DAFTAR ISI UNDANG-UNDANG ARBITRASE TAHUN Undang-undang Arbitrase Tahun (Direvisi tahun 2011)

DAFTAR ISI Undang-undang Arbitrase Tahun 2005

UNDANG-UNDANG ARBITRASE TAHUN 2005 (Direvisi tahun 2011)

DAFTAR ISI Undang-undang Arbitrase Tahun 2005

UNDANG-UNDANG ARBITRASE TAHUN 2005 (Direvisi tahun 2011)

2

Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur

Undang-Undang Arbitrase Tahun 2005

SUSUNAN BAGIAN

Bab 3 Susunan Arbiter

Bagian I

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pendahuluan 1. Judul singkat dan mulai berlakunya 2. Penafsiran 3. Keberlakuan terhadap arbitrase dan putusan di Malaysia 4. Pokok permasalahan yang dapat diselesaikan 5. Daya mengikat terhadap pemerintah

6 6 10 11 12

Bagian II

Bab 1 Ketentuan Umum 6. 7. 8.

Penerimaan komunikasi tertulis Pelepasan hak untuk mengajukan keberatan Jangkauan intervensi pengadilan

12 13 13

Bab 2 Perjanjian Arbitrase 9. 10. 11.

Definisi dan bentuk perjanjian arbitrase Perjanjian arbitrase dan tuntutan pokok di hadapan pengadilan Perjanjian arbitrase dan tindakan sementara oleh Pengadilan Tinggi

14 15 17

19 19 22 23 24 24

Bab 4 Yurisdiksi Majelis Arbitrase 18. 19.

Arbitrase

Jumlah arbiter Penunjukan arbiter Dasar pengajuan keberatan Prosedur mengajukan keberatan Kegagalan atau ketidakmungkinan untuk bertindak Penunjukan arbiter pengganti

3

Kompetensi majelis arbitrase untuk memutus menurut yurisdiksinya Kewenangan majelis arbitrase untuk memerintahkan tindakan sementara

26 28

Bab 5 Pelaksanaan Proses Arbitrase 20. Layanan sama rata pihak-pihak 21. Penentuan kaedah tatacara 22. Tempat timbang tara 23. Permulaan prosiding timbang tara 24. Bahasa 25. Pernyataan tuntutan dan pembelaan 26. Pendengaran 27. Keingkaran suatu pihak 28. Pakar yang dilantik oleh tribunal timbang tara 29. Bantuan mahkamah dalam mengambil keterangan

29 29 30 31 31 32 33 34 34 35

2



SUSUNAN BAGIAN


Bagian I

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pendahuluan 1. Judul singkat dan mulai berlakunya 2. Penafsiran 3. Keberlakuan terhadap arbitrase dan putusan di Malaysia 4. Pokok permasalahan yang dapat diselesaikan 5. Daya mengikat terhadap pemerintah

6 6 10 11 12

Bagian II

Bab 1 Ketentuan Umum 6. 7. 8.

Penerimaan komunikasi tertulis Pelepasan hak untuk mengajukan keberatan Jangkauan intervensi pengadilan

12 13 13

Bab 2 Perjanjian Arbitrase 9. 10. 11.

Definisi dan bentuk perjanjian arbitrase Perjanjian arbitrase dan tuntutan pokok di hadapan pengadilan Perjanjian arbitrase dan tindakan sementara oleh Pengadilan Tinggi

14 15 17

19 19 22 23 24 24

Bab 4 Yurisdiksi Majelis Arbitrase 18. 19.

Arbitrase

Jumlah arbiter Penunjukan arbiter Dasar pengajuan keberatan Prosedur mengajukan keberatan Kegagalan atau ketidakmungkinan untuk bertindak Penunjukan arbiter pengganti

3

Kompetensi majelis arbitrase untuk memutus menurut yurisdiksinya Kewenangan majelis arbitrase untuk memerintahkan tindakan sementara

26 28

Bab 5 Pelaksanaan Proses Arbitrase 20. Layanan sama rata pihak-pihak 21. Penentuan kaedah tatacara 22. Tempat timbang tara 23. Permulaan prosiding timbang tara 24. Bahasa 25. Pernyataan tuntutan dan pembelaan 26. Pendengaran 27. Keingkaran suatu pihak 28. Pakar yang dilantik oleh tribunal timbang tara 29. Bantuan mahkamah dalam mengambil keterangan

29 29 30 31 31 32 33 34 34 35

4



Bab 6 Pembuatan Putusan dan Penghentian Proses 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Hukum yang berlaku bagi substansi sengketa Pembuatan keputusan oleh majelis arbiter Penyelesaian Bentuk dan isi putusan Penghentian proses Perbaikan dan penafsiran putusan atau putusan tambahan Putusan bersifat final dan mengikat

Bagian III

36 37 37 37 39 40 41

Bab 7 Upaya Hukum Terhadap Putusan 37. Permohonan untuk pembatalan

5

42

Ketentuan Tambahan Berkaitan Dengan Arbitrase 40. Konsolidasi proses dan persidangan yang bersamaan 41. Penentuan titik awal hukum oleh pengadilan 42. Rujukan terhadap pertanyaan mengenai hukum 43. Banding 44. Biaya dan pengeluaran arbitrase 45. Perpanjangan waktu untuk memulai proses arbitrase 46. Perpanjangan waktu untuk membuat putusan

48 48 49 51 52 54 54

Bagian IV

Lain-lain Bab 8 Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan 38. Pengakuan dan pelaksanaan 39. Dasar menolak pengakuan atau pelaksanaan

45 46

47. 48. 49. 50. 51.

Tanggung gugat dari arbiter Kekebalan lembaga arbitrase Kepailitan Cara permohonan Pencabutan dan perlindungan

56 56 56 57 58

4



Bab 6 Pembuatan Putusan dan Penghentian Proses 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Hukum yang berlaku bagi substansi sengketa Pembuatan keputusan oleh majelis arbiter Penyelesaian Bentuk dan isi putusan Penghentian proses Perbaikan dan penafsiran putusan atau putusan tambahan Putusan bersifat final dan mengikat

Bagian III

36 37 37 37 39 40 41

Bab 7 Upaya Hukum Terhadap Putusan 37. Permohonan untuk pembatalan

5

42

Ketentuan Tambahan Berkaitan Dengan Arbitrase 40. Konsolidasi proses dan persidangan yang bersamaan 41. Penentuan titik awal hukum oleh pengadilan 42. Rujukan terhadap pertanyaan mengenai hukum 43. Banding 44. Biaya dan pengeluaran arbitrase 45. Perpanjangan waktu untuk memulai proses arbitrase 46. Perpanjangan waktu untuk membuat putusan

48 48 49 51 52 54 54

Bagian IV

Lain-lain Bab 8 Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan 38. Pengakuan dan pelaksanaan 39. Dasar menolak pengakuan atau pelaksanaan

45 46

47. 48. 49. 50. 51.

Tanggung gugat dari arbiter Kekebalan lembaga arbitrase Kepailitan Cara permohonan Pencabutan dan perlindungan

56 56 56 57 58

6



7

Undang-Undang Arbitrase tahun 2005 (Direvisi tahun 2011)

“Putusan” berarti keputusan majelis arbitrase pada substansi sengketa dan termasuk segala putusan akhir, sementara atau sebagian dan segala putusan atas biaya atau bunga namun tidak termasuk perintah sela;

Undang-Undang untuk mereformasi hukum yang berkaitan dengan arbitrase domestik, disediakan untuk arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan dan hal-hal terkait.

“Pengadilan Tinggi” berarti Pengadilan Tinggi di Tanah Melayu (Malaya) dan Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak atau salah satunya, sesuai dengan keadaan yang memerlukan;

DITETAPKAN oleh Parlemen Malaysia sebagai berikut:

“Menteri” berarti menteri yang dibebani dengan tanggung jawab terkait arbitrase;

Bagian I

“Negara” berarti suatu Negara berdaulat dan bukan bagian dari negara bagian Malaysia, kecuali ditentukan lain;

HUKUM MALAYSIA Undang-Undang 646

PENDAHULUAN 1. Judul singkat dan mulai berlakunya 1)

Undang-Undang ini dapat disebut sebagai UndangUndang Arbitrase tahun 2005.

2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan di lembar negara.

2. Penafsiran 1) Dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain—

“Ketua Arbiter” berarti arbiter yang ditetapkan dalam perjanjian arbitrase sebagai ketua arbiter atau ketua majelis arbitrase, seorang arbiter tunggal atau arbiter ketiga yang ditunjuk menurut pasal 13 (3); “Perjanjian arbitrase” berarti perjanjian arbitrase sebagaimana didefinisikan dalam pasal 9; “Pihak” berarti suatu pihak dalam perjanjian arbitrase atau, dalam hal arbitrase tidak melibatkan semua pihak dalam perjanjian arbitrase, berarti satu pihak pada arbitrase; “Lokasi arbitrase” berarti tempat arbitrase berpusat sebagaimana diatur sesuai dengan pasal 22;

6



7

Undang-Undang Arbitrase tahun 2005 (Direvisi tahun 2011)

“Putusan” berarti keputusan majelis arbitrase pada substansi sengketa dan termasuk segala putusan akhir, sementara atau sebagian dan segala putusan atas biaya atau bunga namun tidak termasuk perintah sela;

Undang-Undang untuk mereformasi hukum yang berkaitan dengan arbitrase domestik, disediakan untuk arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan dan hal-hal terkait.

“Pengadilan Tinggi” berarti Pengadilan Tinggi di Tanah Melayu (Malaya) dan Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak atau salah satunya, sesuai dengan keadaan yang memerlukan;

DITETAPKAN oleh Parlemen Malaysia sebagai berikut:

“Menteri” berarti menteri yang dibebani dengan tanggung jawab terkait arbitrase;

Bagian I

“Negara” berarti suatu Negara berdaulat dan bukan bagian dari negara bagian Malaysia, kecuali ditentukan lain;

HUKUM MALAYSIA Undang-Undang 646

PENDAHULUAN 1. Judul singkat dan mulai berlakunya 1)

Undang-Undang ini dapat disebut sebagai UndangUndang Arbitrase tahun 2005.

2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan di lembar negara.

2. Penafsiran 1) Dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain—

“Ketua Arbiter” berarti arbiter yang ditetapkan dalam perjanjian arbitrase sebagai ketua arbiter atau ketua majelis arbitrase, seorang arbiter tunggal atau arbiter ketiga yang ditunjuk menurut pasal 13 (3); “Perjanjian arbitrase” berarti perjanjian arbitrase sebagaimana didefinisikan dalam pasal 9; “Pihak” berarti suatu pihak dalam perjanjian arbitrase atau, dalam hal arbitrase tidak melibatkan semua pihak dalam perjanjian arbitrase, berarti satu pihak pada arbitrase; “Lokasi arbitrase” berarti tempat arbitrase berpusat sebagaimana diatur sesuai dengan pasal 22;

8


“Arbitrase internasional” berarti arbitrase yanga) Salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase, pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian tersebut, memiliki tempat usaha di Negara selain Malaysia; b) Salah satu dari hal berikut ini terletak di Negara manapun selain Malaysia di tempat para pihaknya memiliki tempat usaha: i) lokasi arbitrase jika ditentukan di dalam, atau sesuai dengan, perjanjian arbitrase; ii) setiap tempat yang bagian penting dari kewajiban perdagangan atau hubungan lainnya akan dilakukan atau tempat yang pokok permasalahannya berkaitan paling dekat, atau c) Para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa pokok permasalahan perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara; “Arbitrase domestik” berarti segala arbitrase yang bukan merupakan arbitrase internasional; “Majelis arbitrase” berarti arbiter tunggal atau kelompok arbiter.


2)

9

Untuk tujuan Undang-Undang ini— a) Dalam definisi “arbitrase internasional”— i) ketika suatu pihak memiliki lebih dari satu tempat usaha, rujukan terhadap tempat usahanya adalah yang memiliki hubungan paling dekat dengan perjanjian arbitrase; atau ii) ketika suatu pihak tidak memiliki tempat usaha, rujukan terhadap tempat usahanya adalah tempat tinggal sehari-hari pihak tersebut; b) ketika ketentuan Undang-Undang ini, kecuali pasal 3, membiarkan para pihak bebas untuk menentukan isu tertentu, kebebasan tersebut akan mencakup hak para pihak untuk memberikan kewenangan kepada suatu pihak ketiga, termasuk lembaga, untuk menentukan isu tersebut; [Am. Act A1395:s.2] c) Ketika ketentuan Undang-Undang ini merujuk pada fakta bahwa para pihak telah menyetujui atau bahwa mereka dapat menyetujui atau dengan cara lain merujuk pada perjanjian para pihak, perjanjian tersebut akan mencakup peraturan arbitrase yang diatur dalam perjanjian itu; d) Ketika ketentuan Undang-Undang ini merujuk pada tuntutan, selain yang tersebut dalam ayat 27(a) dan 34(2)(a), juga akan berlaku bagi tuntutan balik, dan ketika merujuk pada pembelaan, juga akan berlaku pada pembelaan terhadap tuntutan balik tersebut.

8


“Arbitrase internasional” berarti arbitrase yanga) Salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase, pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian tersebut, memiliki tempat usaha di Negara selain Malaysia; b) Salah satu dari hal berikut ini terletak di Negara manapun selain Malaysia di tempat para pihaknya memiliki tempat usaha: i) lokasi arbitrase jika ditentukan di dalam, atau sesuai dengan, perjanjian arbitrase; ii) setiap tempat yang bagian penting dari kewajiban perdagangan atau hubungan lainnya akan dilakukan atau tempat yang pokok permasalahannya berkaitan paling dekat, atau c) Para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa pokok permasalahan perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara; “Arbitrase domestik” berarti segala arbitrase yang bukan merupakan arbitrase internasional; “Majelis arbitrase” berarti arbiter tunggal atau kelompok arbiter.


2)

9

Untuk tujuan Undang-Undang ini— a) Dalam definisi “arbitrase internasional”— i) ketika suatu pihak memiliki lebih dari satu tempat usaha, rujukan terhadap tempat usahanya adalah yang memiliki hubungan paling dekat dengan perjanjian arbitrase; atau ii) ketika suatu pihak tidak memiliki tempat usaha, rujukan terhadap tempat usahanya adalah tempat tinggal sehari-hari pihak tersebut; b) ketika ketentuan Undang-Undang ini, kecuali pasal 3, membiarkan para pihak bebas untuk menentukan isu tertentu, kebebasan tersebut akan mencakup hak para pihak untuk memberikan kewenangan kepada suatu pihak ketiga, termasuk lembaga, untuk menentukan isu tersebut; [Am. Act A1395:s.2] c) Ketika ketentuan Undang-Undang ini merujuk pada fakta bahwa para pihak telah menyetujui atau bahwa mereka dapat menyetujui atau dengan cara lain merujuk pada perjanjian para pihak, perjanjian tersebut akan mencakup peraturan arbitrase yang diatur dalam perjanjian itu; d) Ketika ketentuan Undang-Undang ini merujuk pada tuntutan, selain yang tersebut dalam ayat 27(a) dan 34(2)(a), juga akan berlaku bagi tuntutan balik, dan ketika merujuk pada pembelaan, juga akan berlaku pada pembelaan terhadap tuntutan balik tersebut.

10



11

3. Keberlakuan terhadap arbitrase dan putusan di Malaysia

4. Pokok permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase

1)

1) Setiap sengketa yang para pihaknya telah setuju untuk menyerahkannya ke arbitrase menurut perjanjian arbitrase dapat diselesaikan melalui arbitrase kecuali perjanjian arbitrase bertentangan dengan kebijakan publik.

Undang-Undang ini berlaku di seluruh Malaysia.

2) Berkenaan dengan arbitrase domestik yang lokasi arbitrasenya adalah Malaysia— a) Bagian I, II dan IV dari Undang-Undang ini akan berlaku; dan b) Bagian III dari Undang-Undang ini akan diberlakukan, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis. 3) Berkenaan dengan arbitrase internasional yang lokasi arbitrase adalah di Malaysia— a) Bagian I, II dan IV dari Undang-Undang ini akan berlaku; dan

2) Fakta bahwa segala hukum tertulis memberikan yurisdiksi sehubungan dengan segala permasalahan mengenai pengadilan hukum tetapi tidak merujuk kepada penentuan permasalahan tersebut oleh arbitrase tidak akan, dengan sendirinya, menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

5. Daya mengikat terhadap pemerintah

b) Bagian III dari Undang-Undang ini tidak akan diterapkan, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis. 4) Untuk tujuan ayat (2)(b) dan (3)(b), para pihak dalam suatu arbitrase domestik dapat menyetujui untuk mengecualikan pemberlakuan Bagian III dari Undang-Undang ini dan para pihak pada arbitrase internasional dapat menyetujui untuk menerapkan Bagian III dari Undang-Undang ini, secara keseluruhan atau sebagian.

Undang-Undang ini akan berlaku untuk setiap arbitrase yang di dalamnya pemerintah federal atau pemerintah dari setiap negara bagian Malaysia merupakan suatu pihak.

10



11

3. Keberlakuan terhadap arbitrase dan putusan di Malaysia

4. Pokok permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase

1)

1) Setiap sengketa yang para pihaknya telah setuju untuk menyerahkannya ke arbitrase menurut perjanjian arbitrase dapat diselesaikan melalui arbitrase kecuali perjanjian arbitrase bertentangan dengan kebijakan publik.

Undang-Undang ini berlaku di seluruh Malaysia.

2) Berkenaan dengan arbitrase domestik yang lokasi arbitrasenya adalah Malaysia— a) Bagian I, II dan IV dari Undang-Undang ini akan berlaku; dan b) Bagian III dari Undang-Undang ini akan diberlakukan, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis. 3) Berkenaan dengan arbitrase internasional yang lokasi arbitrase adalah di Malaysia— a) Bagian I, II dan IV dari Undang-Undang ini akan berlaku; dan

2) Fakta bahwa segala hukum tertulis memberikan yurisdiksi sehubungan dengan segala permasalahan mengenai pengadilan hukum tetapi tidak merujuk kepada penentuan permasalahan tersebut oleh arbitrase tidak akan, dengan sendirinya, menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

5. Daya mengikat terhadap pemerintah

b) Bagian III dari Undang-Undang ini tidak akan diterapkan, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis. 4) Untuk tujuan ayat (2)(b) dan (3)(b), para pihak dalam suatu arbitrase domestik dapat menyetujui untuk mengecualikan pemberlakuan Bagian III dari Undang-Undang ini dan para pihak pada arbitrase internasional dapat menyetujui untuk menerapkan Bagian III dari Undang-Undang ini, secara keseluruhan atau sebagian.

Undang-Undang ini akan berlaku untuk setiap arbitrase yang di dalamnya pemerintah federal atau pemerintah dari setiap negara bagian Malaysia merupakan suatu pihak.

12


Bagian II


13

7. Pelepasan hak untuk mengajukan keberatan

ARBITRASE 1)

a) Setiap ketentuan Undang-Undang ini yang dapat dikurangi oleh para pihak; atau

Bab 1 Ketentuan umum

b) Bahwa suatu persyaratan menurut perjanjian arbitrase belum dipenuhi, namun berlanjut dengan arbitrase tanpa menyatakan keberatannya terhadap ketidakpatuhan tersebut tanpa penundaan yang tidak selayaknya atau, jika batas waktu diberikan untuk menyatakan keberatan tersebut, dalam periode waktu tersebut, akan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan.

6. Penerimaan komunikasi tertulis 1)

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak— a) Komunikasi tertulis dianggap telah diterima jika disampaikan ke penerima secara pribadi atau jika disampaikan di tempat usahanya, tempat tinggal sehari-hari atau alamat surat; dan b) Ketika tempat yang dirujuk pada ayat (a) tidak dapat ditemukan setelah melakukan penyelidikan yang selayaknya, komunikasi tertulis dianggap telah diterima jika dikirimkan ke tempat usaha, tempat tinggal seharihari atau alamat surat pos tercatat terakhir yang diketahui dari penerima atau cara lain yang memberikan catatan dari upaya untuk menyampaikannya.

2) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, komunikasi tertulis yang dikirim secara elektronik dianggap telah diterima jika dikirimkan ke alamat surat elektronik penerima. 3) Komunikasi tersebut dianggap telah diterima pada hari ketika disampaikan. 4) Bagian ini tidak akan berlaku untuk komunikasi apapun sehubungan dengan proses pengadilan.

Suatu pihak yang mengetahui—

8. Jangkauan intervensi pengadilan

Pengadilan tidak akan campur tangan dalam segala permasalahan yang diatur oleh UndangUndang ini, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini. [Subs. Act A1395:s.3]

Kalimat sebelumnya dibaca “Kecuali ditentukan sebaliknya, pengadilan tidak akan campur tangan dalam segala permasalahan yang diatur oleh Undang-Undang ini.”

12


Bagian II


13

7. Pelepasan hak untuk mengajukan keberatan

ARBITRASE 1)

a) Setiap ketentuan Undang-Undang ini yang dapat dikurangi oleh para pihak; atau

Bab 1 Ketentuan umum

b) Bahwa suatu persyaratan menurut perjanjian arbitrase belum dipenuhi, namun berlanjut dengan arbitrase tanpa menyatakan keberatannya terhadap ketidakpatuhan tersebut tanpa penundaan yang tidak selayaknya atau, jika batas waktu diberikan untuk menyatakan keberatan tersebut, dalam periode waktu tersebut, akan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan.

6. Penerimaan komunikasi tertulis 1)

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak— a) Komunikasi tertulis dianggap telah diterima jika disampaikan ke penerima secara pribadi atau jika disampaikan di tempat usahanya, tempat tinggal sehari-hari atau alamat surat; dan b) Ketika tempat yang dirujuk pada ayat (a) tidak dapat ditemukan setelah melakukan penyelidikan yang selayaknya, komunikasi tertulis dianggap telah diterima jika dikirimkan ke tempat usaha, tempat tinggal seharihari atau alamat surat pos tercatat terakhir yang diketahui dari penerima atau cara lain yang memberikan catatan dari upaya untuk menyampaikannya.

2) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, komunikasi tertulis yang dikirim secara elektronik dianggap telah diterima jika dikirimkan ke alamat surat elektronik penerima. 3) Komunikasi tersebut dianggap telah diterima pada hari ketika disampaikan. 4) Bagian ini tidak akan berlaku untuk komunikasi apapun sehubungan dengan proses pengadilan.

Suatu pihak yang mengetahui—

8. Jangkauan intervensi pengadilan

Pengadilan tidak akan campur tangan dalam segala permasalahan yang diatur oleh UndangUndang ini, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini. [Subs. Act A1395:s.3]

Kalimat sebelumnya dibaca “Kecuali ditentukan sebaliknya, pengadilan tidak akan campur tangan dalam segala permasalahan yang diatur oleh Undang-Undang ini.”

14


Bab 2 Perjanjian arbitrase

9. Definisi dan bentuk perjanjian arbitrase 1) Dalam Undang-Undang ini, “perjanjian arbitrase” berarti perjanjian oleh para pihak untuk mengajukan ke arbitrase semua atau sengketa tertentu yang telah timbul atau dapat timbul di antara mereka sehubungan dengan hubungan hukum tertentu, baik kontraktual atau tidak. 2) Sebuah perjanjian arbitrase dapat berupa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian atau dalam bentuk perjanjian terpisah. 3) Sebuah perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis. 4) Sebuah perjanjian arbitrase adalah dalam bentuk tertulis apabila termuat dalam—


15

5) Sebuah rujukan dalam perjanjian terhadap dokumen yang berisi klausul arbitrase akan dianggap perjanjian arbitrase, selama perjanjian tersebut tertulis dan rujukannya sedemikian rupa adalah sehingga membuat klausul tersebut menjadi bagian dari perjanjian tersebut.

10. Perjanjian arbitrase dan tuntutan pokok di hadapan pengadilan

1) Pengadilan yang ke hadapannya suatu proses diajukan sehubungan dengan permasalahan yang merupakan pokok dari perjanjian arbitrase akan, dengan satu pihak membuat permohonan sebelum mengambil langkah-langkah lain dalam proses, menunda proses tersebut dan merujuk para pihak untuk arbitrase kecuali pengadilan menemukan bahwa perjanjian tersebut adalah tidak mengikat, tak bisa dijalankan atau tidak dapat dilakukan. [Subs. Act A1395:s.4]

a) Sebuah dokumen yang ditandatangani para pihak; b) Pertukaran surat, teleks, faksimile atau sarana komunikasi lainnya yang memberikan catatan tentang perjanjian; atau c) Pertukaran tuntutan dan pembelaan yang keberadaan perjanjiannya dipersangkakan oleh satu pihak dan tidak disangkal oleh pihak lainnya.

2)

Pengadilan, dalam memberikan penundaan proses berdasarkan ayat (1), dapat memaksakan kondisi apapun yang dianggap sesuai.

2A) Ketika proses kelautan ditunda sesuai dengan ayat (1), pengadilan yang memberikan penundaan dapat, jika pada proses tersebut properti telah ditahan atau disita atau jaminan lainnya telah diberikan untuk mencegah atau memperoleh kebebasan dari penahanan—

14


Bab 2 Perjanjian arbitrase

9. Definisi dan bentuk perjanjian arbitrase 1) Dalam Undang-Undang ini, “perjanjian arbitrase” berarti perjanjian oleh para pihak untuk mengajukan ke arbitrase semua atau sengketa tertentu yang telah timbul atau dapat timbul di antara mereka sehubungan dengan hubungan hukum tertentu, baik kontraktual atau tidak. 2) Sebuah perjanjian arbitrase dapat berupa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian atau dalam bentuk perjanjian terpisah. 3) Sebuah perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis. 4) Sebuah perjanjian arbitrase adalah dalam bentuk tertulis apabila termuat dalam—


15

5) Sebuah rujukan dalam perjanjian terhadap dokumen yang berisi klausul arbitrase akan dianggap perjanjian arbitrase, selama perjanjian tersebut tertulis dan rujukannya sedemikian rupa adalah sehingga membuat klausul tersebut menjadi bagian dari perjanjian tersebut.

10. Perjanjian arbitrase dan tuntutan pokok di hadapan pengadilan

1) Pengadilan yang ke hadapannya suatu proses diajukan sehubungan dengan permasalahan yang merupakan pokok dari perjanjian arbitrase akan, dengan satu pihak membuat permohonan sebelum mengambil langkah-langkah lain dalam proses, menunda proses tersebut dan merujuk para pihak untuk arbitrase kecuali pengadilan menemukan bahwa perjanjian tersebut adalah tidak mengikat, tak bisa dijalankan atau tidak dapat dilakukan. [Subs. Act A1395:s.4]

a) Sebuah dokumen yang ditandatangani para pihak; b) Pertukaran surat, teleks, faksimile atau sarana komunikasi lainnya yang memberikan catatan tentang perjanjian; atau c) Pertukaran tuntutan dan pembelaan yang keberadaan perjanjiannya dipersangkakan oleh satu pihak dan tidak disangkal oleh pihak lainnya.

2)

Pengadilan, dalam memberikan penundaan proses berdasarkan ayat (1), dapat memaksakan kondisi apapun yang dianggap sesuai.

2A) Ketika proses kelautan ditunda sesuai dengan ayat (1), pengadilan yang memberikan penundaan dapat, jika pada proses tersebut properti telah ditahan atau disita atau jaminan lainnya telah diberikan untuk mencegah atau memperoleh kebebasan dari penahanan—

16


a) Perintah bahwa properti yang ditahan dapat dikuasai sebagai jaminan untuk pemenuhan segala putusan yang diberikan dalam arbitrase sehubungan dengan sengketa tersebut; atau b) Perintah bahwa penundaan proses tergantung kepada pemberian jaminan yang setara untuk pemenuhan segala putusan tersebut.


17

11. Perjanjian arbitrase dan tindakan sementara oleh pengadilan tinggi 1) Salah satu pihak dapat, sebelum atau selama proses arbitrase, memohon pada Pengadilan Tinggi untuk segala tindakan sementara dan Pengadilan Tinggi dapat membuat perintah berikut ini untuk: a) Jaminan bagi biaya;

2B) Tunduk pada putusan manapun dari pengadilan dan untuk setiap modifikasi yang diperlukan, hukum dan praktik yang sama akan berlaku terkait dengan properti yang ditahan dalam pelaksanaan perintah menurut ayat (2A) sebagaimana berlaku jika ditahan demi keperluan proses di pengadilan yang membuat perintah. 2C) Untuk tujuan dari bagian ini, proses kelautan merujuk pada proses kelautan menurut Perintah 70 dari Peraturan Pengadilan Tinggi 1980 [P.U (A) 50/1980] dan proses yang dimulai berdasarkan ayat 24(b) dari Undang-Undang Pengadilan Yudikatur 1964 [Undang-Undang 91]. [Ins. Act A1395:s.4 ] 3) Ketika proses sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) telah dilaksanakan, proses arbitrase dapat dimulai atau dilanjutkan, dan putusan dapat dibuat, sementara isu ditunda di hadapan pengadilan. 4) Bagian ini juga akan berlaku dalam hal arbitrase internasional, dalam hal lokasi arbitrasenya bukan di Malaysia. [Ins. Act A1395:s.4]

b) Penemuan dokumen dan pertanyaan tertulis; c) Pembuktian melalui affidavit; d) Pengangkatan pengurus; e) Mengamankan jumlah yang disengketakan, baik dengan cara menahan properti atau sitaan atau jaminan lainnya sesuai dengan yurisdiksi kelautan dari Pengadilan Tinggi; [Am. Act A1395:s.5] f) Penjagaan, perwalian sementara atau penjualan segala properti yang merupakan pokok permasalahan sengketa; g) Memastikan bahwa setiap putusan yang dapat dibuat dalam proses arbitrase tidak dijatuhkan sia-sia akibat pengambilalihan aset-aset oleh salah satu pihak; dan h) Suatu perintah sementara atau tindakan sementara lainnya.

16


a) Perintah bahwa properti yang ditahan dapat dikuasai sebagai jaminan untuk pemenuhan segala putusan yang diberikan dalam arbitrase sehubungan dengan sengketa tersebut; atau b) Perintah bahwa penundaan proses tergantung kepada pemberian jaminan yang setara untuk pemenuhan segala putusan tersebut.


17

11. Perjanjian arbitrase dan tindakan sementara oleh pengadilan tinggi 1) Salah satu pihak dapat, sebelum atau selama proses arbitrase, memohon pada Pengadilan Tinggi untuk segala tindakan sementara dan Pengadilan Tinggi dapat membuat perintah berikut ini untuk: a) Jaminan bagi biaya;

2B) Tunduk pada putusan manapun dari pengadilan dan untuk setiap modifikasi yang diperlukan, hukum dan praktik yang sama akan berlaku terkait dengan properti yang ditahan dalam pelaksanaan perintah menurut ayat (2A) sebagaimana berlaku jika ditahan demi keperluan proses di pengadilan yang membuat perintah. 2C) Untuk tujuan dari bagian ini, proses kelautan merujuk pada proses kelautan menurut Perintah 70 dari Peraturan Pengadilan Tinggi 1980 [P.U (A) 50/1980] dan proses yang dimulai berdasarkan ayat 24(b) dari Undang-Undang Pengadilan Yudikatur 1964 [Undang-Undang 91]. [Ins. Act A1395:s.4 ] 3) Ketika proses sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) telah dilaksanakan, proses arbitrase dapat dimulai atau dilanjutkan, dan putusan dapat dibuat, sementara isu ditunda di hadapan pengadilan. 4) Bagian ini juga akan berlaku dalam hal arbitrase internasional, dalam hal lokasi arbitrasenya bukan di Malaysia. [Ins. Act A1395:s.4]

b) Penemuan dokumen dan pertanyaan tertulis; c) Pembuktian melalui affidavit; d) Pengangkatan pengurus; e) Mengamankan jumlah yang disengketakan, baik dengan cara menahan properti atau sitaan atau jaminan lainnya sesuai dengan yurisdiksi kelautan dari Pengadilan Tinggi; [Am. Act A1395:s.5] f) Penjagaan, perwalian sementara atau penjualan segala properti yang merupakan pokok permasalahan sengketa; g) Memastikan bahwa setiap putusan yang dapat dibuat dalam proses arbitrase tidak dijatuhkan sia-sia akibat pengambilalihan aset-aset oleh salah satu pihak; dan h) Suatu perintah sementara atau tindakan sementara lainnya.

18


2) Ketika pihak memohon pada Pengadilan Tinggi untuk segala tindakan sementara dan majelis arbitrase telah memutuskan terhadap setiap permasalahan yang relevan dengan permohonan, Pengadilan Tinggi akan memperlakukan segala penemuan fakta yang dibuat dalam proses keputusan tersebut oleh majelis arbitrase sebagai hal yang menentukan bagi tujuan permohonan. 3) Bagian ini juga berlaku dalam arbitrase internasional, yang lokasi arbitrasenya bukan di Malaysia. [Ins. Act A1395:s.5]


19


12. Jumlah arbiter 1)

Para pihak bebas menentukan jumlah arbiter.

2) Dalam hal para pihak gagal menentukan jumlah arbiter, majelis arbitrase akan— a) Dalam hal arbitrase internasional, terdiri dari tiga arbiter; dan b) Dalam hal arbitrase arbitrase domestik, terdiri dari arbiter tunggal.

13. Penunjukan arbiter 1) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, tidak ada orang yang akan dihalangi dengan alasan kebangsaan untuk bertindak sebagai arbiter. 2) Para pihak bebas untuk menyetujui prosedur penunjukan arbiter atau ketua Arbiter. 3)

Ketika para pihak gagal untuk menyetujui prosedur sebagaimana dirujuk pada ayat (2), dan arbitrase terdiri dari tiga arbiter, masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter, dan dua arbiter yang ditunjuk akan menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua arbiter.

18


2) Ketika pihak memohon pada Pengadilan Tinggi untuk segala tindakan sementara dan majelis arbitrase telah memutuskan terhadap setiap permasalahan yang relevan dengan permohonan, Pengadilan Tinggi akan memperlakukan segala penemuan fakta yang dibuat dalam proses keputusan tersebut oleh majelis arbitrase sebagai hal yang menentukan bagi tujuan permohonan. 3) Bagian ini juga berlaku dalam arbitrase internasional, yang lokasi arbitrasenya bukan di Malaysia. [Ins. Act A1395:s.5]


19


12. Jumlah arbiter 1)

Para pihak bebas menentukan jumlah arbiter.

2) Dalam hal para pihak gagal menentukan jumlah arbiter, majelis arbitrase akan— a) Dalam hal arbitrase internasional, terdiri dari tiga arbiter; dan b) Dalam hal arbitrase arbitrase domestik, terdiri dari arbiter tunggal.

13. Penunjukan arbiter 1) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, tidak ada orang yang akan dihalangi dengan alasan kebangsaan untuk bertindak sebagai arbiter. 2) Para pihak bebas untuk menyetujui prosedur penunjukan arbiter atau ketua Arbiter. 3)

Ketika para pihak gagal untuk menyetujui prosedur sebagaimana dirujuk pada ayat (2), dan arbitrase terdiri dari tiga arbiter, masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter, dan dua arbiter yang ditunjuk akan menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua arbiter.

20

4)



Ketika ayat (3) berlaku dan— a) Salah satu pihak gagal untuk menunjuk seorang arbiter dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan secara tertulis untuk melakukannya dari pihak lain; atau b) Kedua arbiter gagal untuk menyetujui arbiter ketiga dalam waktu tiga puluh hari masa penunjukan atau periode yang diperpanjang sebagaimana disetujui kedua pihak, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur untuk penunjukan tersebut.

5) Ketika arbitrase arbiter—

dilaksanakan

dengan

satu

a) Para pihak gagal untuk menyetujui prosedur sebagaimana dirujuk pada ayat (2); dan b) Para pihak gagal untuk menyetujui arbiter tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur untuk penunjukan seorang arbiter. 6)

Ketika, para pihak telah menyetujui prosedur untuk penunjukan arbiter— a) Salah satu pihak gagal untuk bertindak sebagaimana disyaratkan dalam prosedur tersebut; b) Para pihak, atau dua arbiter, tidak dapat mencapai persetujuan menurut prosedur tersebut; atau

21

c) Pihak ketiga, termasuk lembaga, gagal untuk melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya berdasarkan prosedur tersebut, pihak manapun dapat meminta Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur agar mengambil tindakan yang diperlukan, kecuali persetujuan tentang prosedur penunjukan memberikan cara lain untuk memastikan penunjukan. 7) Ketika Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur tidak dapat bertindak atau gagal bertindak menurut ayat (4), (5) dan (6) dalam waktu tiga puluh hari dari permintaan, pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk penunjukan tersebut. 8) Dalam menunjuk seorang arbiter, Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur atau Pengadilan Tinggi, sesuai dengan keadaan, harus memperhatikan— a) Segala kualifikasi yang dibutuhkan oleh arbiter melalui persetujuan para pihak; b) Pertimbangan lain yang mungkin memastikan penunjukan arbiter independen dan netral; dan

untuk yang

c) Dalam hal arbitrase internasional, rekomendasi penunjukan arbiter yang berkewarganegaraan lain selain kewarganegaraan para pihak. 9) Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap segala keputusan Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur atau Pengadilan Tinggi menurut bagian ini.

20

4)



Ketika ayat (3) berlaku dan— a) Salah satu pihak gagal untuk menunjuk seorang arbiter dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan secara tertulis untuk melakukannya dari pihak lain; atau b) Kedua arbiter gagal untuk menyetujui arbiter ketiga dalam waktu tiga puluh hari masa penunjukan atau periode yang diperpanjang sebagaimana disetujui kedua pihak, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur untuk penunjukan tersebut.

5) Ketika arbitrase arbiter—

dilaksanakan

dengan

satu

a) Para pihak gagal untuk menyetujui prosedur sebagaimana dirujuk pada ayat (2); dan b) Para pihak gagal untuk menyetujui arbiter tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur untuk penunjukan seorang arbiter. 6)

Ketika, para pihak telah menyetujui prosedur untuk penunjukan arbiter— a) Salah satu pihak gagal untuk bertindak sebagaimana disyaratkan dalam prosedur tersebut; b) Para pihak, atau dua arbiter, tidak dapat mencapai persetujuan menurut prosedur tersebut; atau

21

c) Pihak ketiga, termasuk lembaga, gagal untuk melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya berdasarkan prosedur tersebut, pihak manapun dapat meminta Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur agar mengambil tindakan yang diperlukan, kecuali persetujuan tentang prosedur penunjukan memberikan cara lain untuk memastikan penunjukan. 7) Ketika Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur tidak dapat bertindak atau gagal bertindak menurut ayat (4), (5) dan (6) dalam waktu tiga puluh hari dari permintaan, pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk penunjukan tersebut. 8) Dalam menunjuk seorang arbiter, Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur atau Pengadilan Tinggi, sesuai dengan keadaan, harus memperhatikan— a) Segala kualifikasi yang dibutuhkan oleh arbiter melalui persetujuan para pihak; b) Pertimbangan lain yang mungkin memastikan penunjukan arbiter independen dan netral; dan

untuk yang

c) Dalam hal arbitrase internasional, rekomendasi penunjukan arbiter yang berkewarganegaraan lain selain kewarganegaraan para pihak. 9) Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap segala keputusan Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur atau Pengadilan Tinggi menurut bagian ini.

22



23

14. Dasar pengajuan keberatan

15. Prosedur mengajukan keberatan

1) Seseorang yang dihubungi sehubungan dengan kemungkinan penunjukan orang tersebut sebagai arbiter harus mengungkapkan segala keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kenetralan atau independensi orang tersebut.

1) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, pihak manapun yang bermaksud untuk mengajukan keberatan terhadap arbiter akan, dalam waktu lima belas hari setelah mengetahui pembentukan majelis arbitrase atau segala alasan yang dirujuk dalam ayat 14 (3), mengirim pernyataan tertulis mengenai alasan keberatan kepada majelis arbitrase tersebut.

2) Seorang arbiter harus, tanpa menunda, dari waktu penunjukan dan di seluruh proses arbitrase, mengungkapkan keadaan yang dimaksud dalam ayat (1) kepada para pihak kecuali para pihak telah diberitahu tentang keadaan tersebut oleh arbiter. 3)

Seorang arbiter dapat diragukan hanya jika—

2) Kecuali arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan mengundurkan diri dari jabatannya atau pihak lain menyetujui keberatan tersebut, majelis arbitrase akan membuat keputusan mengenai keberatan tersebut.

b) Arbiter tersebut tidak memiliki kualifikasi yang disetujui oleh para pihak.

3) Ketika keberatan tidak berhasil, pihak yang berkeberatan dapat, dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan putusan penolakan keberatan, memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membuat keputusan mengenai keberatan tersebut.

4) Salah satu pihak dapat mengajukan keberatan terhadap arbiter yang ditunjuk oleh pihak tersebut, atau yang dalam penunjukannya pihak tersebut turut serta, hanya untuk alasan yang pihak tersebut baru ketahui setelah penunjukan dibuat.

4) Sementara permohonan tersebut menanti keputusannya, majelis arbitrase, termasuk arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan, dapat melanjutkan proses arbitrase dan membuat suatu putusan.

a) Keadaan yang menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan untuk kenetralan atau independensi arbiter; atau

5) Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi menurut ayat (3).

22



23

14. Dasar pengajuan keberatan

15. Prosedur mengajukan keberatan

1) Seseorang yang dihubungi sehubungan dengan kemungkinan penunjukan orang tersebut sebagai arbiter harus mengungkapkan segala keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kenetralan atau independensi orang tersebut.

1) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, pihak manapun yang bermaksud untuk mengajukan keberatan terhadap arbiter akan, dalam waktu lima belas hari setelah mengetahui pembentukan majelis arbitrase atau segala alasan yang dirujuk dalam ayat 14 (3), mengirim pernyataan tertulis mengenai alasan keberatan kepada majelis arbitrase tersebut.

2) Seorang arbiter harus, tanpa menunda, dari waktu penunjukan dan di seluruh proses arbitrase, mengungkapkan keadaan yang dimaksud dalam ayat (1) kepada para pihak kecuali para pihak telah diberitahu tentang keadaan tersebut oleh arbiter. 3)

Seorang arbiter dapat diragukan hanya jika—

2) Kecuali arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan mengundurkan diri dari jabatannya atau pihak lain menyetujui keberatan tersebut, majelis arbitrase akan membuat keputusan mengenai keberatan tersebut.

b) Arbiter tersebut tidak memiliki kualifikasi yang disetujui oleh para pihak.

3) Ketika keberatan tidak berhasil, pihak yang berkeberatan dapat, dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan putusan penolakan keberatan, memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membuat keputusan mengenai keberatan tersebut.

4) Salah satu pihak dapat mengajukan keberatan terhadap arbiter yang ditunjuk oleh pihak tersebut, atau yang dalam penunjukannya pihak tersebut turut serta, hanya untuk alasan yang pihak tersebut baru ketahui setelah penunjukan dibuat.

4) Sementara permohonan tersebut menanti keputusannya, majelis arbitrase, termasuk arbiter yang terhadapnya diajukan keberatan, dapat melanjutkan proses arbitrase dan membuat suatu putusan.

a) Keadaan yang menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan untuk kenetralan atau independensi arbiter; atau

5) Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi menurut ayat (3).

24



25

16. Kegagalan atau ketidakmungkinan untuk bertindak

c) Mandat arbiter dicabut melalui persetujuan para pihak; atau

1) Ketika arbiter menurut hukum atau dalam kenyataannya menjadi tidak dapat melakukan fungsi jabatannya, atau karena alasan lain gagal untuk bertindak tanpa penundaan yang selayaknya, mandat arbiter tersebut berakhir pada saat pengunduran diri dari jabatan atau jika para pihak menyetujui pada saat pemutusannya.

d) Dalam hal pemutusan mandat lainnya.

2)

Ketika pihak manapun tidak menyetujui pemutusan mandat arbiter tersebut, pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk menetapkan pemutusan tersebut dan tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi.

3) Ketika, menurut pasal ini atau ayat 15 (2), seorang arbiter mengundurkan diri dari jabatannya atau salah satu pihak menyetujui pemutusan mandat dari seorang arbiter, hal itu tidak akan berarti keabsahan dari segala alasan yang dirujuk dalam pasal ini atau ayat 14 (3).

17. Penunjukan arbiter pengganti 1) Arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini apabila— a) Mandat dari seorang arbiter berakhir menurut pasal 15 atau 16; b) Seorang arbiter mengundurkan jabatannya karena alasan lain;

diri

dari

2)

Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak— a) Ketika arbiter tunggal atau ketua arbiter diganti, setiap persidangan yang sebelumnya dilaksanakan akan diulang di hadapan arbiter pengganti; atau b) Ketika seorang arbiter selain arbiter tunggal atau ketua diganti, setiap persidangan yang sebelumnya dilaksanakan dapat diulang menurut kebijaksanaan majelis arbitrase.

3) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, setiap perintah atau keputusan dari majelis arbitrase yang dibuat sebelum penggantian seorang arbiter menurut pasal ini akan sah menjadi tidak sah semata-mata berdasarkan alasan telah terjadi perubahan dalam susunan majelis arbitrase tersebut.

24



25

16. Kegagalan atau ketidakmungkinan untuk bertindak

c) Mandat arbiter dicabut melalui persetujuan para pihak; atau

1) Ketika arbiter menurut hukum atau dalam kenyataannya menjadi tidak dapat melakukan fungsi jabatannya, atau karena alasan lain gagal untuk bertindak tanpa penundaan yang selayaknya, mandat arbiter tersebut berakhir pada saat pengunduran diri dari jabatan atau jika para pihak menyetujui pada saat pemutusannya.

d) Dalam hal pemutusan mandat lainnya.

2)

Ketika pihak manapun tidak menyetujui pemutusan mandat arbiter tersebut, pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk menetapkan pemutusan tersebut dan tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi.

3) Ketika, menurut pasal ini atau ayat 15 (2), seorang arbiter mengundurkan diri dari jabatannya atau salah satu pihak menyetujui pemutusan mandat dari seorang arbiter, hal itu tidak akan berarti keabsahan dari segala alasan yang dirujuk dalam pasal ini atau ayat 14 (3).

17. Penunjukan arbiter pengganti 1) Arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini apabila— a) Mandat dari seorang arbiter berakhir menurut pasal 15 atau 16; b) Seorang arbiter mengundurkan jabatannya karena alasan lain;

diri

dari

2)

Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak— a) Ketika arbiter tunggal atau ketua arbiter diganti, setiap persidangan yang sebelumnya dilaksanakan akan diulang di hadapan arbiter pengganti; atau b) Ketika seorang arbiter selain arbiter tunggal atau ketua diganti, setiap persidangan yang sebelumnya dilaksanakan dapat diulang menurut kebijaksanaan majelis arbitrase.

3) Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, setiap perintah atau keputusan dari majelis arbitrase yang dibuat sebelum penggantian seorang arbiter menurut pasal ini akan sah menjadi tidak sah semata-mata berdasarkan alasan telah terjadi perubahan dalam susunan majelis arbitrase tersebut.

26


Bab 4 Yurisdiksi Majelis Arbitrase

18. Kompetensi majelis arbitrase untuk memutus menurut yurisdiksinya 1) Majelis arbitrase dapat memutus menurut yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap bantahan sehubungan dengan keberadaan atau keabsahan perjanjian arbitrase. 2)

Untuk tujuan ayat (1) — a) Suatu klausul arbitrase yang merupakan bagian dari perjanjian akan diperlakukan sebagai perjanjian independen dari ketentuan perjanjian lainnya; dan b) Keputusan oleh Majelis Arbitrase bahwa perjanjian adalah tidak mengikat secara hukum tidak akan memerlukan ipso jure atas ketidakabsahan klausul arbitrase.

3) Eksepsi bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi harus diajukan selambat-lambatnya sebelum pengajuan pernyataan pembelaan. 4) Salah satu pihak tidak dilarang mengajukan pembelaan menurut ayat (3) dengan alasan bahwa pihak tersebut telah menunjuk atau berpartisipasi dalam penunjukan Arbiter.


27

5) Eksepsi bahwa majelis arbitrase telah melewati cakupan kewenangannya akan diajukan segera setelah permasalahan yang dipersangkakan berada di luar cakupan kewenangannya ini dimunculkan selama proses arbitrase. 6) Terpisah dari ayat (3) dan (5), majelis arbitrase dapat mengakui eksepsi tersebut jika menganggap penundaan dapat dibenarkan. 7) Majelis arbitrase dapat memutus eksepsi yang merujuk pada ayat (3) atau (5), baik sebagai pertanyaan awal atau dalam putusan terkait pokok permasalahan. 8) Ketika peraturan majelis arbitrase pada eksepsi tersebut merupakan pertanyaan awal yang memiliki yurisdiksi, pihak manapun dapat, dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan dari peraturan tersebut banding ke Pengadilan Tinggi untuk memutuskan permasalahan ini. 9) Sementara banding tertunda, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan membuat suatu putusan. 10) Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi menurut ayat (3).

26


Bab 4 Yurisdiksi Majelis Arbitrase

18. Kompetensi majelis arbitrase untuk memutus menurut yurisdiksinya 1) Majelis arbitrase dapat memutus menurut yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap bantahan sehubungan dengan keberadaan atau keabsahan perjanjian arbitrase. 2)

Untuk tujuan ayat (1) — a) Suatu klausul arbitrase yang merupakan bagian dari perjanjian akan diperlakukan sebagai perjanjian independen dari ketentuan perjanjian lainnya; dan b) Keputusan oleh Majelis Arbitrase bahwa perjanjian adalah tidak mengikat secara hukum tidak akan memerlukan ipso jure atas ketidakabsahan klausul arbitrase.

3) Eksepsi bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi harus diajukan selambat-lambatnya sebelum pengajuan pernyataan pembelaan. 4) Salah satu pihak tidak dilarang mengajukan pembelaan menurut ayat (3) dengan alasan bahwa pihak tersebut telah menunjuk atau berpartisipasi dalam penunjukan Arbiter.


27

5) Eksepsi bahwa majelis arbitrase telah melewati cakupan kewenangannya akan diajukan segera setelah permasalahan yang dipersangkakan berada di luar cakupan kewenangannya ini dimunculkan selama proses arbitrase. 6) Terpisah dari ayat (3) dan (5), majelis arbitrase dapat mengakui eksepsi tersebut jika menganggap penundaan dapat dibenarkan. 7) Majelis arbitrase dapat memutus eksepsi yang merujuk pada ayat (3) atau (5), baik sebagai pertanyaan awal atau dalam putusan terkait pokok permasalahan. 8) Ketika peraturan majelis arbitrase pada eksepsi tersebut merupakan pertanyaan awal yang memiliki yurisdiksi, pihak manapun dapat, dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan dari peraturan tersebut banding ke Pengadilan Tinggi untuk memutuskan permasalahan ini. 9) Sementara banding tertunda, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan membuat suatu putusan. 10) Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi menurut ayat (3).

28


19. Kewenangan majelis arbitrase untuk memerintahkan tindakan sementara


29

Bab 5 Pelaksanaan Proses Arbitrase

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk salah satu perintah berikut ini:

20. Perlakuan yang sama terhadap para pihak

a) Jaminan bagi biaya; b) Penemuan dokumen dan pertanyaan tertulis;

Para pihak harus diperlakukan dengan setara dan masing-masing pihak akan diberikan kesempatan yang adil dan wajar dalam menyampaikan argumennya.

c) Pembuktian melalui affidavit;

21. Penentuan peraturan prosedur d) Penjagaan, perwakilan sementara atau penjualan dari segala properti yang merupakan pokok permasalahan sengketa; 2) Majelis arbitrase dapat meminta pihak manapun untuk menyediakan jaminan sehubungan dengan tindakan tersebut seperti yang diperintahkan dalam ayat (1). 3) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, pasal 38 dan 39 akan berlaku terhadap perintah yang dibuat oleh majelis arbitrase menurut pasal ini seolaholah rujukan pada bagian tersebut terhadap suatu putusan merupakan rujukan ke perintah tersebut.

1) Tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, para pihak bebas untuk menyetujui prosedur yang akan diikuti oleh majelis arbitrase dalam melaksanakan proses. 2) Ketika para pihak gagal menyetujui menurut ayat (1), majelis arbitrase dapat, tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, untuk melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap perlu. 3) Kewenangan yang diberikan kepada majelis arbitrase menurut ayat (2) akan meliputi kewenangan untuk— a) Menentukan diterimanya, relevansi, materialitas dan bobot bukti apapun; b) Mempergunakan pengetahuan dan keahliannya; c) Memerintahkan ketentuan dari keterangan lebih lanjut dalam tuntutan atau pembelaan; d) Memerintahkan pemberian jaminan untuk biaya;

28


19. Kewenangan majelis arbitrase untuk memerintahkan tindakan sementara


29

Bab 5 Pelaksanaan Proses Arbitrase

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk salah satu perintah berikut ini:

20. Perlakuan yang sama terhadap para pihak

a) Jaminan bagi biaya; b) Penemuan dokumen dan pertanyaan tertulis;

Para pihak harus diperlakukan dengan setara dan masing-masing pihak akan diberikan kesempatan yang adil dan wajar dalam menyampaikan argumennya.

c) Pembuktian melalui affidavit;

21. Penentuan peraturan prosedur d) Penjagaan, perwakilan sementara atau penjualan dari segala properti yang merupakan pokok permasalahan sengketa; 2) Majelis arbitrase dapat meminta pihak manapun untuk menyediakan jaminan sehubungan dengan tindakan tersebut seperti yang diperintahkan dalam ayat (1). 3) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, pasal 38 dan 39 akan berlaku terhadap perintah yang dibuat oleh majelis arbitrase menurut pasal ini seolaholah rujukan pada bagian tersebut terhadap suatu putusan merupakan rujukan ke perintah tersebut.

1) Tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, para pihak bebas untuk menyetujui prosedur yang akan diikuti oleh majelis arbitrase dalam melaksanakan proses. 2) Ketika para pihak gagal menyetujui menurut ayat (1), majelis arbitrase dapat, tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, untuk melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap perlu. 3) Kewenangan yang diberikan kepada majelis arbitrase menurut ayat (2) akan meliputi kewenangan untuk— a) Menentukan diterimanya, relevansi, materialitas dan bobot bukti apapun; b) Mempergunakan pengetahuan dan keahliannya; c) Memerintahkan ketentuan dari keterangan lebih lanjut dalam tuntutan atau pembelaan; d) Memerintahkan pemberian jaminan untuk biaya;

30



e) Memperbaiki dan mengubah batas waktu yang di dalamnya berbagai langkah dalam proses arbitrase harus diselesaikan;

23. Dimulainya proses arbitrase

f) Memerintahkan penemuan dan pembuatan dokumen atau materi dalam kepemilikan atau kewenangan pihak; g) Memerintahkan untuk menjawab pertanyaan tertulis; h) Memerintahkan bahwa segala bukti yang diberikan berada di bawah sumpah atau pengesahan; dan

22. Lokasi arbitrase 1) Para pihak arbitrase.

bebas

untuk

menyetujui

lokasi

2) Dalam hal para pihak gagal untuk menyetujui menurut ayat (1), lokasi arbitrase akan ditentukan oleh majelis arbitrase dengan memperhatikan keadaan kasus ini, termasuk kenyamanan para pihak. 3) Terpisah dari ayat (1) dan (2), majelis arbitrase dapat, kecuali disepakati lain oleh para pihak, bertemu di tempat manapun yang dianggap layak untuk konsultasi di antara anggotanya, untuk mendengar saksi, para pakar atau para pihak, atau untuk pemeriksaan barang, properti atau dokumen lainnya.

Kecuali disepakati lain oleh para pihak, proses arbitrase sehubungan dengan sengketa tertentu akan dimulai pada tanggal ketika permintaan secara tertulis untuk sengketa tersebut dirujuk ke arbitrase diterima oleh termohon.

24. Bahasa 1) Para pihak bebas untuk menyetujui bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. 2)

i) Membuat perintah lain yang dianggap majelis arbitrase tepat.

31

Ketika para pihak gagal untuk menyetujui menurut ayat (1), majelis arbitrase akan menentukan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.

3) Perjanjian atau ketentuan yang dirujuk dalam ayat (1) dan (2) masing-masing akan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau ketentuan, berlaku untuk setiap pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak, setiap persidangan dan putusan, keputusan atau komunikasi lainnya oleh majelis arbitrase.

4) Majelis arbitrase dapat memerintahkan bahwa setiap bukti dokumentasi akan disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang disetujui oleh para pihak atau ditentukan oleh majelis arbitrase.

30



e) Memperbaiki dan mengubah batas waktu yang di dalamnya berbagai langkah dalam proses arbitrase harus diselesaikan;

23. Dimulainya proses arbitrase

f) Memerintahkan penemuan dan pembuatan dokumen atau materi dalam kepemilikan atau kewenangan pihak; g) Memerintahkan untuk menjawab pertanyaan tertulis; h) Memerintahkan bahwa segala bukti yang diberikan berada di bawah sumpah atau pengesahan; dan

22. Lokasi arbitrase 1) Para pihak arbitrase.

bebas

untuk

menyetujui

lokasi

2) Dalam hal para pihak gagal untuk menyetujui menurut ayat (1), lokasi arbitrase akan ditentukan oleh majelis arbitrase dengan memperhatikan keadaan kasus ini, termasuk kenyamanan para pihak. 3) Terpisah dari ayat (1) dan (2), majelis arbitrase dapat, kecuali disepakati lain oleh para pihak, bertemu di tempat manapun yang dianggap layak untuk konsultasi di antara anggotanya, untuk mendengar saksi, para pakar atau para pihak, atau untuk pemeriksaan barang, properti atau dokumen lainnya.

Kecuali disepakati lain oleh para pihak, proses arbitrase sehubungan dengan sengketa tertentu akan dimulai pada tanggal ketika permintaan secara tertulis untuk sengketa tersebut dirujuk ke arbitrase diterima oleh termohon.

24. Bahasa 1) Para pihak bebas untuk menyetujui bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. 2)

i) Membuat perintah lain yang dianggap majelis arbitrase tepat.

31

Ketika para pihak gagal untuk menyetujui menurut ayat (1), majelis arbitrase akan menentukan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.

3) Perjanjian atau ketentuan yang dirujuk dalam ayat (1) dan (2) masing-masing akan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau ketentuan, berlaku untuk setiap pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak, setiap persidangan dan putusan, keputusan atau komunikasi lainnya oleh majelis arbitrase.

4) Majelis arbitrase dapat memerintahkan bahwa setiap bukti dokumentasi akan disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang disetujui oleh para pihak atau ditentukan oleh majelis arbitrase.

32



33

25. Tuntutan dan pembelaan

26. Persidangan

1)

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, majelis arbitrase akan memutuskan apakah tetap akan melaksanakan persidangan lisan untuk penyajian bukti atau argumen lisan, atau apakah sidang akan dilakukan atas dasar dokumen dan materi lainnya.

Dalam periode waktu yang disetujui oleh para pihak atau, ketiadaan perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan oleh majelis arbitrase, pemohon akan mencantumkan— a) Fakta pendukung tuntutannya; b) Poin yang menjadi isu; dan c) Ganti rugi atau pemulihan yang diupayakan, dan termohon akan menyatakan pembelaannya sehubungan dengan keterangan yang diatur dalam ayat ini, kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya terhadap unsur yang dibutuhkan dari pernyataan tersebut.

2)

2) Kecuali para pihak telah menyetujui bahwa tidak ada persidangan yang akan diselenggarakan, majelis arbitrase terhadap permohonan pihak manapun akan menyelenggarakan persidangan lisan pada tahap proses yang sesuai.

Para pihak dapat—

3) Para pihak akan diberikan pemberitahuan sebelumnya yang layak untuk setiap persidangan dan untuk setiap pertemuan majelis arbitrase untuk keperluan pemeriksaan barang, properti, atau dokumen lainnya.

a) Menyerahkan bersama pernyataan mereka, segala dokumen yang relevan menurut para pihak; atau

4) Semua pernyataan, dokumen atau informasi lain yang diberikan kepada majelis arbitrase oleh satu pihak harus dikomunikasikan kepada pihak lain.

b) Menambahkan rujukan ke dokumen atau bukti lain yang dapat diajukan para pihak.

5) Setiap laporan pakar atau bukti yang dapat dijadikan dasar oleh majelis arbitrase dalam membuat keputusan akan dikomunikasikan kepada para pihak.

3) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, salah satu pihak dapat mengubah atau menambah tuntutan atau pembelaan selama proses arbitrase, kecuali majelis arbitrase menganggapnya tidak tepat untuk memperkenankan amendemen tersebut dengan memperhatikan penundaan akibat pembuatannya.

32



33

25. Tuntutan dan pembelaan

26. Persidangan

1)

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, majelis arbitrase akan memutuskan apakah tetap akan melaksanakan persidangan lisan untuk penyajian bukti atau argumen lisan, atau apakah sidang akan dilakukan atas dasar dokumen dan materi lainnya.

Dalam periode waktu yang disetujui oleh para pihak atau, ketiadaan perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan oleh majelis arbitrase, pemohon akan mencantumkan— a) Fakta pendukung tuntutannya; b) Poin yang menjadi isu; dan c) Ganti rugi atau pemulihan yang diupayakan, dan termohon akan menyatakan pembelaannya sehubungan dengan keterangan yang diatur dalam ayat ini, kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya terhadap unsur yang dibutuhkan dari pernyataan tersebut.

2)

2) Kecuali para pihak telah menyetujui bahwa tidak ada persidangan yang akan diselenggarakan, majelis arbitrase terhadap permohonan pihak manapun akan menyelenggarakan persidangan lisan pada tahap proses yang sesuai.

Para pihak dapat—

3) Para pihak akan diberikan pemberitahuan sebelumnya yang layak untuk setiap persidangan dan untuk setiap pertemuan majelis arbitrase untuk keperluan pemeriksaan barang, properti, atau dokumen lainnya.

a) Menyerahkan bersama pernyataan mereka, segala dokumen yang relevan menurut para pihak; atau

4) Semua pernyataan, dokumen atau informasi lain yang diberikan kepada majelis arbitrase oleh satu pihak harus dikomunikasikan kepada pihak lain.

b) Menambahkan rujukan ke dokumen atau bukti lain yang dapat diajukan para pihak.

5) Setiap laporan pakar atau bukti yang dapat dijadikan dasar oleh majelis arbitrase dalam membuat keputusan akan dikomunikasikan kepada para pihak.

3) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, salah satu pihak dapat mengubah atau menambah tuntutan atau pembelaan selama proses arbitrase, kecuali majelis arbitrase menganggapnya tidak tepat untuk memperkenankan amendemen tersebut dengan memperhatikan penundaan akibat pembuatannya.

34



27. Kesalahan salah satu pihak

b) Meminta satu pihak untuk memberikan kepada pakar segala informasi yang relevan atau untuk menghasilkan atau untuk menyediakan akses ke semua dokumen yang relevan, barang atau properti lain untuk pemeriksaan oleh pakar.

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, jika tanpa menunjukkan alasan yang cukup— a) Pemohon gagal untuk mengomunikasikan tuntutan sesuai dengan ayat 25 (1), majelis arbitrase akan menghentikan proses; b) Termohon gagal untuk mengomunikasikan pembelaan sesuai dengan ayat 25 (1), majelis arbitrase akan melanjutkan proses tanpa memperlakukan kegagalan tersebut sebagai pengakuan dari tuduhan pemohon; c) Pihak manapun gagal untuk hadir di persidangan atau untuk menghasilkan bukti dokumenter, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses dan membuat putusan atas bukti-bukti yang ada padanya; atau d) Pemohon gagal untuk melanjutkan tuntutan, majelis arbitrase dapat membuat putusan menolak tuntutan atau memberikan arahan, dengan atau tanpa syarat, untuk dapat memutuskan tuntutan secara cepat.

28. Pakar yang diangkat oleh majelis arbitrase 1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, majelis arbitrase dapat— a) Menunjuk satu atau lebih pakar untuk melaporkan tentang isu spesifik yang akan diputus oleh majelis arbitrase; atau

35

2) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, jika pihak meminta atau jika majelis arbitrase menganggapnya perlu, pakar akan, setelah penyampaian laporan tertulis atau lisan, berpartisipasi dalam persidangan yang di dalamnya para pihaknya memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pakar tersebut dan menghadirkan saksi ahli lainnya untuk bersaksi pada pengambilan poin yang menjadi isu.

29. Bantuan pengadilan dalam menggunakan bukti 1) Setiap pihak dengan persetujuan majelis arbitrase dapat mengajukan pada Pengadilan Tinggi untuk bantuan dalam pengambilan bukti. 2)

Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan kehadiran saksi untuk memberikan bukti atau, apabila dapat diberlakukan, menghadirkan dokumen di bawah sumpah atau pengesahan di hadapan pejabat Pengadilan Tinggi atau orang lain, termasuk majelis arbitrase.

34



27. Kesalahan salah satu pihak

b) Meminta satu pihak untuk memberikan kepada pakar segala informasi yang relevan atau untuk menghasilkan atau untuk menyediakan akses ke semua dokumen yang relevan, barang atau properti lain untuk pemeriksaan oleh pakar.

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, jika tanpa menunjukkan alasan yang cukup— a) Pemohon gagal untuk mengomunikasikan tuntutan sesuai dengan ayat 25 (1), majelis arbitrase akan menghentikan proses; b) Termohon gagal untuk mengomunikasikan pembelaan sesuai dengan ayat 25 (1), majelis arbitrase akan melanjutkan proses tanpa memperlakukan kegagalan tersebut sebagai pengakuan dari tuduhan pemohon; c) Pihak manapun gagal untuk hadir di persidangan atau untuk menghasilkan bukti dokumenter, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses dan membuat putusan atas bukti-bukti yang ada padanya; atau d) Pemohon gagal untuk melanjutkan tuntutan, majelis arbitrase dapat membuat putusan menolak tuntutan atau memberikan arahan, dengan atau tanpa syarat, untuk dapat memutuskan tuntutan secara cepat.

28. Pakar yang diangkat oleh majelis arbitrase 1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, majelis arbitrase dapat— a) Menunjuk satu atau lebih pakar untuk melaporkan tentang isu spesifik yang akan diputus oleh majelis arbitrase; atau

35

2) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, jika pihak meminta atau jika majelis arbitrase menganggapnya perlu, pakar akan, setelah penyampaian laporan tertulis atau lisan, berpartisipasi dalam persidangan yang di dalamnya para pihaknya memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pakar tersebut dan menghadirkan saksi ahli lainnya untuk bersaksi pada pengambilan poin yang menjadi isu.

29. Bantuan pengadilan dalam menggunakan bukti 1) Setiap pihak dengan persetujuan majelis arbitrase dapat mengajukan pada Pengadilan Tinggi untuk bantuan dalam pengambilan bukti. 2)

Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan kehadiran saksi untuk memberikan bukti atau, apabila dapat diberlakukan, menghadirkan dokumen di bawah sumpah atau pengesahan di hadapan pejabat Pengadilan Tinggi atau orang lain, termasuk majelis arbitrase.

36


Bab 6 Pembuatan Putusan Dan Penghentian Proses


37

31. Pengambilan keputusan oleh majelis arbiter 1)

Kecuali disepakati lain oleh para pihak, dalam setiap proses arbitrase dengan lebih dari satu arbiter, setiap keputusan majelis arbitrase akan dibuat dengan suara mayoritas dari semua anggotanya.

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, dalam hal arbitrase domestik yang lokasi arbitrasenya di Malaysia, majelis arbitrase akan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum substantif Malaysia. [Am. Act A1395:s.6]

2)

Apabila diberi wewenang oleh para pihak atau oleh semua anggota majelis arbitrase, pertanyaan atas prosedur dapat diputuskan oleh ketua arbiter.

2)

1) Jika, selama proses arbitrase, para pihak menyelesaikan sengketa, majelis arbitrase akan menghentikan sidang dan, jika diminta oleh para pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari majelis arbitrase, mencatat penyelesaian dalam bentuk putusan dengan ketentuan yang disetujui.

30. Hukum yang berlaku untuk substansi sengketa

Dalam hal arbitrase internasional, majelis arbitrase akan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum yang disetujui oleh para pihak sebagaimana yang berlaku pada substansi sengketa.

3) Setiap ketetapan oleh para pihak terhadap hukum dari Negara tertentu akan ditafsirkan, kecuali dinyatakan lain, secara langsung merujuk pada hukum substantif dari Negara tersebut dan tidak pada peraturan hukum yang bertentangan. 4) Dalam hal ketiadaan perjanjian menurut ayat (2), majelis arbitrase akan memberlakukan hukum yang ditentukan oleh peraturan hukum yang bertentangan. 5) Majelis arbitrase akan, dalam semua kasus, memutuskan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan akan memperhitungkan praktik perdagangan yang berlaku pada transaksi.

32. Penyelesaian

2) Suatu putusan terhadap ketentuan yang disetujui akan dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan akan menyatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah putusan. 3) Suatu putusan yang dibuat menurut ayat (1) akan memiliki status dan pengaruh yang sama sebagai putusan pada pokok persoalan tersebut.

33. Bentuk dan isi putusan 1) Suatu putusan akan dibuat secara tertulis dan tunduk pada ayat (2) akan ditandatangani oleh arbiter.

36


Bab 6 Pembuatan Putusan Dan Penghentian Proses


37

31. Pengambilan keputusan oleh majelis arbiter 1)

Kecuali disepakati lain oleh para pihak, dalam setiap proses arbitrase dengan lebih dari satu arbiter, setiap keputusan majelis arbitrase akan dibuat dengan suara mayoritas dari semua anggotanya.

1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, dalam hal arbitrase domestik yang lokasi arbitrasenya di Malaysia, majelis arbitrase akan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum substantif Malaysia. [Am. Act A1395:s.6]

2)

Apabila diberi wewenang oleh para pihak atau oleh semua anggota majelis arbitrase, pertanyaan atas prosedur dapat diputuskan oleh ketua arbiter.

2)

1) Jika, selama proses arbitrase, para pihak menyelesaikan sengketa, majelis arbitrase akan menghentikan sidang dan, jika diminta oleh para pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari majelis arbitrase, mencatat penyelesaian dalam bentuk putusan dengan ketentuan yang disetujui.

30. Hukum yang berlaku untuk substansi sengketa

Dalam hal arbitrase internasional, majelis arbitrase akan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum yang disetujui oleh para pihak sebagaimana yang berlaku pada substansi sengketa.

3) Setiap ketetapan oleh para pihak terhadap hukum dari Negara tertentu akan ditafsirkan, kecuali dinyatakan lain, secara langsung merujuk pada hukum substantif dari Negara tersebut dan tidak pada peraturan hukum yang bertentangan. 4) Dalam hal ketiadaan perjanjian menurut ayat (2), majelis arbitrase akan memberlakukan hukum yang ditentukan oleh peraturan hukum yang bertentangan. 5) Majelis arbitrase akan, dalam semua kasus, memutuskan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan akan memperhitungkan praktik perdagangan yang berlaku pada transaksi.

32. Penyelesaian

2) Suatu putusan terhadap ketentuan yang disetujui akan dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan akan menyatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah putusan. 3) Suatu putusan yang dibuat menurut ayat (1) akan memiliki status dan pengaruh yang sama sebagai putusan pada pokok persoalan tersebut.

33. Bentuk dan isi putusan 1) Suatu putusan akan dibuat secara tertulis dan tunduk pada ayat (2) akan ditandatangani oleh arbiter.

38



2) Dalam proses arbitrase dengan lebih dari satu arbiter, tanda tangan dari mayoritas seluruh anggota majelis arbitrase akan cukup selama alasan bagi setiap tanda tangan yang tidak ada tersebut dicantumkan.

34. Penghentian proses

3) Suatu putusan akan menyatakan dasar alasannya, kecuali—

2)

a) Para pihak telah setuju bahwa tidak ada alasan yang akan diberikan, atau b) Putusan adalah suatu putusan dengan persyaratan yang disetujui menurut pasal 32. 4) Suatu putusan harus menyatakan tanggal dan lokasi arbitrase sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 22 dan dianggap telah dilakukan di lokasi tersebut. 5) Setelah putusan dibuat, salinan putusan yang ditandatangani oleh arbiter sesuai dengan ayat (1) dan (2) akan disampaikan kepada masing-masing pihak. 6) Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian arbitrase, majelis arbitrase dapat— a) memberikan putusan terhadap bunga dari setiap total uang yang diperintahkan untuk dibayar oleh putusan dari tanggal putusan hingga tanggal pelaksanaan; dan b) menentukan suku bunga.

39

1) Proses arbitrase akan diakhiri oleh putusan akhir atau dengan perintah dari majelis arbitrase sesuai dengan ayat (2). Majelis arbitrase akan memerintahkan penghentian proses arbitrase apabila— a) Pemohon menarik tuntutan, kecuali termohon berkeberatan terhadap penarikan dirinya dan majelis arbitrase mengakui kepentingan sah termohon dalam memperoleh penyelesaian akhir dari sengketa; b) Para pihak setuju atas penghentian proses; atau c) Majelis arbitrase mendapati bahwa kelanjutan proses karena alasan lainnya menjadi tidak perlu atau tidak mungkin. 3) Tunduk pada ketentuan pasal 35 dan ayat 37 (6), mandat majelis arbitrase tersebut akan berakhir dengan berakhirnya proses arbitrase. 4) Kecuali ditentukan lain oleh hukum tertulis, kematian salah satu pihak tidak mengakhiri— a) Proses arbitrase; atau b) Kewenangan majelis arbitrase.

38



2) Dalam proses arbitrase dengan lebih dari satu arbiter, tanda tangan dari mayoritas seluruh anggota majelis arbitrase akan cukup selama alasan bagi setiap tanda tangan yang tidak ada tersebut dicantumkan.

34. Penghentian proses

3) Suatu putusan akan menyatakan dasar alasannya, kecuali—

2)

a) Para pihak telah setuju bahwa tidak ada alasan yang akan diberikan, atau b) Putusan adalah suatu putusan dengan persyaratan yang disetujui menurut pasal 32. 4) Suatu putusan harus menyatakan tanggal dan lokasi arbitrase sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 22 dan dianggap telah dilakukan di lokasi tersebut. 5) Setelah putusan dibuat, salinan putusan yang ditandatangani oleh arbiter sesuai dengan ayat (1) dan (2) akan disampaikan kepada masing-masing pihak. 6) Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian arbitrase, majelis arbitrase dapat— a) memberikan putusan terhadap bunga dari setiap total uang yang diperintahkan untuk dibayar oleh putusan dari tanggal putusan hingga tanggal pelaksanaan; dan b) menentukan suku bunga.

39

1) Proses arbitrase akan diakhiri oleh putusan akhir atau dengan perintah dari majelis arbitrase sesuai dengan ayat (2). Majelis arbitrase akan memerintahkan penghentian proses arbitrase apabila— a) Pemohon menarik tuntutan, kecuali termohon berkeberatan terhadap penarikan dirinya dan majelis arbitrase mengakui kepentingan sah termohon dalam memperoleh penyelesaian akhir dari sengketa; b) Para pihak setuju atas penghentian proses; atau c) Majelis arbitrase mendapati bahwa kelanjutan proses karena alasan lainnya menjadi tidak perlu atau tidak mungkin. 3) Tunduk pada ketentuan pasal 35 dan ayat 37 (6), mandat majelis arbitrase tersebut akan berakhir dengan berakhirnya proses arbitrase. 4) Kecuali ditentukan lain oleh hukum tertulis, kematian salah satu pihak tidak mengakhiri— a) Proses arbitrase; atau b) Kewenangan majelis arbitrase.

40


35. Perbaikan dan penafsiran putusan atau putusan tambahan 1)

Salah satu pihak, dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya putusan tersebut, kecuali periode waktu lain telah disepakati oleh para pihak— a) Setelah pemberitahuan kepada pihak lainnya, dapat meminta majelis arbitrase untuk memperbaiki di dalam putusan segala kesalahan dalam perhitungan, segala kesalahan administrasi atau penulisan atau kesalahan lain yang serupa; atau b) Setelah pemberitahuan kepada dan dengan persetujuan dari pihak lain, dapat meminta majelis arbitrase untuk memberikan penafsiran mengenai poin atau bagian tertentu dari putusan tersebut.


41

yang diajukan dalam proses arbitrase namun dihilangkan dari putusan. 5) Ketika majelis arbitrase menganggap permintaan menurut ayat (4) dapat dibenarkan, majelis arbitrase akan membuat putusan tambahan dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya permintaan tersebut. 6) Majelis arbitrase dapat, bila dianggap perlu, memperpanjang periode waktu untuk membuat perbaikan, penafsiran atau putusan tambahan menurut pasal ini. 7) Ketentuan pasal 33 berlaku terhadap perbaikan atau penafsiran putusan atau terhadap putusan tambahan.

36. Putusan bersifat final dan mengikat 2) Ketika majelis arbitrase menganggap permintaan yang dibuat menurut ayat (1) dapat dibenarkan, majelis arbitrase akan membuat perbaikan atau memberikan penafsiran dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permintaan dan penafsiran tersebut akan menjadi bagian putusan. 3) Majelis arbitrase dapat memperbaiki segala kesalahan dari penulisan merujuk pada ayat (1)(a) atas inisiatif sendiri dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal putusan. 4) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, salah satu pihak dapat, dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya putusan dan setelah pemberitahuan kepada pihak lain, meminta majelis arbitrase untuk membuat putusan tambahan terhadap tuntutan

1) Suatu putusan yang dibuat oleh majelis arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar oleh pihak manapun dengan cara pembelaan, kompensasi atau sebaliknya dalam setiap proses di pengadilan. 2) Majelis Arbitrase tidak boleh mengubah, mengamendemen, memperbaiki, meninjau, menambah atau mencabut suatu putusan yang telah dibuat kecuali sebagaimana secara khusus diatur dalam pasal 35.

40


35. Perbaikan dan penafsiran putusan atau putusan tambahan 1)

Salah satu pihak, dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya putusan tersebut, kecuali periode waktu lain telah disepakati oleh para pihak— a) Setelah pemberitahuan kepada pihak lainnya, dapat meminta majelis arbitrase untuk memperbaiki di dalam putusan segala kesalahan dalam perhitungan, segala kesalahan administrasi atau penulisan atau kesalahan lain yang serupa; atau b) Setelah pemberitahuan kepada dan dengan persetujuan dari pihak lain, dapat meminta majelis arbitrase untuk memberikan penafsiran mengenai poin atau bagian tertentu dari putusan tersebut.


41

yang diajukan dalam proses arbitrase namun dihilangkan dari putusan. 5) Ketika majelis arbitrase menganggap permintaan menurut ayat (4) dapat dibenarkan, majelis arbitrase akan membuat putusan tambahan dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya permintaan tersebut. 6) Majelis arbitrase dapat, bila dianggap perlu, memperpanjang periode waktu untuk membuat perbaikan, penafsiran atau putusan tambahan menurut pasal ini. 7) Ketentuan pasal 33 berlaku terhadap perbaikan atau penafsiran putusan atau terhadap putusan tambahan.

36. Putusan bersifat final dan mengikat 2) Ketika majelis arbitrase menganggap permintaan yang dibuat menurut ayat (1) dapat dibenarkan, majelis arbitrase akan membuat perbaikan atau memberikan penafsiran dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permintaan dan penafsiran tersebut akan menjadi bagian putusan. 3) Majelis arbitrase dapat memperbaiki segala kesalahan dari penulisan merujuk pada ayat (1)(a) atas inisiatif sendiri dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal putusan. 4) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, salah satu pihak dapat, dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya putusan dan setelah pemberitahuan kepada pihak lain, meminta majelis arbitrase untuk membuat putusan tambahan terhadap tuntutan

1) Suatu putusan yang dibuat oleh majelis arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar oleh pihak manapun dengan cara pembelaan, kompensasi atau sebaliknya dalam setiap proses di pengadilan. 2) Majelis Arbitrase tidak boleh mengubah, mengamendemen, memperbaiki, meninjau, menambah atau mencabut suatu putusan yang telah dibuat kecuali sebagaimana secara khusus diatur dalam pasal 35.

42


Bab 7 Upaya Hukum Terhadap Putusan

37. Permohonan untuk pembatalan 1) Suatu putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi hanya jika— a) Pihak yang membuat permohonan menyediakan bukti bahwa— i) pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kapasitas; ii) perjanjian arbitrase tidak sah menurut hukum yang telah ditentukan oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan indikasi tersebut, menurut hukum Malaysia; iii) pihak yang membuat permohonan tidak diberikan pemberitahuan yang patut tentang penunjukan seorang arbiter atau proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan argumennya; iv) putusan tersebut mengenai sengketa yang tidak diatur oleh atau tidak termasuk dalam ketentuan pengajuan kepada arbitrase;


vi) susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan perjanjian tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang ini; atau b) Pengadilan Tinggi menemukan bahwa— i) pokok permasalahan sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum Malaysia; atau ii) putusan bertentangan dengan ketertiban umum Malaysia. 2) Tanpa membatasi sifat keumuman dari sub-ayat (1)(b)(ii), suatu putusan bertentangan dengan kebijakan publik Malaysia ketika— a) Pembuatan putusan yang dijatuhkan disebabkan atau dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi; atau b) Terjadinya pelanggaran peraturan mengenai keadilan yang lazim— i)

v) tunduk pada ayat (3), putusan tersebut memuat keputusan mengenai hal-hal di luar cakupan pengajuan kepada arbitrase; atau

43

selama persidangan arbitrase; atau

ii) sehubungan dengan pembuatan putusan.

42


Bab 7 Upaya Hukum Terhadap Putusan

37. Permohonan untuk pembatalan 1) Suatu putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi hanya jika— a) Pihak yang membuat permohonan menyediakan bukti bahwa— i) pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kapasitas; ii) perjanjian arbitrase tidak sah menurut hukum yang telah ditentukan oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan indikasi tersebut, menurut hukum Malaysia; iii) pihak yang membuat permohonan tidak diberikan pemberitahuan yang patut tentang penunjukan seorang arbiter atau proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan argumennya; iv) putusan tersebut mengenai sengketa yang tidak diatur oleh atau tidak termasuk dalam ketentuan pengajuan kepada arbitrase;


vi) susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan perjanjian tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang ini; atau b) Pengadilan Tinggi menemukan bahwa— i) pokok permasalahan sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum Malaysia; atau ii) putusan bertentangan dengan ketertiban umum Malaysia. 2) Tanpa membatasi sifat keumuman dari sub-ayat (1)(b)(ii), suatu putusan bertentangan dengan kebijakan publik Malaysia ketika— a) Pembuatan putusan yang dijatuhkan disebabkan atau dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi; atau b) Terjadinya pelanggaran peraturan mengenai keadilan yang lazim— i)

v) tunduk pada ayat (3), putusan tersebut memuat keputusan mengenai hal-hal di luar cakupan pengajuan kepada arbitrase; atau

43

selama persidangan arbitrase; atau

ii) sehubungan dengan pembuatan putusan.

44


3) Ketika keputusan mengenai permasalahan yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari permasalahan yang tidak diajukan, hanya bagian dari putusan yang memuat keputusan mengenai permasalahan yang tidak diajukan ke arbitrase yang dapat dibatalkan. 4) Suatu permohonan untuk membatalkan tidak dapat dilakukan setelah lewatnya sembilan puluh hari dari tanggal ketika pihak yang membuat permohonan telah menerima putusan atau, jika permintaan telah dibuat menurut pasal 35, sejak tanggal ketika permintaan dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase tersebut. 5) Ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan untuk pembatalan dengan dasar bahwa putusan disebabkan atau dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi. 6) Melalui permohonan menurut ayat (1) Pengadilan Tinggi dapat, jika tepat dan diminta oleh pihak, menunda proses untuk suatu periode waktu karena Pengadilan Tinggi dapat menentukan dalam rangka memberikan majelis arbitrase kesempatan untuk melanjutkan proses arbitrase atau untuk mengambil tindakan lain yang dalam opini majelis arbitrase akan menghilangkan dasar untuk pembatalan. 7) Ketika permohonan dibuat untuk membatalkan putusan, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan bahwa semua uang yang harus dibayarkan menurut putusan akan dibawa ke Pengadilan Tinggi atau diamankan sambil menunggu putusan terhadap permohonan.


45

Bab 8 Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan 38. Pengakuan dan pelaksanaan 1) Melalui permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi, suatu putusan yang dibuat sehubungan dengan arbitrase yang lokasi arbitrasenya di Malaysia atau putusan dari Negara asing akan, tunduk pada pasal ini dan pasal 39 akan diakui bersifat mengikat dan dilaksanakan melalui suatu keputusan dalam konteks putusan atau melalui tindakan. [Am. Act A1395:s.7] 2) Dalam suatu permohonan menurut ayat (1) pemohon harus memberikan— a) Putusan asli yang telah disahkan atau salinan putusan yang telah disahkan; dan b) Perjanjian arbitrase asli atau salinan perjanjian yang telah disahkan. 3) Dalam hal putusan atau perjanjian arbitrase tersedia dalam bahasa selain bahasa nasional atau bahasa Inggris, pemohon harus menyediakan terjemahan putusan atau perjanjian dalam bahasa Inggris yang telah disahkan. 4) Untuk keperluan Undang-Undang ini, “Negara asing” berarti suatu Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diadopsi oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Arbitrase Perdagangan Internasional pada tahun 1958.

44


3) Ketika keputusan mengenai permasalahan yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari permasalahan yang tidak diajukan, hanya bagian dari putusan yang memuat keputusan mengenai permasalahan yang tidak diajukan ke arbitrase yang dapat dibatalkan. 4) Suatu permohonan untuk membatalkan tidak dapat dilakukan setelah lewatnya sembilan puluh hari dari tanggal ketika pihak yang membuat permohonan telah menerima putusan atau, jika permintaan telah dibuat menurut pasal 35, sejak tanggal ketika permintaan dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase tersebut. 5) Ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan untuk pembatalan dengan dasar bahwa putusan disebabkan atau dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi. 6) Melalui permohonan menurut ayat (1) Pengadilan Tinggi dapat, jika tepat dan diminta oleh pihak, menunda proses untuk suatu periode waktu karena Pengadilan Tinggi dapat menentukan dalam rangka memberikan majelis arbitrase kesempatan untuk melanjutkan proses arbitrase atau untuk mengambil tindakan lain yang dalam opini majelis arbitrase akan menghilangkan dasar untuk pembatalan. 7) Ketika permohonan dibuat untuk membatalkan putusan, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan bahwa semua uang yang harus dibayarkan menurut putusan akan dibawa ke Pengadilan Tinggi atau diamankan sambil menunggu putusan terhadap permohonan.


45

Bab 8 Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan 38. Pengakuan dan pelaksanaan 1) Melalui permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi, suatu putusan yang dibuat sehubungan dengan arbitrase yang lokasi arbitrasenya di Malaysia atau putusan dari Negara asing akan, tunduk pada pasal ini dan pasal 39 akan diakui bersifat mengikat dan dilaksanakan melalui suatu keputusan dalam konteks putusan atau melalui tindakan. [Am. Act A1395:s.7] 2) Dalam suatu permohonan menurut ayat (1) pemohon harus memberikan— a) Putusan asli yang telah disahkan atau salinan putusan yang telah disahkan; dan b) Perjanjian arbitrase asli atau salinan perjanjian yang telah disahkan. 3) Dalam hal putusan atau perjanjian arbitrase tersedia dalam bahasa selain bahasa nasional atau bahasa Inggris, pemohon harus menyediakan terjemahan putusan atau perjanjian dalam bahasa Inggris yang telah disahkan. 4) Untuk keperluan Undang-Undang ini, “Negara asing” berarti suatu Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diadopsi oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Arbitrase Perdagangan Internasional pada tahun 1958.

46


39. Dasar penolakan pengakuan atau pelaksanaan 1) Pengakuan atau pelaksanaan suatu putusan, terlepas dari Negara tempat dibuatnya, dapat ditolak hanya atas permintaan dari pihak yang terhadapnya putusan ditujukan— a) Dalam hal pihak tersebut memberikan kepada Pengadilan Tinggi suatu bukti bahwa— i)

salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kapasitas;


47

para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan perjanjian tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang ini; atau vii) Putusan tersebut belum mengikat para pihak atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan negara, atau menurut hukum, tempat putusan dibuat; atau b) Jika Pengadilan Tinggi mendapati bahwa—

ii) perjanjian arbitrase tidak sah menurut hukum yang telah ditentukan oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan indikasi tersebut, menurut hukum Negara tempat putusan tersebut dibuat; [Am. Act A1395:s.8] iii) pihak yang membuat permohonan tidak diberikan pemberitahuan yang patut tentang penunjukan seorang arbiter atau dari proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan argumennya; iv) putusan tersebut mengenai sengketa yang tidak diatur oleh atau tidak termasuk dalam ketentuan pengajuan kepada arbitrase; v) tunduk pada ayat (3), putusan memuat keputusan mengenai hal-hal di luar cakupan pengajuan ke arbitrase; [Am. Act A1395:s.8] vi) susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian

i) pokok permasalahan sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Malaysia; atau ii) putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum Malaysia. 2) Jika suatu permohonan untuk pembatalan atau penangguhan suatu putusan telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi dengan alasan merujuk pada sub-ayat (1)(a)(vii), Pengadilan Tinggi dapat, jika menganggapnya tepat, menunda keputusan dan juga dapat, pada permohonan pihak yang menuntut pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut, memerintahkan pihak lain untuk memberikan jaminan yang sesuai. 3) Ketika keputusan mengenai hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, hanya bagian dari putusan yang berisi keputusan mengenai hal-hal yang diajukan ke arbitrase yang dapat diakui dan dilaksanakan. [Ins. Act A1395:s.8]

46


39. Dasar penolakan pengakuan atau pelaksanaan 1) Pengakuan atau pelaksanaan suatu putusan, terlepas dari Negara tempat dibuatnya, dapat ditolak hanya atas permintaan dari pihak yang terhadapnya putusan ditujukan— a) Dalam hal pihak tersebut memberikan kepada Pengadilan Tinggi suatu bukti bahwa— i)

salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kapasitas;


47

para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan perjanjian tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang ini; atau vii) Putusan tersebut belum mengikat para pihak atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan negara, atau menurut hukum, tempat putusan dibuat; atau b) Jika Pengadilan Tinggi mendapati bahwa—

ii) perjanjian arbitrase tidak sah menurut hukum yang telah ditentukan oleh para pihak, atau, dalam hal ketiadaan indikasi tersebut, menurut hukum Negara tempat putusan tersebut dibuat; [Am. Act A1395:s.8] iii) pihak yang membuat permohonan tidak diberikan pemberitahuan yang patut tentang penunjukan seorang arbiter atau dari proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan argumennya; iv) putusan tersebut mengenai sengketa yang tidak diatur oleh atau tidak termasuk dalam ketentuan pengajuan kepada arbitrase; v) tunduk pada ayat (3), putusan memuat keputusan mengenai hal-hal di luar cakupan pengajuan ke arbitrase; [Am. Act A1395:s.8] vi) susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian

i) pokok permasalahan sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Malaysia; atau ii) putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum Malaysia. 2) Jika suatu permohonan untuk pembatalan atau penangguhan suatu putusan telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi dengan alasan merujuk pada sub-ayat (1)(a)(vii), Pengadilan Tinggi dapat, jika menganggapnya tepat, menunda keputusan dan juga dapat, pada permohonan pihak yang menuntut pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut, memerintahkan pihak lain untuk memberikan jaminan yang sesuai. 3) Ketika keputusan mengenai hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, hanya bagian dari putusan yang berisi keputusan mengenai hal-hal yang diajukan ke arbitrase yang dapat diakui dan dilaksanakan. [Ins. Act A1395:s.8]

48


Bagian III

KETENTUAN TAMBAHAN BERKAITAN DENGAN ARBITRASE


2) Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan permohonan menurut ayat (1) kecuali diyakinkan bahwa penentuan— a) Kemungkinan akan menghasilkan penghematan biaya yang substansial; dan

40. Konsolidasi proses dan persidangan yang bersamaan 1)

b) Secara substansial mempengaruhi hak-hak satu atau banyak pihak.

Para pihak dapat menyepakati— a) Bahwa proses arbitrase akan dikonsolidasikan dengan proses arbitrase lain; atau b) Bahwa persidangan akan diselenggarakan bersamaan, dengan persyaratan yang dapat disetujui.

2) Kecuali para pihak setuju untuk memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase, majelis tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan konsolidasi proses arbitrase atau persidangan secara bersamaan.

41. Penentuan titik awal hukum oleh pengadilan 1) Pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk menentukan segala pertanyaan mengenai hukum yang timbul dalam proses arbitrase— a) Dengan persetujuan dari majelis arbitrase; atau b) Dengan persetujuan setiap pihak lainnya.

49

3)

Permohonan akan mengidentifikasi pertanyaan mengenai hukum yang akan ditentukan dan, kecuali dibuat dengan persetujuan dari semua pihak dalam proses, akan mencantumkan dasar yang mendukung permohonan.

4) Sementara permohonan menurut ayat (1) belum diputus, proses arbitrase dapat dilanjutkan dan putusan dapat dibuat.

42. Rujukan terhadap pertanyaan mengenai hukum 1) Pihak manapun dapat merujuk pada Pengadilan Tinggi mengenai segala pertanyaan mengenai hukum yang timbul karena putusan. (1A) Pengadilan Tinggi harus menolak rujukan yang dibuat menurut ayat (1) kecuali pertanyaan mengenai hukum secara substansial mempengaruhi hak-hak satu atau banyak pihak. [Ins. Act A1395:s.9]

48


Bagian III

KETENTUAN TAMBAHAN BERKAITAN DENGAN ARBITRASE


2) Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan permohonan menurut ayat (1) kecuali diyakinkan bahwa penentuan— a) Kemungkinan akan menghasilkan penghematan biaya yang substansial; dan

40. Konsolidasi proses dan persidangan yang bersamaan 1)

b) Secara substansial mempengaruhi hak-hak satu atau banyak pihak.

Para pihak dapat menyepakati— a) Bahwa proses arbitrase akan dikonsolidasikan dengan proses arbitrase lain; atau b) Bahwa persidangan akan diselenggarakan bersamaan, dengan persyaratan yang dapat disetujui.

2) Kecuali para pihak setuju untuk memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase, majelis tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan konsolidasi proses arbitrase atau persidangan secara bersamaan.

41. Penentuan titik awal hukum oleh pengadilan 1) Pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk menentukan segala pertanyaan mengenai hukum yang timbul dalam proses arbitrase— a) Dengan persetujuan dari majelis arbitrase; atau b) Dengan persetujuan setiap pihak lainnya.

49

3)

Permohonan akan mengidentifikasi pertanyaan mengenai hukum yang akan ditentukan dan, kecuali dibuat dengan persetujuan dari semua pihak dalam proses, akan mencantumkan dasar yang mendukung permohonan.

4) Sementara permohonan menurut ayat (1) belum diputus, proses arbitrase dapat dilanjutkan dan putusan dapat dibuat.

42. Rujukan terhadap pertanyaan mengenai hukum 1) Pihak manapun dapat merujuk pada Pengadilan Tinggi mengenai segala pertanyaan mengenai hukum yang timbul karena putusan. (1A) Pengadilan Tinggi harus menolak rujukan yang dibuat menurut ayat (1) kecuali pertanyaan mengenai hukum secara substansial mempengaruhi hak-hak satu atau banyak pihak. [Ins. Act A1395:s.9]

50


2) Suatu rujukan harus diajukan dalam waktu empat puluh dua hari dari publikasi dan penerimaan putusan, dan harus mengidentifikasi pertanyaan mengenai hukum yang akan ditentukan dan menyatakan dasar rujukan tersebut diajukan. 3) Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan majelis arbitrase untuk menyatakan alasan putusannya ketika putusan— a) Tidak memuat alasan majelis arbitrase; atau b) Tidak mengatur alasan majelis arbitrase dengan detail yang memadai. 4) Pengadilan Tinggi dapat, pada penentuan suatu rujukan—


51

6) Ketika putusan yang dirujuk seluruhnya atau sebagian untuk ditinjau kembali, majelis arbitrase akan membuat putusan baru berkenaan dengan permasalahan yang dirujuk dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal perintah untuk rujukan atau periode lainnya yang diarahkan oleh Pengadilan Tinggi. 7) Ketika Pengadilan Tinggi membuat perintah menurut ayat (3), Pengadilan Tinggi dapat membuat perintah lanjutan yang menurutnya sesuai, berkenaan dengan segala biaya tambahan arbitrase lainnya yang disebabkan oleh perintah tersebut. 8)

Melalui rujukan menurut ayat (1) Pengadilan Tinggi dapat— a) Memerintahkan pemohon untuk memberikan jaminan atas biaya; atau

a) Mengkonfirmasi putusan tersebut; b) Mengubah putusan tersebut;

b) Memerintahkan bahwa uang yang dibayarkan menurut putusan akan dibawa ke Pengadilan Tinggi atau sebaliknya diamankan sambil menunggu penentuan rujukan.

c) Merujuk seluruh atau sebagian putusan, bersama dengan penetapan Pengadilan Tinggi atas pertanyaan mengenai hukum kepada majelis arbitrase untuk ditinjau kembali; atau d) Membatalkan putusan, secara keseluruhan atau sebagian.

43. Banding

5) Ketika putusan diubah oleh Pengadilan Tinggi, perubahan akan berlaku sebagai bagian dari putusan majelis arbitrase.

Suatu keputusan Pengadilan Tinggi menurut pasal 42 dianggap sebagai putusan dari Pengadilan Tinggi dalam pengertian pasal 67 dari Undang-Undang Pengadilan Yudikatif tahun 1964 [Undang-Undang 91].

50


2) Suatu rujukan harus diajukan dalam waktu empat puluh dua hari dari publikasi dan penerimaan putusan, dan harus mengidentifikasi pertanyaan mengenai hukum yang akan ditentukan dan menyatakan dasar rujukan tersebut diajukan. 3) Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan majelis arbitrase untuk menyatakan alasan putusannya ketika putusan— a) Tidak memuat alasan majelis arbitrase; atau b) Tidak mengatur alasan majelis arbitrase dengan detail yang memadai. 4) Pengadilan Tinggi dapat, pada penentuan suatu rujukan—


51

6) Ketika putusan yang dirujuk seluruhnya atau sebagian untuk ditinjau kembali, majelis arbitrase akan membuat putusan baru berkenaan dengan permasalahan yang dirujuk dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal perintah untuk rujukan atau periode lainnya yang diarahkan oleh Pengadilan Tinggi. 7) Ketika Pengadilan Tinggi membuat perintah menurut ayat (3), Pengadilan Tinggi dapat membuat perintah lanjutan yang menurutnya sesuai, berkenaan dengan segala biaya tambahan arbitrase lainnya yang disebabkan oleh perintah tersebut. 8)

Melalui rujukan menurut ayat (1) Pengadilan Tinggi dapat— a) Memerintahkan pemohon untuk memberikan jaminan atas biaya; atau

a) Mengkonfirmasi putusan tersebut; b) Mengubah putusan tersebut;

b) Memerintahkan bahwa uang yang dibayarkan menurut putusan akan dibawa ke Pengadilan Tinggi atau sebaliknya diamankan sambil menunggu penentuan rujukan.

c) Merujuk seluruh atau sebagian putusan, bersama dengan penetapan Pengadilan Tinggi atas pertanyaan mengenai hukum kepada majelis arbitrase untuk ditinjau kembali; atau d) Membatalkan putusan, secara keseluruhan atau sebagian.

43. Banding

5) Ketika putusan diubah oleh Pengadilan Tinggi, perubahan akan berlaku sebagai bagian dari putusan majelis arbitrase.

Suatu keputusan Pengadilan Tinggi menurut pasal 42 dianggap sebagai putusan dari Pengadilan Tinggi dalam pengertian pasal 67 dari Undang-Undang Pengadilan Yudikatif tahun 1964 [Undang-Undang 91].

52


44. Biaya dan pengeluaran arbitrase 1)


53

mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk arbitrase.

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak— a) Biaya dan pengeluaran dari seorang arbiter akan menjadi kebijaksanaan majelis arbitrase yang dapat— i) mengarahkan kepada dan oleh siapa dan dengan cara seperti apa biaya-biaya atau bagian daripadanya akan dibayar; ii) membebankan pajak atau melunasi jumlah biaya dan pengeluaran tersebut; dan iii) memberikan putusan bahwa biaya dan pengeluaran tersebut akan dibayar antara penasihat hukum dan klien; b) Pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk biaya yang dikenakan pajak yang telah diarahkan oleh majelis arbitrase dalam putusannya bahwa biaya dan pengeluaran harus dibayar oleh pihak manapun, tetapi gagal untuk menentukan jumlah biaya dan pengeluaran tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah diminta untuk melakukannya; atau c) Masing-masing pihak bertanggung jawab atas pengeluaran hukum dan lainnya sendiri dan dalam jumlah bagian yang sama dari biaya dan pengeluaran majelis arbitrase dan segala pengeluaran lainnya yang terkait dengan arbitrase dalam ketiadaan putusan atau putusan tambahan yang menetapkan dan

2) Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, ketika pihak membuat tawaran kepada pihak lain untuk menyelesaikan sengketa atau bagian dari sengketa dan tawaran tidak diterima dan putusan dari majelis arbitrase tidak lagi menguntungkan bagi pihak lain tersebut dibanding yang awalnya ditawarkan, majelis arbitrase dalam menetapkan dan mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk arbitrase, dapat memperhitungkan fakta atas tawaran tersebut dalam memutuskan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan periode sejak pembuatan tawaran hingga pembuatan putusan. 3) Sebuah tawaran untuk penyelesaian yang dibuat menurut ayat (2) tidak akan dikomunikasikan kepada majelis arbitrase sampai majelis telah membuat keputusan akhir mengenai semua aspek sengketa selain dari penetapan dan alokasi biaya dan pengeluaran. 4) Ketika majelis arbitrase menolak untuk menyampaikan putusan sebelum pembayaran biaya dan pengeluaran, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan majelis arbitrase untuk menyampaikan putusan pada kondisi yang sesuai menurut Pengadilan Tinggi. 5) Perpajakan biaya, imbalan dan pengeluaran menurut bagian ini dapat ditinjau dengan cara yang sama sebagai perpajakan biaya.

52


44. Biaya dan pengeluaran arbitrase 1)


53

mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk arbitrase.

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak— a) Biaya dan pengeluaran dari seorang arbiter akan menjadi kebijaksanaan majelis arbitrase yang dapat— i) mengarahkan kepada dan oleh siapa dan dengan cara seperti apa biaya-biaya atau bagian daripadanya akan dibayar; ii) membebankan pajak atau melunasi jumlah biaya dan pengeluaran tersebut; dan iii) memberikan putusan bahwa biaya dan pengeluaran tersebut akan dibayar antara penasihat hukum dan klien; b) Pihak manapun dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk biaya yang dikenakan pajak yang telah diarahkan oleh majelis arbitrase dalam putusannya bahwa biaya dan pengeluaran harus dibayar oleh pihak manapun, tetapi gagal untuk menentukan jumlah biaya dan pengeluaran tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah diminta untuk melakukannya; atau c) Masing-masing pihak bertanggung jawab atas pengeluaran hukum dan lainnya sendiri dan dalam jumlah bagian yang sama dari biaya dan pengeluaran majelis arbitrase dan segala pengeluaran lainnya yang terkait dengan arbitrase dalam ketiadaan putusan atau putusan tambahan yang menetapkan dan

2) Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, ketika pihak membuat tawaran kepada pihak lain untuk menyelesaikan sengketa atau bagian dari sengketa dan tawaran tidak diterima dan putusan dari majelis arbitrase tidak lagi menguntungkan bagi pihak lain tersebut dibanding yang awalnya ditawarkan, majelis arbitrase dalam menetapkan dan mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk arbitrase, dapat memperhitungkan fakta atas tawaran tersebut dalam memutuskan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan periode sejak pembuatan tawaran hingga pembuatan putusan. 3) Sebuah tawaran untuk penyelesaian yang dibuat menurut ayat (2) tidak akan dikomunikasikan kepada majelis arbitrase sampai majelis telah membuat keputusan akhir mengenai semua aspek sengketa selain dari penetapan dan alokasi biaya dan pengeluaran. 4) Ketika majelis arbitrase menolak untuk menyampaikan putusan sebelum pembayaran biaya dan pengeluaran, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan majelis arbitrase untuk menyampaikan putusan pada kondisi yang sesuai menurut Pengadilan Tinggi. 5) Perpajakan biaya, imbalan dan pengeluaran menurut bagian ini dapat ditinjau dengan cara yang sama sebagai perpajakan biaya.

54


45. Perpanjangan waktu untuk memulai proses arbitrase

Ketika perjanjian arbitrase menetapkan bahwa proses arbitrase akan dimulai dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, Pengadilan Tinggi dapat, terlepas dari waktu yang telah ditentukan telah berakhir, memperpanjang waktu untuk periode tertentu dan dengan persyaratan yang menurutnya sesuai, jika ia berpendapat bahwa dalam situasi kasus tersebut, permasalahan yang tidak semestinya terjadi sebaliknya akan terjadi.

46. Perpanjangan waktu untuk membuat putusan 1) Ketika waktu untuk membuat putusan dibatasi dalam perjanjian arbitrase, Pengadilan Tinggi dapat, kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, memperpanjang waktu itu. 2)

Permohonan menurut ayat (1) dapat dilakukan— a) Setelah pemberitahuan kepada para pihak, oleh majelis arbitrase; atau b) Setelah pemberitahuan kepada majelis arbitrase dan para pihak lainnya, oleh pihak manapun dalam proses.

3) Pengadilan Tinggi tidak akan membuat perintah kecuali— a) Semua proses pengadilan yang tersedia untuk memperoleh perpanjangan waktu telah terpakai; dan


55

b) Pengadilan Tinggi diyakinkan bahwa ketidakadilan substansial sebaliknya akan terjadi. 4) Pengadilan Tinggi dapat melaksanakan kewenangannya menurut ayat (1) walaupun waktu yang sebelumnya telah ditentukan oleh atau menurut perjanjian arbitrase atau oleh perintah sebelumnya telah berakhir.

54


45. Perpanjangan waktu untuk memulai proses arbitrase

Ketika perjanjian arbitrase menetapkan bahwa proses arbitrase akan dimulai dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, Pengadilan Tinggi dapat, terlepas dari waktu yang telah ditentukan telah berakhir, memperpanjang waktu untuk periode tertentu dan dengan persyaratan yang menurutnya sesuai, jika ia berpendapat bahwa dalam situasi kasus tersebut, permasalahan yang tidak semestinya terjadi sebaliknya akan terjadi.

46. Perpanjangan waktu untuk membuat putusan 1) Ketika waktu untuk membuat putusan dibatasi dalam perjanjian arbitrase, Pengadilan Tinggi dapat, kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, memperpanjang waktu itu. 2)

Permohonan menurut ayat (1) dapat dilakukan— a) Setelah pemberitahuan kepada para pihak, oleh majelis arbitrase; atau b) Setelah pemberitahuan kepada majelis arbitrase dan para pihak lainnya, oleh pihak manapun dalam proses.

3) Pengadilan Tinggi tidak akan membuat perintah kecuali— a) Semua proses pengadilan yang tersedia untuk memperoleh perpanjangan waktu telah terpakai; dan


55

b) Pengadilan Tinggi diyakinkan bahwa ketidakadilan substansial sebaliknya akan terjadi. 4) Pengadilan Tinggi dapat melaksanakan kewenangannya menurut ayat (1) walaupun waktu yang sebelumnya telah ditentukan oleh atau menurut perjanjian arbitrase atau oleh perintah sebelumnya telah berakhir.

56


Bagian IV

LAIN-LAIN


2) Pengadilan Tinggi dapat mengarahkan masalah apapun sehubungan dengan atau untuk tujuan proses kepailitan untuk dirujuk ke arbitrase jika—

47. Tanggung gugat dari arbiter

a) Permasalahan tersebut merupakan salah satu yang terhadapnya perjanjian arbitrase berlaku;

Seorang arbiter tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian berkenaan dengan apapun yang telah dilakukan atau lalai dilakukan ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang arbiter kecuali tindakan atau kelalaian tersebut terbukti dilakukan dengan itikad buruk.

48. Kekebalan lembaga arbitrase

57

b) Perjanjian arbitrase dibuat oleh orang yang telah diputus pailit sebelum dimulainya proses kepailitan; dan c) Orang yang memiliki yurisdiksi untuk mengelola properti tidak mengadopsi perjanjian. 3) Permohonan menurut ayat (2) dapat dilakukan oleh—

Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur atau siapapun atau lembaga manapun yang ditunjuk atau diminta oleh para pihak untuk menunjuk atau mencalonkan seorang arbiter, tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan atau lalai dilakukan ketika menjalankan tugasnya kecuali tindakan atau kelalaian tersebut terbukti dilakukan dengan itikad buruk.

a) Pihak lain manapun pada perjanjian arbitrase; atau b) Siapapun yang memiliki yurisdiksi untuk mengelola properti orang yang pailit tersebut.

50. Cara Permohonan 49. Kepailitan 1)

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase pailit dan orang yang memiliki yurisdiksi untuk mengelola properti orang yang pailit tersebut mengadopsi perjanjian, perjanjian arbitrase akan dapat dilaksanakan oleh atau terhadap orang tersebut.

Segala permohonan ke Pengadilan Tinggi menurut Undang-Undang ini akan melalui surat perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan dari Pengadilan Tinggi 1980 [P.U (A) 50/1980].

56


Bagian IV

LAIN-LAIN


2) Pengadilan Tinggi dapat mengarahkan masalah apapun sehubungan dengan atau untuk tujuan proses kepailitan untuk dirujuk ke arbitrase jika—

47. Tanggung gugat dari arbiter

a) Permasalahan tersebut merupakan salah satu yang terhadapnya perjanjian arbitrase berlaku;

Seorang arbiter tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian berkenaan dengan apapun yang telah dilakukan atau lalai dilakukan ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang arbiter kecuali tindakan atau kelalaian tersebut terbukti dilakukan dengan itikad buruk.

48. Kekebalan lembaga arbitrase

57

b) Perjanjian arbitrase dibuat oleh orang yang telah diputus pailit sebelum dimulainya proses kepailitan; dan c) Orang yang memiliki yurisdiksi untuk mengelola properti tidak mengadopsi perjanjian. 3) Permohonan menurut ayat (2) dapat dilakukan oleh—

Direktur Pusat untuk Arbitrase Regional Kuala Lumpur atau siapapun atau lembaga manapun yang ditunjuk atau diminta oleh para pihak untuk menunjuk atau mencalonkan seorang arbiter, tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan atau lalai dilakukan ketika menjalankan tugasnya kecuali tindakan atau kelalaian tersebut terbukti dilakukan dengan itikad buruk.

a) Pihak lain manapun pada perjanjian arbitrase; atau b) Siapapun yang memiliki yurisdiksi untuk mengelola properti orang yang pailit tersebut.

50. Cara Permohonan 49. Kepailitan 1)

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase pailit dan orang yang memiliki yurisdiksi untuk mengelola properti orang yang pailit tersebut mengadopsi perjanjian, perjanjian arbitrase akan dapat dilaksanakan oleh atau terhadap orang tersebut.

Segala permohonan ke Pengadilan Tinggi menurut Undang-Undang ini akan melalui surat perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan dari Pengadilan Tinggi 1980 [P.U (A) 50/1980].

58


51. Pencabutan dan Perlindungan 1) Undang-Undang Arbitrase tahun 1952 [UndangUndang 93] dan Konvensi tentang Undang-Undang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tahun 1985 [Undang-Undang 320] dengan ini dicabut. 2) Dalam hal proses arbitrase dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini, hukum yang mengatur perjanjian arbitrase dan proses arbitrase adalah hukum yang sedianya berlaku seolah-olah Undang-Undang ini belum diberlakukan. 3) Undang-Undang ini tidak akan mempengaruhi proses apapun yang berkaitan dengan arbitrase yang telah dimulai di pengadilan manapun sebelum berlakunya Undang-Undang ini. 4) Setiap proses pengadilan yang berkaitan dengan arbitrase yang dimulai setelah berlakunya UndangUndang ini akan diatur oleh Undang-Undang ini meskipun proses tersebut muncul dari proses arbitrase yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini. [Ins. Act A1395:s.10]

Daftar Amendemen Hukum yang Diamendemen Act A1395

Judul singkat Undang-Undang Arbitrase (Amendemen) tahun 2011

Berlaku sejak 1 Juli 2011 [P.U.(B) 342/2011]

58


51. Pencabutan dan Perlindungan 1) Undang-Undang Arbitrase tahun 1952 [UndangUndang 93] dan Konvensi tentang Undang-Undang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tahun 1985 [Undang-Undang 320] dengan ini dicabut. 2) Dalam hal proses arbitrase dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini, hukum yang mengatur perjanjian arbitrase dan proses arbitrase adalah hukum yang sedianya berlaku seolah-olah Undang-Undang ini belum diberlakukan. 3) Undang-Undang ini tidak akan mempengaruhi proses apapun yang berkaitan dengan arbitrase yang telah dimulai di pengadilan manapun sebelum berlakunya Undang-Undang ini. 4) Setiap proses pengadilan yang berkaitan dengan arbitrase yang dimulai setelah berlakunya UndangUndang ini akan diatur oleh Undang-Undang ini meskipun proses tersebut muncul dari proses arbitrase yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini. [Ins. Act A1395:s.10]

Daftar Amendemen Hukum yang Diamendemen Act A1395

Judul singkat Undang-Undang Arbitrase (Amendemen) tahun 2011

Berlaku sejak 1 Juli 2011 [P.U.(B) 342/2011]

DAFTAR ISI UNDANG-UNDANG ARBITRASE TAHUN Undang-undang Arbitrase Tahun (Direvisi tahun 2011)

Recommend Documents