ENTRY MEETING PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA 2016 PADA PEMKAB KULON PROGO
Wates, 6 April 2017
Dasar Hukum Pemeriksaan • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Standar Pemeriksaan • Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2017.
Tujuan Pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan : • Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); • Kecukupan pengungkapan; • Efektivitas sistem pengendalian intern; • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lingkup Pemeriksaan Lingkup pemeriksaan LKPD tahun 2016 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari : • Laporan Realisasi Anggaran; • Laporan Perubahan SAL • Neraca; • Laporan Operasional; • Laporan Arus Kas; • Laporan Perubahan Ekuitas; • Catatan atas Laporan Keuangan.
Sasaran Pemeriksaan • Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2016; • Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2016; • Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan; • Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; • Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Tujuan Pengujian atas Laporan Keuangan untuk menguji semua asersi manajemen dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi: • Keberadaan dan keterjadian • Kelengkapan • Hak dan Kewajiban • Penilaian dan Alokasi • Penyajian dan Pengungkapan
Kriteria Pemeriksaan • Undang-undang, • Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, • Peraturan Menteri Teknis terkait (Pengelolaan DAK), • peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Perda, Perbup, SK Bupati, dll) terkait pengelolaan keuangan daerah
Alasan Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2016 merupakan mandatory audit sesuai amanat dari: • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2.
Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan meliputi: 1. Pengujian Analitis 2. Pengujian Pengendalian 3. Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo 4. Penyelesaian Penugasan
Tim Pemeriksa LKPD TA 2016 Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim
: Yusnadewi : Krisnanto Adi Nugroho : Wenny Sulistyawati : Dela Alemina Ginting Dian Setyawati Prakosa Widharto Maria Melanie Cynthia Anwar
Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan selama 32 hari, 6 April s.d. 13 Mei 2017 Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan atas LKPD TA 2016 Penyampaian Temuan Pemeriksaan
Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2016 Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2016
Waktu
Keterangan
9 Februari s.d 16 Maret 2017 6 April s.d 13 Mei 2017 4 s.d 12 Mei 2017
Telah dilaksanakan
15 s.d 29 Mei 2017 31 Mei 2017
Indikasi Permasalahan Pemeriksaan Interim 1. Pengelolaan kas di SKPD belum sepenuhnya memadai, diantaranya keterlambatan penyetoran sisa UP 2016, ketekoran kas pada 2 SKPD, dan mekanisme rekonsiliasi kas di SKPD belum memadai 2. Penatausahaan keuangan pada BLUD Puskesmas Pemkab Kulon Progo tidak mematuhi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada BLUD 3. Kelemahan Penatausahaan Persediaan, diantaranya belum seluruh atasan langsung penyimpan barang melakukan pemeriksaan barang (stock opname) secara berkala dan pada akhir tahun
Indikasi Permasalahan Pemeriksaan Interim 4. Mekanisme pengadaan barang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya pembelian alat kesehatan yang tidak melalui mekanisme e-catalogue 5. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik 6. Realisasi hibah kepada sekolah swasta tidak mempedomani juknis,
