PENGATURAN TENTANG ARBITRASE AD HOC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Antono : Pengaturan Tentang Arbitrase Ad Hoc Dalam.....1

PENGATURAN TENTANG ARBITRASE AD HOC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Antono Konsultan dan Pengacara E-mail: [email protected] Abstract : Article 6 paragraph (9) of Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution as positive law stipulates that if the peaceful effort cannot be reached, then the parties based on written agreement may refer the settlement of their dispute through insitutional arbitration or ad hoc arbitration. Act Number 30 of 1999 does regulate not clearly and expressly on ad hoc arbitration. Seemingly, Act Number 30 of 1999 is more oriented to institutional arbitration. In Indonesia there are a number of institutional arbitration such as BANI, BASYARNAS, and BAPMI. This research is normative legal research. The type of the research is vague norm and the approaches applied are statute approach and comparative approach. The results of the research are as follows: firstly, Act Number 30 of 1999 regulates more on institutional arbitration and regulates relatively less on ad hoc arbitration. There are not sufficient regulation on the recruitment so it is not clear what the criteria and procedure of recruitment of ad hoc arbitrators. The position of the ad hoc arbitrators is unclear; the office or domicile of the ad hoc arbitration is unknown, thus, it makes difficult for the society who want to bring their disputes to the ad hoc arbitration. It is different from institusional one which has its own arbitration law of procedure (lex atribtri), ad hoc arbitration does not possess it own arbitration law of procedure (lex atribtri). The executorial power of the award made by ad hoc arbitration is still dilematic and its registration at the District Court is still hindered because the District Court is still reluctant to recognize the award of ad hoc arbitration. It is so because ad hoc arbitration is considered not so credible and the District Court does trust it because its existence is not clear. If an award is not registered at the District Court which is proven with the presence of Registration Deed issued by the District Court so such arbitral award can not be executed (does not have executorial power). Keywords: Regulation, Ad Hoc Arbitration, Act Number 30 of 1999

PENDAHULUAN

dicapai, maka para pihak berdasarkan kese-

A. Latar Belakang

pakatan secara tertulis dapat mengajukan

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alter-

usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.”

natif Penyelesaian Sengketa yang merupa-

Dari bunyi Pasal 6 ayat (9) Undang-

kan hukum positif (hukum yang berlaku saat

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

ini) yang mengatur tentang arbitrase ada di-

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Seng-

sebut tentang arbiter ad hoc, yaitu di dalam

keta di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pasal 6 ayat (9) berbunyi: “Apabila usaha

1. Apabila usaha perdamaian tidak dapat

perdamaian sebagaimana dimaksud dalam

dicapai maka para pihak tersebut dapat

ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat

2 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

mengajukan usaha penyelesaian sengke-

tertentu dan bertujuan untuk menyelesaikan

ta tersebut secara arbitrase.

perselisihan atau sengketa yang timbul dari

2. Penyelesaian secara arbitrase tersebut

suatu perjanjian.1

dapat melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Sifatnya yang permanen dan menetap dari

badan

arbitrase

institusional

ini

3. Syarat untuk dapat mengajukan penyele-

merupakan suatu ciri pembeda yang utama

saian sengketa secara arbitrase adalah

dari arbitrase ad hoc. Badan arbitrase

berdasarkan kesepakatan secara tertulis

institusional selain bersifat permanen atau

(Perjanjian Arbitrase).

tetap pendiriannya juga tidak didasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan

pada ada tidaknya sengketa, dengan per-

Alternatif

kataan lain bahwa badan arbitrase institusio-

Penyelesaian Sengketa tidak mengatur seca-

nal ini sudah berdiri sebelum timbulnya

ra jelas dan tegas mengenai arbitrase ad hoc.

sengketa. Hal ini adalah merupakan suatu

Nampaknya Undang-Undang Nomor 30

pembeda antara badan arbitrase institusional

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

dan arbitrase yang bersifat ad hoc karena

Penyelesaian Sengketa lebih berorientasi

arbitrase yang bersifat ad hoc ini biasanya

pada arbitrase institusional (arbitrase yang

didirikan setelah timbulnya sengketa.

melembaga). Hal ini bisa kita lihat dari

Dari sifatnya yang sementara serta

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang

ketidaktetapan dari arbitrase yang bersifat ad

Nomor 30 Tahun 1999 misalnya Pasal 52

hoc ini, maka dalam tataran prakteknya

yang berbunyi: “Para pihak dalam suatu

sering mengalami hambatan seperti: kesulit-

perjanjian berhak untuk memohon pendapat

an dalam melakukan komunikasi, menetap-

yang mengikat

(binding opinion) dari

kan aturan-aturan prosedural dan penetapan

lembaga arbitrase atas hubungan hukum

cara pemilihan arbiter yang disetujui oleh

tertentu dari suatu perjanjian”. Dalam

kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini

Untuk mengatasi beberapa kesulitan

tidak ada ketentuan yang memberikan

tersebut di atas, maka para pihak yang ber-

wewenang kepada arbitrase ad hoc untuk

sengketa sering memilih badan arbitrase

memberikan

yang bersifat institusional dalam rangka

pendapat

yang

mengikat

(binding opinion).

penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Menurut Gunawan Wijaya arbitrase

Dengan kata lain pada tataran praktek

institusional adalah lembaga atau badan

arbitrase yang bersifat institusional ini lebih

arbitrase yang bersifat tetap. Lembaga ini 1

sengaja didirikan oleh suatu organisasi

hlm 52.

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, Op. cit.


diminati karena dirasakan mempunyai ke-

Majelis Arbitrase” Pasal 27 sampai dengan

unggulan dibanding arbitrase yang bersifat

Pasal 51 hanya bersifat pokok-pokok saja

ad hoc.

sehingga belum mengatur secara rinci, jelas,

Dilihat dari segi rekrutmennya (recrui-

dan tegas tentang Hukum Acara Arbitrase.

tment) arbiter pada arbitrase institu-sional

Oleh sebab itu maka pada arbitrase institu-

dilakukan oleh masing-masing lembaga

sional dibuat sendiri Peraturan Arbitrase

arbitrase secara ketat dan selektif. Para

(Rule of Arbitration). Sedangkan pada

arbiter yang terpilih kemudian diangkat

arbitrase ad hoc tidak ada lembaga/ organ/

sebagai arbiter pada lembaga arbitrase ter-

orang yang membuat Peraturan Arbitrase

sebut. Syarat-syaratnya sangat ketat setidak-

(Rule of Arbitration). Ini menjadi masalah

tidaknya mengacu kepada ketentuan Pasal

sehingga arbitrase ad hoc sulit berkembang.

12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Terkait dengan kekuatan eksekuto-

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele-

rial putusan arbitrase ad hoc juga terdapat

saian Sengketa dan peraturan tambahan

masalah

karena

yang dibuat sendiri oleh lembaga.

tentang

ketentuan

Pada arbitrase ad hoc tidak jelas

ad

hoc.

Tidak

jelas

tentang

ketidakjelasan

pendaftaran

putusan

arbitrase ad hoc di Pengadilan Negeri.

bagaimana kriteria para pihak memilih arbiter

terdapat

Dalam kesulitan

sejumlah

dalam

kasus

melakuan

terdapat

pendaftaran

kualifikasi dan sertifikasi dari orang-orang

putusan arbitrase ad hoc karena Pengadilan

yang dapat diangkat oleh para pihak untuk

Negeri berpendapat bahwa:

bisa

Sangat

(a) arbitrase ad hoc tidak mempunyai

tergantung pada selera para pihak untuk

prosedur arbitrase (arbitration rules)

memilih siapa yang mereka inginkan untuk

yang jelas.

menjadi

arbiter

ad

hoc.

menjadi arbiter ad hoc.

(b) tidak jelas syarat-syarat untuk bisa

Berbeda dengan arbitrase institusio-

diangkat,

nal yang mempunyai Peraturan Arbitrase (Rule of Arbitration) atau lex arbitri yang

Peraturan Arbitrase (Rule of Arbitration) atau lex arbitri.

dan

terdaftar

sebagai arbiter ; (c) tidak diketahui tempat bisa bertemu dan

dibuat sendiri oleh lembaga arbitrase tersebut, dalam arbitarse ad hoc tidak ada

ditetapkan,

konsultasi dengan arbiter; (d)

tidak

jelas

tempat

persidangan

arbitrasenya; (g) putusan yang dijatuhan oleh arbitrase ad

Ketentuan dalam Undang-Undang

hoc dianggap kurang kredibel (kurang

Nomor 30 Tahun 1999 Bab IV dengan judul

dapat dipercaya) dibandingan dengan

bab “Acara Yang Berlaku di Hadapan

dari pada putusan arbitrase institusional.


Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

terlaksana. Arbiter merupakan pelaksana utama dalam suatu arbitrase.

meneliti dan melakukan penulisan tesis ini dengan

judul

Arbiter adalah seorang atau lebih

“Pengaturan

Tentang

yang dipilih oleh para pihak yang berseng-

Hoc

Undang-

keta atau yang ditunjuk oleh Pengadilan

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

memberikan putusan mengenai sengketa ter-

Sengketa”.

tentu yang diserahkan penyelesaiannya me-

Arbitrase

Ad

Dalam

lalui arbitrase, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30

B. Rumusan Masalah Berdasarkan

judul

serta

latar

belakang masalah yang telah dikemukakan

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara umum, mengenai penunjukan

di atas, maka permasalahan dalam tesis ini

atau pengangkatan arbiter dapat kita jumpai

dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana

pengaturan

mengenai

pengangkatan dan kedudukan arbiter ad hoc serta hukum acara arbitrase ad hoc

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari bunyi pasal di atas dapat kita

di Indonesia? b. Bagaimana

pengaturannya dalam Pasal 12 Undang-

kekuatan

eksekutorial

putusan yang dibuat oleh arbitrase ad hoc dan pendaftaran putusan arbitrase ad

ketahui bahwa sepanjang seseorang memenuhi syarat-syarat di atas, maka ia dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Ketentuan ini juga tidak mensyaratkan bahwa

hoc di Pengadilan Negeri ?

ia harus menempuh pendidikan khusus untuk menjadi arbiter.

PEMBAHASAN

Dari bunyi pasal Undang-Undang

Pengaturan mengenai Pengangkatan dan Kedudukan Arbiter Ad Hoc serta Lex

bahwa

Arbitri Arbitrase Ad Hoc 1. Pengaturan

Pengangkatan

dan

Kedudukan para Arbitrase Ad Hoc Pengaturan tentang pengangkatan arbiter merupakan hal yang penting karena tanpa adanya para arbiter maka penyelesaian sengketa

secara

arbitrase

Nomor 30 Tahun 1999 dapat kita ketahui

tidak

bisa

sepanjang

seseorang

memenuhi

syarat-syarat di atas, maka ia dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Ketentuan ini juga tidak mensyaratkan bahwa ia harus menempuh pendidikan khusus untuk menjadi arbiter. Di samping itu, profesi arbiter tidak mensyaratkan Sarjana Hukum (S.H.) di dalamnya.


Kemudian, dalam suatu arbitrase ad

pengakuan dan pelaksanaan arbitrase inter-

hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam

nasional (asing) berlaku baik terhadap

penunjukan seorang atau beberapa arbiter,

putusan yang dijatuhkan oleh arbitrase ad

para pihak dapat mengajukan permohonan

hoc dan arbitrase permanen/ institusional).

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk me-

Namun demikian Konvensi New

nunjuk seorang arbiter atau lebih dalam

York

rangka penyelesaian sengketa para pihak

pengangkatan da kedudukan arbiter baik

(Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor

pada

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

permanen/ institusional. Konvesi ini hanya

Alternatif Penyelesaian Sengketa).

mengatur tentang pengakuan dan pelaksana-

Jenis arbitrase ad hoc disebut juga “arbitrase volunter” atau “arbitrasi per-

1958

tidak

arbitrase

ad

mengatur

hoc

dan

tentang

arbitrase

an arbitrase internasional (asing). Peraturan

Arbitrase

(Arbitration

orangan”.2 Pasal 615 Rv ayat (1) tampaknya

Rules) versi UNCITRAL (United Nations

hanya mengenal lembaga arbitrase ad hoc.

Commi-ssion on International Trade Law –

Pengertian arbitrase ad hoc ialah arbitrase

suatu Komisi PBB untuk Hukum Dagang

yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan

Inter-nasional)

ada

atau memutus perselisihan tertentu. Dengan

pengang-katan

arbiter

demikian,

arbitrators), yaitu dalam Pasal 6, Pasal 7,

kehadiran

dan

keberadaan

arbitrase ad hoc bersifat “insidentil”. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk

mengatur

mengenai

(appointment

of

dan Pasal 8. Untuk di Indonesia lembaga yang

melayani dan memutus kasus perselisihan

berwenang

tertentu.

diputus,

(appointing authority) telah diatur dalam

keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

lenyap dan berakhir dengan sendirinya. 3

yaitu Pengadilan Negeri.

Selesai

sengketa

Untuk menyebut arbiter institusional

melakukan

Peraturan

penunjukkan

Arbitrase

UNCITRAL

Pasal I ayat (2) Konvensi New York 1958

menghendaki agar dalam suatu pengang-

menggunakan

katan arbiter (appointment of arbitrator)

istilah

“arbitrators

of

permanent arbitral body” (arbiter dari suatu

harus jelas:

badan arbitrase yang permanen/ institusio-

a. Nama lengkap arbiternya;

nal). Menurut Konvensi New York 1958

b. Alamatnya yang jelas;

2

Gunawan Wijaya. 2005. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jaarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 34 3 Idrus Abdullah. 2013. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm 45

c. Uraian

kualifikasi

(description

arbitrator’s qualification).

of


Yang

menjadi

masalah

untuk

arbitrase ad hoc di Indonesia adalah tidak jelas:

3) Industri (industry); atau 4) Keuangan (finance). 2. Peraturan Arbitrase

(Lex

Arbitri)

(lex

arbitri)

Arbitrase Ad Hoc

a. Siapa nama lengkap arbiternya;

Peraturan Arbitrase b. Apa alamatnya arbiter tersebut;

umumnya dimiliki oleh lembaga arbitrase. c. Apa uraian kualifikasi arbiter tersebut Tiap-tiap lembaga arbitrase baik itu nasional of

(description

arbitrator’s maupun internasional mempunyai Peraturan

qualification). Arbitrase (lex arbitri) masing-masing. Kondisi ini menimbulkan masalah Keadaannya berbeda dengan arbitdalam hal pengangkatan arbitrase ad hoc di rase ad hoc, yang bersifat insidentil, tidak Indonesia. permanen,

seringkali

tidak

mempunyai

Di dalam Konvensi Washington Peraturan Arbitrase (lex arbitri). Hal serupa 1965

tentang

Penyelesaian

Sengketa terjadi di Indonesia. Padahal hukum acara

Investasi antara Negara melawan Warga arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Negara Asing diatur tentang Lembaga Nomor 31 Tahun 1999 bersifat pokok-pokok Penyelesaian

Sengketa

Investasi saja dan tidak rinci. Untuk membicarakan

(International

Center

for

Investment tentang Peraturan Arbitrase (lex arbitri) ini

Disputes - ICSID) dimana di dalam Pasal 14 maka

perlu

mengacu

dan

membahas

ditegaskan syarat-syarat menjadi arbiter sejumlah lembaga arbitrase sebagai rujukan, ICSID, yaitu: baik itu lembaga arbitrase nasional dan a. Orang yang mempunyai moral yang internasional. tinggi (person of high moral character); Abitrase institusional (institusional b. Mempunyai kompetensi yang diakui arbitration) merupakan lembaga atau badan (recognized competence) di bidang: arbitrase yang bersifat “permanen”, disebut 1) Hukum (law); juga permanent arbitral body. Nama itulah 2) Perdagangan (commerce);


yang diberikan Pasal 1 ayat (2) Konvensi

menangani

New

dibentuk setelah perselisihan timbul.5

York

1958

terhadap

arbitrase

suatu

kasus

tertentu,

baru

institusional. Arbitrase institusional ialah

Perbedaan lain, arbitrase institusional

badan arbitrase yang sengaja didirikan.

tetap berdiri untuk selamanya, dan tidak

Pembentukannya ditujukan untuk menanga-

bubar meskipun perselisihan yang ditangani

ni sengketa yang timbul bagi mereka yang

telah selesai diputus. Sebaliknya, arbitrase

menghendaki penyelesaian di luar penga-

ad hoc bubar dan berakhir keberadaannya

dilan. Pihak-pihak yang ingin penyelesaian

setelah sengketa yang ditangani selesai

permasalahan

diputus.

mereka

dilakukan

oleh

Selain

daripada

hal-hal

yang

arbitrase, dapat menjanjikan akan diputus

diutarakan, kesengajaan mendirikan arbitra-

oleh

Organisasi

se institusional sebagai badan yang bersifat

menyediakan jasa administrasi arbitrase,

permanen, sekaligus disusun organisasinya

yang meliputi pengawasan terhadap proses

serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara

arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai

pengangkatan arbiter maupun tata cara

pedoman bagi para pihak dan pengangkatan

pengangkatan arbiter maupun tata cara

para arbiter.4

pemeriksaan sengketa.6

arbitrase

Faktor

institusional.

kesengajaan

dan

sifat

permanen yang melekat pada arbitrase

Pada umumnya hampir setiap negara telah memiliki arbitrase institusional yang bersifat nasional, sebagai pusat arbitrase

institusional, merupakan ciri pembeda badan ini dengan arbitrase ad hoc. Ciri lain, arbitrase institusional sudah ada berdiri

nasional

pada

negara

masing-masing.

Semula hanya dijumpai di kawasan negaranegara maju. Tapi belakangan, terutama pada masa akhir-akhir ini telah dijumpai di

sebelum sengketa timbul. Sedang arbitrase ad hoc, selain sifatnya insidentil, untuk

berbagai kawasan negara-negara berkembang sebagai upaya mengantisipasi perkembangan perekonomian dan teknologi. Untuk

4

Gary Goodfaster et.al. 1995. “Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia”, dalam Agnes M. Toar. Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 26

sekedar catatan mengenai arbitrase institu5 6

Ibid, hlm 48 Ibid


sional

yang bersifat

nasional

di

luar

1919. Pada dasarnya badan-badan arbitrase

Indonesia, dapat disebut antara lain:7

yang berwawasan internasional, merupakan

a. Nederlands Arbitrage Instituut merupa-

“pusat” arbitrase menyelesaikan sengketa di

kan pusat arbitrase nasional Belanda, di

bidang

tertentu antara para pihak yang

berlainan dalamnya duduk wakil-wakil dari Kamar

perdagangan pada umumnya.

Dagang Belanda, b. The

Japan

kewarganegaraan

di

bidang

8

Selain daripada ICC, badan-badan

Commercial

Arbitration

arbitrase yang berwawasan internasional yang paling menonjol antara lain:

Association,

sebagai

pusat

arbitrase

1)

nasional Jepang di lingkungan Kamar

nasional

yang

Amerika

Serikat

didirikan

of

Centre

Investment

For

Disputes

(ICSID) dan lazim disingkat atau disebut

c. The American Arbitration Association, arbitrase

International

Settlement

Dagang dan industri Jepang.

merupakan

The

institusional di

negara

yang pendiriannya

dengan nama “Centre”. 2)

UNCITRAL Arbitration Rules (United Nations Commision on International Trade Law )

didukung oleh Kamar Dagang Amerika. d. The British Institute of Arbitrators, sebagai pusat arbitrase internasional negara Inggris. Di samping arbitrase institusional

Disamping badan arbitrase yang bersifat internasional, ada juga arbitrase yang bersifat regional yang didirikan oleh Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALCC) – Komite Konsultasi Hukum Asia

yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Bahkan badan-badan arbitrase internasional yang ada sudah lama didirikan. Salah satu

Afrika yang berkantor pusat di New Delhi, India. Berdasarkan pertemuan AALCC di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1978,

badan arbitrase internasional yang tertua antara lain Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC).

kemudian

tahun

1979

AALCC

mendirikan lembaga arbitrase untuk kawa-

Badan ini didirikan di Paris pada tahun 7

Andi Julia Cakrawala. 2015. Penerapan Konsep Hukum Arbitrase On Line di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 72

pada

8

Ibid


san Asia Afrika, berkedudukan di kota

pengajuan permohonan arbitrase disertai

Kairo, Mesir.

dengan permohonan penunjukkan arbitrer

Salah satu lembaga arbitrase di

yang akan dipilih oleh pemohon untuk

Indonesia yang mempunyai Peraturan Arbit-

menangani sengketa di arbitrase hingga

rase (lex arbitri) sendiri adalah Badan

bukti-bukti

Arbitrase

pemohon untuk mendukung permohonannya

Syariah

Nasional

Disamping institusional yang bersifat

diajukan

oleh

saian sengketa di luar pengadilan dapat

disebutkan di atas, terdapat pula arbitrase

menjatuhkan putusan yang bersifat final dan

institusional internasional, antara lain:

mengikat.

-

The International Centre For Settlement

menyelesaikan sengketa di arbitrase tidak

of Investment Disputes (ICSID);

lagi membawa permasalahan ke pengadilan,

-

United

regional

Arbitrase sebagai lembaga penyele-

sebagaimana

-

dan

akan

(statement of claim).9

(BASYARNAS).

nasional

yang

Nations

Commission

Idealnya,

para

pihak

yang

on

baik dalam hal eksekusi ataupun membatal-

International Trade Law (UNCITRAL);

kan putusan arbitrase. Walaupun hanya

dan

berupa quasi judicial, lembaga arbitrase

Court Arbitration of the International

akan lebih efektif dipilih untuk menyele-

Chamber of Commerce (ICC).

saikan sengketa bisnis, sepanjang dilakukan

Di samping berbagai kelebihan dari

secara sukarela dan dengan itikad baik

penyelesaian sengketa di arbitrase, yang

karena secara prinsip, para pihak memilih

menurut saya menjadi keunggulan adalah

arbitrase untuk menghindari pengadilan.

arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang

Salah satu alasa nnya karena sifat tertutup

memiliki kompetensi dalam bidang usaha

arbitrase yang dapat menjaga kerahasiaan

yang dipersengketakan. Berbeda dengan

kasus mereka. Mengingat, publikasi tentang

sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, 9

dalam proses arbitrase didahului dengan

Gunawan Wijaya. 2008. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis. Arbitrase vs Pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 7


sengketa kurang baik bagi pebisnis. Yang

arbitri) maka dapat ditempuh langkah-

menarik dalam arbitrase, sebelum sidang

langkah sebagai berikut: 11

dimulai, para pihak sudah mengetahui posisi

a. dengan mengadopsi peraturan arbitrase

dan sikap masing-masing pihak sebagaima-

dari suatu lembaga arbitrase (adoption of

na tertuang dalam permohonan arbitrase dan

the rules of an arbitral institution);

jawaban terhadap permohonan arbitrase.

b. mengikuti prosedur arbitrase Undang-

Bahkan, para pihak pun sudah menyerahkan

Undang yang berlaku di India atau

daftar bukti untuk mendukung dalilnya

mengacu ke Undang-Undang Arbitrase

sehingga pada saat sidang pemeriksaan

Inggris (English Arbitration Act) 1996;

arbitrase,

para

keleluasaan

pihak untuk

mendapatkan mengutarakan

argumennya secara verbal dan juga dapat menyertakan bukti tambahan.10

c. mengacu

ke

peraturan

arbitrase

UNCITRAL; atau d. mengadopsi ketentuan arbitrase ad hoc yang terdapat di dalam kontrak-kontrak

Peraturan Arbitrase (lex arbitri) di

lainnya.

Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Di Amerika Serikat (USA) peraturan

dapat dijadikan sebagai bahan referensi

arbitrase (lex arbitri) untuk

dalam

Peraturan

arbitrase (arbitral proceedings) arbitrase ad

Arbitrase (lex arbitri) bagi arbitrase ad hoc

hoc dilaksanakan berdasarkan Peraturan

di Indonesia.

Arbitrase Dagang Internasional Amerika

mempertimbangkan

Menurut Vasudha Tamrakar dan

(American

International

Garima Tiwari dari National Law Institute

Arbitration

Court

–

persidangan

Commercial IACAC)

yang

University, India, apabila dalam arbitrase ad hoc di India, para pihak atau arbiter ad hoc kesulitan dalam membuat/ menentukan tata cara arbitrase (rule of arbitration/lex 10

Ibid

11

Vasudha Tamrakar & Garima Tiwari. Legal Service India (LSI). www.legalserviceindia.com. Ad Hoc and Institutional Arbitration. Diakses tgl. 1 Agustus 2016.


merupakan lembaga arbitrase di Amerika

Hukum Acara Perdata Belanda (Nederlands

Serikat. 12

Burgerlijk

Di

Belanda

lembaga

arbitrase

nasionalnya adalah The Netherlands Arbit-

Processrecht)

yang

dalam

literatur bahasa Inggris disebut sebagai Dutch Code of Civil Procedure (DCCD). 14

ration Institute (NAI) yang didirikan pada tahun 1949, berkedudukan

Undang-Undang Arbitrase (Arbitra-

di Rotterdam.

Badan Pengelola (Governing Body) NAI terdiri dari:

ge Wet) Belanda tahun 1986 banyak mengacu kepada Model Law (model hukum) dari

a. perwakilan-perwakilan

masyarakat Peraturan

Arbitrase

(Arbitration

Rules)

bisnis (business community); UNCITRAL tahun 1976 dan (Arbitration b. para profesional hukum; Rules) UNCITRAL tahun 1985.

15

Dengan

c. anggota-anggota dari lembaga yudikatif demikian maka di Belanda baik arbitrase ad (members of the judicary); hoc maupun arbitrase institusional banyak d. perwakilan dari Kamar Dagang Belanda mengikuti

ketentuan-ketentuan Peraturan

yang berkedudukan di Den Haag; Arbitrase (Arbitration Rules) UNCITRAL. e. perwakilan

dari

Kamar

Dagang Dari uraian di atas maka perlu

Internasional (ICC) Belanda; dan f. perwakilan

dari

Asosiasi

Industri,

Perdagangan, dan Akuntansi Belanda.13

dipertimbangkan untuk mengatur tentang Peraturan Arbitrase (Arbitration Rules) atau lex arbitri dari arbitrase ad hoc di Indonesia. Perlu adanya peran permintah Indonesia

Arbitrase di Belanda baik ad hoc maupun institusional diatur dalam UndangUndang Arbitrase (Arbitrage Wet) tahun

yang lebih aktif agar arbitrase ad hoc bisa berfungsi sebagaimana mestinya, efektif, efisien, dan bermanfaat maksimum bagi masyarakat.

1986 yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 1020 s.d. Pasal 1076 Kitab Undang-Undang

12

American International Commercial Arbitration Court. www. Court-inter.us. “Ad Hoc Arbitration”. Diakses tgl. 1 Agustus 2016. 13 Blenheim Advocaten. Arbitration in the Netherlands. https://www.blenheim.nl. Diakses tgl. 1 Agustus 2016.

B. Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Ad Hoc dan Pendaftaran Putusan Arbitrase Ad Hoc di Pengadilan Negeri 1. Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Ad Hoc 14

GAR Reference. Commercial Arbitration in the Netherlands. Diakses tgl. 1 Agustus 2016. 15 Ibid


mengatur tentang eksekusi (pelaksanaan) Suatu putusan baik itu putusan putusan arbitrase internasional. arbitrase

maupun

putusan

pengadilan Didalam Undang-Undang Nomor 30

diharapkan kekuatan eksekutorial. Suatu Tahun 1999 tidak ada diatur tentang putusan tidak mempunyai arti apa-apa eksekusi (pelaksanaan) putusan arbitrase ad apabila tidak bisa dieksekusi (dilaksanakan). hoc. Hal ini karena Undang-Undang Nomor Baik arbitrase institusional maupun 30 Tahun 1999 lebih berorientasi pada arbitrase ad hoc mengeluarkan suatu putusan arbitrase institusional. Kondisi ini menim(arbitral

award).

Putusan

arbitrase bulkan kekaburan hukum tentang eksekusi

merupakan suatu putusan yang diberikan (pelaksanaan) putusan arbitrase ad hoc. oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga Mengenai Kekuatan Putusan Arbitarbitrase atas suatu perbedaan pendapat, rase

baik

melalui

lembaga

Arbitrase

perselisihan paham maupun persengketaan berskala nasional maupun secara Intermengenai suatu pokok persoalan yang lahir nasional, contohnya ada BANI, ICSID, dari suatu perjanjian (yang memuat klausula UNCITRAL adalah final dan binding. arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad Dengan kata lain putusan tersebut adalah hoc atau pun lembaga arbitrase untuk langsung menjadi putusan tingkat pertama diputus olehnya.

16

dan tingkat terakhir. Serta putusan menjadi Pasal 59 s.d. Pasal 64 Undangmengikat para pihak dan secara otomatis Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tertutup pula upaya untuk banding, dan tentang eksekusi (pelaksanaan) putusan kasasi sesuai Pasal 60 Undang-Undang arbitrase nasional, sedangkan Pasal 65 s.d. Nomor 30 Tahun 1999 . 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 2. Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc Putusan arbitrase dilakukan secara 16

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Op.cit, hm 93. Lihat juga Rachmadi Usman. 2003. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm 84

sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan


bantuan

pengadilan,

harus

didaftarkan

jelis arbiter. Secara prinsip, putusan tersebut

terlebih dahulu agar memiliki kekuatan

dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun,

eksekutorial.

apabila tidak dilaksanakan secara sukarela,

Berdasarkan Undang-Undang No. 30

maka dapat meminta bantuan Pengadilan

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini me-

Penyelesaian Sengketa, suatu putusan arbit-

ngingat, lembaga arbitrase hanyalah quasi

rase merupakan putusan yang bersifat final

pengadilan sehingga putusan arbitrase tidak

dan mempunyai kekuatan elat tetap dan

memiliki kekuatan eksekutorial.

mengikat para pihak (final and binding). Hal

Namun terdapat ketentuan dalam

tersebut menjadi salah satu karakteristik


penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase

yang mengharuskan suatu putusan arbitrase

yang membedakannya dengan penyelesaian

tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Pani-

melalui jalur litigasi pada umumnya. Penye-

tera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 59

lesaian melalui jalur litigasi dapat memakan


waktu yang elative lebih lama, karena ter-

maupun bagian penjelasan tidak dijelaskan

dapat upaya-upaya elat yang dapat diambil

pengadilan negeri mana yang berwenang

oleh pihak yang kalah yang tidak sependapat

untuk menerima pendaftaran putusan arbit-

dengan putusan Majelis Hakim. Upaya elat

rase tersebut.

tersebut seperti banding ke Pengadilan Ting-

Namun jika merujuk kepada Pasal 1

gi dan Kasasi serta Peninjauan Kembali ke

butir 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Mahkamah Agung.

1999, putusan arbitrase tersebut didaftarkan

Berbeda dengan putusan arbitrase,

ke Panitera Pengadilan Negeri yang daerah

upaya elat apapun tidak dimungkinkan kare-

hukumnya

meliputi

tempat

tinggal

na sifat putusan itu sendiri yang bersifat

termohon. Dalam hal ini berarti pihak

final dan langsung memiliki kekuatan elat

termohon dalam perkara arbitrase tersebut

tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau ma-

sebelumnya. Lain halnya terhadap suatu


putusan arbitrase internasional yang mana

Penyusun Undang-Undang Nomor


30 Tahun 1999 sepertinya telah meng-

telah menentukan

terkait

akomodir kekhawatiran tersebut karena

masalah pengakuan dan pelaksanaan putus-

secara jelas dan tegas dalam Pasal 59

an arbitrase internasional tersebut menjadi

disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga

kewenangan Pengadilan Negeri

puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan

secara

tegas

Jakarta

Pusat.

diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Siapa yang berhak mendaftarkan

putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan

putusan arbitrase? Lalu muncul pertanyaan

oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera

terkait pihak mana yang berwenang untuk

Pengadilan Negeri. Dengan demikian maka

mendaftarkan putusan arbitrase tersebut?

pihak yang berwenang untuk melaporan dan

Apakah pihak Pemohon dalam perkara

mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yai-

arbitrase atau pihak yang menang? Karena

tu arbiter, lembaga arbitrase atau kuasanya.

mungkin saja pihak pemohon dalam perkara

Dalam hal arbitrase melalui BANI maka

arbitrase tersebut merupakan pihak yang

nantinya BANI-lah pihak yang berkewajiban

kalah atau merupakan pihak yang tidak

untuk mendaftarkan putusannya tersebut

setuju

dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga

dengan

putusan

majelis

arbiter

tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka ter-

puluh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Arbiter.

dapat kemungkinan bagi pemohon untuk

Bukti putusan tersebut didaftarkan

tidak mendaftarkan putusan arbitrase ter-

oleh pihak yang berwenang dibuktikan

sebut, karena dengan tidak didaftarkannya

dengan dilampirkannya lembar asli surat

putusan tersebut maka putusan arbitrase ter-

pengangkatan sebagai arbiter atau salinan

sebut tidak dapat dieksekusi atau dilak-

otentiknya bersamaan dengan putusan arbit-

sanakan.

rase yang akan didaftarkan. Walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau


kuasanya namun semua biaya yang me-

dipenuhinya

nyangkut pendaftaran tersebut ditanggung

kibatkan putusan arbitrase tersebut tidak

oleh para pihak yang bersengketa.

dapat dilaksanakan.

Hal yang tidak diatur dalam Undang-

Bukti

ketentuan tersebut

adanya

menga-

catatan

atau

Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan me-

tandatangan pada bagian akhir atau pinggir

nimbulkan pertanyaan yaitu mengenai teknis

putusan tersebut merupakan bukti telah

pengajuan

apakah

dilakukannya kewajiban untuk mendaftar-

permohonan diajukan secara tertulis atau

kan dan putusan dapat dilaksanakan. Dengan

lisan. Dengan tidak adanya pengaturan

telah didaftarkannya putusan arbitrase ter-

untuk hal tersebut maka dapat diasumsikan

sebut maka pihak-pihak dalam perkara wajib

perdaftaran dapat diajukan secara tertulis

untuk melaksanakan putusan tersebut.

pendaftaran

tersebut

ataupun lisan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang

Panitera pengadilan yang menerima

tidak mau atau enggan untuk melaksanakan

permohonan pendaftaran putusan arbitrase

putusan arbitrase tersebut secara sukarela,

nantinya akan memberikan catatan atau

maka atas dasar permohonan eksekusi dari

tandatangan pada bagian akhir atau pinggir

salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri

putusan.

didaftarkannya

dapat memberikan perintah untuk melak-

putusan arbitrase, maka putusan tersebut

sanakan putusan tersebut. Ketua Pengadilan

bersifat

dijalankan

Negeri sebelum memberikan perintah pelak-

sebagaimana putusan pengadilan yang telah

sanaan putusan akan memeriksa apakah

berkekuatan

kracht).

putusan tersebut telah memenuhi persya-

Pengaturan mengenai pendaftaran putusan

ratan formil suatu perkara diperiksa melalui

arbitrase dalam kurun waktu 30 hari

arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 4

sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-

dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30

Undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku

Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan

secara

kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan

telah

autentik dan dapat

elat

mutlak,

tetap

karena

(in

dengan

tidak


Persyaratan formil dimaksud yaitu sengketa

yang

terjadi

dalam

bidang

arbiternya. Dengan mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30

perdagangan dan terdapat kesepakatan antar para pihak untuk menyelesaikan segala permasalahan

melalui

jalur

arbitrase.

Tindakan pihak Ketua Pengadilan yang

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang syarat-syarat yang

hanya memeriksa dari segi formil dan tidak memeriksa elativ serta pertimbangan elat dalam putusan tersebut, menunjukkan sifat kemandirian lembaga arbitrase yang tidak

harus dipenuhi oleh orang untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, lembaga

arbitrase

membuat

sendiri

dapat dicampuri oleh lembaga peradilan lain. Hal ini merupakan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh UndangUndang agar putusan arbitrase tetap bersifat

ketentuan-ketentuan tambahan berkaitan dengan

tata

kriterianya.

cara Arbiter

pemilihan yang

dan

terpilih

mandiri, final dan mengikat. kemudian tercatat sebagai arbiter tetap pada lembaga tersebut dan ditetapkan

PENUTUP 1. Pada arbitrase ad hoc kriteria, prosedur pemilihan

dan

penunjukan

seorang

arbiter ad hoc tidak jelas, demikian halnya dengan pengaturan mengenai pengangkatan dan kedudukan arbiter ad hoc. Berbeda halnya dengan arbitrase institusional di mana lembaga arbitrase seperti Indonesia

Badan

Arbitrase

Nasional

(BANI), Badan

Arbitrase

Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) melakukan sendiri pemilihan (rekruitmen) dan pengangkatan para

keahliannya dibidang apa. Keduduan arbiter ad hoc juga tidak jelas, tidak diketahui

dimana

kantor/domisilinya

sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin menyelesiakan sengketa secara arbitrase ad hoc. Berbeda halnya dengan aribitarse institusional maka arbitrase ad hoc tidak mempunyai hukum acara arbitrase (lex atribtri) sendiri. 2. Kekuatan eksekutorial putusan yang dibuat oleh arbitrase ad hoc masih dilematis

dan

pendaftaran

putusan

arbitrase ad hoc di Pengadilan Negeri


dapat

terkendala

karena

Pengadilan

Negeri enggan mengakui

putusan

arbitrase ad hoc. Hal ini karena arbitrase ad hoc dianggap kurang kredibel (kurang terpercaya)

oleh

Pengadilan

Negeri

Basarah, Moch. 2011. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (On Line). Yogyakarta: Genta Publishing. Cakrawala, Andi Julia. 2015. Penerapan Konsep Hukum Arbitrase On Line di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education.

karena eksistensinya yang tidak jelas. Apabila suatu putusan arbitrase tidak

Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.

didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dibuktikan

dengan

adanya

Akta

Pendaftaran

yang

diterbitkan

oleh

Pengadilan

Negeri

arbitrase dilaksanakan

tersebut (tidak

maka tidak

putusan dapat

Gautama, Sudargo. 1994. Arbitrase Bank Dunia. Bandung: Alumni. Goodpaster, Gary & et.al. 1995. “Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, dalam Agnes M. Toar. Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

mempunyai

kekuatan eksekutorial).

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Idrus. 2013. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. Abdurrasyid, Priyatna. 2002. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneka & BANI. Adolf, Huala. 2014. Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase. Bandung: Keni Media. Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

--------- Felix O. Soebagjo & Fatmah Jatim. 1995. Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Ibrahim, Johnny, 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang. Margono, Suyud. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution)& Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. ------------. 2010. Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR). Jakarta: Ghalia Indonesia. Marwan, M & Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Realty Publisher. Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.


Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Usman, Rachmadi. 2003. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdul Kadir. 1993. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Widnyana, I Made. 2009. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Fikahari Aneska.

Mulyadi, Kartini & Gunawan Wijaya. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cet ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wijaya, Gunawan. 2005. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nasution, S, 2003, Metode Research (Penelitian Ilmiah), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Rahmadi, Takdir Rahmadi. 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendeatan Mufakat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers). Salim, H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Cet ke3. Jakarta: Sinar Grafika. Simorangkir, J.C.T. et.al, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Subekti, R . 1981. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bina Cipta. Suparman, Eman. 2012. Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan. Jakarta: Fikahati Aneska. Sutiarso, Cicut. 2010. Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Umar, Husein & A. Supriyani Kardono. 1995. Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indon esia. Jakarta: BANI.

----------- & Ahmad Yani. 2003. Hukum Arbitrase. Jakarta: Rajawali Pers. ------------. 2008. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis. Arbitrase vs Pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Zaidah, Yusna. 2015. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti Azis, Abdul. 2013. Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri (Tinjauan terhadap Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS). Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangurat, Banjarmasin.

PENGATURAN TENTANG ARBITRASE AD HOC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Recommend Documents