hak transparansi. 331

Dalam Sengketa Biwater Gauff v. Tanzania, Putusan (ICSID Case No. ARB/05/22), Procedural Order No. 3, tanggal 29 September 2006, Paragraph 121. Pertimbangan ini juga dijadikan referensi oleh Majelis Arbitrase pada pertimbangan dalam sengketa Amco v. Indonesia (1983).


173 Kewajiban kerahasiaan berarti bahwa putusan akan tetap rahasia. Kewajiban transparansi berarti bahwa putusan harus terbuka untuk umum. Hak transparansi berarti bahwa diberikan hak kepada masing-masing pihak untuk memilih menjaga kerahasiaan putusan atau memilih terbuka untuk umum. Dari ketiga hal itu masalah keterbukaan putusan sering menjadi perdebatan dan mengakibatkan perubahan kesepakatan para pihak dan melibatkan majelis arbitrase dan lembaga arbitrase.332 Lembaga arbitrase ICSID telah mengadopsi praktek keterbukaan terbaik secara internal dengan melaksanakan Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID, Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules, dan Pasal 53 ayat (3) ICSID Additional Facility Arbitration Rules. Pada tahap awal, ICSID meminta persetujuan publikasi kepada para pihak disetiap proses persidangan untuk mempublikasi dokumen sengketa, jika disetujui maka Centre akan mempublikasikan perintah prosedural, keputusan dan putusan yang diambil oleh majelis. Jika tidak ada persetujuan para pihak, maka para pihak akan diminta kembali untuk menyetujui publikasi atas putusan yang telah diambil. Selain itu, dua bulan setelah putusan, ketika putusan diberikan dan tidak ada permohonan lain setelah putusan, misalnya pembatalan putusan maka ICSID akan mengirim surat kepada para pihak untuk meminta publikasi atas seluruh proses dan substansi keputusan (termasuk putusan jika tidak ada persetujuan publikasi diberikan sebelumnya). Jika kedua pihak setuju untuk publikasi, maka ICSID akan mempersiapkan versi dokumen yang tidak dilengkapi tandatangan asli anggota Federico Ortino, “External Transparency of Investment Awards,” Online Proceedings Working Paper No. 49/08, hlm. 1-2., diakses dari http://www.ssrn.com/link/SIEL-InauguralConference.html., tanggal 18 Maret 2013. 332


174 majelis arbitrase dengan tetap menunjukkan bahwa putusan tersebut telah ditandatangani yang selanjutnya versi tersebut akan dipublikasikan dalam website ICSID.333 Jika salah satu atau kedua pihak tidak menyetujui publikasi putusan, maka ICSID harus segera melakukan publikasi kutipan pertimbangan hukum majelis sesuai Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules 2006, kutipan mana berisi : 1. The cover page of award (sampul halaman putusan), 2. The table of contents from the award (daftar isi putusan), 3. All headings and sub-heading contained in the body of the award (seluruh judul dan sub-judl yang terkandung dalam badan putusan), 4. The introduction to the award, excluding facts (pembukaan putusan, termasuk fakta-faktanya), 5. The procedural history section of the award (bagian proses sejarah dari putusan), 6. The Tribunal‟s analysis of all issues, including applicable law jurisdiction, damages and the parties‟ positions on each where introduced in the tribunal‟s analysis (analisis dari majelis atas seluruh isu, termasuk yurisdiksi hukum yang berlaku, kerusakan dan posisi para pihak disetiap bagian yang disampaikan dalam analisis majelis), 7. The section on costs (bagian biaya), 8. The operative part of the award , and (bagian pelaksanaan putusan, dan), 9. Any other parts that do not discuss the facts of the dispute (setiap bagian lain yang tidak membahas mengenai fakta sengketa).

Kutipan tersebut disertai dengan penjelasan singkat tentang fakta-fakta untuk menyiapkan agar

kutipan tersebut membantu pembaca untuk dapat memahami

pertimbangan hukum majelis, akan tetapi akan menghilangkan kerahasiaan informasi serta para pihak selalu berkonsultasi sebelum publikasi putusan. 333

Dalam Meg Kinnear, Eloise Obadia and Michael Gagain, op.cit., hlm. 119. Lihat juga sengketa RSM Production Corporation and Others v. Grenada, (ICSID Case No. ARB/10/6 (catatan 65) dan sengketa Murphy Exploration and Production Company International v. Republic of Ecuador, (ICSID Case No. ARB/08/4), putusan tanggal 15 Desember 2010.


175 Kewajiban centre untuk publikasi kutipan juga meluas pada pembatalan, revisi dan interpretasi putusan sesuai Pasal 52 ayat (4) Konvensi ICSID, Aturan 53 dan Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules 2006, serta Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (3) Additional Facility Arbitration Rules 2006. Sebelumnya, kutipan putusan dipublikasi oleh ICSID dalam jurnal hukum, jurnal investasi ICSID dan juga saat ini dalam website khusus milik ICSID. Upaya publikasi putusan yang dilakukan oleh ICSID terhadap sengketa yang ada sejak tahun 1972 merupakan bentuk proyek keterbukaan untuk mempromosikan pemahaman publik atas proses penyelesaian sengketa melalui ICSID dan peraturan investasi secara internasional. Indikasi bahwa ICSID akan melaksanakan mandat publikasi secara agresif pada tingkat yang lebih tinggi sebagai akibat dari amandemen Pasal 48 ICSID Arbitration Rules 2006 didasarkan atas dua alasan yaitu :334 pertama, kebanyakan putusan akhir telah dipublikasi oleh ICSID secara keseluruhan. Kedua, ketika para pihak secara sepihak masih mencegah ICSID untuk mempublikasi seluruh salinan putusan, hal tersebut membenarkan bahwa tidak ada aturan dalam ICSID yang pernah mencegah, atau mencegah sebagian para pihak dari publikasi putusan secara sepihak. Dengan kata lain, baik Pasal 48 ayat (5) baru maupun yang lama, menekankan suatu lapisan kesepakatan kerahasiaan setelah putusan pada investor-pengugat lain atau negara-tergugat lain, meskipun kerahasiaan tidak akan menjamin bagi suatu pihak 334

Christoph H. Schreuer, Loretta Malintoppi, August Reinisch and Anthony Sinclair, The ICSID Convention: A Commentary, Second Edition, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2009), hlm. 260.


176 untuk mempublikasi dokumen putusan arbitrase secara sepihak sebelum putusan dijatuhkan. Berdasarkan data yang diolah dari website resmi lembaga ICSID periode tahun 2003 sampai pada tahun 2007, dapat dirinci yaitu pada tahun 2003, terdapat 15 putusan yang diselesaikan sesuai aturan arbitrase ICSID dan 9 putusan telah dipublikasi. Pada tahun 2004, setidaknya ada 9 putusan yang diselesaikan sesuai aturan arbitrase ICSID dan 6 putusan telah dipublikasi. Pada tahun 2005, terdapat 13 putusan yang diselesaikan sesuai aturan ICSID, dan 8 putusan telah dipublikasi. Kemudian pada tahun 2006, setidaknya 13 putusan diselesaikan sesuai aturan arbitrase ICSID, dan 6 putusan telah dipublikasi. Pada tahun 2007, terdapat 21 putusan yang diberikan sesuai arbitrase ICSID dan 13 putusan telah dipublikasi. Pada tahun 2008, terdapat 25 putusan yang diberikan sesuai arbitrase ICSID dan 10 putusan telah dipublikasi. Dengan demikian lebih banyak yang telah dipublikasi dibandingkan yang tidak dipublikasi. Periode tahun ini diambil dengan patokan amandemen Konvensi ICSID tahun 2006 untuk mengukur besarnya keterbukaan putusan arbitrase ICSID. Sebagaimana dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 335

335

Sumber : diolah dari data yang dimuat https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=Main&actionVal= ViewAllCases., diakses tanggal 31 Desember 2013.


177 Tabel 1 : Perbandingan Putusan Akhir yang Dipublikasi dan Rahasia Tahun 2003–2007

Tahun

Putusan Final

Publikasi

Rahasia

2003

15

9

6

2004 2005 2006 2007 Jumlah

9 13 13 21 71

6 8 6 13 42

3 5 7 8 29

Selanjutnya periode tahun 2009 sampai pada tahun 2013 yaitu setelah amandemen Konvensi ICSID ICSID Arbitration Rules, pada tahun 2009, terdapat 25 putusan diselesaikan sesuai aturan arbitrase ICSID, 11 putusan telah dipublikasi dan 14 putusan yang tersisa masih rahasia. Pada tahun 2010, terdapat 26 putusan yang diselesaikan sesuai aturan arbitrase ICSID dan 18 putusan telah dipublikasi. Pada tahun 2011, terdapat 19 putusan yang diselesaikan sesuai aturan ICSID, dan 16 putusan telah dipublikasi. Kemudian pada tahun 2012, terdapat 16 putusan diselesaikan sesuai aturan arbitrase ICSID, dan 7 putusan telah dipublikasi. Pada tahun 2013, terdapat 28 putusan yang diberikan sesuai arbitrase ICSID dan 12 putusan telah dipublikasi. Dengan demikian dari seluruh jumlah tersebut maka lebih banyak yang telah dipublikasi dibandingkan yang tetap menjaga kerahasiaan putusan. Sebagaimana dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 336

336

Ibid.


178 Tabel 2 : Perbandingan Putusan Akhir yang Dipublikasi dan Rahasia Tahun

2008-2013

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Putusan Final 25 25 26 19 16 28 139

Publikasi

Rahasia

10 11 18 16 7 12 74

15 14 8 3 9 16 65

Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa setelah amandemen Konvensi ICSID dan ICSID Arbitration Rules pada tahun 2006 khususnya Pasal 48 tentang putusan yang pada intinya telah mengatur keterbukaan secara lebih luas, ternyata terjadi peningkatan jumlah putusan yang dipublikasi dibandingkan dengan putusan yang masih tetap menjaga kerahasiaan pertimbangannya. Hal tersebut menunjukkan semangat pada keterbukaan yang lebih luas yang diinspirasi oleh arbitrase antara investor dengan negara. Meskipun sistem arbitrase ICSID berbeda dengan institusi arbitrase internasional lainnya misalnya arbitrase komersial, namun berasal dari benih yang sejenis, bahkan preseden dan prosedur dari konteks arbitrase juga dipindahkan ke dalam arbitrase komersial dan saat ini juga banyak dari putusan arbitrase komersial telah dipublikasikan agar dapat diketahui oleh publik di masa yang akan datang.


179 Sureda337

mengatakan

bahwa

dipublikasikannya

putusan

arbitrase

ICSID

dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus arbitrase yang menyangkut negara dan karena adanya perhatian yang meningkat dari masyarakat luas untuk mengetahui apa yang tengah terjadi atau sengketa-sengketa apa yang telah terjadi yang melibatkan negara. Julie A. Maupin338 dalam artikelnya mengatakan bahwa tingkat keterbukaan saat ini semakin meningkat karena : First, the foundational texts which provide the architecture of the system (including the ICSID and New York Conventions); second, the contents of a large proportion of the existing stock of bilateral and regional investment treaty texts and domestic investment statutes; third, the model investment treaty-making processes employed prospectively by major developed countries and increasingly also by democratic developing countries; fourth, the content of the laws and regulations imposed by host states upon foreign investors and their investments; and fifth, the conduct of investor-state dispute resolution proceedings and their outcomes under NAFTA and, to a lesser extent, under ICSID. (Terjemahan : pertama, sistem yang mendasari (termasuk ICSID dan New York Konvensi); kedua, isi sebagian besar dari perjanjian investasi bilateral dan regional dan undang-undang penanaman modal nasional; ketiga, penyusunan model investasi yang digunakan oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang yang demokratis; keempat, isi hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh negara penerima investasi atas investor asing dan investasinya; dan kelima, aturan proses penyelesaian sengketa investor-negara dan hasilnya sesuai NAFTA dan tingkat lain yang lebih rendah sesuai ICSID).

Andres Rego Sureda, “ICSID : An Overview,” 13 World Arb. & Mediation Rep. 167 (2002), hlm. 168 sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, (Bandung : CV. Keni Media, 2011), hlm. 110. 338 Julie A. Maupin, “Transparency in International Investment Law : The Good, The Bad, and The Murky,” Forthcoming Cambridge University Press, 2013, diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2058195. 337


180 Jika pengguna arbitrase investasi menginginkan manfaat atas suatu sistem yang didasarkan oleh hukum, maka dianjurkan tidak menolak keterbukaan terhadap putusan arbitrase.

N. Alasan Perlunya Keterbukaan Putusan Arbitrase ICSID ICSID mengalami perkembangan yang sangat lambat, dalam 18 tahun pertama sejak lahirnya ICSID tahun 1965, hanya 18 sengketa yang diselesaikan, 16 sengketa untuk arbitrase dan 2 sengketa untuk konsiliasi. Peningkatan sengketa yang diselesaikan melalui Lembaga ICSID terjadi di atas tahun 1980 yaitu antara tahun 1981 hingga 1983 tercatat 7 sengketa diselesaikan melalui arbitrase ICSID dan 2 sengketa diselesaikan melalui konsiliasi ICSID, kemudian menurun secara drastis setelah itu.339 Hal ini menunjukkan bahwa terjadi suatu masalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga ICSID yang menyebabkan menurunnya sengketa yang dimintakan penyelesaiannya melalui lembaga ICSID. Hingga tanggal 31 Desember 2013, jumlah sengketa yang terdaftar di ICSID adalah sebanyak 470 sengketa sehingga tidak ada peningkatan secara signifikan, hal mana disebabkan oleh berbagai alasan yaitu terutama karena ruang lingkup ICSID yang terbatas pada sengketa investasi dan salah satu pihaknya adalah negara. Disimpulkan dari ungkapan Wolfgang Peter340 yang menyatakan bahwa alasan

339 340

Wolfgang Peter, op.cit., hlm. 303. Ibid., hlm. 304.


181 mengapa jumlah sengketa yang diselesaikan melalui ICSID tidak mengalami peningkatan yang signifikan adalah : a. Kewenangan Centre yang terbatas pada sengketa hukum yang timbul secara langsung dari investasi. Berkaitan dengan Pasal 25 Konvensi di mana arbitrase harus dilakukan antara contracting state dan investor dari contracting state lain sehingga kegiatan ICSID sebanding dengan jumlah negara yang meratifikasi Konvensi. b. Fakta bahwa ICSID tidak terkenal, sehingga perlu dilakukan promosi, konferensi maupun publikasi. c. Investor enggan untuk mencoba institusi baru dan lebih menunggu hasil pelaksanaan putusan. d. Kondisi ratione materiae yaitu investasi dan mayoritas kontraknya bersifat jangka panjang. e. Para pihak dalam perjanjian investasi umumnya tidak menyukai publikasi terhadap sengketanya, lebih memilih menyelesaikan dengan damai, dan f. Terakhir adalah alasan mendasar berkaitan dengan kedaulatan negara.

Masalah publikasi putusan ICSID telah menjadi perdebatan yang panjang, ternyata alasan tidak menyukai publikasi putusan tidak selamanya benar, bahkan timbul beberapa alasan mengapa keterbukaan putusan lebih banyak diinginkan dalam arbitrase internasional dan menjadi tujuan bagi investor. Beberapa alasan perlunya keterbukaan putusan, adalah sebagai berikut :

1. Putusan arbitrase ICSID sebagai preseden sehingga tercipta kepastian hukum. Preseden dalam sistem hukum nasional merupakan titik tolak dari penalaran hakim. Sebagian besar waktu hakim habis untuk menghasilkan preseden dengan tujuan kepastian hukum dan karena takut bahwa putusan yang dihasilkan mungkin akan diuji di tingkat yang lebih tinggi. Praktek ini diterjemahkan ke dalam aturan “stare decisis” dalam sistem Common Law dan juga dalam konsep “jurisprudence


182 constante” dalam sistem hukum Romawi-Jerman. Sedangkan dalam hukum internasional,341 aturan “stare decisis” telah ditiadakan sejak tahun 1922, namun secara hukum tetap mengacu pada putusan sebelumnya. Meskipun demikian, para pendahulu masih menilai kembali yurisprudensi yang telah ada dengan berbagai metode untuk mempertimbangkan evolusi hukum dan masyarakat internasional. Secara historis, isu preseden dalam hukum internasional untuk pertama kalinya muncul pada Permanent Court of Arbitration in the Hague Conventions tahun 1899 dan 1907. Para perancang perjanjian ini tentu sadar bahwa pengadilan telah diciptakan berupa nama saja serta tidak permanen. Tetapi diharapkan, dalam katakata Louis Renault342 bahwa “when a controversial issue has been settled in the same way by several arbitration tribunals, the chosen solution will enter the body of international law” (ketika suatu isu kontroversial telah diselesaikan dengan cara yang sama oleh beberapa mahkamah arbitrase, maka solusi yang dipilih akan diadopsi menjadi hukum internasional). Untuk mengatasi dua sisi mata yang berbeda dari pemakaian preseden tersebut maka dalam mengembangkan yurisprudensi, majelis dapat merujuk pada preseden, tetapi tidak mengikat dan dapat dikesampingkan.

341

Hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa atau hukum antarbangsa atau hukum antarnegara ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT. Alumni, 2003), hlm. 4. 342 Gilbert Guillaume, “The Use …, op.cit.


183 Preseden merupakan salah satu asas dari yurisprudensi.343 Preseden (stare decisis) berarti bahwa petugas peradilan (hakim) terikat atau tidak boleh menyimpang dari keputusan-keputusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatnya.344 Sistem preseden adalah apabila suatu nilai hukum telah dikonkritkan melalui putusan pengadilan sehingga semua pihak terikat dengan nilai hukum tersebut, dengan demikian sistem preseden menegakkan asas yang harus dipedomani oleh para hakim yang terdahulu dan putusan terdahulu menjadi “stare decisis” atau menjadi patokan penerapan hukum. Sesuai ungkapan “let the decision stand” dengan asas “the law previously applied by their predecessor.”345 Jadi dalam sistem “common law” putusan pengadilan bersifat mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat mutlak untuk diikuti putusan-putusan selanjutnya (“binding force”). Hal itu dengan sendirinya menjadikan putusan terdahulu menjadi preseden dari putusanputusan berikutnya.346 Sedangkan menurut Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional adalah bahwa “keputusan dari Mahkamah hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus itu saja.”

343

Dalam Bahasa Latin : jurisprudential berarti pengetahuan hukum (rectsgeleerdheid), Bahasa Belanda : jurisprudentie, Bahasa Perancis : jurisprudence yang berarti peradilan tetap atau hukum peradilan, Bahasa Inggris : jurisprudence yang berarti teori ilmu hukum, bahasa Jerman : jurisprudenz yang berarti ilmu hukum dalam ati sempit. Lihat dalam Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 47-48. 344 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, ibid, hlm. 55-56. 345 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 426. Bandingkan dengan Mallor/Barnes/Bowers/Langvardt, Business Law The Ethical, Global, and E-Commerce Environment, Fifteenth Edition, (New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013), hlm. 3 yang menyatakan bahwa “judge began to follow the decisions of other judges in similar cases, called presedents. This practice became formalized in the doctrine of stare decisis (let the decision stand).” 346 Ibid., hlm. 427.


184 Prinsip “stare decisis” dapat disingkat dengan sederhana, artinya bahwa dua sengketa dengan sebagian besar fakta-faktanya relevan sama yang dapat diputuskan dengan cara yang sama.347 Preseden yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon didasarkan pada empat faktor, yaitu : 348 1) …that the application of the same rule to successive similar cases results in equality of treatment for all who come before the court (… bahwa penerapan aturan yang sama untuk sengketa serupa berturut-turut menghasilkan persamaan perlakuan bagi semua yang datang pada pengadilan). 2) …that consistent following of precedents contributes predictability in future disputes (…bahwa mengikuti konsistensi atas preseden memberi prediktabilitas dalam perselisihan di masa depan). 3) …that the use of established criteria to settle new cases saves time and energy (…bahwa penggunaan kriteria yang ditetapkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa baru yang menghemat waktu dan energi). 4) …that adherence to earlier decisions shows due respect to the wisdom and experience of prior generations of judges (… bahwa terhadap keputusan sebelumnya menunjukkan kepatuhan kepada kebijaksanaan dan pengalaman hakim generasi sebelumnya). Buscaglia dan Ratliff349 mengatakan bahwa putusan arbitrase terdahulu secara luas tidak menjadi preseden dan mengikat putusan selanjutnya, inilah yang menjadi salah satu kekurangan dari arbitrase. Akan tetapi dapat menjadi acuan dalam menentukan hukum selanjutnya, hal mana senada yang dikatakan Stefan Kirchner350 bahwa :

347

Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Bandung : Nusamedia, 2010), hlm. 143. Bandingkan dengan .H. Bailey, S.H., & M.J. Gunn, Smith & Bailey On The Modern English Legal System, Third Edition, Third Edition, (London : Sweet & Maxwell, 1996), hlm 414. 348 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 56. 349 Edgardo Buscaglia & William Ratliff, op.cit., hlm. 85. 350 Stefan Kirchner, “Transnational Law and The Choice-of-Law Competence of Arbitral Tribunal in International Commercial Arbitration,” hlm.7., diakses dari http://ssrn.com/abstract=988677 tanggal 3 Maret 2013.


185 Arbitral decisions are quasi-judicial decisions which are meant to lack and precedential function. In fact, the parties will often have an interest in avoiding the publication of the details of the case. At the best, arbitral awards can provide soft precedents which do not have to but can be taken into account. Although arbitral awards are unlikely to gain the same status as ICJ decisions which technically are also not binding as precedents but help in determining the law. (Terjemahan : keputusan arbitrase adalah keputusan quasi-judicial yang dimaksudkan untuk kekurangan dan fungsi preseden. Bahkan, para pihak akan sering memiliki kepentingan dalam menghindari publikasi rincian sengketa. Kebaikannya, putusan arbitrase dapat memberikan preseden lunak yang tidak perlu, tetapi dapat diperhitungkan. Meskipun putusan arbitrase tidak mungkin untuk mendapatkan status yang sama seperti putusan ICJ yang secara teknis juga tidak mengikat sebagai preseden tetapi membantu dalam menentukan hukum).

Suatu putusan dapat berdasarkan atas hukum yang berlaku maupun atas putusan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi acuan sebagai yurisprudensi. John Chipman Gray351 mengatakan bahwa hukum dan preseden merupakan sumber hukum atas tindakan badan hukum yang menerapkan peraturan, selanjutnya dikatakan bahwa ”to determine rights and duties, the judges settle what facts exist and also lay down rules according to which they deduce legal consequences from facts, these rules are the law” (untuk menentukan hak dan kewajiban, hakim menyelesaikan fakta apa yang ada dan juga aturan yang menurutnya menyimpulkan konsekuensi hukum dari fakta-fakta, aturan hukum tersebut). Hal yang menjadi preseden adalah pertimbangan hukum yang menjadi

351

W. Friedmann, Legal Theory, Fourth Edition, (London : Stevens & Sons Limited, 1960),

hlm. 219.


186 dasar untuk menjatuhkan putusan dan bersifat mengikat sebagaimana dikatakan Paton352 bahwa : A previous case is binding only as to its ratio decidendi, the ratio decidendi of a case is the underlying principle or legal reason on which the result of the case depends. Ratio was the priciple of law which the judge declared in his judgement to justify and explain his decision of the case. (Terjemahan : sebuah sengketa sebelumnya mengikat hanya untuk pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), ratio decidendi atas suatu sengketa adalah alasan prinsip atau hukum yang mendasari di mana hasil dari sengketa tersebut tergantung. Rasio adalah prinsip hukum yang dinyatakan hakim dalam pertimbangannya untuk membenarkan dan menjelaskan keputusannya atas sengketa tersebut).

Sistem non-preseden tersebut tentunya akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan akan timbul putusan yang berlawanan dengan dasar hukum yang sama. Hal ini tentunya akan sangat bertentangan dengan putusan pada umumnya yang harus didasari oleh hukum yang ada dan tertulis, terutama apabila putusan dibuat secara lisan tentunya akan sangat menyulitkan. Padahal dengan sistem preseden akan dapat memudahkan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya demikian juga arbiter. Setelah suatu sengketa diputuskan maka Sekretaris-Jenderal mengirim salinan resmi putusan353 kepada para pihak, di mana publikasi atas seluruh isi putusan itu oleh Centre dilakukan atas persetujuan para pihak. Putusan mengikat dan final hanya ada dalam proses ICSID yang kompeten untuk diinterpretasi, diubah dan dibatalkan putusannya disebabkan karena putusan 352

G.W. Paton, A Text-book of Jurisprudence, third edition, (London : Oxford University Press, 1964), hlm.180. 353 Pasal 49 (1) Konvensi ICSID :”The Secretary-General shall promptly dispatch certified copies of the award to the parties. The award shall be deemed to have been rendered on the date on which the certified copies were dispatched.”


187 secara langsung dapat dilaksanakan oleh setiap ”contracting state” tanpa prosedur eksequatur sebagaimana putusan arbitrase komersial asing dan tidak ada pengadilan nasional yang dapat meninjau kembali putusan dengan berbagai alasan termasuk alasan ketertiban umum (public policy) nasional. Sebagaimana juga dikatakan oleh Delaume bahwa354 ”prompt and effective recognition of ICSID awards is assured in all the contracting state” (pengakuan dan putusan ICSID yang efektif dijamin oleh semua negara peserta). Suatu putusan bersifat final jika arbiter menentukan secara tegas sengketa tersebut. Arbiter harus memutuskan semua masalah yang diajukan kepadanya oleh para pihak. Jika suatu putusan tidak final, hal itu disebabkan karena ditentukan untuk tidak final sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Konvensi ICSID bahwa : Except as the parties otherwise agree, the Tribunal shall, if requested by a party, determine any incidental or additional claims or counterclaims arising directly out of the subject-matter of the dispute provided that they within the scope of the consent of the parties and are otherwise within the jurisdiction of the Centre. (Terjemahan : kecuali para pihak menyepakati sebaliknya, majelis jika dimohonkan oleh salah satu pihak, harus menentukan setiap klaim insidentil atau klaim tambahan atau gugatan balik yang timbul secara langsung dari pokok permasalahan dalam sengketa dengan ketentuan bahwa putusan ada dalam lingkup yang disepakati para pihak dan hal lainnya dalam wewenang dari Centre).

Fungsi utama dari hakim nasional atau arbiter, seperti halnya hakim atau arbiter internasional yaitu untuk mengadili sengketa. Hakim atau arbiter jarang memutuskan secara “ex aequo et bono,” karena paling sering memutuskan atas dasar hukum yang berlaku dan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan. 354

Wolfgang Peter, op.cit., hlm. 318.


188 Dengan demikian, hakim atau arbiter menafsirkan aturan hukum yang dipilih. Dengan kebebasan tersebut, preseden dianggap oleh para pihak akan menjamin kepastian hukum, perlakuan seimbang dan dapat diprediksi. Namun di sisi lain jika terus mengikuti preseden maka akan menimbulkan kefakuman hukum dan mencegahnya mengikuti hal-hal baru yang timbul dalam masyarakat, oleh karenanya perlu keseimbangan antara kepastian hukum dan evolusi hukum. Sistem Common Law Inggris mengikuti aturan stare decisis, atau lebih tepatnya aturan stare rationibus decisis, bahwa pengadilan terikat oleh penalaran dari putusan yang sudah diberikan. Pertimbangan tersebut

menciptakan hukum, dan

hukum yang harus dihormati. Situasi ini pada prinsipnya sangat berbeda dengan negara-negara Civil Law di mana hakim menempati peran yang berbeda yaitu hakim tidak membuat hukum namun menerapkan dan menemukan hukum. Pada akhirnya dalam semua hukum nasional, preseden adalah titik awal refleksi hakim. Putusan hakim bahkan dapat dicapai dengan amar yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda, sebagian besar hakim berpegang pada hal itu untuk kepentingan kepastian hukum, karena takut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau bahkan agar tidak ada kemalasan intelektual. Pada tahun 1967, Sir Robert Jennings355 masih bisa mencatat bahwa “very little has-been done to elaborate principles governing the use of precedent in international law” (sangat sedikit yang

Dalam Robert Jennings, “General Course on Principles of International Law,” Academy of International Law, 1967, 121 Recueil des cours 2, hlm. 342. 355


189 telah dilakukan untuk mengelaborasi prinsip yang rumit dengan penggunaan preseden dalam hukum internasional). Perkembangan hukum internasional dan peningkatan jumlah lembaga penyelesaian sengketa internasional telah mempengaruhi pula perhatian dunia pada preseden yang digunakan dalam hukum internasional publik dan privat. Namun pemakaian preseden menurut Gilbert Guillaume356 telah menimbulkan dua masalah yaitu pertama, perlu diketahui bagaimana badan peradilan atau arbitrase menggunakan preseden, dan kedua, berkaitan dengan otonomi yurisdiksi maka perlu diketahui bagaimana menciptakan dan memanfaatkan preseden terutama untuk masalah yang sama dalam arbitrase, sebagaimana dijelaskan : The preceden using have two problem that are : as in domestic law, we must consider the methods followed by each of the judicial and arbitration bodies in the use of its own precedents; and further, due to the proliferation of autonomous jurisdictions, it is also necessary to investigate the extent to which each court or tribunal makes use of the precedent that other courts or tribunals create. A similar problem arises for arbitration institutions. (Terjemahan : Preseden yang digunakan memiliki dua masalah yaitu : seperti dalam hukum domestik, harus dipertimbangkan metode yang diikuti oleh masing-masing badan peradilan dan badan arbitrase dalam penggunaan preseden itu sendiri; dan selanjutnya, karena perkembangan otonomi yurisdiksi , juga diperlukan untuk menyelidiki sejauh mana masing-masing pengadilan atau majelis menggunakan preseden yang dibuat pengadilan atau majelis lain. Masalah yang sama muncul bagi lembaga arbitrase).

Gilbert Guillaume, “The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators,” Jurnal Oxford, diakses dari http://jids.oxfordjournals.org/content/2/1/5.full. tanggal 15 Februari 2013. 356


190 Hal serupa diutarakan oleh Joy Cherian bahwa357 satu situasi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Konvensi ICSID, majelis arbitrase dipaksa untuk mencari prinsip-prinsip umum yang sesuai dan aturan dari sistem hukum lain yang ada seperti hukum umum home state atau hukum suatu negara ketiga ketika prinsip-prinsip hukum publik internasional tidak cukup memuaskan dalam menangani sengketa. Penerimaan prinsip-prinsip hukum umum menjadi logis bagi majelis arbitrase yang menerapkan hukum internasional, karena dianggap bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui merupakan sumber untuk pengayaan hukum internasional. Selain itu, “founding father” ICSID membolehkan ICSID untuk menerapkan hukum internasional (yang didefinisikan dalam Pasal 38 Statute of the International Court of Justice)358 dan didesain untuk diterapkan dalam sengketa antara negaranegara berdaulat dalam sengketa antara pihak swasta dan negara yang berdaulat. Alasan kedua berkaitan dengan kekhawatiran atas syarat mutlak yang diberikan oleh Pasal 48 ayat (3) Konvensi ICSID yang mengatur bahwa “the award shall deal with every question submitted to the tribunal and shall state the reasons upon which it is based.” Ketika Majelis ICSID menjabarkan setiap alasan yang mengarah pada suatu 357

Joy Cherian, op.cit. Pasal 38 Statute of the International Court of Justice , berbunyi : (1) The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. (2). This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto. 358


191 putusan tertentu, maka majelis harus mendukung alasan tersebut dengan prinsipprinsip hukum dan aturan tertentu, karena isu yang menimbulkan sengketa adalah masalah hukum.359 Oleh karenanya, setiap kali Majelis ICSID menerima prinsip-prinsip umum dan aturan hukum dari sistem hukum lain dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan tersebut ke dalam arbitrase yang berkaitan dengan TEDC (Transnational Economic Development Contracts), maka Majelis ICSID di masa yang akan datang secara otomatis mendapat kesempatan untuk menafsirkan dan mengembangkan aturanaturan seperti itu untuk diaplikasikan kepada sengketa hukum yang serupa di masa mendatang. Prinsip-prinsip baru seperti hukum mungkin tepat dapat disebut sebagai prinsip-prinsip pembangunan hukum ekonomi transnasional (“principles of transnational economic development law”) karena telah dihasilkan dalam bentuk yang sesuai untuk diaplikasikan ke dalam arbitrase yang secara langsung terkait dengan kontrak pembangunan ekonomi transnasional. Produk Majelis ICSID ini tidak hanya akan membuat Majelis ICSID menjadi unik, yang sangat berguna dan dapat diterima oleh para pihak yang sengketanya berkaitan dengan sengketa TEDC, tetapi juga dapat digunakan oleh majelis arbitrase lainnya yang dihadapkan dengan sengketa yang sama dengan “penemuan” prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Majelis ICSID dan menjadi bagian dari hukum internasional.360 Jadi masalah yang pertama

359

Sesuai Pasal 25 ayat (4) Konvensi ICSID, setiap negara harus memberitahukan kepada Centre mengenai jenis sengketa yang hendak diajukan kepada kewenangan Centre. 360 Joy Cherian, Investment Contacts and Arbitration : The World Bank Convention on The Settlement of Investment Disputes, (Leiden : A.W. Sijthoff, 1975), hlm. 91-92.


192 berkaitan dengan kepastian hukum di bidang tertentu dan kedua adalah masalah koherensi hukum internasional secara keseluruhan. Situasi sengketa dalam arbitrase internasional berbeda satu sama lain sehingga menimbulkan putusan yang berbeda kualitasnya satu sama lain. Hal mana didukung oleh situasi di mana tidak semua putusan arbitrase yang dipublikasikan, sehingga majelis arbitrase tidak akan mengetahui seluruh sengketa yang telah diselesaikan dengan jelas. Demikian juga bagi arbiter, preseden kurang berperan dibandingkan fungsinya bagi hakim. Publikasi putusan sangat bertalian erat dengan penggunaan preseden dalam putusan arbitrase. Preseden memiliki makna yang sangat luas. Pada segi hukum, preseden yang dimaksud adalah putusan terdahulu di mana pengadilan mengikuti dan menjadikan acuan yang dibuat oleh pengadilan. Elkouri361 mengungkapkan bahwa : Publication of awards is an effective way to help ensure accountability of arbiters. No doubt, an arbiter will take greater care to make the award clear and the reasoning logical if it is known that the award will be subject to public inspection … published awards on a matter will, in any event, provide the setting for evaluating related cases. (Terjemahan : publikasi putusan adalah cara yang efektif untuk membantu memastikan pertanggungjawaban arbiter. Tidak diragukan lagi, seorang arbiter akan mengurus yang lebih besar untuk membuat putusan yang jelas dan penalaran logis jika diketahui bahwa putusan akan dikenakan inspeksi publik ... putusan yang diterbitkan mengenai suatu hal akan, dalam hal apapun, memberikan pengaturan untuk mengevaluasi sengketa terkait).

Dengan publikasi putusan maka arbiter dan para pihak memperoleh acuan bagi penyelesaian sengketa atas sengketa yang serupa, sehingga tidak terjadi penerapan

361

Elkouri & Elkouri, op.cit., hlm. 601.


193 hukum yang berbeda-beda satu sama lain dan tentunya akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam arbitrase. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga ICSID terdapat suatu kontrol yang dilaksanakan oleh komite ad hoc terhadap putusan arbitrase ICSID sesuai Pasal 52 ayat (1) Konvensi ICSID yang berbunyi : Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds : (a).That the Tribunal was not properly constituted ; (b) That the Tribunal has manifestly exceeded its power ; (c) That there was corruption on the part of a member of the Tribunal ; (d) That there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure, or (e) That the award has failed to state the reasons on which it is based. (Terjemahan : salah satu pihak dapat memohonkan pembatalasan putusan dengan permohonan secara tertulis yang di tujukan kepada Sekretaris Jenderal atas satu dasar atau lebih sebagai berikut : (a) majelis dibentuk tidak secara tepat; (b) majelis telah jelas-jelas melampaui kewenangannya; (c) ada korupsi dari salah satu anggota majelis; (d) telah ada suatu penyimpangan yang serius dari suatu aturan prosedur yang fundamental ; atau (e) putusan tidak menyatakan alasanalasan apa yang mendasarinya).

Pasal 52 ayat (1) di atas mengatur bahwa Komite ad hoc dapat membatalkan putusan arbitrase atas permohonan salah satu pihak berdasarkan salah satu alasan yaitu : majelis melampaui kewenangannya, terdapat korupsi dalam salah satu anggota Majelis, terjadi penyimpangan aturan prosedur yang fundamental dan atau, putusan tidak menyatakan dasar-dasar pertimbangannya. Komite Ad Hoc juga dapat menunda pelaksanaan putusan jika keadaan mengharuskan atau atas permohonan salah satu pihak. Ketentuan tersebut memainkan peran atas hubungan putusan yang ada untuk digunakan sebagai preseden. Sebaliknya, kita harus mengamati bahwa majelis arbitrase tersebut dibangun dalam kerangka ICSID yang mendasari setiap sengketa


194 dan diterapkan oleh sekitar 3200 BITs (Bilateral Investment Treaties) dalam berbagai bentuk dan isi. Selain itu Komite Ad Hoc hanya membatasi dalam artian terbatas pada kontrol terhadap putusan yang dibuat, sedangkan aturan mengenai penegakan dan pelaksanaan putusan ICSID sebagaimana Pasal 53-55 Konvensi ICSID menjelaskan dan menguatkan sifat final dan mengikatnya putusan ICSID, dikatakan bahwa : Pasal 53 : (1) The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention. (Putusan harus mengikat bagi para pihak dan tidak tunduk pada setiap upaya banding atau setiap perbaikan yang lain kecuali yang ditentukan dalam konvensi ini. Masing-masing pihak terikat untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam putusan kecuali sejauh bahwa pelaksanaan harus ditunda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi ini). (2) For the purposes of this Section, "award" shall include any decision interpreting, revising or annulling such award pursuant to Articles 50, 51 or 52 (Untuk keperluan bagian ini, putusan harus mencakup setiap keputusan mengenai penafsiran, perbaikan atau pembatalan putusan sesuai dengan Pasal 50, 51 atau 52). Pasal 54 : (1) Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state. (Setiap negara peserta harus mengakui suatu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Konvensi ini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangan yang dikenakan oleh putusan itu dalam wilayah-wilayah sebagaimana jika itu adalah putusan akhir dari suatu pengadilan di negara itu. Suatu negara peserta dengan konstitusi federal dapat melaksanakan putusan sedemikian rupa atau melalui pengadilan-pengadilan federalnya dan dapat menentukan bahwa pengadilan-pengadilan yang demikian harus memperlakukan putusan sebagaimana jika itu adalah sebuah putusan akhir dari pengadilan-pengadilan dari suatu negara bagian). (2). A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by


195 the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation. (Suatu pihak yang mengupayakan pengakuan atau pelaksanaan dalam wilayah-wilayah negara peserta yang yakin harus menyampaikan kepada pengadilan yang berwenang atau otoritas lain yang mana negara harus menunjuk keperluan salinan putusan ini yang disahkan oleh Sekretaris-Jenderal. Setiap negara peserta harus memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal mengenai penunjukan pengadilan yang berwenang atau otoritas lain untuk keperluan dan atas setiap perubahan di kemudian hari dalam penujukan itu). (3) Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought. (Pelaksanaan putusan harus diatur oleh undang-undang mengenai pelaksanaan keputusan yang berlaku di negara di wilayah yang eksekusi tersebut). Pasal 55 : Nothing in Article 54 shall be construed as derogating from the law in force in any Contracting State relating to immunity of that State or of any foreign State from execution. (Tidak ada dalam Pasal 54 harus ditafsirkan sebagai melenceng dari hukum yang berlaku di negara peserta yang berkaitan dengan kekebalan negara tersebut atau dari negara asing atas eksekusi).

Selanjutnya jika melihat Pasal 53 ayat (1) Konvensi ICSID yang menyatakan bahwa “The award shall be binding on the parties …,” yang menjelaskan bahwa putusan mengikat bagi para pihak dan menyebabkan aturan “stare decisis” tidak banyak digunakan dalam ICSID dibandingkan dengan instansi pengadilan internasional.362 Namun dengan perkembangan waktu maka terjadi sebaliknya, saat ini majelis arbitrase cenderung lebih banyak menggunakan preseden dibandingkan di masa yang lalu. Preseden tetap diandalkan bagi majelis dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap putusan yang telah dihasilkan.363 Selain itu saat ini diakui bahwa

362

Lihat Sengketa El Paso Energy International vs Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/15) tanggal 27 April 2006, pertimbangan pada kompetensimya pada Bagian 39. 363 Dinyatakan bahwa “This is generally done without specifying the grounds. At the most, we can note that, in Saipem v People‟s Republic of Bangladesh (ICSID Case No. ARB/05/7),Mahkamah


196 negara dapat menyetujui arbitrase karena dibentuk dari keberadaan BIT maupun dari hukum nasional, tanpa perlu adanya kesepakatan yang harus ditandatangani.364 Hal tersebut menegaskan bahwa investor mungkin tidak diperlakukan secara adil.365 Di sini pula letak perlunya preseden sebagai alat pengukur atas perlakuan yang adil bagi investor sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Pengakuan dan pelaksanaan putusan diatur oleh aturan khusus dan bahkan disetiap aturan ”contracting state,” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Konvensi. Konsekuensi atas ketentuan tersebut adalah hal yang paling penting dalam konvensi. Menurut Mauro Rubino,366 efek mengikatnya putusan arbitrase sebelumnya yang dikenal dengan aturan stare decisis secara umum tidak ditemukan dalam arbitrase. Jika pada akhirnya terdapat preseden pada putusan arbitrase maka hal tersebut berarti ”to be psychologically binding in nature,” secara psikologi mengikat karena sifatnya. Berkaitan dengan hal tersebut Komite Ad Hoc ICSID mempertimbangkan dalam putusan Indonesia v. Amco Asia Corp.,367 bahwa tidak

Arbitrase juga menyatakan bahwa “it believes that, subject to compelling grounds, it has the duty to adopt solutions established in a series of consistent cases.” Lihat Putusan Saipem, penyataan 67. 364 Untuk jurisdiksi berdasarkan hukum domestik, lihat sengketa Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/84/3), Putusan tentang Jurisdiksi, 3 ICSID Rep 142/3, tanggal 14 April 1988 dan untuk jurisdiksi berdasarkan perjanjian, lihat sengketa AAPL v Sri Lanka, (ICSID Case No. ARB/87/3), tanggal 27 Juni 1990., sumber http://www.icsid.go.id., diakses tanggal 20 Nopember 2013. 365 Lihat sengketa Mondev International Ltd. v United States of America, (ICSID Case No ARB/99/2), tanggal 11 Oktober 2002. Lihat juga sengketa Tecmed v United Mexican States, (ICSID Case No. ARB(AF)/00/2), tanggal 29 Mei 2003, diakses dari http://www.icsid.go.id., tanggal 20 Juli 2013. 366 Mauro Rubino-Sammartano, World Litigation Law and Practice, (New York : Matthew Bender, 1986), hlm. 16. 367 Sengketa Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1), ICSID ad hoc Committee, tanggal 16 Mei 1986, dalam Yearbook Commercial Arbitration, Vol. XII, tahun 1987, hlm. 138.


197 adanya efek mengikat, bukan merupakan masalah melainkan hanya memperhatikan putusan yang ada sebelumnya: Neither the decision of the International Court of Justice in the case of the Award of the King of Spain, nor the decision of the Klockner ad hoc Committee are binding on this ad hoc Committee. The absence, however of a rule of stare decisis in the ICSID arbitration does not prevent this ad hoc committee from sharing the interpretation given to Art. 52 (1)(e) by the Klockner ad hoc Committee. (Terjemahan : baik keputusan Mahkamah Internasional dalam putusan sengketa Raja Spanyol, maupun keputusan komite ad hoc sengketa Klockner adalah mengikat Komite ad hoc ini. Keberadaannya, aturan stare decisis meski demikian dalam arbitrase ICSID tidak mencegah komite ad hoc ini dari berbagi penafsiran yang diberikan kepada Pasal 52 ayat (1) huruf e oleh Komite ad hoc Klockner).

Selanjutnya, adanya hukum nasional dan hukum internasional secara bersamaan akan menimbulkan masalah ketika kedua hukum tersebut harus diterapkan secara serempak atau secara alternatif. Jika hal ini terjadi maka majelis harus menerapkan hukum atas keadaan yang dipermasalahkan dan di tinjau ulang untuk melihat keabsahannya baik secara hukum nasional maupun hukum internasional, yang hasilnya menerapkan hukum nasional yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 42 ayat (1) Konvensi ICSID tidak menetapkan permintaan apapun atas hak preseden bagi hukum nasional dan prinsip hukum internasional yang lebih tinggi. Hal itu diusulkan bahwa pendapat arbiter akan diikuti guna menerapkan kedua sistem yang dapat diterapkan pada umumnya, dalam sistem hukum nasional, aturan preseden di mulai dari alasan pertimbangan hakim, di mana seringkali hakim memegang teguh secara tertutup untuk preseden bagi tujuan hukum tertentu dan sebagai ketakutan


198 bahwa putusan yang dihasilkan mungkin akan diubah oleh instansi yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka preseden hukum tidak harus diikuti tetapi juga tidak dikesampingkan, sebagaimana dikatakan oleh Gilbert Guillaume bahwa368 “legal precedent in international dispute settlement is neither to be worshipped nor ignored” (preseden hukum dalam penyelesaian sengketa internasional adalah tidak diikuti tapi juga tidak di tolak), sebab terjadi koherensi tertentu dalam hukum antar negara karena pemanfaatan preseden. Melalui preseden, hakim tidak akan mengabaikan hukum positif dan sekaligus akan mempromosikan hukum alam yang diciptakan oleh hati nurani hakim yang menjamin kepastian dan kesetaraan dalam perkara yang serupa sehingga preseden adalah suatu kebutuhan meskipun di sisi lain akan menyebabkan pembekuan hukum. Untuk mencegah pembekuan hukum maka preseden tidak perlu dijadikan patokan yang harus diikuti, namun hanyalah sebagai tambahan pertimbangan dalam menentukan hukum apa yang akan diterapkan dalam suatu putusan untuk mencegah disparitas putusan dalam sengketa yang sama. Putusan arbitrase yang memuat sengketa posisi (posita) dan dilengkapi dengan pertimbangan hukum berikut amar putusan (petitum) serta dipublikasi akan sangat membantu bagi perkembangan hukum arbitrase secara global. Dengan publikasi putusan tersebut maka para pihak yang memilih arbitrase dapat memprediksi putusan terhadap sengketanya dengan cara membandingkan sengketa

Gilbert Guillaume, “The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators,” diakses dari http://jids.oxfordjournals.org/content/2/1/5.full, tanggal 20 Juli 2013. 368


199 yang dihadapinya dengan sengketa serupa yang telah memperoleh putusan. Melalui publikasi pula, maka kelemahan yang dimiliki oleh arbitrase akan dapat dihilangkan. Meskipun salah satu manfaat dari arbitrase adalah kerahasiaan, namun kerahasiaan putusan tidak akan menghasilkan preseden yang mengikat yang mungkin berguna di kemudian hari.369 Sengketa Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. Malaysia (ICSID Case No. ARB/05/10) tanggal 17 Mei 2007 adalah putusan ICSID yang mempertimbangkan pentingnya preseden yang ada mengenai investasi. Putusan yang dapat diakses oleh publik akan mempengaruhi arbiter sebagai pengambil keputusan untuk tetap konsisten dengan putusan yang telah diambilnya. Konsistensi tersebut dapat terlihat dalam putusan arbitrase yang serupa dan dengan arbiter yang sama, dan kesemuanya akan bermuara pada tercapainya kepastian hukum dalam dunia arbitrase internasional khususnya arbitrase melalui ICSID. Kepastian hukum merupakan salah satu masalah hukum yang paling mendesak. Amirizal mengatakan bahwa bagi investor masalah kepastian hukum ini sangat peka, karena di dalam suatu sistem perekonomiannya yang baik, unsur ini merupakan asas yang memberikan jaminan yang kuat bagi bisnis para pihak, kepastian hukum merupakan suatu keharusan dalam semua transaksi bisnis yang

369

Sebastian M. Rainone & Alan L. Frank, “Arbitration: How to draft the agreement and use the forum”, American Law Institute, Volume 46, Issue 3, p. 45-52, Philadelpia, 2000, diakses dari http://search.proquest.com/docview/274280111?accountid=50257.


200 dilakukan dalam sistem perekonomian yang telah modern dan maju, dan karena demikian menyebabkan besarnya nilai-nilai transaksi bisnis tersebut.370 Pendapat umum mengatakan kredibilitas hukum saat ini masih begitu rendah sehingga upaya yang paling utama dalam politik hukum hendaknya didasarkan pada usaha menciptakan sistem hukum nasional yang baik, termasuk usaha penegakan hukum. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan hukum dapat dipulihkan.371 Konsekuensi praktis dari gagasan mengenai politik hukum nasional adalah : pertama, harus ditingkatkan keterbukaan politik yang mengakomodasi lebih banyak aspirasi rakyat yang mengharapkan sistem hukum yang baik, baik dalam hal pembetukan norma hukum atau penyempurnaan terhadap norma hukum yang tidak relevan lagi; kedua, reformasi ekonomi melalui legislasi nasional yang memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk meningkatkan taraf hidupnya; ketiga, politik hukum sendiri harus difokuskan pada pembentukan dan reformasi sistem hukum nasional agar sesuai kondisi masyarakat yang pluralistik dengan meninggalkan karakter hukum kolonial yang masih mendominasi sistem perundangundangan Indonesia.372 Kepastian hukum serta keadilan hukum merupakan konsep yang perlu terus menerus dikembangkan. Kepastian hukum yang konsisten mengandung unsur prediktabilitas yang dipergunakan para pelaku ekonomi untuk memperhitungkan serta

370

Amirizal, Hukum Bisnis : Deregulasi Dan Joint Venture Di Indonesia Teori dan Praktek, (Jakarta : Djambatan, 1996), hlm. 68. 371 Alexander, op.cit. hlm.67. 372 Alexander, ibid, hlm. 69-70.


201 mengantisipasi kemungkinan yang dihadapi di masa mendatang dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Kepastian hukum bermuara pada rasa kepercayaan hukum yang memberi jaminan bagi kelangsungan transaksi ekonomi. Konsistensi penerapan hukum juga mencerminkan adanya rasa keadilan, di mana peranan lembaga penerapan hukum (legal-executio) diuji konsistensinya. Penerapan hukum yang adil tidak hanya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa akan tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas. Penerapan hukum ekonomi yang mempertimbangkan aspek keadilan akan membawa pengaruh pada terjadinya efisiensi dan produktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan.373 Putusan arbitrase memuat pertimbangan arbiter dalam menjatuhkan putusan yang didasari oleh penerapan hukum yang berlaku (hukum positif sebagai ius constitutum). Pertimbangan mana dibuat seadil dan seimbang mungkin sehingga melalui publikasi putusan yang dapat di akses oleh publik tentunya akan menghasilkan putusan yang fair dan adil sehingga tercipta kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum yang selalu dicita-citakan. Keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum sangat didambakan oleh masyarakat dalam hal ini investor, oleh karenanya investor dan negara menyusun suatu perikatan atau perjanjian investasi yang berlandaskan keinginan bersama sebagai bentuk asas kebebasan berkontrak guna mencapai ketiga tujuan hukum

373

Normin S. Pakpahan, Perangkat Hukum Dalam Rangka Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam Majalah Hukum Nasional No.2, (Jakarta : BPHN Depkeh dan HAM, 2002), hlm. 35-36.


202 tersebut. Arbitrase di nilai dapat menjadi media terpenuhinya ketiga hal itu. Arbitrase ada karena diperjanjikan untuk itu oleh kedua pihak yang mengikatkan diri. Normanorma yang mengatur perikatan disebut oleh Hart374 sebagai “aturan-aturan hukum primer,” yaitu norma yang mengatur kewajiban-kewajiban timbal balik hubungan kemasyarakatan, hal mana menjawab apa yang dianggap Radbruch sebagai salah satu komponen (dan sekaligus antinomy) ide hukum yaitu keadilan. Sedangkan normanorma yang menetapkan akibat yang terkait pada tindakan tertentu atau tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh akibat tertentu dan aturan main yang mengatur hubungan antara masyarakat dan penguasa disebut Hart sebagai “aturanaturan sekunder” yaitu norma yang memungkinkan anggotanya mengubah keadaan semula terhadap

aturan-aturan primer, misalnya menciptakan perikatan melalui

kontrak. Keterbukaan putusan arbitrase akan meningkatkan kebenaran, kepastian dan prediktibilitas dari hukum investasi. Tujuannya meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap sistem yang secara umum kurang diketahui oleh investor dan host state, memfasilitasi para pihak menghindari sengketa dalam hukum investasi, dan meningkatkan tekanan pada pihak untuk melaksanakan putusan.375

374

John Gilissen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, cetakan ke-4, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm.33-34. 375 Delaney & Magraw, “Procedural Transparency,” The Oxford Handbook of International Investment Law, 2008, hlm. 762-763.


203 2. Keterbukaan putusan menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan pelaksanaan putusan, meminimalisir resiko mendatang sehingga meningkatkan kepercayaan kepada arbitrase. Arbitrase internasional ditujukan untuk menghilangkan kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum, keadilan dan diskriminasi. Adanya asas otonomi para pihak juga menimbulkan ketakutan apakah jika arbitrase yang dipilih adalah arbitrase domestik maka akan terdapat unsur kebangsaan yang tentunya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Arbitrase investasi adalah semata-mata bertujuan untuk melindungi hak investor. Beberapa sarjana dalam hubungan itu menyebutnya quasi judicial,376 Thomas Walde dan Tood Weiler377 menyatakan bahwa arbitrase investasi ditujukan sebagai “international quasi-judicial review of national regulatory action.” Genevieve Burdeau378 juga mengatakan bahwa “a medium design to control the respect of the law by (host) states in the economic domain (Perancis : l‟arbitrage d‟investissement est une sorte d‟instrument de controle du respect par les Etats de la legalite‟ dans le domaine „economique)” (aturan arbitase investasi mengatur bagaimana pengaruh hukum negara dalam ekonomi). Arbitrase ICSID memiliki beberapa manfaat bagi investor sebagaimana dikatakan Reinisch379 yaitu :

376

Verdross, Quasi International Agreements and International Economic Transaction, The Yearbook of World Affairs, 1964, hlm. 230. 377 Dalam Gustavo Laborde, “The Case ForHost State Claims In Investment Arbitration,” Oxford Journals Law & Social Sciences, Jnl of Int. Dispute Settlement, Volume 1, Issue 1, Pp. 97-122, diakses dari http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/97.full., sebagaimana dikutip dari Hege Elisabeth Veenstra-Kjos, Counter-Claims by Host States in Investment Dispute Arbitration Without Privity” dalam P. Kahn and T. Walde (eds), Les Aspects Nouveaux du Droit Des Investissements Internationaux, (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 597-600. 378 Gustavo Laborde, ibid. 379 Reinisch and Malintoppi, Methods of Dispute Resolution, The Oxford Handbook of International Investment Law, Tanpa Tahun, hlm. 701.


204 1. It provides investors with direct access to a form of settlement of a dispute they may have with a host state (memberikan investor akses langsung kepada bentuk penyelesaian sengketa di mana mungkin berhadapan dengan host state). 2. It extends the possibility of dispute settlement beyond the realm of national courts in the host state (memperluas kemungkinan penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan nasional dalam host state). 3. Investor do not depend upon the willingness of their home state to exercise diplomatic protection on their behalf (Investor tidak tergantung pada kemauan negara asalnya untuk melakukan perlindungan diplomatik atas namanya). 4. The enforcement provisions of the ICSID Convention make it highly probable that final ICSID awards will be effectively enforceable (Ketentuan-ketentuan penegakan Konvensi ICSID membuatnya sangat mungkin bahwa putusan akhir ICSID akan diberlakukan secara efektif). Manfaat-manfaat tersebut tentunya membuat ICSID berbeda dengan institusi arbitrase

internasional

lainnya

sehingga

menjadi

pilihan

investor

dalam

menyelesaikan sengketanya terhadap host state, karena sistem penyelesaian sengketanya dilakukan secara langsung dengan host State yang mengakibatkan hilangnya kewenangan pengadilan nasional untuk mengadili, tanpa membutuhkan perlindungan diplomatik dari negara asal investor (home state) dan memungkinkan pelaksaanaan putusan ICSID yang efektif tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana pelaksanaan putusan menurut Konvensi New York. Pemilihan penyelesaian sengketa ICSID sebelumnya telah disepakati dalam BIT antara investor dan negara tujuan investasi yang mengatur hak substantif investor untuk melindungi investasi. Enam standar perlindungan yang utama adalah : 380

Vivekanda N, Jagdish John Menezes, “Singapore As A Seat For Investor-State Dispute,” Singapore International Arbitration Centre, diakses dari www.siac.org.sg. 380


205 1. National treatment, which requires that domestic and foreign investors in similar circumstances be treated alike (pemulihan nasional, yang mengharuskan investor dalam dan luar negeri dalam kondisi yang sama akan diperlakukan sama). 2. Most-favoured nation treatment, which requires that foreign investors of different states, in similar circumstances, be treated alike (pemulihan MFN, yang mengharuskan investor asing dari negara yang berbeda, dalam kondisi yang sama, diperlakukan sama). 3. Fair and equitable treatment, which is a broad protection against arbitrary measures (adil dan perlakuan yang adil, yang merupakan perlindungan yang luas terhadap tindakan sewenang-wenang). 4. Full protection and security to the investments (perlindungan penuh dan keamanan untuk investasi). 5. Umbrella clauses, which offer treaty protection against breach of any legal obligation (even a contractual one) by the State towards the investor and (klausula Umbrella, yang menawarkan perlindungan terhadap pelanggaran kewajiban perjanjian hukum (bahkan suatu kontrak) oleh negara terhadap investor dan). 6. Protection from expropriation or nationalization without compensation (perlindungan dari pengambilalihan atau nasionalisasi tanpa kompensasi).

Sekitar 3200 BIT telah ada dalam perjanjian internasional, beberapa anjuran dan undang-undang domestik yang dibuat berkaitan dengan investasi bertujuan untuk merangsang pembangunan ekonomi dengan cara menarik dan melindungi invetasi asing ke dalam wilayah kedaulatan negara masing-masing host state, hal mana secara substantif telah memberi perlindungan bagi investor dan penempatan mekanisme penegakan putusan secara nasional atau internasional. Kemajuan tekhnologi informasi telah membuat sebagian besar dari perjanjian ini dapat di akses oleh siapa saja melalui koneksi internet.381 Negara tertentu bahkan telah mempraktekkan keterbukaan dan menjamin tersedianya undang-undang yang mempromosikan

381

Diakses dari http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch_779.aspx http://italaw.com/investmenttreaties.htm., tanggal 15 April 2014.

dan


206 investasi, misalnya di Venezuela melalui Article 22 Law No. 356 tanggal 3 Oktober 1999 tentang promosi dan perlindungan investasi asing yang telah menerima keterbukaan secara luas dalam konteks beberapa arbitrase antara investor dan host state, sebagaimana telah diterapkan dalam sengketa Mobil v. Bolivarian Republic of Venezulea (ICSID Case No. ARB/07/27) putusan tanggal 10 Juni 2010 tentang putusan yurisdiksi. Penyelesaian sengketa melalui ICSID akan menghilangkan kewarganegaraan investor dari intervensi tertentu dalam proses arbitrase,382 sehingga tidak akan ada tuntutan dari home state terhadap host state. Tidak adanya campur tangan politik dari home state yang akan menguntungkan investor dan host state sebagaimana dijelaskan oleh Schreuer, bahwa : 383 The arbitration procedure provided by ICSID offers considerable advantages to both side. The foreign investor no longer depends on the uncertainties of diplomatic protection but obtain direct access to an international remedy. The dispute settlement process is depoliticized and subjected to objective legal criteria… In turn, the host state by consenting to ICSID arbitration obtains the assurance that it will not be exposed to an international claim by the investor‟s home state … (Terjemahan : Prosedur arbitrase yang disediakan oleh ICSID menawarkan keuntungan yang cukup besar untuk kedua belah pihak. Investor asing tidak lagi tergantung pada ketidakpastian perlindungan diplomatik tetapi mendapatkan akses langsung pada pemulihan internasional. Proses penyelesaian sengketa yang terdepolitisasi dan sasaran kriteria obyek hukum... Pada gilirannya, dengan menyetujui arbitrase ICSID host state memperoleh jaminan bahwa hal itu tidak akan terkena klaim internasional oleh negara asal investor). Lihat Pasal 27 ayat (1) Konvensi ICSID bahwa “No Contracting State shall give diplomatic protection or bring an international claim in respect of a dispute wich one of its nationals and another contracting state shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, …” 383 Christoph H. Schreuer, The ICSID Convention, A Commentary, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2001), hlm. 398. 382


207 Meski demikian, jika putusan telah diberikan dalam menyelesaikan sengketa maka home state dapat menggunakan perlindungan diplomatiknya jika terjadi pelanggaran dari host state berupa tidak melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan, kecuali putusan telah sesuai dengan penyelesaian sengketa.384 Namun, berdasarkan asas otonomi para pihak dihubungkan dengan arbitrase yang merupakan pilihan penyelesaian sengketa, maka terdapat juga investor yang memilih penyelesaian sengketa di luar ICSID, misalnya dalam Bilateral Investment Treaties (BITs) antara Amerika Serikat dengan Argentina, padahal keduanya adalah anggota ICSID, hal tersebut terlihat dalam sengketa National Grid P.L.C. v. The Argentina Republic yang memilih aturan UNCITRAL. Demikian juga sengketa AWG Group Ltd. v. The Argentina Republic di mana dalam BITs antara Inggris dengan Argentina yang keduanya adalah anggota ICSID tidak setuju untuk menyelesaikan sengketanya tersebut melalui ICSID tetapi melalui UNCITRAL. Agar arbitrase dapat berjalan dengan efektif dan lancar maka diperlukan arbiter yang baik dan berpandangan luas. Arbitrase modern juga dapat tercapai atas dukungan majelis arbitrase yang membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa secara damai, karena saat ini arbitrase internasional masih di pandang sebagai metode standar untuk penyelesaian sengketa kontrak komersial dan investasi lintas batas yang mahal dan menghabiskan waktu yang lama.385

Lihat Pasal 27 ayat (1) Konvensi ICSID, bahwa “ … unless such other contracting state shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.” 385 Dani Mc. Fadden, ”Settlement in International Arbitration (and what this might for ADR),” Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, vol. II/Jan-Mar 2008, www.bani-arb.org. 384


208 Klausula arbitrase sangat membantu dalam perlindungan investasi, karena merupakan salah satu cara efektif dalam penyelesaian sengketa investasi. Terkadang, tidak ada dasar penolakan persetujuan arbitrase dan para pihak belum memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian serta di dalam kontraknya telah dinyatakan untuk menunda persetujuan arbitrase hingga sengketa tertentu terjadi. Hal tersebut akan membahayakan investor, sebagaimana di katakan oleh Cattan,386 bahwa ”this failure to include an arbitration clause in reliance on the voluntary subsequent submission to arbitration once a dispute has arisen is very dangerous for the investor” (tidak adanya disertakan klausula arbitrase dalam kaitannya pada pengajuan secara sukarela untuk arbitrase setelah sengketa timbul akan sangat berbahaya bagi investor). Dalam melakukan investasi, suatu perusahaan akan mengalami banyak kendala terutama jika investasi dilakukan di luar wilayah negaranya, investor harus mewaspadai perubahan peraturan, penurunan keuntungan karena dipengaruhi oleh stabilitas politik host state dan terkadang negara ataupun investor mengabaikan janji yang diberikan. Saat itulah maka kemungkinan timbulnya sengketa menjadi sangat tinggi, beberapa perjanjian investasi mungkin sudah melindungi perjanjiannya dengan asuransi resiko387 atau lainnya namun hal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan

dan

diperlukan

arbitrase

internasional

yaitu

ICSID

untuk

menyelesaikannya. 386

H. Cattan, The Law of Oil Concessions in the Middle East and North Africa, (New York : Oceana, Dobbs Ferry, 1967), hlm. 157. 387 Dalam sengketa Methanex Corp. v. United States (NAFTA Chapter 11 Arbitration Tribunal tanggal 9 Maret 2004), paragraph 3, menyatakan bahwa “political-risk insurance only shield the investor from some risk. Note that investor-state arbitration is not intended as an insurance vehicle for all negative impacts of state actions or business events on a foreign investor.”


209 Penyelesaian sengketa investasi melalui Arbitrase ICSID adalah semacam pemulihan keadaan, karena ketika masalah dibawa ke pengadilan maka akan menyebabkan resiko yang lebih tinggi dan bisa saja tidak mungkin untuk menyelesaikan sengketa dengan asuransi sehingga arbitrase ICSID menjadi jawaban penyelesaian sengketa antara investor dan negara. Meskipun klausula arbitrase terkadang sulit diterapkan, namun akan lebih baik jika penundukan dilakukan secara sukarela kepada arbitrase, sehingga sebelum klausula arbitrase disajikan maka terdapat jaminan bahwa sengketa dapat dibawa kepada arbitrase meskipun salah satu pihak yang terikat kontrak tidak lagi bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena persetujuan arbitrase yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak.388 Melalui penanaman modal tentunya diperlukan suatu perlindungan terhadap investor. Keberadaan perlindungan investor ini harus dijamin sehingga investor mau melakukan investasi di suatu negara. Bentuk perlindungan terhadap investor adalah adanya kepastian hukum yang berlaku dan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Perlindungan diperlukan terhadap perubahan peraturan yang ada di negara tempat investor melakukan investasi. Jika para pihak memilih suatu hukum nasional, seringkali pihak peserta kontrak, melindungi dirinya melawan kemungkinan negara secara sepihak mengubah peraturannya, dengan cara memasukkan suatu klausula yang disebut klausula stabilisator/penetral (stabilization clauses). Dalam

Dalam Pasal 25 (1) Konvensi ICSID dinyatakan bahwa “… when the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.” 388


210 membuat perjanjian investasi antara investor dan host state maka dalam perjanjian dicantumkan klausula stabilisator sebagai upaya perlindungan bagi investor terhadap perubahan undang-undang yang dilakukan oleh host state. Klausula stabilisator dapat berupa : 389 a. Ketentuan-ketentuan legislatif dalam hukum host state yang memberikan perlakuan khusus atau pengecualian untuk beberapa jenis investasi. Undangundang tersebut dapat diubah sesuai keinginan oleh host state. b. Klausula kontrak yang secara tegas menjamin bahwa ketentuan-ketentuan kontrak akan

diakui,

tetapi

hanya

atas

hukum

yang

telah

berlaku

sebelum

penandatanganan kontrak. Klausula stabilisasi efektif dalam melindungi kontrak dan investor dari penerapan undang-undang atau tindakan administratif host state yang terjadi setelah penandatanganan kontrak. Beberapa

penulis

membedakan

klausula

stabilizator

dari

klausula

”d‟intangible.” Jika klausula stabilisator bertujuan melindungi investor terhadap perubahan undang-undang dalam host state, maka klausula ”d‟intangible” adalah untuk mencegah perubahan kontrak secara sepihak oleh negara dengan menggunakan hak istimewa publik atau hukum administratif.390 Sebagai suatu klausula berarti bahwa, ketika majelis arbitrase jajak pendapat suatu sengketa, hukum negara yang di pilih secara sepihak telah diubah dan perubahan mengubah atau menghentikan hak 389

H. Cattan, op.cit., hlm. 47. E. Paasivirta, “Internationalization and Stabilization of Contracts Versus State Sovereignty,” 60 British Yearbook of International Law, 1989, hlm. 315. 390


211 kontraktual dari investor asing, majelis arbitrase harus membuat keputusan berdasarkan ketentuan kontrak yang asli tanpa mempertimbangkan perkembangan itu. Lebih jelas dalam putusan Agip v. Congo391 yang dalam putusannya menyatakan bahwa dengan adanya klausula stabilisasi dalam perjanjian dengan Republik Congo Brazzaville maka ICSID dalam putusannya menyatakan bahwa nasionalisasi yang dilakukan oleh Congo adalah tidak sah karena melanggar klausula stabilisasi dan prinsip hukum internasional. Dengan demikian, bila tidak ada persetujuan di antara para pihak maka majelis akan menerapkan hukum dari negara anggota konvensi (contracting state) termasuk aturannya dalam konflik hukum dan hukum internasional yang mungkin bisa diterapkan sesuai Pasal 42 ayat (1) Konvensi ICSID tersebut. Majelis Arbitrase ICSID juga dapat memutuskan secara “ex aequo et bono” (putusan yang adil menurut hakim) jika para pihak telah menyetujui. Persetujuan mana diberikan dalam dua cara. Pertama, host state haruslah merupakan anggota konvensi ICSID (contracting state). Ratifikasi konvensi itu sendiri secara otomatis sebagai persetujuan dari ”contracting state” untuk tunduk pada penyelelesaian sengketa ICSID. Kedua, persetujuan harus secara tertulis dalam perjanjian investasi atau dalam suatu hukum investasi nasional atau suatu traktat perlindungan investasi yang diterapkan pada hubungan kontraktual dengan investor swasta. Kesepakatan harus diberikan kepada investor dan tidak dapat dibatalkan serta tidak berlaku surut. 391

Lihat putusan Agip v. Congo, (ICSID Case No. ARB/77/1), yang terdaftar tanggal 04 November 1977 dan putus tanggal 30 November 1979, dalam 67 International Law Reports (I.L.R) 318, 1984 dan http://icsid.worldbank.org/ICSID/>, diakses tanggal 21 September 2013.


212 Persetujuan harus benar, tidak melanggar ketentuan hukum atau konstitusi arbitrase yang dilarang dan persetujuan harus telah diberikan oleh seseorang atau suatu wakil yang sah untuk mewakili negara. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Konvensi ICSID sebagai berikut “consent by a constituent subdivision or agency of a contracting state shall require the approval of that state unless that state notifies the Centre that no such approval is required.” Oleh karena itu, seorang investor harus memeriksa terlebih dahulu bahwa negara yang dituju memiliki kewenangan.392 Investor juga harus meneliti tingkat sengketa kontrak terkait di mana ”contracting state” tidak menerima untuk tunduk pada arbitrase ICSID. Sebagai pengecualian dari yurisdiksi telah diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Konvensi ICSID, namun, seperti yang telah disebutkan di atas, hal itu tidak mempengaruhi validitas klausula arbitrase. Terdapat sejumlah kritik terhadap klausula stabilisasi. Bagi Asante393 yang merupakan advokad yang menganjurkan fleksibilitas dan re-negosiasi kontrak dalam kaitan tersebut bahwa : The dynamic economic changes at the global and national level... the doctrines of pacta sunt servanda and sanetity of contract reinforced by such devices as stability clauses fly in the face of global developments as well as the highly fluid situation in developing countries. (Terjemahan : Perubahan ekonomi yang dinamis di tingkat global dan nasional ... doktrin-doktrin pacta sunt servanda dan keamanan kontrak diperkuat oleh perangkat seperti klausul stabilitas yang menghadapi perkembangan global serta situasi yang sangat cair di negara berkembang).

392

Wolfgang Peter, op.cit., hlm. 309-310. S. Asante, “Stability of Contractual Relations in the Transnaional Investment Process,(28 International and Comparative Law Quarterly, 1979, hlm. 409. 393


213 Kemudian, serupa dengan hal tersebut Geiger394 percaya bahwa ”the duration of these advantages seems so excessive that it is difficult to believe that successive governments would not to modify such agreements depriving them of an important part of their fiscal power” (keunggulan ini tampak begitu berlebihan sehingga sulit untuk dipercaya bahwa pemerintah berturut-turut tidak akan mengubah perjanjian yang merampas bagian penting dari kekuatan fiskalnya). Namun, terdapat masalah yang melekat pada klausula stabilisasi yang telah dianalisis secara kritis oleh Faber dan Brown395 bahwa : Once agreement has been reached on royalties, taxes, customs duties and related matters, much skill goes into drafting clauses to ensure that, in terms of the contract, no scrap of residual power is left to the government to increase its share of any available surplus by new fiscal measures not contemplated by the agreement... it has to be recognized that such contracts cannot be negotiated with any of the industrialized countries of the West. A mining or oil company would get short shrift if it sought from the British Government contractual guarantees binding Parliament for the future in terms of a specific fiscal package. (Terjemahan : setelah kesepakatan telah tercapai pada royalti, pajak, bea cukai, dan hal-hal terkait, banyak cara masuk kepada klausula drafting untuk memastikan bahwa dalam hal kontrak tidak ada memo dari kekuatan yang ada kepada pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar yang tersedia oleh kebijakan fiskal baru yang tidak diatur oleh perjanjian ... itu harus diakui bahwa kontrak tersebut tidak dapat dinegosiasikan dengan salah satu negara industri Barat. Sebuah perusahaan pertambangan atau minyak akan mendapatkan sedikit perhatian jika dicari dari jaminan kontrak Pemerintah Inggris yang mengikat DPR untuk masa depan dalam hal paket fiskal tertentu).

R. Geiger, “The Unilateral Change of Economic Developtment Agreements,” 23, International and Comparative Law Quarterly, 1974, hlm. 77 395 Wolfgang Peter, Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreements, Second Revised and Enlarged Edition, (The Hague/Boston/London : Kluwer Law International, 1995), hlm. 112-113. 394


214 Faber dan Brown396

juga mengemukakan bahwa ketentuan stabilisasi tidak

atas kedaulatan negara yang permanen, ”the acceptance of the principle creates a constitutional limitation on the state in international law to deal with its natural resources” (penerimaan prinsip menciptakan batasan konstitusional pada negara dalam hukum internasional untuk menangani sumber daya alamnya). Dengan demikian salah satu sarana perlindungan investor adalah kontrak itu sendiri yang di dalamnya mengandung klausula stabilisasi. Sarana lain juga dapat berupa aturan undang-undang yang dibuat oleh host state dan hukum internasional.397 Hal mana dapat dipastikan bahwa perlindungan bagi investor oleh peraturan host state adalah sangat terbatas karena hukum investasi bersifat sebagai aturan unilateral yang masih dapat dilakukan perubahan terhadapmya sebagaimana yang diinginkan, terutama dalam masa perubahan politik atau ketidakstabilan kondisi suatu negara. Memang secara tegas hukum internasional tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap hak kontraktual, berbagai upaya telah dilakukan untuk tujuan tersebut antara lain dengan adanya kodifikasi internasional dalam hukum perjanjian multilateral atas investasi. Perjanjian pertama yang dibuat adalah Havana Carter398

M. Sornarajah, “The Myth of International Contract Law,” 15, Journal of World Trade Law, 1981, hlm. 210. 397 Wolfgang Peter menyebutkan bahwa “… source for investment protection in the first place is investment contract itself, contracted between a foreign investor and a host country, another direct source of investment protection is expressed in a host state‟s constitutional or statutory enactments regarding foreign private intvestment and international law.” Dalam Wolfgang Peter, op.cit., hlm. 328. 398 Pasal 12 Havana Carter menyatakan bahwa : 1. The Members recognize that: (a) international investment, both public and private, can be of great value in promoting economic development and reconstruction, and consequent social progress; 396


215 tahun 1948 lalu diikuti oleh proposal ICC tahun 1949 untuk International Code of Fair Treatment for Foreign Investment, lalu di susul oleh proposal dari International Association for the Promotion and Protection of Private Foreign Investment pada tahun 1958, lalu proposal dari International convention for the Mutual Protection of Private Property Rights in Foreign Countries pada tahun 1959 dan draft OECD berupa Draft Convention on the Protection of Foreign Property ditahun 1967.399 Meskipun telah banyak bentuk proyek perlindungan sebagaimana diuraikan di atas, namun tidak memberikan hasil yang maksimal dan cenderung memiliki lingkup perlindungan yang terbatas. Demikian juga dengan ICSID sebagai suatu perjanjian multilateral, tetap memberi perlindungan akan tetapi terbatas pada menghilangkan kewenangan nasional suatu negara dan tekanan politiknya dalam penyelesaian sengketa. Terhadap kondisi tersebut, lahir Multinational Investment Guarantee Agency (MIGA) Convention pada tahun 1985 yang didalamnya memiliki suatu

(b) the international flow of capital will be stimulated to the extend that Members afford nationals of other countries opportunities for investment and security for existing and future investments; (c) without prejudice to existing international agreements to which Members are parties, a Member has the right: (i) to take any appropriate safeguards necessary to ensure that foreign investment is not used as a basis for interference in its internal affairs or foreign policies; (ii) to determine whether and, to what extent and upon what terms it will allow future foreign investment; (iii) to prescribe and give effect on just terms to requirements as to the ownership of existing and future investments; (iv) to prescribe and give effect to other reasonable requirements with respect to existing and future investments.” 2. Adequate security for existing and future investments” and “to give due regard to the desirability of avoiding discrimination as between foreign investments. 399 Vaughan Lowe, “Changing Dimensions of International Investment Law,” University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No 4/2007 March 2007, diakses dari http://papers.ssrn.com/Abstract=970727, tanggal 14 September 2013.


216 konteks baru yaitu meningkatkan pemulihan dan perlindungan investasi asing sebagaimana dijaminkan dalam perjanjian investasi.400 Permasalahan keterbukaan juga dibicarakan dalam sengketa Maffezini401 di mana arbiter menemukan bahwa keterbukaan akan memastikan bahwa investor memperoleh perlakuan yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf i BIT antara Maffezini, investor asal Argentina dengan Spanyol yang dalam pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID disebutkan bahwa “the lack of transparency with which this loan transaction was conducted is in compatible with Spain‟s commitment to ensure the investor a fair and equitable treatment in accordance with Article 4 (i) of the BIT.” Transparansi atau keterbukaan akan menghasilkan suatu elemen penyelesaian sengketa yang adil dan seimbang.

Bahkan senyatanya terdapat negara yang

menerobos kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum internasional tetapi hal itu tidak dianggap bahwa negara tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang tidak adil, sebagaimana pertimbangan sengketa Metalclad Corporation v. United Mexican States dan sengketa CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic402 bahwa “A State might breach an international legal obligation but not be held to have acted in a manner that was unfair or inequitable,” hal tersebut berkaitan dengan tingkat campur tangan terhadap hak investor untuk dilindungi. Keterbukaan putusan arbitrase

400

Wolfgang Peter, op.cit., hlm. 371. Sengketa Emilio Agustin Maffezini (Argentina) v. Kingdom of Spain, (ICSID Case No. ARB/97/7) tanggal 9 November 2000, diakses dari http://www.worldbank.org/icsid/cases/emilio_AwardoftheTribunal.pdf., Paragraph 83. 402 Metalclad Corporation v. United Mexican States, (ICSID Case No. ARB (AF)/97/1) putusan tanggal 30 Agustus 2000 ; dan CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic, (ICSID Case No. ARB/01/8) tanggal 17 Juli 2003. 401


217 memberikan perlindungan hukum bagi investor, namun tidak serta merta melindungan investor yang beritikad buruk, dengan keterbukaan secara otomatis juga akan memberikan perlindungan kepada host state. Cornel Marian403 dari Asosiasi Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Sweden menyampaikan pada Konferensi di Oslo bahwa salah satu dari 3 (tiga) alasan penting mengapa keterbukaan diinginkan adalah karena adanya perlindungan terhadap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan akhir adalah tujuan utama bagi investor yang dirugikan oleh host state maupun sebaliknya, di mana ICSID menyediakan sistem yang paling menguntungkan untuk melaksanakan putusan terhadap negara dan mengikat tanpa bantuan pengadilan nasional,404 sehingga publikasi putusan dan pertimbangannya akan melindungi pelaksanaan putusan,405 juga turut menjamin tidak adanya perubahan amar putusan oleh pihak yang beritikad buruk. Kemudian, meminimalkan resiko masa mendatang melalui dasar kebenaran proses arbitrase406 juga merupakan pembenaran berkaitan dengan manfaat jangka menengah dan jangka panjang, termasuk pengoperasian dalam kewenangan asing dan penegakan putusan.

Publikasi putusan juga dapat membantu para pihak dalam

menghindari sengketa di masa yang akan datang karena para pihak dapat mempelajari Cornel Marian, “Suistainable Investment Through Effective Resolution of Investment Dispute-Is Transparency the Answer?,” hlm. 9, diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2070676 , tanggal 25 Januari 2013. 404 Pasal 51 ayat (1) Konvensi ICSID 405 Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules. 406 Cornel Marian, “Suistainable Investment Through Effective Resolution of Investment Dispute-Is Transparency the Answer?,” SRRN Journal, hlm. 9, diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2070676 , tanggal 25 Januari 2013. 403


218 kesalahan masing-masing pihak satu sama lain.407 Keterbukaan putusan arbitrase menyebabkan para pihak telah dapat menilai arbiter mana yang baik dan negara juga dimungkinkan dapat mengubah aturan substanstif dan prosedural yang ada pada kesempatan berikutnya di masa mendatang,408 sehingga dapat mencegah sengketa di masa mendatang. Selain itu dengan keterbukaan putusan, maka baik investor maupun host state akan menciptakan suasana investasi yang kondusif satu sama lain, investor melakukan investasi dengan baik dan host state akan memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan tidak akan merugikan investor sehingga tidak terjadi sengketa yang akan menurunkan “image” investor dan minat investasi terhadap host state. Dengan demikian maka keterbukaan putusan juga akan menumbuhkan kepercayaan terhadap arbitrase,409 khususnya proses arbitrase sebagai langkah pengambilan putusan sehingga menjadi sangat beralasan, sebab suatu putusan arbitrase, apakah putusan itu menguntungkan atau tidak bagi pemohon penyelesaian sengketa, maka akan menerima dan percaya ketika putusan itu dipublikasikan dan cukup beralasan untuk terbukanya komentar dari khalayak publik. Tentunya host state sebaliknya akan diuntungkan karena akan menyebabkan investor lebih berhatihati dalam melakukan investasi karena dengan publikasi putusan maka akan mengundang komentar masyarakat internasional yang dapat terpengaruh untuk melawan putusan tersebut dalam suatu wacana publik. Putusan yang beralasan

407

Cindy B. Guys., op.cit., hlm. 136-137. Delaney & Magraw, Procedural Transparency, The Oxford Handbook of International Investment Law, 2008, hlm. 762. 409 Cornel Marian, “Suistainable …, op.cit. 408


219 hukum410 dan kemudian dipublikasi, akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap majelis arbitrase yang netral dan tidak memihak. Sengketa Kardassapolous and Fuchs v. Georgia411 menggambarkan pentingnya mengandalkan kepercayaan. Jika negara dikalahkan maka publikasi putusan memastikan bahwa masyarakat setidaknya sadar akan isu-isu yang mewajibkan pembayaran ganti rugi oleh negara. Bayangkan risiko untuk seorang investor dalam hal negara membayar putusan secara rahasia dan kemudian informasi ini diketahui publik maka akan berakibat turunnya kepercayaan publik. Jika masyarakat memiliki kepercayaan bahwa proses yang dilakukan adalah wajar, maka pelaksanaan atas putusan akan lebih disukai dan keterbukaan putusan mungkin juga dapat berperan penting dalam melakukan penekanan untuk melaksanakan putusan.412

3. Keterbukaan putusan mewujudkan keadilan, prediktabilitas putusan, meningkatkan kualitas putusan dan rasionalitas sengketa. Era globalisasi ekonomi sekarang ini telah menghadirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia seperti terjadinya era pasar bebas dunia, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional dan sebagainya. Hal ini tentu tidak dapat dilaksanakan dalam 410

Fungsi dari putusan yang beralasan, adalah untuk memungkinkan hakim lebih kreatif mencari kesenjangan hukum, kewenangan yang disengketakan atau kewenangan yang lebih luas dari undang-undang bagi hakim untuk lebih kreatif . lihat dalam W. Friedmann, Legal Theory, Fourth Edition, (London : Stevens & Sons Limited, 1960), hlm. 86. 411 Sengketa Kardassapolous and Fuchs v. Georgia, Putusan akhir, (ICSID Case No. ARB/05/18) dan (ICSID Case No. ARB/07/15), tanggal 3 Maret 2010, paragraph. 12 412 Cindy B. Guys., op.cit., hlm. 136-137.


220 kefakuman hukum dan kaidah-kaidah hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme hubungan tersebut agar tidak terjadi konflik internasional dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Seandainya konflik itu tetap terjadi, maka pranata hukumlah yang mampu dan sangat diharapkan untuk menyelesaikannya. Hukum disamping untuk memberikan kepastian dalam berbisnis, juga untuk mencapai rasa keadilan bagi para pelaku tindak ekonomi di manapun berada.413 Michael Sandel414 bahkan mengatakan bahwa “in some cases, justice is not a virtue but a vice, justice is a remedial virtue whose moral advantage consist in the repair it works on fallen conditions” (dalam beberapa sengketa, keadilan bukanlah suatu kebajikan, tetapi mewakili, keadilan adalah kebajikan perbaikan yang memiliki keunggulan moral yang terdiri dari perbaikan kerja pada kondisi lemah), akan tetapi meskipun pendapat tersebut dianggap salah namun pendapat Sandel415 membawa poin penting bahwa “although social justice is not predicated on individuals being selfish, it is a virtue designed to respond to the possibility of conflict and disagreement” (meskipun keadilan sosial bukan merupakan bentuk keegoisan, namun dianggap sebagai kebaikan guna merespon kemungkinan konflik yang akan timbul). Keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis.416 Unger417 mengatakan bahwa lawan bagi justifikasi oleh peraturan adalah keadilan, pengertian

413

H. Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 124. 414 Michael J. Sandel, Liberalism and the Limit of Justice, 2nd edn., (New York : Cambridge University Press, 1998), hlm.34. 415 Jon Mandle, Global Justice, (USA : Polity Press, 2006), hlm. 18. 416 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya, Edisi Baru, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 137.


221 keadilan intuitif dalam sengketa tertentu. Seorang formalis memandang keadilan itu tidak ada bentuknya, sebab keadilan tidak dapat dikodifikasikan sebagai sistem peraturan, dan tidak dapat dikatakan bersifat tirani karena semua pertimbangan moral bersifat subjektif, meskipun pertimbangan-pertimbangan itu dimiliki bersama secara luas. Sedangkan atas pengaruh Aristoteles418 secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga macam yaitu : 1. Keadilan legal atau keadilan umum (Ius Legalis, Iustitia Generalis), menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan dalam konteks ini bersifat vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara. 2. Keadilan komunitatif (Iustitia Comutatifa), mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan yang lain atau antar warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga yang lain. 3. Keadilan distributif atau keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warganegara. Keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rasa sama rata (keadilan komutatif) dalam pembagian kekayaan ekonomi.

Pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez419 yaitu : 1. Keadilan distributif (distributive justice), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, di mana benefits and burdens harus dibagi secara adil. 2. Keadilan retributif (retributive justice), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, di mana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. 417

Roberto M. Unger,, Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari judul aslinya : “Law and Modern Society : Toward a Criticism of Social Theory,” Cetakan V, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 270. 418 A. Sonny Keraf, op.cit., hlm. 138-158. Bandingkan dengan E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 125 419 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hlm. 90-91.


222 3. Keadilan kompensatoris (compensatory justice), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, di mana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Kajian mengenai teori keadilan yang berkembang pesat dewasa ini, tentunya tidak terlepas dari pendapat John Rawls, Guru Besar pada Harvard University yang terkenal dengan kritiknya terhadap teori-teori keadilan sebelumnya yang menurutnya dianggap gagal memberikan konsep keadilan yang tepat. Dalam karya besarnya “A History of Justice” Rawls menyatakan bahwa420 kegagalan teori-teori terdahulu disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme dan intuisionisme. Menurut Rawls meskipun utilitarianisme (Ronald Dworkin menyebut utilitarianisme dengan goal-based theory) telah mendominasi pandangan moral filsafat moral modern, namun utilitarianisme telah gagal menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan azas manfaat daripada azas hak. Oleh karenanya utilitarianisme tidak tepat bila dijadikan basis untuk membangun suatu konsep keadilan.421 Sementara itu terhadap intuisionisme yang dalam proses keputusan (moral) lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia, Rawls memberikan kritik karena intuisionisme tidak memberi tempat bagi rasionalitas. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan serta keputusan-keputusan moral akan menjadi subyektif dan pada akhirnya kehilangan objektifitasnya. Dalam perspektif itu juga, perbagai

420

Andre Ata Ujan, keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls), (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 21. 421 Ibid.


223 generalisasi etis dapat disebut benar meskipun tidak didukung oleh argumen yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan.422 Belajar dari kegagalan teori-teori terdahulu, Rawls mengajukan teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam konteks ini Rawls menyebut keadilan sebagai “fairness” yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan.423 Rawls merumuskan dua prinsip keadilan sebagai berikut : pertama, the great equal principle, di mana setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang ; kedua, the different principle, di mana ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.424 Keadilan distributif selanjutnya berkaitan dengan pembahasan asas kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak dalam menentukan keterbukaan putusan arbitrase dalam Bab III. 422

Ibid. Ibid., hlm. 71. 424 Ibid., hlm. 129. Lihat juga A. Sonny Keraf, op.cit., hlm. 152-155. Lihat juga K. Bertens, op.cit., hlm. 103. Sebagaimana dikutip dari John Rawls , A Theory of Justice (1971), (Oxford : Oxford University Press, 1992), hlm. 302. 423


224 Keterbukaan putusan merupakan bagian dari penyelesaian sengketa yang adil dan seimbang, sebagaimana dalam putusan sengketa Mondev dikatakan bahwa425 “to the modern eye, what is unfair or inequitable need not equate with the outrageous or the egregious. In particular, a State may treat foreign investment unfairly and inequitably without necessarily acting in bad faith” (umumnya, suatu negara dapat memperbaiki investasi asing yang dilakukan di negaranya dengan memilih bertindak adil atau tidak adil tanpa harus melakukan tindakan dengan itikad buruk). Pertimbangan putusan Mondev tersebut menunjukkan bahwa keadilan, keseimbangan, perlindungan dan keamanan adalah merupakan elemen standar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Pandangan yang sama juga terdapat dalam sengketa Waste Management v. Mexico, ditahun 2004 yang pertimbangan putusannya menyatakan bahwa : 426 The minimum standard of treatment of fair and equitable treatment is infringed by conduct attributable to the State and harmful to the claimant if the conduct is arbitrary, grossly unfair, unjust or idiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional or racial prejudice, or involves a lack of due process leading to an outcome which offends judicial propriety as might be the case with a manifest failure of natural justice in judicial proceedings or a complete lack of transparency and candour in an administrative process. In applying this standard it is relevant that the treatment is in breach of representations made by the host State which were reasonably relied on by the claimant. (Terjemahan : Standar minimum pemulihan perlakuan yang adil dan merata yang telah dilanggar oleh tindakan negara dan berbahaya bagi penggugat jika tindakan tersebut adalah sewenang-wenang, tidak adil, tidak benar atau khusus, bersifat 425

Sengketa Mondev International Ltd. v. United States, (ICSID Case No. ARB(AF)/99/2), putusan tanggal 11 Oktober 2002, paragraph 116, diakses dari http://www.investmentclaims.com/decisions/Mondev-US-Award-11Oct2002.pdf dan http://www.state.gov/documents/organization/14442.pdf. 426 Sengketa Waste Management v. Mexico (ICSID Case No. ARB(AF)/98/2), Putusan tanggal 30 April 2004, paragraph 98, diakses dari http://www.investmentclaims.com/decisions/WasteMgmtMexico-2-FinalAward-30Apr2004.pdf


225 diskriminatif dan menunjukkan penggugat berprasangka secara rasial, atau kurang melibatkan proses yang mengarah kepada hasil yang menyinggung kepatutan peradilan yang mungkin terjadi dengan kegagalan nyata atas sifat keadilan dalam proses hukum atau kurangnya transparansi dan kejujuran dalam proses administrasi. Dalam menerapkan standar ini relevan bahwa pemulihan tersebut melanggar pernyataan yang dibuat oleh negara tuan rumah yang cukup beralasan bagi penuntut).

Di sisi lain beberapa sengketa ICSID seperti MTD Equity v. Chile pada tahun 2004 mempertimbangkan bahwa : 427 In terms of the BIT, fair and equitable treatment should be understood to be treatment in an even-handed and just manner, conducive to fostering the promotion of foreign investment. Its terms are phrased as a pro-active statement –“to promote”, “to create”, “to stimulate” rather than prescriptions for a passive behaviour of the State or avoidance of prejudicial conduct to the investors. (Terjemahan : Dalam BIT, perlakuan yang adil dan merata harus dipahami sebagai pemulihan secara adil dan hal benar, kondusif untuk mendorong promosi investasi asing. Bentuknya diungkapkan sebagai pernyataan pro-aktif - "untuk mempromosikan," "untuk membuat," "untuk merangsang" daripada alasan untuk perilaku pasif negara atau menghindari perilaku merugikan bagi investor). Kemudian pendapat yang serupa terdapat dalam Putusan CMS v. Argentina yang mengatakan bahwa “fair and equitable treatment is inseparable from stability and predictability.”428

Demikian

juga

dalam

sengketa

Occidental

v.

Ecuador

427

Sengketa MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile (ICSID Case No. ARB/01/7), Putusan tanggal 25 Mei 2004, paragraph 113, diakses dari http://www.investmentclaims.com/decisions/MTDChile-Award-25May2004.pdf dan http://www.asil.org/ilib/MTDvChile.pdf. 428 Sengketa CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. arb/01/8), Putusan tanggal 12 Mei 2005, paragraph 276 dan 278, diakses dari http://www.investmentclaims.com/decisions/CMS-Argentina-FinalAward-12May2005.pdf dan https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListConclu ded.


226 mengemukakan pendapat yang sama.429 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa keterbukaan yang dilakukan dalam arbitrase, yang bahkan sebagian telah diperjanjikan melalui BIT adalah ditujukan bagi perlindungan terhadap investor dari tindakan sewenang-wenang negara dan juga melindungi negara dari itikad buruk investor dalam melakukan investasi di negara tersebut, dengan kata lain keterbukaan putusan arbitrase ICSID akan memberikan perlindungan timbal balik antara negara dan investor. Selain keterbukaan putusan, ICSID mewakili ide terhadap akses kesamaan anggota Konvensi untuk mencapai harapannya, ini terbukti bahwa dari 470 sengketa yang ditangani oleh ICSID (pending cases dan concluded cases) juga terdapat 4 (empat) sengketa yang diajukan oleh host state atau badan negara melawan investor yaitu : 1. Tahun 1976, sengketa Gabon v. Societe Serete S.A.(ICSID Case No.ARB/76/1). 2. Tahun 1998, sengketa Tanzania v. Independent Power Tanzania Limited (ICSID Case No.ARB/98/8). 3. Tahun 2007, sengketa Government of The Province of East Kalimantan v. PT. Kaltim Prima Coal and Others (ICSID Case No.ARB/07/3). 4. Tahun 2012, sengketa Republic of Equatorial Guinea v. CMS Energy corporation and other (ICSID Case No. CON (AF)/12/12).

429

Sengketa Occidental Exploration and Production Company v. Ecuador, (ICSID Case No. ARB/06/11), putusan tanggal 1 Juli 2004, paragraphs 185-191, http://www.investmentclaims.com/decisions/Occidental-Ecuador-FinalAward-1Jul2004.pdf


227 Dari beberapa sengketa di atas terlihat bahwa keterbukaan putusan yang didukung oleh akses kesamaan hak maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dan host state karena tidak saja memberikan hak kepada investor untuk menuntut host state, tetapi juga terdapat hak host state untuk menuntut negara. Keadilan sebagai fairness ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas. Dengan keterbukaan maka akan tercapai pula putusan yang adil dan seimbang berkaitan dengan stabilitas dan dapat diprediksi, oleh karenanya keterbukaan putusan arbitrase bagi investor dan host state adalah sangat penting karena dengan terbuka maka dapat terlihat apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase itu adalah putusan yang adil dan seimbang. Jelas bahwa pertimbangan transparansi, stabilitas dan prediktabilitas430 adalah merupakan hal yang diperhitungkan oleh majelis arbitrase. Unsur prediktabilitas ini jelas sudah dapat dianggap sebagai unsur yang sudah dipenuhi oleh hukum perdagangan transnasional. Selo Sumardjan431 menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan serasi yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan keguncangan. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan. Rasa akan keadilan telah dibawa oleh manusia sedari kecilnya, pengalaman sehari-hari lama kelamaan menimbulkan keinsyafan atas diri manusia

430

Emmanuel Gaillard berpendapat bahwa unsur prediktabilitas dalam sebuah sistem hukum akan “enable the parties to assess the likely outcome of any diverging views that may arise” dalam Emmanuel Gaillard, “Transnational Law : A Legal System or a Method of Decision Making,” dalam “The Practice of Transnational Law,” K.P. Berger (ed), (England : Kluwer Law International, 2001), hlm. 63-64. 431 Selo Sumardjan, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan, (Jakarta : UI, 1972), hlm. 22.


228 dengan patokan bahwa barangsiapa yang berjasa harus menerima anugerah dan siapa yang berbuat salah harus menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, maka keadilan akan ada apabila setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan yang sewajarnya dari golongan-golongan lain sedangkan setiap golongan itu tidak merasa dirugikan karena perbuatan kegiatan golongan lain. Melalui keterbukaan, investor memiliki kepentingan dalam mengetahui perlindungan apa yang diperoleh dalam wilayah negara asing dan rakyat memiliki hak untuk mengetahui lingkup atau nilai kewenangan peraturan pemerintah yang mungkin berdampak kepada rakyat akibat adanya perjanjian. Dengan demikian, perlindungan terhadap investor dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi dalam hal ini keterbukaan putusan arbitrase yang melibatkan negara dan investor. Dengan begitu maka akan ditemukan suatu penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi dan dapat menjamin keseimbangan dan keadilan putusan bagi para pihak sebab keadilan tidak hanya suatu prinsip tapi juga keinginan tiap individu, sebagaimana dikatakan W. Friedman432 bahwa “the postulates of justice are not only principles of order existing independently of man, but also the will of the individual, a measure of his moral justification and destination” (keadilan bukan hanya suatu prinsip tatanan yang ada secara independen dari manusia, tetapi juga merupakan kehendak individu, ukuran pembenaran moral dan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak).

432

W. Friedmann, Legal Theory, Fourth Edition, (London : Stevens & Sons Limited, 1960), hlm. 103-104.


229 Kaitan dengan kepastian hukum adalah keterbukaan dalam perdagangan internasional dan hukum investasi akan menghasilkan prediktibilitas dan membantu perkembangan perdagangan dan investasi.433 Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturanperaturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum. Supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah termaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Hal ini berarti kepastian hukum harus terwujud dalam peraturan-peraturan atau regel belaka, akan tetapi mungkin juga terwujud di dalam keputusan-keputusan pejabat yang berwenang. Singkatnya, kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian hukum itu sendiri.434 Keterbukaan tidak hanya berfungsi melindungi investor atau pihak yang terkait lainnya, tetapi juga meningkatkan tingkat kepastian hukum pada negara yang membuat kebijakan tertentu secara objektif.435 Selanjutnya, keterbukaan putusan arbitrase membangun konsistensi hukum investasi karena dengan mempublikasikan seluruh putusan maka kualitas putusan akan meningkat dan sengketa hukumnya menjadi lebih rasional serta para pihak akan menggantungkan pengalaman dan harapan atas putusan yang telah ada. Melalui keterbukaan putusan maka para pihak tidak akan mengajukan tuntutan dan tanggapan

433

Carl-Sebastian Zoellner, op.cit., hlm.627. Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Bagi Kalangan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 48-51. 435 Carl-Sebastian Zoellner, op.cit., hlm. 628. 434


230 tanpa disertai oleh bukti-bukti yang sah dan akurat yang akan mempengaruhi arbiter dalam menjatuhkan putusan, demikian juga arbiter tidak akan memberi pertimbangan putusan dengan memberi pendapat yang tidak berdasarkan hukum sehingga merugikan salah satu pihak, dengan kata lain bahwa segala sesuatu dilakukan dengan dasar hukum dan sifat kehati-hatian yang diharapkan putusan yang dihasilkan akan menciptakan keadilan, bermanfaat bagi para pihak, negara dan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum.

4. Keterbukaan putusan sebagai bentuk perwujudan asas pemerintahan yang baik (good governance). Asas pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu asas yang penting dalam laju pemerintahan suatu negara, Sherif H. Seid436 mengatakan bahwa : Good governance is increasingly becoming the buzzword in various international fora. It is now manifestly present in bilateral and multilateral development coorporation agreement between developed and developing countries, and the donor community is showing a growing interest in the principles of good governance (Terjemahan : tata pemerintahan yang baik semakin menjadi kata kunci dalam berbagai forum internasional di mana saat ini bahkan dicantumkan dalam perjanjian pembangunan baik secara bilateral maupun multilateral antara negaranegara maju dan berkembang, dan bahkan meningkatkan minat para investor dalam prinsip-prinsip tata kelola yang baik).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai dasar umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat adminsitrasi negara dalam rangka pemerintahan yang

436

Sherif H. Seid, op.cit., hlm. 206.


231 baik (good governance).437 Untuk mewujudkan asas good governance ini dapat dilakukan melalui : 438 ”(i) accountability of government officials and bureaucrats for public funds and exercise of power, (ii) transparency in procedures, investment decisions, contracts and appointments, (iii) rule of law.” Pendapat lain bahwa good governance memiliki lima kaidah yaitu transparency,

independency,

accountability,

responsibility,

fairness,439

yang

kesemuanya berkaitan dengan tugas pokok peradilan (termasuk majelis arbitrase) untuk menegakkan hukum dan keadilan. Solly Lubis440 berpendapat bahwa keterbukaan adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban, ada hubungan yang sikuensial antara keterbukaan dan pertanggungjawaban, lebih dulu dituntut adanya sikap keterbukaan supaya pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya, jika karakternya tertutup maka sulit diharapkan adanya pertanggungjawaban. Kedaulatan negara untuk menganut keterbukaan berkaitan dengan asas-asas pemerintahan yang baik yang harus dicapai oleh suatu negara yaitu Pertama, responsif dalam arti cepat tanggap terhadap permasalahan bangsa. Kedua, transparansi dalam arti keterbukaan pemerintah kepada warganya atas seluruh program dan tindakan yang dilakukan. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, partisipasi rakyat dalam pembangunan bangsanya dan Kelima, efektif dan efisien 437

Hotma P. Sibuea, Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 150-151. 438 Ibid., hlm. 207. 439 Johny Sudharmono, Be G2C, Good Governed Company, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004). 440 Solly Lubis, Kebijakan Publik, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 72.


232 dalam arti setiap program pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena arbitrase cenderung

rahasia termasuk yang dianut oleh Indonesia, maka

terdapat kritik terhadap arbitrase ICSID yang rigid dan bias sistem sebagaimana diungkapkan oleh Remy Gerbay bahwa ”ICSID‟s system is rigged and represents the inequities of an international system biased against the developing countries.”441 Transparansi dalam arti keterbukaan adalah ”widely seen to be a key hallmark of contemporary democratic practice and is often linked to the passing of freedom of information

legislation,”442

keterbukaan

dalam

pemerintahan

menunjukkan

keterbukaan informasi dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang dikatakan Schrauer443 bahwa : Often credited with generating government accountability, transparency often allows citizens of a democracy to control their government, reducing government corruption, bribery and other malfeasance and some commentators contend that an open, transparent government allows for the dissemination of information, which in turn helps produce greater knowledge and societal progress. (Terjemahan : sering dijamin bahwa dengan menghasilkan pertanggunjawaban pemerintah, transparansi memungkinkan warga yang demokratis untuk mengontrol pemerintah, mengurangi korupsi pemerintah, penyuapan dan penyalahgunaan jabatan lainnya dan beberapa komentator berpendapat bahwa, suatu keterbukaan, transparansi pemerintah memungkinkan untuk menyebarkan informasi, yang pada gilirannya akan membantu menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan kemajuan sosial).

Remy Gerbay, “Confidentiality vs. Transparency In International Arbitration : The English Perspective,” 2012, diakses dari http://paper.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2134137 442 Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Open_government. 443 Frederick Schauer, "Transparency in Three Dimensions", University of Illinois Law Review (4), 2011, hlm.. 1346–1350. 441


233 Kebalikan dari keterbukaan putusan arbitrase adalah kerahasiaan putusan arbitrase yang tentunya kerahasiaan tersebut telah mengesampingkan terpenuhinya prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di atas, karena salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah keterbukaan (transparency) sebagai bentuk pertanggungjawaban

negara.444

Francis

Fukuyama445

mengatakan

bahwa

”accountable government meanst that the rulers believe that they are responsible to the people they govern and put the people‟s interest above their own” (pemerintah bertanggung jawab artinya bahwa penguasa percaya bahwa terdapat tanggung jawab kepada rakyat untuk mengatur dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri). Berkaitan dengan hal tersebut, Cornel Marian446 mengungkapkan bahwa ”in investment arbitration, transparency in the arbitrable proceedings is closely linked to the public need to review state conduct” (dalam arbitrase investasi, transparansi berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat untuk meninjau perilaku negara). Nienke Grossman447 juga mengatakan keterbukaan

444

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan kepentingan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Lihat dalam F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998), hlm. 77. 445 Suatu pemerintahan disebut akuntabel apabila penyelenggaraan kekuasaan meyakini bertanggungjawab terhadap rakyat yang di perintah dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri. Lihat dalam Bagir Manan, “Kekuasaan Akuntabel Dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional),” Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 321 Agustus 2012, hlm. 5, sebagaimana dikutip dari Francis Fukuyama, The Origin of Political Order, (Profile Books, 2011), hlm. 321. 446 Cornel Marian, “Balancing Transparency : The Value of Administrative Law and MathewsBalancing to Investment Treaty Arbitrations,” Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, vol.10, issue 2, Article 3, 2010, diakses dari http://digitalcommons.pepperdine.edu/drlj/vol10/1552/3. 447 Nienke Grossman, “Legitimacy and International Adjudicative Bodies,” The Geo.Wash.Int‟l L.Rev, vol 41, 2010, hlm. 157.


234 adalah sebagai konsep pertanggungjawaban, yang selengkapnya dikatakan bahwa : Transparency is also linked to legitimacy through the concept of accountability, it allows constituencies of accountable actors, such as adjudicator and litigants, not only to observe them but also to attempt to exert some degree of control over their behavior and allow domestic and other constituencies to hold governments accountable for their action and results. (Terjemahan : keterbukaan juga terkait dengan legitimasi melalui konsep akuntabilitas, memungkinkan perwakilan yang bertanggungjawab, seperti juri dan pihak yang berperkara, tidak hanya untuk mengamati, tetapi juga untuk mencoba mengerahkan beberapa tingkat kontrol atas perilakunya dan memungkinkan perwakilan domestik dan lainnya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan hasil kerjanya).

Sebagaimana akses publik, tujuan utama transparansi adalah untuk memfasilitasi kontrol terhadap pembuat keputusan, senada dengan hal tersebut Mark Fenster448 menjelaskan bahwa “work on transparency in executive branch contexts that transparency enables free flow of information among public agencies and private individuals, allowing input, review, and criticism of government action, and thereby increases the quality of governance” (bekerjanya keterbukaan dalam konteks eksekutif merupakan keterbukaan yang memungkinkan arus informasi antar lembaga publik dan individu swasta, memberi masukan, peninjauan kembali, dan kritik atas tindakan pemerintah, dan dengan demikian meningkatkan kualitas pemerintahan). Meskipun negara memiliki kedaulatan untuk mengatur terbuka atau rahasianya putusan arbitrase, tetapi kedaulatannya tidak menghapuskan pertanggungjawaban negara secara internal kepada rakyatnya atas setiap tindakannya.

Mark Fenster, “The Opacity of Transparency,” SRRN Journal, hlm. 13., http://srrn.com/abstract=686998, tanggal 5 Maret 2014. 448

diakses dari


235 Adanya kedaulatan negara juga menyebabkan negara tidak bebas dari tanggung jawab secara eksternal. Huala Adolf mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak negara lain, setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki

pelanggaran

itu.449

Pertanggungjawaban

mana

terbatas

pada

pembayaran ganti rugi.450 Negara juga bertanggungjawab atas pelanggaran perjanjian (contractual liability) yang melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi yang ditentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan, peradilan arbitrase atau melalui perundingan. Masyarakat internasional menganggap bahwa pelanggaran semacam ini merupakan suatu kelalaian suatu negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari serta merupakan pelanggaran terhadap doktrin ”pacta sunt servanda.”451 Perlindungan investor yang dicapai melalui terbukanya putusan juga berkaitan dengan cerminan asas-asas pemerintahan yang baik yang dibahas sebelumnya, karena dengan adanya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab maka akan menghasilkan produk regulasi yang baik yang akan mendorong warganya berbuat baik, hasilnya akan meningkatkan investasi dari investor yang baik pula. Ini adalah

449

Huala Adolf , Arbitrase Komersial Internasional op.cit., hlm. 173. Ibid., hlm. 179 sebagaimana dikutip dari Shaw, International Law, (London : Butterworths, 1986), hlm. 408 451 Ibid., hlm. 181-182 sebagaimana dikutip dari Hingorani, Modern International Law, Edisi ke-2, (1984), hlm. 24. 450


236 bentuk seperti yang dikemukakan oleh G. Cochrane452 bahwa masyarakatlah yang menentukan signifikansi sosial suatu norma dan dengan demikian, bukan hanya hukum yang berpeluang mengontrol masyarakat, tetapi sebaliknya juga, warga masyarakat setiap kali berkesempatan mengontrol hukum. Dalam teori integrasi yang dicetuskan oleh seorang ahli hukum Jerman bernama Smend,453 dikatakan bahwa ”which sees the relation between the citizens and the state as one of perpetual mutual inspiration. Citizens live in and through the state, and the state in and through the citizens” (terdapat timbal balik antara negara dan warga negara, di mana warga negara hidup di dalam dan melalui negara, sebaliknya negara hidup di dalam dan melalui warganya). Tentunya penyusunan BIT juga harus terbuka dan menyepakati putusan yang nantinya terbuka untuk umum, karena dengan putusan yang rahasia maka tidak akan diketahui oleh masyarakat apakah pemerintah negara dapat dimintai tanggung jawab untuk membayar ratusan juta dollar uang pembayar pajak sebagai kompensasi kepada investor

asing

karena

pemerintah

telah

gagal

untuk

berperilaku

transparan dan adil, oleh majelis arbitrase yang keberadaannya, proses dan putusan akhirnya dirahasiakan dari para wajib pajak yaitu warga negara, misalnya dalam Pasal 10 Model BIT Amerika Serikat Tahun 2004454 yang berisi ketentuan penting dan inovatif dengan mengatur tentang kewajiban transparansi dari pihak negara 452

G. Cochrane, Development Anthropology, (New York : Oxford University Press, 1971), hlm.

93-94. 453

W. Friedmann, Legal Theory, op.cit., hlm. 191. Vaughan Lowe, “Changing Dimensions of International Investmen Law,” working paper No. http://papers.ssrn.com/Abstract=970727. Lihat juga dalam 4/2007, diakses dari http://www.state.gov/documents/organization/38710.pdf. 454


237 tentang segala undang-undang, peraturan, prosedur, aturan administrasi yang berlaku, dan keputusan majelis. Kemudian dalam Pasal 11 yang berjudul transparansi, mewajibkan negara untuk mempublikasikan hukum dan peraturan yang direncanakan dan menarik komentar dari khalayak umum. Meskipun

perjanjian

investasi

secara

eksplisit

kurang

mewajibkan

keterbukaan sebagai suatu komponen inti dari perlakuan yang adil dan merata berdasarkan perjanjian, akan tetapi umumnya hukum internasional didasarkan pada “standar minimum penyelesaian” atau hukum internasional yang mewujudkan “good governance” dan “rule of law.” Berkaitan dengan hal tersebut terdapat putusan ICSID yang terkenal yaitu putusan sengketa Tecnicas Medioami Biantales Tecmed S.A. v. The United Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF)/00/2) tanggal 29 Mei 2003 dalam paragraf 154 menyatakan bahwa : The foreign investor expects the host state to act in a consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its relations with the foreign investor, so that it may know before hand any and all rules and regulations that will govern its investments, as well as the goals of the relevant policies and administrative practices or directives, to be able to plan its investment and comply with such regulations. (Terjemahan : Investor asing mengharapkan host state untuk bertindak dengan cara yang konsisten, bebas dari ambiguitas dan benar-benar transparan dalam hubungan dengan investor asing, sehingga tahu sebelum menerima setiap dan semua aturan dan peraturan yang akan mengatur investasi, serta tujuan dari kebijakan yang relevan dan praktek administratif atau arahannya, untuk dapat merencanakan investasi dan mematuhi peraturan tersebut).

Akan tetapi, terdapat larangan bagi para pihak untuk memperburuk keadaan sengketa yang dihubungkan dengan keterbukaan informasi mengenai sengketa atau dokumen tertentu sebagaimana dalam sengketa Biwater Gauff (Tanzania) Limited v.


238 United Republic of Tanzania, (ICSID Case No. ARB/05/22), dalam Procedural Order No. 3, paragraf 149, tanggal 29 September 2006, yang mempertimbangkan bahwa : Neither party should be prevented from engaging in general discussion about the case in public, provided that any such public discussion is restricted to what is necessary (for example, pursuant to the Republic‟s duty to provide the public with information concerning governmental and public affairs), and is not used as an instrument to further antagonize the parties exacerbate their differences, unduly pressure one of them or render the resolution of the dispute potentially more difficult. (Terjemahan : Para pihak tidak dilarang untuk terlibat dalam diskusi mengenai sengketa yang dihadapi secara publik, dengan ketentuan bahwa setiap diskusi publik itu dibatasi atas hal yang diperlukan saja (misalnya, sesuai dengan kewajiban negara untuk menyediakan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masyarakat dan urusan pemerintahan), dan tidak digunakan sebagai alat untuk semakin memusuhi pihak serta memperburuk perbedaan para pihak, terlalu menekan salah satu pihak atau memperburuk potensi sengketa).

Begitu juga dalam sengketa Abaclat and others v. Argentine Republic, (ICSID Case No. ARB/07/5), dalam Procedural Order No. 3 (Confidentiality Order), paragraf 153 huruf a dan huruf i, tanggal 27 Januari 2010, yang mempertimbangkan bahwa : Subject to further specific restrictions on disclosure of specific documents and information as set out herein, the parties may engage in general discussion about the case in public, provided that any such public discussion is restricted to what is necessary, and is not used as an instrument to antagonize the Parties, exacerbate their differences, unduly pressure one of them, or render the resolution of the dispute potentially more difficult, or circumvent the terms of this Procedural Order No. 3. (Terjemahan : Tunduk pada pembatasan yang lebih spesifik mengenai terbukanya dokumen tertentu dan informasi sebagaimana ditetapkan, para pihak dapat terlibat dalam diskusi umum tentang sengketanya, dan tidak digunakan sebagai alat untuk memusuhi para pihak, memperburuk perbedaan para pihak, terlalu menekan salah satu pihak atau membuat penyelesaian sengketa menjadi semakin sulit atau menghindari hal dalam Procedural Order No. 3 ini).


239 Keterbukaan paling baik dalam mempromosikan prinsip demokrasi455 karena dipengaruhi oleh publik, seperti pemegang saham atas suatu badan hukum yang diselenggarakan secara publik dan konsumen, sehingga memiliki suatu kesempatan untuk mengamati dan mengevaluasi akibat putusan dan menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi pihak pemerintah yang termasuk di dalamnya atas tindakan yang

telah

dilakukan.456

Publikasi

putusan

akan

mempromosikan

sistem

pemerintahan yang baik kepada publik untuk tujuan observasi dan evaluasi atas tindakan pemerintahnya sebagai implementasi fungsi publik.457 Sedikit pihak yang menolak bahwa keterbukaan itu baik secara umum, hal mana diperlukan untuk berfungsinya sarana demokratis yang mengatur hubungan kerjasama dalam sosial atau ekonomi, domestik maupun internasional.458

5. Keterbukaan proses dan putusan arbitrase menarik partisipasi pihak ketiga. Di awali dengan fondasi yang berdasarkan hukum internasional publik dan perjanjian yang kuat, arbitrase internasional ICSID menyediakan kerangka kerja tunggal yang solid bagi investor untuk mencari kompensasi melawan perilaku yang

Demokrasi modern memiliki prinsip nilai hukum sebagai berikut : “(1) Moral rights for the individual, (2) Equality before the law, (3) Control of government by the people, (4) rule of law.” Lihat dalam W. Friedmann, Legal Theory, op.cit., hlm. 366. 456 Cindy B. Guys., op.cit., hlm. 136-137. 457 Delaney & Magraw, “Procedural Transparency,” The Oxford Handbook of International Investment Law, 2008, hlm. 762. 458 Variasi tema keterbukaan telah diakui tidak hanya oleh pemikiran Barat termasuk Kant, Rousseau, Smith, Bentham, Hume, Foucault dan penerusnya ajarannya, tetapi juga oleh pemikiran klasik dalam confusianisme dan tradisi Yunani, lihat dalam Christopher Hood, David Heald, “Transparency, The Key To Better Governance?” Proceedings of The British Academy 135, (Oxford : Oxford University Press, 2006). 455


240 salah dari suatu host state. Sebelum tahun 2006, meskipun tidak ada diatur mengenai kewajiban kerahasiaan, namun masih terdapat beberapa investor dan negara terkait yang membuat perjanjian mengenai kerahasiaan dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) sebelum sengketa timbul. Kemudian pada tahun 2006 ICSID melakukan amandemen regulasinya mengenai : 459 (1) the ability of non-parties to intervene in arbitration proceedings and attend hearings; (2) the public disclosure of ICSID awards; (3) the independence of arbiters and the fees arbiters can charge; and (4) the ability to use fast-track procedures to obtain interim relief and have groundless claims dismissed. (Terjemahan : (1) kemungkinan pihak lain untuk ikut serta dalam proses arbitrase dan menghadiri pemeriksaan; (2) terbukanya untuk umum putusan ICSID ; (3) kemandirian arbiter dan biaya arbiter yang diberikan; dan (4) kemungkinan untuk menggunakan prosedur jalur cepat untuk mendapatkan tindakan sementara dan menghentikan klaim yang tidak berdasar).

Sesuai amandemen Konvensi ICSID pada tahun 2006 maka ICSID memiliki kewenangan lain dalam hal ikut sertanya pihak lain dalam proses arbitrase suatu sengketa yaitu Aturan 37 Arbitration Rules yang menetapkan 3 (tiga) syarat yang harus dilakukan oleh pihak di luar sengketa untuk ikut serta dalam suatu sengketa. Pertama, ikut sertanya pihak luar dapat membantu majelis arbitrase untuk memutuskan fakta atau isu hukum yang berkaitan dengan proses arbitrase yang dilakukan dengan memberikan pandangan, pengetahuan tertentu atau wawasan yang berbeda dengan pihak yang bersengketa. Kedua, ikut sertanya pihak ketiga disesuaikan dengan ruang lingkup sengketa. Ketiga, pihak yang ingin ikut serta harus memiliki kepentingan dalam proses arbitrase tersebut. Hal tersebut serupa dengan Andrew De Lotbiniere McDougall, “ICSID Amends Its Arbitration Rules.” Westlaw Int. A.L.R. 9(4), 2006, hlm. 119-122. 459


241 syarat-syarat masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam suatu gugatan yang sedang berjalan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Diterimanya partisipasi pihak ketiga sebagai “amicus curiae”460 ke dalam suatu sengketa arbitrase investasi menurut Buckley & Blyschak461 sebagai bentuk keseriusan ICSID menuju keterbukaan bahwa ICSID menunjukkan betapa seriusnya ICSID sekarang memberlakukan keterbukaan dan partisipasi pihak lain dan ICSID bertanggung jawab tidak hanya untuk anggotanya, tetapi juga untuk perwakilan ICSID (“because it indicates how seriously ICSID now treats transparency and public participation. ICSID acknowledges it is accountable not only to its members, but also to their constituencies”). Jadi sengketa investasi tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa namun juga berdampak kepada pihak lain baik langsung

maupun

tidak

langsung.

Amandemen

tersebut

sejalan

dengan

“Corresponding Provisions” dalam Pasal 53 ayat (3) ICSID Additional Facility Rules. Dimungkinkannya pihak yang bukan merupakan para pihak untuk ikut serta dalam proses arbitrase dan menghadiri proses hearing telah menjadi perdebatan yang panjang berkaitan dengan kepentingan non-pihak tersebut dalam suatu sengketa investasi. Hasil amandemen Aturan 37 ICSID Arbitration Rules mendukung ikut 460

Amicus curiae or “friend of the court” means a “person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”, dalam Black's Law Dictionary, 7th edn, (Paul Minn : Thomson West, 2004), hlm.93. 461 Ross P. Buckley & Paul Blyschak, “Guarding the Open Door : Non-Party Participation Before the International Centre fo Settlement of Investment Disputes,” Banking & Finance Law Review, Juni 2007, 22, 3, hlm. 365


242 sertanya “amicus curiae” dalam arbitrase ICSID untuk kondisi tertentu, dengan cara mengajukan

permohonan

secara

tertulis

kepada

majelis

arbitrase

dengan

memberitahukan alasan dan kepentingannya untuk ikut serta dalam proses arbitrase di mana selanjutnya majelis akan memutuskan diterima atau tidak keikutsertaannya tersebut. yang menyatakan bahwa : (1) If the Tribunal considers it necessary to visit any place connected with the dispute or to conduct an inquiry there, it shall make an order to this effect. The order shall define the scope of the visit or the subject of the inquiry, the time limit, the procedure to be followed and other particulars. The parties may participate in any visit or inquiry (Jika Pengadilan menganggap perlu untuk mengunjungi tempat yang terhubung dengan sengketa atau untuk melakukan penyelidikan di sana, itu akan mengakibatkan perintah untuk itu. Perintah juga harus menentukan ruang lingkup kunjungan atau subjek penyelidikan, batas waktunya, prosedur yang harus diikuti dan keterangan lainnya. Para pihak dapat berpartisipasi dalam setiap kunjungan atau penyelidikan). (2) After consulting both parties, the Tribunal may allow a person or entity that is not a party to the dispute (in this Rule called the “non-disputing party”) to file a written submission with the Tribunal regarding a matter within the scope of the dispute. In determining whether to allow such a filing, the Tribunal shall consider, among other things, the extent to which: (Setelah berkonsultasi pada kedua belah pihak, majelis dapat memungkinkan orang atau badan yang bukan merupakan pihak yang bersengketa (dalam Peraturan ini disebut "non- disputing party") untuk mengajukan pengajuan tertulis kepada majelis mengenai masalah dalam lingkup sengketa. Dalam menentukan apakah akan mengizinkan pengajuan tersebut, majelis harus mempertimbangkan, antara lain, sejauh mana): (a) the non-disputing party submission would assist the Tribunal in the determination of a factual or legal issue related to the proceeding by bringing a perspective, particular knowledge or insight that is different from that of the disputing parties (pengajuan pihak lain itu akan membantu Majelis dalam penentuan isu faktual atau hukum yang terkait dengan persidangan dengan membawa perspektif, pengetahuan atau wawasan tertentu yang berbeda dari para pihak yang bersengketa); (b) the non-disputing party submission would address a matter within the scope of the dispute (pengajuan pihak lain itu akan mengatasi masalah dalam lingkup sengketa); (c) the non-disputing party has a significant interest in the proceeding (pihak lain itu memiliki kepentingan yang signifikan dalam proses persidangan).


243 The Tribunal shall ensure that the non-disputing party submission does not disrupt the proceeding or unduly burden or unfairly prejudice either party, and that both parties are given an opportunity to present their observations on the non-disputing party submission (Majelis harus memastikan bahwa pengajuan pihak lain tidak mengganggu persidangan atau membebani atau tidak adil yang merugikan salah satu pihak, dan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atas ikut sertanya pihak lain itu). Selanjutnya, dengan tujuan yang sama dilakukan amandemen terhadap Aturan 32 ayat (2) ICSID Arbitration Rules462 yang berbunyi bahwa “unless either party objects,” majelis arbitrase setelah melakukan konsultasi dengan Sekretaris-Jenderal ICSID, mengizinkan ikut sertanya pihak selain para pihak untuk hadir dan mengamati seluruh proses dengar pendapat arbitrase. Sementara persetujuan secara eksplisit tidak diperlukan karena masing-masing pihak mempertahankan hak veto dengan cara keberatan terhadap pihak ketiga yang diizinkan untuk hadir. Berkaitan dengan aturan tersebut, sengketa Methanex463 menggarisbawahi pentingnya masyarakat untuk mengomentari isu-isu yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Perkara ini adalah majelis pertama yang menarik para pihak atau pihak lain sebagai amicus curiae464 untuk berpartisipasi dalam proses persidangan arbitrase.

Amandemen Aturan 32 ayat (2) ICSID Arbitration Rule 2006 : The Oral Procedure : “Unless either party objects, the Tribunal, after consultation with the Secretary-General, may allow other persons, besides the parties, their agents, counsel and advocates, witnesses and experts during their testimony, and officers of the Tribunal, to attend or observe all or part of the hearings, subject to appropriate logistical arrangements. The Tribunal shall for such cases establish procedures for the protection of proprietary or privileged information.” 463 Sengketa Methanex Corp. v. United States, Putusan Mahkamah Arbitrase terhadap permohonan pihak ketiga untuk ikut serta sebagai Amicus Curiae (NAFTA Chapter 11 Arbitration Tribunal 15 Januari 2001), lihat juga dalam Methanex Corp. v. United States, Putusan Akhir (NAFTA Chapter 11 Arbitration Tribunal 3 Agustus 2005), lihat juga Marie-Claire Cordonier, et.al. (eds), Sustainable Development in World Investment Law, (London : Kluwer, 2011), hlm. 195. 464 “Amicus curiae” adalah pihak ketiga yang bukan sebagai salah satu pihak dalam perkara dan memiliki kepentingan. 462


244 Selanjutnya perkara lain yang menerima masuknya pihak ketiga dalam proses arbitrase yaitu European Commission sebagai Amicus Curiae adalah dalam sengketa AES v. Hungary.465 Diterimanya partisipasi pihak ketiga juga terdapat pada sengketa Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador.466 Demikian juga segketa The Rompetrol Group N.V. v. Romania.467 Terbukanya masalah untuk menjadi bahan komentar publik, bahkan jika hal itu secara terbatas, majelis memastikan bahwa isu-isu tersebut didengar dan diketahui oleh investor. Peluang partisipasi pihak ketiga ini dimungkinkan karena adanya beberapa sengketa yang dianggap menyentuh kepentingan publik sehingga tidak dapat diselesaikan oleh hanya para pihak saja, misalnya sengketa di mana investor menentang kepatutan terhadap undang-undang atau kebijakan suatu negara yang berkaitan dengan krisis ekonomi atau investor melakukan monopoli sehingga sengketanya harus diperhitungkan. Demikian juga dengan aturan NAFTA yang membuka proses arbitrase yang menjadi perhatian publik dan memiliki pengaruh terhadap publik serta membolehkan hadirnya pihak ketiga sebagai “amicus curiae.” Hal tersebut akan mengakhiri sifat kerahasiaan arbitrase di masa mendatang dan

465

Lihat sengketa AES v. Hungary, Putusan Akhir, (ICSID Case No. ARB/07/22), paragraph

7.6.6. 466

Lihat sengketa Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador (ICSID Case No. ARB/09/12), di mana terdapat undangan bagi pihak ketiga sebagai amicus curiae tanggal 02 Februari 2011, yang selanjutnya terbit aplikasi untuk izin masuknya amicus curiae pada tanggal 02 Maret 2011 sehingga terdapat ikut sertanya Amerika Serikat pada tanggal 20 Mei 2011 dan ikut sertanya Costa Rica pada tanggal 20 Mei 2011. 467 Lihat sengketa The Rompetrol Group N.V. v. Romania (ICSID Case No. ARB/06/3), putusan tanggal 14 Januari 2010 yang memberi kesempatan partisipasi penasehat (counsel).


245 menjadi trend arbitrase investasi internasional terbuka untuk umum demi tujuan pengawasan publik. Investor, negara dan khalayak umum memiliki kepentingan yang seimbang untuk mengetahui

bagaimana majelis arbitrase bertindak dan proses arbitrase

investor-negara serta bagaimana majelis menginterpretasikan penerapan hukum investasi internasional secara tekstual dalam praktek, di sinilah letak perspektif rule of law, akses terhadap keadilan dan pertanggungjawaban publik. Salah satu Majelis Arbitrase ICSID yang telah mengakui adanya kepentingan publik adalah sengketa Aguas Argentinas S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA and Vivendi Unibersal SA., v. The Argentina Republic468 yang dalam pertimbangannya merespon petisi untuk transparansi dan mengizinkan partisipasi pihak ketiga sebagai “Amicus Curiae.” Namun demikian dengan diaturnya partisipasi pihak ketiga, maka majelis arbitrase harus memilah bahwa ikut sertanya pihak ketiga tersebut akan membantu dalam memutuskan fakta atau isu hukum sesuai lingkup sengketa, pihak ketiga itu memiliki kepentingan yang signifikan dalam sengketa dan pihak ketiga itu tidak akan mengganggu proses atau menyebabkan ketidakadilan bagi pihak lain, sehingga majelis arbitrase mampu melakukan seleksi dengan baik untuk membatasi jumlah partisipasi yang tidak betul-betul berkepentingan. Perubahan serupa juga dibuat 468

Sengketa Aguas Argentinas S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA and Vivendi Unibersal SA., v. The Argentina Republic (ICSID Case No. ARB/03/19) , tanggal 19 Mei 2005, paragraph 19-23, diakses dari https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListConclu ded


246 untuk “corresponding provisions” sesuai Pasal 41 ayat (3) ICSID Arbitration Additional Facility Rules yang bunyinya sama dengan Aturan 37 ICSID Arbitration Rules tersebut di atas. Kemudian terkadang informasi tentang proses arbitrase menyebabkan hal tersebut menjadi milik publik (public domain) meskipun tidak ada syarat formal untuk transparansi. Hal mana disebabkan karena salah satu pihak yang terlibat sengketa dapat secara sepihak membuka putusan arbitrase untuk mengumumkan haknya atau mengumumkan putusan arbitrasenya karena disyaratkan secara hukum, seperti kewajiban pelaporan atas anggaran pemerintah yang dikeluarkan dan harus dipublikasi sesuai aturan hukum domestik termasuk tuntutan pembayaran yang dijatuhkan melalui putusan atau berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut terhadap host state. Dalam perkembangan terbaru, terdapat sengketa yang tunduk pada ICSID Arbitration Additional Facility Rules maupun ICSID Conciliation Additional Facility Rules, di mana dalam aturan tersebut tidak ada diperintahkan dan juga tidak melarang dipublikasinya pembelaan para pihak, oleh karena sengketa tersebut menarik perhatian warga sipil secara luas, maka kemudian Majelis Arbitrase ICSID dalam sengketa Piero Foresti v. South Africa469 memerintahkan para pihak untuk mengumumkan pembelaan para pihak secara tertulis kepada 5 (lima) pihak ketiga dari non-pemerintah yang terlibat sebagai “amicus curiae” meskipun pemohon

469

Putusan sengketa Piero Foresti and others v. The Republic of South Africa (ICSID Case No. ARB (AF)/07/01) tanggal 4 Agustus 2010, paragraf. 27-29, yang mencatat bahwa : “however, that the disclosures never actually occurred, because the claimant opted to discontinue the claim befoe (or rather than?) releasing the details of its claim to the public.”


247 arbitrase keberatan. Dengan peluang ikut sertanya pihak ketiga tersebut ke dalam sengketa para pihak, membuktikan bekerjanya fungsi hukum melalui Konvensi ICSID. Keterbukaan dalam hukum investasi internasional telah muncul ke permukaan dalam waktu singkat. W. Friedmann470 mengatakan bahwa kebebasan berkontrak dan melakukan investasi dalam masyarakat demokrasi yang modern adalah salah satu variasi metode alternatif dari aktifitas ekonomi dan di manapun akan menjadi hal yang memiliki variasi kontrol publik. Lincoln471 menyatakan bahwa dalam demokrasi modern

idealnya

terdapat

hak

warga

negara

untuk

berpartisipasi

dalam

pemerintahnya guna memperoleh pertanggung jawaban pemerintah. Dalam era sebelum adanya NAFTA, tampaknya keadilan adalah hal yang diimpikan dan keterbukaan dikesampingkan, namun saat ini dalam perjanjian investasi cenderung diperjanjikan tentang hal keterbukaan. Tentunya masyarakat internasional patut menghargai reformasi yang dilakukan oleh NAFTA dan ICSID karena saat ini putusan arbitrase investasi antara investor dengan negara menjadi lebih terbuka. ICSID telah merespon persepsi pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di dalamnya melalui legitimasinya dan menunjukkan respon kepada arbiter yang melakukan inovasi keterbukaan di masa yang lalu.

470 471

W. Friedmann, Legal Theory, op.cit., hlm. 380. Ibid. hlm. 389.


248 6. Keterbukaan putusan membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan identifikasi aturan arbitrase investasi internasional. Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja melainkan merupakan suatu hasil dari perkembangan itu sendiri.472 Hukum investasi tentunya termasuk lingkup hukum yang turut mengalami perkembangan dan harus diikuti oleh produk hukum yang dihasilkan yang diketahui oleh publik karena terbuka untuk umum. Kewajiban kerahasiaan tidak diinginkan dalam suatu putusan arbitrase yang melibatkan salah satu pihaknya adalah negara karena akan menghilangkan pengetahuan publik dan informasi yang berkaitan dengan pemerintah dan perkara publik.473 Dalam putusan memuat pertimbangan-pertimbangan majelis arbitrase yang menerapkan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Bahkan dengan keterbukaan maka akan menjawab kebutuhan generasi mendatang sebagaimana dikatakan Marian474 bahwa ”prosedural transparancy in investment arbitration guarantees that decisions reached by arbitral tribunals are sound for the development of legal resources to secure and serve the needs of future generation”

472

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 2. 473 Dalam sengketa The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America (ICSID Case No. ARB (AF)/98/3), Putusan tanggal 26 Juni 2003, diakses dari http://www.state.gov/documents/organization/3998.pdf. 474 Cornel Marian, “Sustainable Investment Through Effective Resolution of Investment Disputes – Is Transparency The Answer?,” Social Science Research Network (SSRN), hlm. 4., diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2070676., pada tanggal 10 Desember 2013.


249 (proses keterbukaan dalam arbitrase investasi menjamin bahwa keputusan yang di ambil oleh majelis arbitrase adalah untuk pengembangan sumber daya hukum untuk mengamankan dan melayani kebutuhan generasi masa depan). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa yang diselesaikan melalui lembaga ICSID adalah sengketa yang melibatkan suatu negara sehingga arbitrase ini merupakan jenis arbitrase internasional yang bersifat publik dan putusan atas sengketanya cenderung akan mempengaruhi sebagian besar dari masyarakat sipil dibandingkan dengan arbitrase yang hanya melibatkan pribadi maupun swasta. Selain itu, putusan yang dihasilkan dari arbitrase publik akan menghendaki suatu perubahan dalam hukum dan prakteknya dalam suatu negara sebagai suatu hasil keputusan. Untuk memperluas bahwa arbitrase publik internasional dibuat lebih terbuka, keinginan demokratis dipertinggi karena publik memiliki kesempatan untuk mengamati jalannya proses dan mempertahankan tanggung jawab pemerintah atas tindakan pemerintah dengan adanya perhatian kepada arbitrase dan putusan arbitrasenya. Jika publik merasa tidak puas terhadap tindakan pemerintahnya, maka hal itu dapat ditunjukkan melalui berkurangnya suara pemilih bagi pembuat keputusan di masa pemilu mendatang. Hal tersebut yang menjadi perbedaan utama dengan arbitrase yang hanya melibatkan para pihak saja, karena akibat yang ditimbulkan hanya berdampak pada para pihak. Keterbukaan menunjukkan pentingnya informasi yang tidak hanya sebagai bentuk kewajiban internasional bagi investor asing berkaitan dengan hubungan antar


250 warga dan ruang lingkup kewenangan aturan domestik, tetapi juga sebagai bentuk integritas dan kemampuan sistem penyelesaian sengketa. Keterbukaan (transparency) adalah kebalikan dari tertutup (non-transparency atau confidentiality), Julie A. Maupin475 mendefinisikan non-transparency sebagai ”things the general public doesn‟t know” di mana terminologi ”public” menunjukkan bahwa setiap orang tidak dapat mengakses informasi yang bersangkutan secara bebas karena

keistimewaannya,

kerahasiaannya

atau

hubungan

kontraktual

yang

melarangnya terbuka dan secara bebas dari tiap orang atau rekan bisnis dari orang yang ada dalam hubungan itu. Hal publik yang tidak memiliki hak untuk diketahui secara umum misalnya rahasia dagang, kerahasiaan informasi bisnis, rahasia negara, informasi yang dijaga khusus atau karena keistimewaan hukum lainnya, dan sebagainya.476 Jika dalam penerapan keterbukaan putusan diperdebatkan mengenai informasi yang perlu diketahui atau harus diketahui atau tidak perlu diketahui, maka khusus untuk putusan arbitrase ICSID, oleh karena menyangkut kepentingan investor suatu negara dengan negara lain yang didalamnya, maka putusan arbitrase ICSID termasuk dalam informasi yang ”harus diketahui” oleh publik dalam arti warga negara. Putusan arbitrase dan preseden jika dikaitkan dengan publikasi putusan arbitrase maka secara umum saling bertautan satu sama lain. Hal ini dapat di lihat 475

Julie A. Maupin, op.cit., hlm. 13. Julie A. Maupin, ibid., Bandingkan dengan Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 bahwa Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan ke Publik adalah setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam LK dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin. Bandingkan juga dengan UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 17 dan Pasal 18. 476


251 dalam putusan arbitrase terutama putusan Majelis Arbitrase ICSID yang telah dipublikasi yang mencantumkan pertimbangan yang turut membantu pembangunan hukum arbitrase internasional, sebagaimana dikatakan William W. Park, Presiden dari LCIA (London Court of International Arbitration) bahwa : 477 Standards articulated in published arbitral award, supplemented by scholarly comment, often provide intelectual coherence and practical merit for arbiters seeking guidance on questions related to non-signatories. Such ”transnational norms” reach for common sense notions of contract distinct from a governing law whose relevance depends on the story told by one side to the dispute. Their intelligent aplication can enhance the procedural predictability of international arbitration. (Terjemahan : standar diartikulasikan dalam menerbitkan putusan arbitrase, dilengkapi dengan komentar ilmiah, sering memberikan koherensi intelektual dan praktek yang bermanfaat untuk arbiter dalam mencari petunjuk tentang pertanyaan yang terkait dengan non-penandatangan. "norma transnasional" meraih pengertian akal sehat kontrak yang berbeda dari hukum relevan yang mengatur tergantung pada kisah yang diceritakan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Kemampuannya dapat meningkatkan prediktabilitas prosedural arbitrase internasional).

Keterbukaan putusan paling baik dalam menyediakan kesempatan bagi praktisi dan akademisi untuk mengerti, menganalisa, mengkritik dan memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pada pokok persoalan. Keterbukaan putusan juga memperkenankan para pihak arbitrase di masa yang akan datang untuk menilai bagaimana cara seorang arbiter menangani masalah sebelumnya yang diselesaikan melalui arbitrase dan apakah arbiter tersebut adalah orang yang pantas dipilih sebagai arbiter atas sengketa tertentu.478

477

Horacio A. Grigera Naon and Paul E. Mason, International Commercial Arbitration Practice : 21 Century Perspectives, (United Kingdom : LexisNexis, 2011),  Sec.no.4.03. 478 Cindy B. Guys., op.cit., hlm. 136-137. st


252 Keterbukaan putusan akan membantu para pihak untuk menilai dan menganalisa sengketa yang serupa dengan sengketa yang dialaminya. Dengan keterbukaan putusan maka akan menghasilkan lebih banyak konsistensi dan kemungkinan pada sistem arbitrase. Selain itu, meskipun tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat (preseden) dalam Piagam Majelis Internasional, namun putusan majelis arbitrase ICSID mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai arbitrase investasi dan perkembangan hukum internasional pada umumnya. Terutama era globalisasi saat ini. Werner Menski479 berpendapat bahwa informasi dan pengetahuan telah membentuk jalinan antara orang-orang di dunia, sekarang, keyakinan bahwa umat manusia bisa beralih menjadi sebuah komunitas universal, tengah terbentuk melalui proses-prose globalisasi dan pengetahuan teknologi. Pendapat lain berkaitan dengan putusan arbitrase secara umum, dijelaskan bahwa putusan tribunal arbitrase yang memuat pertimbangan hukum yang diterima di dalam masyarakat perdagangan internasional mercatoria”480

akan menjadi sumber dari ”lex

dan untuk mendorong agar putusan arbitrase menjadi ”lex

479

Werner Menski, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika,Cetakan I, (Bandung : Nusa Media, 2012), hlm. 10. 480 Lex mercatoria didefinisikan juga sebagai hukum kebiasaan komersial internasional (international commercial customary law), misalnya Jan Ramberg menyatakan bahwa : ”lex mercatoria is defined as customary transnational law of international stricto sensu, rules and isntitution conceived by nations (from which they taken) to govern their international (commercial relation) which its position with respect to positive law could be looked at in two ways that lex mercatoria preceived and applied as a body of legal rules within the international community of merchants, or at least-so as not to prejudice the controverted existence of a legal order formed by this international community-within homogenous milieu of agents of international trade,” dalam Jan Ramberg, ”International Commercial Transactions,” ICC Kluwer Law International, Stockholm : Norstedts Juridik AB, November 1997, hlm. 17-24.


253 mercatoria” maka diperlukan publikasi dari putusan arbitrase yang juga akan memudahkan bagi arbiter dan para pihak untuk mengidentifikasi aturan yang relevan diberbagai aspek dalam perdagangan internasional, sebagaimana disarankan oleh Julian Lew481 bahwa : The publication of arbitration awards would facilitate the development of the lex mercatoria into a coherent body of rules which, through the arbitral case-law, would make it easier for arbiters and parties to identify the relevant commercial rules for the different aspects of international trade. (Terjemahan : Publikasi putusan arbitrase akan memfasilitasi pengembangan “lex mercatoria” ke dalam aturan yang terkait, melalui sengketa hukum yang diselesaikan melalui arbitrase, akan memudahkan arbiter dan pihak untuk mengidentifikasi aturan komersial yang relevan untuk aspek yang berbeda dari perdagangan internasional).

Hal tersebut tentu juga berkaitan dengan pengaruh era globalisasi yang menginginkan transparansi sebagai salah satu prinsip yang menunjang perkembangan hukum internasional secara umum dan arbitrase pada khususnya. Keterbukaan dalam arti publikasi putusan arbitrase menginginkan adanya publikasi lengkap, termasuk didalamnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasari majelis dalam menjatuhkan putusan yang akan menunjukkan perkembangan dan konsistensi hukum arbitrase, hal mana dilakukan dengan cara mempublikasikan putusan dengan mengkaburkan identitas para pihak.482

481

Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis International, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 29. 482 http://www.smany.org/sma/sma-pubs.html. “when the ICC Secretariat publishes syntheses of ICC award for educational purposes, frequently in the ICC International Court of Arbitration Bulletin, reference is only made to docket number and the award is “sanitized” by removing the names of the parties and geographical and industrial facts which would risk identifying the case and its participants.”


254 Dengan demikian bahwa beberapa manfaat yang telah diuraikan di atas memperkuat alasan perlunya publikasi putusan arbitrase dengan tujuan transparasi putusan

dalam rangka

pembangunan

dan

perkembangan

hukum

arbitrase

internasional khususnya penyelesaian sengketa investasi melalui Lembaga ICSID yang melibatkan negara dan warganegara lain. Sebagaimana uraian alasan perlunya keterbukaan putusan arbitrase ICSID tersebut maka diketahui bahwa alasan-alasan itu memberi perlindungan hukum bagi investor dan host state dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ICSID. Manfaat dari keterbukaan putusan arbitrase ICSID tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :483

Derivasi dari skema “Quality Framework of Public Accountability for the Sustainability of Good Governance and Investor‟s Practice,” dalam Nurnaningsih Amriani & P.L. Rika Fatimah, “Confidentiality versus Transparency of ICSID Arbitration Award : Sustainability of The Quality Practice for Good‟s Governance and Investor to Support Public Accountability,” International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, volume 2, Issue2, 2014, hlm. 228, diakses dari http://www.ijashss.com. 483


255


BAB II PRINSIP KETERBUKAAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE ICSID ANTARA INVESTOR ASING DENGAN HOST STATE

Recommend Documents