DAFTAR ISI PENGANTAR 5 PROFIL ANGGOTA KPPU 6 PENEGAKAN HUKUM 12 KAJIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 17

DAFTAR ISI PENGANTAR

5

PROFIL ANGGOTA KPPU

6

PENEGAKAN HUKUM

12 17

KAJIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN 24 MERGER DAN AKUISISI 2015 KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA ADVOKASI DAN SOSIALISASI

32

INTEGRITAS DAN LOYALITAS TANPA BATAS KANTOR PERWAKILAN DAERAH LAMPIRAN

28

36

41

46

3

Laporan Tahunan 2015

PENGANTAR Tahun 2015 telah berlalu, tidak terasa periode satu tahun ini berjalan. Pengabdian satu tahun penuh yang penuh jalan terjal sungguh berarti. Sungguh tidak kami sadari, sesungguhnya KPPU telah banyak memberikan kredit positif, mengabdi kepada Pertiwi, penuh selama 16 tahun ini. Laporan tahunan, catatan kinerja, atau istilah apapun yang dipakai, seyogyanya diposisikan dan dijadikan evaluasi atas keberadaan KPPU di dalam penegakan hukum persaingan usaha yang berliku ini. Tahun 2016 juga merupakan sebuah episode yang berat bagi KPPU sebagai sebuah lembaga yang telah berusia 16 tahun. Berbagai ujian melanda, semoga menjadi pembelajaran tersendiri agar di kemudian hari, lembaga ini makin dipercaya publik. Sejak awal pendirian lembaga ini, telah banyak aktifitas yang kami lakukan untuk membuktikan komitmen pelaksanaan undang-undang persaingan usaha yang efektif. Berbagai manfaat kebijakan persaingan juga telah terbukti mampu membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan usaha di Indonesia. Kesejahteraan rakyat, itulah fokus utama dari segala tindakan kami. Manfaat keberadaan kami, telah dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Kita mungkin ingat kisah reformasi sektor penerbangan di awal tahun 2000an yang telah menjadi bukti nyata arti pentingnya kebijakan persaingan di negara ini pada periode awal implementasinya. Tentu, dalam perjalanan lembaga ini kami mengakui bahwa KPPU haruslah dinamis dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Itulah yang mendorong kami untuk terus melakukan perbaikan, baik pada tataran sistem hukum acara, kebijakan, maupun instrumen kelembagaan. Perubahan, bukanlah suatu faktor yang menakutkan bagi kami. Perubahan adalah energi untuk maju. Di masa mendatang, menjadikan kebijakan persaingan sebagai suatu prinsip yang dianut secara luas oleh setiap kebijakan di bangsa ini, adalah target utama kami. Kepatuhan pelaku bisnis atas aturan persaingan usaha juga akan terus ditingkatkan. Untuk itu, berbagai upaya strategis telah kami gariskan. Tujuannya hanya satu, kesejahteraan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama menuju tujuan tersebut. Akhir kata, semoga apa yang dilakukan KPPU ini bisa semakin mendekatkan kita pada mimpi mewujudkan Indonesia yang bebas dari kartel. Sembari tak bosan-bosannya kami terus mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan, menyatukan barisan.

5


PROFIL ANGGOTA KPPU

Ketua KPPU Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME. Muhammad Syarkawi Rauf saat ini merupakan Ketua KPPU. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar ini pernah menjabat sebagai Chief Economist Bank BNI Makassar. Ia juga aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin (UNHAS) dan secara rutin memberi pendampingan kebijakan pembangunan di sejumlah daerah. Syakawi meraih gelar doktor ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2008 melalui disertasi “International Risk Sharing dan Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara ASEAN”.

Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. R. Kurnia Sya’ranie, saat ini merupakan Wakil Ketua KPPU. Ia merupakan salah satu “pendiri KPPU”, dan telah aktif di lembaga ini sejak awal pendiriannya di tahun 2000. Karirnya diawali di Departemen Perindustrian RI, hingga bertransformasi ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, dan bahkan pernah menduduki jabatan struktural di bidang hukum. Lulusan Universitas Diponegoro dan Magister Hukum Universitas Indonesia ini juga telah menduduki berbagai posisi penting di Sekretariat KPPU, seperti Sekretaris Jenderal serta Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum. 7


Anggota KPPU Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. M. Nawir Messi telah menjadi Komisioner KPPU selama dua periode dari tahun 2006 hingga nanti 2017, setelah aktif sebagai Direktur Eksekutif KPPU pada tahun 2001. Selain aktif di KPPU, Nawir yang juga salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini, pernah duduk di Dewan Maritim Indonesia dan menjabat di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen (LPEM-UI), serta terlibat dalam berbagai proyek di organisasi donor internasional seperti ILO, USAID, dan the WorldBank. Pria kelahiran Makassar lulusan Australian National University dan Universitas Hasanuddin Makassar ini, juga masih aktif di dunia pendidikan.

Anggota KPPU Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. Tresna P. Soemardi telah menjadi Komisioner KPPU sejak 2006, dan pernah memimpin KPPU pada tahun 2008 dan 2010. Prof. Tresna yang juga merupakan salah satu Guru Besar di Universitas Indonesia ini, sangat aktif di lingkungan kampus dengan menjabat berbagai posisi strategis di badan usaha universitas. Tresna merupakan doktor lulusan di Ecole Centrale de Paris, setelah menimba ilmu di bidang teknik di ITB Bandung dan bidang ekonomi di Universitas Indonesia.

Anggota KPPU Dr. Sukarmi, S.H., M.H. Sukarmi merupakan salah satu Komisioner KPPU selama dua periode, dan pernah menjabat Wakil Ketua KPPU di tahun 2011. Memperoleh gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Sukarmi juga telah menjadi pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1991. Ia pernah aktif sebagai peneliti pada berbagai pusat studi di kampusnya, dan pernah menjabat di Keanggotaan Kajian Amandemen UUD 1945, Pimpinan Lembaga Riset Perbankan Daerah, dan Koordinator Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Anggota KPPU Saidah Sakwan, M.A. Saidah Sakwan merupakan Komisioner KPPU yang berasal dari kalangan politisi. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPR pada tahun 2004-2009 dan aktif di Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan aktivis lulusan magister hukum di Universitas Islam Jakarta ini, juga pernah aktif di pemerintahan sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Anggota KPPU Kamser Lumbanradja, MBA Kamser Lumbanradja, merupakan Komisioner KPPU yang mewakili suara pelaku usaha. Ia aktif di kepengurusan KADIN Indonesia sebagai Ketua Lembaga Mediasi dan sebagai Senator di Junior Chamber International. Kamser juga pernah menginisasi pendirian beberapa perusahaan di berbagai bidang seperti konstruksi dan pertambangan. Pria kelahiran Samosir, Sumatera Utara ini, merupakan lulusan Master of Business Administration di Institut Manajemen Prasetya Mulia di tahun 1988. 9


Anggota KPPU Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. Chandra Setiawan Komisioner KPPU yang juga Rektor President University untuk periode 2012-2016 dan mantan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (iBii) ini, memiliki gelar Doktor di dua bidang yang berbeda, yakni bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan bidang Keuangan Islam di Universitas Putra Malaysia (UPM). Chandra sangat aktif di bidang kemanusiaan, dan menginisiasi Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (ICRP), serta pernah ditunjuk sebagai Duta Perdamaian oleh Interreligious and International Federation for World Peace di Bangkok, Thailand pada tahun 2001. Terakhir, Chandra terpilih sebagai Komisioner pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di 2002-2007.

Anggota KPPU Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. Munrokim Misanam meraih gelar PhD dari Rensselaer Polytechnic Institute di New York, USA. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di bidang ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Master of Art dari Ohio State University. Munrokhim boleh dibilang telah lama mendalami substansi persaingan usaha, khususnya dengan keterlibatannya sebagai salah satu asisten peneliti Komisioner USFTC dan menjadi salah satu ahli economics of regulations and antitrust. Pernah menduduki jabatan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi (FE) UII periode 2006-2010, Munrokhim juga aktif sebagai konsultan di sejumlah lembaga nasional dan internasional.

11


PENEGAKAN HUKUM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah hadir lebih dari 15 tahun untuk memberantas praktek persaingan usaha yang melanggar dan tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, beberapa tahun terakhir Visi dan Misi KPPU tidak hanya soal penegakan hukum tetapi fokus pada tindakan pencegahan dan penindakan dalam rangka mengubah tindakan dan perilaku dari berbagai elemen agar lebih memahami

terkait persaingan usaha yang sehat. Meskipun konsentrasi lebih mengedepankan pada pencegahan, tetapi tidak meninggalkan tugas dan wewenang KPPU untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa tugas dan wewenang KPPU dalam penegakan hukum meliputi penerimaan laporan, pengawasan, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan perkara, putusan dan litigasi.

Jumlah Laporan Sepanjang Tahun 2015 Laporan yang masuk melalui KPPU Jakarta dan KPD tahun periode 2015 berjumlah 136 laporan digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini:

Nasional, 70

Makassar, 18

Balikpapan, 11

Surabaya, 9

Medan, 17

batam, 11

Jumlah Laporan dari Pusat dan KPD

Dari 136 laporan, sebanyak 66 laporan (49%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 70 laporan (51%) adalah laporan non tender. Jumlah perkara tender mengalami penurunan porsi dibandingkan tahun lalu yang dinilai mendominasi sekitar 56%.

Dari total 136 laporan tersebut, tindak lanjut yang masuk ke tahap penyelidikan sebanyak 22 laporan, sedang diproses sebanyak 18 laporan dan laporan yang dihentikan sebanyak 96 laporan karena dinilai tidak layak.

Perkara Inisiatif Selain melalui laporan, perkara yang ditangani KPPU juga berasal dari insiatif/kebijakan. Dalam hal ini Unit Perkara Inisiatif sepanjang tahun 2015 telah melakukan 10 penelitian, dimana 7 diantaranya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan dan 3 masih dalam tahap penelitian perkara inisiatif. 13


Dari 10 Penelitian Perkara Inisiatif tersebut terdiri dari 2 terkait pengadaan/lelang dan 8 terkait non tender.

Sementara dari 8 penelitian non tender tersebut, termasuk 2 di dalamnya adalah terkait keterlambatan an pemberitahuan atas merger.

Perkembangan Penyelidikan Berdasarkan data bahwa sepanjang tahun 2015, dari total 84 penyelidikan, sebagian besar yang ditangani adalah penyelidikan terkait tender yakni sebanyak 52 penyelidikan y y adalah non tender. sementara 32 p penyelidikan lainnya

Perkembangan Perkara Selain itu, terdapat 11 perkara yang masuk ke tahap perkembangan perkara sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, diantaranya: • 3 perkara dalam tahap Pemeriksaan • 2 perkara dalam tahap Pemeriksaan • 4 perkara dalam tahap Perpanjangan • 2 perkara dalam tahap Musyawarah Majelis Komisi Dalam kurun waktu 2007 hingga 2015 ini, KPPU juga telah mengeluarkan 199 putusan komisi, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut : PUTUSAN K OMIS I

50 45 40

Jumlah

35 30 25 20 15 10 5 0

2007

2008

27

48

Tahun Perkara

20092 32

010 37

2011 13

2012 91

2013

2014

21

92

2015

15


Jumlah Putusan Komisi Tahun 2007 - 2015

Pada tahun ini, terdapat 2 putusan komisi yang dibacakan, yaitu: 1. Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013 2. Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinis Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Kalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014.

Kegiatan Litigasi 2015 Dari kegiatan litigasi di tahun 2015 terdapat 35 output upaya hukum terkait perkara yang diproses oleh KPPU diantaranya sebanyak 15 keberatan terhadap putusan KPPU, 17 putusan kasasi, dan 3 putusan yang dilakukan peninjauan kembali. Secara keseluruhan terhitung sejak tahun 2002 – 2015 maka komposisi jumlah putusan menang/kalah di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

MA

PN

KETERANGAN

Kasasi

Keberatan

PK

Jumlah

%

Jumlah

%J

umlah

%

MENANG

74

57%

80

73%

58

7%

KALAH

55

43%

30

27%

-1

3%

KAJIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

KPPU tidak hanya melakukan tindakan penegakan hukum, untuk mengurangi bahkan diharapkan menghentikan tindakan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang dampaknya sangat besar pada kondisi ekonomi negara ini, langkah efektif adalah melalui pencegahan. Hal ini juga menjadi salah satu tugas KPPU dalam mengawasi beberapa sektor strategis nasional. Terutama menjelang diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir Desember 2015. 17


Sektor Strategis Nasional Beberapa sektor strategis nasional yang diawasi KPPU mencakup energi, pangan, keuangan, logistik, kesehatan dan pendidikan. 1. Sektor Energi, meliputi: - Industri Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Jenis Ron 92 khususnya di wilayah Jabodetabek - Tata Kelola Gas Bumi - Pengangkutan LPG 3 Kg yang disediakan oleh PT Pertamina Marketing Operation Region VI dari Balikpapan, Kalimantan Timur ke Tarakan, Kalimantan Utara - Penelitian tentang pembedaan jenis bahan bakar minyak dan penetapan margin paling rendah dan margin paling tinggi pada harga jual di titik serah jenis bahan bakar minyak umum. 2. Sektor Pangan, meliputi : - Analisis komoditas pangan strategis - Analisis kebijakan HPP gula - Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Komoditas Kelapa Sawit (Penerapan IPOP) - Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Day Old Chick (DOC) dan Daging Ayam 3. Sektor keuangan, meliputi : Kegiatan inti Sektor Keuangan pada tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) kajian yaitu : - Monitoring Deteksi Perilaku Kolusif Pada Industri Perbankan di Indonesia - Monitoring Asuransi Mobil Penumpang - Kajian Industri dan Kebijakan Pemerintah terkait Fee Brokerage 4. Sektor logistik Kegiatan inti Sektor logidtik pada tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) kajian yaitu : - Kajian Dampak Penetapan Tarif Batas Bawah dalam Industri Penerbangan - Kajian Dampak Penetapan Tarif Batas Bawah dalam Industri Taksi di Indonesia - Kajian Kinerja Pasar Jasa Penerbangan di Indonesia - Kajian Industri Kepelabuhanan di Indonesia - Kajian Industri terkait Kargo Udara khususnya Regulated Agent di Indonesia 5. Sektor kesehatan KPPU melakukan monitoring di sector kesehatan terkait: - Penyelenggaraan Vaksin Meningitis - Penetapan Mitra Penyedia Layanan Klaim Kacamata oleh BPJS dalam Program JKN dan FGD Pada Sektor Kesehatan Terkait Penetapan Mitra Penyedia Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Posisi Dominan Perusahaan Third Party Administrator (TPA) dalam sektor layanan Asuransi Kesehatan 6. Sektor pendidikan - Peran Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Industri Perbukuan - Implementasi Persaingan Usaha Yang Sehat dalam industri Perbukuan.

Analisis Komoditas Pangan Strategis Di Tahun 2015, beberapa daerah sempat mengalami gejolak kelangkaan pangan dan KPPU khusus menyoroti beberapa komoditas pangan penting yang disinyalir terdapat persaingan usaha tidak sehat di dalamnya, diantaranya: 1. Beras Persaingan Usaha komoditas beras ditandai oleh struktur pasar yang imperfect competition. Kebijakan tata niaga beras yang membatasi pelaku usaha di sisi hulu, perlu disertai dengan intervensi harga di setiap jejaring distribusi beras. Intervensi harga di sisi hilir diperlukan untuk mencegah perilaku anti persaingan yang ditandai oleh tingginya harga beras di tingkat pengecer. 2. Daging Sapi KPPU mensinyalir, kebijakan tata niaga impor daging sapi merupakan salah satu penyebab terdistorsinya pasar daging sapi di Jabodetabek. KPPU mengusulkan 3 (tiga) kebijakan untuk mengatasi persoalan komoditas daging sapi, yaitu: a. Pemberlakuan tata niaga daging sapi dari hulu ke hilir; b. Kebijakan intervensi harga oleh negara dalam sistem distribusi; dan c. meregulasi secara ketat peran importer. 3. Ayam Permasalahan industri ayam terletak pada tidak berdaya saingnya peternak kecil dalam persaingan penjualan hasil peternakan ayam. Kebijakan yang diperlukan dalam industri ayam adalah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada peternak kecil. 4. Garam KPPU melihat dari sisi perilaku industri garam, beberapa pelaku dapat menekan harga beli di tingkat petani. Harga garam di tingkat petani selalu berada di bawah HPP. Kebijakan industri garam yang diperlukan adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif lintas instansi untuk mendorong penyerapan garam produksi dalam negeri, baik garam konsumsi maupun garam industri. 5. Gula Tidak kompetitifnya pabrik gula diupayakan melalui kebijakan perdagangan yang hanya memberikan perlindungan di sisi hulu, dengan tata niaga yang tidak utuh ini menimbulkan potensi perilaku persaingan usaha tidak sehat ditingkat pedagang dimana pasarnya oligopolis. Akibat dari bentuk pasar tersebut pelaku dapat menekan harga pembelian gula di tingkat petani, sementara harga jual ke konsumen lebih tinggi akibat posisi yang kuat dalam perdagangan gula. 6. Kedelai Kebijakan yang diberlakukan justru mendorong impor kedelai lebih banyak dilakukan. Bea masuk impor kedelai mencapai 0%, yang berarti tidak ada tarif barrier. Potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri kedelai terutama pada pelaku usaha pengimpor kedelai dikuasai oleh beberapa pelaku usaha saja. 7. Jagung Hal yang harus diperhatikan adalah fakta bahwa manajemen persediaan jagung Indonesia belum sejalan dengan kebutuhan pabrik pakan. Pabrik pakan butuh pasokan sepanjang tahun, yang akhirnya harus diimbangi oleh manajemen penyimpanan persediaan dari jagung lokal yang dipanen dalam 2 kali setahun. Dengan cara seperti itu, seharusnya tidak ada lagi alasan impor meningkat : kualitas jagung lokal sangat baik dan harga juga sekarang jauh lebih kompetitif. Sebagai penyerap terbesar (63%) industri pakan ternak berpotensi berperilaku oligopsoni pada pasar jagung Indonesia. 19


Koordinasi Lintas Instansi dalam Rangka Pembuatan Roadmap Kebijakan dalam Sektor Pangan pada Komoditas Beras Beras merupakan komoditas vital bagi masyarakat Indonesia dengan angka konsumsi beras per kapita per tahun rata-rata mencapai 110-114 kg (BPS 2015). Oleh karena itu, harga beras menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Pada kenyataannya, kondisi harga beras di Indonesia terus berubah (tidak stabil). Selain itu, terdapat kecenderungan harga beras untuk terus merangkak naik. Grafik 1. Harga Beras Periode Januari 2012 – Januari 2015 Beras Umum (Kg)

Beras Termurah (Kg)

Sumber. Badan Pusat Statistik

Sementara, jumlah permintaan dan produksi beras dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut: Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Komoditi Beras TAHUN 31,89

2001

28,44 32,54

2002

29,72 32,95

2003

30,2 37,18

2004

29,7 34,22

2005

30,5 34,55

2006

30,9 32,37

2007

31,39 38,31 37,1

2008

36,37 38

2009

35,5

2010

39

2011

36,5 39,55

2012

37,5

Produksi (juta Ton) Konsumsi ( Juta ton)

40 71,3

2013

Sumber : Bappenas dan Kementan (data diolah)

Berdasarkan hasil kajian dan analisa KPPU bahwa struktur industri beras adalah imperfect competition, sedangkan pada level pengecer adalah monopolistic competition. Berdasarkan jalur distribusi beras, gambaran struktur industri beras adalah sebagai berikut :

PETANI Imperfect Competition PENGUMPUL / PENEBAS Imperfect Competition PENGUSAHAN / HULLER Imperfect Competition PED BESAR / GUDANG Imperfect Competition GROSIR Imperfect Competition PENGECER Monopolistic KONSUMEN

21


Saat ini sedang dilakukan penataan tata niaga serta pengendalian bahkan penghentian impor sebagai sumber pasokan. Konsep ini dilakukan dengan menjaga pasokan sama persis dengan permintaan. Konsep tata niaga seperti ini dapat mendorong penguasaan setiap wilayah distribusi oleh pelaku usaha tertentu. Akhirnya pelaku usaha leluasa melakukan eksploitasi pasar melalui harga tinggi. Permasalahan utama dari kebijakan tata niaga beras seperti ini, terletak pada validitas neraca beras Indonesia. Apabila data tidak valid, dan terjadi kekurangan pasokan maka dipastikan pasar akan bergejolak.

Saran dan Pertimbangan KPPU di Berbagai Sektor Sepanjang tahun 2015, KPPU juga telah menyampaikan beberapa saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, diantaranya: 1. Surat saran Nomor 2/K/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal saran dan pertimbangan KPPU terkait Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. 2. Surat Saran Nomor 4/K/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Penetapan Institusi Penerbit Kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. 3. Surat Saran Nomor 13/K/II/2015 tertanggal 5 Februari 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Penetapan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Tindakan Karantina, yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian 4. Surat Saran Nomor 14/K/II/2015 tertanggal 5 Februari 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Pelaksanaan Uji dan Sertifikasi Kompetensi, yang ditujukan kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi 5. Surat Saran Nomor 85/K/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 perihal Saran Pertimbangan terkait Perwali Medan Nomor 17 Tahun 2014, yang ditujukan kepada Walikota Kota Medan 6. Surat Saran Nomor 89.2/K/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 perihal Saran Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Impor Gula Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2012, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 7. Surat Saran Nomor 116/K/VI/2015 Tertanggal 30 Juni 2015 perihal Saran Pertimbangan KPPU terkait Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat 8. Surat Saran Nomor 122/K/VII/2015 Tertanggal 3 Juli 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU Tentang Penyelenggaraan Apotek Waralaba di Kabupaten Bantul, yang ditujukan kepada Bupati Bantul 9. Surat Saran Nomor 140/K/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 perihal Saran Pertimbangan KPPU Terkait Surat Keputusan Gubernur (SK) Provinsi NTT No. 274/ KEP/HK/2014, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur 10. Surat Saran Nomor 146/K/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 perihal Saran Pertimbangan terkait Moratorium Pemberian Izin PPIU, yang ditujukan kepada Menteri Agama RI

11. Surat Saran Nomor 188/K/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU tentang Penyelenggaraan Apotek Waralaba di Kabupaten Wonosobo, yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo 12. Surat Saran Nomor 187/K/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pengaturan Importasi dn Distribusi Perdagangan Bahan Berbahaya, yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI 13. Surat Saran Nomor 253/K/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Keberatan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No.6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Jasa Survey di Wilayah Kab. Tanah Bumbu, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 14. Surat Saran Nomor 260/K/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kesepakatan Sembilan Belas (19) Pengusaha Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Kabel di Provinsi Riau, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

23


PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN MERGER DAN AKUISISI 2015

Pada tahun 2015 KPPU mengalami penurunan jumlah notifikasi dibanding tahun 2014. Penurunan ini dapat dijelaskan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di sebagian besar negara dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika.

merger akuisisi konsultasi total 2010

-

3

-

3

2011

-

43

-

43

2012

1

34

1

36

2013

1

69

-

70

2014

1

53

5

59

2015

3

34

-

37

*per november 2015

NOTIFIK ASI 2010 - 2015

100 90 80

Jumlah

70 60 50 40 30 20 10 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TAHUN merger

akuisisi

konsultasi

telko 5

property 1

jasa 1

transportasi 1

pertambangan 3

manufaktur 5

konstruksi 2

perkebunan 8

energy 2

MERGER DAN AKUISISI 2015

Pada tahun 2015 KPPU mengalami penurunan jumlah notifikasi dibanding tahun 2014. Penurunan ini dapat dijelaskan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di sebagian besar negara dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika. Terdapat 37 notifikasi merger dan akuisisi di tahun 2015 dengan total asset mencapai lebih dari Rp. 1.337.311.309.722.470. Sektor perkebunan dan finance merupakan sektor industri yang 25


paling banyak melakukan transaksi merger dan akuisisi. Agresifitas pelaku usaha dibidang keuangan dan perkebunan dalam kegiatan merger dan akuisisi tidak hanya terjadi pada tahun ini tetapi juga terjadi pada tiga tahun terakhir. Fenomena ini menunjukan industri perkebunan dan keuangan mengarah ke pertumbuhan yang positif. Jika dilihat dari asal pelaku usaha yang melakukan notifikasi, pada tahun ini notifikasi didominasi oleh pelaku usaha asing. Merger dan akusisi yang dilakukan pelaku usaha asing terhadap pelaku usaha asing adalah sebanyak 13 notifikasi. Sementara merger dan akuisisi pelaku usaha asing terhadap pelaku usaha lokal 6 notifikasi. Selanjutnya antar pelaku usaha lokal terdapat 17 notifikasi. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah terkait dengan ekonomi global.

Regulasi Terkait Merger Akuisisi Pembahasan amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di Dewan Perwakilan Rakyat mengambil salah satu poin penting yaitu perubahan sistem pengawasan merger akuisisi dari sebelumnya post-notification menjadi pre-notification. Perubahan ini penting dengan tujuan efektifitas fungsi KPPU sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam kegiatan merger akuisisi. Dengan mengubah sistem pengawasan merger akuisisi maka KPPU harus dapat melaksanakan kegiatan pre-notifikasi dengan cepat dan tepat, sehingga para pelaku usaha tidak terlalu terbebani dengan adanya kewajiban melaporkan kepada KPPU rencana merger akuisisi mereka untuk mendapatkan penilaian KPPU apakah merger akuisisi dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

27


KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Kerja Sama Dalam Negeri Pembangunan jejaring dengan lembaga lain direalisasikan oleh Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama pada bagian Kerja Sama Dalam Negeri melalui pengembangan kerja sama dengan para pemangku kebijakan dan kepentingan(stakeholder) baik di hulu dan di hilir. Sampai dengan tahun 2015 tercatat telah terbentuk 37 (tiga puluh Tujuh) kerjasama diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2014) 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2014) 3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2014) 4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (2014) 5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2013) 6. Pemerintah Provinisi Sumatera Utara (2014) 7. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2015) 8. Universitas Airlangga (2014) 9. Universitas Andalas (2013) 10. Universitas Brawijaya (2014) 11. Universitas Diponegoro (2014) 12. Universitas Gadjah Mada (2014) 13. Universitas Hasanuddin (2013) 14. Universitas Islam Indonesia (2011) dan pembaharuan di 2015 15. Universitas Padjadjaran (2013) 16. Universitas Sam Ratulangi (2013) 17. Universitas Sumatera Utara (2012) 18. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2014) 19. Universitas Mulawarman (2015) 20. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayathullah (2015) 21. Nadhatul Ulama (2010) 22. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2015) 23. Badan Pengawas Pasar Modal (2003) 24. Badan Pusat Statistik (2003) 25. Departemen Komunikasi dan Informatika (2006) 26. Kementerian Dalam Negeri (2013) 27. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013) 28. Otoritas Jasa Keuangan (2014) 29. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(2010) 30. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (2013) 31. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (2014)

32. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2015) 33. Jaksa Agung Republik Indonesia(2013) 34. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2006) 35. Komisi Pemberantas Korupsi (2014) 36. Polisi Republik Indonesia (2010), dilakukan pembaharuan di tahun 2015 37. Pelaksanaan Nota Kesepahaman KPPU dengan Polri (2011) dilakukan pembaharuan di tahun 2015.

29


Tahun 2015, Perhatian Penuh pada Kerja Sama Kawasan ASEAN Tahun 2015 merupakan tahun maha penting bagi implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Tahun ini merupakan injury time bagi pencapaian target kebijakan persaingan di ASEAN, khususnya target promosi kebijakan persaingan melalui pembentukan hukum persaingan nasional di seluruh Negara kawasan. Tahun ini, 3 (tiga) Negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos telah mengesahkan hukum persaingan usaha nasionalnya dan melengkapi 6 (enam) Negara yang telah lebih dahulu mengimplementasikannya. Telah banyak peranan KPPU dalam perkembangan kebijakan persaingan usaha di ASEAN, khususnya dalam mewujudkan berbagai komitmen sebagaimana target di ASEAN Economic Community Blueprint. Hasil tersebut antara lain meliputi tersusunnya Regional Guideline on Competition Policy and Law (CPL), Regional Handbook of CPL for Business, Regional Guideline on Core Competencies, ASEAN Competition Conference, AEGC Web

Portal, dan ASEAN Strategic Plans on Competition Policy 2015-2019. Tahun ini, KPPU memfasilitasi kunjungan diskusi tentang implementasi hukum dan kebijakan persaingan secara terpisah bagi dua Negara ASEAN, yakni Laos dan Myanmar. Kunjungan pemerintah Laos ke KPPU dilaksanakan pada 8 Juni 2015, sedangkan kunjungan pemerintah Myanmar dilaksanakan pada 5 Oktober 2015. Kedatangan mereka ke KPPU adalah dalam rangka mengetahui hukum persaingan usaha di Indonesia dan metode implementasinya. Selain kunjungan tersebut, KPPU turut memberikan masukan atas berbagai konsultasi informal yang diajukan oleh pemerintah Thailand dan Malaysia terhadap persaingan usaha di Indonesia. Secara khusus, terdapat kecenderungan pada tahun 2015 bahwa KPPU selalu

dimintakan pandangannya pada berbagai kegiatan internasional terkait persaingan usaha di ASEAN dan arah serta kebijakannya di masa depan. Kegiatan tersebut antara lain meliputi East Asia Conference on Competition Policy, ASEAN Competition Conference, Workshop on Best Practices ona Regional Cooperation Framework among ASEAN Competition Authorities, dan Essec Seminar on the Future of Competition Law and Policy in the ASEAN Countries: Issues and Challenges yang dilaksanakan di berbagai Negara seperti Vietnam dan Singapura. Ini tentu saja menunjukkan pengakuan internasional atas pentingnya peranan KPPU dalam menentukan arah dan kebijakan strategis bagi kebijakan persaingan di kawasan. Sejalan dengan komitmen tersebut, KPPU juga turut menyelenggarakan berbagai kegiatan kawasan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kemampuan otoritas persaingan usaha di ASEAN dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya. Tahun ini,

KPPU telah menyelenggarakan paling tidak 4 (empat) kegiatan regional di Indonesia, yaitu: 1. Workshop on Competition Issues in Manufacturer-Distributor-Retailer Restraints:A Comparison and Hypothetical Application of Different Approaches In ASEAN Member States & U.S.; 2. Workshop on Developing Institutional Aspects of Core Competencies in CPL; 3. Investigation Skills Workshop: Gathering Evidence Effectively and Ethically; dan 4. Regional Workshop on Economic Analysis for Competition Law Enforcement and Advocacy. Dalam hal pengembangan kapasitas dan memperkuat kelembagaan, KPPU memperoleh fasilitas perkuatan kompetensi staf, salah satu aspek yang diperkenalkan bagi internal adalah investigasi forensik (forensic investigation) dengan mendatangkan pakar persaingan dari United States Federal Trade Commission (US-FTC). Dalam wadah yang dinamakan Workshop on Forensic Data Collection and E-Discovery tersebut, substansi investigasi di KPPU dapat ditingkatkan pada analisa forensik, khususnya terkait teknis investigasi menggunakan data digital. 31


ADVOKASI DAN SOSIALISASI

Implementasi Pojok Persaingan Usaha Setelah didirikan pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 Pojok Persaingan Usaha di Universitas Padjadjaran mulai dimplementasikan. Untuk meningkatkan internalisasi hukum dan kebijakan/ekonomi persaingan usaha sebagai bidang ilmu yang wajib atau penting di kalangan mahasiswa dan akademisi. Selain itu, keberadaan pojok tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan peran serta kalangan mahasiswa dan akademisi untuk turut berperan serta dalam upaya pencegahan hukum atau advokasi kebijakan persaingan usaha.

Terkait hal tersebut, KPPU telah mengadakan kegiatan secara rutin dengan menggelar diskusi, pelatihan, sampai dengan pelaksanaan forum jurnalis tentang hukum persaingan usaha. Diantaranya berbagai Diskusi tentang persaingan usaha yang digelar dengan peserta yang terdiri dari mahasiswa maupun dosen.

33


Jakarta International Competition Forum (JICF) Dalam menorehkan tinta emas bagi diakuinya kebijakan persaingan sebagai salah satu aspek penting dalam program pembangunan nasional, serta guna meningkatkan pengarusutamaan persaingan usaha, KPPU resmi menyelenggarakan Jakarta International Competition Forum (JICF) pada tanggal 9 Juni 2015 sebagai forum multi-stakeholder bagi dari dalam dan luar negeri. Forum pertama yang dilaksanakan pada 10 Juni 2015 dengan tema besar “Competition Policy in Responding to Indonesia’s Economic Challenges” ini, turut menghadirkan berbagai pejabat otoritas persaingan dan pakar persaingan usaha di berbagai Negara dan organisasi internasional. Forum dua tahunan tersebut, diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla, dan menghadirkan berbagai Menteri Kabinet Kerja dalam menyampaikan pandangannya atas aspek-aspek tertentu dalam hukum, kebijakan, dan kelembagaan persaingan usaha. Mitra wicara internasional dari berbagai Negara seperti Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Perancis, dan Laos turut hadir dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Diharapkan forum ini akan semakin meningkatkan adaptasi hukum persaingan usaha internasional di Indonesia dan sebaliknya.

Pengembangan Materi Persaingan Usaha bagi Pengadilan Boleh jadi penegak hukum (hakim) paham akan perkara pidana maupun perdata tetapi dalam hal ini hakim belum sepenuhnya memahami hukum persaingan usaha. Untuk itu, KPPU berkerjasama dengan Mahkamah Agung rutin menyelenggarakan pelatihan bagi para hakim di seluruh Pengadilan Negeri di daerah setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bagi implementasi hukum persaingan antar penegak hukum terkait terutama mengenai definisi persaingan usaha dan dan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

35


INTEGRITAS DAN LOYALITAS TANPA BATAS

Profesionalitas, Integritas Dan Kompetensi Kami Jika melihat jejak langkah KPPU selama lebih dari 15 tahun ke belakang, ibarat sebuah perjalanan panjang bisa dikatakan bahwa KPPU melalui berbagai rintangan terjal sepanjang jalan. Demi mencapai tujuan harus beberapa kali mengubah strategi agar tiba di garis akhir. Namun, optimis usaha membuahkan hasil bahwa Sekretariat pun dibekali berbagai kemampuan untuk menjadi prajurit tangguh melawan musuh dan berbagai rintangan. Beberapa tahun terakhir, KPPU berdiri dengan pegawai yang masih bertahan sejumlah 320 pegawai yang tersebar di pusat maupun kantor

perwakilan daerah. Angka ini adalah nilai kecil jika dibandingkan tugas besar yang diemban KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, satu-satunya lembaga tanpa tanding di negeri ini. Mengingat jumlah sumber daya yang terbatas, maka Sekretariat pun harus dibekali kemampuan luar biasa melawan mafia bisnis. Hingga tahun 2015, keterbatasan jumlah Investigator yang dimiliki KPPU merupakan salah satu tantangan yang belum teratasi. Namun, dengan keterbatasan tersebut, terbukti KPPU tetap memiliki kuku dan gigi macan bahwa banyak pelaku usaha yang dihukum dan beberapa perkara yang dimenangkan hingga ke tahap Pengadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung. Pengembangan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat KPPU sebagai unit pendukung Tugas Komisi harus senantiasa dievaluasi dan di desain secara aplikatif, terutama bagi Investigator yang terkait dengan teknik intelijen dan investigasi. Untuk itu, KPPU mengikutsertakan Investigator dalam Pelatihan Teknik Intelijen dan Investigasi (Penyelidikan) oleh Satuan Induk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Pelatihan tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam upaya untuk secara progresif, simultan dan secara terus menerus menyempurnakan desain program pengembangan kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat KPPU dalam kegiatan intelijen dan investigasi penegakkan hukum persaingan usaha agar lebih efisien dan efektif.

Kepastian Kelembagaan Belum Menemukan Titik Terang Salah satu arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi dari program Nawa Cita sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yaitu penguatan investasi. Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan, dimana pilar yang pertama adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun salah satu strategi yang ditempuh melalui peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui: • Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU; • Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar; • Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik; • Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; • Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro. Namun, posisi KPPU tidak sebesar dan sekuat perannya bahwa KPPU memiliki berbagai keterbatasan akibat kelembagaan yang dinilai belum jelas. Ketidakjelasan status tersebut berimplikasi pada banyak hal, diantaranya kedudukan KPPU yang kurang legitimate secara hukum terutama terkait dengan proses pengumpulan alat bukti dan koordinasi

37


dengan lembaga penegak hukum. Selain itu, Pegawai KPPU saat ini sebagian besar adalah pegawai honorer yang hanya berhak mendapatkan honorarium (bukan gaji) dari Pemerintah. Status kepegawaian “honorer” yang sering dipersepsikan tidak bersifat mapan/ jangka panjang, secara psikologis juga menimbulkan kecenderungan pragmatisme yang tinggi pada pegawai dan jauh dari nilai-nilai idealisme yang sungguh berdampak negatif bagi KPPU yang memiliki peran sangat strategis. Dampak lainnya adalah kesulitan dalam penerapan sistem karir dan remunerasi selayaknya organisasi profesional lainnya. Pada saat ini KPPU belum memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan masih memberlakukan sistem imbal jasa dengan basis honorarium, bukan gaji berikut variabelnya (tunjangan-tunjangan). Kondisi tersebut telah dijalani selama 15 tahun berjalan, dan pada era ini nampak nyata Ketua KPPU di akhir periode ketiga sangat bersemangat dan optimis agar KPPU harus bangkit dan menjemput kepastian yang telah lama ditunggu. Sepanjang tahun 2015, KPPU telah berulang kali melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk mencari solusi atas nasib kelembagaan KPPU.

Keterbukaan Informasi Bagi Publik Salah satu pelaksanaan kewajiban terhadap KPPU terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka KPPU mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dalam pelayanan informasi serta pelayanan publik yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan KPPU berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 131.1/KPPU/Kep/X/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Meskipun terhitung baru dalam mengaplikasikan PPID dan belum memiliki struktur keterbukaan informasi yang sempurna, tetapi tahun 2015 KPPU mendapat penilaian dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai salah satu lembaga publik yang masuk dalam nominasi untuk kategori Lembaga Non Struktural dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2015. Berdasarkan hasil penilaiannya, yang menitikberatkan pada aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi, Komisi Informasi Pusat pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 telah menempatkan KPPU pada peringkat keempat untuk kategori Lembaga Non Struktural. Selanjutnya KPPU berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik guna menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan oleh KPPU sebagai bagian upaya menghadirkan suatu lembaga pengawas persaingan usaha yang terbuka dan bertanggungjawab.

KPPU Pertahankan Kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2015 KPPU kembali menerima opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan KPPU Tahun Anggaran 2014. Hal ini merupakan keempat kalinya KPPU memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah sebelumnya penghargaan ini diperoleh pada tahun 2010, 2012 dan 2013. Sertifikat WTP diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Senin (2/10) lalu pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta. Opini WTP

ini menjadi bukti komitmen KPPU dalam penggunaan APBN secara wajar. Diharapkan prestasi menjadi motivasi bagi KPPU untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Anugerah BMN Award Untuk KPPU Sebagai salah satu lembaga yang dibiayai oleh APBN, KPPU mempunyai concern yang cukup tinggi terhadap pengelolaan barang milik negara (BMN). Berbagai upaya dilakukan oleh KPPU untuk menjamin optimalisasi penggunaan dan pengelolaan BMN yang berada di dalam lingkungan kerjanya. Hal tersebut pada akhirnya membuahkan hasil dengan diraihnya penanugerahan Barang Milik Negara (BMN) Award dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. KPPU memperoleh juara kedua dalam kategori penghargaan tetap, dalam utilisasi BMN, pada kelompok Kementerian/Lembaga dengan 1 (Satu) sampai dengan 10 (Sepuluh) satuan kerja (satker). Penganugerahan ini diberikan kepada kementerian/lembaga (K/L) yang dinilai baik dalam memiliki kinerja pengelolaan BMN.

39


KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebaga lembaga pengawas, KPPU membutuhkan upaya besar agar mampu menyentuh berbagai lapisan dan kepentingan di seluruh negeri ini. Untuk itu KPPU menempatkan beberapa perwakilan untuk memudahkan jalur koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan stakeholder terkait lainnya serta melakukan kontrol terhadap kegiatan bisnis di daerah. Kantor Perwakilan Daerah (KPD) merupakan perpanjangan tangan dari KPPU yang berada di pusat. KPD pun turut berperan besar karena banyak perkara di daerah berawal dari pengetahuan yang rendah terhadap persaingan usaha. Di sinilah KPD menjalankan fungsinya dengan visi dan misi besar untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum. 41


Pada sisi pencegahan, kebijakan yang dihasilkan oleh KPPU bervariasi, seperti di KPD Surabaya yang cukup intens melakukan diskusi dan memberikan saran pertimbangan serta selalu dilibatkan oleh Pemprov Jawa Timur dalam setiap pembahasan rancangan Perda. Hal ini juga merupakan follow up yang sangat positif atas MoU yang telah dijalin antara kedua belah pihak agar saling bersinergi dan kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar prinsip persaiangan usaha. Adapun beberapa Raperda dan atau Perda yang telah dibahas bersama meliputi: 1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah; 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Masuk dalam salah satu wilayah kerja KPD Surabaya, Nusa tenggara Timur (NTT) juga mendapat perhatian khusus akibat terdapat kebijakan pemerintah setempat yang dinilai berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini maka KPPU memberikan saran pertimbangan terkait Surat Keputusan (S)K Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 274/KEP/HK/2014 Tentang Perusahaan Pemasok Day Old Chick (DOC), Daging/Karkas Ayam Beku, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Telur dan Daging Ayam Olahan Serta Ternak Babi Komersial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil analisis KPD Surabaya bahwa isi dari SK Gubernur tersebut adalah untuk membatasi jumlah pemasok produk ternak dan turunannya untuk seluruh wilayag NTT. Untuk itu, Ketua KPPU memberikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Gubernur NTT sebagai berikut: 1. Menyempurnakan SK tersebut dengan membuat aturan detil terkait syarat teknis kesehatan dan kualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk membuka peluang pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan seperti yang dipersyaratkan; 2. Membuka akses bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan kualitas tersebut untuk memasok komoditas yang diatur ke wilayah Provinsi NTT; 3. Melakukan evaluasi berkala terkait persyaratan teknis kesehatan dan kualitas produk setiap pelaku usaha yang telah memiliki ijin untuk mengedarkan komoditas uyang diatur di Provinsi NTT; 4. Bilamana ditemukan indikasi adanya kartel pengaturan harga, pembagian wilayah pemasaran, pengaturan pasokan komoditi yang diatur dan perilaku-perilaku anti persaingan lainnya yang dilakukan oleh para pelau usaha yang memiliki ijin, dapat melaporkan kepada KPPU untuk diproses sesuai hukum persaingan usaha yang berlaku; 5. Pemerintah Provinsi NTT dapat memanfaatkan mekanisme pemberian saran dan pertimbangan yang dimiliki oleh KPPU untuk melakukan asistensi terkait peraturan yang berdampak langsung maupun tidak langsung dengan persaingan usaha. Sementara dari sisi penegakan hukum, KPPU bertindak tegas terhadap para pelaku usaha nakal di daerah. Perkara berasal dari laporan di wilayah kerja KPD Batam dan setelah melewati tahap pemeriksaan maka ditetapkan dan dilakukan pembacaan putusan perkara di mana

KPPU menyatakan bersalah atas tindakan terlapor yang dinilai melanggar prinsip persaingan usaha yaitu melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkara tersebut meliputi: 1. Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 tentang Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012. 2. Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 tentang Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan. Komitmen KPPU juga diimplementasikan nyata melalui kesepakatan bersama yaitu kerjasama untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kesepakatan bersama tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan untuk meningkatkan kesadaran prinsip kebijakan dan hukum persaingan (competition awareness) di pemangku kebijakan dan kepentingan (stakeholder) pemerintah daerah. Target KPPU untuk menggandeng kerjasama dengan pemerintah provinsi di 7 daerah prioritas (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara) akhirnya terlaksana. Meskipun terhitung paling akhir dari 6 daerah sebelumnya, Kalimantan Timur akhirnya sepakat untuk menjalin komitmen dengan KPPU. Hal ini merupakan salah satu prestasi dari KPD Balikpapan karena tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik tidak mungkin kerjama tersebut dapat terlaksana. Selain itu, di waktu dan tempat yang sama bahkan MoU KPPU dilaksanakan bersamaan dengan 2 pihak sekaligus, bukan hanya dengan Pemprov Kalimantan Timur tetapi juga dengan pihak lembaga pendidikan yaitu Universitas Mulawarman dimana selanjutnya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang persaingan usaha dilakukan di kalangan mahasiswa maupun akademisi dan diharapkan hal ini menjadi pengembangan hukum persaingan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Di wilayah Timur Indonesia, KPPU menempatkan kantor perwakilannya yaitu KPD Makassar. Tercatat sepanjang tahun 2015 Jumlah Laporan (Laporan Resmi maupun Surat Tembusan) yang masuk ke KPD Makassar berjumlah 26, dengan perincian sebagai berikut :

Grafik 1 : Rekapitulasi Laporan Berdasarkan Bulan Penerimaan 43


Berdasarkan gambaran grafi fik di atas, pada tahun 2015 substansi laporan masyarakat masih didominasi atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tercatat 13 (tiga belas) dari 18 (delapan belas) laporan resmi terkonsentrasi pada isu persekongkolan tender. Selain itu, KPPU juga melakukan kegiatan Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPD Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan/peraturan pemerintah dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, memeriksa kesesuaian rancangan kebijakan/peraturan pemerintah dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan memudahkan para penyusun kebijakan/peraturan untuk mengimplementasikan UU Nomor 5 Tahun 1999. Adapun beberapa peraturan daerah yang dilakukan checklist adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern; dan 3. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2015 tentang Penataan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Lain halnya di KPD Medan, berdasarkan data di tahun 2015 bahwa KPD Medan menerima sebanyak 19 Laporan. Dari jumlah tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan sebanyak 2 laporan, 1 laporan direkomendasiksn untuk masuk ke tahap penyelidikan dan 1 laporan lagi dinilai belum lengkap dan dilanjutkan ke tahap penelitian inisiatif. Secara keseluruhan sebanyak 16 laporan mengenai proyek tender dan tiga lainnya non tender. Agar masyarakat luas lebih mengenal KPPU, maka dalam hal ini harus lebih intens melakukan UU No. 5/1999 terutama ke berbagai daerah cakupan wilayah KPD Medan. Terkait hal itu, maka salah satunya dilakukan kegiatan forum jurnalis sepanjang tahun 2015 dengan beberapa tema yaitu:

1. Updating kegiatan KPD Medan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah (EKP) Industri Reklame pada tahun 2014; 2. Gejolak Harga Komoditas Pangan, Penelitian penunjukan 2 (dua) perusahaan swasta sebagai penyelenggara TPP yang ditunjuk oleh KPP Bea Cukai dan Anjloknya harga TBS di tingkat petani; 3. Updating kegiatan KPPU dan KPD Medan; 4. Laporan Akhir Tahun Kantor Perwakilan Daerah Medan 2015. Terbukti bahwa forum tersebut mendapat respon yang positif dan beberapa media massa di Kota Medan mulai memberitakan KPPU, selain itu hubungan dengan para jurnalis pun semakin baik. Berikut disampaikan berita terkait persaingan usaha yang dimuat oleh media dan table grafik persentase kegiatan yang diliput media sepanjang tahun 2015:

Media Online,37

Harian Padang, Ekspress, 4 Serambi Indonesia, 1 Harian Haluan, 4

Medan Bisnis, 28

Sindo, 2 Sumut Pos, 1

Tribun, 12

Analisa, 14 Waspada, 4 Harian Andalas, 9 Harian Jurnal Asia, 4 Sinar Indonesia Baru, 6 Grafik 3 : Persentase Jumlah Kegiatan 45


LAMPIRAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Tahun

Pendapatan Denda Persaingan Usaha

2007

Rp 2,645,162,196

2008

Rp 5,390,000,000

2009

Rp 2,011,183,000

2010

Rp 1,655,000,000

2011

Rp 150,906,211,700

2012

Rp 8,407,343,460

2013

Rp 15,658,247,840

2014

Rp 9,258,726,170

2015

Rp 8,496,498,536

Pada bulan September 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KPPU telah diterbitkan. Dengan penerbitan PP tersebut memperkuat kewenangan KPPU dalam menarik PNBP. Terdapat 6 jenis PNBP yang diatur tarifnya yaitu: 1. Denda administratif 2. Jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan 3. Penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara 4. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara 5. Jasa pembuatan surat kuasa insidentil 6. Jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di arsip kantor pusat KPPU

PROFIL LAPORAN DAN PERKARA 2015 Grafik laporan masuk selama periode Januari - Desember 2015

87

81

Januari

Februari

01

MaretA

12

pril

31

Mei

Juni

61 Juli

82 Agustus

3 September

31 Oktober

17 November

Desember

Bulan

Perkembangan jumlah laporan yang diterima KPPU dari tahun ke tahun: 73

12

48

58

77

183

1392

2002

2003

2004

2005

2006

44

232

04

215

237

2121

2007

2008

2009

2010

2011

2012

91

114

136

2013

2014

2015

250 200 150 100 50 0 2000

2001

47


Tindak lanjut dari laporan yang diterima KPPU 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Penyelidikan

Berhenti

2014

3

10

2015

22

96

Proses

18

SURABAYA Gedung Mandiri Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 Lt. 7. Ruang 703 Surabaya 60271 Telp. : 031-5454 4146, 534 4410 Fax. : 031-5341 949 Email : [email protected]

BATAM Gedung Graha Pena Lt. 3A Jl. Raya Batam Center Teluk Tering Nongsa - Batam Kepulauan Riau 29461 Telp. : 0778-469 337, 469 433 Email : [email protected]

MEDAN Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan Sumatera Utara Telp. : 061-414 8603 Fax. : 061-414 8603 Email : [email protected]

MAKASSAR Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lt. 6, Jl. Urip Sumohardjo KM. 4 Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang Kota Makassar 90232 Telp. : 0411-429927, 429957, 429958 Email : [email protected]

BALIKPAPAN Gedung BRI Lt. 7 Jl. Sudirman No. 37 Balikpapan Kalimantan Timur 76112 Telp. : 0542-730 373 Email : [email protected]

DAFTAR ISI PENGANTAR 5 PROFIL ANGGOTA KPPU 6 PENEGAKAN HUKUM 12 KAJIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 17

Recommend Documents