Bimbingan Teknis Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual di Surabaya

Edisi XXIII, 2015 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Bimbingan Teknis Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual di Surabaya

Auditorat

Keuangan Negara V (AKN V) bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis (bimtek) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2015 dan bertempat di Hotel JW Marriot Surabaya. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bahtiar Arif, dan dihadiri oleh para Kepala Perwakilan dan perwakilan pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sesuai amanat PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, semua entitas pemerintahan termasuk pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual tahun ini. Hal ini menjadi

tantangan yang harus dihadapi baik di level pusat maupun daerah. Kesiapan yang memadai terutama pada masa transisi akan menjadi fondasi yang kuat bagi BPK untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk memberi pengetahuan mendasar mengenai isu-isu yang berpotensi muncul pada saat implementasi pemeriksaan LKPD berbasis akrual seperti meningkatnya risiko pemeriksaan, intensifikasi komunikasi dengan entitas, serta tantangan dan peran para Kepala Perwakilan dalam menyikapi segala isu terkait masa transisi. Pada hari pertama, materi bimbingan teknis dibawakan oleh Ayub Amali, Hadiyati Munawaroh, Winarno, dan Imam Muslich. Materi yang disampaikan berasal dari konsep panduan >> Bersambung ke Halaman 3

i ar si D ak ed emasuki triwulan ketiga 2015, BPK Perwakilan R

M

Provinsi Jawa Timur disibukkan dengan berbagai kegiatan persiapan pemeriksaan untuk triwulan keempat 2015.

Sejalan dengan kebijakan akuntansi untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang mulai tahun ini sudah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual, para pemeriksa mendapat bimbingan teknis mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai bekal untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun depan. Selain itu, edisi kali ini juga menampilkan tulisan hukum untuk menambah wawasan bagi para pemeriksa terhadap kebijakan pelaksanaan anggaran pemerintah. Tulisan ini dibuat dalam dua bagian untuk memudahkan pemahaman. Mengakhiri catatan ini, redaksi Jurnal Pahlawan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1436 H bagi yang merayakan.

Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-70 salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2015, BPK menghadapi tantangan terkait dengan pemberlakuan akuntansi berbasis akrual. Sesuai dengan hasil raker pelaksana BPK tahun 2015, salah satu prioritas BPK dalam lima tahun ke depan adalah melakukan pemeriksaan kinerja pada dimensi yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Supaya kredibilitas BPK terjaga, laporan hasil pemeriksaan BPK harus valid, terhindar dari kesalahan dan bisa dipercaya. Selain sambutan dari Ketua BPK, dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya bagi pegawai BPK yang telah mengabdi kepada negara selama masing-masing 10, 20, dan 30 tahun. Upacara juga dimeriahkan oleh penampilan paduan suara dari pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2015 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Tahun 2015 ini mengambil tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Gerakan Nasional ‘Ayo Kerja’ 70 Tahun Indonesia Merdeka“. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, bertindak selaku inspektur upacara. Pada kesempatan ini, inspektur upacara membacakan pidato sambutan dari Ketua BPK. Dalam sambutannya, Ketua BPK menghimbau kepada seluruh pelaksana di lingkungan BPK RI agar merapatkan barisan dan meningkatkan semangat kerja untuk melaksanakan seruan para pendiri bangsa. Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menjadi

2

3 Audiensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Pada Rabu, 16 September 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan audiensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Ketut Suadnyana Merada, yang baru menjabat sejak Juli 2015 menggantikan kepala perwakilan yang sebelumnya. Selain itu, turut hadir beberapa pejabat Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, antara lain: Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah M. Irsyal, Kepala Bidang Investigasi Ichsan Fuady, dan Kepala Bagian Tata Usaha Sutisno. Rombongan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir. Turut mendampingi Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur II M. Ali Asyhar, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur

III Walujo, dan Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV Pemut Aryo Wibowo. Rombongan pejabat dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diterima di ruang kerja Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan berbagai isu seputar pemeriksaan dan kasus-kasus terkait hasil pemeriksaan di lingkungan Jawa Timur. Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam mengawal pengelolaan keuangan negara/daerah di Jawa Timur.

>> Sambungan dari Halaman 1

pemeriksaan berbasis akrual yang disusun oleh kelompok kerja (pokja) yang anggotanya berasal dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPK dan para pejabat di BPK Perwakilan. Materi tersebut antara lain meliputi prosedur analitis, pemahaman dan penilaian resiko, materialitas dalam pemeriksaan, uji petik, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada hari kedua, peserta bimtek mendapatkan pengarahan langsung dari Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, terkait kinerja para pemeriksa BPK dalam pemeriksaan LKPD berbasis akrual yang resmi dimulai serentak pada tahun 2016. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan konsep panduan mengenai penyusunan opini, pengendalian dan penjaminan mutu, perencanaan pemeriksaan, dan pemeriksaan BLUD. Pemateri pada hari kedua ini adalah Indria Syzinia, Yuan Candra Djaisin, dan Priyonggo Sumbodo. Selama penyelenggaraan bimtek, para peserta dan pemateri saling berdiskusi terkait konsep panduan pemeriksaan yang sedang disusun oleh pokja panduan pemeriksaan berbasis akrual. Anggota V BPK yang hadir pada sesi diskusi di hari kedua turut memberikan arahan-arahan dan masukan terkait materi yang didiskusikan. Para pemeriksa juga berbagi pengalaman pemeriksaan terhadap pemerintah daerah yang sudah menerapkan LKPD berbasis akrual. Masukan-masukan selama diskusi menjadi dasar bagi pokja untuk menyempurnakan konsep panduan pemeriksaan yang sedang disusun. Melalui kegiatan bimtek ini, diharapkan para pemeriksa di lingkungan AKN V dapat memahami LKPD berbasis akrual serta mampu menerapkan pemeriksaan LKPD berbasis akrual dengan baik.

Focus Group Discussion antara BPK RI dengan Empat Pemda di Jawa Timur untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) bahwasanya aparat penegak hukum (APH) tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan (diksresi) yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Setelah pemaparan yang dibawakan Ketua BPK, materi selanjutnya dipaparkan oleh Anggota DPR dari Komisi XI, Mukhamad Misbakhun. Anggota Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbankan ini memaparkan dukungan badan legislatif tersebut terhadap pimpinan daerah dalam programprogram pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dibuka kesempatan diskusi bagi peserta diskusi untuk menyampaikan masukannya terkait materi FGD. Bupati Pasuruan, HM. Irsyad Yusuf, menyampaikan bahwa indikator kesejahteraan rakyat umumnya tidak bisa dilihat hasilnya hanya dalam satu tahun anggaran, sehingga opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum bisa dikorelasikan secara langsung dengan peningkatan/penurunan kesejahteraan rakyat. Walikota Pasuruan, H. Hasani, mengeluhkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang membatasi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah hanya kepada lembaga yang berbadan hukum karena bertentangan dengan semangat peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara Wakil Walikota Probolinggo, HM. Suhadak, menyampaikan bahwa diperlukan payung hukum yang kuat atas instruksi pemerintah kepada APH untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Acara diskusi berlangsung hangat karena selain menyampaikan pendapat, para pimpinan daerah dan pimpinan DPRD juga mengeluarkan keluhannya terkait kebijakan-kebijakan terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Peserta diskusi berharap, BPK dapat memberikan masukan kepada jajaran pemerintahan pusat untuk menyesuaikan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dengan kondisi riil di masyarakat.

P ada

Kamis, 17 September 2015, BPK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Acara yang bertempat di Taman Dayu, Pasuruan ini dihadiri oleh Ketua BPK, Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Anggota Komisi XI DPR, perwakilan pemerintahan daerah di Jawa Timur, serta pejabat-pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Perwakilan daerah yang diundang dalam acara ini adalah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Acara serupa juga telah diadakan pada Maret 2015 lalu yang mengundang lima kepala daerah dan akademisi. FGD kali ini kembali diadakan untuk menjaring aspirasi/masukan dari stakeholder BPK tentang konsep transformasi hasil pemeriksaan BPK dalam mendukung terwujudnya amanah UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dalam FGD kali ini, yang bertindak sebagai moderator adalah Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Blucer Welington Rajagukguk. Acara dimulai dengan materi pembuka yang disampaikan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis. Beliau memaparkan bahwa dalam hasil pemeriksaan BPK sampai dengan saat ini, opini WTP belum bisa dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu disebabkan banyak program-program pemerintah yang meskipun sudah bagus secara pelaporan keuangan namun tidak berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BPK memperkenalkan empat indikator kesejahteraan yang bisa dijadikan patokan dalam menentukan keberhasilan kinerja pemerintah. Empat indikator tersebut adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan gini ratio. Ketua BPK juga menyampaikan bahwasanya dalam rangka mendorong penyerapan anggaran pemerintah

4

DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH (Bagian satu dari dua tulisan) I. PENDAHULUAN Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu Badan [1] Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS [2] [3] Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari [4] 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah [5] membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

TUL I HUK SAN UM

Pelayanan pemberian manfaat jaminan kesehatan tersebut diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Atas pelayanan yang diselenggarakan oleh [6] fasilitas kesehatan kepada peserta , BPJS wajib membayar [7] kepada fasilitas kesehatan . Pembayaran oleh BPJS kepada [8] Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan sistem kapitasi dan non kapitasi. Sedangkan untuk pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar [9] tarif INA-CBGs. Tulisan ini akan membahas dana kapitasi JKN yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP khususnya milik pemerintah daerah yang belum berstatus Badan Layanan [10] Umum Daerah (BLUD) dari segi definisi, penghitungan alokasi, mekanisme pembayaran, pengelolaan, dan pemanfaatannya berdasarkan pada peraturan perundangundangan, yaitu: 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ. II. PERMASALAHAN 1. Apa pengertian dana kapitasi dan bagaimana penghitungan alokasi dan mekanisme pembayaran dana kapitasi oleh BPJS kepada FKTP milik Pemerintah Daerah? 2. Bagaimana pengelolaan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD? 3. Bagaimana pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD? _______________ 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 , Lampiran, Bab I. 2 Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 1 angka 4). 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (2). 4 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 , Pasal 60 ayat (1). 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1. 6 Peserta adalah adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Perpres Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 1 angka 4). 7 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Pasal 38.

Disusun oleh: Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi

5

8 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya (Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 , Pasal 1 angka 3). 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014, Pasal 14. 10 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Peraturan Mendagri No. 61/2007, Pasal 1, angka 1).

>> Bersambung ke edisi berikutnya ...

Analisis Kebutuhan Diklat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Pusdiklat BPK RI bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan diklat. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 27 Agustus 2015 di Ruang Rapat Lt. 4, kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diikuti perwakilan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Pusdiklat. Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyambut gembira kegiatan analisis kebutuhan diklat ini dan berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi BPK Perwakilan Jawa Timur pada khususnya, serta institusi BPK pada umumnya. Selanjutnya, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan Nurendro Adi Kusumo, sebagai pemandu kegiatan, memaparkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring masukan-masukan dari BPK Perwakilan dalam rangka penyusunan kalender diklat tahun 2016. Pusdiklat BPK RI saat ini bertransformasi dari konsep penyelenggaraan training ke arah learning. Training adalah pelatihan yang berupa pemberian informasi dan pengetahuan melalui ceramah, modul, atau metode lainnya dengan cara mengajarkan peserta diklat. Sedangkan learning merupakan proses penyerapan informasi untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan serta memanfaatkannya dalam keseharian. Sampai dengan saat ini, konsep learning telah diterapkan dalam Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan. Adapun

untuk diklat pemeriksaan, saat ini Pusdiklat tengah mengembangkan e-Learning untuk Diklat Pemeriksaan Kinerja. Untuk bertransformasi secara penuh, Pusdiklat mengembangkan konsep Excellence Learning Center (ELC) yang direncanakan akan dimulai pada 2017. Dalam konsep ELC ini, diklat dibagi menjadi ELCPemeriksaan dan ELC-Kelembagaan. Setelah pemaparan mengenai ELC ini, peserta kegiatan memberikan masukan-masukan kepada Pusdiklat mengenai konsep ELC tersebut. Selain itu, peserta juga mengusulkan kegiatan-kegiatan diklat yang dibutuhkan oleh Pelaksana BPK pada tahun 2016. Semua masukan dan usulan tersebut ditampung Pusdiklat untuk penyempurnaan ELC dan kalender diklat tahun 2016.

Kuliner Daerah K

ediri sudah kondang dengan julukan Kota Tahu. Padahal, daerah ini menyimpan beraneka ragam kuliner yang sangat memanjakan lidah. Kali ini kita ungkap beberapa kuliner yang pantang dilewatkan ketika berkunjung ke Kediri....

N

asi Pecel Tumpang ini biasanya disajikan di atas pincuk daun pisang. Nasi yang masih mengepul hangat, di atasnya diberi sayuran daun pepaya, daun kenikir, daun ketela pohon, kacang panjang, buah pepaya muda dan kecambah, lantas diguyur dengan sambal pecel dan sambal tumpang. Sambal tumpang yang bumbunya komplit, pedas, asin, gurih berpadu dengan sambal pecel yang berasa pedas manis. Di atasnya ditaburi lalapan rajangan mentimun, lamtoro dan daun kemangi. Lauknya biasanya perkedel singkong, tempe atau tahu goreng. Terakhir sebagai makanan pelengkap, ditambahkan rempeyek.

S

oto Kediri ini seperti soto ayam Soto pada umumnya, akan tetapi soto ini memiliki cita rasa yang gurih, Khas nikmat, dan sedap yang tidak bisa ditemui Kediri pada soto ayam lain. Perbedaan Soto Kediri ini dengan soto ayam lainya, yaitu pada kuah soto Kediri dilengkapi santan sehingga rasa soto ini menjadi gurih.

S

ate Emprit ini adalah sate yang berbahan dasar dari burung emprit. Pengolahannya, emprit yang dibakar kemudian diolah seperti masakan sate biasanya. Sebagai penyedap rasa, sebelum dibakar, sate emprit diberi air yang dicampur dengan asam, gula merah, serta bawang putih. Setelah dibakar, dioles dengan bumbu sate, yakni kecap dicampur dengan sambal kacang.

Nasi Pecel Tumpang Sumber: makananindonesia-top.blogspot.co.id

Sate Emprit

6

7

Semarak Ramadhan 1436 H di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Dalam

rangka menyemarakkan Ramadhan 1436 Hijriyah, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan berbagai kegiatan. Di antaranya, Bazar Ramadhan yang dikoordinir oleh Dharma Wanita BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang bertempat di Lobby lantai 1, kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, 6 s.d. 8 Juli 2015.

Selain bazar Ramadhan, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juli 2015. Hadir pada acara tersebut, pejabat struktural dan para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur beserta keluarga. Dalam acara ini, panitia buka puasa turut mengundang 35 anak yatim dan 8 orang dhu’afa di sekitar kantor perwakilan untuk menikmati hidangan berbuka dan menerima bingkisan lebaran. Selain itu, Dharma Wanita BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga memberikan santunan kepada keluarga Tenaga Tidak Tetap (TTT) dan petugas cleaning service di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada Kamis, 9 Juli 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan dan pemberian infaq dan sedekah ke Panti Asuhan Pondok Metal Pasuruan. Infaq dan sedekah berupa bahan makanan dan baju layak pakai tersebut berasal dari pegawai dan jama’ah Masjid Baitul Hasib di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Simpang Lima Gumul Jika mendengar nama L’arch D’ Triomphe, apa yang terpikirkan di benak Anda? Perancis? Kejayaan? Kemakmuran? Anda benar. Semua itu merupakan nilai – nilai yang terefleksikan dari Monumen Kejayaan di Perancis. Namun jika monument yang serupa ada di Kediri, apakah yang terpikirkan di benak Anda?

Apa yang Menarik di SLG ? Di setiap sudut jalan di persimpangan ini, terdapat areal parkir. Dari tempat parkir, Anda dapat melewati salah satu dari tiga terowongan bawah tanah untuk dapat menginjakkan kaki di monumen Kediri yang menawan tersebut. Saat malam hari tiba, Anda dapat menjumpai para pedagang kaki lima yang menjajakan aneka makanan, minuman, hingga souvenir di pasar Tugu. Pasar ini disebut “tugu”, berasal dari setuminggu”, yang berarti Sabtu dan singkatan ““setuminggu”, Minggu.

Jala n-ja lan

Simpang Lima Gumul (SLG) berada di Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Persimpangan jalan ini mempertemukan lima ruas jalan menuju daerah Pare, Pagu, Plosoklaten, Gampengrejo, dan Pesantren. Di pusat SLG terdapat monumen yang bentuknya menyerupai L’arch D’ Triomphe yang ada di Perancis. Monumen yang disebut Monumen Kediri ini memiliki luas 804 meter persegi, berketinggian hingga 25 meter. Di lantai dasar, Anda dapat menjumpai tiga buah tiang tumpuan setinggi tiga meter. Angka ini merujuk pada hari lahirnya Kediri, yaitu tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi. Pembangunan monumen di Simpang Lima Gumul ini dimulai sejak tahun 2003 dan memang ditargetkan sebagai salah satu sentra ekonomi baru sekaligus ikon Kabupaten Kediri.

Sementara pada hari-hari libur, monumen dibuka untuk umum. Artinya, Anda dapat masuk dan naik ke atas monumen untuk menyaksikan pemandangan dan aktivitas yang terjadi di kawasan monumen ini. Di sekitar kawasan Simpang Lima Gumul, juga terdapat sebuah area yang menyuguhkan wahana permainan, yakni Gumul Paradise Island. Tempat ini menyediakan wahana permainan dan hiburan menarik, seperti bodyslide, speedslide, funboomerang, kolam jamur, kolam bak tumpah, hingga flyingfox. Sumber : kedirikab.go.id; initempatwisata.com

Sekilas Simpang Lima Gumul (SLG)

Rute Tidak sulit untuk mencapai lokasi SLG. Salah satu rute Perjalanan yang dapat diambil adalah melalui Surabaya – Pare – Kediri. Di kawasan ini juga telah dibangun subterminal penumpang yang memungkinkan setiap wisatawan dari luar Kediri dapat segera tiba di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Sayangnya sub-terminal ini sampai sekarang belum difungsikan. Lokasi Simpang Lima Gumul tidak terdapat di Kota Kediri, namun berjarak sekitar 6 km dari pusat kota. Perjalanan dengan kendaraan bermotor membutuhkan waktu sekitar 10 menit.

Galeri Foto

FGD antara BPK dengan Empat Pemda di Jawa Timur

Bimbingan Teknis SAP Berbasis Akrual

Audiensi Perwakilan BPKP dan Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur

BPK Goes to Campus di Univ. Muhammadiyah Malang

Penerima Satya Lancana Karya

Penyembelihan Hewan Qurban di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur

Knowledge Transfer Forum di BPK Perwakilan Provinsi Upacara Bendera Memperingati HUT BPK Ke-68Jawa Timur

Redaksi Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Tim Redaksi Alamat Redaksi E-mail

: Muzakkir : Joko Agus Setyono : Beny Kurniawan : Grandis Zendy Syahrulli : Pudji Astuti, Neni Fonawati, Muh. Sa’adus Sulton, Affani Ossi Risqillah, Prima Tegar P. : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206 : [email protected]

Redaksi menerima saran, kritik, artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya.

8