DAFTAR ISI NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

- P R O C U R EM EN T • ED I S I X • 2 0 1 3 R TA WAWA R TA e - PeR O C U R EM EN T • ED I S I I I I • 2 0 1 2

11

DAFTAR ISI

NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN INTEGRITAS

04

SALAM WARTA

05

WARTA UTAMA

09

WARTA TOKOH

13-24

WARTA INFO

Lelang Lebih Transparan Tapi Tak Kelihatan 15

prinsip-prinsip moral.

Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan Kementerian Keuangan (bagian II) 17

PROFESIONALISME

Kisah “Bonek” yang Kini Menjadi Pionir Kelembagaan ULP 19

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang

SINERGI

Menutup Tahun 2013, Jumlah Instansi Kerjasama Pusat LPSE Mencapai 157 Satker Mitra 24

26-31

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat

Public Procurement Training and Best Practices : SETYM International, Canada 26

LPSE Goes to 28th Annual Trade Expo 28 Rapat Koordinasi dan Pembekalan Personil ULP Daerah Kementerian Keuangan 29

PELAYANAN

LKPP Gelar Rakernas Pengadaan Barang/Jasa 30

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati,

Sosialisasi dan Field Testing Aplikasi Sistem Informasi Managemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) 31 LPSE dari Kota Minyak yang Selalu SIap Melayani 32

transparan, cepat, akurat dan aman.

34

WARTA SEHAT

37

FAQ

38

Mr. Iprok

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

WARTA KEGIATAN

Antisipasi Kegagalan Lelang melalui Focus Group Discussion 27

dan berkualitas.

KESEMPURNAAN

Prof. Ir. Himawan Adinegoro, MSc., DFT Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP

Hemat Lebih Dari 1 Trilyun, Tender e-Proc Berikan Kado Spesial Akhir Tahun Untuk Negara 13

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan

tinggi.

ULP : Antara Harapan dan Tantangan

Mau Diet? Baca Dulu Teori-Teori Ini!

Helpdesk Menjawab


33

Salam Warta

B

erapa jumlah kompensasi yang wajar bagi pengelola pengadaan? Jawabannya bisa berbagai macam tergantung sudut pandang masing-masing. Bagi yang setuju untuk dinaikkan, berargumen bahwa tugas pelaksanaan pengadaan mengandung risiko yang besar sehingga perlu diberikan kompensasi yang memadai. Sementara yang tidak setuju, akan mengatakan bahwa tugas pengadaan tidak ada bedanya dengan tugas-tugas lainnya dalam pemerintahan sehingga tidak perlu diberikan kompensasi yang berbeda. Sebanyak 60% -70% kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa memang mempunyai risiko yang cukup besar untuk berurusan dengan kasus hukum. Disamping itu, tidak jarang juga ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya. Maka, dalam pengadaan ini, tampaknya, tidak hanya cukup modal jujur saja, disamping dibutuhkan pemahaman yang lengkap pada aturan, juga diperlukan mental yang kuat untuk menahan berbagi tekanan. Tidak heran, jika hanya sedikit pejabat/pegawai yang memenuhi syarat dan bersedia untuk dilibatkan dalam pengadaan. Bahkan, untuk menghindari tugas pengadaan ini, ada pejabat/pegawai yang “berusaha untuk tidak lulus” dalam ujian sertifikasi. Jadi, hanya mereka yang mempunyai komitmen, pengabdian, dan loyalitas tinggi yang bersedia untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, ada juga yang bersedia melaksanakan tugas tersebut namun dengan semangat keterpaksaan karena jabatannya mengharuskan terlibat dalam pengadaan. Ada juga yang karena tidak ada lagi pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan sehingga harus melaksanakan pengadaan dengan berat hati. Mempertimbangkan terbatasnya pejabat/pegawai yang memenuhi syarat serta risiko yang dihadapi , maka tidak sedikit yang berpendapat bahwa sudah sepantasnya kompensasi bagi pengelola pengadaan perlu ditingkatkan, tidak hanya untuk kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tetapi juga untuk pejabat pembuat komitmennya Untuk mengupas permasalahan ULP ini, Warta e-proc pada edisi kali ini menyajikan bahasan ULP yang ditinjau dari struktur organisasi, sumber daya manusia serta kompensasi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya termasuk disinggung tentang pembentukan jabatan fungsional pengadaan. Untuk mendapatkan informasi tentang tema yang dibahas, tim warta e-proc melakukan wawancara khusus dengan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himawan Adinegoro. Dengan mengangkat tema ini, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap fungsi pengadaan serta mendorong peningkatan profesionalisme pengelola pengadaan barang/jasa. Selain itu, juga mengharapkan perhatian pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan pemberian kompensasi yang lebih memadai bagi pengelola pengadaan.

Salam Redaksi

www.lpse.depkeu.go.id

[email protected]

4

4

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Dewan Redaksi: Yulia Candra Kusumarini, Erwin, M. Lucky Akbar, Maria D. Andriana. Redaktur Pelaksana: Slamet Jumadi. Editor: Efi Firmani, Tri Widodo, Tantan Saptaaji. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana, Achmad Zaki Rifai, Veranita Sinaga, Billy Sangeroki, Handry Musa, Dimas Noviantoro, Saripuddin Rangkuti, Ferry Irwandi, Tri Widodo. Layouter dan Designer: Wardah Adina, Wildan Farani, Moehamad Wahyu M.P, Syarif Hidayat. Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855.

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I X • 2 0 1 3

WARTA UTAMA

ULP : Antara Harapan dan Tantangan

P

engadaan barang/jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang serta fungsifungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Proses ini diharapkan dapat dilakukan dengan biaya yang terbaik untuk memperoleh nilai terbaik dari dana yang terbatas melalui pengendalian: kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga. Pengadaan merupakan fungsi yang sangat penting dalam organisasi. Pengadaan yang tidak diatur dengan baik akan dapat berpotensi untuk: • menjauhnya penyedia barang/jasa, karena tidak memiliki kesempatan cukup untuk dapat mengkuti pemilihan penyedia, • menghasilkan penyedia yang tidak tepat akibat ketidaksesuaian target bidang usaha penyedia yang dikehendaki, • tingkat persaingan yang rendah akibat persyaratan spesifikasi yang tidak sesuai , • sanggahan dan tuntutan akibat ketidakmampuan untuk melakukan keputusan yang benar atau keputusan yang dibuat bukan atas dasar nilai terbaik, • ketidakjelasan prosedur akan menyebabkan keputusan yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan lain, sehingga timbul pelanggaran terha-

dap peraturan yang dapat mengakibatkan denda, klaim dan terbuangnya waktu, uang, sumber daya, material dan akan menurunkan secara drastis motivasi untuk melakukan perubahan untuk perbaikan. Pengadaan barang/jasa memiliki porsi yang cukup besar dalam penganggaran. Maka dibutuhkan perhatian serius pada bidang ini. Perhatian terhadap proses pengadaan barang/jasa selama ini masih dilihat sebagai suatu kegiatan transaksional yang hanya melihat pengadaan sebagai proses administratif. Perlu dilakukan upaya untuk melihat pengadaan barang/jasa sebagai suatu kegiatan strategis yang menjadikan proses pengadaan barang/jasa sebagai sebuah instrumen kebijakan fiskal. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ULP, menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perpres 70) pasal 1 angka 8, adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP wajib dibentuk oleh K/L/D/I paling lambat pada tahun 2014. Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menetapkan panitia pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa. Kelompok kerja (pokja) ULP wajib ditetapkan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan

nilai diatas Rp200.000.000,00 dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00. Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai dengan 4 Desember 2013 pembentukan ULP di K/L/D/I sudah mencapai 269 unit, dengan rincian Pemerintah Daerah sebanyak 217 Unit dan Kementerian/Lembaga (K/L) sebanyak 52 unit. Dalam praktiknya, ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau melekat pada unit yang sudah ada dan diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/ jasa. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Himawan Adinegoro, dalam wawancara dengan tim warta menyatakan “Menurut saya, opsi terbaik yang bisa dipilih adalah ULP yang berdiri sendiri. ULP itu adalah engine-nya pengadaan. ULP sebaiknya dibesarkan bersama LPSE, alat pendukung yang memfasilitasi pasar pengadaan dalam rangka menanggulangi tindak KKN”. Dengan pembentukan ULP yang mandiri, para PNS yang mempunyai kompetensi pengadaan dapat disatukan dalam satu wadah serta dapat fokus melayani pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan ULP yang mandiri, kelompok kerja tidak terganggu oleh tugas-tugas kerja lainnya.


55

WARTA UTAMA

Tabel 1.1 Perbandingan Kondisi Pengadaan Setelah Jabatan FUngsional

Pengelola PBJ adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. Adapun tujuan pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kondisi yang diharapkan dengan adanya jabatan fungsional pengelola pengadaan dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel 1.1.

Sumber: www.bppk.depkeu.go.id/

ULP mandiri akan dapat menjalankan peran yang lebih strategis yaitu dengan memberikan masukan kepada pengguna barang/jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai metode pengadaan, model kontrak dan manajemen risiko, pertimbangan harga dan biaya atau hal-hal lainnya. Selain itu, juga dapat memberikan pertimbangan kepada PPK dari berbagai alternatif kegiatan pengadaan yaitu memproduksi sendiri, swakelola, atau membeli/ mengadakan melalui penyedia barang/ jasa. Struktur Organisasi Sesuai Perpres 70 tahun 2012 perangkat ULP terdiri atas fungsi: a. Kepala; b. Ketatausahaan/sekretariat; dan c. Kelompok kerja. Kedudukan ULP yang di dalamnya terdapat beberapa pokja mempunyai posisi yang berimbang dengan PPK, karena PPK dan ULP sama-sama diangkat oleh Pimpinan Institusi. Sehingga dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan pemenang pemilihan

6

6

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

penyedia, dapat dilakukan secara mandiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Menurut Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012, Kelompok Kerja ULP itu berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di K/L/D/I.

Dalam Permenpan RB 77 Tahun 2012 ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari: Tabel 1.2 Jejang Jabatan Fungsional No Jenjang Jabatan

Jenjang Pangkat

1

Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama

Penata Muda (III/a)

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Penata (III/c)

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya

Pembina (IV/a)

Sumber Daya Manusia Pengembangan SDM pengadaan selain melalui pembentukan wadah organisasi yang lebih permanen, juga dilakukan dengan pengembangan profesi melalui jabatan fungsional. Pengembangan jabatan fungsional ini sudah lama diusulkan dan melalui pembahasan yang cukup lama, akhirnya jabatan fungsional diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional pengelola pengadaan (Pengelola PBJ) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,


2

3

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Penata Tingkat I (III/d)

Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)

Namun implementasi jabatan fungsional masih banyak menemui hambatan sehingga perlu upaya yang lebih keras lagi dari berbagai pihak khususnya LKPP untuk dapat merealisasikannya. “Mengingat sebagian besar kendala implementasi

WARTA UTAMA

jabatan fungsional pengadaan justru di luar kewenangan LKPP, maka upaya untuk mengantisipasinyadilakukan dengan cara: • Tidak mengharuskan adanya Jabatan Fungsional Pengadaan di K/L/D/I; • Melakukan koordinasi terus-menerus dengan Kemenpan RB dan Kemendagri; dan • Melakukan sosialisasi kepada K/L/D/I. Demikian lanjut Himawan Adinegoro. Kompensasi bagi Pengelola Pengadaan Banyak yang berpendapat bahwa kompensasi yang diterima pengelola pengadaan saat ini belum sebanding

dengan beban risiko dan tanggung jawab yang diemban sehingga tugas ini tidak banyak diminati oleh para PNS. Kompensasi diberikan dalam bentuk honorarium perpaket pekerjaan perorang. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2014 diatur besaran honorarium bagi panitia pengadaan atau Pokja ULP. Besaran honorarium tersebut merupakan batas tertinggi untuk satu orang panitia pengadaan dan per paket. Honorarium terkecil adalah sebesar Rp.450.000 untuk paket jasa konsultasi sampai dengan 50 juta sedangkan yang tertinggi adalah Rp.5.560.000 untuk paket jasa konstruksi di atas 1 triliun. Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel 1.3.

Tabel 1.3 Besaran insentif Panitia Pengadaan/Pokja ULP No.

Nilai Paket

Konstruksi

Barang

Konsultan

Jasa lainnya

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1

S.d. 50 juta

450.000

2

50 juta -100 juta

450.000

3

s.d 100 juta

450.000

4

100 juta – 250 juta

5

s.d. 200 juta

680.000

760.000

480.000

480.000

6

250 juta – 500 juta

850.000

760.000

600.000

600.000

7

500 juta- 1 M

1.020.000

920.000

720.000

720.000

8

1 M- 2.5 M

1.270.000

1.140.000

910.000

910.000

9

2.5 M - 5M

1.520.000

1.370.000

1.090.000

1.090.000

10

5 M – 10 M

1.780.000

1.600.000

1.270.000

1.270.000

11

10 M – 25 M

2.120.000

1.910.000

1.510.000

1.510.000

12

25 M – 50 M

2.450.000

2.210.000

1.750.000

1.750.000

13

50 M – 75 M

2.790.000

2.520.000

1.990.000

1.990.000

14

75 M – 100 M

3.130.000

2.820.000

2.230.000

2.230.000

15

100 M – 250 M

3.580.000

3.230.000

2.560.000

2.560.000

16

250 M – 500 M

4.030.000

3.640.000

2.880.000

2.880.000

17

500 M – 750M

4.490.000

4.040.000

3.200.000

3.200.000

18

750 M – 1 T

4.940.000

4.450.000

3.520.000

3.520.000

19

Di atas 1 T

5.560.000

5.010.000

3.960.000

3.960.000

Di Korea Selatan, yang telah memiliki sistem pengadaan yang maju, tunjangan yang diberikan lebih proporsional yaitu dengan mengutip dari nilai pagu proyek yang telah selesai ditenderkan. Sebenarnya, jika seluruh pengadaan terpusat di ULP dan ULP menangani banyak pengadaan, honorarium yang diterima, kalau diakumulasikan, akan menjadi besar juga. Hal ini yang sebagaimana diterapkan di ULP Kota Surabaya. Namun permasalahannya, jika paketnya hanya satu dan nilainya lebih dari 1 triliun, maka kompensasinya akan relatif kecil. Dengan dikeluarkannya Permenpan Nomor 77 tahun 2012 setidaknya ada harapan baru untuk memberikan kompensasi yang lebih pantas bagi panitia pengadaan/Pokja ULP. Peluang dan harapan besar juga tercermin dari usulan LKPP terkait penghasilan yang akan diterima pejabat fungsional yang lebih menjanjikan. Penghasilan tersebut terdiri dari gaji, tunjangan kinerja kerja, tunjangan profesi, tunjangan lembur, tunjangan risiko jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan lain-lain Pada akhirnya dengan pelayanan pengadaan yang kredibel melalui ULP dan didukung dengan jabatan fungsional diharapkan dapat diperoleh proses pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan aturan, dan prinsip serta pengadaan sehingga pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan bersih, cepat, dan akuntabel. (Zaki)

INTEGRITAS “Kejujuran adalah dasar yang sangat penting untuk segala sukses. Tanpa kejujuran, tak akan ada keyakinan dan kemampuan untuk bertindak” —Mary Kay Ash - P R O C U R EM EN T • ED I S I X • 2 0 1 3 R TA WAWA R TA e - PeR O C U R EM EN T • ED I S I I I I • 2 0 1 2

77

WARTA TOKOH

“

Kalau membicarakan opsi terbaik, saya akan mengatakan, lebih baik ULP berdiri sendiri.”

WARTA TOKOH

“ULP Itu Adalah Engine-nya Pengadaan” “Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu adalah engine-nya pengadaan. ULP sebaiknya dibesarkan bersama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), alat pendukung yang memfasilitasi pasar pengadaan dalam rangka menanggulangi tindak KKN”. Demikian ujar Pak Himawan dengan berapi-api saat membicarakan topik ULP yang disodorkan oleh Tim Warta. Di sela kesibukan Pak Himawan, sapaan akrab pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam, beliau menyambut tim warta dengan semangat dan lugas.

S

elama satu jam berwawancara, beliau mengajak seluruh stakeholder pengadaan turut serta menyukseskan implementasi ULP tahun 2014, memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperjuangkan karir para personil ULP, dan menyampaikan pesan serta harapan akan terwujudnya ULP yang diisi oleh Pejabat Fungsional Pengadaan yang lebih fokus, berkompeten, dan profesional. Semua topik tersebut telah disarikan oleh tim warta dalam bentuk model interaksi di bawah ini. Berikut petikannya. Sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 pasal 130 angka 1, disebutkan

bahwa Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi lainnya (K/L/D/I) wajib membentuk ULP paling lambat tahun 2014. Sejauh ini bagaimana progres implementasinya dan upaya apa yang telah LKPP lakukan untuk menyukseskan implementasi tersebut? Berdasarkan data yang saya terima per tanggal 4 Desember 2013, pembentukan ULP di K/L/D/I sudah mencapai 269 unit, dengan rincian pada pemerintah daerah sebanyak 217 unit dan pada kementerian/ lembaga sebanyak 52 unit. Harapan kami (LKPP) pada 2014, implementasi ULP pada K/L/D/I dapat mencapai 100%. Upaya yang sudah

dilakukan LKPP untuk menyukseskan implementasi pembentukan ULP antara lain: • Melaksanakan sosialisasi pembentukan ULP pada K/L/D/I sejak tahun 2012; • Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terkait harmonisasi kebijakan pendukung implementasi ULP; • Melaksanakan simposium nasional pembentukan ULP pada tanggal 21 November 2013; danMelakukan pembinaan kepada 30 ULP pada


99

WARTA TOKOH

K/L/D/I untuk dijadikan ULP percontohan, antara lain ULP Kementerian Kesehatan, ULP ITB (Institut Teknologi Bandung), ULP Provinsi Kepulauan Riau, ULP Kabupaten Badung, dan ULP Kota Balikpapan. Saat ini ada 29 ULP yang telah menandatangani memorandum of undesrtanding dengan LKPP terkait ULP Percontohan, dan 1 ULP akan segera menyusul.

“

Kalau membicarakan opsi terbaik, saya akan mengatakan, lebih baik ULP berdiri sendiri.”

Apa kendala utama mengimplementasikan ketentuan pembentukan ULP untuk dapat diterapkan serentak pada seluruh instansi? Langkah-langkah apa yang telah diambil LKPP untuk mengatasi kendala tersebut?

Prof. Ir. Himawan Adinegoro, MSc., DFT

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembentukan ULP pada K/L/D/I adalah: • Adanya keberatan dari Kemenpan RB terhadap pembentukan unit organisasi tersendiri; • Belum adanya payung hukum dari Kemendagri tentang pembentukan ULP daerah; dan • Sebaran sumber daya manusia yang bersertifikat ahli pengadaan barang/ jasa belum merata; Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, LKPP secara kontinyu melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB, Kemendagri, dan UKP4. Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8, diatur bahwa ULP bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Menurut pandangan Bapak, opsi mana yang terbaik dan apa kendala serta solusi untuk mewujudkan opsi tersebut?

10

10

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP

Menurut saya, opsi terbaik yang bisa dipilih adalah ULP yang berdiri sendiri. ULP itu adalah engine-nya pengadaan. ULP sebaiknya dibesarkan bersama LPSE, alat pendukung yang memfasilitasi pasar pengadaan dalam rangka menanggulangi tindak KKN. Yang harus tetap diingat, mindset kita (LKPP), ULP dan LPSE itu harus terpisah. Bahkan boleh saya sarankan, untuk hasil yang optimal, ULP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu seharusnya bisa sampai tingkat eselon II karena cakupannya besar sekali. Saya harap di Kemenkeu memiliki satu ULP yang berdiri sendiri dan di daerah dibentuk pokjapokjanya. Atau seperti yang sekarang, di Sekretariat Jenderal Kemenkeu, ULP melekat pada Biro Perlengkapan.


Nah, kembali lagi melihat kondisi lapangan sekarang, kebijakan ULP yang berdiri sendiri atau melekat, memang dibuat fleksibel, mengingat terdapat dua isu yang berkaitan dengan struktur ULP, yaitu: • Pada K/L, terkait dengan kedudukan, eselon, dan jumlah ULP; • Pada Pemda, terkait dengan ULP berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Untuk mewujudkan struktur ideal ULP, yang dapat diterapkan oleh semua pihak, kami telah membuat kajian dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB serta Kemendagri terkait hal tersebut.

WARTA TOKOH

PENDIDIKAN IPB, Bogor, Jurusan Teknologi Pertanian, Lulus 1980 (S-1) IPB, Bogor, Jurusan Keteknikan Pertanian, Lulus 1986 (S-2) University of Reading, England, Jurusan Agricultural Engineering, Diploma 19881991 (High Degree) RIWAYAT PEKERJAAN Ahli Peneliti Utama, 1993 s.d. sekarang, LIPI (jabatan fungsional) Direktur Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional-BSN, 1998 s.d. 2001, BSN (Eselon II) Asisten Deputi Urusan Otomatisasi Administrasi pada Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian PAN, 2001 s.d. 2004 (Eselon II) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Negara PAN, 2004 s.d. 2008 (Eselon II) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi, LKPP, Mei 2008 s.d. Juli 2011 (Eselon I) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP, Juli 2011 s.d. sekarang (Eselon I)

Sesuai ketentuan Permenpan 77 tahun 2010 yang mengatur tentang jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, bagaimana kaitan antara ketentuan Jabatan Fungsional Pengadaan ini dengan ketentuan pembentukan ULP? Kami mendukung penuh kebijakan penerapan jabatan fungsional pengadaan sejalan dengan implementasi ULP tahun 2014. Selama tahun 2013, LKPP telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan menyelaraskan dan mewujudkan ketentuan jabatan fungsional tersebut, antara lain: • Menerbitkan Perka LKPP 14 Tahun 2013 tentang Tentang Pedoman Pe-

nyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; • Menerbitkan Perka LKPP 15 Tahun 2013 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing); • Menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 50/KA/6/2013 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; • Menerbitkan Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 serta Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan • Membuat naskah akademik tentang kelas jabatan dan besaran tunjangan jabatan fungsional, yang sudah disampaikan kepada Kemenpan RB untuk mendapat persetujuan. Dengan adanya pedoman jabatan fungsional pengadaan, diharapkan ke depannya Pokja ULP/Pejabat pengadaan diisi oleh pejabat fungsional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat lebih baik. Bagaimana tahapan implementasi Jabatan Fungsional Pengadaan yang telah LKPP lakukan hingga saat ini? Tahapan implementasi jabatan fungsional pengadaan yang sudah diupayakan LKPP, antara lain: • Melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengadaan di K/L/D/I; • Belum ada keharusan pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan di K/L/D/I; • Menyusun rancangan perpres tentang tunjangan jabatan fungsional yang sudah disampaikan kepada Kemenpan RB;

“

Dan yang harus tetap diingat, mind-set kita (LKPP) adalah ULP dan LPSE itu harus terpisah.” • Menyusun Rancangan Perka LKPP tentang tata cara penilaian angka kredit; dan • Membangun sistem informasi penilaian angka kredit. Saya harap rancangan-rancangan tersebut dapat segera launching akhir tahun ini. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Jabatan Fungsional


1 111

WARTA TOKOH

Pengadaan tersebut dan bagaimana solusinya? Ada beberapa kendala dalam implementasi Jabatan fungsional yang saya amati berupa: • Adanya resiko yang tidak sebanding dengan insentif yang diberikan kepada pejabat fungsional pengadaan. Namun, saya rasa faktor ini akan tereduksi dengan sendirinya ketika jabatan fungsional sudah diberlakukan secara konsisten dan kontinyu; • Beberapa pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membuat jabatan fungsional pengadaan; • Beberapa pemerintah daerah tidak mendapat formasi CPNS karena rasio belanja pegawainya sudah sangat tinggi (>50%); dan • Saat ini masih ada anggota pokja ULP yang juga menjadi pejabat struktural. Mengingat sebagian besar kendala implementasi jabatan fungsional pengadaan justru di luar kewenangan LKPP, maka upaya untuk mengantisipasinya dilakukan dengan cara: • Tidak mengharuskan adanya Jabatan Fungsional Pengadaan di K/L/D/I; • Melakukan koordinasi terus-menerus dengan Kemenpan RB dan Kemendagri; dan • Melakukan sosialisasi kepada K/L/D/I.

Selama ini, banyak yang berpendapat bahwa reward yang diberikan kepada pengelola pengadaan tidak sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang diterima. Sejalan dengan pembentukan ULP dan Jabatan Fungsional Pengadaan, bagaimana persoalan tersebut dapat diakomodasi?

Wawancara Himawan Adinegoro Bersama Tim Warta

“

Bagi K/L/D/I, saya harap agar segera membentuk ULP pada tahun 2014 sehingga pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh ULP yang diisi oleh Pejabat Fungsional Pengadaan yang lebih fokus, berkompeten, dan profesional”

• Mempercepat penerapan tunjangan kinerja di K/L/D/I. Sebagai penutup, apa harapan Bapak terkait implementasi kewajiban pembentukan ULP tahun 2014 dan Jabatan Fungsional Pengadaan?

Untuk menjawab isu sensitif tersebut, LKPP sudah melakukan upaya:

Kepada seluruh pembaca sekalian, saya mohon dukungannya dalam pembangunan ULP di seluruh Indonesia, baik masyarakat, LSM, maupun stakeholder lain. Dukungan ini misalnya melalui forum-forum yang mereka miliki. ULP ini dibentuk dengan tujuan untuk efisiensi. Mengingat pengadaan yang dilakukan oleh ULP akan lebih terpusat, penyedia tidak perlu ke sana kemari untuk mengurus tender. Jadi sekali lagi, kami mohon dukungan dari semua pihak, terutama pihak vendor.

• Mengusulkan besaran tunjangan Jabatan Fungsional Pengadaan yang sama dengan tunjangan jabatan struktural yang setara; • Mendorong Pemda agar memberikan tambahan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing; dan

Bagi K/L/D/I, saya harap agar segera membentuk ULP pada tahun 2014 sehingga pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh ULP yang diisi oleh Pejabat Fungsional Pengadaan yang lebih fokus, berkompeten, dan profesional. (Radit)

PROFESIONALISME “Orang hebat mencari sesuatu di dalam dirinya, orang biasa mencari sesuatu di dalam diri orang lain.” —Francois La Rochefoucauld

12

12


WARTA INFO DATA DAN FAKTA

Hemat Lebih Dari 1 Trilyun, Tender e-Proc Berikan Kado Spesial Akhir Tahun Untuk Negara

R

ekapitulasi data lelang Kementerian Keuangan dan K/L/D/I lain pengguna SPSE Kementerian Keuangan untuk Tahun 2013 menunjukkan jumlah penghematan untuk periode yang berakhir tanggal 30 November 2013 adalah sebesar 1,029T atau 19,38% dari nilai pagu 5,313T yang terbagi dalam 1995 paket. Nilai ini terbilang fantastis mengingat capaian penghematan triwulan tahun ini baru mencapai setengah trilyun lebih. Sehingga tak salah bila kita menyebut capaian ini sebagai kado spesial akhir tahun untuk negara. Nilai penghematan tersebut diperoleh dari selisih nilai hasil lelang dan pagu pengadaan seluruh paket panitia pengadaan pengguna SPSE Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahap diumumkannya nilai kontrak. Data pagu pengadaan, nilai hasil lelang, besar penghematan dan persentasinya untuk tiap-tiap agency adalah sebagaimana tabel berikut: No A.

AGENCY

Total Pagu Pengadaan Selesai

Nilai Hasil Lelang

Rp.

Rp.

Penghematan Rp.

%

KEMENTERIAN KEUANGAN 1.

Badan Kebijakan Fiskal

16

6,331,025,230.00

18,843,573,147.00

7,487,452,083.00

28.44%

2.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

169

139,688,185,749.00

116,429,484,474.00

23,258,701,275.00

16.65%

3.

Direktorat Jenderal Anggaran

13

10,780,941,540.00

8,700,827,605.00

2,080,113,935.00

19.29%

4.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

155

1,667,769,140,071.00

1,548,970,917,273.00

118,798,222,798.00

7.12%

5.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

105

114,646,451,639.00

100,169,778,024.63

14,476,673,614.37

12.63%

6.

Direktorat Jenderal Pajak

239

513,726,150,253.00

404,435,652,313.00

109,290,497,940.00

21.27%

7.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

146

176,577,790,213.79

154,343,381,969.00

22,234,408,244.79

12.59%

8.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

16

15,210,226,400.00

12,707,554,294.00

2,502,672,106.00

16.45%

9.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

13

7,605,846,469.00

6,686,695,530.00

919,150,939.00

12.08%

10.

Inspektorat Jenderal

6

8,738,000,000.00

6,769,161,102.00

1,968,838,898.00

22.53%

11.

Sekretariat Jenderal JUMLAH A

B.

Paket

183 1061

491,157,110,497.00

78,911,060,136.00

412,246,050,361.00

83.93%

3,172,230,868,061.79

2,456,968,085,867.63

715,262,782,194.16

22.55%

KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 1.

Arsip Nasional

19

24,051,008,400.00

18,967,664,000.00

5,083,344,400.00

21.14%

2.

Badan Kepegawaian Negara

47

77,660,554,470.00

72,709,405,010.00

4,951,149,460.00

6.38%

3.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

32

37,054,308,118.00

31,473,172,200.00

5,581,135,918.00

15.06%

4.

Badan Pemeriksa Keuangan

74

233,428,768,832.00

198,007,140,088.00

35,421,628,744.00

15.17%

5.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

20

28,278,781,000.00

25,840,268,965.00

2,438,512,035.00

8.62%

6.

Kementerian Sekretariat Negara

194

389,995,670,011.04

301,295,905,333.00

88,699,764,678.04

22.74%

7.

Kejaksaan Agung*

63

314,450,644,750.00

288,177,681,383.00

26,272,963,367.00

8.36%

8.

Komisi Hukum Nasional

2

760,000,000.00

552,219,000.00

207,781,000.00

27.34%

9.

Komisi Pemberantasan Korupsi

81

333,833,529,065.00

291,398,434,145.00

42,435,094,920.00

12.71%

10.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

8

6,514,558,000.00

5,836,016,473.00

678,541,527.00

10.42%

11.

Komisi Yudisial

1

300,000,000.00

285,285,000.00

14,715,000.00

4.91%

12.

Lembaga Administrasi Negara

35

18,444,579,000.00

16,641,767,486.00

1,802,811,514.00

9.77%

13.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

7

10,321,145,000.00

8,118,712,641.00

2,202,432,359.00

21.34%


1 313

WARTA INFO DATA DAN FAKTA

14.

Mahkamah Agung*

39,374,111,653.90

35,101,426,441.00

4,272,685,212.90

10.85%

15.

Otoritas Jasa Keuangan

42

268,018,191,815.00

196,003,363,009.00

72,014,828,806.00

26.87%

16.

Perpustakaan Nasional

55

134,492,233,700.00

126,331,299,199.00

8,160,934,501.00

6.07%

17.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

19

16,615,202,387.00

11,348,589,926.00

5,266,612,461.00

31.70%

18.

SKPD Aceh*

28

22,356,021,000.00

18,484,559,500.00

3,871,461,500.00

17.32%

19.

SKPD Bali*

1

173,000,000.00

172,128,000.00

872,000.00

0.50%

20.

SKPD Bengkulu*

7

4,206,713,000.00

4,072,318,000.00

134,395,000.00

3.19%

21.

SKPD Jawa Barat*

12

11,794,970,065.00

10,321,358,670.00

1,473,611,395.00

12.49%

22.

SKPD Jawa Timur*

9

6,366,708,000.00

5,537,213,959.00

829,494,041.00

13.03%

23.

SKPD Kalimantan Barat*

60

72,151,535,733.00

69,779,943,000.00

2,371,592,733.00

3.29%

24.

SKPD Kalimantan Timur*

8

2,690,300,000.00

2,500,841,000.00

189,459,000.00

7.04%

25.

SKPD Kepulauan Riau*

1

714,856,000.00

695,000,000.00

19,856,000.00

2.78%

26.

SKPD Maluku*

43

59,484,040,479.00

56,049,141,868.23

3,434,898,610.77

5.77%

27.

SKPD Nusa Tenggara Barat*

1

615,500,000.00

607,250,000.00

8,250,000.00

1.34%

28.

SKPD Sulawesi Selatan*

50,883,626,366.00

49,001,777,240.00

1,881,849,126.00

JUMLAH B

934

2,140,979,548,444.94

1,826,342,217,536.23

314,637,330,908.71

14.70%

JUMLAH A + B

1995

5,313,210,416,506.73

4,283,310,303,403.86

1,029,900,113,102.87

19.38%

*) Keterangan: Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Diklat, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Kepegawaian, Pusdaskrimti, Puspenkum, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus); Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kepahiang, Manokwari, Masohi, Muara Bungo, Nunukan, Oelamasi, Putussibau, dan Tual; Kejaksaan Tinggi Banten, Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan D.I Yogyakarta. Mahkamah Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Urusan Administrasi); Pengadilan Agama Badung, Gianyar, Lebong, Nunukan, Sentani, Tanjung Redeb, dan Tual; Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; Pengadilan Tinggi Bandung. SKPD Aceh terdiri dari: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. SKPD Bali terdiri dari: Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali - Nusa Tenggara. SKPD Bengkulu terdiri dari: Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, BPS Provinsi Bengkulu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Seluma, Badan Pelaksana

14

14

29

36

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab.Seluma. SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi; Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. SKPD Jawa Timur terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, dan Universitas Katolik Darma Cendika. SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Kerja Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat (04); Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (06/P2HP); Satuan Brimob Polda Kalbar; Stasiun KIPM Kelas I Entikong, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang SKPD Kalimantan Timur terdiri dari: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas


3.70%

II Balikpapan; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Kaltim, Pusat Pengelolaan Eko Region Kalimantan. SKPD Kepulauan Riau terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam. SKPD Maluku terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum Kota Tual; Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku; Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon; Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual; Politeknik Negeri Ambon; Politeknik Perikanan Negeri Tual; Universitas Pattimura. SKPD Nusa Tenggara Barat terdiri dari: Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram. SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Akademi Pariwisata Makassar; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Jeneponto; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar; Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar; Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto; RSUD H Padjonga Dg. Ngalle Takalar; Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar; TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. (Billy)

WARTA INFO OPINI

Lelang Lebih Transparan Tapi Tak Kelihatan? “Saya mau komplain, ini lelang sudah selesai kok gak keliatan pemenangnya”, kata seorang bapak dengan muka kesal. “Kalau seperti ini namanya tidak transparan”, imbuhnya. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pun terlihat bingung. Tak ada api tak ada hujan, tiba-tiba datang orang ke ruang layanan LPSE dan ba..bi...bu... Si petugas mencoba menenangkan bapak itu. “Maaf Bapak, sebelumnya ada yang dapat kami bantu? Bapak dari mana?”, kata si petugas. “ICW (Indonesia Corruption Watch)”, jawab si bapak singkat. “Bagaimana Bapak?”, tanya si petugas. Sambil menyodorkan kertas yang dilipat, si Bapak berkata: “Saya ikut lelang ini, udah lewat jadwal pengumuman tapi gak ada kabar. Sekarang muncul di jadwalnya tulisan ‘lelang sudah selesai’. Ini gak ada kabar apa–apa di web LPSE. Pemenangnya siapa kok disembunyikan??”.

K

ejadian itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Seorang penyedia barang/jasa yang awalnya mengaku dari ICW datang ke LPSE mengeluh tentang suatu lelang. Dia berpendapat bahwa lelang yang telah dia ikuti tidak transparan walau pun dilakukan secara e-procurement. Dengan rasa penasaran dan berusaha menenangkan, petugas LPSE menyimak apa yang dia katakan.

evaluasi sampai dengan pengumuman pemenang di web LPSE. Salah satu kemungkinan yang terjadi, panitia tersebut melanjutkannya dengan cara manual sehingga hasil evaluasi tidak tersimpan di sistem. Lelang secara e-procurement yang seharusnya transparan akan menjadi “gaib”, tidak terlihat sama sekali siapa yang menang, siapa yang gugur, dan mengapa digugurkan. Para peserta lelang tidak mengetahui hasil dari lelang yang mereka ikuti karena tidak menerima notifikasi melalui web ataupun email seperti yang seharusnya.

Petugas mengamati kertas yang diberikan si bapak, kemudian melihat lelang yang ada di web. Ternyata benar lelang itu sudah lewat tahap pengumuman, namun tidak terdapat nama pemenang lelang maupun hasil evaluasi dari panitia. Sebagai catatan, hasil evaluasi dan pemenang lelang dapat diakses oleh publik tanpa harus log in dalam web LPSE. Pengumuman pemenang lelang tidak akan terpublikasi jika panitia tidak mengisikan seluruh rangkaian hasil

Sumber: http://www.mymodernmet.com/

Pada saat melakukan sosialisasi e-procurement kepada Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) bulan Juni tahun lalu, saya sempat mewawancarai sebagian peserta mengenai pendapat mereka tentang implementasi e-procurement. Ada yang berpendapat sudah bagus. Ada juga


1 515

WARTA INFO OPINI

yang menyatakan harus lebih diperbaiki lagi. Menurut mereka, berdasarkan pengalaman mengikuti lelang di berbagai LPSE, masih banyak lelang yang hasil evaluasinya tidak dijelaskan oleh panitia. Entah karena alasan gugur evaluasi yang tidak jelas, atau panitia yang tidak mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan. Walaupun wawancara ini dilakukan tahun lalu, namun kesalahan ini masih berpotensi terjadi. Dalam acara Focus Group Discussion Pusat LPSE yang diselenggarakan di Makassar, salah satu peserta dari penyedia barang/ jasa menceritakan pengalamannya mengikuti lelang di salah satu LPSE. Dia mengirimkan sanggahan kepada panitia namun sanggahannya tidak dijawab. Dia mendatangi satuan kerja (satker) panitia tersebut, tetapi panitia tidak dapat ditemui dan tidak ada sekretariat panitia. Dia pun tidak mengirimkan sanggah banding karena setelah ditimbang– timbang, uang jaminannya cukup besar. Lagipula, dia sudah terlanjur pesimis sanggahannya tidak akan ditanggapi. Kasus–kasus di atas masih dapat terjadi dalam pelaksanaan lelang secara elektronik walaupun permainannya tidak “cantik”. Salah satu kelebihan lelang secara elektronik yaitu peserta lelang akan mudah dan cepat mengetahui jika ada kesalahan dalam pelaksanaan lelang. Sehingga para peserta lelang dapat menyampaikan aduannya. Sistem ini akan berhasil jika dalam instansi penyelenggara lelang tersedia fasilitas penanganan aduan dan tindak lanjutnya. Dalam pelaksanaan lelang secara elektronik, panitia memang tidak perlu bertemu langsung dengan penyedia. Hal ini merupakan salah satu keuntungan bagi panitia. Lebih praktis dan mudah.

Namun tak seharusnya fasilitas ini digunakan panitia untuk bersembunyi atas tanggung jawab pelaksanaan lelang. Seluruh tahapan yang ada dalam lelang harus dieksekusi/dilakukan pula dalam web LPSE. Helpdesk Pusat LPSE Kementerian Keuangan terbuka menerima aduan pelaksanaan lelang secara elektronik. Setelah mendapatkan aduan, petugas helpdesk langsung menghubungi panitia untuk melakukan konfirmasi. Contohnya, pada kasus seperti di paragraf awal, setelah melakukan konfirmasi, petugas helpdesk mendapat informasi bahwa panitia lupa mengisi hasil evaluasi di sistem. Pada akhirnya, jadwal pada sistem diperpanjang sehingga panitia dapat melengkapi seluruh tahapan dalam sistem dan pengumuman hasil lelang dapat dilihat oleh seluruh peserta. Selanjutnya untuk peserta yang merasa keberatan dapat mengirimkan sanggahan. Proses lelang pun dapat berjalan normal kembali. Jika terdapat pengaduan teknis pelaksanaan lelang secara elektronik, peserta lelang dapat menyampaikan aduannya ke helpdesk LPSE. Namun untuk pengaduan yang berindikasi korupsi, dapat dilaporkan ke Whistleblowing System Kementerian Keuangan dengan alamat web www.wise. depkeu.go.id. Demi terwujudnya lelang yang baik, diperlukan partisipasi peserta lelang untuk melaporkan kejanggalan yang ditemukan. (Edi)

SINERGI

“

Dalam pelaksanaan lelang secara elektronik, panitia memang tidak perlu bertemu langsung dengan penyedia. Hal ini merupakan salah satu keuntungan bagi panitia. Lebih praktis dan mudah. Namun tak seharusnya fasilitas ini digunakan panitia untuk bersembunyi atas tanggung jawab pelaksanaan lelang. Seluruh tahapan yang ada dalam lelang harus dieksekusi/dilakukan pula dalam web LPSE.

“Tidak peduli berapa banyak yang anda lakukan, tidak peduli berapa menarik hati kepribadian Anda, Anda tidak akan melangkah jauh dalam bisnis jika Anda tidak dapat bekerja bersama dengan orang lain.” —John Craig

16

16


WARTA INFO REGULASI

Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK No. 478/KMK.01/2010) (Bagian II)

P

ada warta e-procurement edisi IX, kami telah menjelaskan 5 dari 11 sasaran pengendalian terkait SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kelima sasaran pengendalian tersebut yaitu a) Pengendalian Umum; b) Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi; c) Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi; d) Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia; e) Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan. Untuk melengkapi penjelasan terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479/KMK.01/2010 (KMK 479/2010), pada warta e-procurement edisi X ini kami akan menjelaskan enam sasaran pengendalian lainnya, yaitu: 1. Pengendalian Pengelolaan Komunikasi dan Operasional; Kebijakan dan standar pengelolaan komunikasi dan operasional ini meliputi: a. Prosedur operasional dan tanggung jawab; Prosedur operasional harus didokumentasikan dan dipelihara dengan baik. Untuk menghindari pegawai yang memiliki pengendalian eksklusif terhadap seluruh aset informasi dan perangkat pengolahnya, harus ada pemisahan tugas pada pegawai yang terlibat dalam penanganan informasi yang memiliki klasifikasi sangat rahasia dan rahasia. b. Pengelolaan layanan oleh pihak ketiga; Dilakukan pemantauan dan kajian

terhadap kinerja penyediaan layanan, laporan, dan catatan yang disediakan oleh pihak ketiga secara berkala. c. Perencanaan dan penerimaan sistem; 1) Pengelolaan kapasitas Memantau penggunaan perangkat pengolah informasi dan membuat perkiraan pertumbuhan kebutuhan ke depan untuk memastikan ketersediaan kapasitas 2) Penerimaan sistem Menetapkan kriteria penerimaan (acceptance criteria) untuk sistem informasi baru, pemutakhiran (upgrade) dan versi baru serta melakukan pengujian sebelum penerimaan d. Perlindungan terhadap ancaman program yang membahayakan (malicious code); e. Backup; Melakukan backup informasi dan perangkat lunak secara berkala. f. Pengelolaan keamanan jaringan; g. Penanganan media penyimpan data; h. Pertukaran informasi; dan i. Pemantauan Melakukan audit logging, perlindungan data catatan, pencatatan kegiatan sistem administrator dan sistem operator, pencatatan kesalahan, dan sinkronisasi waktu. 2. Pengendalian Akses Meliputi: a. Persyaratan untuk pengendalian akses; Unit eselon I harus menyusun, mendokumentasikan, dan mengkaji

ketentuan akses ke aset informasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan persyaratan keamanan b. Pengelolaan akses pengguna; Meliputi pendaftaran pengguna, pengelolaan hak akses khusus, pengelolaan kata sandi pengguna, dan kajian hak akses pengguna secara berkala. c. Tanggung jawab pengguna; 1) Mematuhi aturan pembuatan dan penggunaan kata sandi. 2) Memastikan perangkat pengolah informasi yang digunakan mendapatkan perlindungan terutama pada saat di tinggalkan; dan 3) Melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. d. Pengendalian akses jaringan; Meliputi pengaturan pengguna dalam mengakses jaringan, penggunaan proses otorisasi pengguna, perlindungan terhadap diagnosis jarak jauh dan konfigurasi port, pemisahan jaringan untuk pengguna, sistem informasi, dan layanan informasi, penerapan mekanisme pengendalian akses pengguna sesuai dengan persyaratan pengendalian akses, dan pengendalian routing jaringan. e. Pengendalian akses ke sistem operasi; Meliputi prosedur akses yang aman, identifikasi dan otorisasi pengguna, penerapan sistem pengelolaan kata sandi yang mudah digunakan dan dapat memastikan kualitas kata sandi pengguna, pengendalian penggunaan system utilities, pengaktifan fasilitas


1 717

WARTA INFO REGULASI

session time-out untuk mengunci komputer, aplikasi, dan jaringan, serta pembatasan waktu koneksi untuk sistem informasi dan aplikasi yang bersifat sangat rahasia dan rahasia. f. Pengendalian akses ke aplikasi dan sistem informasi Aplikasi yang sangat rahasia dan rahasia harus diletakkan pada lokasi terpisah. g. Mobile Computing dan Teleworking 1) membangun kepedulian pengguna perangkat mobile computing dan teleworking akan risiko keamanan yang terus meningkat terhadap informasi yang tersimpan. 2) Pengguna perangkat mobile computing dan teleworking harus mengikuti prosedur yang terkait penggunaan perangkat. 3. Keamanan Informasi dalam Pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi; a. Pengolahan informasi pada aplikasi; Harus memperhatikan validasi data yang masuk, pengendalian proses internal, dan validasi data keluar. b. Pengendalian penggunaan kriptografi; Sistem kriptografi harus digunakan untuk melindungi aset informasi yang memiliki klasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas. c. Keamanan file sistem (system fiks); Menerapkan kegiatan pengendalian operasional perangkat lunak, perlindungan terhadap sistem pengujian data, dan pengendalian akses ke kode program. d. Keamanan dalam proses pengembangan dan pendukung (support proceses); Menjaga keamanan proses pengembangan dan pendukung dengan penerapan prosedur pengendalian perubahan sistem operasi dan perangkat lunak, melakukan kajian teknis aplikasi setelah perubahan sistem operasi dan perangkat lunak, mencegah

18

18

kebocoran informasi dengan pemantauan terhadap aktivitas pegawai dan pihak ketiga, serta memantau pengembangan perangkat lunak oleh pihak ketiga. e. Pengelolaan kerentanan teknis. Mengumpulkan informasi kerentanan teknis secara berkala dari sistem informasi yang digunakan dan komponen pendukungnya, melakukan evaluasi dan penilaian risiko terhadap kerentanan teknis yang ditemukan, serta menetapkan pengendalian yang tepat. 4. Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi; a. Pelaporan kejadian dan kelemahan keamanan informasi; Pegawai dan pihak ketiga harus segera melapor pada saat menemui kelemahan atau terjadi gangguan keamanan informasi dalam sistem atau layanan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan b. Pengelolaan gangguan keamanan informasi dan perbaikannya.

b. Penilaian Risiko dan Analisis Dampak Bisnis (Business Impact Analysis /BIA); c. Penyusunan dan Penerapan Rencana Kelangsungan Kegiatan (Business Continuity Plan/BCP); Meliputi pembuatan prosedur terkait keadaan darurat, fallback, dan resumption, jadwal ujicoba, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi, serta pendataan kebutuhan aset kritikal dan sumber daya. d. Pengujian, Pemeliharaan, dan Pengkajian Ulang Rencana Kelangsungan Kegiatan. Meliputi uji coba recovery sistem, uji coba proses recovery di lokasi kerja sementera, uji coba terhadap perangkat dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga, dan uji coba secara keseluruhan. 6. Pengendalian Kepatuhan. a. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan; Meliputi identifikasi peraturan yang dapat diterapkan, penggunaan perangkat lunak berlisensi, perlindungan terhadap rekaman, dan pengamanan data.

Meliputi pembuatan prosedur terkait gangguan keamanan informasi, peningkatan penanganan gangguan keamanan informasi, dan pengumpulan bukti pelanggaran serta penyalahgunaan sistem informasi.

b. Kepatuhan teknis; dan

5. Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; a. Proses Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; Meliputi indentifikasi risiko dan dampaknya, identifikasi aset informasi yang menunjang proses kegiatan kritikal, identifikasi sumber daya, memastikan keselamatan pegawai, dan perlindungan terhadap perangkat pengolah informasi dan aset organisasi, penyusunan dan pendokumentasian rencana kelangsungan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategi Kemenkeu, dan pelaksanaan uji coba serta pemeliharaan Rencana Kelangsungan Kegiatan secara berkala.

c. Audit sistem informasi.


Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan teknis secara berkala untuk menjamin efektivitas standar dan prosedur keamanan informasi yang ada di area operasional.

Meliputi pengendalian audit sistem informasi dan perlindungan terhadap alat bantu audit sistem informasi harus melalui persetujua pimpinan. ( Dalam praktiknya, implementasi sistem pengendalian ini belum sempurna seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”. Meskipun demikian, Kemenkeu tetap berusaha dan melakukan perbaikan terus-menerus. Dengan adanya sasaran pengendalian ini, diharapkan keamanan aset informasi Kemenkeu dapat terjaga dengan baik. (Dimas)

WARTA INFO PROFIL

Kisah “Bonek” Pengadaan Yang Kini Menjadi Pionir Kelembagaan ULP Sekilas, hampir tidak ada yang terlihat istimewa saat Tim Warta memasuki gerbang Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang beralamat di Jl. Sedap Malam No.1 ini. Tidak ada gedung tinggi yang menjulang. Tidak ada kendaraan mewah yang terparkir rapi di depan kantor. Benar-benar membuat kami penasaran. Apa yang membuat ULP di kota yang terkenal dengan boneknya ini selalu ramai diperbincangkan sebagai rujukan studi banding K/L/D/I Seluruh Indonesia.

P

epatah mengatakan, jangan pernah melihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Ternyata benar! Perlahan kata istimewa itu mulai menyelinap masuk ke pikiran kami ketika menyapa penghuni kantor ini. Satpam dan pegawai front office yang sangat ramah dengan gaya khas Jawa Timur, dengan segera mempersilakan kami masuk ke dalam ruangan Kepala Bidang Perlengkapan Pemkot Surabaya. Kesan istimewa itupun semakin menusuk pikiran kami ketika menyaksikan deretan piala penghargaan yang sangat banyak tersaji

rapi di ruangan ini. Meski ruangan ber-AC ini sangat dingin, namun sambutan penghuni ruangan mampu menghangatkan suasana pertemuan, Hj. Noer Oemarijati, S.Sos, MSi selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya didampingi oleh Sekretaris ULP Kartiningrum, SE menyambut kedatangan kami. Kerika perbincangan dan wawancara dimulai, maka semakin jelas bagi kami bahwa reputasi Pemkot Surabaya untuk urusan pengadaan barang

dan jasa tidak perlu diragukan lagi. Keberhasilan dalam mengembangkan sistem lelang online (e-Procurement) sejak 2003 berlanjut hingga dipakainya sistem tersebut sebagai rujukan lelang nasional oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan keberlangsungan ULP yang dibentuk sejak tahun 2008 ini telah dipercaya oleh KPK menjadi pionir kelembagaan yang tepat sebagai rujukan studi banding baik untuk sistem lelang maupun pelayanan publik. Hal itulah yang menginspirasi sejumlah daerah untuk belajar di Pemkot


1 919

WARTA INFO PROFIL

Surabaya termasuk kami yang mencoba meliputnya agar menginspirasi bagi pembaca Warta. Berikut adalah hasil liputan implementasi ULP Pemkot Surabaya yang telah disarikan oleh Tim Warta. Selamat membaca! Awal pembentukan “Kami ini adalah “bonek” pengadaan yang nekat menerapkan sistem lelang online (e-proc) sejak 2003,“ ujar Noer Oemarijati memulai paparannya yang diikuti gelak tawa ringan tim warta. Lalu, mengapa harus e-proc? Karena melalui pemanfaatan teknologi ini, selain lebih praktis juga terbukti mampu memangkas pengeluaran hingga 30-50 persen. “Itu pula yang membuat penggunaan APBD Kota Surabaya lebih efisien,” terang Noer. Sehingga kami sejak tahun 2003 sudah tidak ada lagi istilah beli dokumen karena semua berkas di-upload via internet. Sedangkan untuk kelembagaan

ULP Pemkot Surabaya sendiri, baru berdiri pada tahun 2008 melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/15/436.1.2/2008 tanggal 22 Januari 2008 Tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). Terbentuknya ULP juga tentu tak bisa lepas dari e-proc. “Semua ada keterkaitan. Diawali dengan e-proc kemudian tercetus e-project planning, e-budgeting sampai lahirnya ULP ini,” jelas Noer. Latar belakang berdirinya ULP 1. Tudingan yang tidak sedap bila Pengadaan B/J ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja. 2. Panitia pengadaan masih bisa diinterfensi oleh pimpinan struktural 3. Kuantitas Paket Pekerjaan yang banyak pada SKPD/Satuan Kerja 4. Kuantitas Panitia Pengadaan yang bersertifikat yang tidak merata pada setiap SKPD / Satuan Kerja 5. Standardisasi Dokumen Pengadaan. Diakuinya, selama proses berdirinya ULP banyak hambatan yang ditemui. Menurutnya, hal itu disebabkan peralihan dari sistem manual ke sistem online. Perbedaan yang paling mencolok dapat

Sumber : ULP Surabaya

Pegawai Front Office ULP Pemkot Surabaya dilihat dari tidak adanya kesempatan tatap muka antara pemangku kepentingan dengan peserta lelang. Pasalnya semua proses lelang dilakukan secara online dan serba elektronik. Masyarakat juga dapat mengakses melalui komputer masing-masing sebagai tambahan aspek pengawasan. Maksud dan Tujuan Pembentukan ULP • Proses Pengadaan B/J Pemerintah menjadi lebih Efektif dan Efisien • Proses Pengadaan B/J Pemerintah menjadi lebih Terpadu & Terkendali • Menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi Penyedia B/J agar tercipta persaingan usaha yang sehat (penyedia B/J yang overload, black list dapat terpantau) • Menjamin proses Pengadaan B/J Pemerintah dilakukan oleh aparatur yang profesional & kompeten • Meningkatkan kinerja SKPD/Satker dalam menjalankan tupoksi, karena tidak lagi melaksanakan Pengadaan B/J di lingkungannya.

20

20


WARTA INFO PROFIL

Struktur ULP Pada awal pembentukan ULP, strukturnya terdiri atas satu orang penanggungjawab, satu orang direktur, dan satu orang manager, serta tujuh Gugus Tugas Pengadaan (GTP). Pada awal berdirinya ULP, paket pekerjaan yang dilaksanakan (piloting) bernilai total sekitar 3 Milyar. Namun saat ini, dalam SK ULP untuk paket pekerjaan tahun anggaran 2013, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/482/436.1/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit), ULP terdiri atas satu orang Kepala dan satu orang Sekretaris, serta 39 orang personil ULP yang dibagi ke dalam 13 Kelompok Kerja (pokja). Para personil pokja ULP berasal dari berbagai SKPD lingkungan Kota Surabaya seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, dan lain sebagainya. Jumlah personil pokja ULP untuk setiap paket pekerjaan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas pekerjaan. Pada tahun 2010, pokja ULP hanya terdiri dari 4 Pokja, yaitu Pokja Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi. Karena dianggap kurang efisien dan beban kerjanya tidak merata serta kesulitan apabila ada personil pokja yang berhalangan untuk terlibat dalam pengadaan, maka setelah itu personil pokja hanya berisi nama dan asal instansi agar lebih fleksibel. Struktur ULP Pemkot Surabaya melekat pada Sub Bagian Pengadaan, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Personil pokja ULP masih bersifat Ad Hoc dan belum berbentuk struktural. Hal ini memang sesuai dengan filosofi yang dianut Ibu Walikota Tri Rismaharini yang berkomitmen untuk membuat organisasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi. Hasil kinerja dari sistem ini terbukti berhasil dengan tingkat penyelesaian paket lelang yang mencapai lebih dari 95% tepat waktu.

Efisiensi Anggaran ULP Surabaya dari tahun 2008 Beban Kerja dan Sistem Kerja ULP Pemkot Surabaya melayani pelaksanaan pengadaan bagi 71 SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya. Pokja melaksanakan tugas di ULP mulai pukul 10:00 sampai dengan selesai. Saat ini Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2014 Pemkot Surabaya sudah disahkan oleh DPRD sejak 11 November 2013, sehingga pengadaan TA 2014 untuk tahap pertama sudah dimulai sejak tanggal 25 November 2013, dengan demikian diharapkan penandatanganan kontrak dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2014. Untuk paket pengadaan yang dapat dikerjakan oleh ULP harus terlebih dahulu dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan (e-Project Planning). Periode permintaan pelaksanaan lelang/seleksi diajukan oleh SKPD pemilik pekerjaan dalam tenggat waktu 2 kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 8 dan tanggal 25 bulan berjalan. Tidak ada batasan nilai pengadaan yang diajukan kepada ULP.

Namun untuk menjamin kelayakan paket pekerjaan, ULP Pemkot Surabaya terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen terkait pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan dengan ketentuan, yaitu: 1. Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, verifikasi dilakukan maksimal H-10 sebelum pelaksanaan lelang; 2. Untuk Pengadaan Jasa Non-Konstruksi, verifikasi dilakukan maksimal H-7 sebelum pelaksanaan lelang. Mengingat jumlah paket yang biasa diterima ULP Pemkot Surabaya berkisar antara 200-300 paket pengadaan setiap tahunnya, maka penerapan sistem verifikasi yang terjadwal tersebut terbukti cukup efektif membuat penyelenggaraan lelang seluruh SKPD menjadi lebih serius, lebih terstruktur, dan selesai tepat waktu. Tata cara / prosedur standar proses lelang dengan e-proc yang dilaksanakan melalui ULP disusun dengan memperhatikan batasan kewenangan dan tanggung jawab, khususnya antara GTP dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di masing-masing SKPD.


2 121

WARTA INFO PROFIL

personil (penerapan e-performance) yang dianggap penting sebagai alat kontrol guna memastikan apakah ULP bekerja sesuai dengan standar dan target waktu/ keluaran yang ditetapkan. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendukung (value added) ULP Pemkot Surabaya sehingga layak menjadi kiblat dari pembentukan ULP, yaitu:

Kepala Bagian Perlengkapan Hj. Noer Oemarijati, S.Sos, MSi sedang memaparkan profil ULP Pemkot Surabaya Untuk pelaporannya, ULP Pemkot Surabaya melaporkan hasil kegiatannya setiap bulan kepada Walikota.

• Mendapat dukungan langsung dan komitmen teguh dari Walikota dalam upaya pelaksanaan transformasi pengadaan. • Seleksi calon personil ULP dilakukan dengan sangat ketat melewati beberapa tahap ujian dalam proses rekrutmen, seperti fit and proper test, tes psikologi (psikotest), tes kepribadian, hingga tes wawancara. • Memberikan honorarium untuk Personil Pokja guna menjaga integritas para Pokja saat menjalankan tugasnya. • Adanya jaminan konsultasi hukum dari tenaga ahli yang berasal dari akademisi Perguruan Tinggi, Kejaksaan, dan Kepolisian. Reward dan fasilitas personil Pokja ULP

Manajemen SDM Personil pokja ULP yang dikenal dengan kelompok-kelompok GTP ini merupakan personil pilihan dari berbagai SKPD dengan memperhatikan sisi kompetensi (bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah) dan integritas (dipilih yang tidak punya track record buruk). Selama periode kerja, ULP Pemkot Surabaya membekali personil pokjanya dengan kegiatankegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan setiap sebulan sekali melalui sesi diskusi sekaligus sebagai sarana evaluasi kegiatan. Bahkan untuk menambah wawasan, ULP Pemkot Surabaya juga melibatkan pihak akademisi dari Perguruan Tinggi, pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan LKPP sebagai narasumbernya. Tidak hanya evaluasi kegiatan saja yang dilakukan, Pemkot Surabaya juga menerapkan mekanisme penilaian kinerja

22

22

Pada awalnya, personil Pokja ULP mendapatkan honor sebagai personil

Sumber: ULP Surabaya


Pokja ULP setiap bulannya selain honor dari paket pengadaanya yang sesuai SBU. Karena adanya temuan atribusi dari pemeriksa pada tahun 2010, maka setelah itu personil Pokja ULP hanya menerima honor berdasarkan paket pengadaan yang dilaksanakannya sesuai standar biaya umum (SBU) yang anggarannya disediakan masingmasing SKPD pemberi pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan honorarium Pokja dialokasikan dalam DPA pada masingmasing SKPD yang melaksanakan pengadaan. Apabila terdapat honor paket pengadaan yang belum dianggarkan oleh SKPD pemberi pekerjaan, ULP Pemkot Surabaya tetap melaksanakan kegiatan tersebut dan pembayaran honornya menunggu revisi anggarannya. Pemkot Surabaya selalu menyediakan anggaran untuk tenaga ahli, baik untuk konstruksi dan legal (hukum) dalam proses pengadaan dibebankan dalam anggaran ULP, sehingga memudahkan personil Pokja ULP untuk melaksanakan proses pengadaan. Tenaga ahli yang sudah dipekerjakan sejak tahap perencanaan ini berasal dari akademisi, kejaksaan dan kepolisian.

WARTA INFO PROFIL

Pemkot Surabaya menyediakan tenaga outsourcing yang mendukung GTP dalam menjalankan tugasnya, seperti dukungan melakukan proses administrasi dan tata usaha ULP yang kualifikasi dan integritas SDM-nya sudah teruji melalui proses seleksi. Seluruh biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas ULP (selain Honorarium Pokja) dibebankan pada Anggaran Bagian Perlengkapan. Selain itu, gedung ULP diupayakan ada tersendiri dan dapat mengakomodir kebutuhan ruang bagi para personil GTP untuk melaksanakan evaluasi, aanwijzing, dan pembukaan file penawaran. Untuk reward yang diberikan kepada personil Pokja ULP, saat ini belum ada perlakuan yang berbeda. Masih berupa honor per paket pekerjaan sesuai SBU. Namun, yang patut diteladani dari ULP ini adalah komitmen integritas yang tetap tertanam kuat di tiap personil GTP saat menjalankan tugasnya. Problematika yang pernah dihadapi ULP Pemkot Surabaya pernah mengalami masalah hukum di PTUN, namun dapat ditangani oleh Biro Hukum dan sudah terlebih dahulu mendapat bantuan konsultasi dari kejaksaan dan kepolisian pada tahap perencanaan pengadaan.

•

• • • •

yang tidak terselesaikan di akhir tahun anggaran Terjaganya kualitas hasil pengadaan karena masyarakat luas juga ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Solusi bagi SKPD/Satker yang tidak cukup memiliki tenaga pengadaan yang bersertifikat Solusi bagi SKPD/Satker untuk Konsultasi masalah Pengadaan Barang/Jasa Mempercepat proses pemilihan penyedia Sebagai fasilitator antara Penyedia Barang/Jasa - Panitia Pelelangan - PPK

Monitoring Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan Dari pihak internal, Kepala ULP memantau hasil kinerja POKJA dari evaluasi serta Penetapan & Pengumuman Pemenang tanpa mempengaruhi hasil dari evaluasi POKJA dan secara langsung menyampaikan dokumen lelang ke SKPD. Selain itu, mekanisme penilaian kinerja ULP (e-performance) telah dilakukan sebagai alat kontrol guna memastikan apakah ULP bekerja sesuai dengan standar dan target waktu/keluaran yang ditetapkan. Dari pihak eksternal, pihak Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian & Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Perlengkapan memantau proses pelaksanaan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan.

Serba elektronik dan menjadi pionir kelembagaan ULP Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pembangunan sistem pelelangan yang diterapkan ULP Pemkot Surabaya mulai dari pengadaan barang dan jasa, penganggaran, hingga realisasi proyek semua dilakukan serba elektronik. Bahkan, untuk pencairan pembayaran, rekanan tidak perlu bertemu langsung. Kepala dinas cukup meng-klik lewat aplikasi yang ada di telepon genggamnya, maka dana sudah bisa dicairkan. Minimnya kesempatan bertatap muka inilah yang dinilai KPK sebagai terobosan sekaligus salah satu bentuk memerangi peluang tindak korupsi. Itulah sebabnya KPK selalu merekomendasikan Surabaya sebagai rujukan studi banding sistem lelang maupun pelayanan publik. Noer Oemarjiati menjelaskan, pihaknya tidak memungkiri bahwa intensitas kunjungan ke ULP dari kota/kabupaten lain ke Pemkot Surabaya semakin meningkat. Dalam seminggu, sedikitnya ada 2-3 tamu yang berkunjung untuk mempelajari sistem lelang di Surabaya. “Ini membuktikan apa yang kita terapkan dalam sistem pelelangan menjadi acuan daerah lain,” tutur Noer Oemarijati. (Radit)

Manfaat yang dicapai Melihat capaian yang diraih selama ini, manfaat yang berhasil diperoleh oleh stakeholder pengadaan barang/jasa ULP Pemkot Surabaya: • Controlling pengadaan barang/jasa tersentralisasi • Transparansi proses pengadaan barang/jasa • Standarisasi dokumen lelang • Efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa menjadi terintegrasi • Meminimalisasi potensi terjadinya penyelewengan kepentingan pengadaan barang/jasa • Berkurangnya jumlah proyek fisik

Terdapat pula Tim Monitoring & Evaluasi (Tim Monev), yang terdiri dari Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Hukum, dan Bagian Bina Program yang memantau proses pelaksanaan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan sekaligus sebagai Tim dalam pembahasan Sanggahan Banding. Selain itu, masyarakat luas juga dapat turut berpartisipasi memantau pelaksanaan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan melalui internet.


2 323

WARTA INFO KERJA SAMA

Menutup Tahun 2013, jumlah Instansi kerja sama Pusat LPSE Mencapai 149 K/L/I Menutup tahun 2013 sebanyak 149 Kementerian/Lembaga/Instansi telah mendapat bimbingan LPSE Kementerian Keuangan Untuk penerapan e-Procurement melalui pembentukan Admin Agency Training dan Asistansi

Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 8. Sekretariat Negara 9. Biro Umum BPKP 10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 13. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) 14. Kementerian BUMN 15. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 16. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 17. Pengadilan Agama Jakarta Utara 18. Kejaksaan Agung RI 19. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 20. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh 1. 2. 3. 4.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh IAIN Ar-Raniry Aceh Kantor Badan SAR Aceh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

Wilayah Jambi 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Wilayah Bengkulu 1. BPS Provinsi Bengkulu

24

24

2. 3. 4. 5.

Dinas Kesehatan Kab. Seluma RSUD Tais Kab. Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma 7. Sekretariat Daerah Kab. Seluma 8. Sekretariat DPRD Kab. Seluma 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma 10. Pengadilan Agama Curup 11. Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu 13. Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma 14. Pengadilan Agama Lekong

Wilayah Lampung 1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung 2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Wilayah Sumatera Selatan 1. 2. 3. 4.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan BPK Provinsi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

Wilayah Jawa Barat 1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”


Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat 5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I 7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang

Wilayah Serang 1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang

Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

Wilayah Jawa Timur 1. 2. 3. 4. 5.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. Pengadilan Militer III Madiun Polda Jatim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur

WARTA INFO KERJA SAMA

6. Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII 7. Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto 8. Universitas Wijaya Putra Surabaya 9. BPN Kota Surabaya 10. Universitas Katolik Darma Cendika

dan Keamanan Kelas I Entikong 20. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat 21. Kejaksaan Negeri Pontianak 22. Kejaksaan Negeri Putussibau

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba 14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

Wilayah Kalimantan Timur Wilayah Bali 1. BMKG Wilayah Bali 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 3. Pengadilan Agama Gianyar 4. Pengadilan Agama Badung 5. RRI Singaraja 6. RRI Denpasar 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregio Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah Kalimantan Barat 1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat 2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Stasiun Meteorologi Supadio 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang 8. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 9. Bappeda Kabupaten Bengkayang 10. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 11. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04) 12. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP) 13. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) 14. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura 15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 16. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 17. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak 18. Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat 19. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu

Wilayah Kalimantan Tengah 1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng 2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng

Wilayah Maluku 1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Sulawesi Tenggara

Wilayah Maluku Utara

1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Sulawesi Selatan

Wilayah Papua Barat

1. 2. 3. 4. 5.

1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Dinas Kesehatan Jeneponto SMAK Makassar RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Dinas Pertanian Kab. Jeneponto Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto Akademi Pariwisata Makassar Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar

Wilayah Papua 1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua 2. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua 3. Pengadilan Negeri Jayapura 4. Pengadilan Agama Sentani

PELAYANAN “Kunci sukses melayani dengan unggul adalah kerendahhatian dan konsistensi” —Irene Tedjo


2 525

WARTA KEGIATAN

Public Procurement Training and Best Practices : SETYM International, Canada

Jamshid Umarov, tenaga pengajar SETYM (berdiri) sedang menyampaikan materi

K

egiatan in country training in public procurement and best practices dilaksanakan dari anggaran hibah melalui oleh Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) ini dilaksanakan di Yogyakarta dengan narasumber dari SETYM International Inc Montreal Canada. Selama lima hari, tanggal 11-15 September 2013, sebanyak dua puluh peserta mendapat materi tentang sistem dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah diterapkan pada beberapa negara, perusahaan besar termasuk pada Lembaga Internasional. Narasumber pelatihan ini adalah Jamshid Umarov, tenaga pengajar SETYM yang berasal dari Uzbekistan. Jamshid sudah berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa secara internasional sejak tahun 2002.

26

26

SETYM International Inc. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang training dan konsultansi berskala internasional, khususnya untuk pelayanan di bidang manajemen proyek pembangunan dan tata kelola pemerintahan, termasuk procurement. Sejak 1988, perusahaan ini telah bekerjasama dengan organisasi internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dll. Jamshid mengatakan bahwa sistem e-procurement yang terintegrasi sudah diterapkan di berbagai negara termasuk pada organisasi internasional seperti PBB. Sesuai dengan Jamshid yang juga sebagai tenaga pelaksana pengadaan di PBB banyak menjelaskan tentang sistem pengadaan secara elektronik pada organisasi internasional tersebut.


Selain itu, untuk memperjelas gambaran pelaksanaan sistem e-procurement di lembaga internasional tersebut, diberikan simulasi proses pengadaan pada PBB dengan cara mengakses langsung laman e-procurement PBB. “Kegiatan ini memberikan banyak pengetahuan tentang penerapan procurement di berbagai Negara”, demikian yang disampaikan Mulat Handayani, Kepala Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem di Pusat LPSE yang juga merupakan salah satu peserta kegiatan.(VS)

WARTA KEGIATAN

Antisipasi Kegagalan Lelang melalui Focus Group Discussion

Narasumber FGD dari kiri (Erwin, Pusat LPSE), (Ahmad Dzkrullah, Biro Perlengkapan), (Patrick W., Inspektorat Jenderal), (Luck Akbar, Moderator, Pusat LPSE)

G

una mengantisipasi terjadinya lelang/seleksi gagal pada pemilihan penyedia barang/ jasa di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pusat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) e-Procurement. Peserta kegiatan tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berasal dari masing-masing unit eselon I serta para penyedia barang/ jasa yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan secara elektronik di Kemenkeu. Acara yang diselenggarakan di Swissbell Hotel, Jakarta, ini mengambil tema “Review Penerapan SE-09/MK.01/2012 tentang antisipasi pelelangan gagal di lingkungan Kementerian Keuangan”. Antisipasi lelang gagal yang telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 09/MK.01/2012 dipandang belum efektif karena masih ditemukan adanya permasalahan di lapangan. Untuk itu, perlu dikaji kembali efektivitas Surat Edaran tersebut. Pusat LPSE mengundang narasumber dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perlengkapan untuk memberikan gambaran dari berbagai

aspek khususnya mengenai regulasi dan fungsi pengawasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya lelang gagal. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi reporting LPSE sampai dengan November 2013, dari 1.613 paket pengadaan yang terlaksana, terdapat 363 paket yang mengalami lelang ulang. Hal ini berdampak pada keterlambatan jadwal pengadaan, terhambatnya proses pemenuhan barang/jasa bagi pemerintah, serta terhambatnya penyerapan anggaran

yang mendaftar. Sehingga, lelang gagal dan harus dilakukan pengulangan pada proses lelang,” demikian yang disampaikan oleh Luqman Joyo Kartono, Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna di Pusat LPSE pada saat pembukaan acara. Luqman mengharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara penyedia dengan pokja ULP untuk mencari solusi bersama yang nantinya akan menjadi rekomendasi penyempurnaan aturan untuk mencegah terjadinya pelelangan efektivitas dan efisiensi anggaran. (VS)

“Pelelangan gagal terjadi salah satunya karena panitia menetapkan spesifikasi terlalu tinggi dengan harga yang tidak sebanding sehingga tidak ada penyedia

diskusi dan tanya jawab FGD


2 727

WARTA KEGIATAN

LPSE Goes to28th Annual Trade Expo

Petugas LPSE menyaksikan undian doorprize bagi pengunjungnyang bisa menjawab pertanyaan dengan benar

Pameran dagang terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI), kembali digelar pada tanggal 16-20 Oktober 2013. Bertempat di Hall A.33 Jakarta InternationaI Expo, Kemayoran, Jakarta. Pusat LPSE turut serta memeriahkan acara akbar tersebut dengan membuka stand publikasi. Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 yang mengusung tema Trade with Remarkable Indonesia ini dihadiri oleh pengunjung dari berbagai negara yang dikoordinasikan oleh 94 kantor Perwakilan dan Atase Perdagangan Republik Indonesia.

proses tender secara elektronik. Selain melakukan publikasi dan promosi, LPSE Kementerian Keuangan juga membuka layanan registrasi penyedia serta helpdesk on location. Para pengunjung yang berminat dapat secara langsung mendaftarkan diri kepada para petugas yang bertugas di stand tersebut.

Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden RI ini, dikunjungi oleh lebih dari sepuluh ribu pengunjung yang memadati area pameran tersebut. Pameran TEI ini merupakan pameran yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, Pusat LPSE juga memiliki kesempatan memperkenalkan reformasi pengadaan melalui e-procurement di Indonesia kepada pengunjung dari luar negeri. Berbagai leaflet, booklet, dan media promosi diberikan kepada para pengunjung sebagai media komunikasi. Pengunjung juga mendapatkan merchandise jika dapat menjawab pertanyaan singkat seputar LPSE. Hal tersebut dimaksudkan agar pengunjung dapat mengenal lebih dalam mengenai informasi LPSE yang tersedia.

Melihat kesempatan tersebut, Pusat LPSE memberi kesempatan luas kepada para pengusaha UKM maupun pengunjung lainnya untuk lebih mengenal LPSE dan

Pada kegiatan ini, Pusat LPSE juga mempromosikan budaya Anti Korupsi melalui berbagai media poster kepada seluruh pengunjung pameran. Pusat

28

28


LPSE yang berperan penting sebagai penggerak pengadaan secara elektronik memiliki tugas utama, yang salah satunya adalah mencegah korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. (VS)

Petugas LPSE menjelaskan e-Procurement kepada pengunjung

WARTA KEGIATAN

Rapat Koordinasi dan Pembekalan Personil ULP Daerah Kementerian Keuangan Kepala Pusat LPSE Moh. Hatta membuka Rapat Koordinasi dan Pembekalan ULP Daerah

P

usat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) selaku penanggungjawab terbentuknya ULP (Unit Layanan Pengadaan) Daerah di 32 provinsi seluruh Indonesia, telah melakukan seleksi calon anggota ULP Daerah. Dari hasil seleksi, terdapat 15 daerah yang telah mengimplementasikan ULP Daerah. Sebanyak 15 daerah ini dijadikan pilot project dan siap launching di akhir tahun 2013. Sebagai persiapan awal operasional serta tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 300/SJ/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Kementerian Keuangan, Pusat LPSE menggelar Rapat Koordinasi dan Pembekalan ULP Daerah pada tanggal 8-11 Oktober 2013. Acara rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat LPSE, Moh. Hatta. “Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan Kelompok Kerja ULP Daerah dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Hatta dalam pembukaan resminya. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi. Penulis buku ‘Begini Tender Yang Benar’, Agus Kuncoro, didaulat sebagai nara sumber pertama dengan materi tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa

yang mudah dan tepat sesuai dengan peraturan presiden. Sebagai nara sumber kedua Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan Biro Perlengkapan, Edy Gunawan, selaku kepala ULP Sekretariat Jenderal untuk memberikan sharing pengalaman implementasi ULP di Sekretariat Jenderal. Untuk memberikan rasa percaya diri dalam proses pengadaan, diundang juga nara sumber dari Inspektorat Jenderal, R. Patrick Wahyu Dwisaksono, untuk menyampaikan materi ‘Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Benar dan Aman Menurut Perspektif Auditor APIP maupun Eksternal’. Selanjutnya pada hari kedua, disampaikan petunjuk teknis implementasi ULP Daerah dan strukturnya oleh Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan Pusat LPSE, Indro Bawono. Kegiatan pembekalan ini dilanjutkan dengan diskusi mengenai Implementasi ULP Daerah dengan membagi peserta menjadi tiga kelompok besar berdasarkan wilayah dan dipimpin oleh masing-masing kepala wilayah. Diskusi kelompok tersebut menghasilkan 10 kesimpulan yang menjadi komitmen personil ULP Daerah dalam menjalankan tugas nantinya termasuk rekomendasi perlunya dilakukan sosialisasi pada seluruh satker tentang pembentukan ULP Daerah ini oleh Tim dari Pusat.

Guna menunjang kelancaran tugas ULP Daerah, Kepala Pusat LPSE pada penghujung acara menyatakan siap mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional ULP dan meminta komitmen seluruh peserta untuk dapat mengimplementasikan ULP Daerah dengan sungguh-sungguh. Menidaklanjuti hasil rapat koordinasi dan pembekalan ULP Daerah, dilakukan sosialisasi pembekalan ULP Daerah dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 12 November 2013,. Kegiatan ini mendapatkan respon positif seluruh satuan kerja karena satuan kerja sudah tidak direpotkan dengan permasalahan pengadaan. Mulat Handayani selaku Kepala Wilayah III Pokja ULP mengatakan, “Selain memperkenalkan para personil, kegiatan ini menghimbau setiap satker untuk menginformasikan rencana pengadaan yang akan dilaksanakan di 2014 agar pokja ULP dapat mengidentifikasi beban kerja yang akan mereka hadapi”. Selain itu, Pusat LPSE juga melakukan inventarisasi kebutuhan dan memastikan kesiapan operasional Pokja ULP. (VS)


2 929

WARTA KEGIATAN

LKPP Gelar Rakernas Pengadaan Barang/Jasa

Foto bersama para perwakilan penerima penghargaan e-procurement award

L

KPP kembali mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX tanggal 20 dan 21 November 2013. Rakernas ini diikuti oleh 600 Layanan Pengadaan Secara Elekteronik (LPSE) dan 230 Unit Layanan Pengadaan (ULP) seluruh Indonesia dengan total peserta sebanyak 2.500 orang yang terdiri dari Kepala Daerah, perwakilan LPSE dan ULP di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia membuka Rakernas LKPP 2013 ini secara resmi didampingi Kepala LKPP, Agus Rahardjo. Dalam pidatonya wakil presiden menjelaskan bahwa e-procurement merupakan salah satu wujud dari reformasi birokrasi dan mengharapkan agar implementasinya terus dapat ditingkatkan. Agus Rahadjo menargetkan pada tahun 2014 akan terbentuk 600 ULP yang tersebar di setiap Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi pemerintah (K/L/D/I). “Harapannya, LPSE dan ULP akan diisi oleh para profesional dan menjadi center of excellent proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, sehingga tujuan negara menjadi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan akan terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi”, tambahnya saat menyampaikan

30

30

pidato pembukaan Rakernas ke-9 di Balai Sudirman, Jakarta (20/11). Kegiatan yang diadakan setiap tahun ini, mengambil tema “Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP”. Rakernas berlangsung selama dua hari dan membahas tentang beberapa program prioritas LKPP, yakni e-Procurement, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme ULP, modernisasi pengadaan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Setelah acara pembukaan, dilakukan sesi dialog para peserta dengan para pejabat LKPP dan dilanjutkan dengan sharing pengalaman implementasi e-procurement dengan menghadirkan nara sumber Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Pada kegiatan ini, secara resmi juga dilakukan peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4 dan penganugerahan e-Procurement Award. Kementerian Keuangan meraih


penghargaan untuk dua kategori yaitu Akselerasi Penerapan e-Procurement dan Inovasi dalam Pelayanan e-Procurement. Pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Sekretaris Utama LKPP, Eiko Whismulyadi dan diterima oleh Luqman Joyo Kartono, Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna yang mewakili LPSE Kementerian Keuangan. Penghargaan untuk kategori Akselerasi Penerapan e-Procurement diberikan kepada K/L/D/I yang telah mendorong implementasi e-proc dengan cepat. Metode yang digunakan dengan melihat nilai paket 2012, nilai paket 2013, selisih paket antara 2013 dan 2012, nilai persentase realisasi e-procurement dan nilai paket e-purchasing pertanggal 7 November 2013. Sedangkan untuk Inovasi layanan diraih atas peran serta LPSE Kementerian Keuangan selama kurun waktu 4 tahun dalam mengembangkan inovasi dan layanan antara lain pengembangan aplikasi back office. dan diperolehnya sertfikasi iso 9001:2008 (VS)

WARTA KEGIATAN

Sosialisasi dan Field Testing Aplikasi Sistem Informasi Managemen Pengadaan Langsung (SIMPeL)

P

usat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Keuangan membuat terobosan baru yaitu membuat sistem khusus untuk pengadaan langsung yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung, yang disingkat menjadi SIMPeL. Sistem ini dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola database hasil pengadaan langsung. Pengelolaan database tersebut dilakukan guna menghasilkan informasi untuk penyusunan spending analysis, analisis standar biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, serta laporan manajerial lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Rachman Sukri, Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem, menjelaskan bahwa pembuatan sistem tersebut dilatarbelakangi oleh : • Proses pengadaan langsung masih dilakukan secara manual;

Indro Bawono, Kepala Subbidang Pengembangan kebijakan sedang memaparkan materi aplikasi SIMPeL

• Besarnya jumlah paket pekerjaan yang dilakukan mempergunakan metode pengadaan langsung • Batasan nilai pengadaan langsung bertambah dari 100 juta menjadi 200 juta untuk pengadaan barang, konstruksi , dan jasa lainnya, serta 50 juta untuk jasa konsultansi. • Ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012 dan PMK 190/PMK.05/2012. • Kesulitan dalam memantau pelaksanaan pengadaan langsung baik reporting maupun monitoring.

• Kurangnya transparansi pengadaan langsung • Belum adanya data referensi penyedia pengadaan langsung • adanya kesulitan dalam melakukan monitoring, memperoleh referensi data penyedia, dan membuat laporan pada pelaksanaan pengadaan langsung. Aplikasi SIMPeL telah selesai dibangun dan perlu mendapatkan masukan para pengguna untuk penyempurnaannya. Untuk itu, perlu dilakukan field testing dan sosialisasi awal kepada para pengguna. Kegiatan ini dilakukan di tiga kota yaitu Surabaya (22/10), Yogyakarta(24/10) dan terakhir di Jakarta (21/10). “Banyak masukan yang diperoleh dari kegiatan ini untuk penyempurnaan aplikasi” ujar Rachman Sukri.penyedia barang/jasa. (VS)

gambar halaman utama aplikasi SIMPeL

KESEMPURNAAN “Belum pernah ada seorang pun dalam sejarah kita yang menuntut kehidupan serba mudah yang namanya layak dikenang” —Theodore Roosevelt - P R O C U R EM EN T • ED I S I X • 2 0 1 3 R TA WAWA R TA e - PeR O C U R EM EN T • ED I S I I I I • 2 0 1 2

3 131

WARTA KEGIATAN

LPSE DARI KOTA MINYAK YANG SELALU SIAP MELAYANI Profil LPSE kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Timur

K

kantor perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur, lokasi GKN Balikpapan yang berada di pusat Kota Minyak, sebutan kota Balikpapan, dinilai sangat strategis dan mudah dijangkau, baik oleh vendor maupun panitia, karena merupakan pintu gerbang provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menguntungkan LPSE Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan kepada pengguna sistem yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

alimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini disebabkan sebagian besar hasil sumber daya alamnya masih diekspor. Provinsi yang terdiri dari 10 kabupaten dan 4 kota ini merupakan penghasil devisa utama, khususnya di sektor pertambangan (minyak bumi) dan kehutanan. Dengan luas wilayah daratan 198.441,17 km² dan pengelolaan laut 10.216,57 km², kepadatan penduduk Kalimantan Timur berdasarkan hasil sensus tahun 2010 adalah sekitar 3.553.143 jiwa. Pada tahun 2010, di Kalimantan Timur dibentuk agency LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan layanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Timur. Agency ini dibentuk sebagai upaya LPSE

Kementerian Keuangan untuk segera mengimplementasikan e-procurement di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. LPSE Kalimantan Timur berlokasi di Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 28. Sebagai

Kegiatan diseminasi dan pelatihan aplikasi SPSE di LPSE Kaltim

Saat ini, LPSE Kalimantan Timur dikelola oleh sebuah tim ad hoc (sementara), yaitu Tim Percepatan Penerapan LPSE (TPP LPSE) Kalimantan Timur. Para pengelolanya merupakan perbantuan dari pegawai dan pejabat pada unit vertikal Kementerian Keuangan di Kalimantan Timur, terutama Balikpapan. Susunan tim ini terdiri dari: No

Penanggung Jawab LPSE Kalimantan Timur

2

Agung Suprihartono

Koordinator LPSE Kalimantan Timur

3

Saripuddin Rangkuti

Verifikator LPSE Kalimantan Timur

Faizal Arief

Admin Agency LPSE Kalimantan Timur

Yohanes Eko Dedi Kurniawan

Help Desk LPSE Kalimantan Timur

5

32


Jabatan

Yusuf Indarto

1

4

32

Nama

WARTA KEGIATAN

LPSE Kalimantan Timur, sampai dengan bulan Desember 2013, telah berhasil melelang 87 paket dengan nilai realisasi sebesar Rp80.497.202.738,00. Fasilitas ruang kantor LPSE Kalimantan Timur sudah memadai, tetapi ruang pelatihan relatif belum karena tata letak yang kurang representatif dan kapasitas yang kecil, hanya untuk delapan orang/ peserta pelatihan. Selain itu, belum ada ruang khusus untuk back office (masih menjadi satu dengan ruang pelayanan). Kendala lain yang dihadapi LPSE Wilayah Kalimantan Timur antara lain: • Kurangnya sumber daya manusia/ pegawai LPSE definitif sehingga pelaksanaan tugas fungsi LPSE di daerah kurang maksimal; • Banyak satker yang tidak meng-update RUP setelah proses pengadaan-

Peserta pelatihan LPSE Kaltim

•

•

•

• •

nya selesai sehingga Tim LPSE tidak mengetahui perkembangan proses pengadaannya; Beberapa panitia pengadaan belum terbiasa dengan lelang secara elektronik sehingga beberapa kali jadwal lelang terlewat ; Penyebaran pegawai yang bersertifikat pengadaan belum merata, sehingga beberapa satuan kerja terhambat pelaksanaan pengadaannya; Beberapa penyedia belum terbiasa dengan lelang secara elektronik sehingga sering terjadi kasus dokumen penawaran tidak lengkap karena ada dokumen yang tidak di-upload; Kapasitas dan kecepatan internet panitia dan penyedia masih relatif rendah; Tidak ada SOP proses uji forensik do-

Petugas Helpdesk (berbaju putih) LPSE Kalimantan TImur sedang memberikan Informasi kepada panitia pengadaan kumen penawaran dari LKPP sehingga menghambat proses pelelangan. Terlepas dari kendala yang dihadapi, LPSE Kalimantan Timur tetap memberikan pelayanan prima kepada para pengguna sistem. LPSE Kalimantan Timur selalu siap melayani! Dalam memberikan layanan kepada panitia, khususnya cara penggunaan SPSE, Tim akan memberikan pelatihan aplikasi online. Peserta pelatihan tidak hanya dari panitia. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) satuan kerja juga antusias mengikuti pelatihan SPSE karena keingintahuan terhadap sistem lelang elektronik. Pada awalnya, para vendor enggan menggunakan SPSE karena ragu akan kredibilitas SPSE. Tetapi setelah mendapat paparan tentang lelang elektronik dan mencoba sendiri, para vendor mendapatkan kesan sebaliknya. Lelang sekarang lebih efisiensi dan hemat biaya. Beberapa vendor mengungkapkan bahwa dengan lelang elektronik biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena tidak perlu melakukan penggandaan (fotocopy) dokumen dan cukup dengan upload softcopy dokumen setiap kali melakukan penawaran.

bekerja sama dengan LPSE Kalimantan Timur, yaitu Pengadilan Militer I-07, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan, Pusat Pengelolaan Ekoregio Kalimantan, Balai Karantina Kelas I Balikpapan, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Agama Nunukan, Pengadilan Agama Tanjung Redep, Kejaksanaan Negeri Nunukan, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Ke depannya, Tim LPSE Kalimantan Timur berharap LPSE dapat berdampingan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) daerah. LPSE berperan untuk menyediakan sistem dan pasar serta menyeleksi vendor yang memenuhi kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan. Penyediaan sistem yang bagus dan verifikasi vendor yang selektif oleh LPSE akan memudahkan ULP dalam pelaksanaan pelelangan dan pemilihan vendor yang kompeten serta memenuhi kualifikasi. Pada akhirnya LPSE dan ULP bisa menjadi penggerak utama percepatan pelaksanaan pengadaan. (Saripuddin Rangkuti)

Seiring perjalanan waktu, LPSE Kalimantan Timur juga menerima permintaan kerja sama dari beberapa instansi di luar Kementerian Keuangan. Tercatat sembilan instansi yang telah


3 333

WARTA SEHAT INFO SEHAT

Mau Diet? Baca Dulu Teori-Teori Ini!

S

ekarang diet OCD sedang menjadi trend oleh masyarakat karena merupakan salah satu cara mengecilkan perut yang efektif. Diet yang diprakarsai oleh Deddy Corbuzier dianggap mampu memberikan hasil yang cepat dan maksimal. Maka tidak heran, hanya dalam waktu 3 bulan seseorang dapat menurunkan berat badan sekaligus mengecilkan perut jika mengikuti semua petunjuk dengan baik. Metode diet ini sangat mudah untuk dilakukan setiap hari. Karena metode diet ini dilakukan dengan melakukan puasa (menahan tidak makan) tergantung dengan kemampuan masing-masing. Dalam puasa ini pun ada tingkatan nya.

memperhatikan usia, berat badan, kesehatan, dan juga aktivitas setiap hari Di tengah masyarakat telah banyak dikembangkan teori-teori dan metode dalam melakukan diet, Teori-teori ini dikembangkan oleh ahli gizi, olahragawan bahkan entertainer. Ada tiga teori yang digunakan dan direkomendasikan oleh banyak orang, berikut penjelasannya.

DIET ATKINS Bisa dibilang diet atkins merupakan diet yang rendah karbohidrat dan tinggi protein. Diet ini pertama kali

Setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang ideal, baik itu pria maupun wanita, karena selain meningkatkan percaya diri, tubuh yang ideal juga menggambarkan seberapa sehatnya orang tersebut. Banyak cara untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, salah satunya dengan diet. Sebagian besar orang salah mengartikan diet. Diet bukan berarti tidak memberikan asupan makanan selama satu atau beberapa hari, juga bukan satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan. Diet berarti menjaga asupan makanan dan minuman sehingga kecukupan gizi dihasilkan setiap harinya. Diet tidak hanya berfungsi untuk menurunkan berat badan melainkan untuk menambah berat badan atau menjaga kesehatan. Diet yang dilakukan oleh setiap individu akan berbeda karena ketika seseorang melakukan diet, seseorang harus

34

34


dilakukan oleh Dr. Robert C. Atkins yang juga seorang kardiolog di awal tahun 70-an. Teori diet Atkins mengatakan bahwa dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung protein dan tidak sama sekali makan karbohidrat selama 2 minggu pertama, maka tubuh akan membangun ketosis, keadaan dimana tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Setelah dua minggu atau yang disebut tahap ke-2, diperbolehkan mengkonsumsi karbohidrat, walau hanya dalam porsi yang sangat sedikit. Cara ini akan membuat tubuh mempertahankan kadar insulin tetap rendah dan


kemungkinan besar mereka mengurangi total kalori dengan cara makan lebih sedikit karbohidrat atau makanan tinggi kalori lainnya. Karena sebenarnya, kebiasaan ini membuat Anda lebih selektif memilih makanan, dan hal itu berdampak pada penurunan total asupan kalori.

menghentikan tubuh mengubah makanan menjadi lemak. Menurut Dr. Robert C. Atkins, makan terlalu banyak karbohidrat akan meningkatkan kadar gula darah, hal ini akan menghasilkan insulin dengan cepat menuju aliran darah dan mengubah kelebihan gula darah menjadi lemak yang disebut triglycerides, kemudian tersimpan sebagai lemak tubuh. Kemudian ada dua tahap yang harus dijalankan dalam diet ini yaitu, premaintenance dan maintenance. Yang berarti hanya mempertahankan diet, sekaligus melihat hasilnya Diet Atkins akan mendorong metabolisme tubuh dan begitu metabolisme berubah, tubuh akan menyesuaikan diri secara otomatis dengan cara pembakaran lemak yang baru. Selain itu, dengan mengontrol kadar insulin tetap rendah, mereka yang menderita penyakit jantung, hipertensi dan diabetes akan menampakkan adanya kemajuan klinis yang cukup berarti. Diet ini berhasil untuk jangka pendek (3-6 bulan). Namun, dalam jangka panjang, sebuah studi yang dipublikasikan dalam the New England Journal of Medicine bahwa “setahun kemudian seseorang yang melakukan diet ini tidak mengalami penurunan berat badan seperti halnya mereka yang mengikuti diet rendah lemak konvensional”. Walaupun orang dengan diet ini makan lebih banyak daging, namun

Efek samping yang mungkin timbul dari diet Atkins misalnya nafas tidak segar, pusing, mual, kelelahan, sembelit, dan kram kaki.

DETOX DIET Zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi proses metabolisme. Dikarenakan adanya pengurangan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, maka akan membuat tubuh bekerja lebih baik, dengan cara mengonsumsi makanan organik dan mengurangi konsumsi makanan yang telah diproses, terutama yang mengandung zat-zat berbahaya, seperti lemak jenuh serta zat pewarna. Diet detox adalah diet dalam rangka membuang racun dari dalam tubuh atau biasa disebut sebagai detoxifikasi. Diet detox bervariasi tapi biasanya diawali dengan puasa makan nasi yang diikuti dengan ketat sayuran hijau atau mentah, jus buah, buah dan air. Selain itu diet

detox menganjurkan menggunakan herbal tertentu dan suplemen lainnya untuk membersihkan usus dan mengosongkan usus. Kedengarannya memang sangat bagus, tapi tampaknya banyak ahli nutrisi yang masih kurang memahami bagaimana zat kimia dapat mempengaruhi kenaikan berat badan. Namun Dr. Baillie Hamilton seorang dokter dengan gelar Ph.D di bidang metabolisme manusia. la melakukan sendiri penelitian tentang bagaimana racun dalam tubuh dapat menurunkan hormon yang mengontrol berat badan. Yang jelas, Detox Diet kemungkinan besar akan dapat membantu menurunkan berat badan karena membuat mengurangi asupan kalori. Diet detox dapat menyebabkan efek samping, diantara lain dapat mengakibatkan dehidrasi (kekurangan cairan), kelelahan, pusing, mual. Detox diet umumnya sangat rendah kalori, sehingga akan mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis dalam waktu singkat. Risikonya seseorang akan kekurangan nutrisi karena jumlah kalori yang dikurangi terlalu dramatis. Wendy dan Dympna Pearson, konsultan diet dan kepala Dieticians Working in Obesity Management, UK, mengatakan, “Kemungkinan besar diet ini juga sangat rendah kalsium karena hampir 50% kalsium didapatkan dari dairy product, yang dilarang dalam diet ini. Dan itu berbahaya bagi kesehatan tulang.” la pun yakin kalau tidak ada bukti yang mengatakan kalau suplemen herbal tertentu atau teh dapat mengeliminir racun dalam tubuh.

OBSESSIVE CORBUZIER DIET (OCD) Diet OCD saat ini sedang menjadi trend oleh masyarakat karena merupakan salah satu cara mengecilkan perut yang efektif.


3 535


Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya harus mengikuti ketentuan utama yang menjadi petunjuk dalam proses melakukan metode OCD seperti yang dikutip dari Republika Online yaitu : • Hindari sarapan. Hal terpenting selain puasa dalam pola diet ini adalah dilarangnya makan pagi. Tentu nya ini sangat berlawanan dengan hasil penelitian yang menyatakan sarapan tidak akan memicu obesitas. Namun, menurut Deddy, bahwa makan malam jauh lebih baik daripada sarapan. • Puasa 24 jam lebih maksimal. Sepertinya terdengar sangat berat dan aneh, namun dalam pola diet ini sendiri ada pilihan waktu puasa seperti puasa 8 jam, 16 jam, 20 jam, bahkan 24 jam untuk hasil yang maksimal. Akan tetapi, puasa dalam diet OCD ini hanya tidak diperbolehkan makan namun minum air mineral tetap bisa dilakukan. Yang terpenting, selama melakukan puasa tidak boleh memasukkan kalori apapun. • Boleh makan apa saja diluar jam puasa. Deddy menyarankan untuk konsumsi makanan sehat. Jika sulit, maka bisa mengkombinasikan antara makanan sehat dengan junk food. • Aktif olahraga pada waktu puasa. Melakukan puasa selama tidak berlebihan maka tidak akan menjadikan tubuh menjadi lemas dan pingsan. Dalam metode diet ini, malah sangat dianjurkan untuk tetap aktif untuk melakukan olahraga pada waktu

36

36

puasa. Karena dengan olahraga akan membantu dalam pembentukan otot dan waktu terbaik adalah pada saat puasa. • Kolesterol yang tidak menjadi masalah. Dalam diet OCD ini, menurut Deddy Corbuzier kadar kolesterol bukan sebuah alasan seseorang akan terkena penyakit jantung. Dengan kadar kolesterol tinggi, malah akan membuat usia seseorang menjadi ikut meninggi. Bahkan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol ini lebih baik dan akan memberikan hasil maksimal dari diet OCD yang sedang dijalankan. OCD adalah strategi gaya hidup sehat yang paling mudah dan terbukti dapat dilakukan dan berhasil untuk siapa saja. ada dua aturan diet yang membuat kebanyakan orang sulit melakukannya, yaitu menghitung jumlah kalori yang masuk dan mencari makanan sehat yang harus diasup oleh tubuh, alias makanan tidak enak. Akibatnya, mereka menjadi semakin malas karena mereka melihat waktu yang lama untuk mendapat bentuk tubuh ideal. “Jadi, inti dari melakukan diet apa pun itu jenisnya adalah ketekunan. Semua orang ingin tampil menarik dengan bentuk tubuh yang indah, tapi itu juga tidak bisa didapatkan secara instan,” tandasnya. Dalam diet OCD yang berhasil mengurangi bobot tubuhnya sampai 4 kg dalam seminggu dan membuat lemak di tubuhnya tinggal 7 persen. Pada prinsipnya, menurut Deddy, diet


OCD mengharuskan kita berpuasa selama 16 jam, 18 jam, 20 jam, hingga akhirnya hanya bisa makan satu kali. Semua dilakukan bertahap. Berbeda dengan diet lain yang melarang makanan berlemak tinggi, dalam diet OCD kita bebas makan apa pun selama waktu “jendela makan” atau waktu di luar waktu puasa. Seperti dikutp dari buku OCD Deddy Corbuzier yang diterbitkan BIP (kelompok Gramedia), OCD akan berhasil dengan baik jika Anda hanya makan secukupnya dan tidak membabi buta setelah puasa, serta diikuti dengan olahraga untuk mendapatkan hasil maksimal. Makan makanan sehat sangat baik dan bagus. Jika memungkinkan, pilihlah makanan yang sehat dalam jendela makan. Kurangi karbohidrat dan gula.

Kita sudah memahami cara-cara untuk melakukan diet, dari diet berprotein, melakukan detoksifikasi, sampai melakukan puasa. Semoga cara-cara diet diatas dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat mengurangi berat badan. Semoga berhasil !! (Ferry)

FAQ

Helpdesk Menjawab

Lupa Password RUP Kemenkeu Selamat siang Pak, saya Dewi dari KPP Pratama Jakarta Tebet. Saya ingin memasukan data ke dalam aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) www. rup.lpse.depkeu.go.id/v2 , tetapi tidak bisa login karena username dan password tidak sesuai, mohon bantuannya. Terima kasih (Dewi, KPP Pratama Jakarta Tebet) Jawab : Yth. Ibu Dewi Silahkan mengirimkan permohonan reset password aplikasi RUP ke email [email protected] cc. [email protected]. Dalam permohonan tersebut dicantumkan : Nama satuan kerja dan kode satuan kerja; 2. Username yang ingin direset passwordnya (user KPA dan/ atau Satker); 3. Nama dan NIP penanggung jawab user RUP; 4. Nomor telepon yang dapat dihubungi 1.

Pelaksanaan Lelang melalui ULP Daerah Bagaimana Satuan Kerja (satker) mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah yang sudah terbentuk ? (PPK, Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan papua Barat) Jawab : Yth. Bapak/Ibu PPK Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan telah membentuk ULP Daerah di 15 provinsi yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu : • Wilayah I : Aceh, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Maluku • Wilayah II : Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur • Wilayah III : Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara Bagi satker-satker yang akan

melaksanakan pelelangan melalui ULP Daerah, maka paket pekerjaan yang akan dilelangkan tersebut harus telah diumumkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat permintaan pelaksanaan pelelangan kepada Ketua Kelompok Kerja (Ketua Pokja) ULP Daerah masing-masing provinsi dan ditembuskan kepada Ketua Wilayah ULP di Pusat LPSE. Surat permintaan dari PPK tersebut harus dilampiri dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak. ULP Daerah Provinsi Maluku berlokasi di Gedung Keuangan Negara Ambon, Jl. Raya Pattimura No.18 Ambon. Sedangkan Kepala Wilayah ULP berlokasi di Pusat LPSE, Gedung Juanda II lt. 17, Jl. DR Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, Telepon : 021-29225922 , Faksimile : 021-3512219


3 737

MR. IPROK

Senantiasa Memberikan Kemudahan

(hanmus)

38

38


Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Email: [email protected], [email protected] Call Center Telp: (021) 29225922 Fax: (021) 3512219

Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Telp: (0651) 638262 LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. I Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4513356 LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Lt. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telp: (0751) 891851 LPSE Wilayah Riau Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Lt. 3 Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru Telp: (0761) 861053, Fax: (0761) 861054 LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796, 469824, 469825 Fax: (0778) 469796 LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. M. Yoesoef Singadikane No. 45 Jambi Telp: (0741) 5910548 LPSE Wilayah Bengkulu KPKNL Bengkulu Jl. Museum No. 2 Jembatan Kecil Bengkulu 38224 Telp: (0736) 23085, Fax: (0736) 23112 LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 375816 Fax: (0711) 375816 LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 439137 LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

40

40

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103 LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161 LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3587873 Fax: (024) 3587874 LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166 Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1078 LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384-88 ext 303 Fax: (031) 5672082

Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802 LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Soekarno Hatta, Mamuju Telp: (0426) 2325036 LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp/Fax: (0411) 430555 LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369 LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Kusuma Atmadja Renon Denpasar - 80235 Telp: (0361) 235064

LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655

LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432

LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 28 Balikpapan Telp: (0542) 427269 ext 213 Fax: (0542) 427268

LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655

LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281 LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 – 8 Manado 95114 Telepon: (0431) 851522-8880248-8880249 Faksimili: (0431) 853128 LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo


LPSE Wilayah Maluku LPSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355 LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 & 7 Jl. Pasifik Permai Komplek Ruko Dok II 99111 - Jayapura (CP: Mega Seminar Makmur 08114819988)

DAFTAR ISI NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Recommend Documents