daftar isi Ikhtisar Keuangan 2 Lapor an Dewan Komisaris 4 Lapor an Direksi 10 Pengharga an dan Sertifik asi 18 Kejadian Penting

daftar isi

Ikhtisar Keuangan

2

Lapor an Dewan Komisaris

4

Lapor an Direksi

10

Pengharga an dan Sertifik asi

18

Kejadian Penting 2010

20

Profil Perusaha an

28

Analisa dan Pembahasan Manajemen

42

Tata Kelola Perusaha an

56

Jaringan dan Alamat

86

Tanggung Jawab Pelapor an

90

Lapor an Keuangan

91

Meningk atk an Kinerja Pertumbuhan

Berbasis Inovasi Tahun 2010 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika perekonomian Indonesia. Dengan pencapaian pada bidang pasar modal yang tumbuh sebesar 46% menembus level 3.073 pada 30 Desember 2010, dimana pertumbuhan tersebut merupakan level tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Dengan capital in-flow yang sedemikian besar, Indonesia memiliki potensi tumbuh yang sangat baik di masa mendatang. Tentu saja dengan pertumbuhan ekonomi sektor keuangan harus ditopang oleh sektor riil termasuk infrastruktur.

ADHI senantiasa mendukung tumbuhnya infrastruktur di Indonesia melalui programprogram Pemerintah maupun kepercayaan investasi swasta yang semakin meningkat sesuai dengan misi ADHI. Seiring dengan menyambut ulang tahun yang ke-50, ADHI memberikan yang terbaik melalui inovasi yang telah dipatenkan berupa desain monorail dan Adhi Concrete Pavement System (ACPS). Dengan terus mendorong budaya inovasi, ADHI bertekad untuk terus turut membangun bangsa dan menjadi mitra emas pembangunan infrastruktur Indonesia.

1 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Ikhtisar Keuangan Ikhtisar Keuangan

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian

2010

2009

2008

2007

2006

Pendapatan Usaha

5.674.980

7.714.614

6.639.942

4.973.867

4.328.860

Beban Kontrak

4.964.348

7.059.135

6.095.669

4.516.924

3.926.033

710.632

655.479

544.273

456.943

402.827

Laba (Rugi) Kotor Laba (Rugi) Proyek Kerja Sama Laba (Rugi) Kotor Setelah Proyek Kerja Sama

58.478

96.401

28.248

38.513

34.160

769.110

751.880

572.521

495.456

436.987

Laba (Rugi) Usaha

550.834

536.819

367.908

291.094

251.700

Laba (Rugi) sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi

440.387

429.983

258.715

309.492

287.544

Beban Bunga

107.312

107.846

106.289

135.061

141.388

Laba (Rugi) Bersih

189.484

165.530

81.482

111.601

95.581

Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rupiah penuh) Modal Kerja Bersih Jumlah Penyertaan

107,83

94,20

46,04

61,96

53,06

493.129

287.765

689.926

684.113

419.420

NA

61.545

61.948

73.460

51.260

Jumlah Aset

4.927.696

5.629.454

5.125.369

4.333.167

2.869.948

Jumlah Kewajiban

4.059.941

4.888.581

4.525.469

3.787.812

2.425.550

Jumlah Ekuitas

861.113

731.200

584.279

531.235

440.661

Hutang Berbunga

843.331

852.536

715.563

1.008.516

931.347

6.641

9.673

15.620

14.121

3.737

Jumlah Saham Beredar (ribu saham)

1.757.226

1.757.225

1.769.847

1.801.320

1.801.320

Deviden per Saham (Rupiah penuh)

28,26

11,51

15,04

12,98

10,61

(30.756)

(144.106)

(3.306)

605.832

(155.990)

6.411

9.072

51.448

33.966

9.377

Hak Minoritas Pada Anak Perusahaan

Arus Kas Operasi Belanja Modal Kapitalisasi Pasar

1.639.201

738.541

477.859

2.449.795

1.441.056

Enterprise Value

2.240.414

1.284.175

828.518

2.688.134

2.260.460

7,8

5,6

3,9

6,2

6,6

Return On Equity (%)

33,2

27,1

19,3

32,3

27,9

Return On Assets (%)

6,5

5,9

1,6

2,6

3,3

114,3

106,6

117,4

120,9

119,5

97,9

116,6

122,5

180,8

211,5

EBITDA to Interest Expense (x)

4,1

4,0

2,4

2,3

2,0

Price-Earnings Ratio (x)

8,7

4,5

5,9

22,0

15,1

EV/EBITDA (x)

5,1

3,0

3,2

8,7

7,9

Rasio - Rasio Keuangan EBITDA Margin (%)

Rasio Lancar (%)

Debt to Equity Ratio (%)

Rasio - Rasio Pertumbuhan Pendapatan Usaha

(dalam %) (26,4)

16,2

33,5

14,9

43,0

Laba (Rugi) Usaha

2,6

45,9

26,4

15,7

44,8

EBITDA

2,4

66,2

(16,1)

7,6

27,4

Laba (Rugi) Bersih Jumlah Aset Ekuitas

14,5

103,1

(27,0)

16,8

22,7

(12,5)

9,8

18,3

51,0

18,9

17,8

25,1

10,0

20,6

18,8

Lain-lain Nilai Tukar (Rp/USD)

Laporan Tahunan ADHI 2010 | 2

(dalam Rupiah penuh) 8.991

9.400

10.950

9.419

9.038

Pendapatan Usaha, Beban Kontrak, Laba Kotor, dan Laba Bersih ( Miliar Rp )

8.000

800

7.000

700

6.000

600

5.000

500

4.000

400

3.000

300

2.000

200

1.000

100

0

2006

2007

2008

2009

Pendapatan Usaha

Ikhtisar Keuangan

( Miliar Rp )

0

2010

2006

2007

2008

2009

Laba Kotor Setelah Proyek Kerja Sama

Beban Kontrak

2010

Laba Bersih

Pergerakan Harga dan Volume Saham 2010 dan 2009 Akhir Tahun

(Rp)

30 Desember 2010

1,200

910

6 October 2010

(Juta Saham)

400

Tertinggi :1080

Awal Tahun

1000

350

4 Januari 2010

410

300

800

250

600

200 150

400

100 200 50

Volume

Des

Nop

Okt

Sep

Agu

Jul

Jun

Mei

Apr

Mar

Feb

Jan

Des

Nop

Okt

Sep

Agu

Jul

Jun

Mei

Apr

Mar

Feb

Jan

0

Harga

Harga Saham dan Volume Penjualan Perdagangan per triwulan Tahun 2009 dan 2010 2010 Triwulan

2009

FY

Q4

Q3

Q2

Q1

FY

Q4

Q3

Q2

Q1

Tertinggi (Rp)

1080

1080

990

620

440

490

490

490

475

315

Terendah (Rp)

370

820

570

420

370

250

390

405

285

250

Penutupan (Rp)

NA

910

960

620

440

NA

410

460

425

275

2.764

646

840

1.023

254

2.121

571

432

782

334

Volume (juta saham)

Informasi Jumlah Obligasi Beredar Tahun Penerbitan

Nama Obligasi

2007 2007

Nilai Emisi (Juta Rp)

Tingkat Bunga/Nisbah (%)

Tanggal Jatuh Tempo

Peringkat Obligasi**

Obligasi IV ADHI

375.000

11.00 p.a

6 Juli 2012

id A-

Sukuk Mudharabah I ADHI

125.000

76.39*

6 Juli 2012

id A- (Sy)

*Nisbah. ** Pemeringkatan oleh PT Pefindo. 3 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Lapor an Dewan Komisaris Lapor an Dewan Komisaris

emastikan menjadi Perusahaan Konstruksi M Indonesia yang terbesar dan bermakna bagi masyarakat. Pemegang Saham yang kami muliakan, Perseroan dalam Tahun Buku 2010 telah mampu meningkatkan kinerjanya, berdasarkan evaluasi tingkat kesehatan Perusahaan mengacu kepada indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, maka tingkat kesehatan Perusahaan pada Tahun 2010 digolongkan dalam kondisi “Sehat” kategori AA dengan skor 80,6 (dari skala 100), dengan rincian sebagai berikut: aspek keuangan 52,5, aspek operasional 13,1, dan aspek administrasi 15,0. Peran BUMN dalam pembangunan terwujud melalui banyak hal, namun yang paling utama adalah dua: Yang pertama, kontribusi langsung yang dapat diukur besarannya secara kuantitatif, kontribusi seperti ini misalnya dapat diberikan dalam bentuk pajak, dividen, hasil privatisasi, bantuan dalam bentuk PKBL, pelaksanaan PSO, kontribusi dari Capital Expenditure, dan Market Capitalization di Bursa Efek Indonesia. Kontribusi lainnya adalah terkait pembangunan yang tidak selalu dapat diukur besarannya secara kuantitatif. Termasuk dalam kategori ini adalah kontribusi BUMN dalam mendorong citra dan dinamika di Bursa Efek Indonesia, kontribusi BUMN dalam mendampingi pertumbuhan UMKM melalui berbagai aktivitas yang tidak hanya terbatas pada dana PKBL, dan kontribusi BUMN sebagai pemain utama dalam dinamika berbagai sektor perekonomian. Dua peran tadi merupakan pengejawantahan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 2, khususnya yang terkait dengan maksud dan tujuan Pendirian BUMN. Untuk mewujudkan peran tersebut, berbagai tantangan serta ketidakpastian yang mewarnai dunia usaha dewasa ini masih harus dihadapi, namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada Tahun 2010, ADHI telah membukukan kinerja yang baik dengan mencetak laba bersih setelah penyisihan piutang beberapa proyek sebesar Rp189,5 miliar, naik 14,5% dari Tahun 2009. Kenaikan laba bersih tersebut disebabkan karena adanya efisiensi Harga Pokok Penjualan sebesar 4% dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun dari pendapatan mengalami


penurunan disebabkan karena proyek-proyek yang diperoleh pelaksanaannya bergeser pada Tahun 2011. ADHI juga terus konsisten mengembangkan kemampuan dalam menghasilkan kontrak, pendapatan, laba bersih yang berkesinambungan, sudah semakin menjadi tuntutan dan prioritas dari setiap kegiatan Perseroan. Ke depan, Perseroan akan meningkatkan pengembangan pasar yang lebih selektif dalam memilih proyek, dan meningkatkan pertumbuhan pasar jasa konstruksi dengan mengutamakan pada proyek di dalam negeri yang sumber dananya jelas. Upaya dan kebijakan yang diambil Direksi dalam menghadapi kondisi yang ada kami nilai sudah tepat. Program efisiensi yang telah dimulai sejak tahun 2009 telah memberikan hasil yang menggembirakan. Kami sangat mendukung kebijakan Direksi untuk selalu menuju Competitive Advantage melalui upaya inovasi yang berkelanjutan. Tentunya keputusan pengambilan proyek tersebut telah melalui kajian risiko secara komprehensif serta didukung dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran serta kemandirian semakin melembaga untuk membentuk budaya kerja di semua jajaran insan ADHI. Untuk itu, seluruh unsur Perseroan di bawah kepemimpinan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komitekomite harus secara serempak menjalankan tugasnya guna meraih sasaran yang telah ditetapkan di dalam rencana tahunan dan rencana jangka panjang Perusahaan. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang bekerja efektif, yaitu: Komite Audit yang melakukan reviu atas laporan-laporan Perseroan serta laporan Hasil Audit Internal, Komite Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan Risk Management Department melakukan analisa risiko Perseroan, serta Komite Kebijakan Good Corporate Governance yang memonitor implementasi GCG. Disamping itu, Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi serta sistem remunerasi Direksi juga dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Lapor an Dewan Komisaris 5 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Lapor an Dewan Komisaris

Berbagai potensi ancaman eksternal diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2011, dan ADHI harus siap dengan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasinya. Pemerintah juga telah menetapkan 10 (sepuluh) arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional 5 (lima) tahun mendatang, antara lain pertumbuhan pembangunan ekonomi harus lebih tinggi, daya saing harus meningkat khususnya melalui peningkatan infrastruktur ekonomi di tanah air, membangun keterhubungan, inovasi teknologi besar-besaran, serta iklim investasi yang membaik dan produktivitas nasional. Seiring dengan penetapan arahan dimaksud, patut menjadi alasan bagi kita untuk semakin mewaspadai dampak semua ini terhadap Perusahaan. Untuk itu, Perseroan diharapkan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya didukung oleh menguatnya fungsi manajemen risiko guna meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dewan Komisaris juga mengucapkan selamat kepada Direksi beserta seluruh jajaran Perseroan atas prestasi yang berhasil diraih selama tahun 2010. Dengan kerja keras dan kebersamaan kita upayakan hasil yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dewan Komisaris

Imam Santoso Ernawi Komisaris Utama


Gedung Pakubuwono Residences, Jakarta


Foto Dan Riwayat Dewan Komisaris

1

5 3 2

4

1. GATOT TRIHARGO Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1960 (50 tahun) di Yogyakarta. Meraih gelar S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, pada tahun 1989 dan Master of Accountancy and Financial Information Systems (MAFIS) dari Cleveland State University, Cleveland, Ohio, AS, pada tahun 1993. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II; Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Asisten Deputi Urusan Informasi dan Administrasi Kekayaan BUMN, Kementerian BUMN (2007-2010) Staf Menteri Negara BUMN (2006-2007); Staf Sekretaris Kementerian Negara BUMN (2004-2006); Staf Khusus BUMN (2002-2004); BPPN (1999-2002); Kepala Seksi Pengawasan Usaha Patungan I Pertamina BPKP (1995-1999); Ketua Tim Pemeriksaan Restitusi Pajak (19891990); Anggota Tim Deputi Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi, Pertamina, BPKP (1983-1986).

2. AMIR MUIN

Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1943 (67 tahun) di Bukittinggi. Memperoleh gelar BME dari Akademi Teknik PUTL jurusan Mesin Departemen PUTL di Bandung pada tahun 1967. Meraih gelar M.Sc. dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri Departemen Perindustrian di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara VIII (2003-2008); Sekjen KPKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (2000-2004); Asisten Deputi IV Menpan Urusan Evaluasi Tata Laksana dan Kinerja Pelayanan Publik (2000); Pembantu Asisten Bidang Kebijaksanaan Menko WASBANGPAN Urusan Kebijaksanaan PAN (1998-2000); Pembantu Asisten Bidang Ketatalaksanaan Menpan Urusan Pelayanan Umum


(1989-1998); Kepala Bagian Analisa Hasil Pengawasan, Itjen. Departemen PU (1983-1989); Kepala Sub. Bagian Analisa & Evaluasi Bagian Informasi & Tata Laksana Ditjen Bina Marga, Departemen PU (1977-1983).

3. IMAM SANTOSO ERNAWI Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1955 (55 Tahun) di Tuban. Meraih gelar S1 Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1979, dan S2 Construction Management, Engineering Policy dari Washington University, St. Louis, AS pada tahun 1991. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain, yaitu: Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan (2005-2007); Kepala Pusat Kajian Kebijakan, Dep. PU (2003-2005); Direktur Bina Teknik, Ditjen. Perumahan dan Permukiman, Dep. Kimpraswil (2001-2003); Kepala Biro Perencanaan dan Informasi Publik, Dep. Kimbangwil (1999-2001); Direktur Bina Program Ditjen. Cipta Karya Dep. PU (1998-1999); Kepala Subdit Tata Bangunan Ditjen. Cipta Karya Dep. PU (19941998). Keanggotaan profesi antara lain Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI), Society Value Engineers (SAVE), dan Construction Management Association of America (CMAA).

4. MURHADI

Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1950 (60 tahun) di Surakarta. Lulus AKABRI Darat pada tahun 1973 dan lulus SESKOAD pada tahun 1990. Meraih gelar S1 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Islam Malang pada tahun 2000 dan S2 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2002. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo (1998-2003); Asisten Logistik Kodam V Brawijaya (1997-1998); Kazidam V Brawijaya (1995-1997); Pabandya 3/Devisa Paban II Ren Srenad (19931995); Kabag Inven Subdit Binmatzi Ditziad (1991-1993); Gumil Golvdepnubika Pusdikzi (1990-1991); Pabanda Renops Sops ABRI (1984-1990); Pasi II/Ops Yonzikon 12 (1981-1984); Dankiziban Yonzikon 12 (1979-1981); Paur Diklat Yonzikon 12 (1977-1979); Danton 1 KI.A. Yonzikon 12 (1974-1977).

Foto Dan Riwayat Dewan Komisaris

5. HARRY SUSETYO NUGROHO Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 22 September 1955 (55 tahun) di Jakarta. Meraih gelar S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980, dan Master dari University of Denver, AS pada tahun 1988. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Tata Kelola Perusahaan. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Deputi Menteri BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata (2003-2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Industri Lainnya (2002-2003); Kepala Bidang Usaha Aneka Industri Lainnya (2001-2002); Pejabat Pelaksana Tugas

Direktur Persero Industri dan Perdagangan (2000-2001); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Usaha Pertambangan (1999-2000); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Usaha Industri Manufaktur dan Pertambangan (1998-1999); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Jasa Umum (1996-1998); Direktur PT Berikat Nusantara (1995-1996); Kasubdit. Pendanaan dan Sumber Daya (1993-1995); Kepala Seksi Pertambangan dan Energi (1990-1993).


Lapor an Direksi Lapor an Direksi

eningkatkan pertumbuhan Perusahaan, M seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan kualitas dan mendorong budaya inovasi. Pemegang Saham yang terhormat, Pada akhir tahun 2010, pencapaian kinerja ekonomi Indonesia cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan kinerja pasar saham dan keuangan, menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan ekonomi Indonesia telah berjalan pada jalurnya. PDB Per Kapita Indonesia telah mencapai level psikologis USD3,000. Artinya Indonesia akan segera memasuki era akselerasi pertumbuhan ekonomi meninggalkan predikat sebagai negara berkembang. Namun demikian pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah belum dapat terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi penyerapan anggaran proyek-proyek Pemerintah pun menjadi menurun. Walaupun demikian, Pemerintah terus berupaya meningkatkan akselerasi pengembangan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia melalui berbagai program prioritas pembangunan.

Kebijak an Menuju Competitive Advantage

Sebagai respon dan mengantisipasi atas kondisi eksternal bisnis yang ada, pada tahun 2010 ADHI menerapkan beberapa kebijakan a.l. melakukan percepatan pelaksanaan proyek-proyek EPC yang sedang berjalan khususnya Proyek Power Plant di Lampung berkapasitas 2 x 100 MW yang merupakan kontributor terbesar proyek EPC. Juga memperhatikan kondisi pasar realty yang sedang dalam siklus mulai meningkat, ADHI berusaha memanfaatkan momentum tsb. dengan baik dengan melakukan pengembangan proyek-proyek baru baik berupa hunian perumahan atau apartemen maupun ruko dan perkantoran. Kebijakan lainnya adalah membentuk Strategic Business Unit (SBU) baru yaitu Divisi Asphalt Mixing Plant (AMP) sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan pengaspalan jalan serta mengingat pasar aspal yang semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan program pembangunan infrastruktur Pemerintah. Sebelumnya aset-aset AMP ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan dikelola oleh masing-masing unit operasi di daerah tsb. untuk mendukung produksi internal unit


dan tidak dipergunakan untuk proyek-proyek eksternal, sehingga jika unit di daerah belum terdapat proyek pengaspalan, maka aset tersebut tidak digunakan. Dengan adanya Divisi AMP tsb. yang mengintegrasikan seluruh AMP yang dimiliki, maka produktivitas dapat ditingkatkan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan pekerjaan pengaspalan interen namun juga pelanggan eksternal. Terobosan ini mampu memberikan hasil di Tahun 2010 berupa kontribusi tambahan peningkatan pendapatan usaha bagi ADHI sebesar Rp70 miliar dengan tambahan laba bersih sebesar Rp3,5 miliar. Dalam bidang procurement material, kebijakan yang diambil adalah dalam rangka mitigasi risiko suplai dan harga material khususnya material utama pabrikan seperti besi beton dan aspal. Pembelian material dilakukan secara terpusat sehingga skala ekonomi menjadi lebih besar untuk menjamin pasokan dan harga yang lebih kompetitif. Juga mengingat harga material merupakan salah satu faktor risiko yang juga perlu dikelola oleh perusahaan, maka untuk menjaga harga material tsb. agar tetap stabil dan relatif terkendali selama masa pelaksanaan proyek, ADHI mengambil kebijakan untuk memanfaatkan fasilitas SKBDN dalam pembayaran kepada vendor. Hal ini menjamin kepastian pembayaran kepada vendor, sekaligus menjadikan harga tetap kompetitif. Kebijakan dalam bidang produksi adalah tetap melanjutkan program efisiensi yang telah dimulai sejak tahun sebelumnya melalui pembentukan Tim Efisiensi. Efisiensi tetap ditekankan pada pengurangan waste material utama seperti besi dan readymix concrete. Pada tahun 2010, efisiensi yang dicapai atas kedua material tsb. masih memberikan kontribusi bagi penurunan Harga Pokok Produksi sampai 0,20%. Selain itu, terdapat efisiensi sebesar Rp10 miliar yang diperoleh dari perubahan metode kerja pada Proyek Kali Lamong. Sedangkan kebijakan yang diambil untuk proyek-proyek di luar negeri adalah, untuk sementara ADHI tidak mengambil proyek baru di luar negeri dan hanya akan fokus pada proyek-proyek di Oman yang akan dilaksanakan oleh Adhi Oman L.L.C sebagai Perusahaan afiliasi. Seperti kita ketahui perkembangan teknologi Jasa Konstruksi tidak secepat/dinamis bila dibandingkan dengan teknologi informasi. Kondisi tsb. sangat memungkinkan adanya pemain-pemain baru yang masuk ke dalam bisnis ini dengan mudah sehingga menimbulkan potensi semakin ketatnya persaingan yang pada akhirnya menyebabkan margin yang tipis untuk industri ini. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ADHI telah melakukan terobosan yaitu dengan mendaftarkan paten atas inovasi-inovasi yang

Lapor an Direksi 11 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Lapor an Direksi

telah dilakukan. Pada tahun 2010 telah berhasil dipatenkan dua buah hasil inovasi yaitu Desain Monorail dan metode pelaksanaan jalan menggunakan beton pracetak prategang yang diberi nama Adhi Concrete Pavement System (ACPS). Metode ACPS ini telah berhasil diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan Jalan Tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 km yang telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia pada awal tahun 2010. Ke depan ADHI tetap akan melakukan inovasi dan hal ini diharapkan dapat menjadi competitive advantage bagi ADHI dan sekaligus dapat memberikan harga premium bagi pekerjaan yang dikerjakan oleh ADHI yang menggunakan metode paten tsb.

Pencapaian Kinerja yang Menantang

Seperti telah dijelaskan, dengan kondisi eksternal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, ADHI – melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan sepanjang tahun 2010 sebagaimana diuraikan sebelumnya – berupaya tetap mencapai kinerja terbaiknya. Kontrak baru yang diperoleh selama tahun 2010 sebesar Rp8,114 triliun terdiri dari 65% proyek Pemerintah dan BUMN serta 35% proyek swasta. Pencapaian tsb. menurun 17,8% dari target awal tahun sebesar Rp9,870 triliun, hal ini disebabkan oleh kendala penyerapan anggaran Pemerintah seperti telah disampaikan di atas. Namun demikian realisasi perolehan kontrak baru tsb. masih meningkat 22,5% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp6,626 triliun. Sejalan dengan kondisi tsb. Pendapatan Usaha tahun 2010 juga terjadi penurunan 34,2% dari target sebesar Rp8,625 triliun tercapai sebesar Rp5,675 triliun. Hal ini juga terjadi penurunan 26,4% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp7,715 triliun. Walaupun terjadi penurunan baik pada Perolehan Kontrak maupun Pendapatan Usaha tsb., ADHI masih mampu meningkatkan Laba Bersihnya bahkan sampai bisa melebihi target rencananya sebesar 2,3% yaitu dari rencana sebesar Rp185,3 miliar tercapai sebesar Rp189,5 miliar. Hal ini berarti terjadi pertumbuhan Laba Bersih sebesar 14,5% bila dibandingkan dengan Laba Bersih tahun 2009 sebesar Rp165,5 miliar. Seperti yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini khususnya bagian Analisa dan Pembahasan Manajemen serta bagian Laporan Keuangan, Program Konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) mulai diterapkan khususnya PSAK No. 50 mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan No. 55 mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dampak dari penerapan PSAK tsb. a.l. adalah Laporan Tahunan ADHI 2010 | 12

terjadinya perubahan kebijakan dalam metode penghitungan penyisihan atas piutang usaha yang selama ini telah ditetapkan oleh Direksi. Pada Laba Bersih tahun 2010 yang telah dibuku tsb., ADHI telah menghitung penyisihan Piutang Usaha berdasarkan ketentuan baru PSAK tsb. Sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2009, Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (KAP AAJ) ditetapkan sebagai KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2010. Proses audit telah dilakukan mulai akhir bulan Oktober 2010 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2011 dan menghasilkan tingkat kesehatan “SEHAT” kategori “AA” dengan skor 80,6. Mengenai perkembangan Proyek Monorail di Jakarta, dapat kami laporkan bahwa pada awal tahun telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2010 mengenai Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dimana pada salah satu program prioritas infrastruktur menyebutkan tentang rencana kelanjutan Proyek Monorail di Jakarta. Sebagaimana telah kami laporkan pada setiap Laporan Tahunan tahun-tahun sebelumnya, sampai dengan saat ini kami telah melakukan penyisihan untuk Proyek Monorail sebesar Rp122 miliar. Namun demikian, walaupun exposure risiko proyek tsb. bagi ADHI relatif sudah tidak ada, dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah DKI Jakarta. Kami juga laporkan bahwa upaya-upaya penyelesaian Proyek Qatar tetap dilakukan sepanjang tahun 2010, dengan tetap berkoordinasi dengan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Urusan Timur Tengah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Qatar, Kementerian BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Mayoritas (Republik Indonesia), dan pihak-pihak terkait. Dengan pertimbangan kondisi yang ada, langkah negosiasi dengan pihak pemberi kerja masih diupayakan dengan tetap mengutamakan penyelesaian dengan win-win

Str ategi dan Sasar an Mendatang

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih akan menjadi prioritas Pemerintah untuk beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan guna menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang saat ini tengah tumbuh pesat. Saat ini Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya dan strategi dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia secara merata melalui penciptaan enam koridor ekonomi berdasarkan kekuatan ekonomi wilayah masingmasing di Indonesia. Strategi lainnya adalah Pemerintah sangat mendukung adanya penciptaan proyek-proyek infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk bergabung dalam berbagai proyekproyek infrastruktur. ADHI telah menangkap sinyal peluang ini sejak tahun 2006, tercermin dari tagline ADHI Beyond Construction, dengan mulai masuk ke dalam bisnis Engineering, Procurement, Construction (EPC) dan bisnis investasi baik di bidang properti maupun bidang infrastruktur sebagai bagian dari definisi bisnis ADHI. Strategi tersebut menempatkan ADHI sebagai BUMN konstruksi yang berhasil memperoleh proyek-proyek EPC khususnya proyek pembangkit listrik (power plant) dengan kapasitas cukup besar di Indonesia. Ke depan, ADHI akan memperkuat posisi bisnis EPC khususnya di bidang power plant dengan target memperoleh beberapa proyek power plant sesuai dengan program 10.000 MW tahap kedua. Pada tahun 2011, ADHI merencanakan untuk masuk ke

dalam segmen proyek-proyek EPC Oil & Gas, dengan mempertimbangkan ukuran pasar segmen proyek tsb. yang sangat besar yang sebelumnya hanya dikuasai oleh beberapa pemain/kontraktor asing. Segmen Proyek Oil & Gas tsb. adalah segmen yang cukup potensial bagi ADHI yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman di bidang ini walaupun masih dalam skala kecil dan juga telah memiliki organisasi EPC yang dapat menunjang rencana untuk memasuki pasar Oil & Gas tersebut.

Lapor an Direksi

solution. Sementara itu seperti tertera pada bagian Laporan Keuangan dan dibahas pada bagian Analisa dan Pembahasan Manajemen di dalam Laporan Tahunan ini, pencatatan nilai atas akun persediaan dan tagihan bruto, direklasifikasi ke dalam akun piutang lainlain termasuk provisi atas aset piutang tsb. telah diterapkan sesuai dengan penerapan PSAK sebagaimana diuraikan di atas.

Sejalan dengan Kebijakan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang sinergi antar BUMN, ke depan ADHI akan meningkatkan kerja sama sinergi dengan BUMN lainnya. Kerja sama di bidang properti seperti kerja sama dalam pengembangan lahan-lahan kurang produktif milik BUMN lain melalui Perusahaan Anak PT Adhi Realty maupun kerja sama dalam bidang lainnya seperti investasi di bidang infrastruktur. Strategi investasi yang diambil terutama pada investasi yang relatif cepat return-nya guna mendapatkan recurring income. Hal ini juga sejalan dengan misi ADHI tentang keterlibatannya secara aktif dalam PPP untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Diharapkan ke depan, upaya-upaya ini akan berkontribusi positif bagi kinerja perusahaan. Mengingat pasar yang besar di masa mendatang, dalam rencana selanjutnya ADHI akan tetap mengembangkan bisnis aspal yang telah dirintis sebelumnya yaitu dengan melakukan spin-off Divisi AMP menjadi Perusahaan Anak pada tahun 2011. Hal ini diharapkan operasi bisnis ini dapat bergerak lebih lincah sehingga secara konsolidasi dapat memberikan peningkatan tambahan kontribusi bagi ADHI. Untuk mendukung kinerja yang berkelanjutan dan memantapkan competitive advantage yang telah dimiliki selama ini, ADHI tetap terus melakukan upaya peningkatan mutu produksi dan pelayanan termasuk budaya inovasi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan akan menjadikan ADHI dapat lebih meningkatkan nilai korporat dan Pemegang Saham. Dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang, ADHI juga mempersiapkannya dengan baik dengan melakukan berbagai program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara in-house maupun dengan mencari talenta di luar untuk mendukung kinerja perusahaan termasuk salah satunya adalah dengan cara transfer of knowledge melalui skema aliansi dengan pemain global dalam pelaksanaan pekerjaan baru yang memerlukan pengalaman yang cukup. Pada tahun 2010 kami juga telah mempersiapkan program beasiswa untuk mendapatkan talenta terbaik dengan bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Indonesia.


Foto Dan Riwayat Direksi

Implementasi praktek Good Corporate Governance (GCG) di dalam Perusahaan selama ini telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, setiap tahun selalu ada upaya peningkatan penerapan praktik GCG yang lebih baik lagi dengan mengacu pada best practices yang ada namun juga yang applicable baik sesuai kondisi budaya perusahaan yang ada yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Adhi Principles maupun budaya Indonesia pada umumnya. Pada tahun 2010 ADHI juga telah melakukan pengkajian kembali Soft Structure GCG Perusahaan a.l. GCG Code, Board Manual, dan Code of Conduct serta mulai menyusun Whistle Blower


System. Apresiasi atas praktek GCG oleh lembaga terkait a.l. CGPI (Corporate Governance Perception Index) yang memberikan predikat “Perusahaan Terpercaya” dengan skor GCG sebesar 82,23%. Di samping itu di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ADHI telah menerima penghargaan sebagai Peringkat Ketiga untuk kategori Pelaksanaan GCG Terbaik di antara seluruh BUMN yang ada melalui BUMN Award Tahun 2010.

Direktur Utama 1

2

3

4

5

1. BAMBANG PRAMUSINTO Direktur Operasi II

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 11 September 1959 (51 tahun) di Semarang. Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1983. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Divisi Konstruksi II (2007-2010); Kepala Cabang VII Balikpapan (2000-2007); Kepala Bagian Teknik merangkap Kepala Cabang VIII Balikpapan (19982000); Koordinator Kepala Proyek-proyek Pengembangan Bandara Pattim (1997-1998).

2. INDRADJAJA MANOPOL Direktur Operasi I

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 31 Juli 1958 (52 tahun) di Surabaya. Meraih gelar S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 1984. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Juga menjabat sebagai Representative Partner Adhi Oman LLC. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Komisaris Utama PT Adhi Realty (2008-2010); Kepala Cabang I Medan (20012006); Audit Supervisor (2000-2001); Manajer Pemasaran Adhimix Precast (1998-2000); Manajer Pemasaran Adhi Beton (1991-1998); Kabag. Teknik Unit Adhi Property (1991-1991); Manajer Teknik JO ADHIKMAS (1991-1991); Office Engineer Proyek-Proyek di Sulawesi (1988-1991); Operation Manager Proyek-Proyek di NTT (1986-1988); Kepala Proyek-Proyek di Jawa Timur (1979-1986).

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1953 (57 tahun) di Cilacap. Memperoleh gelar S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979 dan Sekolah Bisnis Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 2001. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2008 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP (20042008); Direktur Teknik & Pemasaran PTPP (2002-2004); Kepala Divisi Operasi II (1999-2002); Kepala Cabang PT PP (1992-1999); Manager di PT PP (1984-1992); Asisten Dosen di Jurusan Teknik Sipil UGM Yogyakarta (1977-1979).

Foto Dan Riwayat Direksi

3. BAMBANG TRIWIBOWO

4. M. FAUZAN

Direktur Pengembangan Usaha Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 8 April 1953 (57 tahun) di Gresik. Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, pada tahun 1978 dan S2 Manajemen dari STM Prasetiya Mulya pada tahun 1994. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Divisi Konstruksi I, Jakarta (1998-2001); Kabag/Manager SDM Divisi Konstruksi I, Jakarta (1999-2001); Kepala Divisi ME, Jakarta (1996-2000); Kepala Divisi Gedung, Jakarta (1996-1998); Kepala Divisi Konstruksi II, Jakarta (1996); Kepala Cabang IV, Jakarta & Jawa Barat (1991-1996); Kepala Cabang merangkap Kabagtek Cabang V & VI, Aceh & Sumut (1990-1991); Wakil Kepala Cabang V & VI (Aceh & Sumut) (1989-1990); Kepala Bagian Teknik Cabang III, Semarang (1987-1990); Resident Engineer Cabang Lampung (1979-1981); Resident Engineer Cabang Kalimantan Barat (1978-1979).

5. SUPARDI

Direktur Keuangan & SDM Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1958 (52 tahun) di Cirebon. Meraih gelar S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, pada tahun 1983 dan S2 dari STIE IBII pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Divisi Perekayasaan (2003-2006); Wakil Kepala Divisi Perekayasaan (2002-2003); Kepala Divisi ME (2000-2003); Wakil Kepala Divisi ME (1996-2000); Kepala Bagian Teknik (1991-1996); Kepala Proyek (1987-1991).


Lapor an Direksi

Perubahan Manajemen

Pada tanggal 27 Januari 2010, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda Perubahan Pengurus dengan hasil keputusan yaitu pengangkatan Bambang Pramusinto, yang telah meniti karir di ADHI lebih dari 25 tahun, sebagai Direktur Operasi II. Serta Amir Muin, seorang mantan pejabat negara yang telah lebih dari sepuluh tahun pensiun, sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian jumlah Komisaris Independen menjadi dua orang atau 40% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, sehingga hal ini telah memenuhi persyaratan Bapepam maupun Bursa. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

Kinerja saham ADHI

Pada tahun 2010, kinerja saham ADHI menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Bahkan peningkatan harga sahamnya tertinggi di antara saham-saham BUMN Terbuka yang lain. Pada pembukaan bursa di awal tahun 2010 harga saham ADHI berada pada harga Rp410, kemudian pada penutupan bursa di akhir tahun 2010 harga saham ADHI melonjak menjadi Rp910 atau meningkat 122%. Hal ini terjadi seiring dengan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap ADHI dan juga berbagai upaya komunikasi yang dilakukan ADHI kepada para stakeholder-nya.

Penghargaan Sebagai Cermin Kepercayaan

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi pihak luar atas kinerja yang telah dilakukan perusahaan. Tahun ini, di samping mempertahankan beberapa penghargaan dan sertifikasi yang telah diperoleh sebelumnya, ADHI juga mendapat penghargaan-penghargaan baru. Penghargaan tersebut a.l.: Juara ketiga Good Corporate Governance (GCG) Award dari Kementerian BUMN Republik Indonesia; Indonesia Most Admired Company (IMAC) dari Frontier Marketing Group dan Bloomberg Businessweek; Penghargaan Rekor Bisnis Indonesia (REBI) dari Tera Foundation dan Harian Seputar Indonesia; The Best Contractor Award 2005-2010, dari PT Citradata Indonusa, dll. Penghargaan-penghargaan tsb. menunjukkan perusahaan telah dipercaya dan dihargai oleh para pemangku kepentingan sebagai perusahaan yang profesional yang


memacu kami untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semua ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, Pemegang Saham, dan pihak terkait lainnya. Pada kesempatan ini, perusahaan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, karyawan, segenap Pengurus termasuk semua pemangku kepentingan. Dan semoga prestasi yang telah diperoleh mampu dipertahankan dan menjadi alat motivasi untuk terus maju dan berkembang. Insya Allah. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Direksi

Bambang Triwibowo Direktur Utama

Gerbang Tol Kanci-Pejagan,Cirebon


Penghargaan dan Sertifik asi Pengharga an dan Sertifik asi

Indonesia’s Most Admired Company Award (IMAC) yang diselenggarakan oleh Frontier Consulting Group bekerja sama dengan Majalah Businessweek.

2009 | 2010 ADHI raih predikat ‘The Best in Building and Managing Corporate Image’ untuk kategori kontraktor.

2008 ADHI raih predikat ‘The Best Corporate Image’ untuk kategori kontraktor.

2010 | Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Award sebagai Pelopor Ekspansi Pasar Luar Negeri, yang diselenggarakan oleh AKI.

2010 | Fortune 100 Award ADHI masuk dalam daftar Fortune 100 dan menempati urutan teratas pada sektor Properti dan Konstruksi.

2005-2010 | The Best Contractor Award yang diberikan oleh PT Citradata Indonusa.

2009 | Penghargaan sebagai “Perusahaan Terpercaya” yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama denganMajalah SWA.


sebagai Perusahaan Jasa Konstruksi Dengan Sistem Teknologi Terinovatif, yang diselenggarakan oleh TERA Foundation bekerja sama dengan Harian Seputar Indonesia.

Pengharga an dan Sertifik asi

2010 | Rekor Bisnis Indonesia (REBI)

2010 | Anugerah BUMN Award sebagai GCG BUMN Terbaik (BUMN Terbuka) Terbaik III, yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, BUMN Track, dan Forum Humas BUMN.

ISO 9001:2008 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang dikeluarkan oleh United Register Standard Service pada tanggal 28 Juli 2009 dan berlaku s.d. 27 Juli 2012.

ISO 18001:2007 Sertifikasi Sistem Manajemen K3 yang dikeluarkan oleh United Register Standard Service pada tanggal 28 Juli 2009 dan berlaku s.d. 27 Juli 2012.

ISO 14001:2004 Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan yang dikeluarkan oleh United Register Standard Service pada tanggal 28 Juli 2009 dan berlaku s.d. 27 Juli 2012.


Kejadian Penting 2010 Kejadian Penting 2010

26 Januari Tol Kanci-Pejagan, secara resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang didampingi oleh Ibu Negara dan sejumlah pejabat dan Menteri terkait lainnya.

27 Januari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Kantor Pusat Adhi.

3 Maret

4 Maret

Adhi Realty meresmikan gedung perkantoran baru Menara MTH yang berlokasi di jalan protokol MT Haryono Jakarta.

ADHI melakukan kegiatan CSR dengan melakukan penanaman pohon sebanyak kurang lebih 1.200 batang pohon Trembesi di bantaran Proyek Banjir Kanal Timur.

11 Maret ADHI merayakan Ulang Tahun ke-50 yang disambut dengan berbagai perayaan dan kegiatan yang meriah.

14-17 April

22-24 April

ADHI ikut serta dalam Infrastructure Asia 2010 Conference and Exhibition 14-17 April 2010, yang secara resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

22 April ADHI menyelenggarakan Public Expose (Paparan Publik) Tahunan 2010 bertempat di Galeri BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

9 Juni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2009 yang diselenggarakan di Kantor Pusat ADHI, Jakarta.


Partisipasi ADHI pada Hari Air Dunia Tahun 2010 kali ini selain mengikuti Seminar Hari Air Dunia juga menggelar Pameran Hari Air Dunia di Aula Gedung SDA dan Tata Ruang Kementerian PU.

Kejadian Penting 2010

10 Juni ADHI raih penghargaan Rekor Bisnis Indonesia sebagai Perusahaan Jasa Konstruksi dengan Sistem Teknologi Terinovatif (Adhi Concrete Pavement System) di Indonesia.

10 Juni Indonesia’s Most Admired Company (IMAC) 2010 dengan predikat “The Best in Building and Managing Corporate Image”.

4 Agustus

5 Agustus

ADHI hadir dalam acara Konferensi ASEAN BNP Paribas 2010 yang berlangsung di Hotel Marina Bay Sands, Singapura.

23-26 September

ADHI ikut serta dalam acara CITI Indonesia Investor Conference 2010 yang berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

19 Oktober

ADHI berpartisipasi dalam acara Indonesia BusinessBUMN Expo and Conference (IBBEX 2010) yang berlangsung di Jakarta Convention Center.

ADHI mempromosikan produk-produk unggulan pada acara Temu Bisnis dan Investor dari Uni Arab Emirates bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden.

10 and 18 November ADHI hadir di Investor Summit 2010 di Jakarta & Surabaya.

8-10 Desember ADHI berpartisipasi pada Pameran Konstruksi Indonesia 2010 yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta.

9 Desember Menerima anugerah penghargaan sebagai Perusahaan Terpercaya dari IICG (Indonesia Institute for Corporate Governance), diadakan di Hotel Shangri-La Jakarta.


Gedung & Properti Gedung & Properti

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2010, kebutuhan akan gedung/high rise building tentu menjadi suatu keharusan untuk menunjang laju bisnis di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, beberapa kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung, Makasar dsb. mulai merasakan kebutuhan akan ruang perkantoran yang semakin terbatas. Minat investor asing dalam menanamkan investasinya tidak hanya melalui pasar modal, namun juga Foreign Direct Investment semakin kuat, seiring dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

ADHI sebagai salah satu BUMN yang menopang pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, telah memiliki reputasi sebagai salah satu kontraktor gedung terbaik bangsa Indonesia. Sejarah telah membuktikan kekuatan ADHI dengan berbagai landmark pembangunan gedung, mulai dari Gedung Sarinah, Gedung DPR, Gelora Bung Karno, dsb. Di tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ADHI siap menjadi bagian dari tumbuhnya bangunan pencakar langit di Indonesia.

Menunjang laju bisnis melalui pembangunan high rise building. Laporan Tahunan ADHI 2010 | 22

Capital Residences, Jakarta


Engineering, Procurement, Construction (EPC) Engineering Procurement Construction (EPC)

Maraknya bisnis Jasa EPC sangat terlihat sepanjang tahun 2010, dengan hadirnya beberapa perusahaan jasa konstruksi yang ambil bagian dalam persaingan bisnis jasa EPC. Tumbuhnya persaingan pada bisnis jasa EPC salah satunya didorong oleh program Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik yang menyeluruh dan merata di wilayah Indonesia yang dinamakan Program 10.000 MW. ADHI sebagai salah satu BUMN Konstruksi yang menjadi pioneer dalam memasuki bisnis jasa EPC memiliki keunggulan sebagai yang terdepan. Dengan perolehan proyek EPC Pembangkit Listrik Lampung 2x100 MW pada tahun 2007 yang merupakan bagian dari Program 10.000 MW Tahap I, menjadikan ADHI memiliki pengalaman lebih dalam mengerjakan proyek-proyek EPC ke depan. Kepercayaan owner terhadap ADHI terbukti dari perolehan proyek-proyek EPC baru sepanjang tahun 2010 dan awal tahun 2011, dimana ADHI mampu meninggalkan para pesaingnya diantara BUMN Konstruksi dalam jumlah


maupun besaran proyek EPC. Saat ini, proyek-proyek EPC yang sedang ditangani ADHI antara lain adalah PLTU Balikpapan 2x100 MW, PLTU Tanjung Selor 2x7 MW, PLTU 3x7 MW Sintang, dll. Menjadi Leader diantara BUMN Konstruksi dalam jumlah perolehan proyek-proyek EPC pembangkit listrik, memacu ADHI untuk terus meningkatkan kompetensinya agar dapat terus menjadi yang terbaik. Berbekal dari prestasi tsb. strategi ADHI selanjutnya adalah mulai melangkah maju untuk memasuki bisnis jasa EPC Oil & Gas.

Engineering Procurement Construction (EPC)

Tarahan Coal Fred Steam Power Plant, Lampung

Steam Power Plant, Banjarmasin


Infr astruktur Infr astruktur

Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang sedang tumbuh perekonomiannya dalam era globalisasi saat ini. Namun demikian, banyak negara berkembang yang saat ini juga tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang serupa.

Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah saja, namun juga memerlukan dukungan dari investor swasta baik lokal maupun asing. Oleh sebab itu, Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).

Di tahun 2011, Indonesia dipercaya menjadi pemimpin ASEAN. Hal ini menjadi salah satu kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk dapat menarik investor, baik domestik maupun asing. Oleh karena itu, Pemerintah sadar bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, diperlukan berbagai dukungan infrastruktur yang solid. Salah satu strategi Pemerintah adalah melalui Program Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (P3EI) yang salah satu topik pembahasannya adalah kebutuhan infrastruktur prioritas hingga 2015 yang diperkirakan mencapai USD76 miliar.

ADHI adalah mitra yang dipercaya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang selalu siap ikut membangun bangsa. ADHI optimis, dengan komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memangkas birokasi dan perundanganundangan yang memperlambat realisasi proyek infrastruktur, berbagai mega proyek yang terhambat, termasuk yang dikerjakan ADHI, akan dapat segera dilaksanakan kembali.

Ring Road Utara, Semarang


Jembatan Suramadu, Jawa Timur 27 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Profil Perusahaan

Jalan Tol Kanci-Pejagan

ADHI adalah perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004, dimana pada akhir tahun 2003 negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) kepada masyarakat. Sebelumnya ADHI adalah Perseroan Terbatas, sejak tanggal 1 Juni 1974, berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sedangkan cikal bakal ADHI berasal dari Perusahaan milik Belanda bernama Architecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Associatie N.V.), yang dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adhi Karya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini bertujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Memperkuat Competitiveness ADHI

Dengan munculnya tekanan pada jasa konstruksi akibat intensitas persaingan dan perang harga yang menjadi andalan Perusahaan, maka pada tahun 2007, Perusahaan melalui kajian yang mendalam memutuskan melakukan redefinisi visi dan misi. Terintegrasi dengan proses tersebut, ADHI juga merancang proses transformasi bisnis dengan menambah bidang usaha EPC yang merupakan extended business dan bidang investasi sebagai expanded business-nya, dengan jasa konstruksi tetap menjadi core business. Strategi


transformasi ini dipilih agar ADHI mampu melayani pasar baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki karena masih erat berkaitan dengan kompetensi inti yang telah dibangun Perusahaan selama bertahuntahun. Hal ini dilakukan agar komitmen ADHI untuk selalu memberikan kualitas pelayanan terbaik dapat dipertahankan. Dalam kegiatan operasionalnya, ADHI didukung oleh sembilan divisi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Dimana beberapa divisi diarahkan sebagai divisi spesialis, yaitu spesialis gedung, spesialis EPC, spesialis infrastruktur dengan teknologi tinggi, dan spesialis Asphalt Mixing Plant.

1. Proyek Infrastruktur Terdiri dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pengairan, pembangkit tenaga listrik, pelabuhan dll.

2. Proyek Bangunan Terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan high rise building/gedung bertingkat seperti hotel dan perkantoran; pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah; bangunan komersial perumahan; kawasan industri dan manufaktur; pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada gedung dan industri, transmisi kelistrikan dan gardu induk, otomatisasi bangunan, pembangkit listrik, tata udara dan tata suara, radio, telekomunikasi, dan instrumentasi serta pemipaan. Sebagai extended business yang masih sangat berkaitan dengan core business Perusahaan, EPC adalah perpanjangan bisnis jasa konstruksi yang dipilih ADHI. Reputasi ADHI di bidang jasa konstruksi merupakan modal positif untuk memenangkan proyek-proyek EPC yang ditenderkan swasta maupun Pemerintah. Mengingat kompetensi dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan terbatas, untuk saat ini ADHI fokus melayani EPC untuk pembangunan pembangkit listrik dan Oil & Gas. Begitu juga dengan wilayah operasinya yang dibatasi hanya di wilayah Indonesia, meskipun EPC menawarkan marjin keuntungan yang lebih besar dibandingkan jasa konstruksi. Kebijakan ini ditetapkan mengingat bisnis EPC merupakan bisnis baru sehingga membutuhkan adaptasi baik dari segi SDM, sistem, dan infrastruktur agar tidak mengecewakan pelanggan yang telah mempercayakan pengerjaan proyeknya kepada ADHI. Sedangkan expanded business yang dipilih oleh ADHI adalah Investasi. Bisnis ini mempunyai value creation yang tinggi, sebanding dengan tantangan yang harus dihadapi Perusahaan, khususnya berkaitan dengan cara berpikir jangka panjang dan syarat kompetensi yang berbeda dengan yang telah dimiliki Perusahaan. Dengan memasuki bidang investasi, diharapkan ADHI dapat menciptakan bisnis EPC dan konstruksi sendiri sehingga memperoleh pendapatan berlipat ganda dari jasa konstruksi pembangunan, operator pelaksana, dan Pemegang Saham. Bisnis investasi yang akan dimasuki Perusahaan dibatasai pada bidang investasi yang dekat dengan bidang konstruksi saja, misalnya jalan tol, properti dan lain sebagainya.

Untuk mendukung kinerjanya, ADHI telah memiliki Perusahaan Anak yaitu PT Adhi Realty yang bergerak di bidang realty properti, PT Duri Indah Raya di bidang properti, Adhi Multipower Pte. Ltd. yang bergerak di bidang perdagangan, dan PT Adhicon Persada yang bergerak di bidang spesialis pekerjaan pemeliharaan yang mendukung proyek-proyek ADHI.

Profil Perusaha an

ADHI mengelompokkan proyek-proyek Jasa Konstruksi menjadi dua kelompok, yaitu:

Visi dan Misi Visi & Misi Perusahaan ADHI mengubah Visi dan Misinya pada tahun 2007 seiring dengan tantangan yang harus dihadapi khususnya pada bidang industri jasa konstruksi dan adanya tuntutan bahwa Perusahaan harus selalu melakukan value creation demi meningkatkan nilai perusahaan:

Visi Menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi dan mitra pilihan dalam jasa perekayasaan dan investasi infrastruktur di Indonesia dan beberapa negara terpilih.

Misi Membangun sebuah Great Infrastructure Enterprise dengan: 1. Menciptakan nilai yang berkesinambungan kepada pelanggan, karyawan, Pemegang Saham, dan beberapa pihak lain yang berkepentingan. 2. Memperkokoh kompetensi inti dalam jasa konstruksi, memperluas kapabilitas dalam jasa perekayasaan, serta mengembangkan kapabilitas dalam jasa investasi secara selektif. 3. Berkecimpung aktif dalam program-program Public Private Partnership (PPP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalankan inisiatif-inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka pengembangan kemanusiaan. Visi dan Misi tersebut disusun dengan pertimbangan bahwa pasar jasa konstruksi masih mempunyai prospek yang bagus sehingga ADHI bertekad untuk menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi. Bisnis EPC ke depan akan semakin berkembang demikian pula dengan bidang investasi. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan yang mendukung kerja sama investasi (skema Public Private Partnership) di bidang infrastruktur, sehingga tidak berlebihan jika ADHI menetapkan visinya menjadi mitra pilihan di bidang EPC dan investasi. ADHI menyadari bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga ADHI akan berperan aktif dalam program CSR.


Profil Perusaha an

Advanced, berarti menjadi maju dan terdepan dalam pikiran (mind), perasaan (heart), dan jiwa/spiritual (spirit)

ADHI memiliki core business Jasa Konstruksi yang sejak lama menjadi tumpuan pertumbuhan Perusahaan, digambarkan di atas sebagai vektor awal dari siklus bisnis ADHI. Dalam rangka mengupayakan percepatan pertumbuhan bisnisnya, kini ADHI juga ditopang oleh dua bidang usaha, yaitu unit usaha EPC dan unit usaha Investasi, digambarkan sebagai dua vektor tambahan yang berfungsi mempercepat putaran siklus tersebut. Komposisi ketiga vektor ini disusun dalam satu sinergi saling menunjang satu sama lain, menjadi satu rangkaian siklus sustainable yang terintegrasi dengan kuat mengacu pada visi “Beyond Construction”.

Prinsip-prinsip ADHI Nilai-nilai Perusahaan Dalam rangka menciptakan nilai (value creation), ADHI mengandalkan keunggulan yang berasal dari budaya yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, dilakukanlah perumusan kembali budaya perusahaan yang menggunakan kekuatan nama “ADHI”, dan sebagai hasilnya dirumuskanlah ADHI Principles yang memiliki nilai:


Determined, berarti tegas, berkemauan keras, teguh, fokus dan konsisten dalam menghasilkan Quality, Cost, Delivery (QCD) di bidang konstruksi, menjunjung tinggi nilai-nilai Health, Safety and Environment (HSE) di jasa perekayasaan, dan memegang prinsip nilai-nilai tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) di investasi.

Humane, berarti memiliki kepedulian dan empati dalam menjalankan operasi perusahaan dengan menjaga lingkungan hidup sekitar (preserving environment), berkomitmen mendukung upaya pengembangan komunitas (supporting community development) dan memelihara kelangsungan hidup dunia (promoting sustainable world).

Inspiring,maksudnya memberikan inspirasi kepada rekan sejawat, pelanggan, dan Pemegang Saham (inspiring to the people, customer and Shareholders).

Insan ADHI Untuk mendukung visi perusahaan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki produktivitas tinggi. ADHI sebagai perusahaan jasa, dimana SDM merupakan salah satu sumber daya utamanya, sehingga ADHI concern terhadap pengelolaan SDM melalui peningkatan kompetensi dan motivasi secara berkesinambungan. ADHI melakukan pemetaan kompetensi karyawannya melalui kombinasi antara kinerja dan budaya kerja yang tercermin pada perilaku. Untuk meningkatkan kompetensi, program pengembangan yang dilakukan mengacu pada hasil pemetaan karyawan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Sedangkan untuk melihat motivasi karyawan, perusahaan telah melaksanakan survey keterikatan karyawan (Engagement Survey) yang dilanjutkan dengan penyusunan dan pelaksanaan program peningkatannya.

Untuk menjaga kesinambungan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan sekaligus memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan, setiap tahap dari proses pengelolaan SDM yang dimulai dari desain organisasi, perencanaan, rekrutmen/seleksi, penempatan, pengembangan sampai dengan berakhirnya hubungan kerja, selalu dimasukkan faktor kompetensi dan keterikatan SDM. Dengan demikian ADHI mendapat dukungan SDM yang selalu berkembang kompetensinya dari waktu ke waktu.

Profil Perusaha an

Progr am Pengembangan SDM

Management Trainee Globalisasi dan pasar bebas memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemampuan dan daya saing perusahaan baik secara regional maupun internasional. Tingkat kompetisi tidak hanya terhadap pesaing dari dalam negeri namun juga terhadap para pesaing asing yang masuk ke dalam negeri. Kemampuan daya saing tak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk sumber daya manusia. ADHI sebagai perusahaan dengan karakter padat karya sudah pasti harus siap menghadapi tantangan tersebut dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin berat, untuk itu ADHI harus mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Salah satunya adalah penyediaan dan pembinaan SDM mulai proses rekrutmen melalui pola Program Management Trainee sampai siap menjalankan tugasnya sebagai pemegang peran kunci (key personnel). Dalam proses seleksi dan pembinaan SDM, ADHI tidak hanya melihat faktor tingkat kecerdasan semata akan tetapi juga potensi mental dan kepribadian, sehingga SDM yang terpilih dan siap adalah mereka yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pemegang peran kunci dalam perusahaan.

Komposisi Karyawan Jumlah karyawan ADHI saat ini ada 1.874 orang, yang sebagian besar (77%) berlatar belakang pendidikan teknik. Program pengembangan SDM yang dilaksanakan pada tahun 2010 merupakan kelanjutan dari program yang dilakukan tahun sebelumnya. Pengembangan SDM bukan saja tertuju kepada karyawan secara perorangan namun juga sarana dan prasarana yang terkait, khususnya kesisteman SDM. Penyempurnaan kesisteman SDM yang telah dimulai sejak tahun 2007, di tahun 2010 sampai pada tahap penyusunan Sistem Perencanaan Jenjang Karir (Career Plan), Program Pengembangan Kepemimpinan (Leadership Development Program), Sistem Perencanaan Suksesi (Succession Plan) dan Sistem Pemetaan Potensi (Talent Pool System), serta mereviu Sistem Penilaian Kinerja.


Profil Perusaha an

Pendidikan dan Pelatihan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Untuk meningkatkan kompetensi karyawannya, ADHI melakukan beberapa pengembangan dan pelatihan baik dilaksanakan secara internal melalui On the Job Traning/ magang, penambahan tanggung jawab (enrichment), Coaching & Counseling dsb. yang lebih menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis, dan pengembangan wawasan serta kompetensi manajerial.

2009

2010

308

323

781

776

640

616

Pada tahun 2010, perusahaan telah mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi keahlian di bidang Project Management dan beberapa keahlian khusus lainnya. Pelatihan dan Sertifikasi ini dilaksanakan oleh instansi yang kredibel dan kompeten di bidang tsb. Program sertifikasi ini sekaligus melengkapi jumlah dan jenis sertifikat keahlian dan keterampilan yang telah dimiliki oleh SDM perusahaan. Dalam program pengembangan SDM yang dilakukan, ADHI senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawannya sesuai dengan career path masing-masing. Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2009

2010 41

27

757

647 217

145

138

Total 1.853

29 Tahun atau kurang

Total 1.874

Usia 30 -39 Tahun

Usia 40 - 49 Tahun

Lebih dari 50 Tahun

Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi keahlian & keterampilan yang dilaksanakan tahun 2010 antara lain adalah:

Bidang Keuangan • • • • • • •

Manajemen Keuangan Manajemen Akuntansi Perbankan Perpajakan Manajemen Investasi Manajemen Keuangan Bagi Engineer Pengelolaan Kas Proyek

264

Bidang Sumber Daya Manusia 962

812

Total 1.853

Total 1.874 Sarjana

Pasca Sarjana

Sarjana Muda/Diploma

SLTA

•

2010 21 200

19 214

1.217

1.185

General Manager

•

436

435

Total 1.853

• • • • •

Total 1.874 Manager


Officer

Perencanaan SDM Manajemen Sumber Daya Manusia (General) Manajemen Karir Manajemen Kinerja Membangun Tim Kerja (Team Building) Peraturan Ketenagakerjaan Pengembangan Personil

Bidang Produksi

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

2009

• • • • • • •

Staff/Pelaksana/Petugas

• •

Sertifikasi Keahlian (Manajemen Proyek, K3, Jalan, Jembatan, Bendung Besar, Struktur, Teknik Sipil, Mekanikal Elektrikal, Lingkungan dsb.) Sertifikasi Keterampilan (Pelaksanaan Gedung, Jalan, Jembatan, Alat Berat, Juru Gambar, Juru Ukur, Laborant Dsb.) Manajemen Proyek Metode Kerja Konstruksi Microsoft Project Scheduling Manajemen K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan) Teknologi Beton Quality Control

Profil Perusaha an Kepala Departemen: 1. Triyoni 2. Soni Yaniarso 3. Adriyanto Karyo Utomo 4. Budhi Hidayati 5. Ferry Febrianto 6. Anis Anjayani 7. Amrozi Hamidi 8. A. Tharmuzie Romlie. 9. Kurnadi Gularso

Bidang Pemasaran • • • • • • • •

Untuk tahun 2011, perusahaan merencanakan pengembangan 1.250 karyawan dengan anggaran sebesar Rp5,5 miliar.

Manajemen Pemasaran FIDIC Administrasi Kontrak Teknik Negosiasi Hukum Kontrak Economic Outlook 2011 Government Regulation Kontrak Konstruksi

Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain:

Pelatihan Umum • • • • • • • •

Lain-lain • • • • •

Malcom Baldridge Green Building Internal Auditing Pasca Sarjana Hukum Bisnis Risk Management

First Aid (P3K/Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Peningkatan Kompetensi Karyawan Persiapan Purnabakti (Pensiun) ADHI Values MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Keterampilan Negosiasi Komunikasi Publik

Realisasi Biaya Pelatihan No

Klasifikasi Pelatihan

Jenis

Waktu (Jam)

Peserta (Orang)

Total Waktu (Jam)

Biaya (Rp)

1

Umum

22

2.772

165

9.600

204.546.574

2

Spesifik/Keahlian Khusus

57

2.869

541

10.372

677.735.000

3

Manajerial

12

1.176

63

5.968

310.500.503

4

Sertifikasi

28

0

145

0

433.491.400

119

6.817

914

25.940

1.626.273.477

Total


Profil Perusaha an 7

4

3

2

1

8

5

Kepala Divisi : 1. Imam Baehaki 2. Ipuk Nimpuno 3. Hadi Bagus Mudjaka 4. Teuku Bagus M.N. 5. A. Ali Fauzi 6. Djoko Prabowo. 7. Dono Purwoko, 8. M. Aprindi, 9. Agus Sulistyo 10. A. Widodo Teguh Santoso.

6 9

10

Pelatihan Manajerial • • • • • • • •

Leadership Management Manajemen Keuangan untuk Staf/Manajer non keuangan Manajemen HRD untuk non HRD Staf atau Manajer. Project Management Risk Management Tax Management Customer Relations Management Quality Management

Pelatihan Keahlian Khusus • • • • • • • •

Administrasi Kontrak Perpajakan Akuntansi Teknologi Informasi Pengendalian Biaya Estimation FIDIC (International Federation Engineers) Sertifikasi a. Arstitektur b. Manajemen Konstruksi c. Manajemen Proyek


of

Consulting

d. e. f. g.

Struktur Geo Teknik Elektrik K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) Pemadam Kebakaran h. Sumber Daya Air i. Infrastruktur dan Transportasi j. Teknik Sipil k. Listrik l. Mesin m. Plumbing n. Internal Auditor o. Green Building p. Schafolding q. Welding

Struktur Organisasi Struktur Organisasi 35 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Informasi Pemegang Saham Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2010 Informasi Pemegang Saham

Pemegang Saham

Jumlah Saham

Kepemilikan

Negara Republik Indonesia

918.680.000

52,28%

Perorangan Indonesia

161.486.500

9,19%

Reksa Dana

133.692.000

7,61%

88.657.500

5,05%

Pemodal Nasional

Dana Pensiun Asuransi

2.486.500

0,14%

Perseroan Terbatas

17.799.162

1,01%

Yayasan

5.914.500

0,34%

10.000

0,00%

1.328.726.162

75,62%

427.661.838

24,34%

Karyawan Sub Total I

Pemodal Asing Badan Usaha Asing Perorangan Asing Sub Total II Sub Total I + II (saham beredar) Treasury Stock* Total (saham diterbitkan)

812.500

0,05%

428.474.338

24,38%

1.757.200.500

100,00%

44.094.500

—

1.801.320.000

—

keterangan: *Program buy back Tahun 2008 s.d. 2009

Komposisi Kepemilikan Saham Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2010 Pemegang Saham

Jabatan

Jumlah Saham

Kepemillikan

Dewan Komisaris Imam Santoso Ernawi

Komisaris Utama

0

0,00%

Harry Susetyo Nugroho

Komisaris

0

0,00%

Gatot Trihargo

Komisaris

0

0,00%

Murhadi

Komisaris Independen

0

0,00%

Amir Muin


0

0,00%

44.500

0,00%

Direktur Bambang Triwibowo

Direktur Utama

Supardi

Direktur Keuangan & SDM

Indrajaja Manopol

Direktur Operasi I

Bambang Pramusinto

Direktur Operasi II

M. Fauzan

Direktur Pengembangan Usaha

Total

750.000

0,04%

0

0,00%

0

0,00%

4.110.500

0,23%

4.905.000

0,27%

Komposisi Kepemilikan Saham yang Memiliki 5% atau Lebih per 31 Desember 2010 Pemegang Saham Negara Republik Indonesia ABN AMRO Bank N.V. Sub Total Pemegang Saham Lainnya [masing-masing kurang dari 5%] Total [saham beredar] Treasury Stock* Total [saham diterbitkan] keterangan: *Program buy back Tahun 2008 s.d. 2009


Jumlah Saham

Kepemilikan

918.680.000

52,28%

90.000.000

5,12%

1.008.680.000

57,40%

748.545.500

42,60%

1.757.225.500

100,00%

44.094.500

—

1.801.320.000

—

Kronologis Pencatatan Saham Status sebagai Perusahaan Terbuka telah disandang ADHI sejak tahun 2003. Pemerintah yang semula sebagai Pemegang Saham tunggal atas saham ADHI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 289/MBU/2003 tanggal 7 November 2003, melepaskan sebagian kepemilikannya atas saham ADHI melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan/atau penawaran khusus melalui Program EMBO. Program EMBO sendiri dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2004, yang ditandai dengan adanya penjualan 441.320.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu) saham milik Negara kepada Koperasi Pesaham Adhi Karya dengan nilai nominal Rp100 pada harga Rp150 per saham. Sedangkan Penawaran Umum saham kepada masyarakat, berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2004, dimana saham ADHI dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Realisasi Program EMBO adalah sebesar 49% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham EMBO ditetapkan untuk di-lock-up sampai dengan secepat-cepatnya akhir triwulan II tahun 2006 dan berdasarkan SK Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No: 014-6/026 tanggal 15 Juni 2006 lock-up tersebut telah dibuka pada tanggal 3 Juli 2006. Pada Oktober 2008, berpedoman pada Peraturan Bapepam No.XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, Perseroan melakukan pembelian kembali (buyback) saham ADHI untuk periode 13 Oktober 2008 – 12 Januari 2009 sebanyak 40.001.000 saham atau senilai Rp8.705.681.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Pada periode 23 Januari 2009 – 22 April 2009, Perseroan telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham tahap

kedua, dikarenakan dana pembelian kembali saham tersebut belum digunakan secara maksimal serta memperhatikan kondisi pasar yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham ADHI sebanyak-banyaknya 320.263.000 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu) saham. Dan sampai dengan akhir periode, ADHI telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 4.093.500 saham atau senilai Rp1.044.052.500,- (satu miliar empat puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga total realisasi pembelian kembali saham (buyback) ADHI selama periode 13 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 dan periode 23 Januari sampai dengan 22 April 2009 adalah sebanyak 44.094.500 saham atau senilai Rp9,749 miliar.

Informasi Pemegang Saham

Pencatatan Saham dan Efek Lainnya

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Obligasi IV ADHI Tahun 2007 Perseroan telah menerbitkan Obligasi IV ADHI pada tahun 2007 sebesar Rp375.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap yaitu sebesar 11% per tahun. Obligasi IV ADHI tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak 6 Juli 2007 sampai dengan 6 Juli 2012. Hasil dari obligasi tersebut digunakan untuk refinancing dan modal kerja.

Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 Bersamaan dengan penerbitan Obligasi IV ADHI Tahun 2007, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 sebesar Rp125.000.000.000,- dengan nisbah pemegang Sukuk sebesar 76,39%. Sukuk Mudharabah tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak 6 Juli 2007 sampai dengan 6 Juli 2012. Dana hasil Sukuk tersebut ini digunakan seutuhnya untuk modal kerja.

Jumlah Saham Beredar Deskripsi

Jumlah Saham

Jumlah Saham diterbitkan (A)

1.801.320.000

Buyback • Periode I : (13/10/2008 - 12/01/2009) • Periode II : (23/01/2009 - 22/04/2009) Total Buyback (B) Jumlah Saham beredar setelah Buyback (A)-(B)

40.001.000 4.093.500 44.094.500 1.757.225.500

Harga rata-rata perolehan Buyback Rp221



Obligasi IV ADHI Tahun 2007 dan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. PT Pefindo telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi IV ADHI Tahun 2007 dan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 dengan hasil: idA– (Single A Minus; Stable Outlook) dan idA(Sy)– (Single A Minus Syariah; Stable Outlook). Obligasi IV ADHI Tahun 2007 mendapat peringkat idA– (Single A Minus; Negative Outlook) sedangkan Sukuk Mudharabah I ADHI tahun 2007 mendapat peringkat idA(Sy)– (Single A Syariah Minus; Negative Outlook), berdasarkan pemantauan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pefindo untuk periode 3 Juni 2010 s/d 1 Juni 2011. Penilaian Negative Outlook tersebut dikarenakan masih adanya risiko yang berkaitan dengan segmen bisnis EPC dan dispute atas proyek Qatar yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap ADHI. Pencapaian kinerja ADHI di tahun 2010 yang telah jauh melampaui target begitu pula pencapaian pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan hasil pemantauan pemeringkatan berikutnya dapat jauh lebih baik. Sampai dengan akhir tahun buku 2010, Perseroan tidak melakukan tindakan korporasi (Corporate Action) terkait penerbitan obligasi dan sukuk tersebut sehingga sejak awal pencatatan hingga akhir tahun buku 2010. Tidak ada perubahan atas jumlahnya.

Aromatic Project, Tuban


Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) yang beralamat di Plaza ABDA, Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Penugasan KAP Penugasan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagai akuntan publik merupakan penugasan yang pertama kali untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan audit atas pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2010. Akuntan yang melakukan audit atas Perseroan adalah Saptoto Agustomo sebagai Partner In Charge. Audit yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan adalah penugasan yang pertama. Biaya untuk penugasan KAP Tahun Buku 2010 adalah sebesar Rp598 juta (termasuk PPn). KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) tidak melakukan jasa lain selain yang tsb. di atas.

No.

Lembaga Penunjang

Nama Lembaga

Alamat

Lembaga Penunjang IPO 1

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Ciptadana Sekuritas

Citra Graha lt. 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950.

2

Notaris

Imas Fatimah, SH.

Wisma Danamon Aetna Life lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46, Jakarta Pusat

3

Akuntan Publik

Soejatna, Mulyana & Rekan

Ruko Taman Meruya Blok M. 78, Jakarta 11620

4

Konsultan Hukum

Gani Djemat & Partner

Gani Jemat Plaza lt.8, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Pusat.

5

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Jend. Sudirman 34-35, Jakarta 10220.


Profesi penunjang pasar modal

Lembaga Penunjang Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 1

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri lt. 28, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190.

2

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega lt.16, Jl. Kapten Tendean Kav. 12 -14A Jakarta 12970

3

Notaris

Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

Jl. Panglima Polim V/11, Jakarta 12160

4

Akuntan Publik

HLB Hadori & Rekan

Wisma Staco lt.3, Suite D, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870.

5

Konsultan Hukum

Priyadi & Co

Rasuna Office Park IO-10, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960

6


PT Datindo Entrycom


7

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Setiabudi Atrium lt.8, suite 809-810, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia

Lembaga Penunjang Tahun 2010 1

Notaris

DR. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M.

Jl. Wolter Mongonsidi No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110.

2

Kantor Akuntan Publik

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates)

Plaza ABDA, Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190

3


PT Datindo Entrycom



Struktur Perseroan Profil Perusaha an

Perusahaan Anak/Afiliasi Nama perusahaan PT Adhi Realty

Bidang usaha

Kedudukan

Keterangan

Pengembang, serta kegiatan yang berhubungan dengan realti

Jakarta, Indonesia

Beroperasi

General Trading

Singapura

Beroperasi

PT Adhicon Persada

Kontraktor Spesialis, penunjang pekerjaan gedung

Jakarta, Indonesia

Beroperasi

PT Duri Indah Raya

Properti serta kegiatan usaha terkait

Pekanbaru, Riau

Tahap pengembangan

Kontraktor bangunan dan konstruksi (konstruksi umum, bangunan hunian dan non hunian)

Muscat, Oman

Beroperasi

PT Indonesia Transit Central

Investasi, transportasi, dan infrastruktur

Jakarta, Indonesia

Belum beroperasi

PT Jakarta Monorail

Investasi, transportasi, dan infrastruktur

Jakarta, Indonesia

Belum beroperasi

Adhi Multipower, Pte. Ltd.

Adhi Oman LLC


Dam Tukad Unda, Bali. 41 | Laporan Tahunan ADHI 2010

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Kuningan City, Jakarta

Tinjauan Umum

P

ersaingan dunia bisnis semakin ketat seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya Perseroan harus mampu berkompetisi dengan perusahaan lain yang sejenis baik lokal maupun global. Hal ini menimbulkan risiko tersendiri yang memerlukan antisipasi berupa mitigasi terhadap potensi risiko tsb. Kondisi tsb. merupakan tantangan yang mesti dihadapi oleh Perseroan dengan terus meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya yang dimiliki baik berupa SDM, peralatan produksi maupun aset lainnya. Perseroan juga harus mampu melakukan berbagai kajian risiko untuk mendeteksi secara dini hal-hal yang tidak diinginkan berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Strategi ekstensivikasi dari core business Jasa Konstruksi khususnya melalui bisnis Engineering Procurement Construction (EPC) yang telah dilakukan Perseroan telah membuahkan hasil, dimana di tahun 2010 Perseroan mampu menjadi yang terbesar dalam perolehan kontrak EPC di antara BUMN konstruksi nasional khususnya dalam


kontrak proyek pembangkit listrik. Selanjutnya, Perseroan akan meningkatkan kinerja bisnis EPC ini dengan mulai memasuki pasar EPC bidang Oil & Gas yang sangat besar dimana saat ini masih didominasi oleh kontraktor asing. Dan diharapkan ke depan hal ini akan menjadikan ADHI terpercaya dan terdepan sebagai kontraktor nasional dalam bisnis ini.

Tinjauan Oper asi

Bisnis utama Perseroan adalah Jasa Konstruksi, perpanjangan dari bisnis inti (core business) yaitu Engineering Procurement and Construction (EPC), dan bisnis Investasi sebagai perluasan bisnis inti yang bertujuan untuk feeder bagi bisnis Jasa Konstruksi dan EPC juga sebagai peredam volatilitas dari bisnis Jasa Konstruksi dan EPC dengan adanya recurring income. Bisnis utama Perseroan beroperasi berdasarkan kontrak proyek yang diperoleh dari Pemberi Kerja/Pemilik Proyek. Kontrak proyek tsb. dapat berupa lump sum price atau unit price dengan berbagai bentuk kontrak a.l. kontrak

Proses produksi dari bisnis Jasa Konstruksi berdasarkan gambar kerja yang telah disetujui oleh Pemberi Kerja dan atau Wakil Pemberi Kerja atau hasil desain dari Perseroan sendiri, bila lingkup perkerjaan desain termasuk dalam kontrak kerja. Penyelesaian pekerjaan diakui sebagai Pendapatan Usaha bila sudah disetujui oleh Pemberi Kerja dan atau Wakil Pemberi Kerja untuk selanjutnya diproses menjadi invoice dan dicatat sebagai Piutang Usaha. Hal ini dilakukan dengan periodisasi sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Pada umumnya pengakuan prestasi kerja tsb. dilakukan setiap bulan atau dikenal dengan monthly certificate atau berdasarkan milestone yang telah ditentukan oleh Pemberi Kerja. Sehingga berbeda dengan industri manufaktur yang memungkinkan adanya pencatatan Barang Dalam Proses, di dalam industri Jasa Konstruksi hal ini tidak dilakukan. Pencatatan pembukuan Pendapatan Usaha bisnis Jasa Konstruksi berdasarkan Percentage of Completion Method. Khusus untuk proyek yang dikerjakan dengan cara joint operation dengan mitra kerja lainnya, Perseroan tidak membukukan Pendapatan Usaha namun hanya membuku Laba Bersih Proyek Joint Operation tsb. Di samping bisnis Jasa Konstruksi dan EPC, Perseroan juga memiliki sebuah Strategic Business Unit (SBU) baru yaitu Divisi Asphalt Mixing Plant (AMP). Unit usaha ini bergerak di bidang pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan termasuk penjualan aspal. Produk aspal merupakan produk yang siap pakai dan tidak bisa disimpan dalam bentuk campuran, akibatnya di dalam proses produksi tidak terdapat barang dalam proses. Sehingga untuk SBU ini tidak ada pencatatan Barang Dalam Proses. Perseroan juga memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Afiliasi dengan industri yang sama yaitu: PT Adhicon Persada yang dicatat terkonsolidasi karena kepemilikan Perseroan sebesar 99% dan Adhi Oman LLC, beroperasi di negara Oman dan tidak tercatat secara konsolidasi karena kepemilikan Perseroan sebesar 48,9%. Selain itu, Perseroan juga memiliki Perusahaan Anak yang berbeda

industrinya, yaitu: PT Adhi Realty yang bergerak di bidang realti properti atau developer, PT Duri Indah Raya yang bergerak di bidang property dan saat ini sedang dalam fokus pada pengembangan sebuah mall di Kota Duri – Riau, dan Adhi MultiPower Pte. Ltd. yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan Anak Adhi MultiPower Pte. Ltd. tsb. berbasis di negara Singapura yang didirikan untuk mendukung produksi bisnis EPC. Berbeda dengan industri Jasa Konstruksi, untuk Perusahaan Anak yang terkonsolidasi dan bergerak sebagai pengembang khususnya PT Adhi Realty, terdapat pencatatan persediaan barang yang siap dijual. Pencatatan Pendapatan Usaha berdasarkan percentage completion method untuk unit bangungan, full accrual method untuk penjualan toko dan bangunan sejenis lainnya beserta tangah kavlingnya, dan pencatatan pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa untuk yang diakui sebagai pendapatan sewa. Untuk PT Duri Indah Raya, sampai dengan saat ini belum terdapat pencatatan Pendapatan Usaha. Sedangkan untuk Adhi MultiPower Pte. Ltd., pembukuan Pendapatan Usaha berdasarkan barang dagangan yang telah diterima oleh pembeli.

Analisa dan Pembahasan M anajemen

konstruksi konvensional, kontrak turn key, kontrak modified turn key, dsb.

Produksi bisnis realti properti melalui Perusahaan Anak bidang pengembang mengalami peningkatan 44,61% yaitu dari tahun 2009 sebesar Rp390,172 miliar menjadi Rp564,227 miliar pada tahun 2010. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan/demand akan space perkantoran, ruko maupun tempat tinggal sesuai dengan siklus bisnis properti yang sedang dalam fase mulai meningkat pada tahun 2010. Diharapkan sampai dengan dua atau tiga tahun ke depan bisnis ini masih dalam fase tumbuh. Perolehan Kontrak secara total termasuk Proyek Kerja Sama, yang dikerjakan Perseroan di tahun 2010 adalah sebesar Rp13,780 triliun atau naik 3,1% dari tahun 2009 sebesar Rp13,363 triliun. Total kontrak Perseroaan diperoleh dari usaha jasa konstruksi (jasa konstruksi induk dan Perusahaan Anak PT Adhicon Persada), EPC (Divisi EPC dan Adhi Multipower, Pte., Ltd.), Real Estate (PT Adhi Realty dan PT Duri Indah Raya), dan Lainnya (Divisi AMP/ Asphalt Mixing Plant). Pencapaian kontrak tsb. terdiri dari

Perolehan Kontrak (dalam miliar Rp) Segmen Usaha

Kontrak 2010

Persentase

Kontrak 2009

Persentase

Jasa Konstruksi

8.744

63,4%

12.188

91,2%

EPC

4.672

33,9%

1.035

7,8%

Real Estate

225

1,6%

140

1,0%

Lain

140

1,0%

NA

0,0%

13.781

100,0%

13.363

100,0%

Jumlah



Rp5,649 triliun (41,0%) merupakan sisa kontrak (carry over) s.d. tahun 2009 dan Rp8,132 triliun (59,0%) adalah murni kontrak tahun ini.

tahun 2010 membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp1,018 triliun atau naik 231,3% dibanding tahun 2009 sebesar Rp307,330 miliar.

Selama tahun 2010, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp5,675 triliun atau mengalami penurunan 26,4% dari tahun 2009 sebesar Rp7,715 triliun. Penurunan Pendapatan Usaha tsb. dikarenakan kendala keterlambatan penyerapan anggaran proyek infrastruktur Pemerintah, sehingga perolehan kontrak baru Perseroan pada tahun 2010 yang sebagian besar direncanakan berasal dari proyek-proyek Pemerintah tidak terealisasi.

Pendapatan Usaha (dalam juta Rp)

Pendapatan Usaha ini berasal dari empat segmen usaha, yakni Jasa Konstruksi, EPC, Real Estate, dan Lainnya. Dimana segmentasi usaha tsb. didasarkan pada produk yang dihasilkan. Kontribusi masing-masing segmen yaitu: Jasa Konstruksi 74,9% dengan kontribusi terbesar adalah proyek gedung dan jalan; EPC 18,6% dengan kontribusi terbesar dari proyek-proyek EPC seperti PLTU Lampung; Real Estate 4,0% dengan kontribusi terbesar dari proyek Gedung Apartemen Salemba dan MT Haryono serta segmen Lainnya 2,5% dengan kontribusi terbesar dari produksi aspal Divisi AMP. Sedangkan kontribusi di tahun 2009 adalah Jasa Konstruksi 93,5%, EPC 4,7% dan Real Estate 1,8%. Pendapatan Usaha dari sisa kontrak 2009 adalah sebesar Rp2,327 triliun dan Pendapatan Usaha dari Kontrak Baru 2010 sebesar Rp3,348 triliun.

Tingginya tingkat kenaikan segmen usaha EPC dan Real Estate tsb. tidak menyebabkan Pendapatan Usaha Perseroan meningkat, bahkan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan segmen usaha Jasa Konstruksi yang mempunyai kontribusi 75% dari total Pendapatan Usaha mengalami penurunan sebesar 41,1%.

Segmen Usaha

2010

%

2009

%

Jasa Konstruksi EPC

4.252

74,9%

7.216

93,5%

1.058

18,6%

359

4,7%

Real Estate

225

4,0%

140

1,8%

Lainnya

140

2,5%

NA

0,0%

Jumlah

5.675

100%

7.715

100%

Tinjauan Keuangan Uraian atas Kinerja Keuangan Total Aset

Laba Usaha Perseroan tahun 2010 sebesar Rp550,834 miliar meningkat 2,6% dari tahun 2009 sebesar Rp536,819 miliar, bahkan Laba Bersihnya meningkat sebesar 14,4% yaitu dari Rp165,530 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp189,484 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi beban kontrak dan peningkatan pendapatan bunga.

Di tahun 2010, Total Aset Perseroan sebesar Rp4,927 triliun terdiri dari 80,0% Aset Lancar dan 20,0% Aset Tidak Lancar. Nilai Total Aset ini menurun Rp701,758 miliar atau 12,5% dari Rp5,629 triliun pada tahun 2009. Penurunan yang cukup tinggi terdapat pada Uang Muka, Persediaan, Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, dan Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja masing-masing sebesar 55,3%; 49,8%; 21,1%; 18,0%; dan 12,1%. Secara keseluruhan penurunan ini disebabkan sebagian besar oleh menurunnya Pendapatan Usaha Perseroan.

Rasio Profitabilitas

Aset Lancar

Profitabilitas

Rasio (%)

2010

2009

Net Profit Margin

3,3%

2,2%

Return on Assets

6,5%

5,9%

Return on Equity

33,2%

27,1%

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi Tiap Segmen Usaha Bila dibandingkan dengan tahun 2009, Pendapatan Usaha tahun 2010 untuk segmen EPC meningkat sebesar 194,9%. Diikuti kenaikan segmen Real Estate sebesar 60,9%. Sedangkan Segmen Jasa Konstruksi terjadi penurunan sebesar 41,1%. Pada segmen EPC kontribusi terbesar didapat dari proyek PLTU Lampung yang pada


Aset Lancar Perseroan menurun 14,6% menjadi Rp3,943 triliun di tahun 2010 hal ini disebabkan karena penurunan terbesar pada Uang Muka, Persediaan, Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, dan Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja. a. Kas dan Setara Kas Pos ini terdiri dari Kas sebesar Rp25,274 miliar dan Rp216,844 miliar Setara Kas dalam Simpanan Giro dan Berjangka. Komposisi Simpanan Giro dan Berjangka ini adalah 90,5% Rupiah; 9,5% USD, dan sisanya 0,0039% dalam mata uang Yen Jepang. Pos Setara Kas ini tersebar di 21 Bank yang berbeda dengan Suku Bunga rata-rata 5,2% - 5,8%. Kas dan Setara Kas mengalami penurunan 21,1% dari sebesar Rp306,902 miliar pada tahun lalu, hal ini

b. Piutang Usaha Penurunan Piutang Usaha 18,0% dari tahun lalu Rp1,333 triliun menjadi Rp1,092 triliun (net) di tahun ini tentunya berkaitan dengan peningkatan kolektibilitas Perseroan serta disebabkan adanya termin cair dari proyek jalan tol Kanci-Pejagan II dan proyek jalan tol Semarang-Bawen. Komposisi Piutang Usaha di tahun ini terdiri dari 57,9% Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan 42,1% Pihak Ketiga. Di tahun 2010, sesuai dengan PSAK 50 dan 55 Perseroan telah melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai Piutang Usaha sebesar Rp85,312 miliar. Dari Rp85,312 miliar ini sebesar 91,6% berasal dari Piutang Usaha Pihak Ketiga dan sisanya berasal dari Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Selanjutnya, untuk penghapusan Piutang Tak Tertagih hanya bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Rincian Piutang Usaha kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa diantaranya adalah Rp332,669 miliar (52,6%) PT PLN (Persero), Rp37,640 miliar (6,0%) PT Pelindo (Persero), dan Rp35,152 miliar (5,5%) Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan porsi Pihak Ketiga diantaranya adalah Rp47,828 miliar (10,4%) PT Wenang Permai Sentosa, Rp28,378 miliar (6,2%) PT Jakarta Kemayoran Properti, dan Rp25,635 miliar (5,6%) Lapindo Brantas, Inc. c. Piutang Retensi Piutang Retensi mengalami kenaikan sebesar 21,8 % dari tahun lalu sebesar Rp373,942 miliar menjadi Rp455,587 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya retensi yang belum jatuh tempo atas proyek-proyek yang telah dikerjakan sehingga belum ditagihkan kepada pemberi kerja. d. Tagihan Bruto Pemberi Kerja Tagihan Bruto Pemberi Kerja menurun sebesar Rp206,461 miliar (12,1%) dari tahun 2009 Rp1,708 triliun menjadi Rp1,502 triliun di 2010. Dengan komposisi yaitu sebesar Rp867,231 miliar (57,7%) merupakan Tagihan Bruto Pemberi Kerja Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan sebesar Rp634,773 miliar (42,3%) merupakan Tagihan Bruto Pada Pemberi Kerja Pihak Ketiga. Hal ini disebabkan oleh adanya kolektibilitas yang baik terutama atas proyek bandara Kualanamu ME. Pada Tahun Buku 2010, Perseroan melakukan reklasifikasi akun atas pencatatan Tagihan Bruto Pemberi Kerja Tahun Buku 2009 khususnya Tagihan Bruto Proyek Qatar setelah dilakukan Penyisihan kerugian penurunan nilai yaitu

sebesar Rp198,368 miliar menjadi akun Piutang Lain-Lain. Rincian Tagihan Bruto pemberi Kerja Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa diantaranya kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp162,840 miliar (18,8%), PT Pelindo (Persero) sebesar Rp137,932 miliar (15,9%), Pemerintah Daerah Provinsi Rp103,597 miliar (12,0%), sedangkan Tagihan Bruto Pada Pemberi Kerja Pihak Ketiga diantaranya kepada PT Jakarta Monorail sebesar Rp105,362 miliar (16,6%), Total E&P Indonesie sebesar Rp89,068 miliar (14,0%), dan PT Semesta Marga raya sebesar Rp85,913 miliar (13,5%). e. Persediaan Pada pos Persediaan terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 49,8% yaitu dari Rp123,036 miliar menjadi Rp61,766 miliar di 2010. Penurunan ini adalah persediaan berupa bahan baku proyek konstruksi. Pada Tahun Buku 2010, Perseroan melakukan reklasifikasi akun atas pencatatan Persediaan Tahun Buku 2009 khususnya Persediaan Proyek Qatar setelah dilakukan Penyisihan kerugian penurunan nilai yaitu sebesar Rp113,629 miliar menjadi akun Piutang Lain-Lain dan Persediaan Perusahaan Anak PT Adhi Realty dan PT Duri Indah Raya sebesar Rp273,507 miliar menjadi akun Aset Real Estat.


terjadi karena digunakan untuk pembayaran operasional proyek.

f. Uang Muka Uang Muka mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 55,3% yaitu dari Rp262,274 miliar menjadi Rp117,155 miliar di tahun 2010. Komponen terbesar dalam penurunan tsb. adalah pada uang muka pesanan sebesar 67,1% yaitu dari Rp199,772 miliar menjadi Rp65,742 miliar yang disebabkan oleh menurunnya Produksi di tahun 2010.

Aset Tidak Lancar Di tahun 2010, Aset Tidak Lancar Perseroan turun sebesar 2,6% yaitu dari Rp1,010 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp983,863 miliar. Hal ini dikarenakan adanya koreksi Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp2,745 miliar akibat penerapan PPh final jasa konstruksi, koreksi Penyertaan Saham sebesar Rp3,432 miliar akibat penurunan nilai (impairment) atas penyertaan saham kepada PT Indonesia Transit Central dan penurunan Aset Tetap Bersih setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp60,033 miliar atau sebesar 24,4% karena sudah tidak dikonsolidasikannya lagi Adhi Oman L.L.C pada tahun 2010 akibat penurunan kepemilikan Perseroan dari 70,0% menjadi 48,9%.

Total Kewajiban Total Kewajiban Perseroan di 2010 sebesar Rp4,060 triliun terdiri dari Rp3,451 triliun (85,0%) Kewajiban Lancar dan Rp609,238 miliar (15,0%) Kewajiban Jangka Panjang. Total Kewajiban Perseroan turun 17,0% dari tahun 2009



Neraca Konsolidasian (dalam juta Rp) Deskripsi

2010

2009

Naik (turun)

% Pertumbuhan

Aset lancar

3.944

4.619

(675)

-14,6%

984

1.011

(27)

-2,6%

Jumlah Aset

4.928

5.629

(702)

-12,5%

Kewajiban lancar

3.451

4.331

(880)

-20,3%

609

557

52

9,3%

4.060

4.889

(829)

-17,0%

7

10

(3)

-31,3%

Aset tidak lancar

Kewajiban tidak lancar Jumlah Kewajiban Hak minoritas atas aset bersih perusahaan anak Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

sebesar Rp4,889 triliun menjadi Rp4,060 triliun. Seluruh pos Kewajiban mengalami penurunan kecuali Kewajiban Jangka Panjang yang mengalami kenaikan sebesar 9,3%.

Kewajiban Lancar Di tahun 2010, Kewajiban Lancar Perseroan menurun 20,3% menjadi Rp3,451 triliun. Komposisi dari Kewajiban Lancar Perseroan ini adalah Hutang Usaha 64,2%; Hutang Bank 8,8%; Hutang Pajak 2,2%; Pendapatan Diterima di Muka 0,5%; Uang Muka Diterima 15,2%; Biaya Yang Masih Harus Dibayar 5,7%; Hutang Retensi 3,2%; dan Kewajiban Lancar Lain-Lain 0,2%. Pos-pos yang mengalami peningkatan/penurunan lebih dari 20% adalah Hutang Usaha turun 22,3%; Hutang Pajak naik 54,9%; Pendapatan Diterima di muka turun 46,5%; Biaya Yang Masih Harus Dibayar turun 21,2%; Hutang Retensi turun 20,1%; dan Kewajiban Lancar Lainnya turun 85,6%. a. Hutang Usaha Hutang Usaha Perseroan pada 2010 sebesar Rp2,214 triliun, menurun 22,3% dari tahun 2009 yang nilainya Rp2,850 triliun. Berdasarkan Sifat Hubungannya, Hutang Usaha Perseroan terdiri dari Hutang Usaha Pada Pihak Hubungan Istimewa 3,8%; dan Hutang Kepada Pihak Ketiga 96,2%. Penurunan Hutang Usaha sebesar Rp635,484 miliar tsb. disebabkan oleh pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) maupun Trust Receipt SKBDN. b. Hutang Bank Hutang Bank mengalami penurunan sebesar 14,1% dari tahun lalu yaitu dari sebesar Rp353,741 miliar menjadi sebesar Rp304,033 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan hutang yang dilakukan di akhir tahun 2010. Laporan Tahunan ADHI 2010 | 46

861

731

130

17,8%

4.928

5.629

(702)

-12,5%

c. Uang Muka Diterima Uang Muka Diterima mengalami penurunan sebesar 13,8 % dari tahun lalu yaitu dari sebesar Rp609,518 miliar menjadi sebesar Rp525,472 miliar. Penurunan ini sejalan dengan keterlambatan perolehan kontrak baru di tahun 2010. d. Hutang Pajak Hutang Pajak meningkat cukup besar yakni 54,9%, dari tahun 2009 sebesar Rp48,080 miliar menjadi Rp74,492 miliar di tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya Hutang Pajak atas PPh Final Wapu. e. Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima di Muka Perseroan menurun sebesar 46,5%, dari tahun 2009 sebesar Rp32,670 miliar menjadi sebesar Rp17,474 miliar di tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Diterima di Muka pada segmen jasa konstruksi. f. Biaya yang Masih Harus Dibayar Pos Biaya yang Masih Harus Dibayar mengalami penurunan sebesar 21,2%, dari tahun 2009 sebesar Rp249,233 miliar menjadi sebesar Rp196,343 miliar di tahun 2010, dengan komposisi terdiri dari Biaya Pekerjaan Proyek 56,8%; Biaya Operasional 27,8%; Cadangan Insentif 7,0%; Bunga Obligasi 6,5% dan Cadangan Tantiem 1,9%. Penurunan Biaya yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp5,890 miliar disebabkan karena adanya penurunan Biaya Operasional tahun 2010 sejalan dengan penurunan Pendapatan Usaha. g. Hutang Retensi Pos Hutang Retensi mengalami penurunan sebesar 20,1% dari tahun 2009 sebesar Rp139,790 miliar menjadi Rp111,706 miliar di tahun 2010. Penurunan ini disebabkan

h. Kewajiban Lancar Lainnya Pos Kewajiban Lancar Lainnya mengalami penurunan sebesar 85,6% dari tahun 2009 sebesar Rp48,348 miliar menjadi Rp6,949 miliar di tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan atas hutang jangka pendek pada perusahaan anak.

Kewajiban Tidak Lancar Bila dibandingkan dengan tahun 2009, Kewajiban Tidak Lancar Perseroan naik sebesar 9,3% yaitu dari sebesar Rp557,483 miliar menjadi sebesar Rp609,238 miliar di tahun 2010. Komposisi Kewajiban Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp609,238 miliar tsb. terdiri dari Hutang Obligasi 82,0%; Hutang Bank 6,6%; Hutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga 4,5%; Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja 4,2%, dan Hutang Jangka Panjang Lainnya 2,7%. Peningkatan ini yang terbesar disebabkan adanya tambahan Pinjaman Kredit Bank Perusahaan Anak PT Adhi Realty sebesar Rp40 miliar pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk refinancing Kredit Investasi Proyek Menara MTH.

Pendapatan Usaha tahun 2010 sebesar Rp5,675 triliun tsb. yang berasal dari jasa konstruksi sebesar Rp4,252 triliun atau 74,9%; EPC (Engineering, Procurement, and Construction) sebesar Rp1,058 triliun atau 18,6%; Real Estate sebesar Rp225,346 miliar atau 4,0%; dan Lainnya Rp139,878 miliar atau 2,5%.

Beban Kontrak Beban Kontrak Perseroan di tahun 2010 sebesar Rp4,964 triliun, menurun 29,7% dibanding tahun 2009 sebesar Rp7,059 triliun. Realisasi Beban Pokok Pendapatan tahun 2010 sebesar Rp4,964 triliun atau 87,5% dari Pendapatan Usaha, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp7,059 triliun atau 91,5% dari Pendapatan Usaha, maka terjadi penurunan persentase Beban Kontrak sebesar 4,0%. Hal ini disebabkan adanya program efisiensi, optimalisasi produksi akibat dibentuknya Divisi AMP, kontribusi dari PT Adhi Realty, dll. Perbandingan Beban Kontrak Tahun 2010 dan 2009 (dalam %)

Ekuitas Ekuitas Perseroan meningkat 17,8% dari tahun 2009 sebesar Rp731,200 miliar menjadi Rp861,113 miliar di tahun 2010, yang disebabkan oleh meningkatnya Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya dari Rp162,178 miliar di tahun 2009 menjadi sebesar Rp187,036 miliar di tahun 2010. Serta peningkatan di Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya dari Rp366,690 miliar di tahun 2009 menjadi Rp481,319 miliar di tahun 2010.

Pendapatan Usaha Di tahun 2010, ADHI membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp5,675 triliun, hasil ini menurun sebesar 26,4% dari tahun 2009 sebesar Rp7,715 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya kontrak-kontrak yang diperoleh di Triwulan IV tahun 2010 yang baru dapat diproduksi menjadi Pendapatan Usaha di tahun 2011.

2010

2009 6,0 7,9

11,3

9,4 7,0

18,9

Hak Minoritas atas Aset Bersih Perusahaan Anak Hak Minoritas atas Aset Bersih Perusahaan Anak di tahun 2010 turun sebesar 31,3% dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu dari Rp9,673 miliar menjadi sebesar Rp6,641 miliar. Penurunan Hak Minoritas atas Aset Bersih Perusahaan Anak sebesar Rp3,031 miliar atau sebesar 31,3% yang disebabkan oleh tidak dilakukannya konsolidasi terhadap Laporan Perusahaan Anak - Adhi Oman LLC. karena berubahnya porsi kepemilikan ADHI dari 70,0% menjadi 48,9%.


oleh adanya pembayaran hutang subkontraktor yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.

24,9

28,3

47,4

38,9

Material

Sub Kontraktor

Biaya Umum

Peralatan

Upah

Komponen beban kontrak terbesar adalah untuk pembelian bahan Rp2,353 triliun (47,4%), sub kontraktor Rp1,237 triliun (24,9%), upah Rp562,826 miliar (11,3%), umum Rp467,471 miliar (9,4%), dan peralatan Rp344,850 miliar (7,0%).

Laba (Rugi) Proyek Kerja Sama Perseroan juga melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengerjakan proyek. Di tahun 2010, laba dari proyek-proyek kerja sama mencapai Rp58,478 miliar atau mengalami penurunan sebesar 39,3% dari tahun 2009 sebesar Rp96,401 miliar. Hal ini disebabkan karena jumlah proyek joint operation di tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009.



Lima Proyek Kerja Sama Terbesar Tahun 2010 Nama Proyek

Rasio Profitabilitas (miliar Rp)

Rasio (%)

2010

2009

3,3%

2,2%

Pry. Rigid Taxiway Bandara Kualanamu

12

Net Profit Margin

Pry. Pembangunan Main Stadium UNRI

12

Return on Assets

9,1%

7,8%

Pry. Bojonegoro Barrage LRSIP II

6

Return on Equity

33,2%

27,1%

Pry. Pumping Station

4

Pry. Jl. Tohpati-Kusamba EBL-02 stage 2

4

Beban Usaha Di tahun 2010, terjadi kenaikan Beban Usaha sebesar 1,5% yaitu dari sebesar Rp215,061 miliar di tahun 2009 menjadi sebesar Rp218,275 miliar. Naiknya beban usaha di tahun 2010 ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban pegawai.

Laba Bersih Laba Bersih konsolidasi (setelah Pajak Penghasilan) Perseroan mengalami kenaikan sebesar 14,5% dari tahun 2009 sebesar Rp165,530 miliar menjadi Rp189,484 miliar di tahun 2010, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Gross Profit Margin sebesar 8,4%.

Solvabilitas dan Kolektibilitas Dibanding tahun 2009, kemampuan Solvabilitas Perseroan mengalami perbaikan dari 1,17 kali menjadi 0,98 kali di tahun 2010, hal ini disebabkan oleh menurunnya Hutang Bank pada tahun 2010. Kemampuan Perseroan membayar bunga pinjaman meningkat dari 3,99 kali ditahun 2009 menjadi 4,10 kali ditahun 2010. Tingkat Kolektibilitas Perseroan mengalami kenaikan yaitu dari 62 hari di tahun 2009 menjadi 70 hari di tahun 2010. Hal ini terutama disebabkan karena sebagian besar proyek diperoleh dan diproduksi pada Triwulan IV 2010, yang proses invoicingnya baru akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

Struktur Modal Perseroan Struktur modal Perseroan terdiri dari Modal Sendiri (17,5%), Utang berbunga (Bank dan Obligasi) (17,1%), Uang Muka Diterima (10,7%) dan sisanya dari utang usaha dan lainnya (54,7%). Struktur Modal Perseroan didominasi oleh pembiayaan dari pemasok.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perseroan telah menetapkan suatu kebijakan atas Struktur Modal Perseroan yaitu Struktur Pinjaman terhadap Modal atau Debt to Equity Ratio (DER) yang tidak boleh melebihi 3,5 kali dan juga harus memperhatikan kemampuan Perseroan dalam membayar Bunga Bank atau Time Interest Earning (TIE) harus lebih besar dari 2,00 kali sesuai covenant Obligasi IV ADHI dan Sukuk Mudharabah I ADHI yang masih berlaku hingga bulan Juli 2012. Realisasi pada tahun 2010 untuk DER 0,98 kali dan TIE sebesar 4,10 kali.

Tingkat Likuiditas Perseroan Kemampuan Perseroan untuk membayar Kewajiban Lancarnya dari Aset Lancarnya (Likuiditas) harus lebih besar dari 1,00 kali sesuai covenant Obligasi IV ADHI dan Sukuk Mudharabah I ADHI. Realisasi Likuiditas pada tahun 2010 sebesar 1,14 kali masih di atas rasio yang ditetapkan Perseroan.

Laba/Rugi Konsolidasian (dalam juta Rp) Deskripsi

2010

2009

Naik (turun)

% Pertumbuhan

Pendapatan Usaha

5.675

7.715

(2.040)

-26,4%

Beban Pokok Pendapatan

4.964

7.059

(2.095)

-29,7%

Laba Kotor

711

655

55

8,4%

Laba Kotor Setelah Laba Kerjasama

769

752

17

2,3%

Beban Usaha

218

215

3

1,5%

Laba Usaha

551

537

14

2,6%

Pendapatan (Beban) Lain-lain

(123)

(97)

(26)

26,2%

Beban Bunga

(107)

(108)

1

-0,5%

321

332

(11)

-3,3%

(131)

(169)

38

-22,6%

(1)

3

(3)

-127,2%

189

166

24

14,5%

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Perusahaan Anak Laba Bersih


Rasio Current ratio (x) Net Working Capital (jutaan Rp)

2010

2009

1,14

1,07

867.755

740.873

Ikatan Material dalam Investasi Barang Modal Tidak ada ikatan material dalam investasi barang modal.

Informasi Keuangan dengan Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Tidak ada Informasi Keuangan dengan Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi.

Aset dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing Transaksi valuta asing dibukukan setelah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca: 1. Pos Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. 2. Pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. 3. Pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Dengan jumlah Aset dan Kewajiban dalam mata uang asing adalah sbb.:

Di tahun 2010, Beban Lain-lain Bersih Perseroan sebesar (Rp230,014miliar) naik 12,2% dibandingkan tahun 2009 sebesar (Rp205,046 miliar), yang berasal dari Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang sebesar (Rp96,151 miliar) yang di dalamnya termasuk penyisihan atas proyek Qatar sebesar (Rp82,882 miliar), dan beban kerugian atas piutang yang dipailitkan sebesar (Rp22,409 miliar) serta sisanya adalah Beban Lain-lain bersih Divisi Operasional. Penyisihan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 50 dan 55.

Beban Keuangan


Pendapatan dan Beban Lain-Lain (Bersih)

Tingkat Likuiditas

Beban Bunga Perseroan di tahun 2010 mengalami penurunan 0,5% atau sebesar Rp534 juta dari Rp107,846 miliar di tahun 2009 menjadi Rp107,312 miliar, yang terdiri dari Beban Bunga Kredit Bank sebesar Rp52,312 miliar dan Beban Bunga Obligasi & Sukuk sebesar Rp55,000 miliar.

Peningkatan atau Penurunan yang Material dari Pendapatan Usaha atau Pendapatan Bersih Penurunan Pendapatan Usaha di tahun 2010 sebesar 26,4% disebabkan karena terlambatnya penyerapan anggaran pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih serta Laba Operasi (2010-2009) Terdapat dampak perubahan harga terhadap Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih selama tahun 2010 dan 2009. Untuk mengantisipasi kerugian akibat dampak perubahan harga, Perseroan mengajukan revisi terhadap kontrakkontrak proyek di tahun 2010 dan 2009 melalui eskalasi terhadap kontrak-kontrak tsb. Perseroan membukukan laba atas proyek-proyek eskalasi sebesar Rp151 Miliar pada tahun 2010 dan Rp248 Miliar pada tahun 2009.

Aset dan Kewajiban dalam mata uang asing (per 31 Desember 2010) Aset

US Dollar

Yen Jepang

Kas dan Setara Kas

2.555.711

85.833

32.873.308

NA

3.611.780

NA

Piutang Usaha Taguhan Bruto Pemberi Kerja Piutang Lain-lain kepada Pihak Hubungan Istimewa

2.413.593

NA

41.454.392

85.833

Hutang Usaha kepada Pihak Ketiga

11.831.599

NA

Hutang Bank

15.910.356

NA

Jumlah Kewajiban

27.741.955

NA

Aset Bersih

13.712.437

85.833

Jumlah Aset Kewajiban



Peristiwa setelah Tanggal Neraca Tidak ada kejadian penting signifikan setelah tanggal neraca yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Prospek Usaha Sebagaimana dipaparkan dalam Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini, bahwa situasi dan kondisi industri Jasa Konstruksi pada tahun 2010 mengalami penurunan yang diakibatkan dari lambatnya penyerapan anggaran belanja khususnya infrastruktur Pemerintah. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan rendahnya iklim investasi infrastruktur swasta. Namun demikian, secara keseluruhan kondisi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditopang dengan meningkatnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar modal akibat dari krisis keuangan yang terjadi di Eropa dan Amerika. Seiring dengan meningkatnya peringkat hutang Indonesia yang ditargetkan tahun depan mencapai level “Investment Grade”, hal tersebut diperkirakan oleh banyak analis akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor infrastruktur di Indonesia, karena pada level tersebut, investasi tidak hanya akan mengalir ke sektor keuangan, tetapi juga mengarah pada sektor riil. Selain itu, tekad Pemerintah dalam pengembangan infrastruktur ke depan juga sangat kuat, tercermin dari rencana induk Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI). Dalam hal ini Pemerintah berencana membangun koridor ekonomi guna percepatan dan perluasan pembangunan nasional melalui pembentukan enam koridor ekonomi per wilayah dengan aktivitas ekonomi yang berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Perekonomian dalam salah satu paparannya menyebutkan tentang kebutuhan infrastruktur prioritas hingga 2015 sekitar USD76 miliar. Kebutuhan infrastruktur meliputi bandara, pelabuhan, sumber daya listrik, jalan, dan infrastruktur lainnya yang terkoneksi melalui koridor-koridor ekonomi yang telah ditentukan. Indonesia pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% dengan tingkat inflasi sebesar 6,96%. Kekhawatiran sempat melanda perekonomian Indonesia pada awal 2011, dimana tingkat inflasi mencapai 0,89% pada bulan Januari, meningkat dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 0,84%. Ditambah dengan kondisi perekonomian global yang saat itu tengah dilanda banyak kekisruhan akibat tingkat defisit yang sangat tinggi di beberapa negara dalam kawasan Uni Eropa sehingga memerlukan bail out dari sesama negara Uni Eropa lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis yang lebih mendalam dari tahun 2008. Selain itu,


harga pangan dunia juga mengalami kenaikan, sehingga inflasi merupakan isu yang sangat menjadi perhatian banyak pihak Namun laporan inflasi bulan Februari dan Maret 2011 masing-masing sebesar 0,13% dan -0,32%, menurun jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Laporan tersebut memberikan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih akan terus berlanjut. Terlebih lagi hingga bulan April, beberapa perusahaan pemeringkat dunia telah memberikan satu peringkat di bawah “Investment Grade” bagi Indonesia, sehingga peringkat “Investment Grade” tinggal menunggu waktu saja. Tahun 2011 diperkirakan banyak terdapat proyek-proyek carry over dari tahun sebelumnya, sehingga jika ditambah dengan proyek-proyek baru di tahun 2011 sendiri, maka terdapat banyak peluang pasar infrastruktur di Indonesia yang semestinya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. ADHI senantiasa menangkap peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kompetensi dan sumber daya yang ada. Target perolehan kontrak baru ADHI sebesar Rp12,5 triliun di tahun 2011, maka sesuai dengan hit rate berdasarkan data historis sebesar 28-30%, ADHI setidaknya harus mengikuti tender proyek-proyek senilai total Rp40-50 triliun. Dengan anggaran belanja konstruksi nasional di tahun 2011 yang diperkirakan mencapai Rp204 triliun, dan meningkatnya anggaran belanja Kementerian PU tahun 2011 sebesar Rp57 triliun, maka diharapkan ADHI mampu memenuhi target perseroan.

Aspek Pemasaran Total perolehan kontrak baru tahun 2010 masih didominasi oleh proyek-proyek infrastruktur yang menghasilkan Pendapatan Usaha dengan portofolio proyek infrastruktur sebesar 33% diikuti dengan proyek-proyek gedung sebesar 46% dan sisanya sebesar 21% adalah proyek EPC. Dari sisi pemilik proyek, portofolio proyek swasta meningkat menjadi 14% dibandingkan proyek Pemerintah sebesar 86%. Hal ini dikarenakan terdapat proyek EPC PLTU Lampung yang dimiliki oleh Pemerintah senilai Rp2 triliun. Posisi proyek carry over dari tahun 2010 yang dibawa ke tahun 2011 adalah sebesar Rp6,94 triliun yang terdiri dari proyek Non Joint Operation sebesar Rp4,17 triliun dan proyek Joint Operation sebesar Rp2,77 triliun.

Tidak ada perubahan dari rencana dalam merealisasikan penggunaan dana. Biaya emisi obligasi sebesar Rp1,745 miliar diamortisir setiap bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2012.

Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 Realisasi penggunaan dana dari Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 adalah telah habis seluruhnya digunakan untuk modal kerja proyek jasa konstruksi dan tidak ada perubahan dalam realisasi penggunaan dana dari rencana awal.


sehingga total dana dari penerbitan Obligasi IV tersebut telah habis teralokasikan.

Pangsa Pasar Jasa Konstruksi Tahun 2010 (dalam %)

Sumber: Perusahaan, diolah

Dividen Pada Tahun Buku 2008, ADHI menerapkan kebijakan pembagian dividen sebesar 25% dari Laba Bersih Rp81,482 miliar menjadi sebesar Rp20,371 miliar (Rp11,51/saham) yang dibayarkan tanggal 11 Agustus 2009. Sedangkan untuk tahun buku 2009, ADHI menerapkan kebijakan pembagian dividen sebesar 30% dari Laba Bersih Rp165,530 miliar dikurangi Laba dari Penjualan Aset sebesar Rp 44,398 miliar, menjadi sebesar Rp49,659 miliar (Rp28,26/saham) yang dibayarkan tanggal 19 Juli 2010. Dividen Rasio

2009

2008

165.529.733.252

81.482.495.008

Dividen (Rp)

49.658.900.000

20.370.623.752

Dividen per Saham (Rp)

28,26

11,51

30

25

Laba Bersih (Rp)

Payout Ratio (%)

Realisasi Pengguna an Dana Hasil Penawar an Umum Obligasi IV ADHI Tahun 2007 Realisasi penggunaan dana dari Obligasi IV ADHI Tahun 2007 adalah sebagai berikut: (i) Pelunasan hutang Perseroan berdasarkan Obligasi III Adhi Karya yang jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2007 sekitar Rp173 miliar; (ii) Pelunasan Hutang Bank Perseroan di PT Bank Syariah Mandiri sekitar sekitar Rp100 miliar. Hutang Bank tersebut adalah hutang modal kerja dengan ekspektasi nisbah bagi hasil ekuivalen dengan suku bunga sebesar 13,0% per tahun, dimana hutang tersebut dapat dilunasi sewaktuwaktu; dan (iii) Sisanya digunakan untuk modal kerja,

Biaya emisi dari Sukuk Mudharabah I ADHI adalah sebesar Rp665 juta, diamortisir tiap bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2012. Selain penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk tsb. di atas, Perseroan juga telah menggunakan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus yang telah diterbitkan tanggal 9 Maret 2004. Dana hasil penawaran umum yang diperoleh tsb. saat ini seluruhnya telah dipergunakan. Hal tsb. telah disampaikan melalui surat No. 062/SP-IV/09 tanggal 27 April 2009.

Transaksi yang Mengandung Kepentingan Pihak-Pihak Afiliasi Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No.7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.” Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa a.l. sbb.: a. Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN yang merupakan Pemegang Saham Perusahaan. Perusahaan dan BUMN lainnya memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan Modal Pemerintah RI. b. Perusahaan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau dari bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga. c. Mempunyai anggota pengurus yang sama dengan Perusahaan Anak, yaitu Direksi Perusahaan menjadi Komisaris pada Perusahaan Anak.



d.

Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun Perusahaan Anak BUMN serta badan/ lembaga-lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pihak yang mempunyai hubungan Istimewa dengan Perseroan yang kontribusi paling besar terhadap Aset Perseroan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan hubungan sebagai pemberi kerja pada Perseroaan sebesar 6,8% pada Piutang Usaha terhadap Total Aset Perseroan. Sedangkan hubungan dalam pembiayaan/ permodalan atau transaksi rekening Koran dengan Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan kontribusi terhadap total aset sebesar 5,0%. Sedangkan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Anak adalah transaksi dengan Adhi Multipower, Pte. Ltd. (kepemilikan ADHI 100%) atas pekerjaan pengadaan barang pada proyek PLTU Lampung.

Informasi Material Tentang Investasi dan Divestasi Dalam upaya meningkatkan produktivitas, Perseroan telah melakukan investasi berupa peralatan proyek, kendaraan dan peralatan kantor sebesar Rp6,411 miliar yang sumber dananya berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Investasi Aset Tetap sebesar Rp6,411 miliar tsb. turun 29,3% dari tahun 2009 yang sebesar Rp9,072 miliar. Sehingga nilai Investasi Aset Tetap untuk akhir 2010 adalah Rp323,993 miliar (sebelum dikurangi akumulasi penyusutan). Komposisi Investasi Aset Tetap tsb. adalah terdiri dari 57,0% peralatan proyek; 37,4% kendaraan; dan 5,6% peralatan kantor. Pada tahun 2010, Perusahaan tidak melakukan investasi berupa penyertaan pada Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Anak.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Tidak terdapat Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi Material Lain Pada tahun 2010, Perseroan tidak lagi mengkonsolidasi Perusahaan Anak Adhi Oman LLC. berdasarkan surat keputusan Ministry of Commerce and Industry Sultanate of Oman, Adhi Oman LLC. telah sepakat untuk mengubah kepemilikan modal masing-masing dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. : Al Madina Real Estate Co. SAOC : Al Madina Financial & Investment Service Co. SAOC, dimana


semula kepemilikan modal masing-masing adalah 70% : 24% : 6% (RO350.000 : RO120.000 : RO30.000) menjadi sebesar 49% : 46,8% : 4,2% (RO350.000 : RO335.000 : RO30.000). Saham Perseroan pada Adhi Oman LLC. telah mengalami dilusi. Akibat dari dilusi tersebut, pendapatan dan beban Adhi Oman L.L.C dikonsolidasikan hanya sampai tanggal 30 Juni 2010. Selanjutnya Perusahaan hanya mengakui bagian hak atas Laba Bersih Adhi Oman LLC. sebagai entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Selama tahun 2010, Perseroan mendapat alokasi rugi dari investasi di Adhi Oman L.L.C sebesar Rp11,082 miliar, lebih besar dari nilai penyertaan awal periode sebesar Rp8,652 miliar, sehingga pada 31 Desember 2010, Perusahaan mencatat penurunan atas seluruh nilai investasi di Adhi Oman LLC.

Perubahan Per atur an Perundangan/ Regulasi Baru Yang Berpengaruh Signifik an Terhadap Lapor an Keuangan Perseroan

Di tahun 2010, tidak ada peraturan perundangan baru yang berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan, namun demikian ada beberapa peraturan perundangan baru yang ke depan berpotensi mempengaruhi pemasukan Perseroan, yaitu:

I. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres 54/2010 merupakan perubahan atas Keppres 80/2003. Secara garis besar perubahan yang ada pada Perpres 54 Tahun 2010 terhadap peraturan sebelumnya adalah:

1. Ruang lingkup Pengadaan yang diatur tidak hanya yang bersumber dari APBN dan APBD saja, tetapi juga yang berasal dari hibah maupun pinjaman luar negeri. Selain itu, tata cara pengadaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perpres akan diuraikan dalam dua set dokumen pendukung, berupa Tata Cara Pelaksanaan dan Standar Dokumen Pengadaan yang formatnya user friendly, untuk memudahkan pengguna maupun penyedia barang/ jasa. Kedua dokumen pendukung akan ditetapkan

2. Perubahan organisasi pengadaan Tugas dan tanggung jawab PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen selama ini dianggap terlalu berat, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, penetapan hasil pelelangan, dan harus bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakannya. Dalam Perpres 54/2010, tugas dan tanggung jawab pengadaan akan didistribusikan kepada tiga pihak utama sesuai dengan kewenangannya, yaitu: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai penanggung jawab utama; PPK sebagai pejabat struktural yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan; dan Panitia/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pelelangan atau seleksi termasuk mengesahkan/menetapkan hasil pelelangannya.

3. Perbedaan atau penambahan aturan Perubahan yang ada pada prinsipnya diarahkan untuk mempercepat proses pengadaan, mendelegasikan kewenangan ke Pengguna Anggaran, mengurangi barrier to entry, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Beberapa contoh yang ada antara lain: besaran nilai untuk penunjukan langsung berubah dari 50 juta Rupiah menjadi 100 juta Rupiah; penghapusan jaminan penawaran; jaminan pelaksanaan harus dari bank umum; total harga perkiraan sendiri (HPS) harus diumumkan secara terbuka; wajib melaksanakan E-Procurement mulai tahun 2011; mengurangi preferensi harga; pengaturan khusus untuk alutsista TNI dan almatsus Polri; pengaturan khusus untuk pengadaan di luar negeri; dsb.

4. Klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini sering ditafsirkan terlalu luas atau bahkan membingungkan Antara lain tentang besaran uang muka; keadaan kahar (force majeur); sanggah dan sanggah banding; klausul penyesuaian harga (priceadjustment) yang sering dianggap sebagai ketentuan tentang eskalasi; dsb. Dari keseluruhan perubahan yang ada, Perseroan memandang perubahan ketentuan Penyesuaian Harga paling berpotensi mempengaruhi perolehan Pendapatan Usaha bagi Penyedia Jasa Konstruksi pada umumnya termasuk Perseroan karena penyesuaian harga baru diberlakukan pada bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan, sedang menurut ketentuan sebelumnya penyesuaian harga sudah diberlakukan sejak bulan pertama.

II. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Pemerintah melakukan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penyedia Jasa Konstruksi nasional serta daya saing dalam era globalisasi saat ini.


dalam bentuk Keputusan Kepala LKPP, sehingga mudah disesuaikan apabila diperlukan perubahan administrasi maupun teknis operasional, dengan tetap berpedoman pada substansi pengaturan di dalam Perpres.

Ada empat poin penting perubahan dalam PP 4/2010. Perubahan pertama adalah memperkuat kelembagaan Jasa Konstruksi dengan menetapkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Lembaga yang dinyatakan dalam UU Jasa Konstruksi No.18/1999. Kedua adalah dibentuknya sekretariat LPJK untuk meningkatkan akuntabilitas Lembaga termasuk keberlangsungan program peningkatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi. Perubahan ketiga adalah dalam hal klasifikasi bidang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam PP 4/2010, klasifikasi bidang usaha diatur berdasarkan produk dan disesuaikan dengan klasifikasi Internasional (Central Product Classification) yakni bangunan gedung, sipil, dan mekanikal/elektrikal. Perubahan keempat dilakukan guna melakukan pembenahan sistem sertifikasi dan registrasi badan usaha dan keahlian dengan dibentuknya unit sertifikasi oleh Lembaga. Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diatur dalam PP 28 Tahun 2000, belum signifikan mengantarkan pencapaian tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstuksi khususnya dalam mewujudkan struktur usaha Jasa Konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Salah satu tujuan dari PP 4/2010 adalah menempatkan peran masyarakat Jasa Konstruksi secara proporsional. Pemerintah ditempatkan sebagai regulator karena Jasa Konstruksi merupakan pelayanan publik, sedangkan masyarakat Jasa Konstruksi sebagai eksekutor. Pemerintah dalam perannya sebagai regulator tetap dan harus mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Jasa Konstruksi.



Sedangkan masyarakat Jasa Konstruksi, sebagai eksekutor senantiasa berpedoman terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sehingga terjadi check and balance dalam pengembangan jasa konstruksi. Dari perubahan-perubahan tersebut, ketentuan baru yang mengatur pembenahan sistem sertifikasi dan registrasi badan usaha dan keahlian, dapat mempengaruhi kredibilitas Perseroan jika tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, Perseroan dituntut untuk senantiasa melaksanakan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Pada tahun 2006, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”). Standar yang akan mempengaruhi kebijakan Akuntansi Perusahaan adalah PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan dan PSAK 50 tentang Penyajian Instrumen Keuangan. Saat ini Perusahaan telah menerapkan standar ini terhadap laporan keuangan tahun 2010. PSAK revisi, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 sbb.: 1. PSAK 1 (Revisi 2009) “Penyajian Laporan Keuangan” 2. PSAK 2 (Revisi 2009) “Laporan Arus Kas” 3. PSAK 3 (Revisi 2010) “Laporan Keuangan Interim” 4. PSAK 4 (Revisi 2009) “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” 5. PSAK 5 (Revisi 2009) “Segmen Operasi” 6. PSAK 7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” 7. PSAK 8 (Revisi 2010) “Peristiwa setelah Periode Pelaporan”


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

PSAK 12 (Revisi 2009) “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” PSAK 15 (Revisi 2009) “Investasi Pada Entitas Asosiasi” PSAK 19 (Revisi 2010) “Aset Tak Berwujud” PSAK 22 (Revisi 2010) “Kombinasi Bisnis” PSAK 23 (Revisi 2010) “Pendapatan” PSAK 25 (Revisi 2009) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” PSAK 48 (Revisi 2009) “Penurunan Nilai Aset” PSAK 57 (Revisi 2009) “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” PSAK 58 (Revisi 2009) “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” ISAK 7 “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus” ISAK 9 “Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa” ISAK 10 “Program Loyalitas Pelanggan” ISAK 11 “Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik” ISAK 12 “Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non-moneter oleh Venturer” ISAK 14 “Aset Tak Berwujud-Biaya Situs Web” ISAK 17 “Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai”

Komitmen dan Kontinjensi Perusahaan sedang menghadapi beberapa kasus hukum yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan. Perusahaan sudah mencatat pembebanan kerugian dan kewajiban diestimasi atas kasus-kasus tersebut. Perusahaan meyakini bahwa keputusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perusahaan dan Perusahaan Anak.

Menara M.T. Haryono, Jakarta


Tata Kelola Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham 2010

D

alam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), manajemen ADHI beserta seluruh jajarannya berkomitmen penuh untuk melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan bisnisnya. Nilai-nilai yang terkandung pada ADHI Principles merupakan komitmen ADHI dalam melaksanakan prinsip GCG tersebut. Seluruh insan ADHI harus tegas dan konsisten memegang prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan memberikan dampak positif dalam pengembangan potensi bisnis, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kinerja ADHI secara berkesinambungan. Pemahaman dan pelaksanaan GCG di lingkungan ADHI ditunjukkan dengan: • Melaksanakan Job Description Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • Melengkapi dan melaksanakan tugas komitekomite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan. • Menerapkan fungsi kepatuhan melalui audit internal dan audit eksternal.


• •

Mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko. Melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.

Hasil implementasi GCG di lingkungan ADHI diwujudkan dengan telah dilaksanakannya assessment GCG sesuai standar kriteria Kementerian BUMN untuk periode tahun 2009 oleh Sodiq, Purwoko & Associates Consulting (SPA) dengan pencapaian nilai sebesar 90,13 atau mencapai kualifikasi sangat baik. Demikian pula penghargaan dari pihak eksternal lainnya, baik dari kalangan Pemerintah, otoritas perbankan, Pasar Modal, maupun lembaga independen. ADHI meraih predikat Perusahaan Terpercaya dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA dengan perolehan skor 82,23 meningkat dari pencapaian score tahun 2009 yaitu 81,54. Memperoleh penghargaan Best Disclosure & Transparency dari The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) yang bekerja sama dengan majalah Business Review. Sejak tahun buku 2004 hingga tahun buku 2008 ADHI selalu menduduki peringkat juara untuk Kategori BUMN Non Keuangan Listed dalam Annual

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG, ADHI memiliki strategi yaitu tersedianya Manual Perusahaan berikut peraturan dan prosedur internal lainnya; GCG Manual, Board Manual yang mengatur hubungan antarkomisaris, antardirektur, dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; hubungan antara Direksi Perusahaan dengan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan; Komitekomite sebagai perangkat Dewan Komisaris dan Corporate Secretary; serta dokumen Code of Conduct yang secara detail memberikan arahan tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Code of Conduct ini mengacu pada nilai budaya ADHI (ADHI Values). Pada tahun 2010 telah dilakukan peninjauan ulang atas dokumen/manual tsb. dan diharapkan dapat terbit pada awal tahun 2011.

Landasan Pener apan GCG

Pelaksanaan GCG ADHI mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Selain itu prinsip tata kelola perusahan ADHI mengacu pada parameter GCG yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Komite Nasional GCG (KN-GCG) serta mengambil praktekpraktek bisnis terbaik yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Parameter tersebut a.l.: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), kemandirian (independency), serta kewajaran dan kesetaraan (fairness), dan dapat dijelaskan sbb.: • Transparansi (transparency): Merupakan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan \ pengungkapan informasi yang materiil dan relevan dengan Perusahaan. • Kemandirian (independency): Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. • Akuntabilitas (accountablility): Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. • Pertanggungjawaban (responsibility): Kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. • Kewajaran (fairness): Perlakuan adil dan setara di

dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan. Baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola


Report Award. Hal ini menunjukkan komitmen ADHI sebagai bentuk tanggung jawab dalam transparansi dan keterbukaan informasi.

Struktur tata kelola ADHI terdiri atas organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan mempunyai kedudukan yang sama, namun mempunyai kewenangan yang berbeda. Kewenangan ketiga organ tsb. diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan khusus RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh kedua organ lainnya. Dewan Komisaris dilengkapi dengan perangkat komitekomite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Kebijakan Corporate Governance. Sedangkan Direksi, dilengkapi a.l. dengan Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Kesisteman dan Teknologi Informasi (TI) serta Corporate Secretary.

R apat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun sekali dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh kedua organ lainnya a.l. meminta pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perusahaan, menentukan besarnya kompensasi para Komisaris dan Direktur, menilai kinerja Perusahaan selama tahun fiskal melalui sejumlah evaluasi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menunjuk akuntan publik, dan memutuskan jumlah penggunaan laba perusahaan. Dalam rangka menjaga perlakuan yang sama terhadap semua Pemegang Saham, ADHI selalu memberikan kemudahan untuk melakukan akses informasi mengenai Perusahaan setiap saat melalui website maupun pemberitaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Anggaran Dasar ADHI menjamin hak para Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 57 | Laporan Tahunan ADHI 2010


Selama tahun 2010, ADHI telah menyelenggarakan dua kali RUPS yaitu: I. RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2010 dengan agenda Perubahan Pengurus Perseroan dengan hasil keputusan: 1. Pengangkatan Sdr. Amir Muin, sebagai Komisaris Independen. 2. Pengangkatan Sdr. Bambang Pramusinto, sebagai Direktur. 3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi. 4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tsb. kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan. Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sbb.: Dewan Komisaris Komisaris Utama: Imam Santoso Ernawi Komisaris: Harry Susetyo Nugroho Komisaris: Gatot Trihargo Komisaris Independen: Murhadi Komisaris Independen: Amir Muin Direksi Direktur Utama: Bambang Triwibowo Direktur: Indradjaja Manopol Direktur: M. Fauzan Direktur: Supardi Direktur: Bambang Pramusinto Sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian tugas Anggota Direksi diputuskan dalam Rapat Direksi setelah terbitnya Surat Keputusan Dewan Komisaris. II. RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2010 menghasilkan keputusan yaitu: 1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2009 termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan dan mengesahkan Laporan Program.Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku 2009. b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan


pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2009. 2. Persetujuan dan penetapan penggunaan Laba Bersih setelah pajak Perusahaan untuk tahun buku 2009, yaitu: a. Sebesar 30% dari Laba Bersih dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegangsahamsebesar Rp49.658.900.000 atau Rp28,26 per saham. b. Sebesar 0,50% dari Laba Bersih atau Rp828.000.000 dialokasikan untuk Program Kemitraan. c. Sebesar 0,25% dari Laba Bersih atau Rp414.000.000 dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan. d. Sebesar 68,25% dari Laba Bersih atau Rp114.628.833.250 dibukukan sebagai laba ditahan. e. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 3. Persetujuan dan penetapan besaran gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan serta penetapan besaran tantiem tahun 2009 bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4. a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar, dan Saptoto untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2010 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2010. b. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, menetapkan honorarium kondisi dan syaratsyarat penunjukan, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun dan atau berdasarkan ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.

Per an Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas sedangkan tugas serta tanggung jawab Direksi adalah sebagai penanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan fungsinya masingmasing sebagaimana yang diamanatkan Anggaran Dasar

Sesuai dengan Board Manual dan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah melalui media elektronik/ teleconference.

Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada para pemegang saham dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan secara operasional. Dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 17 disebutkan tugas utama Dewan Komisaris adalah: • Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi. • Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. • Dalam melakukan tugasnya bertindak untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dan bertanggungjawab kepada RUPS. • Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tsb.

Komisaris Independen Komisaris Independen berperan dalam tugas pengawasan dan memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/ BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat mensyaratkan batas minimal jumlah Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris ADHI saat ini adalah lima orang dimana dua orang diantaranya adalah Komisaris Independen. Dengan demikian jumlah Komisaris Independen ADHI adalah 40% yang berarti telah melampui batas minimal yang disyaratkan.

Kewajiban Dewan Komisaris Secara terperinci Dewan Komisaris memiliki kewajiban sbb.: • Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS. • Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan laporan kepada RUPS disertai saran dan langkah perbaikan jika kinerja Perseroan memperlihatkan kemunduran yang berarti. • Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai berbagai persoalan yang dianggap penting dalam pengelolaan Perseroan. • Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan. • Mengusulkan calon-calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. • Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS maupun Anggaran Dasar Perseroan. • Memberikan tanggapan maupun Anggaran Dasar Perseroan atas laporan berkala Direksi (triwulanan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.


Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi juga telah memiliki Board Manual yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berisi a.l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi; mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi; tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Selama tahun 2010, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap: • Kinerja Operasional dan Keuangan. • Kerangka Manajemen Risiko. • Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal. • Kecukupan sistem pengendalian intern. • Rencana Bisnis Perusahaan. Selain itu Dewan Komisaris juga telah: • Mengusulkan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. • Mengusulkan calon Komisaris, Komisaris Independen, dan anggota Direksi yang akan menggantikan pejabat yang masa jabatannya habis pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2010. • Mengusulkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010.



Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menugaskan Komite Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat menunjuk Konsultan Manajemen yang membantu Komite Remunerasi dalam menyusun rancangan usulan.

Pembahasan hal-hal yang bersifat strategis dan atau memerlukan keputusan segera dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan setiap saat jika diminta seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Kuorum Rapat Dewan Komisaris tercapai jika lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada Komisaris lain. Keputusan rapat diusahakan dengan cara musyarawah untuk mufakat.

Dalam penyusunan tersebut Komite Remunerasi berpedoman pada peraturan Menteri BUMN No. PER-02/ MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya No. PER-03/MBU/2009, benchmarking dengan perusahaan pada industri yang sejenis. Dan berdasarkan peraturan tsb. perhitungan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada persentase perhitungan remunerasi Direktur Utama. Adapun prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sbb.: • Komite Remunerasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • Dewan Komisaris mengkaji rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi. • Dewan Komisaris membahas dengan Direksi guna mendapatkan masukan-masukan. • Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • Remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan-tunjangan berupa tunjangan transportasi, tunjangan telekomunikasi, dan asuransi purna jabatan. Di samping itu anggota Dewan Komisaris diberikan tantiem yang besarnya sesuai dengan hasil evaluasi terhadap kinerja Perseroan.

Jika mufakat tidak terjadi, maka ditempuh melalui mekanisme pemungutan suara di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakilkan dalam rapat dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang sah. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang disampaikan ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat. Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 17 kali pada tahun 2010, dengan frekuensi kehadiran sebagaimana disajikan pada tabel. Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2010 Nama

Jabatan

Kehadiran

Imam S. Ernawi

Komisaris Utama

13


Komisaris

11

Gatot Trihargo

Komisaris

16

Murhadi


16

Amir Muin


17

Catatan: Total frekuensi Rapat Dewan Komisaris 17 kali.

Remunerasi Anggota Dewan Komisaris (dalam Rp) Nama Imam Santoso Ernawi

Honorarium

Tunjangan

THP Bulanan

THP 2010

Tantiem

Pendapatan 2010

24.720.000

5.000.000

29.720.000

356.640.000

205.220.522

561.860.522


22.248.000

4.350.000

26.598.000

319.176.000

184.698.470

503.874.470

Gatot Trihargo

22.248.000

4.350.000

26.598.000

319.176.000

184.698.470

503.874.470

Murhadi

22.248.000

4.350.000

26.598.000

319.176.000

184.698.470

503.874.470

Amir Muin*

22.248.000

4.350.000

26.598.000

292.578.000

NA

292.578.000

*Menjabat Komisaris mulai 27 Januari 2010 Catatan: Selain tunjangan di atas, Anggota Dewan Komisaris juga mendapatkan tunjangan kesehatan dan tunjangan Purna Jabatan berupa keikutsertaan dalam asuransi dengan premi/tahun sebesar 25% dari honorarium.


Tugas Pokok Direksi Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 14 ayat 3, maka tugas pokok Direksi adalah: Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab atas terlaksananya Good Corporate Governance (GCG). Untuk mencapai tugas pokok tsb. di atas, Direksi dalam operasional sehari-hari saling membagi tugas masingmasing sbb.: Direktur Utama • Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sbb.: • Menetapkan visi, misi, filosofi, sasaran, dan strategi Perseroan berdasarkan kajian internal dan eksternal. • Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). • Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). • Memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan Perseroan. • Mengkoordinasikan kegiatan para Direktur. • Melakukan pembinaan Anak Perusahaan dan perusahaan joint venture. • Mengarahkan dan membina pelaksanaan tugas Audit Internal. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai berikut: Memimpin dan mengelola kegiatan keuangan dan akuntansi Perseroan. • Menyusun Laporan Keuangan Perseroan. • Memimpin dan mengelola kegiatan mitigasi risiko. • Mengembangkan SDM serta mengelola dan mengembangkan kesistemannya. • Membina kegiatan non struktural. Direktur Operasi Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai berikut: • Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran (penetrasi pasar dan pelayanan pada pelanggan) khususnya pasar konstruksi pada umumnya. • Memimpin dan mengelola kegiatan produksi termasuk quality control dan pelaksanaan K3L di

wilayah operasinya. Membina pengelolaan SDM di wilayah operasinya. Membina kegiatan sinergi antarunit kerja operasional dan pengembangan teknologi. Direktur Operasi terbagi menjadi dua, Direktur Operasi I menangani wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sedangkan Direktur Operasi II menangani wilayah Sumatera dan Jawa. • •


Direksi

Direktur Pengembangan Usaha Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sbb.: • Memimpin dan mengelola kegiatan riset dan pengembangan teknologi. • Memimpin dan mengelola kegiatan investasi dan pengembangan usaha. • Mengkoordinasikan, memimpin, dan mengelola kegiatan pemasaran, produksi, dan SDM Divisi EPC. • Memimpin dan mengelola kegiatan pemasaran berkaitan dengan perencanaan pengembangan pasar baru. • Memimpin dan mengelola kegiatan kesisteman dan teknologi informasi Perusahaan. • Memimpin dan mengelola kegiatan evaluasi kinerja Perseroan termasuk administrasi kontrak. • Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Anak Perusahaan. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab dalam membina kegiatan investor relations, corporate communications, corporate administration, GCG, legal dan compliance, serta Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Remunerasi Anggota Direksi Prosedur dan mekanisme penetapan remunerasi Anggota Direksi sebagaimana terdapat pada remunerasi Anggota Dewan Komisaris. Remunerasi anggota Direksi terdiri dari gaji, tunjangantunjangan berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan telekomunikasi, dan asuransi purna jabatan. Di samping itu anggota Direksi diberikan tantiem yang besarnya sesuai dengan hasil evaluasi kinerja Perseroan. Penilaian kinerja Direksi tahun 2010 dijabarkan dalam Balance Scored Card (BSC) diukur berdasarkan indikatorindikator sesuai dengan aspek-aspek Key Performance Indicator (KPI) Kementerian BUMN yaitu aspek Keuangan, aspek Operasional, dan aspek Dinamis.



Remunerasi Anggota Direksi (dalam Rp) Nama

Gaji

Tunjangan

THP Bulanan

THP 2010

Tantiem

Pendapatan 2010

Bambang Triwibowo

61.800.000

18.540.000

80.340.000

964.080.000

513.051.305

1.477.131.305

M. Fauzan

55.620.000

16.686.000

72.306.000

867.672.000

461.746.175

1.329.418.175

Indradjaja Manopol

55.620.000

16.686.000

72.306.000

867.672.000

461.746.175

1.329.418.175

Supardi

55.620.000

16.686.000

72.306.000

867.672.000

461.746.175

1.329.418.175

Bambang Pramusinto*

55.620.000

16.686.000

72.306.000

795.366.000

NA

795.366.000

*Menjabat Direksi mulai 27 Januari 2010 Catatan: Selain tunjangan di atas, Anggota Direksi juga mendapatkan tunjangan kesehatan,tunjangan komunikasi, dan tunjangan Purna Jabatan berupa keikutsertaan dalam asuransi dengan premi/tahun sebesar 25% dari gaji.

KPI tsb. ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 yang mencakup: • Aspek Kastemer terdiri dari Perolehan Kontrak Baru dan Customer Satisfaction Index (CSI). • Aspek Finansial terdiri dari Penjualan, Earning After Tax (EAT), Return on Equity (ROE), Harga Saham, dan Saldo Kas Bersih Operasi. • Aspek Internal Proses terdiri dari Harga Pokok Produksi (HPP), Implementasi Cockpit Management. • Aspek Learning and Growth terdiri dari Peningkatan Rasio Produktivitas SDM, Peningkatan Employee Engagement Index.

Rapat Direksi Rapat Direksi diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Kuorum Rapat Direksi tercapai jika lebih dari setengah anggota Direksi hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada anggota Direksi lainnya. Keputusan rapat diambil secara mufakat. Jika mufakat tidak terjadi, maka dilakukan pemungutan suara di antara anggota Direksi yang hadir atau diwakilkan dalam rapat dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang sah. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang disampaikan ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat. Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tsb. harus dicantumkan di dalam risalah/ notulen rapat. Setiap kali rapat diselenggarakan, dibuat daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir dan notulen rapat yang dibuat oleh Corporate Secretary. Notulen Rapat yang telah ditandatangani oleh Direksi yang hadir dalam rapat, didistribusikan kepada seluruh Direktur dan bila perlu kepada unit kerja yang terkait dengan keputusan rapat. Laporan Tahunan ADHI 2010 | 62

Untuk tahun 2010, Direksi telah melakukan Rapat Direksi sebanyak 50 kali dengan tingkat kehadiran seperti terlihat pada tabel. Tingkat Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2010 Nama

Jabatan

Kehadiran

Bambang Triwibowo

Direktur Utama

44

Indradjaja Manopol

Direktur Operasi I

42

Bambang Pramusinto

Direktur Operasi II

42

M. Fauzan


46

Supardi

Direktur Keuangan dan SDM

47

Catatan: Total frekuensi Rapat Direksi 50 kali

Program Pelatihan Direksi Mengasah kompetensi mutlak diperlukan semua insan ADHI, termasuk Direksi. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota Direksi untuk dapat menunjang pelaksanaan tugasnya, anggota Direksi telah mengikuti workshop, conference maupun seminar seperti: • Diskusi Panel Outlook 2010 • Seminar Penerapan Etika dalam Era Bisnis Moderen • Seminar “Alumni Career Support System Universitas Gajah Mada (UGM)” • Talkshow “Motivasi Alumni untuk Mahasiswa Baru” • Workshop Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru/International Financial Reporting Standard (IFRS) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nama

Jabatan

Kehadiran

Imam S. Ernawi

Komisaris Utama

8


Komisaris

9

Gatot Trihargo

Komisaris

8

Murhadi


8

Amir Muin*


7

Bambang Triwibowo

Direktur Utama

10

Indrajaja Manopol

Direktur Operasi I

9

Bambang Pramusinto*

Direktur Operasi II

9

M. Fauzan


9

Supardi

Direktur Keuangan dan SDM

10

Catatan: *Menjabat sejak 27 Januari 2010 Total frekuensi Rapat Dewan Komisaris-Direksi 10 kali

Sehubungan terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, maka Perusahaan berkewajiban memberikan gambaran dan pemahaman tentang kondisi yang ada dalam perusahaan berupa program pengenalan komprehensif perusahaan kepada pejabat baru tsb. Program pengenalan diarahkan agar pejabat baru memahami hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dan operasional perusahaan, seperti: struktur organisasi, key person, nature of business, serta job description. Untuk memastikan agar pejabat baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas perusahaan dan tugas serta kewajibannya, maka kepada setiap pejabat baru diberikan satu paket dokumen yang terdiri dari: • Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas; • Anggaran Dasar Perusahaan; • Struktur Organisasi Perusahaan berikut nama pejabatnya; • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan beserta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang berlaku; • Laporan-laporan periodik untuk tahun yang bersangkutan; • Masalah-masalah, issue strategis terkait yang sedang berjalan beserta kebijakan yang ada. • Manual Perusahaan; • Good Corporate Governance (GCG) Code; • Board Manual; • Code of Conduct.

Benturan Kepentingan Perseroan mewajibkan setiap benturan kepentingan yaitu kondisi di mana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan/atau karyawan dengan kepentingan Perseroan berada dalam posisi yang saling bertentangan harus diungkapkan kapanpun terjadi. Anggota Direksi Perseroan dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris pada perusahaan lain dan/atau Perusahaan Anak Perseroan. Khusus untuk jabatan Komisaris, diperbolehkan sepanjang merupakan penugasan atau persetujuan dari Direksi Perseroan.


Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris-Direksi Tahun 2010

Seluruh Jajaran Manajemen Perseroan dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, kecuali merupakan penugasan atau persetujuan dari Direksi Perseroan. Seluruh Jajaran Manajemen Perseroan yang memiliki benturan kepentingan akibat adanya rangkap jabatan, diwajibkan untuk melepaskan salah satu jabatan yang disandangnya.

Komite-Komite Komite Audit Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk., telah membentuk Komite Audit dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk., diketuai oleh Komisaris Independen Murhadi s.d. Maret 2010, yang kemudian digantikan oleh Komisaris Independen Amir Muin, dengan anggota yang terdiri dari para profesional independen sbb.: • Erick • Syaiful • Salim Siagian Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, Komite ini diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan tiga orang anggota yang dipilih dari personilpersonil yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.



c.

d.

e. Komite Audit Amir Muin, Ketua (tengah) Riwayat singkat Amir Muin disajikan pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

f.

Erick, Anggota (s.d. Mei 2010) Dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1973 (37 tahun) di Jakarta, Lulusan S2 Manajemen Akuntansi dan S1 Ekonomi dan Hukum dari Universitas Indonesia.

g.

Syaiful, Anggota (kanan) Lahir di Pariaman pada 15 Agustus 1958 (52 tahun). Lulus Sarjana STAN Jakarta pada tahun 1989. Mengawali karir sebagai Auditor pemerintah di BPKP (1981-2000). Anggota Komite Audit pada beberapa perusahaan (sejak 2006 s.d. sekarang).

i.

Salim Siagian, Anggota (kiri) Dilahirkan di Padang Sidempuan, 28 Februari 1950. Memperoleh gelar S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1975 dan Master of Business Administration dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia pada tahum 1983. Mengawali karir sebagai Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1973-sekarang). Anggota Komite Audit di beberapa Perusahaan (sejak 2003 s.d. sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, a.l. meliputi: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. b. Melakukan evaluasi atas efektifitas dari pengendalian interen Perseroan pada laporan keuangan lainnya, Laporan Tahunan ADHI 2010 | 64

h.

j.

k.

termasuk evaluasi atas efektifitas pengawasan dan keamanan pada teknologi informasi yang digunakan. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Menelaah ruang lingkup dari kajian audit interen dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal atas Laporan Keuangan, serta memperoleh daftar temuan dan rekomendasi, termasuk tanggapan dari pihak manajemen. Melakukan reviu, seleksi, pencalonan akuntan publik termasuk independensinya dan memberi rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor eksternal dengan memastikan efektifitas sistem pengendalian interen dan efektifitas pelaksanaannya. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Perseroan. Memastikan ketaatan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan, dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Komite-komite Dewan Komisaris lainnya serta pihak yang melaksanakan fungsi internal audit. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit, yang pada dasarnya berpedoman pada peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Sesuai ketentuan dalam Piagam tersebut, Komite Audit wajib melakukan pertemuan sekurangkurangnya satu kali tiap bulannya.

Nama

Jabatan

Jumlah Kehadiran

Amir Muin*

Ketua

7

Murhadi**

Ketua

5

Erick***

Anggota

4

Syaiful

Anggota

17

Salim Siagian

Anggota

14

Catatan: * Menjabat sejak Maret 2010 ** Menjabat s.d. Maret 2010 *** Menjabat s.d. Mei 2010 Total frekuensi Rapat Komite Audit 19 kali

Sepanjang tahun 2010, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali. Setiap rapat dibuatkan risalahnya dan dilaporkan kepada kepada Dewan Komisaris. Jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, dalam laporan tersebut disertakan pula pendapat dan saran dari Komite Audit. Rincian Kegiatan Komite Audit selama tahun 2010 adalah sbb.: a. Mengevaluasi Laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dewan Komisaris. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menilai efektifitas pengendalian internal Perseroan dan meningkatkan efektifitas fungsi dan tindak lanjut hasil audit SPI. b. Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Interim. c. Menetapkan TOR dan mengikuti proses penunjukan KAP, serta ikut serta dalam penyusunan Surat Perintah Kerja/Kontrak pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahun 2010. d. Mereviu dan membantu kelancaran pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahun 2010 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk. e. Menghadiri RUPS dan RUPSLB. f. Melakukan penelaahan atas infomasi Keuangan yang dipublikasikan oleh Direksi dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. g. Melakukan penalaahan atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2011 dan menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Komisaris. h. Melakukan evaluasi praktek Good Corporate Governance (GCG). i. Melakukan penelaahan atas efektifitas sistem internal kontrol Perseroan. j. Mengkaji, memahami dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Perseroan. k. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris antara lain melakukan evaluasi

Sistem Pengendalian Manajemen Proyek Studi Kasus Jalan Tol Kanci-Pejagan. l. Mengkaji, memahami, dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. m. Melakukan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2010 yang meliputi: • Menyusun Kerangka Acuan Kerja (term of reference), pemilihan Kantor Akuntan Publik selaku auditor independen atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2010. • Turut serta dalam tim pemilihan Kantor Akuntan Publik selaku auditor independen atas laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2010, serta memberikan rekomendasi kepada Komisaris tentang Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk. • Turut serta mereviu draft surat perjanjian/ kontrak antara Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/RUPS dengan Direksi PT Adhi Karya Persero Tbk. • Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan perkembangan kegiatan audit di lapangan, serta membantu kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian audit.


Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Hal-hal penting yang berkaitan dengan hasil analisis ataupun kajian komite audit telah dikomunikasikan dan disampaikan kepada Direksi untuk memperoleh perhatian dan tindakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Komite Nominasi dan Remunerasi Diketuai oleh Komisaris Utama Imam S. Ernawi dengan anggota komite seluruhnya berasal dari Dewan Komisaris: • Harry Susetyo Nugroho • Gatot Trihargo • Murhadi Dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi ini terdapat seorang anggota independen yaitu Murhadi, yang sekaligus sebagai Komisaris Independen. Profil dan riwayat singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan pada profil Anggota Dewan Komisaris.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.087/DK K/2005 tanggal 18 Desember 2007, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sbb.: • Menyusun, menganalisa, dan melaksanakan kriteria dan prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • Menyusun, menganalisa, dan melaksanakan kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi. • Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2010, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak satu kali, dengan tingkat kehadiran 100% untuk seluruh anggota komite. Rincian Kegiatan Komite selama tahun 2010 adalah sbb.: • Membuat rekomendasi gaji/honorarium, tunjangan, serta tantiem Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010. • Mereviu KPI anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011. • Menyusun long list bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan menggantikan pejabat yang akan berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2010 yad.

Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah perangkat Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dalam bidang pemantauan dan mitigasi risiko Perusahaan. Diketuai oleh Komisaris Independen Murhadi dengan anggota: • Antonius Alijoyo • Eddy F. Sinaga Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, Komite ini diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan dua orang anggota yang dipilih dari personil-personil yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.


Komite Manajemen Risiko Murhadi,Ketua (tengah) Riwayat singkat Murhadi, disajikan pada Profil Anggota Dewan Komisaris. Antonius Alijoyo, Anggota (kanan) Kelahiran Jakarta 25 November 1963 (47 tahun), meraih gelar S2 dari IPPM. Saat ini menjabat sebagai Asia Pasific Group Director of PRMIA, anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Leading Consultant di Indonesia bidang Corporate Governance dan Enterprise Risk Management. Eddy F. Sinaga, Anggota (kiri) Lahir di Siantar 10 Juni 1958 (52 tahun), meraih gelar S1 dari STAN. Mengawali karir sebagai auditor pemerintah di BPKP. Kemudian bekerja di BPPN sampai dengan tahun 2004 dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President di Unit Aset Manajemen Investasi (AMI). Saat ini bekerja sebagai konsultan swasta.

•

•

•

Melakukan reviu, penelaahan, dan evaluasi konsep kebijakan manajemen risiko yang disiapkan oleh Direksi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris sebelum kebijakan itu dijalankan. Melakukan reviu, penelaahan, dan evaluasi penetapan area risiko bisnis Perseroan yang dilakukan oleh Direksi untuk bersama-sama disepakati dengan Dewan Komisaris. Melakukan reviu/valuasi atas upaya pencegahan risiko sistemik dan non-sistemik atas aktivitas investasi.

•

•

• Perusahaan telah memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko secara terintegrasi, sehingga secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan peta risiko atas kegiatan yang sedang dikerjakan berupa Risk Mapping Report. Secara berkala Komite Manajemen Risiko membahas risk mapping report lingkup perusahaan secara keseluruhan yang disusun oleh Departemen Manajemen Risiko yang merupakan konsolidasi dari laporan-laporan semua unit pemilik risiko. Selanjutnya hasil bahasan berupa upaya-upaya mitigasi risiko yang diperlukan perusahaan akan menjadi masukan kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2010 Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 10 kali. Frekuensi Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko Nama

Jabatan

Kehadiran

Murhadi

Ketua

7

Antonius Alijoyo

Anggota

6

Eddy F. Sinaga

Anggota

8

Catatan: Total frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko 10 kali.

Rincian Kegiatan Komite Manajemen Risiko selama tahun 2010 adalah sbb.: • Melakukan kajian atas kontrak konstruksi ADHI di Luar Negeri yang mengalami permasalahan dan menciptakan risiko yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dengan Direksi dan selanjutnya menjadi bahan pengambilan keputusan tentang kelanjutan proyekproyek ADHI di Luar Negeri baik langsung, joint operation maupun joint venture (patungan). • Melakukan kajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Corporate Guarantee senilai Rp75 miliar kepada Perusahaan Anak PT Adhicon Persada.

Melakukan kajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perseroan untuk menambah pagu kredit Cash Loan dan Non Cash Loan pada Bank Mandiri masing-masing menjadi senilai Rp780 miliar dan Rp4,15 triliun. Melakukan kajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perseroan untuk membentuk Divisi baru Asphalt Mixing Plant (AMP). Melakukan kajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perseroan untuk memberikan pinjaman dana operasional senilai Rp50 miliar kepada Perusahaan Anak PT Adhi Realty. Melakukan kajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman senilai USD4 juta dari Perusahaan Anak Adhi Multipower Pte. Ltd.


Tugas dan tanggung jawab KMR •

Selain itu, secara umum Komite Manajemen Risiko melalui Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi sbb.: Direksi dan Manajemen diharapkan mampu melakukan mitigasi risiko yang lebih baik lagi atas kontrak-kontrak Perusahaan di luar negeri. Selain risiko hukum dan risiko keuangan, kontrak-kontrak luar negeri mengandung risiko operasional yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penguasaan atas aspek budaya dan iklim usaha lokal. Kegagalan mengidentifikasikan risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek budaya dan iklim usaha lokal dapat menyebabkan kontrak internasional tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat biaya.

Komite Kebijakan Corporate Governance Diketuai oleh Komisaris Gatot Trihargo dengan anggota tidak tetap A.P. Purnomo Widodo. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, Anggota tidak tetap Komite Kebijakan Corporate Governance tersebut dipilih dari personil yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Di samping itu, komite juga menunjuk konsultan yang tidak menerima tugas langsung dari Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Profil dan riwayat singkat anggota Komite Kebijakan Corporate Governance adalah sbb.: Gatot Trihargo Riwayat singkat Gatot Trihargo disajikan pada Profil Anggota Dewan Komisaris. A.P. Purnomo Widodo Lahir 9 Agustus 1968 (42 tahun) di Semarang, meraih gelar MBA dari International University of Japan (UIJ) Nagata tahun 2001. Mengawali karir sebagai auditor Pemerintah di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



1990-1999. Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Pusat Kompartemen Sektor Publik tahun 2005-2008. Sejak tahun 2001 s.d. sekarang menjadi konseptor, penulis pedoman GCG dan quality assurance atas assessment GCG di BUMN. Tugas dari Komite Kebijakan Corporate Governance meliputi: • Melakukan kajian atas kebijakan Corporate Governance yang disusun oleh Direksi secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility); • Melakukan penelaahan dan pengkajian Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan kebijakan Corporate Governance yang meliputi: • Kesesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tujuan Perusahaan; • Implikasi peraturan-peraturan terhadap penerapan kebijakan Corporate Governance. • Memastikan setiap Keputusan Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan eksternal maupun internal. • Melaksanakan tugas khusus terkait dengan penerapan kebijakan Corporate Governance. Komite Kebijakan Corporate Governance telah mengadakan rapat sebanyak empat kali, dengan tingkat kehadiran 100%. Komite Kebijakan Corporate Governance selama tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb.: • Melakukan evaluasi atas implementasi GCG selama tahun 2010 termasuk melakukan pembahasan atas gap yang ada antara implementasi GCG tahun 2010 dengan implementasi GCG dari hasil assessment tahun 2009, serta memberikan rekomendasi sesuai area of improvement-nya. • Melakukan reviu atas Soft Structure, yang meliputi: GCG Code, Board Manual, Code of Conduct, Whistle Blower System, dan melakukan sosialisasi atas Soft Structure tersebut. • Melakukan persiapan terkait rencana Assessment GCG, yang dimulai dari kegiatan penyusunan Terms of Reference sampai dengan penunjukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan assessment atas implementasi GCG pada tahun 2010.


Corporate Secretary Sebagai perusahaan publik dan dalam upaya mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan pasar modal, serta menjamin pelaksanaan GCG, Perusahaan memiliki Corporate Secretary. Corporate Secretary merupakan jabatan struktural satu tingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Corporate Secretary tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pada hukum, peraturan dan ketentuan pasar modal, namun juga harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan. Corporate Secretary dijabat oleh Kurnadi Gularso.

Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary di antaranya: • Memastikan kelancaran komunikasi (Corporate Communications) antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang meliputi antara lain: pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, masyarakat serta pengguna jasa sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan tersebut. • Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan. • Menjalankan kegiatan fungsi Investor Relations (antara lain: RUPS, Public Expose, Analyst Meeting, Investor Meeting, dll.). • Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Memfasilitasi penyelenggaraan rapat manajemen di tingkat pusat. • Bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris. • Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham Khusus dan Risalah Rapat Direksi maupun RUPS. • Bertanggung jawab atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR). • Menjalin komunikasi dengan Kementerian BUMN, Kementrian Keuangan, Sekretariat Negara, Bapepam, KSEI, BEI, KPEI, BAE, Lembaga Pemeringkat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. • Mengelola website Perusahaan dan portal www. bumn.go.id/adhikarya.


Pada tahun 2010 Corporate Secretary telah melakukan beberapa kegiatan a.l.: • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Januari 2010. • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2009 pada tanggal 9 Juni 2010. • Menyenggarakan dua kali Public Expose sepanjang tahun 2010 yaitu pada tanggal 22 April bertempat di Galeri BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta dan tanggal 10 November 2010 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. • Berpartisipasi dalam Conference, dan Exhibition: -BNP Paribas: 4 Agustus 2010 -CITI: 5 Agustus 2010 -IBBEX: 23 September 2010 -Investor Summit: Jakarta, 10 November 2010 dan Surabaya, 18 November 2010 -dll. Corporate Secretary Kurnadi Gularso Lahir di Surabaya 26 Mei 1966 (44 tahun), lulusan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan lulus S2 Bidang Strategic Management dari STM Prasetiya Mulya. Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Direktur Adhi MultiPower Pte. Ltd (2008-sekarang). Presidium Forum Humas BUMN (2006-sekarang). Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera (2008sekarang). Direktur Teknik Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera (2005-2008). Regulator Member dari Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia. Marketing Manager Divisi Konstruksi II (2002-2004). General Manager Adhi Lao Precast Corporation, Philippines (2001-2002). Kepala Bagian Teknik Divisi Adhimix & Precast (1996-2001). Plant/Area Manager Unit Adhimix & Precast (1991-1996). Mengikuti dan menjadi pembicara di berbagai pelatihan dan seminar baik di dalam maupun luar negeri. Selain tugas-tugas tersebut, Corporate Secretary juga mempunyai tugas yang lain yaitu: • Dalam bidang Hukum, memastikan terjadinya compliance terhadap regulasi dan menyelesaikan penanganan masalah-masalah hukum (konsultasi, negosiasi, mediasi, litigasi), serta pendirian Perusahaan Anak. • Dalam bidang Corporate Communications, menciptakan pencitraan Perusahaan yang positif, melalui pemberitaan di media massa, press conference, pameran/exhibition, penerbitan company profile, penerbitan annual report, pemasangan iklan, menjadi sponsor event tertentu dll.

Pertemuan rutin dengan rincian: • Melakukan disclosure sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan bidang Pasar Modal. • Memantau harga saham sepanjang tahun 2010 dan mengevaluasinya. • Merespon setiap permintaan otoritas Pasar Modal atas berbagai informasi terkait Perseroan. • Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelesaian masalah-masalah hukum sepanjang tahun 2010 termasuk membantu proses litigasi bila diperlukan. • Membantu Direksi dari aspek legal dalam memberikan keputusan melalui RUPS Perusahaan Anak atas tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Perusahaan Anak sepanjang tahun 2010. • Mengadministrasikan dokumen perusahaan sesuai Anggaran Dasar, seperti daftar Pemegang Saham sepanjang tahun 2010, Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris. • Melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2010 sebagaimana terlihat di bagian yang menguraikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini dan buku Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) ADHI 2010 yang diterbitkan tersendiri.



Pengendalian Internal Pengendalian internal Perusahaan dilakukan di semua lini, mulai dari tingkat Proyek, tingkat Divisi, dan tingkat Korporasi. Pengendalian mencakup antara lain pengendalian empat fungsi yaitu keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM termasuk pengendalian kesisteman, pengendalian Information Technology (IT), dll. Dalam rangka memastikan terlaksananya pengendalian internal dilakukan melalui penyelenggaraan Management Review Meeting (MRM), yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan juga berjenjang yaitu satu kali dalam satu minggu untuk tingkat proyek, satu kali dalam satu bulan untuk tingkat divisi, dan dilakukan satu kali dalam tiga bulan untuk tingkat korporat. Selain itu untuk memastikan keefektifan pengendalian internal tersebut dilakukan kegiatan audit melalui beberapa macam audit yaitu berupa Audit Sistem Mutu, Audit Sistem Manajemen Lingkungan, Audit Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) serta Occupational Health & Safety Advisory Services (OHSAS), Audit Sistem Information Technology (IT), Audit Implementasi Good Corporate Governance (GCG), Performance Excellence Audit, dan Audit Internal serta Audit Eksternal untuk bidang audit operasional dan akuntansi/keuangan. Disamping itu, dari sisi risiko dalam proses penentuan pengambilan proyek sampai dengan proyek diselesaikan dilakukan pemantauan risiko oleh Departemen Manajemen Risiko dan seluruh penanggung jawab risiko pada proyek dan Divisi. Penyusunan dan pelaksanaan mitigasi risiko dilakukan mulai saat suatu proyek menjadi target sasaran dan masuk di dalam Rencana Kerja Anggaran Divisi, sudah ditentukan initial risk assessment, diikuti oleh proses pengelolaan risiko pada saat PQ, proses tender, dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek sampai dengan proyek diserahkan. Tim Efisiensi yang dibentuk pada tahun sebelumnya tetap melakukan monitoring dan evaluasi atas biaya-biaya produksi maupun biaya usaha yang sudah direncanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2010 termasuk biaya bunga sebagai dasar menetapkan target cost structure dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2011-2015. Selanjutnya Tim Efisiensi memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan kebijakan terkait.

Audit Internal Berdasarkan SK Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. nomor: 014-6/033, tanggal 19 Juni 2008, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Audit


Internal yang sebelumnya bernama Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan audit, dengan prioritas audit operasional di samping audit Sistem Mutu, audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan audit Lingkungan. Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Audit Internal dijabat oleh Shoful Ulum s.d. tanggal 30 Maret 2010 yang digantikan oleh Budhi Hidayati. Pengangkatan Kepala Audit Internal tsb. sesuai Peraturan Bapepam No. KEP-496/B5/2008 tanggal 28 November 2008, telah dilaporkan kepada Bapepam pada tanggal 5 April 2010. Audit Internal terdiri dari Kepala Audit Internal dan empat orang anggota Auditor Internal yang terlatih dan bersertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) dibantu seorang outsourcing auditor yang memiliki sertifikat Audit Safety, Lingkungan, dan Mutu ditambah satu orang staf Tata Usaha. Pada akhir tahun 2010 seorang Auditor memasuki masa pensiun, sehingga anggota Auditor berjumlah tiga orang. Adapun tugas dan tanggung jawab Audit Internal: • Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). • Melakukan audit internal terhadap efektifitas seluruh sistem yang berlaku di Perusahaan dan mengarah pada tercapainya sasaran Perusahaan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sesuai PKAT. • Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen Perusahaan termasuk mutu kegiatan audit internal. • Menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) berikut rekomendasi dan saran terhadap hasil audit sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja Perusahaan secara berkelanjutan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. • Memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disetujui serta melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Audit dilakukan dengan risk based audit yang mengacu pada Audit Charter, Manual Perusahaan, Standar Audit, Prosedur, dan Peraturan Perundangan. Perusahaan memiliki Audit Charter sejak 14 Oktober 2005 yang diperbaharui pada tanggal 22 Desember 2010 dan berisi a.l.: Visi dan Misi Perusahaan, wewenang, kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, dan standar pelaksanaan internal audit. Audit Charter ditetapkan Direktur Utama setelah melalui persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Audit Internal Budhi Hidayati Lahir di Bandung pada tanggal 12 Februari 1956 (54 tahun). Lulus Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1982. Menjabat sebagai Chief of Internal Audit sejak tahun April 2010 sampai dengan sekarang. Auditor Internal pada Internal Audit/Satuan Pengawasan Intern (2003-2010). Manajer Pengendalian dan Pembinaan Proyek Divisi P3T (1997-2003). Kasie Pengendalian Proyek Cabang Semarang (1985-1992), Kasie Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu Divisi P3T (1992-1997). Mengawali karir sebagai Estimator Cabang Semarang (1983-1985). Shoful Ulum Lahir di Lamongan pada tanggal 13 April 1960 (50 tahun). Lulus Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 1984. Menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana Jalan Raya PU – ITB pada tahun 1986. Mengawali karir sebagai staf Biro Estimating (1984-1987), Kepala Proyek (1987-1991), Kepala Bagian Adminsitrasi dan Keuangan (1991-1993), Manajer di Divisi Adhi Realty (1993-1999), Kepala Cabang (1999-2008), Chief of Internal Audit (2008-April 2010), Direktur Utama Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera (2008-2009). Head of Risk Management Department (April 2010-Desember 2010). Audit Charter merupakan dokumen yang secara formal mengakui pembentukan fungsi Audit Internal yang berisi pemberian wewenang dari Direktur Utama untuk memperoleh informasi dan data berkaitan dengan proses audit serta memeriksa setiap bagian dalam organisasi termasuk berbagai aset serta dokumen perusahaan.


Pada tahun 2010, sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), Internal Audit merencanakan 18 (delapan belas) kali kunjungan ke unit-unit kerja di Kantor Pusat, Divisi Operasional dan Proyek-proyek. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 telah dilaksanakan 14 (empat belas) kali kunjungan audit reguler. Di samping audit reguler tsb., telah dilaksanakan juga dua kali audit pada Proyek Joint Operation, dua kali Audit Khusus serta dua kali Audit Cut Off. Jumlah temuan/ketidaksesuaian dalam Laporan Hasil Audit sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 20 (dua puluh) ketidaksesuaian, dengan status: • Empat ketidaksesuaian sudah ditindaklanjuti (closed); • Lima ketidaksesuaian sudah ditindaklanjuti namun belum memenuhi rekomendasi (on going); • Sebelas ketidaksesuaian sedang dalam proses tindak lanjut (open).

Risiko Perseroan Implementasi Manajemen Risiko Industri jasa konstruksi memiliki risiko dan ketidakpastian (uncertainty) yang relatif tinggi, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok risiko yaitu risiko yang bersumber dari faktor eksternal dan yang bersumber dari hubungan kerja dengan pemberi kerja (Risiko Kontrak). Yang termasuk dalam risiko yang bersumber dari faktor eksternal a.l. risiko kenaikan harga bahan baku/material, risiko perubahan kurs, risiko kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik, dan risiko perbedaan regulasi di luar negeri. Sedangkan yang termasuk risiko yang bersumber dari hubungan kerja dengan pemberi kerja (risiko kontrak) a.l. risiko pencairan bank garansi dan risiko pemutusan kontrak. Dan khusus untuk proyek-proyek EPC, ada beberapa risiko yang sifatnya spesifik a.l. risiko dalam pemilihan mitra dan risiko atas kegagalan desain. Proses penyelenggaraan proyek konstruksi dan EPC, yang dimulai dari proses perencanaan hingga penyelesaian konstruksi dan penggunaan fasilitas yang dibangun, memerlukan waktu yang cukup panjang. Di samping waktu yang cukup panjang, proyek konstruksi dan EPC juga memerlukan banyak tenaga kerja dengan keahlian dan ketrampilan yang beragam, serta memerlukan koordinasi sedemikian banyak untuk kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Kompleksitas pelaksanaan proyek konstruksi tsb. bertambah lagi dengan adanya faktor-faktor eksternal yang umumnya berada di luar kendali pelaksana proyek. Sebagian dari ketidakpastian yang umum terjadi adalah ketersediaan material, output dari tenaga kerja, perubahan



kebijakan/peraturan perundangan, kondisi sosial & politik, kondisi ekonomi & pasar, cuaca, dan bencana alam. Setiap ketidakpastian menimbulkan suatu potensi risiko. Untuk mengelola risiko, sejak tahun 2007 ADHI telah mempunyai Departemen Manajemen Risiko yang tugasnya didasarkan pada: • SK Direksi No. 014-6/053 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Penerapan Enterprise Risk Management pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. • Filosofi Risiko ADHI • Manual Manajemen Risiko • Prosedur & Petunjuk Kerja (P000 PM034, P000 PM037) Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, ADHI telah meningkatkan kompetensi dan keahlian personil melalui sertifikasi CRMP (Certified Risk Management Professional) kepada empat personil Departemen Manajemen Risiko. Selain itu, Departemen Manajemen Risiko bekerja sama dengan Departemen SDM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang terstruktur dalam rangka mencapai tingkat maturity budaya sadar risiko Korporasi. Pengelolaan Sistim Manajemen Risiko dilakukan dengan software Risk Management System yang telah dikembangkan sejak 2007 dan mengalami perbaikan di tahun 2008. Dalam pengelolaan risiko, Departemen Manajemen Risiko bermitra dengan Komite Manajemen Risiko (KMR) di bawah Dewan Komisaris yang diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen. Setiap akan melakukan aksi korporasi, Dewan Komisaris melalui KMR melakukan pembahasan Kajian Risikonya secara rutin dengan Departemen Manajemen Risiko. Dalam pengembangan di tahun 2010, Manajemen Risiko difokuskan pada peningkatan pengelolaan risiko, yang sudah dimulai sejak menentukan sasaran proyek, saat proses PQ dan Tender. Perseroan telah menetapkan template risiko untuk Risiko Kontrak, Risiko Pendanaan, Risiko Partner dan Risiko Kapabilitas dan akan dilanjutkan untuk risiko yang lainnya. Hal ini untuk mempermudah Pemilik Risiko dalam melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko. Untuk meningkatkan ketajaman dalam melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko, secara intensif Departemen Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan studi kasus berbentuk grup diskusi, baik pada tingkat Proyek, Departemen maupun Divisi.


Risiko yang Dikelola Di tahun 2010, berdasarkan tingkat risiko yang berpengaruh pada Perseroan, risiko-risiko yang dihadapi dan dikelola oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku/ Material Adanya gejolak pada sektor ekonomi, moneter, dan politik di tahun 2010, menimbulkan risiko kenaikan harga material yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan laba Perseroan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko akibat kenaikan harga bahan baku/material tsb. maka Perseroan telah melaksanakan langkah-langkah antisipasi, a.l. sbb.: • Melakukan kontrak pengadaan dengan pemasok utama dengan harga, jumlah, dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. • Melakukan perencanaan dan pengelolaan • kebutuhan barang secara akurat, khususnya bagi barang-barang yang harus dipesan dalam jumlah minimal tertentu. • Khusus untuk kontrak dengan pemberi kerja, khususnya proyek multy years harus dicantumkan pasal tentang eskalasi, sedangkan untuk proyek lainnya diupayakan dilakukan negosiasi untuk mencantumkan ketentuan tentang eskalasi.

2. Risiko Pembayaran Di tahun 2010, risiko pembayaran masih ada/terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa pemberi kerja yang menunda atau tidak membayar biaya proyek sesuai jadwal yang disepakati, yang mengakibatkan meningkatnya cost of fund yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Untuk mengurangi terjadinya risiko tsb. Perseroan telah menetapkan beberapa langkah sbb.: • Menilai bonafiditas dan reputasi pemberi pekerjaan. • Mengharuskan adanya uang muka proyek dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai termin yang disepakati. • Mengambil langkah-langkah negosiasi dengan pihak pemberi kerja untuk mencegah terjadinya risiko tidak dibayar. • Menempuh jalur hukum.

3.Risiko Perseroan dalam Bisnis EPC Risiko Gagal Tender Hal yang tidak diinginkan dalam mengikuti suatu proses tender adalah saat tender tidak berhasil dimenangkan. Kegagalan ini bisa terjadi karena adanya kompetitor yang memiliki penawaran lebih baik atau bisa juga terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi syarat-syarat tender.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ini, maka dalam setiap mengikuti tender Proyek EPC, Perseroan melakukan hal-hal sbb.: • Meningkatkan efisiensi. • Melakuan persiapan yang matang. • Bila diperlukan, membentuk konsorsium dengan perusahaan lain yang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki Perseroan. Risiko Dalam Pemilihan Mitra/Partner Di tahun 2010, tender proyek-proyek EPC masih booming, terutama proyek Power Plant. Perseroan menyadari adanya proyek-proyek EPC tsb. di satu sisi sebagai tantangan dan prospek cerah namun juga sekaligus merupakan batu ujian yang sesungguhnya karena bila tidak direncanakan secara matang dan penuh kehati-hatian akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Berdasarkan pada pengalaman memenangkan Proyek Power Plant sebelumnya, dalam mengikuti tender/ pengadaan proyek-proyek EPC, Perseroan menggandeng perusahaan yang telah memiliki ”nama” dan pengalaman di bidang tsb. dengan membentuk sebuah konsorsium atau Joint Operation atau Perseroan melakukannya sendiri. Mencari dan menentukan mitra/partner kerja sama merupakan risiko tersendiri karena kesalahan dalam memilih mitra/partner kerja sama baik dalam bentuk konsorsium maupun Joint Operation, akan secara langsung/tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perseroan, karena dalam kemitraan/partnership, ada satu kesatuan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kepada pemilik proyek/Owner. Ketidakmampuan mitra/ partner dalam memenuhi kewajibannya sebagai mitra secara langsung/tidak langsung akan berimbas kepada Perseroan sebagai mitra/partner dalam kerja sama. Untuk mengurangi terjadinya potensi risiko kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam memilih mitra/partner kerja sama, Perseroan melakukan due dilligence/uji tuntas atas calon mitra/partner kerja sama untuk mengetahui kapabilitas, kompetensi, dan performance dari segi teknis, SDM, dan keuangannya.

Risiko Atas Kegagalan Desain Pada proyek EPC, disamping sebagai pelaksana konstruksi, Kontraktor EPC juga sekaligus sebagai pembuat desain/ rancangan (engineering) dan melaksanakan pengadaan (procurement) sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan dalam proyek EPC berada pada Kontraktor EPC.


Dibandingkan dengan persiapan dalam pengerjaan proyek konvensional lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk persiapan tender dan pengerjaan proyek EPC relatif lebih besar. Dengan demikian dapat dipastikan, kegagalan dalam mengikuti tender proyek EPC akan berdampak pada timbulnya high cost.

Kegagalan proyek EPC sebagai akibat dari kegagalan desain/rancangan dapat dipastikan sebagai sebuah bencana besar karena desain/rancangan merupakan kegiatan awal dari keseluruhan rangkaian pekerjaan proyek EPC yang mempunyai dampak besar pada output yang diharapkan. Tidak terpenuhinya output seperti yang dipersyaratkan pada Proyek EPC, bisa berdampak pada kinerja Perseroan. Selain denda yang diterapkan, Perseroan diharuskan memperbaiki peralatan/sistim tsb. sampai tercapai output yang diperjanjikan dalam kontrak. Mempertimbangkan beratnya tanggung jawab dalam pengerjaan proyek EPC tsb., Perseroan telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah/meminimalisasi risiko atas kemungkinan kegagalan desain/rancangan, a.l. dengan: • Menggandeng partner yang memiliki kompetensi/ keahlian dan pengalaman luas dalam pengerjaan desain proyek-proyek EPC; • Mengasuransikan proyek EPC pada perusahaanperusahaan Asuransi yang bonafid; • Mempersiapkan engineer-engineer yang handal; • Mengupayakan equipment/system yang ada jaminan dari pabrik pembuatnya. Disamping ketiga risiko tsb. di atas, ada beberapa risikorisiko lain yang tetap berpotensi mempengaruhi kinerja Perseroan dan tetap harus dikelola, yaitu:

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi & Sosial Politik Kebijakan Pemerintah mengenai Ekonomi dan Moneter serta kondisi Sosial Politik yang kurang kondusif dapat menyebabkan turunnya Investasi & Pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya Proyek yang telah maupun yang akan diterima Perusahaan. Risiko ini bersifat sistemik, dimana bila risiko terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat Kinerja Perusahaan menurun, bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.



Upaya yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi dampak bila risiko ini terjadi: 1. Segera menekan biaya overhead yang tidak perlu. 2. Mengurangi hutang dengan bunga tinggi, atau restrukturisasi hutang. 3. Meningkatkan upaya pencairan tagihan yang masih outstanding. 4. Bersikap hati-hati dalam memilih proyek dan menghindarkan diri mengerjakan proyek yang berpotensi besar macet bila risiko ini terjadi. 5. Menjaga dan menghemat cashflow sebagai “cadangan” untuk bisnis saat kondisi membaik. 6. Menghentikan investasi yang kurang perlu. 7. Menghentikan pengerjaan proyek yang besar kemungkinannya untuk tidak terbayar. 8. Membentuk konsorsium dalam hal proyek yang dikerjakan bernilai besar. 9. Mencantumkan klausul dalam kontrak tentang eskalasi harga apabila terjadi perubahan kebijakan moneter.

5. Risiko Perubahan Kurs Dampak dari pergerakan pasar seperti selisih nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga yang disebabkan Perseroan mengambil hutang dalam bentuk valuta asing atau apabila Perseroan menerima pembayaran dalam valuta asing dalam kontrak proyeknya. Perseroan memitigasi dengan melakukan transaksi Lindung Nilai maupun menyamakan denominasi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dengan denominasi pembayaran termin pekerjaan.

6. Risiko Pemutusan Kontrak

akan semakin bertambah dan hal ini dapat menurunkan pendapatan Perseroan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko persaingan usaha ini maka Perseroan terus memonitor tingkat risiko atas indentifikasi risiko ini secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang dilakukan sebagai berikut: • Meningkatkan efisiensi yang dapat menekan harga pokok produksi (cost of goods sold) untuk meningkatkan tingkat kompetisi Perseroan. • Menggunakan teknik pelaksanaan terbaru yang dapat menaikkan efisiensi. • Melakukan kerja sama dengan pihak lain yang mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi dan tidak dimiliki oleh Perseroan.

8. Risiko Perbedaan Regulasi di Luar Negeri Risiko ini terjadi saat Perseroan menjalankan bisnis di luar negeri namun tidak diikuti dengan penguasaan regulasi yang berlaku di negara tsb., yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya proses bisnis itu sendiri. Untuk mengurangi kemungkinan risiko tsb., dalam masa penjajagan bisnis, Perseroan mengutamakan penguasaan regulasi suatu negara di mana bisnis akan dijalankan seperti regulasi ketenagakerjaan, regulasi perbankan, regulasi perpajakan, regulasi konstruksi, dan regulasi berperkara.

9. Risiko Tidak Diterimanya Instrumen Perbankan Nasional oleh Perbankan Luar Negeri dimana Bisnis Perseroan Dijalankan

Kegagalan kontrak suatu proyek, antara lain adalah pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak yang disebabkan oleh ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Hal ini dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko ini terjadi bila instrumen perbankan nasional yang akan digunakan Perseroan ternyata ditolak/tidak diterima oleh lembaga perbankan luar negeri di mana bisnis Perseroan sedang dijalankan, yang berdampak pada terhambatnya proses bisnis.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko pemutusan kontrak ini maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: • Strategi aliansi dalam pengerjaan proyek yang bukan menjadi kompetensinya. • Menyiapkan alternatif solusi penyelesaian outsourcing ataupun pengalihan kepada pihak lain dalam hal diketahui bahwa ADHI mempunyai masalah teknis dalam menyelesaikan kontraknya.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko tsb., Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan, a.l. dengan memberikan cross collateral yang dikeluarkan oleh Bank Nasional atau Bank Asing yang berada di Indonesia yang memiliki hubungan korespondensi dengan Bank di luar negeri tsb.

7. Risiko Persaingan Usaha Persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi disadari akan semakin tajam, baik oleh pemain dalam maupun asing. Sejalan dengan bangkitnya perekonomian Indonesia dan mulai dilaksanakannya proyek-proyek yang tertunda, maka pemain-pemain yang bergerak di bidang jasa konstruksi


10. Risiko Perseroan dalam Bisnis Investasi Risiko Pada Fase Pra Konstruksi Risiko pada fase pra konstruksi dapat terjadi manakala Perseroan gagal memenangkan proses tender investasi yang bisa disebabkan oleh karena adanya kompetitor yang memiliki penawaran lebih baik atau bisa juga terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi syarat-syarat tender, yang berakibat pada timbulnya high cost, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk persiapan tender investasi

Investasi atas proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan tol, dan pelabuhan, memerlukan pendanaan yang cukup besar dengan masa konstruksi yang sangat panjang. Konsekuensinya, proyek semacam ini mempunyai risiko tinggi pada masa konstruksi, yang antara lain ditunjukkan dengan makin lamanya waktu yang diperlukan dalam penyelesaian konstruksi. Akibatnya, biaya yang diperlukan semakin membengkak. Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase konstruksi, Perseroan dapat mengalihkan risiko tsb. kepada pihak kontraktor yang mempunyai reputasi dan kredibilitas tinggi melalui kontrak kerja dalam bentuk turn key project. Risiko Pada Fase Operasional Dalam proyek-proyek investasi di bidang infrastruktur, terutama yang masih bersifat monopoli, sangat tergantung dari regulasi penentuan dan penyesuaian tarif oleh pemerintah. Pengalaman yang ada selama ini, penyesuaian tarif selalu tidak tegas, bahkan setiap akan dilakukan penyesuaian tarif selalu mendapatkan protes keras dari masyarakat serta badan legislatif, yang pada akhirnya penyesuaian tarif ditentukan bukan berdasarkan pertimbangan finansial, tetapi lebih pada pertimbangan politis. Distorsi pasar sangat terkait dengan kemungkinan tidak tepatnya proyeksi pemakai jasa infrastruktur (demand projection) yang diketahui pada saat proyek tsb. beroperasi. Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase operasional, Perseroan dapat menempuh jalan negosiasi dengan meminta kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi dalam rangka Public Service Obligation (PSO) dan meminta jaminan jumlah minimum pemakaian jasa dari pemerintah untuk mengurangi risiko kegagalan pasar.

Tanggung Jawab Sosial Perusaha an

Komitmen Perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dalam rangka kepedulian masyarakat dan lingkungan dapat dilihat dalam misi korporasi serta ADHI Principles. Pada butir 3 Misi Adhi 2007 – 2011 disebutkan, “Berperan aktif dalam program Public Private Partnership (PPP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjalankan inisiatif-inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia.” Artinya, ADHI harus berkembang secara bisnis, namun tetap peduli terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tsb. dapat dilihat pada satu nilai ADHI yaitu dalam prinsip “humane” terdapat nilai “preserving environtment” dan “supporting community development”.


relatif cukup besar. Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase pra konstruksi, maka tindakan yang dilakukan adalah sbb.: • Meningkatkan efisiensi. • Melakuan persiapan yang matang dalam mengikuti proses tender investasi. • Membentuk konsorsium dengan perusahaan lain yang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki Perseroan.

Secara tegas, ADHI juga menyatakan bahwa penerapan CSR bagi ADHI adalah bertujuan: a. Menjadi mitra bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berwatak kemanusiaan dan berkelanjutan (sustainable) dengan komitmen mengurangi kemiskinan. b. Menjadi agen perubahan sosial demi peningkatan kualitas hidup yang berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan spiritual. c. Mengambil inisiatif dalam pelestarian lingkungan hidup.

Komitmen Perusahaan Terhadap Perlindungan Konsumen dan Stakeholder Lainnya Perlindungan hak-hak konsumen dengan melakukan penerapan Kebijakan Mutu dan Pemeliharaan Lingkungan merupakan Komitmen yang dilakukan Perusahaan yaitu: • Mengusahakan jasa dan produk yang bermutu tinggi untuk memenuhi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan konsumen. • Mendorong segenap jajaran Perusahaan untuk selalu meningkatkan keterampilan dan keahlian serta selalu bertanggung jawab dan tertib dalam menjalankan tugasnya. • Menyempurnakan sistem dan lingkungan kerja secara terus menerus ke arah yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya mutu pelayanan.



Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen Dalam Hal Pelayanan Terbaik Kepada Konsumen Perusahaan memberikan Pusat Pengaduan Konsumen melalui saluran yang tersedia a.l. website www.adhi. co.id, melalui email [email protected], telepon maupun facsimile, rapat koordinasi mingguan dengan owner yang merupakan media untuk penyampaian keluhan. Biaya untuk peningkatan layanan kepada konsumen telah dialokasikan pada biaya overhead, mulai dari tingkat proyek sampai ke tingkat pusat.

Program Peningkatan Layanan kepada Konsumen Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, ADHI melakukan hal-hal sbb.: • Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap kinerja seluruh divisi operasional. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para Pemilik Proyek dengan sasaran untuk mengetahui tingkat kualitas kinerja Perusahaan di mata para Pemilik Proyek dan masyarakat pada umumnya. Hasil survey tsb. akan dipergunakan untuk dasar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. • Dalam melakukan pengelolaan atas keluhan pelanggan, ADHI menetapkan penanggung jawab untuk tiap-tiap tingkatan organisasi yaitu tingkat proyek, tingkat Divisi, dan tingkat Kantor Pusat. Biaya rework yang dikeluarkan berkaitan dengan penyelesaian keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam biaya proyek. Realisasi biaya rework selama tahun 2010 adalah sebesar Rp13,480 miliar atau 0,3%. ADHI memiliki ADHI Database yang a.l. berisi metode kerja yang pernah dilaksanakan di proyek maupun inovasiinovasi yang telah dihasilkan dan diuji keberhasilannya. Melalui sarana tsb., serta memperhatikan mutu pekerjaan diharapkan dapat menghindari terjadinya defect yang sama di waktu yang akan datang.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai BUMN, peran sosial ADHI a.l. mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN yang sekarang menjadi Kementerian BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-433/ MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dituangkan dalam sebuah Laporan Keuangan Pengelolaan PKBL setahun sekali dan diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan melalui RUPS kemudian disampaikan kepada Kementerian BUMN. Sesuai keputusan Menteri BUMN bahwa laporan kinerja PKBL adalah merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi penilaian atas kinerja Perseroan.

Program Kemitraan Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pinjaman modal kerja. Dimana pinjaman kepada mitra binaan tsb. akan digunakan dalam rangka pengembangan usaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN tsb. di atas, anggaran untuk Program Kemitraan tsb. berasal dari penyisihan atas sebagian laba Perseroan yang besarannya ditetapkan oleh RUPS. Pinjaman Program Kemitraan ini mensyaratkan bahwa usaha yang diberi pinjaman adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta atau omset maksimal Rp1 miliar per tahun, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun, dan sebagai WNI. Jasa administrasi bagi pinjaman ini adalah 6% per tahun, yang akan dipergunakan untuk biaya operasional penyaluran, seperti biaya survey lapangan, penagihan, pembinaan, beban administrasi, dan umum. Sumber dana Program Kemitraan di tahun 2010 berasal dari Saldo Awal sebesar Rp9 juta ditambah penerimaan dari Penyisihan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2009 sebesar Rp828 juta yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil keputusan RUPS yaitu 0,50%, ditambah Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1,512 miliar, pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman sebesar Rp191 juta dan pendapatan Jasa Giro sebesar Rp10 juta sehingga rencana total dana Program Kemitraan menjadi sebesar Rp2,551 miliar. Di tahun 2010, ADHI telah menyalurkan pinjaman Program Kemitraan sebesar Rp2,415 miliar kepada para mitra binaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Sektor usaha yang mendapat pinjaman dari ADHI untuk tahun 2010 adalah industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, dan jasa lainnya.

Wilayah

Nilai (Rp)

Jumlah Mitra

DKI Jakarta

365.000.000

14

Jawa Barat

880.000.000

38

Banten

300.000.000

19

Jawa Tengah

770.000.000

6

Jawa Timur

50.000.000

2

Sulawesi Selatan

50.000.000

2

Sedangkan Dana Pembinaan Kemitraan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha serta meningkatan produktivitas Mitra Binaan atau penelitian dan pengembangan. Pembinaan dapat berupa pendidikan, pelatihan, magang, pemasaran, dan pameran. Di tahun 2010 telah dikeluarkan Dana Pembinaan Kemitraan sebesar Rp78 juta yang dipergunakan untuk pelatihan dan pameran.

dalam meningkatkan usaha di bidang masing-masing menjadi contoh bagi mitra-mitra lain untuk berkembang di masa yang akan datang. Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2010 Berdasarkan Wilayah Wilayah

DKI Jakarta

365.000.000

Banten

300.000.000

Jawa Barat

880.000.000

Jawa Tengah

770.000.000

Jawa Timur

50.000.000

Sulawesi

50.000.000

Sub Jumlah

Sektor Usaha

Realisasi (Rp)

Pinjaman Modal Sektor Industri

915.000.000

Sektor Perdagangan

465.000.000

Sektor Pertanian

620.000.000

Sektor Peternakan

80.000.000

Sektor Perkebunan

NA

Sektor Perikanan Sektor Jasa Sektor Jasa Lainnya Sub Jumlah

35.000.000

Pendidikan & Pelatihan

70.000.000 2.415.000.000


16.582.200

Promosi & Pameran

62.216.419

Jumlah

16.582.200

Promosi & Pameran

62.216.419

Sub Jumlah

78.798.619 2.493.798.619

Selain itu, dalam penyaluran Program Kemitraan ADHI juga bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total nilai sebesar Rp600 juta kepada petani cabe di Pemalang dan Purwokerto yang dikoordinasikan oleh PD BPR BKK Taman.

Program Bina Lingkungan Program Bina Lingkungan adalah merupakan program perbaikan kondisi sosial masyarakat yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan.

230.000.000

Beban Pembinaan

Sub Jumlah

2.415.000.000

Beban Pembinaan

Jumlah

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2010 Berdasarkan Sektor

Realisasi (Rp)

Pinjaman Modal


Dana Program Kemitraan tersebut disalurkan kepada mitra binaan di beberapa wilayah sbb.: Distribusi Dana Program Kemitraan

78.798.619 2.493.798.619

Mitra Binaan yang telah dibina dan diberi pinjaman ditargetkan menjadi lebih mandiri dan tangguh dalam sisi usaha, sehingga secara finansial diharapkan dapat menjadi bankable. Sampai saat ini ada tiga mitra binaan ADHI yang sudah bankable, diantaranya satu mitra dari Yogyakarta di bidang industri kerajinan bambu (Pring Ijo), satu mitra dari Jakarta yang bergerak di bidang perdagangan farmasi (Dharma Restu), satu mitra dari Ungaran-Semarang yang bergerak di bidang industri kerudung. Keberhasilan mereka

Sumber dana Program Bina Lingkungan di tahun 2010 berasal dari Saldo awal Rp161 juta, ditambah penerimaan dari Sisa Penyisihan Laba Bersih tahun sebelumnya sebesar Rp1,308 miliar, kemudian ditambah Penyisihan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2009 sebesar Rp414 juta yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil keputusan RUPS yaitu 0,25% terhadap laba bersih Perseroan serta ditambah Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp2 juta, sehingga total dana Bina Lingkungan menjadi Rp1,886 miliar. Di dalam dana Bina Lingkungan tsb. terdapat dana alokasi BUMN Peduli sebesar 30% dari total dana Bina Lingkungan yang tersedia. Di tahun 2010 ADHI telah menyalurkan dana Bina Lingkungan sebesar Rp1,088 miliar yang dialokasikan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Papua, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung, Sulawesi. 77 | Laporan Tahunan ADHI 2010


Dana Program Bina Lingkungan tsb. diberikan untuk sektor kegiatan: 1. Bantuan Bencana Alam Perseroan memberikan bantuan bencana alam baik berupa pangan, sandang, dan tunai untuk korban bencana alam Gunung Sinabung – Sumatera Utara Rp75 juta; banjir Wasior – Papua Rp168 juta; Gempa dan Tsunami Mentawai – Sumatera Barat Rp100 juta; bencana erupsi Gunung Merapi – DI Yogyakarta Rp100 juta. 2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Perseroan memberikan bantuan untuk pembangunan sarana prasarana sekolah dan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dengan total sebesar Rp207 juta. 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan Perseroan memberikan bantuan sarana pendukung untuk anak cacat dengan total sebesar Rp10 juta. 4. Bantuan Sarana dan Prasarana Perseroan memberikan sarana dan prasana di lingkungan warga setempat di DKI Jakarta dengan total sebesar Rp12 juta. 5. Bantuan Sarana Ibadah Perseroan memberikan bantuan untuk kegiatan perbaikan tempat ibadah masyarakat dengan total sebesar Rp31 juta. 6. Pelestarian Alam Selama tahun 2010, ADHI melakukan upaya pelestarian alam melalui program CSR: • Penanaman 1.100 pohon di ruas tol Kanci-Pejagan senilai Rp150 juta. • Penanaman 1.800 pohon di bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) senilai Rp150 juta. • Penanaman 500 pohon di lingkungan proyek PLTU Lampung senilai Rp40 juta. ADHI melalui program Bina Lingkungan juga bekerja sama dengan PT BUMN Hijau Lestari dalam penanaman pohon jambon sejumlah 2.678 pohon di hulu sungai Citarum seluas 6,7 hektar dalam rangka Kampanye Penanaman 1 Miliar Pohon (OBIT Campaign) dengan total dana Rp150 juta. Dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri, Perseroan mengadakan Pasar Murah di lingkungan operasional Perseroan di seluruh Indonesia. Total dana yang disumbangkan Rp135 juta.


Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2010 Per Bidang Bantuan

Jumlah (Rp)

Korban Bencana Alam

114.000.000


207.000.000

Peningkatan Kesehatan

10.000.000

Prasarana & Sarana Umum

10.000.000

Sarana Ibadah Pelestarian Alam BUMN Peduli Jumlah

33.000.000 150.000.000 564.700.000 1.088.700.000

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kementerian BUMN menyediakan Sistem Informasi PKBL di alamat website www.bumn. go.id/adhikarya dengan nama Portal PKBL yang mencakup: Rencana Tahunan, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Kinerja Tahunan, Cerita Sukses, Data dan Produk Mitra, Kegiatan Bina Lingkungan, Berita, Siaran Pers, Makalah, Situs, Agenda. Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2010 Per Wilayah Bantuan DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

Jumlah (Rp) 244.000.000 8.000.000 199.000.000 19.000.000 27.000.000

DIY

143.000.000

Sumatera Barat

100.000.000

Sumatera Utara

120.000.000

Papua

198.700.000

Kalimantan Sulawesi Total

15.000.000 15.000.000 1.088.700.000

Corpor ate Social Responsibility (CSR)

Selain pelaksanaan Program Bina Lingkungan tsb. di atas, ADHI juga telah melakukan program CSR yang dananya berasal dari biaya Perseroan yang telah direncanakan di dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek-proyek.

Pelaksanaan program CSR tsb. adalah sbb.: Kegiatan CSR 2010 di Lingkungan Proyek ADHI Nama Proyek

Wilayah

Jenis Kegiatan

Nilai

1

Proyek Latumeten City

DKI Jakarta

Bantuan Lingkungan dan Masyarakat

252.932.750

2

Pasar Tanah Abang Blok B

DKI Jakarta


95.000.000

3

The Pakubuwono View

DKI Jakarta


191.445.948

4

Kuningan City Jakarta

DKI Jakarta


220.000.000

5

Bandara Internasional Kualanamu

Sumatera Utara


66.500.000

6

Jalan Layang Sudirman-Casablanca

DKI Jakarta

Bantuan Lingkungan

78.648.000

7

Penambahan Lajur Ruas Kb. Jeruk-Tangbar

Jakarta - Banten


56.947.000

8

Irigasi Ciliman Banten

Banten

Bantuan Lingkungan

77.580.000

9

Jalan Akses Tol Cimanggis-Nagrak

Jawa Barat

Bantuan Lingkungan

52.367.000

10

Resources Unit Rate (LTCS-RUR) Package B

Riau

Bantuan Masyarakat

17.750.000

11

Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru

Riau

Bantuan Lingkungan

50.250.000 142.288.000

12

Main Drains dan Struktur di Banda Aceh

NAD


13

Pipa Distribusi Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai

Riau


20.940.615

14

Dermaga Petikemas di Pelabuhan Perawang

Riau

Bantuan Lingkungan

11.325.000

15

Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo

Jawa Timur


58.474.250

16

Jalan Permanen dan Drainase OASIS Djarum

Jawa Tengah

Bantuan Lingkungan

59.652.000

17

Gedung Kanwil Ditjen. Bea Cukai

DI Yogyakarta

Bantuan Lingkungan

55.657.500

18

Relokasi Infrastruktur Arteri Porong

Jawa Timur


56.426.400

19

PLTU 3 Tanjung Awar-awar

Jawa Timur

Bantuan Masyarakat

52.379.500

20

Kantor Pajak Balikpapan

Kalimantan Timur

Bantuan Lingkungan

76.450.000

21

Jembatan Sangkulirang Sangatta

Kalimantan Timur

Bantuan Lingkungan

52.895.000

22

Big Market Palopo City

Sulawesi Selatan


43.350.000

23

RSUD Rujukan I Kab. Sorong

Papua Barat

Bantuan Lingkungan

14.600.000 59.180.000

24

Terminal Mengwi Tahap II Kab. Badung

Bali


25

PLTU Lampung 2 X 100 MW

Lampung

Tanam pohon, renovasi masjid & sekolah

198.397.187

26

Batching Plant Tarahan

Lampung

Sumbangan masyarakat & Lingkungan

128.449.647

27

Bantuan Kepada Kerukunan Pensiunan Adhi Karya

DKI Jakarta

Bantuan tunai untuk iuran asuransi jiwa, dll.

300.000.000

28

Kegiatan Sosial Dalam Rangka HUT ADHI ke 50

DKI Jakarta

Beasiswa, Pasar Murah, Santunan, Donor, dll.

350.000.000

Total


No

2.839.885.797



Kegiatan Sosial Adhi Lainnya Dalam rangka pelestarian Seni Budaya, Perseroan mengadakan aktivitas kesenian berupa lomba kreatifitas berupa teatrikal dengan tema mutu, lomba menggambar, lomba foto, lomba karya tulis dengan maksud untuk mempererat rasa persaudaraan antar karyawan unit kerja operasi seluruh Indonesia dengan karyawan di Kantor Pusat. Dalam meningkatkan kesadaran karyawan untuk memakai produk dalam negeri dan pelestarian seni budaya, Perseroan menganjurkan pemakaian baju Batik setiap hari Jumat; menyelenggarakan Pesta Rakyat HUT ADHI ke-50 yang bertempat di Senayan, Jakarta dimana penjualnya merupakan Mitra Binaan ADHI. Produk-produk yang di jual pada acara tsb. a.l.: Batik dari Pekalongan dan Cirebon, Souvenir kayu dari Tasikmalaya, Produk Kulit dari Pandeglang, makanan ringan dari Kabupaten Kuningan, dll. Dalam kegiatan tsb. di atas, Perseroan telah memberikan dukungan dana sebesar Rp239 juta. Dalam rangka promosi produk Mitra Binaan ADHI, Perseroan mengikutsertakan Mitra Binaannya dalam Pameran Gelar Karya PKBL BUMN, Inacraft di Jakarta Convention Center, dan Pesta Rakyat HUT ADHI Ke-50 di Senayan, Jakarta dengan mendukung pendanaannya sebesar Rp62 juta.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terhadap Manajemen Lingkungan Dalam melaksanakan fungsi usahanya, Perseroan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi, setiap hari bersentuhan dengan lingkungan disekitarnya. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan alam sekitarnya melalui pemeliharaan kebersihan di sekitar tempat kerja, menjaga keselamatan pekerja dari hal-hal yang mengakibatkan keadaan tidak aman. Setiap insan ADHI berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan baik di kantor maupun di proyek dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan, menjaga kestabilan lingkungan sekitarnya dalam rangka turut memelihara kelangsungan hidup dunia. Perilaku individu unggul ini dibentuk dan ditanamkan terus menerus pada setiap insan ADHI berdasarkan nilai-nilai yang tercantum pada ADHI Principles. ADHI selalu berupaya agar setiap insan ADHI peduli terhadap kelestarian lingkungan dengan tujuan agar ADHI menjadi Perseroan besar yang peduli terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan telah didapatnya sertifikasi Manajemen Lingkungan berdasarkan ISO 14001, dimana


secara periodik dilakukan assessment oleh pihak eksternal untuk memastikan apakah dalam setiap kegiatannya ADHI telah memenuhi persyaratan standar dan peraturan perundangan yang berlaku. Sejak diperolehnya sertifikat pada tahun 2007 sampai dengan saat ini belum terdapat non conformance (NC) yang sifatnya major. Secara organisasi telah ditetapkan penanggungjawab secara berjenjang untuk pengelolaan lingkungan, yaitu: • Tingkat proyek adalah Kepala Proyek dibantu oleh HSE Supervisor; • Tingkat Divisi adalah Kepala Divisi dibantu oleh Manajer Produksi; • Tingkat Kantor Pusat adalah Direktur Keuangan dan SDM dibantu oleh Departemen Penunjang Operasi & Bagian Umum. Pelaporan juga dilakukan secara berjenjang bersama dengan Laporan K3 dari Proyek ke Divisi, dari Divisi ke Kantor Pusat dimana pada masing-masing tingkatan dilakukan evaluasi untuk perbaikan. Implementasi manajemen lingkungan di kantor yang telah diterapkan ADHI adalah sbb.: 1. Mengurangi penggunaan listrik dan air untuk operasional kantor; 2. Membantu program langit biru Pemerintah dengan mensyaratkan bahwa setiap kendaraan operasional kantor sudah lulus uji emisi; 3. Menggunakan lampu hemat energi; 4. Menggunakan freon ramah lingkungan; 5. Menurunkan jumlah pemakaian kertas; 6. Menjaga baku mutu air buangan & standar kebisingan. Implementasi manajemen lingkungan di proyek yang telah diterapkan ADHI adalah sbb.: 1. Menjaga baku mutu air buangan & standar kebisingan; 2. Mengelola limbah B3; 3. Berupaya mematuhi Peraturan Perundangan yang terkait dengan pelaksanaan Proyek; 4. Mengelola sampah padat; 5. Mengusulkan penggunaan lampu hemat energi; 6. Mengusulkan penggunaan freon ramah lingkungan; 7. Mengusulkan penggunaan building system management; 8. Kendaraan operasional Proyek lulus uji emisi; 9. Melakukan evaluasi operasi terkait aspek lingkungan yang penting.

Dalam tahun 2010, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mempunyai perkara penting yang sedang dihadapi. Sedangkan Perseroan mempunyai beberapa perkara sbb.:

1. Proyek Merdeka Square-Cimone Pada tanggal 6 Oktober 2010, melalui akta No. 02 yang dibuat oleh Notaris Agus Riyanto, SH, M.Kn, Perseroan telah melakukan perdamaian dengan PT Hero Supermarket Tbk., PT Lumbung Mustika Perkasa, dan Kantor Badan Pertanahan Tangerang, atas gugatan Perseroan: a. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan No. 1382/pdt.G/2008/PNSlt, tanggal 27 Oktober 2008, perseroan mengajukan gugatan wan prestasi kepada PT Lumbung Mustika Perkasa atas pembayaran (pokok ditambah bunga) senilai Rp. 52.500.000.000,-pembangunan Proyek Mal Merdeka Square di Tangerang. b. Perkara di Tangerang, Kasasi terhadap Putusan No. 84/PDT/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas perkara No. 409/PDT.PLW/2007, yang dimohonkan oleh PT Hero Supermarket Tbk. dan PT Lumbung Mustika Perkasa. Namun pada tanggal 4 Oktober 2010, melalui Putusan No. 64/Pailit/2010/PN.Niaga Jkt. Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk mempailitkan PT Lumbung Mustika, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar maka pada tanggal 13 Oktober 2010 melalui permohonan Kasasi No. 75 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst. Perseroan melakukan upaya Kasasi terhadap Putusan No. 64/Pailit/2010/PN.Niaga Jkt. Pusat, yang bertujuan untuk membatalkan kepailitan; atau melakukan upaya untuk mendapatkan hak atas penjualan aset PT Lumbung Mustika paling sedikit seperti apa yang telah diperjanjikan dalam Akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris Agus Riyanto. Pada tanggal 23 Desember 2010, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang, melelang tanah dan bangunan seluas 14.888 M² SHGU Nomor: 131/ Cimone Jaya atas nama PT Lumbung Mustika Perkasa, atas permohonan PT Hero Supermarket Tbk. berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006. Dengan terjualnya aset tanah dan bangunan milik PT Lumbung Mustika tsb., serta mengacu pada kesepakatan perdamaian yang telah disepakati maka Perseroan memperoleh hasil dari penjualan. Dan mengakhiri

gugatan Perseroan kepada PT Hero Supermarket Tbk. dan PT Lumbung Mustika Perkasa.

2. Proyek Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa Sehubungan dengan Putusan Perkara No. 62/KPPUL/2008, tanggal 18 Mei 2009, ADHI METRO JO yang mana Perseroan sebagai Leader. ADHI METRO JO telah dinyatakan melanggar pasal 22 Undang-undang no. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan alan Sejorong-Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008.


Perk ar a Penting yang Sedang Dihadapi

Atas keputusan tersebut Perseoan melakukan upaya hukum melakukan Gugatan Keberatan No. 261/ pdt.g/2009/pn.dps tanggal 24 Juni 2009, namun melalui putusan tanggal 12 Oktober 2009, Pengadilan Negeri Denpasar menolak Gugatan Keberatan Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan kasasi dengan Perkara No Perkara 797/KPdt.Sus/2010, tanggal 21 September 2010. Saat ini Perkara belum ada keputusan pengadilan sehingga masih dalam proses peradilan.

3. Proyek Dalu Dalu Perseroan bersama dengan Kontraktor lainnya, mengajukan permohonan gugatan Eskalasi Proyek Dalu-Dalu total senilai Rp50.446.664.972,48,- (lima puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah empat puluh delapan sen) kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan/Jembatan (Program Multy Years) Provinsi Riau, di Badan Abritrase Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor perkara No. 352/V/ARB-BANI/2010. Pada Tanggal 27 Desember 2010, Majelis Hakim Badan Abritrase Nasional memutuskan bahwa Termohon (Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan/Jembatan (Program Multy Years) Provinsi Riau) membayar eskalasi harga kepada Perseroan sebagai Pemohon II sebesar Rp41.215.592.443,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah).



4. Tanah Randugarut Semarang Untuk mempertahankan aset milik Perseroan yang berada di Semarang, Perseroan pada tanggal 6 Mei 2009, melalui surat gugatannya No. 21/G/TUN/2009/ PTUN.Smg, menggugat Badan Pertanahan Nasional Semarang, atas Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38 Desa Randugarut Kecamatan Tugu Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama PT Simongan Plastik Factory, yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 1996 dengan batas-batas tanahnya merupakan bagian batasbatas tanah milik Perseroan berdasarkan HGB No. 2 Randugarut atas nama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk membatalkan terbitnya sertifikat milik PT Simongan Plastik Factory. Dalam proses hukum tersebut Perseroan memperoleh putusan pengadilan sebagai berikut: a. Dalam Perkara ini melalui putusan Perkara No. 21/G/ TUN/2009/PTUN.Smg, tanggal 6 Oktober 2009, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Perseroan. b. Badan Pertanahan Nasional Semarang, dan Intervien (PT Simongan Plastik Factory) Pada tanggal 30 Oktober 2009 melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan Putusan nomor: 148/B/2009/PT.TUN. SBY pada tanggal 29 Desember 2009, yang isinya menolak keputusan pengadilan tingkat pertama. c. Perseroan mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung RI dan terdaftar di bawah Register nomor: 231 K/TUN/2010. Pada tanggal 16 Desember 2010, antara Perseroan, Badan Pertanahan Nasional Semarang dan PT Simongan Plastic Factory, menandatangani perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8 yang dibuat oleh Notaris Agus Riyanto, SH. Yang isinya antara lain adalah: PT Simongan Plastic Factory bersedia untuk memberikan dan membayar ganti rugi kepada Perseroan sebagai kompensasi atas pemilikan dan penggunaan tanah seluas ± 207 M² (lebih kurang dua ratus tujuh meter persegi), yang telah masuk kedalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 38, atas nama PT Simongan Plastic Factory . Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian, maka yang belaku dan mengikat Para Pihak adalah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor: 148/B/2009/PT.TUN.Sby tanggal 29 Desember 2009 serta perkara dinyatakan selesai secara tuntas.


Akses Data dan Informasi Perseroan

Keterbukaan (transparency) kepada para Pemegang Saham dan masyarakat luas telah dilakukan dalam bentuk keterbukaan informasi melalui berbagai media dan kegiatan pengungkapan (disclosure) sesuai dengan peraturan otoritas Pasar Modal. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk menegakkan dan mendorong keterbukaan. Seluruh kegiatan keterbukaan dilakukan di bawah koordinasi Corporate Secretary melalui bagian Investor Relations dan Corporate Communications. Perseroan secara konsisten telah melakukan siaran pers, analyst meeting, majalah internal yang juga disampaikan kepada para mitra kerja ADHI dan pemangku kepentingan lainnya, pameran, konferensi di dalam maupun di luar negeri serta pemaparan publik. Selama 2010, Perseroan telah mempublikasikan siaran pers yang berisi berbagai perkembangan material seperti perolehan kontrak baru dan klarifikasi atas pemberitaan proyek Monorail di media serta mempublikasikan empat laporan keuangan triwulanan. Selain itu seluruh publikasi kegiatan Perseroan juga dapat diakses masyarakat luas melalui website ADHI, www.adhi.co.id dan sub portal pada www.bumn.go.id/ adhikarya.

Etik a Perusaha an

Untuk tetap dapat hidup dan berkembang, setiap perusahaan harus mempunyai etika bisnis yang merupakan pedoman perilaku bagi manajemen dan seluruh karyawan. Seketat apapun sistem maupun pengawasan yang ada di perusahaan, tidak menjamin tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran, sehingga segala sesuatunya berpulang kepada etika yang dimiliki dan dipahami oleh seluruh jajaran di perusahaan tsb. ADHI merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang sudah beroperasi lebih dari 51 tahun. Pada tahun 2007 dengan berpedoman pada praktek-praktek bisnis yang baik yang telah dijalani selama ini dan praktek-praktek bisnis yang baik yang berlaku universal, telah membangun/menyusun etika perusahaan yang disebut juga dengan budaya “ADHI” (Advance, Determined, Humane, Inspiring) atau ADHI Principles yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk 78 macam perilaku yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perseroan. ADHI Principles ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Keterbukaan Informasi Bulan Januari

Februari

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Media

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Surat Kabar

Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Surat Kabar

Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Surat Kabar

Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Mangkuluhur

BEI

Pemberitahuan Informasi tentang Pembagian Tugas Direksi

BEI

Penyampaian Informasi Pembayaran Bagi Hasil ke-11 Sukuk Mudharabah I

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 (Diaudit)

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 (Diaudit)

BEI, Bapepam-LK

Pemberitahuan Penyelenggaraan Public Expose

BEI

Pemberitahuan Koreksi tentang Penyelenggaraan Public Expose

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Informasi Pemegang Saham Tertentu

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Materi Public Expose

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Hasil Public Expose

Surat Kabar

Penyampaian Laporan Keuangan per Maret 2010 (Tidak Diaudit)

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Laporan Tahunan 2010

BEI

Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham

BEI

Penyampaian Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham

Surat Kabar

Penyampaian Informasi tentang Transaksi Afiliasi

BEI, Bapepam-LK

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Surat Kabar

Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Surat Kabar

Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Surat Kabar

Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Surat Kabar

Penyampaian Bukti Iklan Pemantauan Pemeringkatan Tahunan

Surat Kabar


BEI

Penyampaian Informasi tentang Gaji dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris

Surat Kabar


BEI, Bapepam-LK


BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Laporan Keuangan per Juni 2009 (Tidak Diaudit)

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Informasi Materi BNP Conference

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Informasi Materi Citi Indonesia Investor Conference

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Informasi Perolehan Proyek Baru Aceh

BEI

Penyampaian Informasi Perolehan Proyek Baru Chevron

BEI

Penyampaian informasi Materi CIMB Conference

BEI, Bapepam-LK


BEI, Bapepam-LK

Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

BEI, Bapepam-LK


BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Laporan Keuangan per September 2010 (Tidak Diaudit)

BEI, Bapepam-LK


BEI, Bapepam-LK

Pemberitahuan Penyelenggaraan Public Expose

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Materi Public Expose

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Koreksi Materi Public Expose

BEI, Bapepam-LK

Penyampaian Hasil Public Expose

BEI, Bapepam-LK

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Oktober 2010

BEI

Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Terminal 3

BEI

Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek PLTU Kaltim

BEI

Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Non Tol

BEI


BEI, Bapepam-LK

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per November 2010

BEI


BEI, Bapepam-LK


BEI, Bapepam-LK

Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Sentul Final Eng

BEI


Maret

Kegiatan



Insan ADHI dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mengesampingkan etika perusahaan, meskipun hal tersebut dilakukan untuk mengejar keuntungan perusahaan. Sebagai upaya agar ADHI Principles dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, Manajemen melakukan penilaian atas perilaku seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan ADHI Principles. Pada tahun 2010, Perseroan melakukan penyempurnaan atas ADHI Principles menjadi Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang isinya memuat tingkah laku moral dan etika bagi semua karyawan ADHI, yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya. Code of Conduct disusun sebagai wujud kesungguhan ADHI dalam merespon isu-isu etis sehari-hari yang umum terjadi. Setiap prosedur yang diperlukan dalam penerapan Code of Conduct merujuk pada standar dan prosedur operasional yang relevan di Perusahaan.

Prinsip Kehati-hatian

Untuk melindungi kepentingan Shareholders, Perseroan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Contoh penerapan prinsip kehati-hatian untuk tahun buku 2010 a.l.:

1. Transaksi Afiliasi Perseroan pada 9 Desember 2010 telah melakukan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Anak PT Adhi Realty yang berupa pemberian pinjaman sebesar Rp50 miliar. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Adhi Realty adalah 97,93% sedangkan sisanya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Adhi Realty. Tidak ada satupun dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham PT Adhi Realty. Sesuai dengan peraturan Bapepam nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi antara Perseroan dengan PT Adhi Realty termasuk transaksi afiliasi yang tidak diharuskan untuk dilakukan penilaian oleh pihak independen, namun untuk melindungi kepentingan para shareholder Perseroan tetap melakukan penilaian atas transaksi tsb. yang dilakukan oleh pihak independen.

2. Dilusi Adhi Oman Adhi Oman merupakan salah satu Perusahaan Anak Perseroan yang berdomisili di Oman. Kepemilikan saham Perseroan adalah 70% sedangkan sisanya dimiliki oleh partner lokal. Untuk mendukung operasionalnya Adhi Oman memerlukan tambahan modal dari para induk perusahaannya. Setelah Laporan Tahunan ADHI 2010 | 84

dilakukan kajian bisnis, Perseroan tidak ada rencana untuk menambah penyertaannya sehingga posisinya terdilusi menjadi ± 48,95% sedangkan local partner menjadi ± 51,05%. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dalam mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau mendirikan Perusahaan baru, melepaskan sebagian atau seluruh Penyertaan Perseroan pada Perusahaan yang dibentuk oleh Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur kewajiban Direksi dalam hal kepemilikan sahamnya terdilusi. Namun untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, Direksi telah menyampaikan rencana terdilusinya kepemilikan Perseroan pada Adhi Oman serta hasil kajian-kajian atas rencana tsb. dan selanjutnya Direksi meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

Budaya Kualitas, Inovasi, dan Paten

Perkembangan teknologi dalam dunia Jasa Konstruksi terbilang lambat, karena semua orang dapat meniru metode kerja yang telah ada sejak lama. Sehingga banyak orang dapat menjadi kontraktor tanpa membutuhkan waktu yang lama. ADHI sebagai salah satu perusahaan Jasa Konstruksi terbesar di Indonesia memiliki gagasan dalam mengembangkan teknologi Jasa Konstruksi, dengan mendirikan Research and Development Department yang bertugas untuk melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan bisnis Jasa Konstruksi. Kehadiran RDD diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ADHI khususnya dalam membuat inovasi-inovasi teknologi yang dapat dipatenkan, yang bertujuan agar ADHI memiliki competitive advantage dalam persaingan bisnis Jasa Konstruksi. Pada tahun 2010, ADHI telah memperoleh Hak Paten atas Desain Monorail dan ACPS (Adhi Concrete Pavement System) yang merupakan teknologi konstruksi jalan tol pertama di Indonesia. Dengan pencapaian tsb. ke depan, ADHI akan terus mendorong tumbuhnya budaya Inovasi, sehingga ADHI mampu memposisikan diri pada level yang berbeda diantara para pesaingnya. Menjawab tantangan tersebut, ADHI terus memacu seluruh jajarannya untuk berkreatifitas dan melakukan pengembangan-pengembangan terhadap metode kerja.

1. Karya Inovasi Bertujuan menggali karya-karya inovasi yang lahir dari Karyawan. Karya inovasi ini adalah karya yang telah terbukti dan terimplementasikan dengan baik, meningkatkan efektivitas, efisiensi atau memberikan nilai tambah lainnya.

2. Kualitas Proyek Diselenggarakan dalam rangka menilai mutu kualitas proyek terbaik sebagai apresiasi pelaksanaan proyek menuju budaya ADHI elemen BEST QCD (Quality, Cost, Delivery)

3. Karya Tulis Didasarkan pada berbagai upaya penyelesaian permasalahan proyek, baik yang sukses maupun yang gagal dan merupakan bahan pembelajaran bagi ADHI untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis.

Profesionalisme dan Efektifitas Organisasi

Untuk lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, karyawan yang diangkat sebagai Direktur Perseroan maupun sebagai Direktur Perusahaan Anak diberhentikan sebagai karyawan.


ADHI mengapresiasi kreatifitas karyawan melalui berbagai kompetisi:

Untuk memperkuat kemampuan manajemen Teknologi Informasi (TI) & Kesistiman, Perseroan membentuk unit kerja baru yaitu System Management & IT Departement. Sebelumnya System Management & IT ini menjadi satu dengan Human Resources Departement. Setelah menjadi Departemen tersendiri diharapkan pengelolaan System Management & IT akan menjadi lebih fokus dan dapat memenuhi kebutuhan Perseroan.

Proyek-proyek Besar Yang Telah Diselesaikan Pada Tahun 2010 No

Nilai Kontrak (Rp juta)

Jenis Proyek

Pemilik Proyek

Proyek Latumeten City

Gedung

PT Cakrabirawa Bumimandala

633.146

2

Surabaya Sport Centre

Gedung

Dinas Tata Kota Surabaya

400.268

3

Pembangunan Jalan Toll Semarang - Bawen Jalan & Jembatan

Jasa Marga

377.645

1

Nama Proyek

4

Pasar Tanah Abang Blok B

Gedung

PT Putra Pratama Sukses

376.313

5

Renovasi RJA DPR Kalibata

Perumahan

DPR RI

338.624

6

Puspem Badung

Gedung

Pemkab Badung

304.904

7

The Pakubuwono View

Gedung

PT Bona Widjaya Gemilang

231.691

8

Mall Ciputra Surabaya

Gedung

Ciputra Group

218.457

9

Instalasi Pengolahan Air Minum ( IPAM ) Karang Pilang III Surabaya

PDAM

PDAM Kota Surabaya

158.030

10

PLTU Pelabuhan Ratu (3 x 350 mw)

PLTU

PT PLN

153.000


Jaringan dan Alamat

Qatar Oman

India Singapura

K antor Pusat Jl. Raya Pasar Minggu km. 18 Jakarta 12510 - Indonesia P. +62 21 797 5312 F. +62 21 797 5311 E. [email protected] www.adhi.co.id

DIVISI Divisi Konstruksi I Jl. Iskandarsyah Raya No. 65 A-B, Jakarta 12160 - Indonesia P. +62 21 7278 8050 F. +62 21 7278 8051 E. [email protected]


Divisi Konstruksi II Jl. Ir. H. Juanda No. 39 Jakarta 10120 – Indonesia P. +62 21 345 5731 F. +62 21 345 5730 E. adhicons2@ adhi.co.id Jl. Cilaki No. 57, Bandung 40114 - Indonesia P. +62 22 721 3346, 7107205,7234156 F. +62 22 727 1605 E. adhibdg@ adhi.co.id

Filipina

Jl. Dr. Mansyur No. 169, Medan 20121 - Indonesia P. + 62 61 821 2607-9, 821 5454 F. + 62 61 821 2610E-mail E. adhimes@ adhi.co.id

Jl. Pemuda No. 82, Semarang 50133 - Indonesia P. +62 24 354 7455, 3547456, 351 6474 F. +62 24 3551911 E. adhisrg@ adhi.co.id

Divisi Konstruksi V

Jl. Rambutan No.14 Pekanbaru 28294 - Indonesia P. +62 761 561 330 F. +62 761 561 329 E. [email protected]

Jl. Milono No. 16, Balikpapan 76112 - Indonesia P. +62 542 736 315 F. +62 542 735 221 E. adhibpn@ adhi.co.id

Jl. Khatib Sulaeman No. 68, Padang 25135 - Indonesia P. +62 751 7052115 F. +62 751 7052115

Jl. Uray Bawadi No.25 Pontianak - Indonesia P. +62 561 734 860 F. +62 561 732 508

Jl. Residen Abdul Rozak Komp. Perum. Kebun Sirih Satelit Blok A No.1 Palembang 30114 Indonesia P. +62 711 813449 F. +62 711 811644 E. adhitgk@ adhi.co.id

Jl. Karet Murni No. 17. RT. 16 / RW. 07 Loktabat Utara Banjarbaru 70112 - Indonesia P. +62 511 4785043 F. +62 511 4785043

Divisi Konstruksi VI

Jl. Arief Rahman Hakim No. 38 Bandar Lampung 35132 - Indonesia P. +62 721 708966 F. +62 721 708964

Jl. Letjen. Hertasning B II/02 Makassar 90222- Indonesia P. +62 411 867176, 867183 F. +62 411 862 212 E. [email protected]

Jl. Tembok Baru No. 6 Bengkulu 38222 - Indonesia P. +62 736 21662 F. +62 736 21662

Perum. Furia Indah Jalur V/256 Kotaraja, Jayapura - Indonesia P. +62 967 588332 F. +62 967 588332

Jl. Bunga Raya No.28A Baloi Batam - Indonesia P. +62 778 431167 F. +62 778 431265

Jl. Nusantara III/2 Wosi Manokwari - Indonesia P. +62-986 213201

Divisi Konstruksi IV Jl. Gayung Kebonsari No. 167A, Surabaya 60231- Indonesia P. +62 31 8287251, 8291671, 8290910 F. +62 31 829 0710 E. adhisub@ adhi.co.id

Jaringan dan Alamat

Divisi Konstruksi III

Jl. Durian 241 Jalur B Malawili Airmas, Sorong - Indonesia P. +62 951 3140063 Jl. Kalimas No. 5 Ketang Baru Kec. Singkil Manado - Indonesia P. +62 431 9140307


Jaringan dan Alamat

Jl. Wolter Monginsidi RT. 001/01, Passo Maluku – Indonesia P. +62 911 361036 F. +62 911 361036

Divisi Konstruksi VII Jl. Merdeka VIII/6, Denpasar - Bali 80235 - Indonesia P. +62 361 244 722, 244 723, 246197 F. +62 361 246 196 E. [email protected] Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 35-37 Pagesangan Mataram - NTB - Indonesia P. +62 370 626894 F. +62 370 626894 Jl. Cak Doko No. 6 Kupang - NTT - Indonesia P. +62 380 838228 F. +62 380 838228 E. [email protected]

DIvisi EPC Jl. Iskandarsyah I No. 8, Kebayoran Baru Jakarta 12160 - Indonesia P. +62 21 7279 6567 F. +62 21 7279 6568 E. [email protected]

Divisi AMP Jl. Pemuda No. 82 Semarang 50133 – Indonesia P. +62 24 3547455 F. +62 24 3551911 E. [email protected]

Divisi Internasional Indonesia Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 - Indonesia P. +62 21 797 5312, 71300707 F. +62 21 797 5311, 79182927 E-mail [email protected]


Perusaha an Anak PT ADHI REALTY Gedung Adhi Graha Lt. 15 Suite 1503 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 - Indonesia P. +62 21 526 4545 F. +62 21 526 3535 E. [email protected] ADHI MULTIPOWER PTE. LTD 20 Mactaggart Road #07-02 Singapore 368079 P. +65 6256 7790 F. +65 6254 5487 Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 – Indonesia P. +62 21 7975312 F. +62 21 7975312 PT ADHICON PERSADA Jl. Raya Pasar Minggu km. 18 Jakarta 12510 - Indonesia P. +62 21 7974523, 7974524 F. +62 21 7974525 E. [email protected] PT DURI INDAH RAYA Jl. Tuanku Tambusai N0. 459 B Pekan Baru – Riau P. +62 761 65999 F. +62 761 65088 E. [email protected] Jl Jenderal Sudirman Komp. Duri Indah Raya Kav. 109 Duri Riau – Indonesia P. +62 765 597888 F. +62 765 597733 ADHI OMAN, L.L.C PO Box 1826, Postal Code 130, Al Azaiba Block 38, Way 4011, Building 847, suite 106, Plot No. 435 / 19 North Ghubrah, Muscat, Sultanate of Oman P. +968 2449 4710 F. +968 2449 5367 E. [email protected]

Membangun untuk masa depan.


TAnggung Jawab Pelapor an Tanggung Jawab Pelapor an

Kebenaran isi Laporan Tahunan 2010 beserta Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab penuh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di bawah ini

Dewan Komisaris

Imam Santoso Ernawi Komisaris Utama


Gatot Trihargo

Komisaris

Komisaris

Murhadi

Amir Muin



Dewan Direksi

Bambang Triwibowo Direktur Utama

Indrajaja Manopol

M. Fauzan

Direktur Operasi I

Direktur Pengembangan Bisnis

Bambang Pramusinto

Supardi

Direktur Operasi II

Direktur Keuangan & SDM


Lapor an Keuangan

Gedung Kementerian Keuangan.


Halaman ini sengaja dikosongkan







Gedung Dan Properti Laporan Tahunan ADHI 2010 | 98

Gedung Dan Properti 99 | Laporan Tahunan ADHI 2010



















































































Halaman ini sengaja dikosongkan


daftar isi Ikhtisar Keuangan 2 Lapor an Dewan Komisaris 4 Lapor an Direksi 10 Pengharga an dan Sertifik asi 18 Kejadian Penting

Recommend Documents