PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING BERKAITAN DENGAN ASAS KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA MENURUT KONVENSI NEW YORK 1958 (Farrah Ratna Listya, 07 140 189, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 77 Halaman)
ABSTRAK Sebagai negara berkembang Indonesia tidak dapat terlepas dari negara lain, dalam pelaksanaan pembangunannya Indonesia sangat membutuhkan modal yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu Indonesia harus membuka diri untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam hal penanaman modal di Indonesia. Namun adakalanya, hubungan tersebut menimbulkan sengketa dikemudian hari dan harus diselesaikan melalui lembaga yang ada, salah satunya adalah Lembaga Arbitrase Internasional. Dengan diratifikasinya Konvensi New York 1958 dan konvensi ICSID 1965 telah memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya, putusan arbitrase asing itu tidak dapat secara langsung dilaksanakan apabila bertentangan dengan ketertiban umum Indonseia.Konvensi New York 1958 merupakan suatu Konvensi Internasional yang memberikan pengakuan atas pelaksanaan putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah negara di mana putusan tersebut akan dilaksanakan. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1981 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan kemudian pada tahun 1990 lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, didalamnya mensyaratkan bahwa putusan arbitrase asing dapat diterapkan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Adapun sebagai permasalahan dalam skripsi ini penulis membahas, bagaimana peranan serta pelaksanaan Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dikaitkan dengan asas ketertiban umum di Indonesia dan konsekuensi yuridisnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative atau studi pustaka, sedangkan sumber data memakai data sekunder, analisa data bersifat kualitatif, yaitu hasil pembahasan data tidak berupa angka-angka. Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa peranan asas ketertiban umum dalam pelaksanaan Konvensi New York 1958 adalah sebagai suatu asa fundamental yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Asing di Indonesia, diamna asas ini berperan sebagai pembatas terhadap putusan-putusan arbitrase asing yang akan dilaksanakan di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Konvensi New York 1958, maka asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konsekuensi yuridis dari penerapan asas ketertiban umum adalah apabila Mahakamah Agung menilai putusan arbitrase asing yang akan diterapkan itu tidak bertentangan dengan Ketertiban umum, maka permohonan-permohonan exequatur dapat dikabulkan.
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kehidupan manusia yang paling mendasar adalah hubungan antara sesama manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Dalam hubungan itu terciptalah suatu tatanan pergaulan yang pada intinya merupakan hasil interaksi para pelaku hubungan internasional dengan segala kepentingan dan kewenangan yang dimilikinya. Para pelaku itu bisa juga disebut dengan subjek hukum internasional1 seperti negara, individu, Organisasi Internasional, Tahkta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Belligerent. Dalam suatu hubungan hukum terutama yang sudah melintasi batasbatas nasional suatu negara, baik yang terjadi antara individu-individu yang berbeda kewarganegaraannya, ataupun antara individu dengan subjek hukum lainnya, akan selalu terbuka peluang terjadinya sengketa yang membutuhkan penyelesaian masalah yang cepat dan pasti. Salah satu penyelesaian sengketa yang paling banyak terjadi dalam bidang internasional adalah dalam lapangan ekonomi internasional, terutama
1
Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, bandung, hlm.91
2
pada era globalisasi yang dapat mempengaruhi semua bidang kehidupan, namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi khususnya perdagangan. Perdagangan dinilai cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi khususnya perdagangan yang besifat internasional. Konsekuensi dari semakin berkembangnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda, maka diperlukan suatu instrumen dalam melakukan kerjasama tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah kontrak perdagangan internasional atau disebut juga dengan kontrak bisnis internasional. Kontrak perdagangan internasional disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak. Era ini ditandai dengan berbagai macam perjanjian bilateral, multilateral, maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang “borderless” dalam dunia perdagangan . Masalah tersebut yang pada mulanya bersifat perdata, kemudian menjurus menjadi perselisihan antara negara yang cukup serius. Ketika terjadinya sengketa, proses penyelesaian yang cepat, tepat, hemat dan terjamin keputusan hukumnya adalah yang sangat diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Cara terbaik akan segera dapat ditemui apabila pihak tersebut mempunyai kesepakatan dan beritikad baik untuk menjalankan hasil kesepakatan yang diambil berhubungan dengan selesainya sengketa sesuai dengan yang diinginkan.
3
Majunya dunia, di satu sisi memberikan dampak yang positif yaitu membuat hubungan antar negara semakin dekat dan tidak berjarak. Namun di sisi lain, disadari atau tidak, ternyata menimbulkan saling ketergantungan yang cukup erat antara negara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini pada akhirnya mengharuskan masing-masing negara harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang keharmonisan dan keseimbangan hubungan yang telah ada dan terus dibina. Biasanya para pihak menghindari dari proses litigasi, selain disebabkan oleh banyaknya waktu yang terbuang, mereka tidak ingin berhadapan dengan proses hukum negara lain yang sama sekali asing bagi mereka, serta ada keragu-raguan bahwa peradilan setempat akan bersikap tidak objektif. Para hakim dari negara yang bersangkutan akan mengutamakan kepentingan-kepentingan dari pada pemerintah negara dari mana mereka merupakan hakim2. Untuk memenuhi kebutuhan akan adanya proses penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat, yaitu Arbitrase Asing, yang merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa dan bersifat Non Konstitusional, serta memiliki prosedural yang jelas dalam pelaksanaannya, yang paling prosedural tersebut ditetapkan atas kompromi pihak-pihak yang bersengketa, karena orang-orang
2
Sudargo Gautama, 1983, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional, Alumni Bandung, hlm.57.
4
yang di tunjuk menjadi arbitrator adalah expert pada bidang yang dipersengketakan, sehingga hampir tidak ada kemungkinan dihasilkannya putusan yang salah. Tidak semua keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, karena dihambat oleh prinsip / asas ketertiban umum. Sampai saat ini masyarakat internasional sudah menyediakan beberapa Arbitrase Internasional, seperti Court of Arbitation Of the International Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di Paris, United Nations Commisions on Internasional Trade Law(UNCITRAL), dan International Centre for Settlement of Investmen Dispute (ICSID) yang berkedudukan di Washington. Namun dalam penerapannya proses penyelesaian sengketa cara ini membutuhkan kerjasama internasional yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk konvensi, dan lain-lain, guna menyelaraskan kaidah hukum yang beraneka ragam itu. Sehubungan dengan masalah harmonisasi Hukum Internasional, satu hal yang cukup serius adalah masalah pelaksanaan dari suatu putusan yang telah dijatuhkan di suatu negara, untuk dilaksanakan di wilayah negara lain di luar negara dimana putusan tersebut diambil, karena dunia internasional mengenal dan mengakui adanya kedaulatan dari masing-masing negara untuk tidak mengakui putusan apapun juga yang diberikan di luar wilayahnya oleh
5
pemerintah asing, dan tentunya juga untuk tidak melaksanakan isi dari putusan itu. Hukum
internasional
mengakui
adanya
kedaulatan
penuh
(souvereignity) dari suatu negara di mata Internasional. Ini berarti secara prinsipal, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang dapat memaksakan berlakunya suatu ketentuan pada negara lain, dengan cara apapun juga, selama dan sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dan sendi-sendi kehidupan bernegara atau dalam arti kata tidak dikehendaki oleh negara lain tersebut3. Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, berupaya untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Salah satu upaya tersebut adalah menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan yang cukup mendasar adalah bahwa hukum Internasional yang mengatur bidang investasi ternyata berkembang agak lambat. Hal ini disebabkan karena kurangnya upaya koordinasi masyarakat Internasional untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang investasi. Dalam pelaksanaan penanaman modal asing tersebut, Indonesia memberikan jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi investor melalui 3
Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis – Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 158.
6
ratifikasi dua Konvensi Internasional, yaitu : pertama, Konvensi ICSID 1965 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing. Konvensi ini ditandatangani pada 18 Maret 1965 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1966 setelah dilakukannya ratifikasi oleh 20 Negara. Sampai dengan tanggal 10 April 2006, Konvensi ini telah diratifikasi oleh 143 Negara. Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID ini dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1968 Tentang: Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (LN 1968/32; TLN NO. 2852). Kedua, Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards – New York Convention 1958) yang diundangkan dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41 tanggal 5 Agustus 1981. Indonesia menyatakan keikutsertaannya dengan Konvensi New York 1985 yaitu suatu konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Keputusan Presiden tersebut, yang meskipun telah disahkan untuk diberlakukan di Indonesia tahun 1981, namun pelaksanaannya baru efektif tahun 1990 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tanggal 1 Maret 1990. Dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang telah berlaku tersebut maka diharapkan investor akan menjadikan Indonesia
7
sebagai tujuan penanaman modal yang menarik baginya, karena telah mendapat jaminan dan kepastian perlindungan hukum bahwa putusan yang telah diperolehnya di luar negeri dapat dilaksanakan terhadap debitur yang asetnya berada di Indonesia. Satu hal yang sangat penting dalam penerapan putusan arbitrase asing tersebut adalah Asas Ketertiban Umum (public policy). Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan exequatur tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban Umum)4. Dari uraian di atas maka hal ini merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi penulis untuk dilakukan penulisan berupa skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING BERKAITAN DENGAN ASAS KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA MENURUT KONVENSI NEW YORK 1958”.
BAB IV
4
Sudargo Gautama, 1983, Ibid. hlm.13 dan 14.
8
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan : 1. Asas Ketertiban Umum atau public policy merupakan salah satu asas yang fundamental dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia. Karena asas ini dapat dijadikan sebagai “rem darurat” yang diperlukan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing yang seharusnya dipergunakan oleh ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Diberlakukannya hukum asing oleh Hakim Indonesia tidak boleh sampai berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dan hukum kita sendiri. Munculnya lembaga ketertiban umum merupakan cara untuk mencegah adanya pemakaian hukum asing yang terlalu menusuk sendi-sendi asasi hukum nasional sang hakim, kita sudah mengetahui bahwa konsepsi ketertiban umum adalah berlainan di masing-masing negara, ketertiban umum terikat pada faktor tempat dan waktu, jika situasi dan kondisi berlainan, pahampaham ketertiban umum pun berlainan 2. Konvensi New York 1958 merupakan konvensi yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase asing yang
9
diambil dari luar wilayah negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara di negara dimana keputusan tersebut akan dilaksanakan dan menurut syarat-syarat lainnya yang terdapat dalam Pasal-pasal di Konvensi New York 1958. 3. Berdasarkan studi kasus yang telah dikemukakan, maka pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia diatur dalam pasal 6 Perma No.1 Tahun 1990, pada dasarnya pemberian exequatur mungkin menolak atau mengabulkan. Maka sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya, terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Dalam kasus “Pembatalan Kontrak Dagang antara Yani Haryanto dengan E.D. & F, Man Sugar Ltd. Sugar Quay London” terlihat jelas bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan Keppres No.43 Tahun 1971 tentangan kebijakan pemerintah dalam bidang pengadaan beras, gula dan lain-lain oleh BULOG. Dari segi politis terlihat jelas dari kedua kasus diatas bahwa pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan arbitrase asing dimana pengadilan di Indonesia terlihat bebas menentukannya sebagai ketertiban umum. B. Saran
10
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka pada akhir tulisan ini akan disampaikan saran sebagai berikut : 1. Agar adanya kepastian perlindungan hukum terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat terwujud, maka asas ketertiban umum yang digunakan sebagai salah satu alasan penolakan terhadap permohonan exequatur putusan arbitrase asing, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan dipergunakan seperlunya saja sesuai dengan kepentingan nasional. 2. Bagi putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia dan tidak digunakan sebagai pedang yang akan menusuk mati setiap putusan arbitase asing yang akan dilaksanakan di Indonesia. Karena tidak setiap perbedaan berarti bertentangan dengan ketertiban umum sang hakim. 3. Hendaknya agar lembaga ketertiban umum ini cepat di beri suatu bentuk hukum, pengunaan lembaga ketertiban umum ini apabila hanya diserahkan kepada satu pihak yaitu hakim akan menimbulkan kesan yang cukup negatif, hakim akan cenderung bersifat subjektif dan memihak kepentingan negaranya. Yang mana akan melahirkan suatu “chauvinisme Hukum” di mana hakim selalu menggunakan hukum nasionalnya dalam memeriksa perkara-perkara HPI.
11
DAFTAR BACAAN A. Buku-buku Huala Adolf, 1994, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung Sudargo Gautama, 1983, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung. ----------------------, 1989, Hukum Perdata Internasional, Buku IV, Alumni, Bandung. Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung. Longdon Tineke Louise Teugeh, 1998, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis-Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis-Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
12
Syahda Guruh L.S, 2009, Opini Juris Volume 01, Treaty Room Deplu. Yahya Harahap, 1990, Arbitrase di Tinjau Dari Regalement acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for The Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL, Arbitration Rule, Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990, Sinar Grafika, Jakarta. Maqdir Ismail, 2007, Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007) H.M.N Poerwosutjipto, 1992, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III, Djambatan, Jakarta
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Keppres No. 34 Tahun 1981. Tentang Pengesahan Konvensi New York 1958 di Indonesia.
13
Konvensi New York, 1958. Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. International Center for Settlement of Investment Dispute Convention 1965. C. Website http://battle-of-speech.blogspot.com/ http://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/penyelesaian-sengketa-bisnis-melaluiarbitrase-internasional/ http://www.artikata.com/arti-317735-adagium.html
14
