Perallflll KelenJUOJI More Favourable RighI (MFR)
355
PERANAN KETENTUAN MORE FAVOURABLE RlGHT(MFR) PASAL VII (1) DALAM PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK 1958 Tineke Tuegeh-Longdong
KVllvel/si New York 1958, Pasal I (I) lIIelllberikall sualU Iillgkllp wilayah yallg Iuas bagi apa yallg diartikall del/gall suatu pUlusall arbilrase asing (Iuar lIegeri). Karena yang menjadi patokan hanya bahwa putusan arbitrase asing tersebut diputuskall tidak dalalll wi/ayah dimona pelaksaJlo.annya dimill/a. Tidak ad.a syarat lain yang diperlukan' sesuai dengan "principle of ulliversality ", lelldensi modem dalam "illternatiollal COllvel1liOIlS ", yallg berusaha WI/uk melaksollokaJl sebanyak IIl1/11gkill putusall arbilrase asil/g, sehillgga adalah dalam rallgka ini KOllvensi New York 1958, untuk selanjurnya disebut KNY 1958, memperlakukan kelentuan "more favourable right" sebagaimanCl diatur dalalll Pasal VII (I) KNYork 1958. Pendahuluan KNY 1958, merupakan Konvensi yang kini paling populair'.
under the New York Convention"'_
MUSlili. Michael John ... Arbitralion: HislOry flud Back/-:TOumr, Journa l of Inte rnalional Arhilralioll. Vol. 6 No.2. June 1989. page 49: "This Co nvention has heen the most succ~sru l illlernatiunal instrument in the field of arb itratioll. and perhaps could lay claim LO h~ most dlective insGulCe of international legislation in the ~ ntirc hi story of cOlllmercial la w. Seon: of nations Itilve acceedetl to the Conventioll , anti import ant accessions are eOlllinuin!,! up to the pn:::senl day" I van den Berg A,J .. "Problems In nre E/~{(}rcement Of Fore;'~1/ ArlJ;lrol Awards". 8!h Singapore Conference On International Business Law. Current Legal Issues In Imernationa l Commercial Litigation, 30 October 1996-1 November 1996. page I: more
1
Nomor 4 Tahun XXX
356
Hukum dan Pembanglllllln
menunjukkan pada cita-cita KNY 1958 untuk dapat melaksanakan sebanyak mungkin putusan arbitrase asing, sesuai dengan principle of universaliry, tetap saja Konvensi ini melalui Pasal I (3) masih menunjukkan pandangan yang tradisional yang membatasi berlakunya KNY 1958 hanya pad a para peserta melalui dimungkinkan reserve reciprociry, legal relationships dan cOlI/lI/ercial characrer, pembatasan mana juga uiterima o leh RI melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 198 14 hali sebaga i negara penganut pnnslp universaliry merupakan nega ra yang telah menerima KNY 1958 tanpa reserve apapun , sebagaimana Liimungkinkan bagi peserta berdasarkan Pasal I (3)5 Pandangan moue rn ini terlihat dalam putusan Corre di Apello di Firenze, 22 Oktober ( 1976) dalam sengketa antara S.A. TRADAX EXPORT (Panama) ". S.P.A. CARAPELI (Hali). Karena tidak menerima barang soya beans yang tel ah dibeli oleh CARAPELI dari TRADAX , maka Tradax mulai arb itrase terhadap Carapeli yang dianggap ingkar janj i tersebut dihadapan Grain and Feed Trade Association (GAFTA ) di London , yang menetapkan pu tusan ya ng tnenguntungkan bagi Tradax . TRADAX kemudian mengajukan permohonan terhadap pelaksanaa n putusan a rbitrase asing tersebut dihadapan Pengadilan Itali , CARAPELI mengajukan keberatan karena TRADAX merupakan perusahaan Panama, negara mana tidak menjadi peserta pad a KNY 1958 . Namun Pengadilan Itali berpendapat bahwa nasio nalitas CARAPELI tidak menjaLi i masalah dalam hal ini , karena Pasal I (3) KNY 1958 hanya
thall [00 states have hecollie parties to it.
Peranan Kelenluan More Favourable RighI (MFR)
357
memberikan kesempatan untuk mengajukan reserve (possible reservation), yang tidak dibuat oleh Hali. Dengan demikian semua putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di wilayah !tali , tanpa batasan apapun6 Sesuai dengan tendensi modern Konvensi ini untuk Illemperla kukan sebanyak mungkin putusan arbitrase asing, maka ditentukan Kelentuan MORE FAVOURABLE RIGHT sebagaimana diatur dalam Pasal VII (1)'-
Tujuan dari ketentuan illl adalah dalalll hal PEMOHON EKSEKUSI tidak melllenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Konvensi New York 1958 yang memang ketat pengaturannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal II (I) dan (2) KNY 1958 ya ng menentukan perlunya adanya suatu perjanjian tertulis dimana para pihak lelah sepakat untuk menyerahkan kepada arbitrase semua perbedaan yang lelah atau akan timbul antar mereka, maka bagi yang berkentingan. PEMOHON EKSEKUST, yang tertutup jalannya untuk menuntut pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, berdasarkan KNY 1958 , maka yang berkepentingan ini masih dapat menempuh jalan lain yang juga lersed ia bagi permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbilrase asing yaitu: • menurut hukum dari negara dimana pelaksanaan putusan diminta (domestic law of the enforcement forum) atau menu rut • perjanjian (treaties) baik bilateral ' maupun multilateral yang telah dibuat oleh negara dimana pelaksanaan putusan arbitrase asmg diajukan.
(, Tucgeh-Longdong. T.L. , supra no. 5. hal. 82-83 juga 'santlers. PicLer . Geller.. ! EJiLOr. Yearbook Commercial Arbitralion, (Devenlcr/Thc NethcrlalllJs: Kluwer. 1978), Vol. 11(-
1979, hali NO.IS, page 279-281: "Moreover the condition of resiprocilY (Ill which Cafarelli also relied, is only laid do~n in Article 1(3) of Ihe Covcnlioll as a pss ihl e n!servalioll, which reservation was not made by Italy . As a consc4ucm;e Ital y enforces any
award made in the territory of any foreign Stale, Article I 0)". 7 GaUlama Sudargo, supra no. 6 hal. 247, Pasal VII (I): ··Kctcntuall dari KOtlVCllSI illi tidak akan mempengaruhi peljanjian baik lIlultilateral m
Nomor 4 Tahun XXX
3SH
HukulII dan Pelllbangunan
Adanya ketentuan MFR ini dapal juga menimbulkan hal-hal yang lidak diantisipasi lerlebih dahulu oleh TERMOHON ARBITRASE · / TERMOHON EKSEKUSI. Seorang TERMOHON ARBITRASE dikalahkan di negara A. (forulll of rendition). TERMOHON ARBITRASE ini lidak mengajukan luntulan dihadapan Pengadilan negara A (negara asal) untuk mengenyampingkan putusan arbitrase yang lidak menguntungkannya ilU. Hal ini belum dilaksanakan TERMOHON ARBITRASE karena merasa masih memrunyai cukup waklu. karena akan menunggu leguran dari Pengadilan eli negara Y dimana putusan arbilrase akan dilaksanakan, karena TERMOHON ARBITRASE / TERMOHON EKSEKUSI bertempat linggal di negara Y sehingga negara Y juga menjadi tempat dimana asset TERMOHON EKSEKUSI berada. Kemudian di negara Y, TERMOHON EKSEKUSI, setelah menerima teguran umuk eksekusi, baru bermaksud untuk mempergunakan salah satu alasan yang tersedia dalam Pasal V Konvensi New York 1958. agar supaya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditolak oleh Pengadilan di negara Y. Alangkah terkejutnya kalau lernyala PEMOHON ARBITRASE yang elimenangkan di negara X. lidak menempuh prosedur eksekusi mcnurul Konvensi New York 1958, sepeni diharapkan oleh TERMOHON EKSEKUSI. akan lelapi memilih pelaksanaan melalui ketentuan MFR, dalam hal ini berdasarkan hukum domestik negara Y alau berdasarkan re1janjian baik bilaleral maupun multilaleral dimana negara Y ikul menjadi peserta. Sering terjadi pad a waktu TERMOHON EKSEKUSI mengetahui hal ini, maka waktu untuk mengajukan luntulan di negara X sebaga i' negara asal oleh TERMOHON ARBITRASE telah lewat waktu. sehingga prosedur untuk mengenYl.lmpingkan pUlusan arbilrase yang tidak j(lvourable bagi TERMOHON ARBITRASE di negara asal dim ana purusan arbitrase lersebut dijaluhkan, sudah kadaluwarsa . Da lam hubungan ini dihimbau kepada TERMOHON ARBITRASE agar supaya hali-hali, karena bagi pihak yang dimenangkan, disamping pengakuan dan pelaksanaan berdasarkan Konvensi New York 1958. masih lersed ia jalan ahernatif yaitu kelemuan MFR yang menawarkan pelaksanaan berdasarkan hukum nasional dari forum negara pelaksana alau berdasarkan perjanjian dimana negara pelaksana ikul serta ..
Okrober - Desember 2(}()()
Peranan Ketenruan More Favourable Right (MFR)
359
Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut di alas. maka permasalahan yang akan dibahas dapal dirumuskan sebagai berikut': I. Siapa saja yang berhak mempergunakan kelel1luan MFR. Pasal VII (I) ml.
2.
Hak-hak apa saja yang diberikan kepada PEMOHON EKS EKUSI oleh Pasal VII (1). 3. Apakah Pengadilan alas iniatifnya sendiri diperbolehkan untuk memperlakukan Pasal Vll (I). Yang Berhak Mempergunakan Pasal VII (1) Meskipun Pasal VII (I) menunjuk pada "ally interested party ". doctrine berpendapat bahwa yang dapal mempergunakan M FR ini hanya PEMOHON ARBlTRASE I EKSEKUSl. pihak mana bermaksud untuk menuntul pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing Karena apabila MFR Juga diberikan kepada TERMOHON ARBlTRASE EKSEKUSl maka sudah lentu yang bersangkutan akan memilih kearah penolakan pelaksanaan, hal mana bertentangan adanya dengan cita-cita pro-pelaksanaan KNY 1958. Hak Untuk Mempergunakan Hukum Nasional Negara Pelaksana Hak yang diberikan oleh Pasal VII ( I) penama-tama adalah untuk menuntut pengakuan dan pelaksanaan pUlusan arbitrase ,"sing berdasarkan hukum nasional dari forum negara pelaksana. Jerman adalah forum negara pelaksana. dimana hukum nasional Jerman menawarkan pelaksanaan yang lebih Illenarik bagi putusan arbitrase asing dibandingkan dengan KNY 1958. Sebagai contoh. tidak sahnya suatu perjanjian arhitrase bukan merupakan suam alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbilrase asing [erSebUI sebagaimana diatur dalam Pasal V I Ilia) KNY 1958. Mahkamah Agung Federal Jerman. putusan tanggal lOMe; 1984 dalalll sengketa PEMBELl SWISS (Para Pelllohon) dan Jerman versus PENJUAL JERMAN (Termohon). Menuru[ PARA PEMOHON pada Vall dell Berg, AJ .. General Editor. Yearbook COJllmercial ArbitraTioll. (Devenlcr, The Netherlands: Kluwer. 1989). Vol. XIV-1989. page 607-610.
II
Nomor 4 Tahun XXX
360
Hukum dan Pembangunafl
purchase order telah dilampirkan General Conditions Of Purchase berikut Lampiran yang mengandung klausule arbitrase dihadapan AAA (AmericOlI Arbitration Assoaciation) di New York. Karena tidak puas dengan kwalitas barang yang diterima. PARA PEMOHON mengajukan arbitrase dihadapan AAA di New York , ya ng Illengabulkan tulllutan PARA PEMOHON untuk gantirugi setelall sebelumnya menolak keberatan yang diajukan TERMOHON bahwa Majel is Arbitrase tidak mempunyai wewenang karena tidak ada suatu perjanj ian arbitrase yang sah. Mahkamah Agung negara bag ian New York dengan putusannya September (1982) menolak keberatan yang diajukan PENJUAL JERMAN dan menyatakan putusan arbitrase AAA dapat dilaksanakan (enforceable). Dalam pelaksanaan di Jerman. PENJUAL JERMAN keberatan karena tidak adanya perjanjian arbiterase yang sa il. Pengad ilan Tingkat Pertama dan Banding Karlsruhe menolak keberatan PENJ UAL JERMAN dan Illenyatakan putusan arbitrase AAA dapal dilaksanakan . Mahkamah Agung Federal Jerman mesk ipun mengembalikan berkas pada Pengadilan Tinggi untuk peninjauan kembali ada pertimbangan yang dikuatkan, yang penting dalam hubungan ini : "Bahwa adalah tepat Pengadilan Tinggi tidak memperrimbangkan ada tidaknya suatu perjanjian arbitrase yang sah sehubungan dengall dipenuhi tidaknya syarat syarat Konvellsi New York 1958. Karena pelaksanaan putusan arbitrase AAA oleh Pengadilan Tinggi didasarkan ridak pada Konvensi New York 1958 akan rerapi pada Illlkum IIasianal, yaitu Pasal 1044 HukulII Amra Perdara Jerlllan karena menllr/il Mahkamah Agung adalail repar: 11111111: lIIemperlakukan MFR yang lIIellentukan bahwa Konvellsi New York 1958 ridak IIImcabllr hal: PEMOHON wlluk lIIempergllllakan ilukum nasional lIt'gllra peIa k'salla
..,
.
Hak Untuk Mempergunakan perjanjian dimana negara Para Pihak menjadi Peserta. Pasal VII (I) juga memuat compatibility provision. dalam ani bahwa KNY 1958 tidak akan mempegaruhi sahllya perjalljian bilateral
')
~;LIldl!rs.
(IJCVl:lltl'L
P.. General Editor. Yearbook COlllmercial Arhirrarioll. Vol. X- 1985. tht: Netherlands. Kluwcr: 1985). Vol. X ~ 1985. Jerman No. 27. hal 427. OklOber - Desember 2()()()
Perullull KelelllUall More Fa vourable RighI (MFR)
361
maupun multilateral mengenai penga kuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dimana negara pelaksanan menjadi peserta. Mahkamah Agung Federal Swiss, pumsan tanggal 14 Maret (1984) dalam sengketa, DENYSYANA S.A. (Sw iss) , Pembanding, Termohon lawan JASSICA S.A. (Swiss), Te rbanding, Pemohon, dua~dua berdomisil i di Geneva. Menurut putusan ICC yang ditetapkan di Praneis, DENYSY ANA, dihar uskan membayar sejumlah uang kepada JASSICA, yang kemudian Illenunrut d ihadapan Pengadi lan Tingkat Pe nailla Jeneya unruk Illenyatakan putusan arbi trase dapat di laksanakan, hal mana d ikabulkan. Band ing yang diajukan oleh DENYSY ANA dinyatakan tidak dapat d ite rima oleh Pengadilan Tinggi Canton Jeneya. DENYSY ANA mengajukan keberatan dihadapan Mahkamah Agung Federal Sw iss dengan alasan Pengadilan Tinggi telah melangga r: Iil e FreJ/ch~Swiss Iremy tanggal 15 Juni 1869 atau KNY 1958, keberatan mana tdah ditolak atas pertimbangan sebagai berikut: Praneis dan Swiss telah meratifikasi baik Frellcil Swiss Treary 1986 maupun KNY 1958 dua~duanya mengarur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang ditetapkan dinegara yang sam dan hendak dilaksanakan dinegara yang lain. Sewaktu menjadi peserta pada KNY 1958, tidak ada dikemukakan kedu" belah pihak unruk memperlakukan ketentuan yang lebih keta t dari [h e French~SlViss lI'eary. Sebaliknya, Pemerintah Swiss sewaktu memberikan persetujuannya kepada Parlemen Federal bagi Konvensi New York 1958, menelllukan bahwa bagi Pemohon akan diperlakukan ketemuan ya ng lebih menguntungkan. Pertimbangan ini adalah sesuai dengan [he rule of cOlltliel ot [rea/ies, the rule of maximum effectiveness, yang Illcnelllukan bahwa dalam hal adanya perbedaan dalam Konyensi Imernasional yang mengatur Illenge nai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbit rase asing, preferensi akan diberikan kepada Konyensi yang me ngandung ketemuan yang lebih Illellludailkan pengakuan dan pelaksanaa n putusan arbitrase asing"'.
!II van den Berg. AJ., General Editor. Year/wok (.(Jllllllerc.:ial Arbilrlflioll. Vol. XI-1986. (Dovol1lor . tho NOlhorlands, Kluwor: 1986), hal. 536-537.
Nomor 4 Ta/uln XXX
362
Hukum dall Pembangunan
Apakah Pengadilan secara jabatan diperbolehkan untuk mempergunakan MFR. Putusan Mahkamah Agung Praneis. First Civil Chamber. dalalll sengketa NORSOLOR S.A. (Praneis), Pelllbanding , v. PABALK TICARET LIMITED SIRKETI (Turki), Terbanding, 9 Oktober (1984). Norsolor yang semula bernama Ugilor telah melllbuat perjanjian keagenan dengan Pabalk. Karena tilllbu inya sengketa antara kedua pihak. Illaka Norsolar Illelllutuskan perjanjian keagenan tersebut dengan Pabalk. yallg seperti uiperjanjikan Illengajukan arbitrase dihadapall ICC. yallg lllelllLiluskan Austria sebagai telllpat arbit rase dan para pihak tidak mengizinkan putusan berdasarkan ex aequo e[ bono.
Putusan arbitrase ditetapkan tanggal 26 Oktober 1979 dengan pertilllhangan untuk mengenyalllpingkan hukum nasional Illasing-masing pihak baik hukum Praneis Illaupun hukulll Turki dan Illelllilih berlakun)'a lex mercatoria mengingat sifat internasional dari perjanjian keagenan ya ng kini menjadi sengketa. Principle of good faith yang menjadi inspirasi dari lex mercatoria. Illengakibatkan Arbitrase Tribunal Illelllpertilllbangkan bahwa tindakan pelllutLtsan yang telah dilakukan o leh Norso lor tidak dapat dikatakan sehagai Illelllelihara hubungan yang baik dan Illenghukulll Norsolok untuk Illelllhayar uang sejum lah tertentu pada Pabalk . NORSOLOK ya ng dikalahkan mengajukan tuntutan untuk Illengenyampingkan putusan arbitrase yang Illengalahkannya tersebut di Austria berdasarkan alasan bahwa Arbitrase Tribunal te lah melanggar
kewenangan mereka dengan memutus berdasarkan aequu et bono. Mengenai Pengadilan ya ng Illana di Austria ya ng berwenang memeriksa tuntutan ini. oleh karena baik NORSOLOK maupun PABALK dua-duanya mempunyai kedudukan hukum masing-masing bukan dalam wilayah Austria, Mahkamah Agung Wina menetapkan Commercial COUr! Firs! /lIs[({lIce di Wina sebagai Pengadilan ya ng berwenang . karena putusan arhitrase yang ditetapkan dianggap sebagai putusan arbitrase JOlllestik. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama menetapkan putusan tanggal 29 J uni ( 1981) dengan menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Norsolok untuk mengenyampingkan putusan arbitrase tersebut sebagai
Or
II van den Berg, A.1 .. General Editor. Yearbook COII/merciai AriJilratioll. Vol. (DevelHer, th e Netherlands. Kluwer: 1986), hal. 536-537.
X[~1986.
Okrober - Desember 21J()()
363
Peranan Ketemuan More Favourable Right (MFR)
tidak dapat diterima, terhadap putusan mana diajukan banding dihadapan COHn ot Appeal Austria oleh Norsolok . Purusan Banding ditetapkan tanggal 29 Januari (19~Q) uengan mengenyampingkan sebagian dari putusan arbitrase, karena Arbitrase Tribunal dianggap telah melewati wewenang mereka karena memutus berdasarkan ex aequo et bono. Sebaliknya di Prancis, Pabalk tdah mengajukan permohonan exequatur dihadapan Tribunal de Grande IIISlanee (pengadilan Tingkat Perrama) di Paris, yang dikabulkan tanggal 4 Pebruari 1980 oJeh
President-nya. Tanggal 4 Maret 1981, the Court at First Illstallce, Paris menguatkan pengabulan exequatur tersebut. Norsolok berkeberatan uan mengajukan banding dihadapan Caliri at Appeal di Paris. Tanggal 19 Nopember 19X2 Pengauilan Banding ini menolak pelaksanaan pUlilS<.ln arbitrase untuk
sehagian. sesua i dengan putusan PengaJilan Banding Austria yang Illcngenyampingkan sebagian dari pu[Usan arhitrase heruasarkan Pasai V (I) (e) KNY 1958.
Namun putusan Pengadilan Banding di Paris ini uibatalkan oleh Mahkamah Agung Prancis dengan putusan 9 Oktober (1984) berdasarkan pertimbangan bahwa sesuai dengan KNY 1958 Pasal VII (I), Konvensi tidak mencabut hak dari seorang untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase sesuai dengan hukum nasional negara dimana pelaksanaannya diajukan, sehingga hakim tidak diperbolehkan untuk menolak pelaksanaan apabiJa hukum nasionalnya sendiri (pasal 1498-1507 Frellch New Code Ot Civil Procedure) memperbolehkan pelaksanaan tersebut dan sesuai dengan rased 12 New Code Civil Procedure, hakim secara jabatan berkewajiban Ul1!uk meneliti apakah pelaksanaan dapat dikabulkan berdasarkan hukum nasionalnya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Prancis pengenyampingan suatu putusan arbitrase dinegara asal, bukan merupakan suatu alasan untuk menolak pelaksanaan di Prancis atau dengan kata lain, menurut IlUkum Prancis, putusan Pengadilan luar negeri untuk mengenyampingkan salU putusan arbitrase, tidak mempunyai kekuatan extra-terrilOrial 12 Berbeda pendapat di Amerika Serikat dari UI/ited Srates Court Appellis For The Secolld Circuit dalam sengketa BAKER MARINE v. CHEVRON cs yang telah menyepakati klausule arbitrase di bawah Ullited
Or
Or
I~
van uen Berg. A.J., General Editor, supra No.9. page 470. 484: France
Nomor 4 Tahun XXX
110.7.
364
Hukum dan Pembangunan
Natiolls Commission On International Trade Law (UNCITRAL), dengan mempergunakan Hukum Negara Republik Federal Nigeria. Putusan arbitrase mengabulkan pembayaran sejumlah uang kepada BAKER MARINE . yang mengajukan pennohonan pelaksanaan dihadapan Nigeria/l Federal High Cou rl. sedangkan CHEVRON & DANOS dihadapan Pengadilan yang sama Illengajukan permohonan ullluk mengen yall1pingkan putusan arbirrase yang ridak mengulllungkan bagi mercka . Pengadi lan Negeria Illengabulkan pembaralan putusan arbitrase dan BAKER MARINE kemud ian Illengajukan pennohonan pelaksanaan di Alllerika Serikat. Ulliled States Court of Appeals For The Second Circuit menolak pelaksanaan purusan arbitrase rersebut berdasarkan Pasal V (I) (e) KNY 1958 yang menemukan bahwa pelaksanaan dapar diLOlak dalall1 hal purusan arbitrase dikesampingkan arau dirunda o leh suaru hadan yang he rwenang di negara dimana arau menurur hukum dimana putusan dii1 uar l.' . Kesimplllan dan Rekomendasi. Ikrdasarkan uraian rersebur diatas dapar dis impulkan bahwa seandainya sualu purusan arbirrase asing yang hendak dilaksanakan tidak melllenuhi persyararan sebagaimana ditelllukan dalam Pasal V (I) (a) mengenai lidak sahnya perjanjian arbirrase maka Pasal VII ( I) KNY 1958 masih memberi kesemparan untuk melaksanakan pUlusan arbirrase asing rersehur berdasarkan: •
hukum nasional mau.
•
perjanjian dimana negara pelaksana menjaui pese na dan
•
kesell1patan M FR 111 1. Illesk ipun lidak diajukan o leh Pelllohon LkscKusi. Pengadilan dari negara pelaksana dapat memperlakukan M FR s~cara jabatan.
Dalam hal MFR Pasa l VII (I) KNY 1958 dihubungkan dengan Pasal V ( I) (a). ll1engenai d isyaratkan adanya suaru perjanjian arbirrase yang sah sebaga ill1ana diarur dalam Pasa l \I (I) dan (2), ridak adanya perjanj ian arbi rrase yang sah rersebur bukan merupakan halangan umuk pelaksanaan suaru putusan arbi trtase asing. lerulall1a di Jerman.
1\ Whil\.' & Case. llifal/tlliollol OisplIIl' Re.W/llfiOlI. Lkvdopmcnls ill (he Unitetl Slates. U(/A!'r Marilll' (Nig.) LuI . v. Chel'fOll (NiK.) Ltd. 191 F .3t.1194 (2'..J Cir. 199'J): hal. 5.
O/etober - Desember 2000
Pertman KeIelllllQIl More Fallourable RighI (MFR)
365
Apabila MFR, Pasal VII (I) ini dihubungkan dengan Pasal V (I) (e) KNY 1958, yang menentukan bahwa pelaksanaan pUlusan arb ilrase asing dapal dilolak dalam hal pulusan lersebul telah dikesampingkan di negara pemberi putusan arbitrase, maka ada kemungkinan bahwa meskipun putusan arbitrase asing telah dibatalkan di negara asal. pUlusan arbitrase asing tersebut masih tetap dapat dilaksanakan di negara dimana pelaksanaan diajukan seperti di negara Prancis. Berbeda di Amerika Serikat, dimana dalam kasus seperti diuraikan dialas, pelaksanaan ditolak, amara lain alas pertimbangan sapan santun 1I1ltuk menghormati putusan pembatalan yang telah dilakukan pengadilan aSlilg.
Meskipun KNY 1958 tidak berpretensi untuk telap melaksanakan pUlu san arbitrase asing yang lernyata telah dikesampingkan di negara asalnya. namun KNY 1958 juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan putusan arbitrase asing meskipun putusan arhilrase lersehul telah dibatalkan dinegara asalnya. Kemungkinan tetap melaksanaan putusan arbilrase. seperri ditentukan di atas oleh hukum nasional Prancis. bermaksud ul1luk tidak Illenyerahkan segala-galanya Illengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing kepada pengadilan negara pemheri putusan. Ke-engganan ini disebabkan karena para pihak dengan sengaja sejak semula telah berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh pengadilan negara pemberi putusan, dengan melllilih ~ara penyelesaian sengkela dengan arbitrase. Apalagi dimana pengadilan selempal ada kelllungkinan kurang objeklif dalam sengketa yang Illenyangkut kepel1lingan nasional dan asing. Namun sisi lainnya, dimana suatu putusan arbitrase asing yang telah dikesampingkan dinegara asal, harus berkeliling dalam usahanya agar supaya tetap dapat dilaksanakan juga bukan merupakan pandangan yang menarik. Oleh karena itu, kiranya adalah sebaiknya, menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Pengadilan untuk lIlemilih jalall lengah diantara dlla kemungkinan yang memang diberikan oleh KNY 195!l yailu diantara: • MFR. Pasal VII (I). yang dalam rangka pro eJlfiJrcelJlel/l, mengabulkan pelaksanaan putusan arbilrase asing bukan berdasarkan KNY 1958 dan • Pasal V (I) (e), yang lIlenolak pelaksanaan pUlUsan arbilrase as ing atas dasar sopan santun sambil lIlenghorlllati putusan pengadilan asing.
NOli/or 4 Tahull XXX
366
Hukum dan Pembangunan vant'- telah mengenyampingkan putusan arbitrase tersebu t di negara asal.
DAFTAR PUSTAKA Gautama Sudargo, Indonesia dall Konvensi-Kollvensi HukulII Pet'dara Inlemasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). M ustill. M iehael John. "A rbitration: History and Background". Journal o/Inlern(/{ion(/I Arbilralion, Vol.6 No.2. June 1999. Petrochilos. Georgios C, En/incing AlVards Alllluled In Their Swre Of Origill. International and Comparative Law Quarrerly, Vo1.48, Pan 4. October 1999. Sanders. P., General Editor, Yearbook Commercial Arbilralioll, Vol. X1985, (Deventer, the Netherlands, Kluwer: 1985), VoI.X-1985. Tuegeh-Longdong, T. L., Asas Keleniball Umum & Konvensi New York 1958, (Bandung: Citra Ad itya Bakti. 1998). Van den Berg AJ . . The New York Arbilralion Convelllioll of 1958. (Devemer: Kluwer. 1981). "Prohlem In The Enforcemem Of Foreign Arbitral Awards " . g'" Singapore Conference On Internatiunal Business Law, Current Legal IsslIes ill IlIIerni/lion(/1 CO/llmercial Liligalioll, 30 October 1<)<)6 - I November 1996. General Editor, Yeorbook COI/Jmerciai Arbilralion. (Devemer, The Netherlands : Kluwer, 1989) , Vol. XIV-1989. General Editor, Yearbook COII/merciai Arbilratioll, (Deventer, The Netherlands: Kluwer, 1986). Vol. XI-1986. White & Case. Newsletter, 1l1Iern(/{ional Displlle Resolulioll. Developments In The United States. Vol. 13 , No . 2, April 2000.
Oktober - Desember 2000
