BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Edisi 1 Agustus 2009
Dari Redaksi
Berita Utama
MERDEKA!!! Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME bahwa di bulan kemerdekaan ini kita akhirnya dapat menerbitkan “Jurnal Pahlawan” sebagai buletin triwulan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Meneladani kepahlawanan pejuang kemerdekaan bangsa, kami dengan penuh semangat dan keberanian bertekad menyajikan buletin yang informatif, akurat, dan cerdas yang dapat memotivasi dan membuka wawasan seluruh pegawai. Di bulan ini pula, kita memasuki Bulan Ramadhan 1430 H, karena itu, izinkan kami mengucapkan “Selamat Menjalankan Ibadah Puasa” bagi seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita senantiasa diberikan rahmat dan karunia ALLAH SWT serta kembali menjadi pribadi fitrah yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Penerbitan awal buletin di bulan Ramadhan ini, semoga menandai niat suci kami untuk menjadikan buletin ini sebagai sarana interaksi, komunikasi, dan berbagi ilmu serta pengalaman antar pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dan dalam bulan kemerdekaan yang penuh rahmat ini, kami ingin mengajak seluruh pegawai untuk mengisi kemerdekaan dengan bekerja secara jujur dan professional dalam membangun bangsa. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, kami menyadari sebagai edisi pertama, buletin ini masih jauh dari kata sempurna karena itu kami menerima saran dan kritikan demi perbaikan dan perkembangan bulletin ini. MERDEKA!!! -Redaksi-
PENYERAHAN LHP LKPD 17 ENTITAS PEMERIKSAAN DI JAWA TIMUR TA 2008
Daftar Isi Hal. 1 Dari Redaksi Berita Utama:Penyerahan… Daftar Isi Hal. 2 Sosialisasi Hak dan Kewajiban… Wisdom Corner Hal. 3 Penyerahan LHP BOS Tahun… Penyerahan Laporan Hasil… Hal. 4 Diklat Laboratorium…
Pemberian Keterangan Ahli… Hal. 5 Sosialisasi Juklak & Juknis… Penyelenggaraan Medical… Hal. 6 Pembahasan Tindak Lanjut… Hal. 7 Sosialisasi Tim Inspektorat… In House Training Dalam… Buka Puasa BPK RI… Hal. 8 Peringatan HUT RI Ke 64...
SURABAYA — BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa, 30 J u n i 2 0 0 9 melaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan K e u a n g a n Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2008 atas 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Drs.Zindar Kar Marbun, M.Si kepada para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD masing-masing entitas tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa dalam penyerahan ini, laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2008 terdiri dari tiga buku yang terkait satu sama lain dan laporan hasil pemantauan kerugian daerah yang memuat rekapitulasi atas kerugian daerah dalam kurun waktu tertentu, baik yang ditemukan oleh inspektorat maupun yang ditemukan oleh BPK RI. Kepala Perwakilan juga menginformasikan bahwa hasil pemeriksaan LKPD TA 2008 di lingkungan Provinsi Jawa Timur ini terdapat 851 temuan pemeriksaan yang terdiri dari 684 temuan administratif; 53 temuan yang berindikasi kerugian senilai Rp20.139.490.617,08; 30 temuan yang berindikasi pemborosan senilai Rp8.542.526.253,21; dan 84 temuan yang berindikasi kekurangan penerimaan daerah senilai Rp56.503.373.111,56. Pada acara yang juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Kepala Inspektorat masing-masing entitas dan Ditama Renalev, diketahui keseluruhan opini hasil pemeriksaan LKPD TA 2008 adalah dari 39 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Timur, 28 pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lima pemda memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan enam pemda memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Pada dasarnya, dibandingkan tahun lalu terlihat banyak pemda yang telah berusaha memperbaiki kinerja Bersambung ke hal. 2
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Sosialisasi Hak dan Kewajiban PNS
PENYERAHAN LHP LKPD... (sambungan hal. 1) mereka, hal ini berdasarkan meningkatnya opini WDP dari hanya dua opini WDP pada tahun 2008 menjadi 28 opini WDP pada tahun ini. BPK RI mengharapkan opini LKPD khususnya di wilayah Jawa Timur dapat lebih ditingkatkan lagi dengan partisipasi dan bantuan dari BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik menuju opini WTP. Dengan terlaksananya acara penyerahan ini maka BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menuntaskan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2008 kepada 39 entitas yang telah diperiksa. (ftn) RINGKASAN OPINI HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN 2008 DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ENTITAS Kabupaten Pacitan Kabupaten Tuban Kabupaten Jombang Kabupaten Bangkalan Kabupaten Mojokerto Kota Pasuruan Kabupaten Bondowoso Kota Malang Kabupaten Tulungagung Kabupaten Malang Kabupaten Probolinggo Kabupaten Magetan Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kota Probolinggo Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang Kabupaten Lamongan Kota Surabaya Kabupaten Sampang Kabupaten Gresik Kabupaten Pamekasan Kota Madiun Kota Blitar Kabupaten Ponorogo Kabupaten Trenggalek Kota Batu Kabupaten Pasuruan Kabupaten Kediri Kota Kediri Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Sumenep Kabupaten Jember Kabupaten Bojonegoro Kota Mojokerto Kabupaten Sidoarjo
Halaman 2
TANGGAL PENYERAHAN
OPINI
18 Mei 2009 13 Mei 2009 4 Mei 2009 18 Mei 2009 4 Mei 2009 4 Mei 2009 18 Mei 2009 18 Mei 2009 4 Mei 2009 15 Juni 2009 4 Mei 2009 18 Mei 2009 4 Mei 2009 4 Mei 2009 18 Mei 2009 18 Mei 2009 18 Juni 2009 17 Juni 2009 18 Juni 2009 18 Juni 2009 22 Juni 2009 22 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009 30 Juni 2009
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TW WDP WDP Disclaimer TW WDP WDP WDP WDP Disclaimer Disclaimer Disclaimer Disclaimer WDP TW Disclaimer WDP WDP TW TW WDP WDP
Surabaya, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2009 mengadakan kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban PNS Terkait dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Tabungan Pensiunan (Taspen). Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para pegawai mengenai hak dan kewajibannya sebagai abdi negara. Sosialisasi yang dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari 45-47 diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan perwakilan. Dalam acara ini materi yang diberikan antara lain Kebijakan Manajemen PNS yang disampaikan oleh BKN Surabaya, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Dokter dan Bidan PTT beserta anggotanya yang disampaikan oleh PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya, serta materi Informasi Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiunan yang disampaikan oleh PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya. (ia)
Wisdom Corner “Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rizki, tapi tidak menemukan rizki yang lebih baik daripada sabar” - Khalifah Umar -
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
PENYERAHAN LHP BOS TAHUN ANGGARAN 2008 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA — Rabu, 11 Maret 2009 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari 45-47 Surabaya dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya Tahun Anggaran 2008. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Drs. Zindar Kar Marbun, Msi menerangkan bahwa pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan spesifik karena anggaran yang diperiksa bersumber dari APBN dan dilakukan serentak pada semua provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah entitas secara keseluruhan sebanyak 63 entitas. Di Provinsi Jawa Timur sendiri ada empat kabupaten yang dijadikan sampel, antara lain Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lamongan dengan 149 SD/MI dan 144 SMP/MTs. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Dr.H. Saifullah Yusuf sebagai wakil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur akan serius dan bersungguh-sungguh menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK melalui tindakan yang konkret. Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pemda-pemda di Jawa Timur hendaknya menerima dengan baik hasil pemeriksaan BPK sehingga menjadi catatan valid dan menjadi pengingat bahwa pemda sebagai kuasa pengguna anggaran masih ada urusan yang belum selesai. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Ir.HM. Ridwan Hisjam H. Suhartono W, SE, MBA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menggunakan hasil pemeriksaan ini untuk memperbaiki prosedur-prosedur yang belum pada tempatnya dan akan teliti dalam membaca suatu peraturan. Legislatif dan eksekutif juga akan melakukan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penyaluran dana-dana anggaran dan belanja daerah. (od)
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN (TA) 2008 OLEH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA — Pada tanggal 18 Mei 2009, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Drs.Zindar Kar Marbun,M.Si, menyerahkan LHP LKPD TA.2008 atas tujuh entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso. Sebelumnya juga telah dilakukan penyerahan LHP yaitu pada tanggal 13 Mei 2009 atas satu entitas yaitu Pemerintah Kabupaten tuban dan tanggal 4 Mei 2009 atas tujuh entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo dan Kota Pasuruan. Dengan demikian sampai dengan tanggal 18 Mei telah diserahkan sebanyak 15 LHP oleh Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 15 entitasnya. LHP tersebut memuat empat laporan, yaitu Laporan Keuangan yang memuat opini BPK, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Pemantauan Kerugian Negara. Hasil pemeriksaan semester I tahun 2009 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur khususnya atas kelima belas entitas tersebut mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada entitas tersebut semakin membaik, yang terlihat dengan adanya peningkatan opini yang sebelumnya tidak wajar menjadi wajar dengan pengecualian. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan saat memberikan sambutan mangatakan bahwa laporan yang diserahkan kepada entitas tersebut sudah melalui proses review yang mendalam, dan beliau juga berharap agar para Kepala Daerah mampu meningkatkan opini yang sudah ada menjadi wajar tanpa pengecualian atau minimal mempertahankan opini yang sudah dicapai sekarang. Acara penyerahan LHP yang dikoordinatori Kasubagsetkalan Fonel Intania Permata, SE, Ak, dan turut dihadiri oleh Kasub Jatim I, M. Michrady Nugroho, S.H, Kasub Jatim II Sumaryaminingsih, SH, Kasub Jatim III, A. Anang Hernady, SH, Kasub Jatim IV, Novian Herodwijanto, SE, MM, Ak, seluruh Kasub juga didampingi para Kepala Seksi. Dari pihak entitas yang hadir adalah para Ketua DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Inspektur masing-masing wilayah. (ftn) Halaman 3
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
DIKLAT LABORATORIUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH SURABAYA — Selama lima hari, dari tanggal 1 s.d 5 Juni 2009, BPK RI Perwakilan Jawa Timur mengadakan Diklat Laboratorium Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah bertempat di Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Jalan Kendangsari No.4547 Surabaya. Diklat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang memadai bagi para auditor tentang seluruh tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pemerintah daerah dan SKPD, peraturan perundang-undangan terkait, para pejabat kunci pada pemerintah daerah, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Materi diklat dilengkapi dengan praktek pemeriksaan keuangan daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama bagi auditor baru. Sebagai pengajar atas materi diklat ini adalah Budi Santoso Hari Nugroho dari BPK RI Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, Fatkhur Rokhman, Fauzan Yudo Wibowo dan Fonel Intania
Permata dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Materi terbagi dalam dua sesi yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah dan praktek pemeriksaan keuangan daerah. Materi sistem pengelolaan keuangan daerah berisi tentang struktur organisasi pemerintah daerah, prosedur perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang mengacu pada perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dalam materi praktek pemeriksaan keuangan daerah diberikan latihan kasus proses pemeriksaan keuangan daerah dimana peserta dibagi dalam kelompok-kelompok tim pemeriksa. Diklat ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Setelah mengikuti diklat ini para auditor diharapkan mampu memahami dan melakukan analisis kritis tentang proses penatausahaan keuangan daerah dan dapat mengaplikasikannya dalam pelaksanaan pemeriksaan atas keuangan daerah. (ftn)
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH AUDITOR BPK RI Kasus Kerurangan Kas Daerah sebesar Rp77 Milyar PASURUAN — Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menjadi keterangan ahli dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi. Senin, 8 Juni 2009, Bhuono Agung Nugroho, SE,MSi,Ak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bangil sebagai keterangan ahli dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana Kas Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2001-2007 di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan sebesar Rp77 Milyar. Kasus ini merupakan hasil temuan BPK berdasarkan pemeriksaan Interim dan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan TA 2007. Pemeriksaan tersebut menemukan adanya kekurangan saldo kas Halaman 4
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasuruan yang disimpan di Bank Bukopin sebesar Rp33.027.039.020,00. Hasil pemeriksaan ini kemudian di tindak lanjuti dengan pemeriksaan lanjutan dan penghitungan kerugian negara sehingga didapatkan nilai kerugian negara sebesar Rp77.976.346.946,86 yang berasal dari deposito, giro, dan tabungan yang tidak dilaporkan ke Kas Daerah Kabupaten Pasuruan. Pemberian keterangan ahli ini dilakukan dalam dua kali persidangan dengan terdakwa Drs. Indra Kusuma MSi (Kepala Bappeda Pemkab. Pasuruan) dan Drs.Ec. Totok Setyo Susilo (Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Pasuruan). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum terhadap ahli dari BPK adalah mengenai prosedur audit yang dilakukan, mekanisme pencairan dana kas daerah yang dilakukan tidak sesuai prosedur, dasar hukum pengelolaan dan penempatan kas daerah tahun 2001-2007. Dalam persidangan tersebut juga ditanyakan pihak-pihak yang menurut ahli diduga terkait dengan kasus ini dan keterkaitan Bank Bukopin atas penempatan dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (ftn)
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
SOSIALISASI JUKLAK & JUKNIS BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 22 Juli 2009. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, khususnya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) maka Ditama Renalev memberikan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Output Sub Direktorat Litbang PDTT Tahun 2008 dan 2009 kepada para auditor BPK RI di lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Materi Juklak & Juknis dalam sosialisasi ini antara lain Juklak Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Juknis Pemeriksaan Atas Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak, Juknis Pemeriksaan Atas Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Juknis Pemeriksaan Investigasi atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah dan Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Pusat atau Rumah Sakit Umum Daerah. Sosialisasi yang diselenggarakan hari Selasa-Rabu tanggal 21-22 Juli 2009 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari 45-47 Surabaya ini diikuti oleh 35 auditor dan penunjang. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Drs. Zindar Kar Marbun,M.Si mengatakan bahwa acara sosialisasi ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada para auditor sebagai pelaksana pemeriksaan sehingga pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan harapan BPK. Dalam sosialisasi ini, Auditor Utama Keuangan Negara V, Drs. Djunaedi,MM memberikan pengarahan tujuan pedoman pemeriksaan adalah memberi arah atau pegangan untuk melakukan pemeriksaan. Pedoman pemeriksaan bersifat operasional yang memuat metode, prosedur dan teknik pemeriksaan. Pedoman pemeriksaan dapat berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam pengarahannya, Tortama KN V menyebutkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi pedoman pelaksanaan. Kriteria tersebut antara lain mutakhir berdasarkan peraturan yang berlaku, relevan dengan kondisi yang ada, lengkap dengan informasi sistem dan prosedur metode dan teknik yang digunakan, jelas dan mudah dimengerti pengguna, sistematik dimana secara kronologis memuat sistem dan prosedur pengelolaan, serta harus teruji yaitu metode tersebut telah mendapatkan tanggapan dari pejabat yang berwenang dan telah diuji coba pada kegiatan yang telah dibuatkan pedomannya. (ftn) Halaman 5
PENYELENGGARAAN MEDICAL CHECK UP BAGI PEGAWAI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 30 Juli 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan Medical Check Up atau Medcheck untuk Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Medcheck ini merupakan kerjasama antara PT. Askes, RS Puji Rahayu Surabaya dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 13 orang pegawai yang telah berusia 40 tahun keatas. Medcheck yang dilakukan di Poliklinik Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari Blok J/I Surabaya dilakukan dengan mengambil sample darah tiap-tiap peserta yang nantinya dilakukan pemeriksaan di laboratorim RS Puji Rahayu Surabaya. Deteksi melalui medical check up ini meliputi pemeriksaan fungsi lemak, fungsi hati, fungsi ginjal dan gula darah. Tujuan pelaksanaan MEDCHECK adalah mencegah berkembangnya penyakit, melakukan pengobatan segera,mencegah/ menunda komplikasi,memperpanjang usia produktif, meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang usia harapan hidup, menghemat biaya pengobatan Penyakit yang bisa dideteksi dengan medhcheck. Pelaksanaan Medcheck ini mempunyai beberapa keuntungan, antara lain: • Bila hasilnya normal : hati senang, pikiran tenang, tubuh semakin bugar dan produktivitas meningkat; • Bila ada kelainan dan diagnosis sudah ditegakkan, pengobatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga penyakit dapat segera diatasi; • Bila ditemukan kelainan terapi diagnosis belum tegak, maka diperlukan pemeriksaan laboratorium tambahan untuk diagnosis yang lebih pasti. Sementara itu, bila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian seperti: • Kelainan yang ada tidak dapat diketahui secara dini; • Saat muncul keluhan, penyakit telah mencapai tahap lanjut pengobatan sulit dan biaya lebih tinggi. Hasil dari medical check up yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan panduan bagi peserta medical check untuk menjalankan pola hidup lebih sehat. (rd)
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TA 2009
Surabaya, 12 Agustus 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan Pembahasan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Triwulan II TA 2009, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (4) dinyatakan bahwa “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilaksanakan. Dalam menentukan apakah tindak lanjut telah dilaksanakan atau belum, terdapat tiga klasifikasi status yakni: • TS, apabila tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan saran yang direkomendasikan oleh BPK; • TB, apabila tindak lanjut telah dilaksanakan, namun belum sesuai dengan saran yang direkomendasikan oleh BPK; dan • BT, apabila saran dari BPK belum ada langkah tindak lanjut sama sekali. Kepala Perwakilan, Drs.Zindar Kar Marbun,M.Si dalam sambutannya menerangkan bahwa pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 11 s.d 12 Agustus 2009. Pada tanggal 11 Agustus 2009 dilaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk sembilan entitas pada Sub Auditorat Jatim I yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, serta 11 entitas pada Sub Auditorat Jatim II yang terdiri dari Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, serta Kabupaten Magetan. Sementara pada tanggal 12 Agustus 2009 dilaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk 10 entitas pada Subauditorat Jatim III yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, serta 9 entitas pada Sub Auditorat Jatim IV yang terdiri dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, serta Kabupaten Banyuwangi. Hasil pembahasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2009 atas 134 obrik pemeriksaan dengan jumlah temuan sebanyak 3.085 temuan dan jumlah saran sebanyak 5.252 saran yang terdiri dari 3.906 saran berstatus telah selesai ditindaklanjuti (TS), 958 saran berstatus belum selesai ditindaklanjuti (TB), dan 387 saran berstatus belum ditindaklanjuti (BT). Dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, pemerintah daerah diharapkan tidak menunda penyelesaiannya dan tidak melebihi 60 hari setelah LHP diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. (rd)
Halaman 6
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
SOSIALISASI TIM INSPEKTORAT UTAMA DI LINGKUNGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 10 Agustus 2009, Tim Inspektorat Utama BPK RI Pusat mengadakan kegiatan sosialisasi reviu penyusunan laporan keuangan BPK RI, petunjuk pelaksanaan sistem pemerolehan keyakinan mutu dan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 21/K/X-XIII.2/1/2009 kepada para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi reviu penyusunan laporan keuangan BPK RI yang diadakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalan Kendangsari No.45-47 Surabaya ini bertujuan memberikan gambaran kepada penyusun laporan keuangan BPK RI pada satuan kerja perwakilan atas reviu yang akan dilaksanan oleh Itama. Sedangkan sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada auditor mengenai panduan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Sistem Pengendalian Mutu telah ditetapkan dan dilaksanakan secara memadai, sementara sosialisasi petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pelaksana pada BPK mengenai pedoman yang digunakan oleh pemeriksa pada Inspektorat Utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada pelaksana BPK dan memberikan pedoman bagi unit kerja terkait untuk melaksanakan kegiatan, terkait dengan penegakan disiplin pegawai. Diklat ini diikuti oleh para auditor, penunjang dan pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Setelah mengikuti sosialisasi ini diharapkan peserta sosialisasi mampu memahami materi yang disajikan oleh para nara sumber. (ftn)
IN HOUSE TRAINING DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMERIKSAAN TRIWULAN III TA. 2009 Surabaya, 27 Agustus 2009. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan In House Training dalam rangka persiapan pemeriksaan triwulan III yang dimulai bulan Agustus 2009. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu dari tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2009 ini menghadirkan narasumber dari auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan materi dan berbagi pengalaman pemeriksaan. Selain itu juga dihadirkan pembicara tamu dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medis, dr. Kohar yang menyampaikan materi mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan peserta In House Training adalah para pejabat struktural dan auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Materi yang diberikan antara lain mengenai Audit Operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Audit Kinerja RSUD, dan Audit Pendapatan. In House Training ini bertujuan membekali auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan pemeriksaan sehingga dapat memperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai aturan, prosedur, mekanisme dan proses atas audit yang akan dilakukan nantinya. Semoga dengan bekal yang telah didapat ini para pemeriksa dilapangan mempunyai senjata yang mumpuni dalam rangka memperoleh temuan pemeriksaan dilapangan. (dh) BUKA PUASA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PANTI ASUHAN ULUL ALBAB Surabaya, 26 Agustus 2009. Dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1430 H, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menghidupkan bulan suci Ramadhan dengan amal ibadah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan buka puasa bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan anak-anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Ulul Albab pada hari Selasa, 25 Agustus 2009. Acara yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari 45-47 Surabaya ini diikuti oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan 45 anak yatim beserta pengurus yayasan. Acara ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Quran dilanjutkan sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan yaitu Bp. Agus Adi Priyatno dan sambutan dari Plh. Kasetlan Bp. Akhmad Anang Hernady. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian perlengkapan alat sholat dan uang tunai kepada para anak yatim yang dilakukan oleh para pejabat struktural. Sebagai penyejuk iman, ceramah agama menjelang waktu berbuka puasa diberikan oleh Drs. H.M Taufik AB (Penceramah Tetap Masjid Nasional Al Akbar Surabaya) dengan tema Keutamaan Ibadah di Bulan Ramadhan. (aap) Halaman 7
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERINGATAN HUT RI KE 64 DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR 2006. Untuk meningkatkan kemampuannya, BPK tidak saja menambah personil dan membuka kantor perwakilan di semua Ibukota Provinsi. BPK pun telah mengajak Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ikut memeriksa laporan keuangan sektor negara. Keikutsertaan KAP diawali dari pemeriksaan BUMN dan BUMD yang merupakan produsen private goods yang memang merupakan kebolehan dari KAP. BPK pun telah meningkatkan mutu pemeriksaan, saran, maupun rekomendasinya. Untuk ikut serta membangun sistem keuangan negara, BPK telah mewajibkan seluruh auditees untuk membuat dan menyerahkan Management Representation Letter. BPK pun meminta seluruh auditees untuk menyerahkan Rencana Aksi secara Surabaya, 17 Agustus 2009. Dalam rangka konkrit di berbagai bidang dengan jadwal yang memperingati HUT RI ke 64, BPK RI Perwakilan jelas untuk dapat meningkatkan opini pemeriksaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara laporan keuangannya. BPK memantau dengan peringatan HUT RI ke 64 pada hari Senin, 17 cermat implementasi Rencana Aksi yang disusun Agustus 2009 yang diikuti oleh seluruh pegawai di sendiri oleh pada auditee itu. BPK tidak gegabah lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. dalam melakukan tindakan dan menggunakan Upacara yang dilaksanakan di Kantor BPK RI kewenangan konstitusionalnya. BPK memberikan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Kendangsari 45- waktu yang memadai kepada auditees yang diduga 47 Surabaya ini dimulai pukul 08.00 WIB dan melakukan penyimpangan untuk mengoreksi dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi kesalahan dan mengembalikan kerugian negara Jawa Timur Drs. Zindar Kar Marbun, Msi sebagai sebelum melaporkan kasusnya kepada penegak inspektur upacara. Pada upacara ini, inspektur hukum untuk dilakukan penyidikan. Secara upacara membacakan Pidato Ketua BPK RI pada perlahan tapi pasti, BPK telah menyakinkan aparat Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-64 penegak hukum dan pemelihara keamanan akan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. pentingnya peranan pemeriksaan BPK sebagai Dalam acara ini juga dilakukan penyematan fungsi manajemen dan kontrol. Ketua BPK juga berterimaksih kepada semua penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 kepada Moh. Michrady Nugroho, SH (Kepala SAP warga BPK atas seluruh prestasi yang telah dicapai Jatim I) dan Satya Lencana Karya Satya 10 kepada selama 5 tahun terakhir ini yang merupakan buah Goklas Sahat Meiyanto, SH (Auditor SAP Jatim III). dan jerih payah semua elemen dalam BPK dan Dalam pidatonya, Ketua BPK RI membahas terjadi karena adanya kemauan seluruh jajaran Independensi dan otonomi BPK telah dapat BPK untuk merubah diri, meningkatkan integritas dipulihkan dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun dan kemampuan teknis pemeriksaan.(ftn)
SELAMAT HARI RAYA
IDUL FITRI 1430 H MOHON MAAF LAHIR & BATIN Redaksi Pengarah : Drs. Zindar Kar Marbun Penanggung jawab : Akhmad Anang Hernady, SH Pemimpin Redaksi : Rida Desmawati (rd) Tim Redaksi : Isni Anastasia (ia), Fadhia Tantia Nilasari (ftn), Agus Adi Priyatno (aap), Dhimas Kosamahardi (dk), Ogan Dinahan (od), Aryo Tilandanu (at)
Halaman 8
Alamat Redaksi : Jl. Kendangsari Blok J/1, Surabaya Telp/Fax. : 031– 8482615/ 8475514 E-mail :
[email protected] Redaksi menerima saran, kritikan, kiriman/informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan keBPK-an lainnya
JURNAL PAHLAWAN
Edisi 1, Agustus 2009
