Indonesia Port Corporation III Lapor an T ahunan

Indonesia Port Corporation III

Lapor an T ahunan 2009

1

Identitas Perusahaan Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat Telpon Faksimili e-Mail Home Page Pembentukan Perusahaan

Kepemilikan Bidang Usaha Cabang/Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan

Kantor Perwakilan

2

Laporan Tahunan 2009

: : : : : : :

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jl.Perak Timur Nomor: 610 Surabaya (60165) PO BOX. 1123 031-3298631 - 37 031-3295204 – 207 [email protected] htpp//:www.pp3.co.id Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 dan telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH. : 100 % Pemerintah Indonesia : Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan : Mengelola 43 Pelabuhan, melalui 18 cabang Pelabuhan dan 16 pelabuhan kawasan, serta 3 Anak Perusahaan dan 3 perusahaan patungan : Mediterania Palace Residence, Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A.1 Kav. No. 2 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat Telp. (021) 30044589, 30044590, 30044591 Fax. (021) 30044566 – 30044567 Email : [email protected]

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Sambutan Komisaris Utama Kondisi perekonomian global hingga pada tahun 2009 sebenarnya mengalami perlambatan yang lebih besar dari yang diperkirakan. Hal ini menyebabkan banyak lembaga riset ekonomi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya seluruh negara. Hampir semua perekonomian Negara-negara maju (Amerika Serikat, Eropa, Jepang) diyakini mengalami kontraksi ekonomi (partumbuhan ekonomi negatif) pada tahun 2009. Namun sementara banyak pihak yg masih mempercayai bahwa dampak krisis ekonomi relatif dapat dinetralisir oleh “Negara Emerging Markets” seperti China, India termasuk Indonesia. Negara-negara ini diperkirakan tidak sampai mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, namun hanya mengalami perlambatan ekonomi (slow down) Namun demikian ditengah krisis global dan ketidakpastian dunia usaha yang terjadi, stabilitas ekonomi makro dan fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat pada pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung menguat, tingkat inflasi yang relatif terkendali, dan suku bunga yang cenderung menurun. Banyak pengamat berpendapat bahwa kondisi ekonomi di Indonesia lebih baik dari negara ASEAN yang lain dimana dampak krisis global secara nyata memukul sendi-sendi perekonomian. Dengan kerja keras dan semangat meningkatkan level of service ditambah dengan upaya semaksimal mungkin peran penting pelabuhan yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian nasional, perusahaan berhasil mencatatkan prestasi baik di tahun 2009. Dengan rasa bangga, kami atas nama Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Direksi beserta jajarannya berkat kerja keras dan kerjasama antara manajemen dan pegawai dalam menjalankan perusahaan yang menghasilkan kinerja operasi yang baik dan memberikan keuntungan bagi perusahaan walaupun kondisi ekonomi global masih belum stabil.

Dengan seluruh capaian yang gemilang di tahun 2009, Dewan Komisaris berharap agar peningkatan tersebut tidak terbatas pada kinerja keuangan saja, tapi juga dari sisi pelayanan terutama kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Hal ini berarti tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan diiringi juga dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik dan efisiensi lagi sehingga para pengguna jasa Pelabuhan dapat menerima pelayanan yang lebih optimal. Seluruh peningkatan tersebut semakin terasa penting mengingat tantangan di tahun mendatang jauh lebih berat. Oleh karena itu Dewan Komisaris menghimbau kepada segenap jajaran perusahaan agar bersama-sama berusaha lebih keras lagi dan kita gali terus berbagai potensi yang dimiliki perusahaan agar target-target usaha dapat tercapai. Dalam rangka mengejar target-target perusahaan, Dewan Komisaris juga menghimbau agar program-program yang khususnya terkait dengan investasi perusahaan segera direalisasikan setelah melalui proses kajian yang matang dan penghitungan manajemen risiko yang cermat sehingga segala risiko bisnis yang merugikan perusahaan yang mungkin akan timbul bisa diantisipasi atau dihindari. Dewan Komisaris yakin, dengan langkah yang tepat dan cepat perusahaan akan dapat bersaing dan berkembang jauh lebih baik kedepan. Akhirnya, ijinkanlah sekali lagi mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi yang dalam kepada Direksi beserta jajarannya atas capaian prestasi pada tahun 2009, dan pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, selaku Dewan Komisaris. Atas dukungan dan arahan yang diberikan kepada kami sehingga Dewan Komisaris beserta jajaran Direksi Pelabuhan Indonesia III mampu melaksanakan dan mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.

Komisaris Utama

MUDJITO Indonesia Port Corporation III


3

Laporan Direktur Utama Seluruh aspek kegiatan dan pengelolaan PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai sub sistem kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan yang terjadi pada kondisi perekonomian dan perdagangan secara keseluruhan di luar maupun di dalam negeri. Kondisi perekonomian dan perdagangan dunia secara umum pada tahun 2009 kurang begitu menggembirakan, dimana krisis global telah mempengaruhi pertumbuhan aspek ekonomi, industri dan perdagangan yang terjadi sejak tahun 2007. Mengantisipasi hal tersebut, manajemen PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan beberapa langkah dan kebijakan strategis yang teraplikasi dalam berbagai kegiatan antara lain, rekonfigurasi Pelabuhan Tanjung Perak melalui pembangunan fasilitas di Terminal Nilam Timur sebagai dermaga multipurpose, pembangunan lapangan penumpukan petikemas di TPKS Semarang, penataan Terminal Petikemas Trisakti Banjarmasin dan pengadaan 2 (dua) unit kapal Tunda untuk Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Emas. Sedangkan untuk menunjang kegiatan bongkar muat petikemas telah dilakukan pengadaan 3 (tiga) unit used Container Crane Diesel on board untuk di Pelabuhan Tanjung Perak, 2 (dua) Ruber Tyred Gantry untuk di Pelabuhan Tanjung Emas, serta menerapkan apilkasi manajemen resiko dan sosialisasi kebijakan serta petunjuk teknik manajemen risiko korporat. Strategi manajemen yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya tetap terus dilakukan secara berkesinambungan dan semakin dimantapkan dalam pelaksanaannya. Strategi tersebut meliputi restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi pada berbagai bidang sumber daya manusia, bidang hukum, data informasi dan pengawasan. Perkembangan perusahaan tahun 2009 cukup menggembirakan, hal ini tercermin dari kinerja keuangan dengan pencapaian target di atas anggaran yaitu: - Laba sebelum pajak terealisasi Rp. 976,67 miiliar atau 99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 984,99 miliar. - Pencapaian laba tersebut diperoleh dari pendapatan usaha yang terealisasi Rp. 2.501,59 miliar atau 101% diatas anggaran, sedangkan biaya usaha terealisasi Rp. 1.524,92 miliar atau 102% di atas anggaran.

-

Laba bersih terealisasi sebesar Rp 527,59 miliar atau 93% di atas anggaran.

Sementara itu bidang operasional dapat kami sampaikan sebagai berikut: - Kunjungan kapal terealisasikan 72.480 unit dan 210.528.930 GT, atau masing-masing 94% dan 96% dari anggaran. - Arus Barang terealisasi 111.091.013 Ton dan 6.091.417 M3, sehingga untuk satuan Ton terealisasikan 93% di atas anggaran dan untuk M3 terealisasikan 85% dari anggaran. - Arus Petikemas terealisasikan 2.468.310 Boks dan 2.989.653 Teu’s atau masing-maisng 104% dan 103% dari anggaran. - Arus Penumpang terealisasikan 2.930.935 orang atau mencapai 106% dari anggaran yang ditetapkan, arus penumpang dalam negeri terjadi peningkatan pada saat libur bersama nasional. - Arus Hewan terealisasikan 158.673 ekor atau 118% dari anggaran. Dengan dukungan dari para Pemegang Saham dan Pembinaan Dewan Komisaris yang diikukti oleh usaha dan kerja keras seluruh jajaran PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero), maka perusahaan mampu mempertahankan kategori perusahaan yang ‘’sehat’’ dengan nilai’’AA’’ pada tahun 2009. Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini adalah tepat apabila Direksi atas nama jajaran PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dorongan serta bantuan yang kami terima dari pemegang saham, Kantor Kementerian BUMN, Departemen Perhubungan, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian National Shipp-owner Association (INSA) dan Instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang terkait. Kami mengharap kiranya laporan tahunan ini dapat merupakan informasi yang bermanfaat bagi mitra kerja dan pengguna jasa maupun investor dan calon investor dalam meningkatkan kemitraan dan usaha dengan PT.Pelabuhan Indonesia III (Pesero) di masa mendatang. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua.

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Direktur Utama

4


Ir. DJARWO SURJANTO, Dipl. HE


Catatan Penting 2009

•

•

Arus Kunjungan Kapal terealisasikan 72.480 Unit dan 210.528.930 GT, atau masing-masing 94 % dan 96 % dari anggaran. •

Investasi tahun 2009 terealisasi sebesar Rp. 547,41 miliar atau mencapai 73,58% dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 743,93 miliar. Sedangkan untuk program telah direalisasikan 267 program atau tercapai 85,3% dari target tahun 2009 sebanyak 314 program.

•

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada 31 Desember 2009 sebanyak 2.348 orang, jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2008 sebanyak 2.426 orang, maka berkurang sebanyak 78 orang.

•

Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2009 adalah “SEHAT” dengan nilai “AA” sesuai penilaian berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan skor 87,10.

Arus Barang terealisasikan 110.911.013 Ton dan 6.091.417 M3, sehingga untuk satuan Ton terealisasikan 93 % dari anggaran dan untuk M3 terealisasikan 85 % dari anggaran.

•

Arus Penumpang terealisasikan 2.930.935 orang atau mencapai 106 % dari anggaran 2.766.181 orang.

•

Arus Petikemas terealisasikan sebesar 2.468.310 Boks dan 2.989.653 Teu’s atau 104 % di atas anggaran dalam satuan boks dan tercapai 103 % di atas anggaran dalam Teu’s.



5

Permasalahan Strategis yang Dihadapi Selama tahun 2009, terdapat beberapa permasalahan strategis yang dihadapi oleh manajemen, yaitu: a. Permasalahan hukum yang terkait dengan tanah HPL di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO), baik dengan pihak instansi pemerintah, TNI, swasta, perorangan maupun dengan BUMN antara lain PT. KAI, PT. Pertamina dan PT. Perkebunan Nusantara. b. Ketidakpastian kedalaman alur pelayaran barat Surabaya, dan perlunya pendalaman alur merupakan keluhan perusahaan pelayaran dan menjadi hambatan perkembangan bisnis di Jawa Timur dan Kawasan Indonesia Timur.

6


c. PT. Tanjung Mas Sentosa Jaya menunjuk PT. Sarana Mitra Global yang akan membangun lahan untuk depo petikemas seluas + 3,2 Ha milik TNI-AL (KODIKAL), dengan menggunakan Jalan Tanjung Emas Surabaya (berhimpitan dengan KODIKAL). Selain itu, PT. Sarana Mitra Global juga mengembangkan lahan perairan pelabuhan (melakukan reklamasi) seluas + 150 Ha serta membangun dermaga yang akan berhimpitan dengan PT. TPS. d. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terganggu dengan adanya ijin reklamasiyang diberikan kepada PT. Sinar Centra Cipta. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Program Kerja Manajemen • • • • •

•

• •

Implementasi pengoperasian Terminal multi purpose di Nilam Timur Dalam proses redesain dan pelelangan pengembangan Terminal multi purpose di Teluk Lamong Penataan pelabuhan Basirih-Banjarmasin untuk pengembangan usaha bongkar muat (B/M) Menyiapkan dan menetapkan kontrak layanan dengan pelanggan untuk mengoptimalkan mutu layanan. Pengoperasian terminal Petikemas di Pelabuhan Banjarmasin dan terminal Multipurpose di Pelabuhan Kumai (Bumiharjo), Sampit (Bagendang) dan Tanjung Perak (Nilam Timur). Implementasi aplikasi petikemas pada Cabang Banjarmasin dan Terminal Nilam Cabang Tanjung Perak. Implementasi I.P telephone untuk seluruh cabang Menyusun program pengelolaan aset perusahaan


• •

•

•

•

sesuai hasil “clearence Asset” yang telah dilaksanakan Menerapkan “Activity Based Costing” pada segmen pelayanan Kapal cabang Tanjung Perak. Penerapan Key Performance Indicator (KPI) dan implementasi aplikasi KPI level corporate dan KPI cabang Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM berbasis jasa usaha terminal dan berorientasi pelanggan Kerjasama pengoperasioan deep water floating terminal di Taboneo Banjarmasin, yaitu MoU dengan PT Indonesia Multipurpose Terminal. Membebaskan tanah di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, yang dikuasi oleh PT (persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia, untuk jasa pendukung kegiatan bongkar muat.


7

Visi & Misi

Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Pelayaran yang baru, manajemen Pelindo III merubah visi dan misi perusahaannya, yaitu:

Visi

Menjadi Pelaku Penyediaan Jasa Kepelabuhanan Yang Prima, Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik Nasional.

Misi 1. 2. 3. 4.

8

Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten; Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif; Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG); Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan.



Bidang Usaha Perusahaan Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Bidang Usaha Pelindo III adalah menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yang meliputi pengusahaan: 1) Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal; 2) Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal; 3) Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang; 4) Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 5) Tanah untuk berbagi bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut; 6) Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan; 7) Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan; 8) Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan; 9) Jasa pelayanan kesehatan; 10) Jasa transportasi laut; 11) Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan; 12) Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan; 13) Properti di daerah lingkungan pelabuhan; 14) Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan; 15) Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan; 16) Depo petikemas; 17) Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan; 18) Jasa Komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan; 19) Jasa konstruksi di bidang pelabuhan.



9

Wilayah Kerja PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III berkedudukan di Surabaya, memiliki 18 kantor cabang yang mengelola 43 pelabuhan tersebar di 7 (tujuh) propinsi, yaitu : 1. Propinsi Jawa Timur a. Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya; b. Pelabuhan Gresik; c. Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi; d. Pelabuhan Tanjung Tembaga-Probolinggo; 2. Propinsi Jawa Tengah a. Pelabuhan Tanjung Emas-Semarang; b. Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap; c. Pelabuhan Tegal.

10


3. Propinsi Bali a. Pelabuhan Benoa; b. Pelabuhan Celukan Bawang. 4. Propinsi Nusa Tenggara Barat a. Pelabuhan Lembar; b. Pelabuhan Bima. 5. Propinsi Nusa Tenggara Timur a. Pelabuhan Tenau-Kupang; b. Pelabuhan Maumere.


6. Propinsi Kalimantan Selatan a. Pelabuhan Banjarmasin; b. Pelabuhan Kotabaru. 7. Propinsi Kalimantan Tengah a. Pelabuhan Sampit; b. Pelabuhan Kumai; c. Pelabuhan Pulang Pisau.


LapoLaporan r an T ahunan Tahunan2009 2009

11

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Aspek penerapan GCG dinilai atas organ perusahaan, baik organ utama maupun organ pendukung yang terdiri atas :

A.

Komisaris

Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Komisaris dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Pembagian tugas Komisaris telah disusun dan dituangkan dalam dokumen Program Kerja Dewan Komisaris PT Pelindo III (Persero) tahun 2009 yang disahkan Komisaris Utama pada tanggal 23 Januari 2008. Dalam surat keputusan tersebut diuraikan pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut : • Mudjito (Komisaris Utama) membidangi kinerja operasional, pengusahaan dan pelayanan jasa. • Arie Soelendro (anggota) membidangi masalah keuangan dan pendanaan serta rencana pengembangan. • Iskandar Abubakar (anggota) membidangi masalah privatisasi dan pengawasan pembangunan. • Gumilang Hardjakoesoema (anggota) membidangi masalah investasi dan audit serta teknik dan informasi. • Herman Hidayat (anggota) membidangi masalah hukum, organisasi dan manajemen serta sumber daya manusia. Rencana kegiatan dan program Komisaris tersebut meliputi sasaran, kebijakan, program kerja dan target yang diharapkan, kunjungan kerja ke cabang perusahaan, kegiatan rapat (rutin bulanan untuk internal dan insidentil, rapat koordinasi dengan Direksi) serta kebutuhan anggaran biaya Komisaris. Program kerja dimaksud telah disampaikan kepada RUPS melalui forum RUPS Pengesahan RKAP.

B.

Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dengan keputusan Komisaris Utama Nomor : 029/SK/V/DK.P.III-2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite

12


Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009. Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Komite Komisaris dinilai berdasarkan 7 (Tujuh) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Komite Audit yang diangkat melalui keputusan dimaksud telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing. Adapun susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut : • Iskandar Abubakar sebagai Ketua merangkap Anggota. • Agus Joko Pramono sebagai Anggota merangkap Sekretaris. • Mulyono Herlambang sebagai Anggota. Susunan Komite Audit tersebut telah memenuhi Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, yaitu minimum satu anggota Komite Audit yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidang keuangan dan akuntansi, Komite Lainnya sesuai dengan bidang yang menjadi tugasnya.

C.

Direksi

Pengangkatan Direksi Pelindo III (Persero) periode 2009-2014 didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor : KEP-109/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009, dengan susunan sebagai berikut : • Direktur Utama : Djarwo Surjanto • Direktur Operasi dan Teknik : Faris Assagaf • Direktur Keuangan : Wahyu Suparyono • Direktur Personalia dan Umum : A. Edy Hidayat N. • Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Husein Latief Uraian tugas dan tanggung jawab para pejabat manajemen di bawah Direksi telah ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor : PER.25/OS.0101/P.III-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat. Aspek penerapan GCG pada organ Direksi diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator dengan 35 (tiga puluh lima) parameter yang mencerminkan compliance dan best PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

practice penerapan GCG. Kedelapan indikator tersebut adalah : 1. Kesempatan pembelajaran bagi Direksi; 2. Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas; 3. Peran Direksi dalam perencanaan perusahaan; 4. Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan; 5. Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan; 6. Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan kepentingan; 7. Keterbukaan informasi; 8. Pelaksanaan pertemuan rutin. Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan terhadap capaian indikator dan parameter di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedelapan indikator GCG mencapai skor 21,93 dari skor maksimal 27 atau 81,24%.

D.

Satuan Pengawasan Intern

Posisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama. SPI telah memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya serta memiliki akses komunikasi yang memadai dengan Direksi dan jajaran manajemen serta dengan Komisaris atau Komite Audit. Kualitas personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI. Hal ini terlihat dari Kepala SPI memiliki latar belakang pendidikan S 1 Akuntansi dan pelatihan-pelatihan audit, personil SPI memiliki latar belakang pendidikan sesuai kualifikasi yang telah mengikuti diklat-diklat Audit Operasional, Dasar-dasar Audit, Audit Intern, EDP Audit, Audit Kecurangan dan lain lain. SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor : KEP.21/PW-01/P.III-2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelindo III (Persero).


E.

Sekretaris Perusahaan

Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Sekretaris Perusahaan dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Kedua Indikator tersebut adalah : 1. Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktorfaktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya; 2. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kedua indikator dengan 6 (enam) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua indikator tersebut mencapai skor 2,72 dari skor maksimal 3 atau 90,67%.


13

Simpulan dan Rekomendasi A. Simpulan Hasil Assessment

Kami telah melakukan Evaluasi penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2009 yang mencakup 5 (lima) aspek pengujian. Penerapan perangkat GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan tersebut. Evaluasi terhadap penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur evaluasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian BUMN sesuai kesepakatan tanggal 19 Oktober 2006. Metode dan prosedur tersebut mencakup penggunaan indikator dan parameter untuk mengukur penerapan GCG, dengan standar yang dikembangkan terus menerus oleh Tim Corporate Governance – BPKP bekerja sama dengan Tim Monitoring Pengelolaan GCG

Kementerian BUMN untuk mengakomodasi perkembangan best practices di bidang corporate governance. Aspek yang dinilai terangkum dalam 50 (lima puluh) indikator dan 160 (seratus enam puluh) parameter, namun yang dapat diterapkan pada PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 50 indikator dengan 151 parameter. Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup : Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, Kebijakan GCG, Penerapan GCG atas organ Komisaris, Komite Komisaris, Direksi, Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Sekretaris Perusahaan, Pengungkapan Informasi (Disclosure) dan Komitmen. Dari hasil evaluasi, penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mencapai skor aktual 82,59 dari skor maksimal 100 atau 82,59%.

Capaian skor tersebut merupakan gabungan capaian skor aktual dari berbagai aspek governance yang mencakup :

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR

I

14

Bobot Maksimal

Capaian Bobot Aktual

Persentase (%)

9

6,43

71,45%

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS II Kebijakan GCG III Penerapan GCG A. Komisaris

8

7,43

92,80%

27

23,57

87,30%

B. Komite Komisaris C. Direksi D. S P I E. Sekretaris Perusahaan Jumlah III IV Pengungkapan Informasi (Disclosure) V Komitmen TOTAL

6 27 3 3 66 7 10 100

5,62 21,93 2,60 2,72 56,44 4,21 8,08 82,59

93,71% 81,24% 86,53% 90,67% 85,52% 60,09% 80,84% 82,59%



Dibandingkan dengan praktik ideal penerapan GCG (best practices) dalam bentuk indikator dan parameter evaluasi GCG, kondisi penerapan pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) belum sepenuhnya compliance pada peraturan yang berlaku dan mencapai best practices pada penerapan GCG sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan. Dari lima aspek pengujian terhadap penerapan GCG PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), persentase capaian tertinggi ada pada aspek kebijakan GCG sebesar 92,80% dan yang terendah pada aspek Pengungkapan Informasi (Disclosure) sebesar 60,09%. Uraian hasil evaluasi penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang menunjukkan pemenuhan masing-masing indikator dan mencerminkan compliance dan mencapai best practices penerapan GCG sebagai berikut :

1. Aspek Hak Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS Aspek governance yang terkait dengan hak dan tanggung jawab Pemegang Saham/RUPS dinilai berdasarkan 10 (sepuluh) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/ RUPS adalah (i) Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan Pemegang Saham/RUPS; (ii) Transparansi dalam proses pemilihan Komisaris dan Direksi; (iii) Konsultasi dengan instansi terkait (antara lain DPR, Departemen tehnis, Pemerintah); (iv) Peran Pemegang Saham dalam merespon pasar; (v) Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada; (vi) Pengangkatan anggota Komisaris; (vii) Penilaian terhadap Komisaris; (viii) Pengangkatan anggota Direksi; (ix) Penilaian terhadap Direksi; ix) Sistem insentif untuk Direksi dan Komisaris. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kesepuluh indikator dengan 31 parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kesepuluh indikator tersebut mencapai skor 6,43 dari skor maksimal 9 atau 71,45%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : Indonesia Port Corporation III

1) Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/pengesahan Pemegang Saham/RUPS. a) Pemegang Saham/RUPS telah menyetujui semua transaksi penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan praktik tersebut antara lain terlihat pada adanya : persetujuan RUPS atas pelaksanaan program persiapan retrukturisasi BUMN pelabuhan ke dalam bentuk holding company, pembayaran defisit solvabilitas/PSL sebesar Rp.102.749.299.987, penghapusan aktiva tetap yang dituangkan dalam risalah RUPS Nomor : RIS-01/D3.MBU/2009 tanggal 28 Januari 2009 dan adanya persetujuan pemberian pinjaman kepada PT AMBAPERS oleh Pemegang saham melalui surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-176/MBU/2009 tanggal 13 Maret 2009. b) RUPS memberikan pengesahan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. Permintaan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2013 diajukan oleh Direksi ke Menteri Negara BUMN dengan surat Direksi Nomor : PR.01/01/PIII-2009 tanggal 27 Pebruari 2009 dan mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor : S-281/ MBU/2009 tanggal 1 Mei 2009. c) RUPS mengesahkan Laporan dan perhitungan tahunan serta pembagian laba bersih Perusahaan. Pemegang Saham telah mengesahkan laporan dan perhitungan tahunan tahun buku 2009 melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2009, sesuai Risalah RUPS Nomor : RIS-34/ D3.MBU/2009. Disamping itu RUPS tersebut juga menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan. d) RUPS menetapkan Auditor Eksternal. RUPS telah menetapkan auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) S.Manan, Wahyudi & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan (general audit) Laporan Keuangan, evaluasi Kinerja dan PKBL, serta audit kepatuhan tahun 2009 sesuai Risalah RUPS Nomor : RIS-34/D3.MBU/2009 tanggal 19 Juni 2009. e) RUPS menetapkan gaji Direksi dan Komisaris sesuai ketentuan. RUPS Pengesahan Laporan dan Perhitungan Tahunan tanggal 19 Juni 2009 menetapkan gaji untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2009 yaitu: gaji Direktur Utama sebesar Rp 61.000.000 per bulan, sedangkan gaji Anggota Lapor an T ahunan 2009

15

Direksi lain serta honor Komisaris Utama, Anggota Komisaris masing masing sebesar 90%, 40%, 36% dari gaji Direktur Utama. Penetapan gaji tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 2/MBU/2009.

Dalam merespon perubahan pasar, secara umum tidak terlihat adanya campur tangan Pemegang Saham dalam kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

2) Transparansi dalam proses pemilihan Komisaris dan Direksi. a) Proses pengangkatan Komisaris dilakukan secara transparan melalui sistim fit and proper test sesuai sistim yang ditetapkan. Komisaris yang ada adalah untuk periode 20072011, dalam tahun 2009 terdapat penambahan satu orang anggota Komisaris. Proses pengangkatan Komisaris belum ditetapkan sistem/mekanisme fit and proper test, namun dalam pelaksanaanya telah melalui penjaringan dari daftar/data base yang ada di Kementerian BUMN, dan dilakukan wawancara terhadap calon komisaris oleh Kementerian BUMN. Profil Komisaris telah dipublikasikan melalui website Perusahaan (htpp//www.pp3.co.id)

5) Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada. a) RUPS dilaksanakan tepat waktu. Secara formal RUPS pengesahan RKAP tahun 2009 dilaksanakan tanggal 28 Januari 2009, tidak melebihi waktu yang ditentukan (30 hari setelah tahun buku berjalan), walau secara substansi masih perlu perbaikan. RUPS pengesahan perhitungan dan laporan tahunan tahun 2008 telah dilaksanakan tanggal 19 Juni 2009, telah sesuai pasal 21 Anggaran Dasar yang menentukan RUPS tahunan mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

b) Proses pengangkatan Direksi dilakukan secara transparan melalui sistim fit and proper test sesuai sistim yang ditetapkan. Proses pengangkatan Direksi telah dilakukan melalui penjaringan calon Direksi (Long list), diantaranya adalah seluruh manajemen kunci PT Pelindo III (Persero) yang berada satu level di bawah Direksi dan melalui mekanisme fit and proper test oleh Kementerian BUMN. Profil Direksi telah dipublikasikan melalui web-site Perusahaan (htpp// www.pp3.co.id)

b) Panggilan RUPS memuat agenda yang berisi semua hal penting untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan yang ada. Setiap akan dilaksanakan RUPS, Direksi telah membuat undangan rapat yang ditujukan kepada Komisaris dan Pemegang Saham. Undangan RUPS antara lain memuat hari/tanggal rapat, waktu, tempat pelaksanaan dan agenda rapat.

3) Perusahaan melaksanakan konsultasi dengan pihakpihak terkait untuk hal-hal yang berdampak secara signifikan bagi perusahaan. Perusahaan telah melakukan konsultasi sebelum memutuskan menaikkan tarif jasa kepelabuhanan di cabang-cabang. Proses yang dilaksanakan diawali dengan pendekatan dan sosialisasi oleh cabang-cabang kepada asosiasi pengguna jasa dan mengkonsultasikannya kepada jajaran Departemen setempat (Administratur Pelabuhan), setelah dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan cabang mengusulkan kenaikan tarif ke Direksi. Persetujuan Direksi diberikan setelah mengkonsultasikannya dengan Departemen Perhubungan. 4) Peran Pemegang Saham dalam merespon pasar.

16


c) Pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang adil dan transparan. Prosedur Pengambilan Keputusan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan, dan telah dilaksanakan dalam RUPS yang dilaksanakan. Pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan dengan memperhatikan kehadiran Kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Surat Penunjukan sebagai Kuasa Pemegang Saham. Proses keputusan diambil melalui proses pembahasan oleh Pemegang Saham. Hal ini ditunjukkan dalam Risalah RUPS memuat tanggapan dan pertanyaan terhadap usulan suatu agenda rapat. Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam risalah RUPS yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pemegang Saham, Komisaris Utama dan Direktur Utama. d) Risalah RUPS memuat dinamika rapat. Dalam Risalah setiap pelaksanaan RUPS telah memuat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

dinamika rapat. Hal ini ditunjukkan dengan; telah mencantumkan dasar penyelenggaraan, daftar hadir, ringkasan jalannya rapat, keputusan rapat, pengarahan pemegang saham, dan dalam salah satu keputusan yang dinyatakan dalam Risalah rapat adalah bahwa Notulen rapat teknis maupun Pra RUPS, yang menunjukkan adanya proses pembahasan (Tanya jawab atas materi rapat oleh peserta rapat) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS tersebut.

di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), satu orang sebelumnya menjabat General Manajer di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan dua orang merupakan Direksi lama yang diangkat kembali. Kualifikasi Direksi yang ada juga telah sesuai dengan jenis usaha perusahaan dan mencakup penguasaan bidang lainnya yang relevan dengan tugas maupun tanggungjawabnya, hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan anggota Direksi.

6) Pengangkatan anggota Komisaris. a) Komposisi dan kualifikasi Komisaris ditetapkan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang, masing-masing telah memiliki pendidikan yang memadai, serta pengalaman kerja dan pengetahuan/keahlian yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, komposisi Dewan Komisaris juga mencakup penguasaan bidang lainnya seperti Hukum, Keuangan dan Akuntansi.

c) RUPS menetapkan paling sedikit 20% dari anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar BUMN. Komposisi Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berasal dari : dua Direksi PT Pelindo III (Persero), dua Direksi dari PT Pelindo IV (Persero), dan satu Direksi dari PT Pelindo II (Persero).

b) RUPS menetapkan paling sedikit 20% dari anggota Komisaris berasal dari kalangan di luar BUMN dan Pemerintah. Dari enam Komisaris yang ada, dua diantaranya berasal dari kalangan di luar BUMN yaitu saudara Mudjito merupakan purnawirawan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) dan saudara Arie Sulendro pensiunan/mantan Kepala BPKP. 7) Pengangkatan anggota Direksi. a) RUPS menetapkan sistem penilaian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota Direksi. Sistem penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon anggota Direksi telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-104/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian calon anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yaitu melalui pengujian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) b) Komposisi dan kualifikasi Direksi ditetapkan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lima anggota Direksi telah memiliki pengalaman/ pengetahuan sesuai dengan jenis usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), karena dua orang sebelumnya telah menjabat sebagai Direksi Indonesia Port Corporation III

d) RUPS menetapkan aturan perangkapan jabatan Komisaris bagi Direksi. Aturan perangkapan jabatan Komisaris bagi Direksi telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa para anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan anggota Direksi atau Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan/atau daerah, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) Penilaian terhadap Direksi. Pemegang Saham telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial (board) dalam RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008 dan hasil penilaian kinerja tersebut tertuang dalam Risalah RUPS, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2008 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. 9) Sistem insentif untuk Direksi dan Komisaris. a) RUPS menetapkan sistem insentif untuk Komisaris dan Direksi. Lapor an T ahunan 2009

17

RUPS telah menetapkan sistem Insentif Komisaris dan Direksi berbasis kinerja yaitu dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER- 2/MBU/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Bab VII Tantiem dan Insentif Kinerja. Pasal 29 (1) BUMN dapat memberikan Tantiem kepada anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas, dalam hal BUMN memperoleh keuntungan pada tahun bersangkutan. Pasal 29 (4) Persero dapat memberikan Tantiem kepada anggota direksi dan dewan komisaris dalam hal persero mengalami peningkatan kinerja, walau persero masih mengalami kerugian dalam tahun bersangkutan atau akumulasi rugi dari tahun sebelumnya. Pasal 30 Perhitungan Tantiem dan Insentif didasarkan pada pertimbangan antara lain pencapaian ukuran kinerja kunci, dan atau pencapaian tingkat kesehatan perusahaan dengan tingkat capaian di atas 70%. b) RUPS menerapkan sistem insentif untuk Komisaris dan Direksi. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008 tanggal 19 Juni 2009 Nomor : RIS34/D3.MBU/2009 antara lain menetapkan tantiem Direksi, Komisaris dan Sekretaris Komisaris sebesar Rp 3.500.000.000,00, dengan komposisi sebagai berikut : Direktur Utama : 100%, Anggota Direksi : 90% , Komisaris Utama : 40%, Anggota Komisaris : 36% dan Sekretaris Komisaris : 15% dari tantiem Direktur Utama. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas kinerja PT Pelindo III (Persero) oleh KAP S.Manan, Wahyudi & Rekan Nomor Lap.021/MW.05.A/2009 24 Maret 2009. Tingkat Kesehatan Perusahaan “Sehat” (AA) dengan skor : 88,70 (Berdasar Kep-100/MBU/2002), capaian KPI Kontrak Manajemen yang ditandatangani bersama Kuasa PS, Komisaris, dan Direksi pada tanggal 28 Agustus 2008, sesuai Laporan BPKP Jawa Timur Nomor : LHE- 10969/PW13/4/2009 tanggal 16 Juni 2009 mencapai 90,66%, maka pemberian tantiem telah memenuhi/sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-2/MBU/2009 yaitu capaian kinerja di atas 70%.

b. Indikator pada aspek hak dan tanggung jawab Pemegang Saham yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, 18


terinci sebagai berikut : 1) Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemegang Saham/RUPS. a) RUPS belum memberikan pengesahan RKAP yang disampaikan oleh Direksi sesuai ketentuan. Risalah RUPS pengesahan RKAP tahun 2009 Nomor : Ris- 01/D3.MBU/2009 tanggal 28 Januari 2009 belum menggambarkan proses yang transparan atau tidak menggambarkan proses yang terjadi sebagai berikut : Usulan RKAP tahun 2009 dikirim ke Pemegang Saham tanggal 29 Oktober 2008 dengan surat Nomor : KU.0101/17/P.III-2008, selanjutnya dalam rangka memenuhi Surat Menteri Negara BUMN tentang Shareholder Aspiration, Direksi mengajukan usulan penyesuaian RKAP tahun 2009 melalui surat Nomor : PU.03/09/P.III-2009 tanggal 25 Februari 2009, perubahan dikarenakan adanya penyesuaian asumsi dasar karena mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, berlakunya PP Nomor 6 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan dan Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/1/DJPL-09 tanggal 11 Februari 2009. Terhadap usulan penyesuaian RKAP yang disampaikan Direksi tanggal 25 Februari 2009 tidak ada tanggapan Pemegang Saham. Usulan penyesuaian tersebut digunakan sebagai isi RKAP 2009, namun ketetapannya tetap menggunakan RIS. 01/D3.MBU/2009 tanggal 28 Januari 2009. b) Penunjukan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku. Penunjukan Direksi di tahun 2009 telah diputuskan oleh RUPS sesuai peraturan yang berlaku, namun dalam penunjukan Komisaris belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : Dalam tahun 2009 RUPS dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-25/MBU/2009 tanggal 2 Februari 2009 telah mengangkat satu anggota Komisaris baru (Sdr. Arie Soelendro), sehingga jumlah Komisaris PT Pelindo III (Persero) menjadi enam orang. Sementara itu salah satu Anggota Komisaris (Sdr. Tursandi Alwi) sehubungan jabatannya di Kesekretariatan Wakil Presiden sejak tahun 2008 sudah tidak dapat melaksanakan tugas/ kewajibannya sebagai anggota komisaris PT. Pelindo III (Persero). Hal ini kurang sesuai dengan; Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Anggota Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan pemberhentian dilakukan apabila berdasar kenyataan, anggota Komisaris bersangkutan antara lain tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) antara lain menyatakan bahwa Komisaris sebanyak banyaknya 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi. Agar RUPS dapat menetapkan hal hal yang perlu mendapat persetujuan Pemegang Saham lebih sesuai ketentuan kami menyarankan Pemegang Saham agar : (1) Risalah RUPS Pengesahan atas RKAP disusun sesuai proses yang terjadi; (2) Penunjukan/penetapan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan). 2) Peran Pemegang Saham dalam Merespon Pasar. RUPS belum sepenuhnya memberi tanggapan atas usulan Perusahaan dalam merespon perubahan pasar yaitu Pemegang Saham belum memberi tanggapan atas surat Direksi Nomor : PU.03/09/P.III-2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Penyesuaian Shareholder Aspiration yang berisi usulan perubahan/penyesuaian asumsi ekonomi dan target dalam RKAP 2009. Untuk lebih meningkatkan peran Pemegang Saham kami merekomendasikan agar Memberi tanggapan secara formal atas usulan perubahan RKAP yang diajukan Direksi. 3) Pengangkatan Anggota Komisaris. a) RUPS belum menetapkan sistem penilaian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota Komisaris . b) Belum ada penetapan perangkapan jabatan Komisaris bagi anggota Komisaris Menurut Anggaran Dasar PT Pelindo III (Persero) Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggotadireksipadaBUMN,BUMD,BadanUsahaMilik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan calon anggota legeslatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Namun demikian RUPS belum menetapkan secara khusus maksimum jabatan Komisaris yang boleh Indonesia Port Corporation III

dipegang oleh seorang anggota Komisaris termasuk jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan. Agar penerapan indikator ini mencapai/mendekati best practices kami sarankan kepada Pemegang Saham untuk : (1) Menetapkan Sistem penilaian kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota Komisaris; (2) Menetapkan aturan mengenai jabatan rangkap Komisaris sebagai Anggota Komisaris pada perusahaan lain. 4) Penilaian Terhadap Komisaris. RUPS belum menetapkan sistem penilaian capaian kinerja anggota Komisaris baik secara kolegial maupun individual dan tidak melakukan penilaian kinerja Komisaris sesuai sistem yang ada baik secara kolegial maupun individual. Agar penerapan indikator ini mencapai/mendekati best practices, kami sarankan Pemegang Saham untuk menetapkan sistem dan melaksanakan penilaian capaian kinerja anggota Komisaris baik secara kolegial maupun individual.

5) Penilaian terhadap Direksi. Perbaikan yang diperlukan pada indikator ini adalah RUPS telah menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara kolegial melalui penandatanganan KPI Kontrak Manajemen namun belum menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara individual dan belum melakukan penilaian kinerja masing masing Direksi. Agar penerapan indikator ini mencapai/mendekati best practices, kami sarankan Pemegang Saham untuk menetapkan sistem dan melaksanaan penilaian capaian kinerja anggota Direksi secara individual.

2. Aspek Kebijakan GCG Aspek governance yang terkait dengan Kebijakan GCG dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek Kebijakan GCG adalah (i) Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG; (ii) Muatan pedoman/kebijakan GCG. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kedua indikator dengan 13 (tiga belas) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua indikator tersebut mencapai skor 7,42 dari skor maksimal 8 atau Lapor an T ahunan 2009

19

92,80%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Indikator pada aspek kebijakan GCG yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : 1) Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah memiliki kebijakan berkaitan dengan GCG, antara lain : a) Pedoman Good Corporate Governance (Code of Corporate Governance). b) Pedoman Perilaku (Code of Conduct). c) Commitee Audit Charter. d) Internal Audit Charter. e) Kebijakan Manajemen Risiko, yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : Per-11/PS.0503/P.III-2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan PT.Pelindo III (Persero). f) Kebijakan Teknologi Informasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP.09.1/PR.03/ P.III-2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Master Plan Teknologi Informasi PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero). g) Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan, seperti dituangkan dalam PKB tahun 2007 antara PT Pelindo III (Persero) dengan Serikat Pegawai PT Pelindo III (Persero) Nomor : HK.0501/5.1/P.III-2007 dan Nomor : 132.A/DPP. SPPI.III/XII-2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SPPI III. PKB adalah bentuk kesepakatan antara pengusaha dengan SPPI yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan industrial untuk menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kerja. Selain itu juga terdapat aturan mengenai pembinaan mutasi pegawai, Dewan Pertimbangan jabatan, penilaian karya pegawai, pengukuran kompetensi oleh pihak independen dan survey kepuasan pegawai. Program pengembangan keahlian bagi pegawai tertuang dalam RKAP 2009 dan sistem reward berdasarkan kinerja dan masa kerja telah diatur dalam penilaian karya pegawai. h) Kebijakan mengenai hak-hak konsumen, terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Perusahaan telah menerapkan 5R sebagai implementasi tata nilai perusahaan yang pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan

20


lingkungan kerja perusahaan. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Perusahaan juga telah memiliki SOP pengendalian kualitas produk dan jasa yang dihasilkan melalui penerapan ISO 9001:2000, ISO 14000, Sertifikasi ISPS Code. Perusahaan juga memiliki prosedur pengukuran analisa dan kepuasan pelanggan (P-MT-01) untuk mengetahui apakah produk dan layanan yang diberikan sudah memenuhi persyaratan pelanggan, sebagai bahan masukan dalam tinjauan manajemen dan memenuhi persyaratan mutu. Selain itu, kantor cabang Tanjung Emas Semarang telah menerima sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Kep.02/MEN/2007 tanggal 2 Januari 2007. Demikian juga, kantor cabang Tanjung Perak juga menerima penghargaan sertifikat dan bendera SMK3 sesuai dengan SK Menakertrans No Kep.01/MEN/2005 tanggal 3 Januari 2005. i) Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban pemasok yang dituangkan dalam halaman 124 Bab. XII tentang Kontrak pada Peraturan Direksi Nomor : PER.33/IG.0201/P.III-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT (Persero) Pelindo III. Selain itu hak dan kewajiban kepada pemasok (rekanan) diatur dalam perjanjian kontrak kerja (pasal-pasalnya). j) Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan berupa kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) seperti tertuang dalam RKAP PKBL tahun 2009. 2) Muatan Pedoman/kebijakan GCG : a) Pedoman GCG atau Code of Corporate Governance telah memuat : (1) Hak, kewenangan dan tanggung jawab Pemegang Saham/RUPS. (2) Hak dan kewajiban, tugas serta tanggung jawab setiap organ perusahaan lainnya. (3) Pengaturan benturan kepentingan, terkait dengan jabatan rangkap, kepemilikan saham dan hal lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan ditingkat Direksi dan Komisaris. b) Code of Conduct atau Pedoman Perilaku telah memuat : (1) Nilai-nilai perusahaan. (2) Benturan kepentingan diantaranya yang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

(3) (4) (5) (6)

(7)

(8)

terkait dengan perilaku insan perusahaan serta mekanisme penanganan dan pelaporan. Larangan suap. Pengaturan hadiah. Kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan pemberhentian (termasuk lingkungan yang bebas dari segala bentuk tekanan). Etika yang terkait dengan Stakeholders lainnya, misalnya masyarakat, pegawai, pemasok, pelanggan, dan kreditur (termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka). Mekanisme penegakan Code of Conduct termasuk pelaporan atas pelanggaran

b. Indikator pada Aspek Kebijakan GCG yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan, terinci sebagai berikut : 1) Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG. Secara umum pedoman/kebijakan GCG yang ditetapkan telah memadai, namun Perusahaan belum menetapkan kebijakan sistem pengendalian intern sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : 117/2002. Perusahaan telah memiliki sistem Pengendalian internal, namun kebijakan sistem pengendalian intern yang terintegrasi belum dinyatakan secara tertulis dalam suatu dokumen (Pedoman Tata Kelola atau Internal Audit Charter), sistem pengendalian intern yang ada bila dikelompokan dalam komponen pengendalian intern menurut COSO sebagai berikut : a) Lingkungan Pengendalian diantaranya tercermin pada telah ditetapkannya Pedoman Etika dan Perilaku serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai perwujudan atas integritas dan nilai etika serta komitmen terhadap kompetensi, adanya struktur organisasi uraian tugas dan pemberian wewenang dan tanggung jawab yaitu melalui Peraturan Direksi Nomor : PER.25/05.0101/P.III-2009, kebijakan pengelolaan SDM yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Direksi lain sebagai aturan pelaksanaannya (seperti : penggajian, pola karier dan lain-lain). b) Penilaian Risiko Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko dan telah dilakukan identifikasi dan analisa Indonesia Port Corporation III

risiko yang meliputi identifikasi risiko, mitigasi risiko dan peringkatan risiko untuk Kantor Pusat, Tanjung Perak, Tanjung Emas, TPKS, Tanjung Intan, Banjarmasin dan Unit Perkapalan. Evaluasi Dewan Komisaris menyatakan perlu perbaikan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan dalam kontek operasional, pengendalian dan strategik. c) Aktivitas Pengendalian Perusahaan telah menetapkan prosedur tetap/ SOP (Standart Operating Prosedur) untuk aktivitas usahanya termasuk didalamnya prosedur pengadaan barang dan jasa, dan sistem dan prosedur akuntansi, dalam rangka pengendalian mutu ditetapkan kebijakan manajemen pengendalian mutu ( ISO). Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI), perusahaan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. d) Informasi dan komuniksi Perusahaan telah memiliki kebijakan teknologi informasi, Sistim informasi yang telah dikembangkan SIUK (Sistem Informasi Usaha dan Keuangan) dan Sistem Informasi Kepegawaian, berdasar hasil evaluasi Komisaris, teknologi informasi di bidang SDM masih perlu disempurnakan untuk menunjang administrasi SDM di kantor pusat dan cabang. Demikian juga untuk SIUK perlu disempurnakan untuk dapat dimanfaatkan sebagai sistem pengumpulan data kinerja untuk menjamin akurasi pelaporan capaian kinerja. e) Monitoring Merupakan proses untuk menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal : monitoring berkesinambungan, evaluasi terpisah, pelaporan kelemahan. Perusahaan belum melaksanakan hal ini. Pelaksanaan monitoring SPI belum dilakukan secara khusus, demikian juga pelaporannya. Berdasar hasil wawancara dengan Direktur Utama, audit SPI pada pelaksanaannya telah mencakup hal itu, namun dalam laporan yang diterbitkan tidak ada pengungkapan tentang penilaian atas sistem pengendalian intern. Agar penerapan indikator ini lebih mencapai/ mendekati best practices kami sarankan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal perusahaan yang meliputi Lapor an T ahunan 2009

21

unsur lingkungan pengendalian, pengkajian dan pengelolaan risiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan monitoring dalam satu dokumen. 2) Muatan pedoman Kebijakan GCG Pedoman perilaku didalamnya belum memuat pengaturan donasi/sumbangan dan pengaturan imbalan. Untuk itu kami sarankan kepada Direksi untuk menyempurnakan Pedoman Perilaku dengan menambahkan didalamnya pengaturan donasi/ sumbangan dan pengaturan imbalan.

3. Aspek Penerapan GCG Aspek penerapan GCG dinilai atas organ perusahaan, baik organ utama maupun organ pendukung yang terdiri dari : Komisaris, Komite Audit, Direksi, SPI dan Sekretaris Perusahaan dengan menggunakan 32 indikator. Hasil assessment yang dilakukan terhadap penerapan ke-32 indikator dengan 94 parameter tersebut menunjukkan bahwa penerapan ke-tiga puluh dua indikator tersebut termasuk kategori baik dengan capaian skor aktual 56,44 dari skor maksimal 66 atau 85,52%. Adapun rincian hasil assessment untuk masing-masing organ perusahaan disajikan sebagai berikut:

a. Komisaris Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Komisaris dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Komisaris adalah (i) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris, (ii) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas, (iii) Persetujuan Komisaris atas asumsi dan rencana pencapaian dalam RJPP dan RKAP, (iv) Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, (v) Kontrol Komisaris atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, (vi) Akses bagi Komisaris atas informasi perusahaan, (vii) Peran Komisaris atas pemilihan calon anggota Direksi, (viii) Tindakan Komisaris terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya, (ix) Keterbukaan informasi, (x) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance, (xi) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Komisaris, (xii) Peran Sekretaris Komisaris Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap

22


penerapan kedua belas indikator dengan 35 (tiga puluh lima) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua belas indikator tersebut mencapai skor 23,57 dari skor maksimal 27 atau 87,30%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komisaris yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : a) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris. Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris yang telah dilaksanakan dengan baik terlihat pada praktik Komisaris telah menyusun/memiliki dan melaksanakan program pengenalan untuk anggota Komisaris yang diberikan kepada Komisaris Utama pada awal menjabat. Materi yang diberikan antara lain meliputi Anggaran Dasar PT Pelindo III (Persero), Implementasi keamanan fasilitas pelabuhan di lingkungan PT Pelindo III (Persero), Potensi kerjasama pembangunan pelabuhan yang akan datang, GCG dan panduan GCG, selayang pandang dan gambaran umun PT Pelindo III (Persero). Demikian juga untuk Komisaris baru (penambahan satu orang Komisaris di Tahun 2009) telah memperoleh program pengenalan, walaupun pelaksanaannya belum terdokumenkan. b) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas. Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada : (1) Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Komisaris. (2) Komisaris telah menetapkan pembagian tugas di antara anggota Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : 003/SK/DK.P.III/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (3) Komisaris menyusun rencana kerja yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai di tahun 2009 yang disahkan Komisaris Utama tanggal 23 Januari 2009 dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemegang saham. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

c) Persetujuan Komisaris atas asumsi dan rencana pencapaian dalam RJPP dan RKAP. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada : (1) Komisaris telah memberikan masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP. Masukan Komisaris atas usulan RJPP 20092013 dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Direksi dan dalam pembahasan pembahasan di tahun 2008. Untuk penyusunan RKAP tahun 2010 Komisaris telah memberikan masukan dalam rapat koordinasi dengan Direksi tanggal 27 Oktober 2009. (2) Komisaris menyetujui RJPP dan RKAP. Persetujuan Komisaris atas RJPP diberikan dengan ikut menandatangani Dokumen RJPP 2009-2013 yang ditetapkan. Persetujuan Komisaris atas RKAP 2009 diberikan dalam rapat pembahasan usulan RKAP 2009 tanggal 25 November 2008, walau tanggal persetujuan belum sesuai dengan ketentuan maksimal dua bulan sebelum tahun buku berakhir (30 Oktober 2008). d) Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada : (1) Komisaris mengkaji kelayakan visi dan misi korporasi serta memberi masukan perbaikannya yang dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Direksi yang membahas RJPP 2009-2013 di tahun 2008. (2) Komisaris memberikan arahan dan masukan tentang manajemen risiko korporasi, Komisaris telah mereviu kebijakan dan strategi Manajemen Resiko, serta memberi masukan arahan Manajemen Resiko kepada Direksi, namun Komisaris belum mengidentifikasi resiko korporasi yang tinggi. (3) Komisaris mengefektifkan komunikasi (tertulis/ tidak tertulis) dengan Direksi dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris. Komunikasi Komisaris dengan Direksi di luar rapat telah berjalan efektif. Media yang digunakan meliputi telepon, email, dan faksimile serta kegiatan olah raga bersama. (4) Komisaris melakukan otorisasi atas transaksi atau tindakan yang memerlukan persetujuan Indonesia Port Corporation III

Komisaris. (5) Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal Kantor Akuntan Publik S. Manan, Wahyudi & Rekan kepada RUPS, untuk melakukan Audit Laporan Keuangan 2009, evaluasi kinerja dan PKBL, serta audit kepatuhan. Dalam usulan telah mencatumkan alasan pencalonan namun belum memuat besarnya honorarium. (6) Komisaris berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra perusahaan melalui media pertemuan asosiasi yang berskala nasional maupun regional, pertemuan dengan pihak ke tiga atau pengguna jasa, dan kunjungan ke cabang cabang. e) Kontrol Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada : (1) Komisaris telah mengawasi dan memantau (control and monitor) kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Komisaris telah memantau kegiatan Direksi dan melaporkan kepada Pemegang saham melalui Laporan Evaluasi Pengendalian. Pemantauan dan pembahasan kepatuhan Direksi dilakukan dalam bentuk rapat-rapat yang hasilnya disampaikan kepada Direksi, Komisaris juga telah memantau dan membahas kepatuhan Direksi atas peraturan yang dilakukan melalui forum rapat internal dan gabungan dengan Direksi secara berkala. (2) Komisaris telah mengawasi dan memantau (control and monitor) kepatuhan Direksi dalam menjalankan korporasi sesuai dengan Kontrak Manajemen, RJPP dan RKAP. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi menjalankan korporasi sesuai Kontrak Manajemen, RKAP dan RJPP melalui reviu terhadap laporan manajemen bulanan/triwulanan yang dikirim Direksi dan dengan usulan/arahan dalam forum rapat gabungan. Pengawasan Komisaris juga dilakukan dengan memberi penugasan khusus kepada Komite Audit diantaranya melakukan evaluasi atas kerjasama usaha pembangunan dan pengelolaan air limbah dengan mitra kerja di Benoa dan kerjasama usaha pengembangan Lapor an T ahunan 2009

23

Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, dan telah dilakukan pembahasan atas hasil evaluasi tersebut. Komisaris telah menyampaikan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham pada saat RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008 tanggal 19 Juni 2009. (3) Komisaris menilai Direksi yang menyangkut tingkat keberhasilan mereka dalam menjalankan korporasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. Komisaris menilai kinerja Direksi berdasarkan laporan manajemen bulanan yang disampaikan berkala kepada Komisaris, penilaian meliputi pencapaian target dan kendala kendala yang dihadapi dalam mencapai target. Hasil penilaian disampaikan dalam forum rapat gabungan maupun usulan atau reviu laporan manajemen. Komisaris juga telah menilai pelaksanaan efektivitas pengendalian internal perusahaan yang diterapkan oleh Direksi dan hasil penilaian telah disampaikan kepada Pemegang Saham. f) Akses bagi Komisaris atas informasi Perusahaan. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada Komisaris telah bertindak aktif menggunakan hak dan wewenangnya untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya, termasuk mengundang Direksi/manajemen dalam rapat Komisaris atau menggunakan Komite Komisaris, dan Direksi telah memberikan informasi dengan baik kepada Komisaris. g) Peran Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi. Komisaris telah memiliki kriteria dalam mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham. Hal ini terlihat pada praktik sebagai berikut : Dari hasil wawancara dengan Komisaris, terdapat 4 kriteria utama yaitu kompetensi, personality, knowledge dan experience. Untuk proses pergantian Direksi Tahun 2009 Perusahaan telah mengajukan longlist kepada Pemegang Saham dan Komisaris telah menyampaikan usulan short list kepada Pemegang Saham setelah longlist dievaluasi dengan penilaian atas 4 aspek tersebut.

24


Yang paling diutamakan oleh Komisaris dalam penilaian tersebut adalah masalah personality. h) Tindakan Komisaris terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada Komisaris telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/ keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahan pada awal pengangkatan. Menurut hasil kuesioner Komisaris, sampai saat ini tidak ada potensi benturan kepentingan. i) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada Komisaris telah memantau penerapan prinsip-prinsip GCG atau memastikan pelaksanaan assessment penerapan GCG antara lain dengan aktif menanyakan, membahas, dan mengevaluasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas operasional (misal : bidang pengadaan), mempelajari dan membahas hasil assessment penerapan GCG tahun 2008 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan nilai 80,79 %, serta mengkaji laporan manajemen yang terkait dengan penerapan GCG di Perusahaan. j) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Komisaris. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada : (1) Jumlah rapat-rapat Komisaris memenuhi ketentuan yaitu selama tahun 2009 telah diselenggarakan rapat sebanyak 12 kali yang telah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. (2) Komisaris telah menetapkan tata tertib rapat dan melaksanakannya. Ketetapan tata tertib rapat Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar pasal 16, dalam Buku Panduan GCG bagian III huruf H, dan Surat Keputusan Dewan Komisaris. (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

perbaikannya atas risalah rapat. k) Peran Sekretaris Komisaris. Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada : (1) Sekretariat Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas yaitu Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Komisaris Pelindo III (Persero) diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III (Persero) Nomor : KP.58/VIII/K/DK.P.III/99 tanggal 27 Agustus 2007, yang antara lain mengatur tugas dan tanggungjawab Sekretaris, urusan tata usaha, urusan penyiapan naskah dan urusan rumah tangga dan perjalanan. Para staf dan pejabatnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 047/SK/ VII/DK.P.III-2009 tanggal 1 Juli 2009, terdiri dari Setyo Puji Hartono sebagai urusan penyiap naskah, Gatot Suratmin sebagai urusan rumah tangga dan perjalanan, Giyana sebagai staf urusan rumah tangga dan perjalanan dan Mardiana sebagai staf kesekretariatan dan tata naskah dengan masa tugas 2 tahun. (2) Sekretariat Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen Komisaris yang terlihat pada praktek bahwa Sekretaris Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris dan telah mengadministrasikan dokumen Komisaris dengan tertib. (3) Sekretaris Komisaris telah menyiapkan undangan rapat dan menghadiri rapat Komisaris serta menyiapkan risalah rapat. 2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komisaris yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan, terinci sebagai berikut : a) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris. Penyelenggaraan program pengembangan (knowledge dan skill) bagi Komisaris belum memadai yaitu tidak terdapat program pengembangan bagi Komisaris yang tertuang dalam RKAP 2009. Dalam RKAP hanya mencantumkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM (biaya umum sebesar Rp 11.254.583.000,-) secara umum, tidak terdapat rincian lebih lanjut. Walau dalam agenda kerja Komisaris tahun 2009 terdapat kunjungan kerja/ studi banding ke luar negeri untuk memperoleh masukan informasi tentang kemajuan sistem pengelolaan kepelabuhan secara global dan Komisaris telah pernah mengikuti program Indonesia Port Corporation III

pengembangan antara lain : Assessment Penerapan GCG pada BUMN di Jakarta tanggal 27 Juli 2009 (Sdr. Mudjito), Diskusi Panel oleh Forum Humas BUMN di Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 (Sdr. Mudjito), Workshop ‘Business ethics Challenges Behind Opportunities’ tanggal 10 Desember 2009 (Sdr. Mudjito dan Sdr. Arie Soelendro), workshop yg diadakan oleh CLDI di Jakarta tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2009 (Sdr. Arie Soelendro, Sdr. Gumilang Hardja Koesoema dan Sdr. Herman Hidayat). Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Komisaris agar merencanakan program pengembangan knowledge and skill bagi Komisaris yang secara sistematis dan terstruktur dalam program kerja Komisaris dan dimasukkan/dituangkan dalam RKAP. b) Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Kelemahan yang masih dijumpai pada indikator ini pada praktek sebagai berikut : (1) Komisaris telah memberikan arahan dan masukan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan korporasi yang disampaikan dalam Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Pengendalian Internal Perusahaan, yaitu : (i) Teknologi informasi dibidang pengelolaan SDM perlu diadakan penyempurnaan untuk menunjang administrasi SDM baik di kantor pusat maupun di kantor cabang; (ii) Di bidang TI diharapkan agar kegiatan diprioritaskan kepada usaha untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan. Namun, arahan yang diberikan belum berdasarkan pada hasil reviu atas Laporan Kinerja Teknologi Informasi karena Komisaris belum mendapatkan Laporan tentang kinerja teknologi informasi dari Direksi. (2) Komisaris belum sepenuhnya menindaklanjuti semua hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian/persetujuan Komisaris secara tepat waktu, relevan dan akurat. Komisaris telah menindaklanjuti semua hal yang perlu persetujuan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan secara tepat waktu, relevan dan akurat, seperti : persetujuan kerjasama, persetujuan RKAP, Lapor an T ahunan 2009

25

persetujuan KPI dan persetujuan pemberian pinjaman, dan arahan atau masukan atas materi yang perlu mendapat persetujuan Komisaris tersebut telah disampaikan kepada Direksi secara tertulis. Namun, demikian untuk masalah penting di luar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar belum ditetapkan kriterianya. Atas kelemahan tersebut kami rekomendasikan kepada Komisaris untuk : (1) Mendorong Direksi menyusun laporan tentang kinerja teknologi informasi dan meminta untuk mengirimkan ke Dewan Komisaris. (2) Bersama Direksi menyusun dan menetapkan kriteria hal/masalah penting yang perlu mendapat perhatian/persetujuan Komisaris diluar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. c) Keterbukaan informasi Dalam indikator keterbukaan informasi hal yang belum sesuai dengan praktik GCG adalah Komisaris belum memberikan informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kewenangannya. Hal ini terlihat pada praktik bahwa Komisaris memberikan laporan berkala kepada Pemegang Saham baru berupa evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja pengendalian internal perusahaan PT Pelindo III (Persero) yang disampaikan bersamaan dengan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008. Belum ada kriteria mengenai informasi yang dapat diberikan oleh Komisaris kepada Stakeholders lainnya, sehingga Komisaris tidak dapat memberikan informasi kepada Stakeholders lainnya (di luar Pemegang Saham). Atas kelemahan ini kami rekomendasikan kepada Komisaris, agar bersama Direksi merumuskan dan menetapkan kriteria mengenai informasi yang dapat disampaikan oleh Komisaris kepada Stakeholders di luar Pemegang Saham. d) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance Komisaris belum melakukan penilaian terhadap kinerja Komisaris yang dilakukan oleh Komisaris

26


atau Komite Komisaris (self assessment). Atas kelemahan ini kami rekomendasikan kepada Komisaris untuk merumuskan dan mengusulkan ke RUPS kriteria penilaian terhadap Kinerja komisaris, dan melakukan penilaian sendiri (self assessment) berdasar kriteria tersebut. e) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Komisaris Pada indikator ini kelemahan dijumpai pada praktek berikut ini : (1) Kehadiran Anggota Komisaris dalam rapatrapat tahun 2009 kurang memadai, yaitu rata-rata 62,50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. (2) Risalah rapat belum seluruhnya mencantumkan dinamika rapat, yaitu dari 12 kali rapat, notulen yang mencantumkan dinamika rapat hanya 7 notulen rapat atau 58%. (3) Di dalam setiap rapat Komisaris belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, yaitu dari 12 risalah rapat Komisaris tidak ada satupun yang mencantumkan evaluasi pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya atau tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk : (1) Meningkatkan tingkat kehadiran dalam setiap rapat Dewan Komisaris. (2) Memerintahkan Sekretaris Komisaris untuk selalu mencantumkan dinamika rapat dalam setiap risalah rapat Dewan Komisaris. (3) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris diagendakan pada awal rapat membahas evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan memerintahkan Sekretaris Komisaris untuk memasukkan hasilnya ke dalam risalah rapat, sehingga dapat dijadikan bahan monitoring.

b. Komite Komisaris Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Komite Komisaris dinilai berdasarkan 7 (Tujuh) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Komite Komisaris adalah (i) Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku, (ii) Keanggotaan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite, (iii) Independensi dari masing-masing komite Komisaris, (iv) Kerangka acuan pelaksanaan tugas, (v) Aktivitas masing-masing Komite Komisaris, (vi) Pelaksanaan pertemuan rutin, (vii) Pelaporan kepada Komisaris, Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan ketujuh indikator dengan 11 (sebelas) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketujuh indikator tersebut mencapai skor 5,62 dari skor maksimal 6 atau 93,71%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komite Komisaris yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: a) Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Korporasi telah memiliki Komite-Komite Komisaris sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebutuhan perusahaan, yaitu Komite Audit, sedangkan Komite yang lain belum dibentuk, tugas yang seharusnya dijalankan oleh KomiteKomite tersebut dilaksanakan oleh Komisaris sesuai pembagian tugas Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dengan melalui Keputusan Komisaris Utama Nomor : 029.1/ SK/V/DK.P.III/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit PT Pelindo III (Persero) terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2009. b) Keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite. Anggota Komite telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut : (1) Ir Iskandar Abubakar, MSc : Ketua merangkap Anggota (Komisaris lulusan Teknik Industri) (2) Agus Joko Pramono, Ak : Anggota merangkap Sekretaris (3) Mulyono Herlambang : Anggota (purnawirawan TNI AL) Susunan Komite Audit tersebut telah memenuhi Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, yaitu minimum satu Indonesia Port Corporation III

Anggota Komite Audit yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidang keuangan dan akuntansi, komite lainnya sesuai dengan bidang yang menjadi tugasnya. c) Independensi dari masing-masing komite Komisaris. Anggota Komite berasal dari pihak di luar korporasi dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha korporasi. Hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut : Ketua Komite merangkap Anggota Ir. Iskandar Abubakar, MSc dari Anggota Komisaris, dan dua orang anggota Komite Audit lainnya berasal dari luar perusahaan, yaitu Agus Joko Pramono dari D.IV Akuntansi STAN, Magister Akuntansi UGM dan Mulyono Herlambang dari Purnawirawan TNI AU. d) Kerangka acuan pelaksanaan tugas (1) Setiap Komite telah memiliki job description yang jelas. Pembagian tugas antara Anggota Komite Audit telah ditetapkan dalam Komite Audit Charter yang disahkan oleh Komisaris Utama tanggal 10 Desember 2008. (2) Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS. Ketua dan Anggota Komite diangkat melalui Keputusan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN dan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata sebagai laporan. (3) Ketua Komite dipilih dari anggota Komisaris. Ketua Komite Audit Ir Iskandar Abubakar, MSc merupakan salah satu anggota Komisaris. e) Aktivitas masing-masing Komite Komisaris (Komite Audit) (1) Komite Audit telah memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditunjukkan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Tahun 2009 yang antara lain berisi reviu pengendalian intern perusahaan, request for proposal dan TOR auditor eksternal, rencana auditor eksternal, serta laporan SPI Lapor an T ahunan 2009

27

dan auditor eksternal dan memantau tindak lanjutnya. Komite Audit telah mereviu PKPT SPI walau tidak dinyatakan dalam Laporan tersebut. (2) Pertemuan berkala intern Anggota Komite Audit dan pertemuan Komite Audit dengan SPI telah dilaksanakan, yaitu:Pertemuan intern Komite Audit selama tahun 2009 hanya dilakukan sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran 100%,.pertemuan Komdit dengan SPI sebanyak 7 kali, Walau atas pertemuan tersebut belum ada penetapan secara formal mengenai jadwal pertemuan oleh Ketua Komite Audit. 2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komite Komisaris yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut: a) Pelaksanaan Pertemuan Rutin (1) Jadwal dan pokok-pokok agenda pertemuan Komite telah ditetapkan setiap awal tahun, namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Komite Audit telah menyusun program kerja untuk tahun 2009 yang memuat antara lain : pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik bulan Januari – Maret 2009, pembahasan dengan SPI setiap 2 bulan, pembahasan Pedoman Pengelolaan Perusahaan dengan Manajemen (Jadual Prememori), pembahasan periodik dengan manajemen (setiap 3 bulan), pertemuan internal Komdit (setiap bulan) dan tugas khusus lainnya (Prememori). Namun demikian pelaksanaan program kerja tersebut belum 100%, dan tidak ada evaluasi ataupun analisis mengenai tidak dilaksanakannya rencana kerja tersebut. (2) Komite membuat risalah rapat, namun belum mencantumkan dinamika rapat. Rapat Komite selama tahun 2009 dilaksanakan sebanyak 7 kali, yaitu tanggal 10 Januari 2009, 26 Februari 2009, 4 Maret 2009, 8 April 2009, 6 Mei 2009, 30 September 2009 dan 4 Desember 2009. Atas rapat yang dilaksanakan tersebut telah dibuat risalah rapat/notulennya, namun hanya memuat kesimpulan saja. Risalah rapat tidak mencantumkan dinamika rapat, tidak membahas tinjauan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan tidak ditandatangani peserta rapat. Dalam setiap rapat juga belum

28


dibuat daftar hadir. Untuk itu kami rekomendasikan kepada Komisaris agar memerintahkan Komite Audit : (1) Dimasa mendatang melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan, dan bila pelaksanaan tidak dapat 100% dari target (program Kerja) agar dibuat evaluasi/ analisis penyebabnya. (2) Dalam setiap risalah rapat memuat dinamika rapat dan tinjauan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta ditandatangani setiap peserta rapat disertai dengan disertai daftar hadirnya.

c. Direksi Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Direksi dinilai berdasarkan 8 (delapan) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Direksi adalah (i) Kesempatan pembelajaran bagi Direksi; (ii) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas; (iii) Peran Direksi dalam perencanaan perusahaan; (iv) Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan; (v) Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan; (vi) Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan kepentingan; (vii) Keterbukaan informasi; (viii) Pelaksanaan pertemuan rutin. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kedelapan indikator dengan 35 (tiga puluh lima) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedelapan indikator tersebut mencapai skor 21,93 dari skor maksimal 27 atau 81,24%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Direksi yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : a) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas ditingkat Direksi terlihat dari: (1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan strategi perusahaan, seperti dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor : PER.25/OS.0101/P.III-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sementara Kantor Pusat PT Pelindo III (Persero). Struktur organisasi telah sesuai dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

strategi perusahaan dalam upaya menghadapi perubahan sehubungan berlakunya Undang– Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 yang menyebabkan perubahan fungsi menjadi port terminal operator. (2) Uraian tugas dan tanggungjawab Direksi serta manajemen di level bawahnya telah ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor : PER.25/ OS.0101/P.III-2009 tanggal 23 Juli 2009 seperti tersebut di atas. 3) Direksi telah menempatkan pejabat-pejabat perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam pedoman kualifikasi (spesifikasi). Penempatan pegawai didasarkan pada pedoman kualifikasi/kompetensi dan kinerja sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP.21/KP.2.08/PIII-99 tanggal 6 Mei 1999 tentang Penilaian Karya Pegawai (PKP). Unsur-unsur yang dinilai dalam PKP tersebut adalah 2 hal, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Penilaian individu yang dinilai adalah hasil kerja, kepemimpinan, ketrampilan kerja, kerjasama, disiplin dan peningkatan potensi. Sedangkan unsur penilaian kelompok yang dinilai adalah laba dan rugi perusahaan, kinerja operasi jasa kepelabuhanan, kesiapan fasilitas dan peralatan pelabuhan, mutu pelayanan jasa perusahaan, kepuasan pelanggan jasa perusahaan, produktivitas pegawai dan ketetapan pelaporan usaha. Hasil kuesioner menunjukkan 85% responden menyatakan bahwa pejabat yang ditempatkan oleh Direksi telah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. b) Peran Direksi dalam perencanaan perusahaan telah dilaksanakan, dalam praktik sebagai berikut : (1) Direksi telah menyerahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2013 kepada Komisaris dan Pemegang Saham. RJPP tersebut telah memuat : (a) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya. (b) Posisi perusahaan saat ini yaitu berada pada kuadran II dengan posisi (2,81; 3,30) yang dapat diartikan: kondisi internal perusahaan relative masih mempunyai kelemahan namun dari kondisi eksternal maka perusahaan masih mempunyai peluang Indonesia Port Corporation III

yang cukup untuk mendukung eksistensi usaha serta upaya pengembangan usaha di masa mendatang (analisis SWOT ) (c) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP yaitu: asumsi ekonomi makro, pertumbuhan pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas dan pinjaman, pembagian laba, proyeksi neraca, asumsi bersifat kualitatif (d) menetapkan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP. Sasaran yang ditetapkan meliputi: (i) keberlangsungan pertumbuhan perusahaan dan peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan posisi persaingan perusahaan; (ii) Terwujudnya organisasi yang sesuai dengan fungsi operator terminal pelabuhan. Strategi : (i) Pengembangan terminal petikemas, terminal curah kering, terminal curah cair, terminal multipurpose; (ii) Pembentukan SBU di bidang peralatan, trucking, IT, bungkering BBM dan usaha lain yang terkait dengan usaha logistik; (iii) Rekonfigurasi dan redesign organisasi pada beberapa cabang pelabuhan. Kebijakan yang ditetapkan meliputi : (i) Kebijakan pembiayaan keuangan perusahaan; (ii) Kebijakan parenting (pembinaan kantor pusat atas unit bisnis/cabang pelabuhan). (2) Direksi telah menyusun RKAP yang merupakan penjabaran dari RJPP. (3) Direksi telah menyerahkan RKAP kepada Komisaris dan Pemegang Saham yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang diatur dalam ketentuan, yaitu antara lain : (a) Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja. (b) Direksi menyerahkan RKAP kepada Komisaris/Pemagang Saham yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang diatur dalam ketentuan anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap program kegiatan. (c) Proyeksi keuangan perusahaan. Lapor an T ahunan 2009

29

(d) Hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. (4) Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku untuk menjalankan rencana-rencana aksi guna menerapkan strategi perusahaan Kebijakan operasional dan standar operasional baku yang ditetapkan antara lain : Sistem Satu Atap Pelayanan Kapal dan Barang (PPSA), Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Jasa Kapal dan B/M Barang, Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penetapan Pelayanan Kapal dan B/M Barang melalui PPSA, Sistem dan Prosedur Pelayanan Curah Kering di Terminal Batubara dan lain lain. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 98% responden menyatakan Direksi telah menetapkan kebijakan dan standar operasional baku yang memadai untuk menjalankan aksi, dengan tingkat kecukupan mencapai 85%. (5) Direksi mengidentifikasi setiap peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis dan resiko yang dilakukan meliputi : (a) Rencana kerjasama pembangunan dan pengoperasian dermaga (jetty) curah cair di Terminal Nilam Utara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (b) Rencana pembangunan konversi terminal konvensional menjadi terminal multipurpose di Nilam Timur di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (c) Rencana kerjasama pelayanan jasa peti kemas Jogja Inland Port (dry port) di Kabupaten Bantul DIY. (d) Rencana pengembangan pelabuhan Benoa. (e) Rencana kerjasama pengelolaan air bersih dan limbah cair di Pelabuhan Benoa-Bali. (f) Rencana kerjasama pengoperasian kegiatan Ship to Ship Terminal di Lokasi Perairan Taboneo Banjarmasin. (g) Rencana pengembangan Terminal Batubara di Lokasi Marabahan Banjarmasin. (h) Rencana pengembangan kerjasama pengembangan, pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Mekar Putih Propvinsi Kalimantan Selatan. (6) Direksi memiliki rencana suksesi bagi manajer/

30


pejabat kunci (key managers) korporasi dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkannya ke Komisaris. Sebagai dasar penetapan rencana suksesi pejabat kunci didasarkan pada pola karir yang dibakukan, yaitu terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelindo III (Persero) dengan Serikat Pegawai Pelindo Nomor :HK.0501/5.1/ P.III-2007, Nomor : 132.A/DPP.SPPI.III/XII2007 tanggal 12 Desember 2007; Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : Kep.23/KP.1.01/P.III-2000 tanggal 19 Juli 2000 tentang Pembinaan Karir Pegawai PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero); Keputusan Direksi PT.Pelindo III (Persero) Nomor : Kep.9.1/ KP.1.01/P.III-2002 tanggal 2 Mei 2002 tentang Penyempurnaan Pasal 5 Keputusan Direksi PT Pelindo III (Persero) Nomor : Kep.23/KP.1.01/P.III2000 tanggal 19 Juli 2000 tentang Pembinaan Karir Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Perusahaan telah memiliki list/daftar kompetensi karyawan berdasarkan assessment kompetensi yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut. Rencana suksesi telah disampaikan kepada Komisaris dalam rapat Komisaris dan Direksi. c) Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan : Dalam praktek yang telah dilakukan sebagai berikut: (1) Direksi menetapkan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Perusahaan telah memiliki indikator kinerja yang mengukur capaian strategi yang telah ditetapkan, berupa kontrak manajemen tahun 2009 yang ditandatangani bersama antara Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut telah berimbang antara indikator kinerja keuangan dan non keuangan. (2) Direksi menetapkan indikator kinerja sampai tingkat unit kerja. Perusahaan telah menetapkan Key Perfomance Indicators (KPI) corporate, indikator kinerja tingkat unit kerja ditetapkan melalui Kontrak Manajemen antara Direksi dengan General Manajer/pimpinan unit kerja yang pada dasarnya merupakan ketetapan kinerja yang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

harus dicapai unit kerja/cabang-cabang. Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut telah mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan. Direksi melakukan analisis terhadap capaian kinerja perusahaan. Dalam dokumen KPI taksasi tahun 2009, Perusahaan telah melakukan pengukuran realisasi/capaian kinerjanya dan telah melakukan identifikasi penyebab gap-gap yang ada, walau masih perlu dilakukan analisis secara komprehensif, yaitu dengan menambah ulasan mengenai implikasi operasional dan strategis dan alternatif saran untuk mengurangi/ menghilangkan penyebab tersebut. Direksi mengambil keputusan melalui analisis yang memadai. Hal ini terlihat diantaranya dalam risalah rapat tentang peduli bencana dan perubahan terhadap peraturan dana pensiun tanggal 6 oktober 2009 yang dihadiri oleh Diektur Utama, Direktur Operasi dan Tehnik, Direktur Keuangan serta Direktur Personalia dan Umum terlihat adanya data-data yang mendukung dalam pengambilan keputusan perubahan pengelolaan penyediaan dana jaminan paska kerja. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perusahaan telah memiliki Master Plan penerapan Informasi Tehnologi (IT), dan telah dilaksanakannya, sehingga menunjang pelaksanaan administrasi dan operasional pelayanan di pelabuhan, walaupun laporan perkembangan pencapaian penerapan IT dibanding master plannya belum disusun. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan yang terlihat pada praktek perusahaan menerapkan sistem pengendalian mutu produk dan layanan dengan sistem ISO. Tiap tahun pelaksanaan/ implementasinya telah dilakukan audit oleh pihak eksternal. Untuk tahun 2009 temuan audit ISO 9001:200 sebanyak 94 temuan dan ISO 14001:2004 sebanyak 27 temuan. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009 telah dibuat dengan Nota Dinas Nomor


: 05/PBJ/I-2010 tanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Audit terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern pada saat melakukan audit unit kerja. SPI belum melakukan audit tersendiri terhadap pengadaan barang dan Jasa serta masih perlu melakukan reviu terhadap sistem pengendalian intern pada sistem pengadaan barang dan Jasa. d) Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan : Direksi telah melakukan upaya melakukan kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan, yaitu dengan : (1) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Komisaris. PT Pelindo III (Persero) telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen kinerja, yaitu visi, misi dan tujuan perusahaan telah ditetapkan. PT Pelindo III (Persero) juga telah menetapkan target kinerja jangka panjang yang tercantum dalam RJPP. Untuk target kinerja jangka pendek tiap tahun ditetapkan dalam KPI Corporate yang telah dijabarkan dalam target kinerja unit yang tertuang dalam kontrak manajemen antara Direksi dengan pimpinan unit (General Manajer), cascading ke dalam KPI Individu baru dilakukan pada cabang kelas satu. Mekanisme pengukuran kinerja telah dilaksanakan pada masing-masing unit kerja, sehingga tiap periodik dapat dilaporkan capaian kinerjanya, tiap tahun Perusahaan telah menyusun laporan KPI Corporate dan telah dilakukan evaluasi oleh pihak ekstern yang hasilnya digunakan untuk penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Walaupun demikian upaya penyempurnaan perlu dilakukan karena pada dasarnya manajemen kinerja merupakan suatu proses pengelolaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara berjenjang antara Direksi dan Komisaris dengan Pemilik Modal, antara pimpinan unit kerja dengan Direksi, dan seterusnya hingga pada level karyawan/pelaksana. (2) Direksi menindak lanjuti hasil pemeriksaan baik SPI maupun auditor eksternal. Tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal telah dilakukan oleh unit kerja, jika Lapor an T ahunan 2009

31

terdapat rekomendasi yang berhubungan dengan Direksi, maka tindak lanjut tetap menjadi tanggung jawab unit kerja yang bersangkutan. Terdapat dari 151 temuan hasil pemeriksaan tahun 2009 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 37 temuan dan 114 temuan masih dalam proses penyelesaian. Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Komisaris melalui Komite Audit dalam forum rapat rutin yang diantaranya membahas hasil audit dan tindak lanjut hasil temuan Satuan Pengawasan Intern. e) Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan kepentingan : Tindakan Direksi yang telah dilakukan terhadap potensi benturan kepentingan antara lain dengan : (1) Menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan mengacu pada Bab II Peraturan Direksi PT Pelindo III (Persero) Nomor : PER.01/ PM.01/PIII-210 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan melaksanakan dengan konsisten. (2) Direksi telahz menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan. Surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahan telah dibuat dan diperbaharui setiap tahun, yaitu Direktur Utama dengan surat pernyataan Nomor : HK.01/02/P.III-2009, Direktur Komersiil dan Pengembangan Usaha dengan Surat Pernyataan Nomor : HK.01/06/P.III-2009, Direktur Operasi dan Tehnik Surat Pernyataan Nomor : HK.01/03/PIII-2009, Direktur Keuangan dengan Surat Pernyataan Nomor : HK.01/04/P.III-2009, Direktur Personalia dan Umum dengan Surat Pernyataan Nomor : HK.01/05/P.III-2009. (3) Menetapkan mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan Senior Manajer, yaitu dalam Code of Conduct telah diatur untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengadaan, maka insan PT Pelindo III (Persero) tidak boleh terlibat dalam kegiatan pengadaan bila yang bersangkutan dan keluarganya memiliki saham/kepentingan finansial dalam perusahaan rekanan dan adanya pengungkapan kepemilikan saham

32


oleh Komisaris, Direksi beserta keluarga. Hasil kuesioner terhadap jajaran SPI, Sekretaris Perusahaan, Senior Manajer, Asisten Senior Manajer, General Manajer, Manajer dan Asisten Manajer sebanyak 89,69% menyatakan Direksi telah cukup menetapkan mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi, Senior Manajer, General Manajer dan Manajer. f) Keterbukaan informasi : Upaya yang telah dilakukan diantaranya Direksi telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Komisaris, berupa laporan manajemen triwulanan dan tahunan, serta laporan tahunan (annual report) 2008. g) Pelaksanaan pertemuan rutin : (1) Anggota Direksi hadir pada rapat Komisaris dengan Direksi maupun rapat Direksi. Jumlah rapat dan kehadiran Direksi telah memadai, yaitu selama tahun 2009 dilakukan 16 kali rapat dengan dihadiri seluruh Anggota Direksi. (2) Direksi menetapkan tata tertib rapat Direksi dan melaksanakannya. Tata tertib rapat direksi tercantum dalam Pedoman GCG Bagian III Proses Corporate Governance Bagian H Nomor 3 Rapat Direksi, dan sesuai PP Nomor 40 tahun 2007 Pasal 33-37, yang berbunyi antara lain : Pasal 33 (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi. Dari risalah rapat yang ada terlihat bahwa Direksi telah melaksanakan tata tertib dalam setiap rapat. (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Direksi yang hadir dan/ atau diwakili dalam rapat menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya atas risalah rapat. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan, yaitu persetujuan hasil keputusan rapat langsung pada tanggal rapat diadakan. Hal ini terlihat dari adanya tanda tangan seluruh Direksi yang menyetujui PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

hasil keputusan rapat yang tertuang dalam risalah rapat. 2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Direksi yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan, terinci sebagai berikut : a) Kesempatan pembelajaran bagi Direksi. Penerapan kesempatan pembelajaran bagi Direksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices adalah sebagai berikut : (1) Program pengenalan belum sepenuhnya dilaksanakan bagi anggota Direksi yang baru. Pedoman pengenalan bagi Direksi terdapat pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of CG) perusahaan. Program pengenalan dilaksanakan, namun tidak terstruktur. Hal ini disimpulkan dari hasil kuesioner Direktur Utama dan Direktur Operasi dan Tehnik yang menyatakan bahwa program pengenalan telah dilaksanakan tetapi tidak terdapat dokumenentasi dari kegiatan tersebut. (2) Perusahaan belum menyediakan program pengembangan (knowledge dan skill) bagi Direksi. Di RKAP 2009, belum terlihat kebijakan maupun rencana perusahaan tentang program pengembangan (knowledge dan skill) bagi Direksi, walaupun telah melaksanakannya melalui workshop atau seminar yang tidak direncanakan sebelumnya antara lain : (a) Seminar Nasional Pengendalian Biaya Kesehatan Karyawan BUMN dan Swasta (Employee Health Cost Control) tanggal 15-16 Desember 2009 di Hotel Melia, Nusa Dua Bali a.n. A. Edy Hidayat N. (Direktur Personalia dan Umum). (b) Seminar assessment GCG pada BUMN di Bali a.n. Husein Latief (Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha) (c) Workshop mendesain struktur gaji tanggal 24-25 Nopember 2009 a.n. A. Edy Hidayat N. (Direktur Personalia dan Umum). Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Direksi agar : (1) Melaksanakan program pengenalan pada setiap anggota Direksi yang baru dengan lebih terstruktur. (2) Menyusun program pengembangan bagi Direksi dan menetapkan dalam RKAP. Indonesia Port Corporation III

b) Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. Penerapan peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices adalah sebagai berikut : (1) Direksi belum memberi asersi mengenai penerapan pengendalian internal secara efektif. Dalam laporan tahunan maupun laporan manajemen dan dokumen lain tidak dijumpai adanya asersi Direksi terhadap pengendalian internal. Seharusnya tiap tahun Direksi memberi asersi mengenai penerapan pengendalian internal secara efektif berdasar hasil riviu Sistem Pengendalian Internal oleh Satuan Pengawas Intern. (2) Direksi belum menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Manajemen Risiko tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pelindo III (Persero) Nomor : Per.11/PS.0503/P.III-2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan PT (Persero) Pelindo III. Dalam penerapannya, identifikasi risiko dan pembuatan peta risiko dilakukan hanya pada kategori usaha, operasional dan asset pada Kantor Pusat, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal Peti Kemas Semarang, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Banjarmasin dan Unit Perkapalan. Seharusnya identifikasi dan pembuatan peta risiko disusun pada seluruh unit kerja perusahaan dan dengan kategori identifikasi risiko sesuai kebijakan yang meliputi : Risiko Bisnis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko SDM, Risiko Asset, Risiko Properti, Risiko Teknis dan Teknologi, Risiko Legal, Risiko Stratejik, Risiko Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K2L) dan Risiko Reputasi. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Direksi agar : (1) Memberi asersi mengenai penerapan pengendalian internal secara efektif, yang didasarkan hasil reviu oleh Satuan Pengawasan Intern atau pihak luar yang kompeten. (2) Meningkatkan penerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, Lapor an T ahunan 2009

33

yaitu dengan menerapkannya pada seluruh unit kerja dan mencakup kategori identifikasi risiko sesuai kebijakan yang meliputi : Risiko Bisnis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko SDM, Risiko Asset, Risiko Properti, Risiko Teknis dan Teknologi, Risiko Legal, Risiko Stratejik, Risiko Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K2L), dan Risiko Reputasi. c) Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan. Penerapan kontrol Direksi terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices adalah sebagai berikut : (1) Direksi belum melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Komisaris (2) Laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Komisaris belum cukup memadai, yaitu: Direksi melaporkan pelaksanaan teknologi informasi kepada Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulan III, namun hanya berupa perbandingan antara rencana kerja dan realisasi/taksasi. Tidak terdapat laporan khusus tentang pelaksanaan IT yang minimal meliputi: (a) Persentase penggunaan kapasitas. (b) Pelaksanaan pengembangan sesuai dengan strategi tahunan,lingkungan dan target yang ditetapkan. (c) Pelaksanaan sistem SDM untuk mendukung teknologi informasi, seperti : program pengembangan kapasitas SDM sesuai database. (d) Teknologi informasi pendukung. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Direksi agar : (1) Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Komisaris. (2) Membuat laporan khusus tentang pelaksanaan teknologi informasi yang minimal meliputi : (a) Persentase penggunaan kapasitas; (b) Pelaksanaan pengembangan sesuai dengan strategi tahunan,lingkungan, dan target yang ditetapkan; (c) Pelaksanaan sistem SDM untuk mendukung teknologi informasi, seperti; program

34


pengembangan kapasitas SDM database; (d) Teknologi informasi pendukung; dan mengirimkannya ke Komisaris.

sesuai

d) Keterbukaan informasi. Penerapan keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices adalah: (1) Direksi belum sepenuhnya menyampaikan informasi-informasi yang relevan kepada stakeholders lainnya. Dalam rangka penyampaian informasi perusahaan kepada stakeholder lainnya PT Pelindo III (Persero) telah menggunakan media situs www.bumn-ri.com dan www.pp3.co.id, namun informasi yang telah disampaikan belum memuat data mengenai supplier dan rekanan, RKAP dan belum memperbaharui Laporan Kinerja Finansialnya. Hal ini belum sesuai dengan SE Menteri BUMN Nomor : SE-03/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005 hal kelengkapan data BUMN di web presence www.bumn-ri.com. (2) Direksi belum memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham, Komisaris dan stakeholders lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan belum lengkapnya dan tidak diperbaharuinya informasi perusahaan dalam Website Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Direksi agar : (1) Melengkapi informasi tentang perusahaan yang telah disampaikan dalam website dengan memuat data mengenai supplier dan rekanan, RKAP, serta memperbaharui informasi laporan kinerja finansialnya, sesuai dengan SE Menteri BUMN Nomor : SE-03/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005 hal kelengkapan data BUMN di web presence www.bumn-ri.com. (2) Memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham, Komisaris dan stakeholders lainnya. e) Pelaksanaan pertemuan rutin. Penerapan pelaksanaan pertemuan rutin Direksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan best PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

practices adalah : (1) Belum seluruh risalah rapat Direksi mencantumkan dinamika rapat. (2) Direksi belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang ditunjukkan dalam risalah rapat. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Direksi agar : (1) Mencantumkan dinamika rapat dalam seluruh risalah rapat Direksi. (2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang ditunjukkan dalam risalah rapat.

latar belakang pendidikan sesuai kualifikasi yang telah mengikuti diklat-diklat Audit Operasional, Dasar-dasar Audit, Audit Intern, EDP Audit, Audit Kecurangan, dan lain lain. Dari hasil kuesioner Direksi pada umumnya berpendapat positif atas kualitas personil SPI dinilai cukup baik. (3) SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor : KEP.21/PW-01/P.III-2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelindo III (Persero). Dari hasil kuesioner, pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi tersebut telah memadai.

d. SPI (Satuan Pengawasan Intern) Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh SPI dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh SPI adalah (i) Ketersediaan informasi perusahaan kepada Stakeholders; (ii) Kemudahan akses Stakeholders terhadap kebijakan dan praktik GCG dan (iii) Kelengkapan penyajian Laporan Tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan ketiga indikator dengan 9 (sembilan) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketiga indikator tersebut mencapai skor 2,60 dari skor maksimal 3 atau 86,53%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh SPI yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : a) SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya. (1) Posisi SPI di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama. SPI telah mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya serta memiliki akses komunikasi yang memadai dengan Direksi dan jajaran manajemen serta dengan Komisaris atau Komite Audit. (2) Kualitas personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI. Hal ini terlihat dari Kepala SPI memiliki latar belakang pendidikan S 1 Akuntansi dan pelatihan-pelatihan audit, personil SPI memiliki Indonesia Port Corporation III

b) SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator antara lain : (1) SPI melaksanakan audit sesuai program kerja tahunan yang sudah ditetapkan meliputi kegiatan audit kepatuhan, efisiensi dan efektifitas, serta mendeteksi indikasi kecurangan seperti telah dilaporkan dalam laporan SPI tahun 2009. (2) SPI telah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit. Pelaporan hasil kegiatan SPI kepada Komisaris melalui Komite Audit dilaksanakan dalam rapat koordinasi antara SPI dan Komite audit yang membahas temuan hasil audit SPI. (3) SPI telah memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dituangkan dalam hasil monitoring tindak lanjut temuan hasil audit SPI serta telah menilai kecukupan pelaksanaan tindak lanjut dalam laporan hasil audit dengan menguraikan temuan atas audit yang lalu.

c) SPI menjalankan perannya sebagai mitra strategis (strategic partner) manajemen. Hal ini terlihat pada praktek SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan yang ditunjukkan dalam laporan audit terpadu telah terdapat rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan operasional yang merupakan hasil dari evaluasi/penilaian terhadap tujuan program dan kegiatan operasional sejalan dengan tujuan organisasi dan dari hasil kuesioner menunjukkan hal yang sama. Lapor an T ahunan 2009

35

2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh SPI yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan, terinci sebagai berikut : a) SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator. Penerapan peran SPI sebagai pengawas dan evaluator yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices, SPI belum melaksanakan kegiatankegiatan pengujian keandalan sistem pengendalian internal korporasi, yang ditunjukkan dengan belum adanya laporan hasil riviu keandalan sistem pengendalian intern perusahaan. Dalam LHA yang diterbitkan tidak terlihat adanya evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, walau hasil kuesioner 84% responden menyatakan SPI telah memberi masukan perbaikan pengendalian intern. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan agar : SPI melakukan pengujian keandalan pengendalian intern dan menuangkan hasilnya dalam laporan tersendiri ataupun dalam LHA rutin yang dilaksanakan. b) SPI belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner) manajemen, yaitu belum adanya Laporan yang menunjukkan adanya evaluasi terhadap manajemen resiko dan penilaian efektivitas manajemen resiko. Terkait dengan hal ini kami rekomendasikan kepada Direksi untuk memerintahkan SPI melakukan evaluasi terhadap manajemen resiko dan menilai efektivitasnya, serta melaporkan hasilnya kepada Direksi.

e. Sekretaris Perusahaan Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG oleh Sekretaris Perusahaan dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Sekretaris Perusahaan adalah (i) Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya; (ii) Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kedua indikator dengan 6 (enam) parameter,

36


dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua indikator tersebut mencapai skor 2,72 dari skor maksimal 3 atau 90,67%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Sekretaris Perusahaan yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : a) Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya. (1) Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai, baik kualifikasi akademik maupun pengalaman di bidang yang relevan. (2) Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya, yang terlihat pada kondisi posisi Sekretaris Perusahaan dalam Struktur Organisasi berada di bawah Direksi. Uraian tugas telah mencakup fungsi sebagai pejabat penghubung dan komunikasi, yaitu sebagai pelaksanaan program kerja di bidang humas dan hubungan internasional termasuk pembentukan citra perusahaan yang positif, pelaksanaan seleksi dan rekomendasi jenis informasi perusahaan yang relevan bagi mass media termasuk kegiatan press release, sebagai penghubung kepentingan dinas anak perusahaan dengan perusahaan induk untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan mewakili Direksi dalam tugas tugas pertemuan dengan lembaga/instansi terkait. b) Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya. (1) Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders, yaitu dengan menyampaikan laporan manajemen disampaikan kepada Pemegang Saham dan Komisaris, serta laporan tahunan (annual report) 2008 telah diterbitkan dan disampaikan ke Pemegang Saham dan Komisaris oleh Kantor Perwakilan Jakarta sesuai surat pengantar Nomor : TR.0101/34.1/ P.III-2009, serta kepada Stakeholders lainya melalui media ketika mengikuti pameran. (2) Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung, yaitu telah mengkoordinasikan rapat Direksi, rapat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

dengan Dewan Komisaris, RUPS dan kegiatan lain dengan Stakeholder melalui membuat dan mengirim undangan , penyelenggara pelaksanaan rapat dan membuat risalah rapat. (3) Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi, yaitu telah menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan seperti Daftar Pemilik Modal, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi maupun RUPS

a) Korporasi telah menyediakan media untuk mengkomunikaskan Pedoman Perilaku kepada Stakeholders di luar perusahaan (pelanggan, pemasok, mitra bisnis), yaitu melalui pencantuman dalam website perusahaan htpp//:www.p3.co.id. b) Perusahaan menyediakan media yang tepat untuk pengungkapan informasi terkait penerapan GCG bagi Stakeholders, yaitu melalui majalah Dermaga dan website perusahaan htpp//:www.pp3.co.id.

2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Sekretaris Perusahaan yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut: Sekretaris Perusahaan belum sepenuhnya menjalankan fungsinya, yaitu Sekretaris Perusahaan belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, kami rekomendasikan agar Sekretaris Perusahaan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

2) Kelengkapan penyajian laporan tahunan. Laporan Tahunan 2008 telah menyajikan upaya penerapan praktik GCG di lingkungan perusahaan, yaitu : a) Visi dan Misi perusahaan. b) Komposisi Pemegang Saham. c) Profil Komisaris dan Direksi. d) Uraian mengenai organ pendukung. e) Upaya ikut menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. f) Profil umum dan gambaran singkat perusahaan. g) Sistim Manajemen Risiko. h) Laporan keuangan audited. i) Kinerja perusahaan. j) Uraian mengenai jaminan perusahaan atas hak Stakeholders. k) Hasil assessment oleh pihak independen.

4. Aspek Pengungkapan Informasi (Disclosure)

Penerapan GCG pada aspek pengungkapan informasi (disclosure) diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang pemenuhannya mencerminkan best practices penerapan GCG. Ketiga indikator tersebut adalah : (i) Ketersediaan informasi perusahaan kepada Stakeholders; (ii) Kemudahan akses Stakeholders terhadap kebijakan dan praktik GCG dan (iii) Kelengkapan penyajian laporan tahunan. Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan terhadap penerapan ketiga indikator dengan 9 parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketiga indikator tersebut masuk dalam kategori cukup, dengan capaian skor 4,21 dari skor maksimal 7 atau 60,09%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator yang tingkat pemenuhannya sudah baik, dalam arti memenuhi/mendekati best practices penerapan GCG, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : 1) Kemudahan akses Stakeholders terhadap kebijakan dan praktik GCG. Indonesia Port Corporation III

b. Indikator yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut: 1) Ketersediaan informasi perusahaan kepada Stakeholders. Informasi-informasi yang terkait dengan penerapan GCG telah disampaikan kepada Pemegang Saham dan Komisaris melalui laporan tahunan (annual report) 2008, namun belum dikomunikasikan kepada Stakeholders lainnya, informasi penerapan GCG kepada Stakeholders selain pemegang saham dan komisaris dalam website perusahaan baru sebatas informasi bahwa perusahaan berkomitmen terhadap GCG. Atas hal tersebut kami rekomendasikan kepada Direksi agar melengkapi informasi penerapan GCG yang dimuat dalam website perusahaan. 2) Kemudahan akses Stakeholders terhadap kebijakan dan praktik GCG perlu ditingkatkan, yaitu : Korporasi belum mempublikasikan laporan Lapor an T ahunan 2009

37

tahunan kepada publik, yaitu laporan tahunan 2008 belum dipublikasikan baik melalui surat kabar harian berskala nasional maupun mencantumkan dalam website perusahaan. Kami rekomendasikan kepada Direksi agar mempublikasikan laporan tahunan kepada Stakeholders di luar perusahaan. Melalui surat kabar harian berskala nasional atau melalui website perusahaan. 3) Kelengkapan penyajian laporan tahunan perlu ditambah laporan tahunan perusahaan belum menyajikan informasi mengenai : a) Strategi dan tujuan perusahaan. b) Jumlah rapat dan kehadiran masing-masing anggota pada rapat Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Komisaris dengan Direksi. c) Jumlah remunerasi bagi masing-masing anggota Komisaris dan Direksi yang tetap dan variabel. d) Uraian Komisaris Independen. e) Pengungkapan memadai atas kasus-kasus material dan signifikan perusahaan. f) Transaksi dengan pihak luar yang secara material/ signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan serta transaksi dengan pihak yang terafiliasi. g) Pengungkapan kepemilikan saham oleh Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada perusahaan lain. Kami rekomendasikan kepada Direksi agar mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Tahunan perusahaan.

5. Aspek Komitmen

Penerapan GCG pada aspek komitmen perusahaan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang pemenuhannya mencerminkan best practices penerapan GCG. Ketiga indikator tersebut adalah : (i) Penandatanganan pedoman/kebijakan; (ii) Pelaksanaan aturan corporate governance; dan (iii) Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan terhadap penerapan ketiga indikator dengan 8 parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketiga indikator tersebut masuk dalam kategori baik dengan capaian skor 8,08 dari skor maksimal 10 atau 80,84%. Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator yang tingkat pemenuhannya sudah baik,

38


dalam arti memenuhi/mendekati best practices penerapan GCG, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut : 1) Penandatanganan pedoman/kebijakan. Praktek yang telah sesuai/mendekati best praktice dalam indikator ini adalah kontrak manajemen tahunan (tahun 2009) telah ditandatangani oleh Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada tanggal 4 Maret 2009. 2) Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Korporasi telah menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi. Kondisi ini terlihat dari laporan triwulan III tahun 2009 yang mengungkapkan tidak ada masalah tuntutan atau sanksi atas pelanggaran pada peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Permasalahan yang ada diantaranya permasalahan hukum terkait dengan tanah HPL di Lingkungan PT Pelindo III (Persero) baik dengan instansi pemerintah, swasta, perorangan maupun BUMN (PT KAI, PT. Pertamina dan PT PN). Demikian juga dalam Laporan Auditor Independen Nomor : Lap 018/MW.05.A/III/2009 menyatakan hal yang sama. Hasil kuesioner kepada Supervisor, Asisten Manajer, Manajer, General Manajer, Senior Manajer dan Asisten Senior Manajer menyatakan 96,70% menyatakan tidak ada sanksi atau tuntutan atas pelanggaran aturan Pemerintah yang dihadapi perusahaan, 4,3% menyatakan ada, namun tidak dapat menyebutkan permasalahan yang dimaksud. b. Indikator yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut: 1) Penandatanganan pedoman/kebijakan. Praktek yang masih belum sesuai dengan dengan best practice untuk indikator ini adalah pernyataan kepatuhan terhadap code of conduct/pedoman perilaku belum ditandatangani oleh setiap insan perusahaan. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Peraturan Pedoman Etika dan Perilaku ditetapkan dengan peraturan Direksi Nomor : PER.01/PM.01/P.III-2010 tanggal 13 Januari 2010 yang sebelumnya berupa buku saku yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr..Suprihat. Hasil kuesioner terhadap Supervisor, Manajer, Asisten Senior Manajer, Senior Manajer dan General Manajer sebanyak 365 orang hanya 56,70% PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

2) a)

b)

c)

yang menyatakan telah menandatangani, dan hanya 29,80% menyatakan pernyataan tersebut diperbaharui secara periodik. Atas praktek yang belum sesuai best practice penerapan GCG tersebut kami rekomendasikan agar Direksi memerintahkan Sekretaris Perusahaan untuk memprogramkan kegiatan agar setiap insan di PT Pelindo III (Persero) menanda tangani kepatuhan pada aturan perilaku dan memperbaharuinya setiap tahun. Pelaksanaan aturan Corporate Governance. Perusahaan telah membentuk atau menunjuk Tim yang menangani ketaatan aturan GCG, namun di tahun 2009 belum melaporkannya kepada Komisaris dan Direksi. Peraturan Direksi Nomor : PER.25/05.0101/P.III/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sementara Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menetapkan Sekretaris Perusahaan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan : pelaksanaan pengendalian (monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan) dan pengadministrasian Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan, namun sampai berakhirnya assessment ini belum ada laporan kegiatannya. Pedoman corporate governance telah dikomunikasikan, namun belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh jajaran korporasi. Sosisalisasi pedoman GCG telah dilaksanakan di tahun 2008 untuk level Manajer. Kegiatan sosialisasi untuk karyawan di bawah Manajer, dibebankan kepada Manajer yang bersangkutan. Hasil Kuesioner kepada Supervisor, Asisten Manajer, Manajer, General Manajer, Asisten Senior Manajer dan Senior Manajer sebanyak 377 orang, sebanyak 296 atau 78,51% menyatakan GCG telah dikomunikasikan dan dipahami oleh jajaran di unit masing-masing, rata-rata tingkat pemahaman dengan skala likert 15, mencapai 3,5 lebih dari cukup, namun belum baik atau mencapai 75%. Pedoman perilaku telah dikomunikasikan, namun belum dipahami oleh seluruh jajaran korporasi. Pedoman Etika dan Perilaku di Lingkungan PT Pelindo III (Persero) secara formal belum disosialisasikan, namun perusahaan telah mempublikasikannya dalam website www.pp3.co.id. walau tidak seluruh jajaran/pegawai mengaksesnya. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner kepada Supervisor yang ditanya


tentang apakah mereka telah mengetahui dan memahami code of conduct/aturan perilaku baru 124 orang atau 60,49% dari 205 supervisor menyatakan telah mengetahui dan memahami. d) Perusahaan memberikan reward and punishment atas penerapan pedoman perilaku. Perusahaan belum memberikan reward kepada karyawan karena ketaatan pada pedoman perilaku, namun telah memberikan sebagai penghargaan atas masa kerja yang telah dilaluinya seperti : pemberian penghargaan purna bhakti kepada Pegawai PT Pelindo III (Persero) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan uang penghargaan purna bakti saat berhenti sebagai karyawan, penghargaan pengabdian, penghargaan berupa ongkos naik haji bagi pegawai yang telah memasuki masa kerja 20 tahun, dan tantiem/jasa produksi berdasar kinerja unit. Punishment yang diberikan perusahaan diatur dalam PKB dan Keputusan Direksi Nomor : 46/ KP.208/P.III-96 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Pesero) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, mutasi pegawai ke bagian lain. Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, kami rekomendasikan kepada Direksi agar : a) Memerintahkan tim/fungsi yang menangani ketaatan aturan GCG untuk melakukan monitoring dan melaporkan hasilnya . b) Memerintahkan Manajer di unit, Senior Manajer di Kantor Pusat untuk secara berkala memberikan pemahaman tentang GCG kepada jajaran dibawahnya. c) Memerintahkan Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan program sosialisasi atas pedoman perilaku perusahaan. d) Merancang dan menerapkan pemberian reward kepada karyawan berdasar ketaatan terhadap pedoman perilaku.


39

40



Organisasi

(Dewan Komisaris & Direksi)



41

Profil Komisaris Profil Dewan Komisaris Susunan Dewan komisaris PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-218//MBU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 dan KEP-259/MBU/2007 tanggal 8 November 2007

Lulusan Akademi Angkatan Laut Tahun 1970 dengan pangkat terakhir Laksamana Madya TNI AL dan Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut serta menjadi Komisaris Utama PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia III sejak 5 Oktober 2007 dan sejak Tahun 2002 hingga saat ini masih menjadi Ketua Pengawas Yayasan Bhakti Jala Kanya.

MUDJITO Komisaris Utama

Menjadi Anggota Komisaris PT. pelabuhan Indonesia III (Persero) dilantik sebagai Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-259/MBU/2007 tanggal 8 November 2007, lulusan S1 Teknik Industri di Universitas Sumatra Utara dan S2 Jurusan Transportasi IMP College London tersebut saat ini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat ISKANDARABUBAKAR Komisaris

Alumnus fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung Tahun 1984 dan lulusan University of Pittsburgh, USA dilantik sebagai Dewan Komisaris PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia III berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-259//MBU/2007 tanggal 8 November 2007 dan saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Investasi Kementerian BUMN. GUMILANG HARDJAKOESOEMA Komisaris

42



Alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 1987 ini dilantik sebagai Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-259/MBU/2007 tanggal 8 November 2007,saat ini masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas kementerian BUMN.

HERMAN HIDAYAT Komisaris

Menjadi anggota komisarir PT Pelabuhan Indonesia III (persero) dilantik sebagai dewan komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-25/MBU/2009 tanggal 2 Pebruari 2009. selain sebagai komisarid PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga staf pengajar Pasca Sarjana Universitas Indonesia

ARIE SOELENDRO Komisaris



43

Profil Direksi Direktur Utama CURRICULUM VITAE Nama NIIP Alamat Kota No. Telepon Tempat/ Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Status Perkawinan Golongan Darah Tinggi / Berat Badan Jabatan Terakhir

: Ir. DJARWO SURJANTO, Dipl. HE : 452110572 : Jl. Haji Bau no.17 : Makasar : : Bandung, 12 November 1952 : Laki-laki : Islam : Kawin/4 anak : Gol. Darah O : 167 cm / 68 Kg : Direktur Utama Kantor Pusat TMT Calon Pegawai : 1 Desember 1977 Hobby : Olah Raga

Ir. DJARWO SURJANTO, Dipl. HE Direktur Utama

Pendidikan Formal : 1. Sekolah Dasar- Tahun 1965 SD Santa Maria – Cimahi 2. Sekolah Menengah Pertama- Tahun 1968 SMP Negeri 1 Cimahi 3. Sekolah Menengah atas Paspal- Tahun 1971 SMA Negeri IV- Bandung 4. Sarjana/ S1 Teknik Sipil/ Perencanaan – Tahun 1977 ITB – Bandung 5. Pasca Sarjana/ S2 Hydraulic Engineering – Tahun 1980 Int. Course in Hydraulic Engineering- Deft, Netherlands Riwayat Pendidikan Subtansial 1. Seminar Financial Contact 2. Penataran P4 Type A 3. Penataran Dynamika Kelompok 4. Penyuluhan PP10 & PP15, Th.1979, PP.30 Th 1980 5. Lokakarya Manajemen Keuangan Pejabat Non Keuangan 6. Lokakarya Maslah Korosi Maritim 7. Management training For Planning Personel 8. Corporate Planing Course 9. Penataran PMT 10. Penataran Pengawasan Melekat 11. Country Seminar on Procurement (ADB) 12. Coastal Zone Management Course 13. Port Operator and Management Course 14. Project implementation Management 15. Penataran P4 Pejabat Eseleon II angkatan XI

44


- Singapore - Medan - Medan - Medan - Jakarta - Jakarta - Jakarta - Jakarta - Jakarta - Ujung - Jakarta - Belanda - Finlandia - Philipines - Jakarta

01/04/1978 - 15/04/1978 10/11/1980 - 26/11/1980 27/11/1980 - 29/11/1990 01/12/1980 - 02/12/1980 06/09/1982 - 11/09/1982 04/11/1982 - 06/11/1982 24/09/1984 -20/10/19984 14/07/1987 - 25/07/1987 19/09/1988 - 24/09/1988 14/11/1988 – 15/11/1988 30/07/1990 - 03/08/1990 01/03/1991 – 01/04/1991 19/08/1991 – 30/08/1991 19/08/1991 – 30/08/1991 21/11/1995 – 20/11/1995


Riwayat Jabatan 1. Staf Subdit Bang & Peralayan Pelb. Ditpelpeng DJPL (99) Unit Kerja Dirjan Perla 2. Staff divisi Tehnik BPP Belawan Kanwilhubla I (99) Unit Kerja BPP Belawan 3. Kadin Pernc & Perkemb Pelabuhan BPP Kelas I Belawan (99) Unit Kerja BPP Belawan 4. Pj. Kepala Devisi Teknik BPP Bitung Kanwihubla VII (99) Unit kerja BPP Bitung 5. Kasubdit Perencanaan Perumpel IV (99) Unit Kerja Perumpel 6. Staf Kusus Bid. Bantuan Luar negeri Perumpel IV (99) Unit Kerja Perumpel IV 7. Kepala Bagian Rembangsi Pelabuhan IV (99) Unit Kerja Pelabuhan IV 8. Direktur Teknik Pelabuhan Indonesia III (2) Unit Kerja Kantor Pusat 9. Direktur Teknik Pelabuhan Indonesia III (2) Unit Kerja Kantor Pusat 10. Staf Ahli Dir. Utama Pl.III diperbantuakan pada Pl. IV Unit Kerja Kantor Pusat 11. Direktur Utama (1) Unit Kerja Kantor Pusat Riwayat Pangkat 1. IIIc Ahli Teknik 2. IIIa Penata Muda Perusahaan 3. IIIa Penata Muda Perusahaan 4. IIIb Penata Muda Tk 1 Perusahaan 5. IIIc Penata Perusahaan 6. IIId Penata Tk 1 Perusahaan 7. Via Pembina Perusahaan 8. Iva Pembina Perusahaan 9. IVb Pembina Tk 1 Perusahaan 10. IVb Pembina Tk 1Perusahaan 11. IVc Pembina Utama Muda Perusahaan 12. IVb Pembina Tk 1 Perusahaan 13. IVc Pembina Utama Muda Perusahaan 14. IVc Pembina Utama Muda Perusahaan 15. IVd Pembina Utama Madya Perusahaan 16. IVd Pembina Utama Madya Perusahaan 17. IVd Pembina Utama Madya Perusahaan 18. IVe Pembina Utama Perusahaan

01/06/1977 01/01/1978 10/07/1980 02/03/1981 15/06/1984 09/06/1989 30/04/1993 12/01/1995 02/07/1998 01/05/2002 11/05/2009

Pengangkatan Calon Pegawai Penyesuaian Gaji PGP Pelb – 19 Pengangkatan Pegawai Penuh Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat 01/01/1989 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Gaji Pokok Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Pangkat 01/06/1999 Penyesuaian Gaji Pokok KGB KP KGB BERKALA Berdasarkan SE Meneg BUMN

01/12/1977 02/12/1977 01/06/1979 01/04/1982 01/07/1986 01/01/1993 01/04/1993 01/01/1987 01/06/1997 01/01/1999 01/10/1999 01/06/2001 01/01/2003 01/06/2003 01/06/2005 01/11/2005

Riwayat Kunjungn Ke Luar Negeri 1. Singapore Seminar Financial Contract 2. Delf/ Belanda International Course in Hydrolic Engineering 3. Delft/ Belanda International Seminar On Costal Zone Management 4. Findland Port Operator And Management Course 5. Philippines Project Implementation Management Seminar

TMT 01/04/1978 TMT 24/10/1979 TMT 01/03/1991 TMT 06/05/1991 TMT 19/08/1991

Riwayat Organisasi 1. MENWA MAHAWARWAN 2. MENWA MAHAWARWAN 3. Persatuan Insinyur Indonesia 4. Persatuan Insinyur Indonesia

S/D S/D S/D S/D


Anggota Anggota Anggota Anggota

TMT 01/01/1972 TMT 01/01/1972 TMT 01/01/1979 TMT 01/01/1979

01/01/1975 01/01/1975 01/01/1979 01/01/1979


45

Direktur Operasi CURRICULUM VITAE Nama NPP Alamat Kota No. Telepon Tempat/ Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Status Pernikahan Golongan Darah Tinggi/ Berat Badan Jabatan Terakhir

: : : : : : : : : : : :

Drs. FARIS ASSAGAF 251000001 Jl. Tanjung Sadari No. 86A Surabaya

Ternate, 19 November 1951 Laki-Laki Islam Kawin/ 3 Anak Tidah Tahu / Direktur Operasi dan Teknik Kantor Pusat TMT Calon Pegawai : 1 Februari 1980 Hobby :

Drs. FARIS ASSAGAF Direktur Operasi

Pendidikan Formal : 1. Sekolah Dasar – Tahun 1963 SDN Raya Kristus –TERNATE 2. Sekolah Menengah Pertama – Tahun 1957 SMPN 1 Ternate – TERNATE 3. Sekolah Lanjutan Atas – Tahun 1970 SMAN 1 Ternate – TERNATE 4. Sarjana/S1 Ekonomi Umum – Tahun 1978 Universitas Hasanuddin – UJUNG PANDANG Riwayat Pendidikan Subtansial 1. Improvement Port Performance I UNCTAD Jakarta 2. RoRo, Conyainer Term Management and Opert, West Fanders 3. Kursus Pemasaran LPM-UI 4. Port Pricing - Le Havre 5. Port Management 6. Improvement Port Performance II UNCTAD 7. Sminar Port Development Program 8. Seminar Port Tarif - Bangkok 9. Pend Analisa Keuangan untk Pjbt. Non Keuangan 10. International Maritime & Port Seeverity Converence 11. Workshop Knowledge and Charge Management

- Jakarta - Belgia. - Jakarta - Perancis - Delt Belanda - Jakarta - Jakarta - Thailand - Jakarta - Jakarta - Surabaya

Riwayat Jabatan 1. Staf Sub Bag Sispro Ditjen Perhubungan Laut (99) Unit Ditjen Perla 2. Pj. Kasie Usaha Terminal Perum Pelabuhan II (99) Unit Kerja Perumpel 3. Kasie Pemasaran Subdit Pelayanan Jasa Perumpel II (99) Unit Kerja Perumpel II 4. Kasie Pemasaran Dit. Usaha Perumpel II (99) Unit Kerja Perumpel II 5. Kasie Hubungan Masyarakat Perumpel II (99) Unit Kerja Pelabuhan II 6. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Pelabuhan II (99) Unit Kerja Pelabuhan II 7. Kacab. Pelabuhan Cirebon PT. Pelab Indonesia II (99) Unit Kerja Perumpel II 8. Kasubdit Manajer Bina Usaha PT.Pelab Indonesia II (99) Unit Kerja Pelabuhan II 9. Senior Manager Bina Usaha PT. Pelab Indonesia II (4) Unit Kerja Pelabuhan II

46


01/01/1984 -01/02/1984 01/01/1985 - 01/01/1986 01/01/1987 - 15/01/1987 01/01/1988 - 01/02/1988 01/01/1989 - 01/02/1989 01/01/1990 - 15/01/1990 01/01/1991 - 15/01/1991 01/01/1991 -01/02/1991 01/01/1995 - 15/01/1995 04/08/2004 - 05/08/2004 18/05/2005 - 18/05/2005

01/02/1980 28/06/1984 13/04/1988 01/04/1991 10/12/1992 01/04/1993 05/12/1994 23/10/1996 10/02/1999 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

10. Direktur Personalia dan Umum PT.Pelindo IV (2)Unit Kerja Pelabuhan IV 11. Direktur Operasi Pelabuhan Indonesia III (2) Unit Kerja Kantor Pusat 12. Direktur Operasi dan Teknik (2) Unit Kerja Kantor Pusat Riwayat Pangkat 1. IIIa Penata Muda 2. IIIb Penata Muda Tk 1 3. IIIc Penata 4. IIId Penata Tk I Perusahaan 5. IV Pembina Perusahaan 6. IVb Pembina Tk 1 Perusahaan 7. IVe Pembina Usaha Pelabuhan

01/02/1990 01/04/1984 01/04/1988 01/07/1992 01/01/1997 01/01/2001 01/11/2005

Riwayat Kunjungan Ke Luar Negeri 1. Belgium Pendidikan RoRo Container Term Managmt and Opert, West Fl 2. France Pendidikan Port Pricing 3. Belanda Pendidikan Port Management


31/12/2002 19/03/2004 11/05/2009

TMT 01/01/1985 TMT 01/01/1988 TMT 01/01/1989


47

Direktur Operasi CURRICULUM VITAE Nama NIPP Alamat Kota No . Telepon Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin Agama Status perkawinan Golongan darah Tinggi / berat badan Jabatan terakhir TMT Calon Pegawai Hoby

: : : : : : : : : : : : : :

WAHYU SUPARYONO R, AK MM 3.591003526 Jatisari Permai IV Nomor G 35 Sidoarjo Magelang , 17 Oktober 1959 Laki - laki Islam Kawin / 3 anak GolDarah B 165 cm / 70 kg Direktur Keuangan Kantor Pusat 1 Desember 1981 Membaca , Olah Raga

WAHYU SUPARYONO R, AK MM Direktur Operasi

Pendidikan Formal : 1. Sekolah Dasar - Tahun 1972 SD Negeri Nomor 8 - Magelang 2. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama - Tahun 1975 - SMEP Negeri - Magelang 3. Sekolah Menengah Ekonomi Atas jurusana Tata Buku - tahun 1979SMEA Negeri - Magelang 4. Sarjana Muda / D.III Akutansi - Tahun 1982 Sekaloh Tinggi Akutansi Negara - Jakarta 5. Program D.IV / Akutansi - Tahun 1990 Sekolah Tinggi Akutansi Negara - Jakarta 6. Pasca Sarjana / S2 Manajemen - Tahun 1997 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI - Jakarta Riwayat Pendidikan Perjenjangan 1. Latihan Prajabatan Tingkat II Riwayat Pendidikan Substansial 1. Tata Buku Tingkat A - IPersiapan Pertama 2. Tata Buku Tingkat A - II Persiapan Kedua 3. Tata Buku Tingkat - B 4. Penataran P4 5. English language Training 6. Lokakarya penyidikan 7. Pelatihan Pengenalan Komputer bagi Auditor 8. Pendidikan Dan pelatihan pemeriksaan khusus 9. Port Finance Porgramme of International Port Training 10. Training for Trainers 11. Audit Training and Intership Program -Graduate School 12. Workshop knowledge and change management

02/08/1982-03/09/1982

- Magelang - Magelang - Jakarta - Jakarta - Yogyakarta - Jakarta - Jakarta - Jakarta - Le Havre France - Surabaya - Washigton DC - Surabaya

RIWAYAT JABATAN 1. Staf Sekretariat Ditjen Pengawasan Keuangan Negara (99) Unit Kerja Badan Pengawas 2. Staf pada Kantor Akutan Negara Denpasar (99) Unit Kerja BPKP Prop. Bali 3. Staf pada Perwakilan BPKP Prop. Bali Denpasar (99) Unit Kerja BPKP Prop. Bali

48


23/08/1975 - 24/08/1975 23/05/1977 - 24/05/1977 20/12/1978 - 22/12/1978 20/08/1982 - 27/08/1982 18/05/1992 - 14/08/1992 13/11/1995 - 16/11/1995 22/04/1996 - 25/04/1996 03/12/1996 - 13/12/1996 29/05/2000 - 09/06/2000 11/07/2001 - 13/07/2001 14/09/2002 - 10/12/2002 18/05/2005 - 18/05/2005

01/12/1981 01/04/1983 01/04/1985 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Staf pada Biro Kepegawaian & Organisasi BPKP (99) Unit Kerja Badan Pengawas Keuangan Staf pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus (99) Unit Kerja Badan Pengawas Keuangan Auditor Ahli Pratama (99) Unit Kerja Badan Pengawas Keuangan Pemberhentian Dh Sbg. Pns Atas Permintaan Sendiri Staf Muda I (7) Unit Kerja Kanor Pusat Kepala seksi Anggaran (6) Unit Kerja Kantor Pusat Asisten Senior Manager Pengembangan Usaha (6)Unit Kerja Kantor Pusat Asisten Senior Manajer Bina Usaha (6) Unit Kerja Kantor Pusat Senior Manajer Akutansi Keuangan (4) Unit Kerja kantor Pusat Staf Utama II kanpus P.III d/t Direktur Keuangan P.III (4) Unit Kerja kantor Pusat Direktur keuangan Pelabuhan Indonesia III (2) Unit Kerja Kantor Pusat Direktur Keuangan (2) Unit Kerja Kantor Pusat

Riwayat Pangkat 1. II/a Pengatur Muda 2. II/a Pengatur Muda 3. II/b 4. II/a Pengatur Muda 5. II/c Pengatur 6. II/c Pengatur 7. II/d 8. II/d 9. III/a 10. III/b Penata Muda Tk. I 11. III/b Penata Muda Tk . I 12. III/b Penata Muda Tk. I 13. III/b Penata Muda Tk. I Perusahaan 14. III/b Penata Muda Tk. I Perusahaan 15. III/c Penata Perusahaan 16. III/c Penata Perusahaan 17. III/c Penata Perusahaan 18. III/d Penata Tk. I Perusahaan 19. III/d Penata Tk. I Perusahaan 20. IV/a Pembina Perusahaan 21. IV/a Pembina Perusahaan 22. IV/b Pembina Tk. I Perusahaan 23. IV/e Pembina Utama Perusahaan 24. IV/e Pembina Utama Perusahaan

Pengatur Muda Tk.I

Pengatur Tk . I Pengatur Tk . I Penata Muda

Pemberhentian Dari PNS Pengangkatan Pegwai Pelabuhan Kenaikan Pangkat Penyesuaan gaji Pokok KP

BERKALA Berdasarkan SE Meneg BUMN No

01/08/1987 01/01/1991 01/10/1996 30/04/1997 01/05/1997 02/05/1997 23/09/1997 01/02/2000 05/11/2001 18/03/2004 19/03/2004 11/05/2009

01/12/1981 01/04/1983 01/04/1983 01/06/1983 01/04/1985 01/08/1987 01/04/1989 01/01/1991 01/04/1991 01/04/1995 01/04/1997 30/04/1997 01/05/1997 01/04/1999 01/07/1999 01/10/1999 01/04/2001 01/07/2001 01/04/2003 01/07/2003 01/04/2005 01/07/2005 01/11/2005 01/05/2007

Riwayat Kunjungan Ke Luar Negeri 1. United States Of America Short Course Audit Training And Intern Ship Program 2. United States Of America Pendidikan Audit Training and Intership Progam - Graduate

TMT. 14/09/1992 TMT. 14/09/2002

Riwayat Penghargaan 1. Presiden Republik Indonesia

TMT. 21/04/1997



49

Direktur Personalia dan Umum CURRICULUM VITAE Nama NIPP Alamat Kota No . Telepon Tempat /Tgl Lahir Jenis Kelamin Agama Status Perkawinan Golongan Darah Tinggi / berat badan Jabatan Terakhir

: Dr.Drs . A . EDY HIDAYAT NURJAMAN , MM : 3.560702763 : JL.Ikan Mungsing XIV / 3 Surabaya : Surabaya : 031-3537410 : Sumedang , 4 Juli 1956 : laki - laki : Islam : Kawin / 3 anak : Gol . Darah O : 165 cm / 59 kg : Direktur Personalia Dan Umum Kantor Pusat TMT Calon Pegawai : 1 Februari 1976 Hoby :-

Dr.Drs . A . EDY HIDAYAT NURJAMAN , MM

Pendidikan Formal 1. Sekolah Dasar - Tahun 1968 SD Negeri I Panjingkiran - Sumedang 2. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama - Tahun 1971 SMEP Negeri - Sumedang 3. Sekolah Menengah Ekomoni Atas Jurusan Tata Buku - Tahun 1974 SMEA Negeri - Sumedang 4. Sarjana Muda / D.III Ekonomi Keuangan & Perusahaan - tahun 1981 Universitas Jayabaya - Jakarta 5. Sarjana Muda / D.III Akutansi -Tahun 1981 Akademi Accounting Jayabaya - DKI Jakarta 6. Sarjana / S1 ekonomi Magajemen - Tahun 1986 Universitas Krisna Dwipayana - Jakarta 7. Pasca Sarjana / S2 Magister Manajemen - Tahun 1996 Universitas Airlangga - Surabaya 8. Doktor / S3 Ekonomi Umum - Tahun 2007 Universitas Airlangga - Surabaya

Riwayat Pendidikan Substansial 1. Tata Buku A - Jakarta 2. Pendidikan Staf Administrasi Keuangan Pelabuhan - Jogyakarta 3. Tata Buku B - Jakarta 4. Penataran Bandaharawan A - Jakarta 5. Penataran Auditing dan Internal Kontrol - Jakarta 6. Penataran Tingkat Instansi Pusat Tipe B - Jakarta 7. Teknik Penyusunan Anggaran Perusahan - Jakarta 8. Penyuluhan Perpajakan - Jakarta 9. Pelatihan Fasilitator PMT / GKM - Gresik 10. Port Management Singapore 11. Inhouse Training Restrukurisasi & Privatisasi BUMN - Tretes - Pasuruan 12. Menanggulangi Tuduhan Korupsi Terhadap Pejabat BUMN Swasta - Jakarta 13. Seminar Nas Reposisi & Restrukturisasi BUMN Otonomi Daerah - Yogyakarta 14. Pelatihan Dinamika Organisasi - Bandung

50


01/11/1976 - 11/12/1976 06/05/1977 - 12/05/1977 02/07/1979 - 20/07/1979 18/02/1980 - 06/03/1980 08/10/1983 - 11/10/1983 24/03/1984 - 30/03/1984 19/01/1089 - 25/01/1989 18/11/1998 - 20/11/1998 07/03/1999 - 12/03/1999 02/02/2000 - 02/02/2000 24/02/2000 - 25/02/2000 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

15. Seminar Nasional Pengembangan Infrastruktur Maritim di Indonesia 16. Manajemen Arsip yang Efisien dan di Era Digital 17. Aplikasi ABB , ABM , ABC dengan topic Manajemen dengan Kekuatan Fakta 18. Scorecard Based Job Description 19. Scorecard Based Job Description 20. Planning For Sustainable Development - Prigen 21. Strategic Business Management

- Bandung - Surabaya

31/08/2000 - 01/09/2000 14/09/2000 - 14/09/2000

- Prigen - Jakarta - Jakarta - Pasuruan - Surabaya

02/03/2001 - 03/03/2001 17/04/2001 - 18/04/2001 17/04/2001 - 18/04/2001 01/02/2002 - 01/02/2002 17/06/2003 - 18/06/2003

RIWAYAT JABATAN 1. Staf Ditjenhubla Jakarta ( 99 ) Unit Kerja Ditjen Perla 2. Staf BPP Tg.Perak (99) Unit Kerja Cabang Tg.Perak 3. Kasi Anggaran Pendapatan Perumpel III (99) Uit Kerja Kantor Pusat 4. Kasi Pembukuan Umum Perumpel III (99) Unit Kerja Kantor Pusat 5. Kasi Akuntasi Umum Perumpel III (99) Unit Kerja Kantor Pusat 6. Kepala Seksi Anggaran (6) Unit Kerja Kantor Pusat 7. Kepala Sub Direktorat Administrasi Keuangan (4) Unit Kerja kantor Pusat 8. Kepala Satuan Pengawas Intern (3) Unit Kerja Kantor Pusat 9. Kepala Satuan Pengawasan Intern (3) Unit Kerja Kantor Pusat 10. Kepala Biro Perencanan dan Sistem Informasi (3) Unit Kerja Kantor Pusat 11. Staf Utama I pada PI.III diperbantukan pada PI . IV (3) Unit Kerja kantor Pusat 12. Direktur Personalia dan Umum (2) Unit Kerja Kantor Pusat Riwayat Pangkat 1. II/a Pengatur Muda Pengangkatan calon Pegawai 2. II/a Pengatur Muda 3. II/b Pengatur Muda tk.I 4. II/c Penatur Perusahaan 5. III/a Penata Penyesuaian Ijasah Muda Perusahaan 6. III/b Penata Muda Tk. I Perusahaan 7. III/c Penata Perusahaan 8. III/d Penata Tk. I Perusahaan 9. IV/a Pembina Perusahaan 10. IV/a Pembina Perusahaan 11. III/d Penata Tk. I Perusahaan 12. III/d Penata Tk. I Perusahaan 13. III/d Penata Tk.I Perusahaan 14. IV/a Pembina Perusahaan


05/07/1975 11/07/1984 14/08/1984 08/03/1985 10/03/1994 13/02/1993 10/03/1994 29/11/1996 28/04/1997 28/12/1999 27/05/2004 11/05/2009

01/02/1976 Pegawai Penuh Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat 01/07/1987

01/04/1997 01/04/1980 01/10/1983

Kenaikan Pangkat

01/07/1991

Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Lokal

01/07/1995 04/03/1997

Kenaikan Pangkat Lokal Penyesuaian Gaji Pokok Kenaikan Pangkat

05/03/1997 01/04/1997 01/07/1998

Kenaikan Gaji Berkala

01/02/1999

Penyesuaian Gaji Pokok

01/10/1999

KP

01/07/2000


51

15. IV/a Pembina Perusahaan 16. IV/b Pembina Tk. I Perusahaan 17. IV/b Pembina Tk. I Perusahaan 18. IV/b Pembina Tk.I Perusahaan 19. IV/e Pembina Utama Perusahaan 20. IV/c Pembina Utama Muda Perusahaan

KP

01/02/2001 01/07/2002

BERKALA

01/02/2003

BERKALA

01/02/2005

Berdasarkan SE Meneg BUMN No

01/11/2005

-

01/07/2006

Riwayat Kunjungan Ke Luar Negeri 1. Singapore Diklat Port Management and Operation TMT. 01/01/1989 2. Singapore Diklat Management Operation

52


TMT. 02/12/1989


Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha

Husein Latief, Ir., Dipl. HE,M.Sc.

CURRICULUM VITAE 1.

Nama

Husein Latief, Ir., Dipl. HE,M.Sc.

2.

Telepon

HP.:0812-713-6733 Rumah Jakarta 62-21-8647257 Rumah Bandar Lampung 62-721-481210, Kantor 62-721-31146, e-mail : 1. [email protected], Fax :62-721-31155 2. [email protected]

3.

Pekerjaan Terakhir

2007- Sekarang

General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cababang Panjang

4.

Pekerjaan 10 Tahun Terakhir

2005 -Januari 2007

General Manager PT.Persero Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Kantor Pusat Senior Manager Bina Usaha PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Pempro Penyiapan Kawasan Industri & Perdagangan pelabuhan Bojonegoro PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia III Pimpro Pembangunan Pelabuhan Bojonegoro PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Kepala Biro Perencanaan & Pengembangan Usaha

2002- Juli 2004

1999-2002

1998-1999

1995-1998

5.

Tempat & Tanggal Lahir

Solo, 15 Juni 1958

6.

Status Perkawinan

Menikah sejak Nama Istri Pekerjaan Istri Pendidikan istri Jumlah Anak


Tahun 1983 Nur Wiwik Widayati Ibu Rumah Tangga Akademi Bahasa Asing (ABA) Jurusan Bahasa Inggris 2 (dua) Anak Laki-laki


53

7

Pendidikan Formal

1989 1988

1989 1976 1973 1970 8.

Pendidikan Non Formal

2008 2005

2004

2003

2001 1996 1994 1990 1990 9

Aktivitas Organisasi

1997 1999-2003 1998-2008

54


IHE Delft, The Netherlands S2, Master of Science. IHE Delft, The Netherlands Diploma Hidraulic Engineering, S2 (Lulus Dengan Predikat Distinction). Institut Teknologi Bandung S1. Teknik Sipil Sekolah Menegah Atas IPA/PASPAL Probolinggo Sekolah Menegah Pertama Probolinggo Sekolah Dasar Bangil THE JAKARTA CONSULTING GROUP Holding Company Management ESQ Nasional Angkatan 32 Pada Leader ship training Centre, Instruktur Ari Ginanjar Agustian di Jakarta PT. Dunamis The Habit Leadership Training, Training JICA Workshop on The Public Private Partnership in Indonesia Ports, di Jepang Manajemen Qolbu Pondok Pesantren Darul Tauhid- Bandung Penataran P4 Type A, di Jakarta Pengawasan Melekat di Jakarta Singapore Port Institute Port Management & Operation, di Singapura Singapore Port Institute Managing Container Terminal, di Singapura Anggota Pengurus Staff Betawi “SERASI” Ketua Departeman Pemberdayaan Ekonomi Umat Dewan Masjid Indonesia Ketua Paguyuban YUANGGA


10.

Riwayat Pekerjaan

2007- Sekarang

2005-2007

2002- Juli 2004

1999-2002

1998-1999 1993-1995

1992-1993

11

Aktivitas Keahlian

1990-1999 1980-1983

12.

Alamat


General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Kantor Pusat Senior Manager Bina Usaha PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Pempro Penyiapan Kawasan Industri & Perdagangn Pelabuhan Bojonegoro PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Pempro Pembangunan Pelabuhan Bojonegoro PT. (Persero)Pelabuhan Indonesia II Kepala Seksi Perencanaan Usaha pada Direktorat Usaha PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Kepala Dinas Pelayanan Pelanggan pada Unit Usaha Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Asisten Dosen pada Laboratorium Hidraulika Department Tehnik Sipil ITB

Rumah : 1. Jakarta Jl. H. Amar II No. 50 RT.06 RW.08 Duren Sawit Pondok Kelapa Jakarta Timur Kode Pos 13450 2. Bandar Lampung Jl Gatot Subroto No.337 Panjang Bandar Lampung Kode Pos 35241


55

56





57

Lintasan Peristiwa 2009

Januari Kunjungan Sekjen Perhubungan Laut di kantor pusat Pelindo III, 12 Januari 2009

Peletakan Lunas pekerjaan pengadaan 2(dua) unit kapal tunda daya 2x1500 HP TYPE SRP untuk Pel. Cab. Perak. jakarta 6 Januari 2009

Peresmian Gedung Administrasi oleh Istri Direktur Utama Pelindo III. Ibu Suprihat, Surabaya, 5 Januari 2009

Peresmian pengoperasian alur baru Ambang Barito Banjarmasin, 8 Januari 2009

Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural di lingkungan Pelindo III, 31 Januari 2009

58



Februari Serah Terima Jabatan Komisaris RS PHC, 3 Pebruari 2009

Serah terima Jabatan Pejabat Struktural PT Pelindo III Unit Perkapalan, 17 Pebruari 2009

Maret Kunjungan Kerja Bupati Lombok Barat, di Kantor Pusat PT Pelindo III Surabaya, 4 MARET 2009

April Penandatanganan MOU dengan PT Madura Industrial Sea Port City, Surabaya, 21 april 2009

Rapat Kerja PT.Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (PERSERO) di JW Marriot Hotel Surabaya 23-24 April 2009



59

Serah terima Jabatan Pejabat Struktural PT Pelindo III, 30 April 2009

Sosialisasi Key Performance Indicators (KPI) di Kantor Pusat PT PElindo III Surabaya, 28 APRIL 2009

Mei Kunjungan Kerja DPR-RI KOMISI 6 di Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, 14 MEI 2009

Pembahasan Finalisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2009, 6-8 Mei 2009 di Kantor Pusat Pelindo III Surabayaa

Penandatanganan Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PT Pelindo III dengan Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, 8 Mei 2009.

60



Serah Terima Jabatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Surabaya, 20 Mei 2009

Kunjungan Menteri BUMN, Sofyan Djalil ke Dermaga Multipurpose Nilam Timur Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, 10 juni 2009

Juni Pelatihan pengoperasian aplikasi SI-SDM dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Prigen, Juni 2009

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) Anak Perusahaan Pelindo III, Surabaya, 17 Juni 2009

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Rumah Sakit PHC Surabaya, anak Perusahaan Pelindo III, Surabaya, 18 Juni 2009



61

Serah Terima Kapal Tunda KT BIMA 306 dari PT Daya Radar Utama kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Tanjung Perak, Surabaya, 22 Juni 2009

Juli BAPOR Gathering 2009 di Surabaya, 24 Juli 2009

Rapat Dinas PT Pelabuhan Indonesia III (persero) di Kantor Pusat. Surabaya, 22 - 24 Juli 2009

Agustus Pembekalan dan Ujian Pra Jabatan Pelamar Lulus Seleksi Tingkat II Tahun 2009 di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Prigen, 3 - 10 Agustus 2009

penandatanganan MOU dengan Kajati Kalimantan Selatan, Surabaya 10 Agustus 2009

62



Press Conference, Development and Promotion Surabaya as Cruise Destination. Pelabuhan Tanjung Perak, oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Surabaya, 15 Agustus 2009

Seminar Development and Promotion Surabaya as Cruise Destination. di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 15 Agustus 2009

Serah Terima asset PT. Rukindo kepada PT Pelindo III (Persero). Surabaya, 4 Agustus 2009

September Penyerahan Bantuan Sembako, oleh Direksi Pelindo III Surabaya, 15 Sept 2009

Serah Terima Kapal Pandu Antasena 306 & 315 di Kantor Pusat Pelindo III Surabaya, 14 September 2009



63

Kunjungan Gubernur Jawa Timur ke Terminal Penumpang Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam rangka pantauan Arus Mudik Lebaran, Surabaya, 17 September 2009

Kunjungan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Terminal Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak. Surabaya, 9 September 2009

Kunjungan Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal, ke Terminal Penumpang Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam rangka pantauan arus mudik lebaran, Surabaya, 24 September 2009

Jumpa Pers Direksi Pelindo III Surabaya, 9 September 2009

Oktober Pelatihan Managerial Competency Enchancement (MCE) di Surabaya, 19 - 24 Oktober 2009

64



Nopember Pelantikan dan Serah Terima Pejabat Struktural Lingkungan Pelindo III Kantor Pusat. Surabaya, 12 Nopember 2009

Penandatanganan MOU antara PT KAI dan PT Pelindo III dalam hal handling Petikemas di pelabuhan Surabaya 4 Nopember 2009

Desember Penyerahan Bantuan Program Bina Lingkungan (PKBL) Wilayah Jawa Timur Tahap II, Surabaya 29 Desember 2009

Rapat Kerja anggota Komisi VI DPR-RI dengan beberapa BUMN di Kantor Pusat Pelindo III. Surabaya, 7 Desember 2009

Rapat Pra-RUPS dengan Asdep BUMN di Surabaya, 17 Desember 2009



65

Kebijakan Pengelolaan Risiko Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha maka risiko yang dihadapi pun akan semakin meningkat. Peningkatan dapat terjadi pada frekuensi kejadian, ataupun besarnya dampak kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak diharapkan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Good Corporate Governance (GCG), Pelabuhan Indonesia III tentunya dituntut untuk dapat mengelola semua risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha Pelabuhan Indonesia III melekat risiko sebagai berikut 1. Risiko Bisnis (Risiko Usaha) adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan yang tidak diprakirakan dalam lingkungan yang kompetitif dari kegiatan pengembangan dan bisnis (usaha) jasa-jasa pelayanan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan kondisi ekonomi, hinterland dan kebijakan Pemerintah, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. 2. Risiko Operasional adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari kegiatan administrasi dan pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan, kerjasama pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan fasilitas peralatan pelabuhan serta system informasi computer, yang antara lain disebabkan adanya ketidakmemadainya atau ketidakcukupan sumber daya, kesalahan manusia, ketidaksiapan atau kegagalan proses eksternal (front office), kegagalan system dan prosedur eksternal serta kebijakan yang tidak berjalan, baik karena factor internal maupun oleh factor eksternal perusahaan. 3. Risiko Keuangan adalah risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrument keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntasi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang

66


disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan. 4. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM) adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil karyawan perusahaan, tenaga kerja outsourching, kebijakan pejabat perusahaan dan penunjang perusahaan, yang antara lain disebabkan adanya ketidakmemadainya atau ketidakcukupan sumber daya manusia secara individu maupun kelompok, ketidaksiapan atau kegagalan proses penunjang perusahaan (system dan prosedur, struktur organisasi serta administrasi kantor, kerumah-tanggaan dan dokumentasi perusahaan) yang disebakan oleh faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. 5. Risiko Asset adalah kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari asset berwujud (selain tanah, perairan dan bangunan gedung yang disewakan), asset tidak berwujud, risiko kejadian (peritiwa) dan asuransi sehingga menimbulkan kemungkinan kehilangan nilai atau kerugian apabila asset berwujud dan tidak berwujud tersebut menghadapi risiko yang disebakan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. 6.

Risiko Properti adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil berkenaan dengan asset tanah, perairan dan bangunan-bangunan yang disewakan sehingga menimbulkan kemungkinan kehilangan nilai atau kerugian apabila property yang bersangkutan menghadapi risiko yang disebakan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

7. Risiko Teknis dan Teknologi adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil karena perkembangan teknologi yang digunakan tidak tepat guna atau tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi terkini maupun berupa penyimpangan karena aspek-aspek teknis yang melekat pada infrastrutur dan atau suprastruktur perusahaan tidak sesuai dengan kondisi dan situasi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

yang dihadapi yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. 8. Risiko Legal adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil karena adanya permasalahan hokum, ketiadaan atau kelemahan peraturan dan perundang-undangan yang mendukung maupun potensi penyimpangan hasil karena adanya kondisi dan situasi politik yang berkembang pada tingkat lokal, regional maupun nasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan.

9. Risiko Strategik adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil perusahaan maupun bersifat strategis karena perusahaan melakukan transaksi strategis (investasi, kerjasama usaha, pembuatan anak perusahaan, merger, akusisi, divestasi, privatisasi, go public, likuidasi, aliasi strategis, obliglasi dll) maupun potensi penyimpangan hasil karena adanya proyek, pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. 10. Risiko Keselamatan, Keamanan dan lingkungan (K2L) adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil berkenaan dengan aspek keselamatan, kesehatan dan keamanan maupun lingkungan hidup (polusi dll) dari semua sumber daya perusahaan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jasajasa pelayanan kepelabuhanan, yang disebakan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. 11. Risiko reputasi adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan reputasi atau nama baik perusahaan yang antara lain disebakan oleh penerimaan lingkungan eksternal (Stakeholder, masyarakat, dll) yang rendah, bahkan bisa terjadinya penolakan, yang diantaranya dalam bentuk publikasi negative, persepsi negative terhadap perusahaan maupun hubungan komunikasi kelembagaan yang berkurang harmonis, yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam hasil studi manajemen risiko Keuangan dan legal Indonesia Port Corporation III

dapat diterima, hanya untuk memastikan bahwa seluruh risiko korporat dapat dikelola maka perlu dibuatkan system manajemen risiko yang efektif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Setiap Pimpinan Unit Kerja struktural pada setiap tingkatan organisasi di lingkungkan Perusahaan, baik di Kantor Pusat maupun di Cabang atas UPP adalah pemilik risiko dari risiko suatu yang melekat sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, dengan klasifikasi atau peringkat (strata) sebagai berikut: a. Tingkat Korporat (Perusahaan) b. Tingkat Kantor Pusat - Tingkat Direktorat (Direktur sesuai bidang tugasnya) - Tingkat Sub Direktorat/ Biro atau yang setingkat (Senior Manajer/ Kabiro/CS) - Tingkat Sub-sub Direktorat atau yang setingkat (Asisten Senior Manajer/ Askaro) c. Tingkat Cabang/ Unit Pengusahaan Perusahaan (UPP) - Tingkat Divisi atau yang setingkat (Manajer) - Tingkat Dinas atau yang setingkat (Asisten Manajer) - Tingkat Sub Dinas atau yang setingkat (Supervisor) 2. Kepemilikan risiko sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus terbagi habis sampai dengan Unit Kerja terkecil (setingkat Asisten Senior Manajer pada Kantor Pusat dan setingkat Supervisor pada cabang UPP) menurut jenjang struktur organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang serta tugas dan fungsinya masing-masing. 3. Semua tingkatan manajemen pada setiap jenjang organisasi di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Kantor Pusat dan Cabang/ UPP) sampai dengan Unit Kerja terkecil (Asisten Senior Manajer pada Kantor Pusat, dan Supervisor pada Cabang/ UPP) bertanggung jawab penuh dalam mengelola risiko pada Unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam rangka implementasi menejaman risiko sesuai dengan arah Kebijakan Perusahaan pada Tujuan Penerapan Manajemen Risiko.


67

Sumber Daya Manusia (SDM) Competency Based Human Resource Management

Dalam rangka mendukung arah strategis perkembangan perusahaan telah dilaksanakan embrio manajemen SDM berbasis kompetensi. Tahapan yang telah dilakukan adalah penyusunan kamus kompetensi sebagai pedoman untuk mengetahui profil kompetensi jabatan (Job Profile). Kemudian berdasarkan kamus kompetensi tersebut disusun alat ukur untuk mengetahui level kompetensi yang dimiliki oleh pegawai (Employee Profile), dan gap antara Job Profile dan Employee Profile. Alat ukur ini disebut Behavior Symptom Test (BST) dan telah dibuat dalam

68


bentuk aplikasi berbasis komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi yang lain.

Talent Mapping

Menyadari bahwa setiap pegawai adalah unik dengan talent yang berbeda-beda, maka dalam rangka pengembangan SDM telah dilakukan Talent Mapping untuk pejabat struktural dengan kelas jabatan tertentu. Hasil mapping itu sendiri selain digunakan untuk pengembangan pegawai yang bersangkutan, juga untuk mengetahui konfigurasi SDM pelabuhan sehingga dapat menjadi salah satu instrument yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bermuara pada kinerja perusahaan. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Seiring dengan corporate vision and mission, yakni membentuk SDM yang kompeten, berkinerja unggul, dan berbudipekerti luhur, maka program diklat didasarkan pada fundamen tersebut. Selain diklat yang bersifat meningkatkan kemampuan teknis (hard competency), diklat yang bertujuan mengasah kemampuan non teknis (soft competency) juga menjadi perhatian penuh manajemen. Beberapa pegawai juga mendapatkan biaya perusahaan untuk pendidikan yang berstrata. Diklat di luar negeri juga telah dilaksanakan, baik yang bersifat biaya perusahaan maupun beasiswa (Korea, Singapore). Dengan telah dilaksanakannya mapping kompetensi dan talent, memudahkan focus dan prioritas bidang diklat yang dilaksanakan.

Pembinaan Mental Pegawai

Peningkatan kualitas SDM yang mengarah pada peningkatan kinerja SDM juga dilaksanakan melalui pembinaan mental pegawai. Komitmen untuk melaksanakan pembinaan mental pegawai dimaksud, selain melalui kegiatan rutin pembinaan mental pegawai, juga telah diberangkatkan sebanyak 25 orang pegawai untuk menunaikan ibadah haji.

Kesehatan Pegawai

Fasilitas kesehatan bagi pegawai dilakukan bekerjasama dengan Rumah Sakit PHC khusus untuk daerah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, sedangkan untuk Cabang / UPP lainnya bekerjasama dengan rumah sakit setempat atau menunjuk dokter umum.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sebagai sarana yang menjamin hubungan industrial antara manajemen PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) dengan Serikat Pegawai Indonesia Port Corporation III


69

Pelabuhan Indonesia III maka telah dilakukan pembaharuan perjanjian kerja bersama. PKB ini merupakan penyempurnaan dan pembaharuan dari PKB sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan perkembangan terkini dan tuntutan masa depan. Keberadaan dari PKB ini juga bertujuan untuk menyatukan visi manajemen dan visi serikat pekerja agar terwujud perusahaan yang lebih sehat, efisien, efektif, produktif dan berdaya saing tinggi serta dapat mensejahterakan keseluruhan pegawai/pekerja dan keluarganya.

Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan realisasi tahun 2008 sebanyak 2.426 orang dan realisasi tahun 2009 menjadi 2.348 orang. Realisasi tahun 2008 untuk SDM dengan tingkat pendidikan pasca sarjana (S-2) sebanyak 182 orang dan realisasi tahun 2009 sebanyak 180 orang, sarjana (S-1) realisasi tahun 2008 sebanyak 812 orang dan realisasi tahun 2009 sebanyak 859 orang. Adapun realisasi SDM tahun 2008 dan tahun 2009 berdasarkan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No.

URAIAN

DESCRIPTION

2008

2009

0

1

Doctorate

1

Doktor (S-3)

2

Magister / Pasca Sarjana (S-2)

182

179

Post Graduate

3

Sarjana (S-1)

812

859

Bachelor / Under Graduate

4

Sarjana Muda ( D3)

258

288

Diploma

5

Sekolah Lanjutan Atas (SLA)

966

862

Senior High School

6

Sekolah Lanjutan Pertama (SLP)

145

109

Junior High School

7

Sekolah Dasar (SD)

63

50

Elementary

2426

2348

JUMLAH

70

Tahun



KEGIATAN USAHA 2009



71

Pelayanan dan Produksi Jasa Pelabuhan Corporate a. Arus Kapal Tahun 2009, arus kapal terealisasi 72.480 unit dan 210.528.930 GT atau turun 3% dalam unit dan meningkat 2% dalam GT dari tahun 2008. Hal ini disebabkan menurunnya kunjungan kapal general cargo, kapal curah kering, kapal tongkang dan kapal penumpang sesuai dengan penurunanan arus barang, komoditi curah kering dan penumpang, namun dari GT kapal menunjukkan adanya perubahan ukuran kapal menjadi lebih besar . b. Arus Barang Tahun 2009, arus barang terealisasi 117.002.430 Ton/ M3 atau turun 4% dari tahun 2008. Hal ini disebabkan berkurangnya kegiatan B/M komoditi curah kering, khususnya batubara, pupuk dan semen serta komoditi kayu log, plywood dan kayu olahan. c. Arus Petikemas Tahun 2009, arus petikemas terealisasi 2.468.310 Box dan 2.989.653 TEU’s atau meningkat 3% dalam Box dan 2% dalam TEU’s dari tahun 2008. Peningkatan

arus petikemas di dermaga konvensional disebabkan adanya kecenderungan perubahan pola angkutan dari kemasan cargo ke petikemas khususnya pada Cabang Pelabuhan Tanjung Perak dengan beroperasinya Terminal Multipurpose Nilam Timur, Tenau Kupang dan dibukanya route baru di Pelabuhan Lembar. d. Arus Penumpang Tahun 2009, arus penumpang terealisasi 2.930.935 orang atau menurun 12% dari tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya penurunan arus penumpang dalam negeri, terutama pada Cabang Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin, Gresik, Tanjung Wangi, Benoa, Sampit dan Kupang sesuai dengan berkurangnya kunjungan kapal penumpang. e. Arus Hewan Tahun 2009, arus hewan hanya terealisasi 158.673 ekor atau menurun 9% dari tahun 2008. Hal ini disebabkan menurunnya arus hewan dalam negeri, khususnya sapi bibit melalui Pelabuhan Tenau Kupang dan Bima yang akan dikirim ke Kalimantan.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III NO

URAIAN

SATUAN

2

3

1 I

2. Kapal Dalam Negeri

JUMLAH ARUS KAPAL

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

Unit

5.816

5.672

98

GT

90.075.974

87.537.355

97

Unit

69.002

66.808

97

GT

116.248.721

122.991.575

106

Unit

74.818

72.480

97

GT

206.324.695

210.528.930

102

Ton

66.179.349

66.697.444

101

M3

720.682

642.253

89

ARUS BARANG 1. Perdagangan Luar negeri

72

KECEND

ARUS KAPAL 1. Kapal Luar Negeri

II

REALISASI



2. Perdagangan Dalam negeri JUMLAH ARUS BARANG III

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Ton

49.379.504

44.213.569

90

M3

5.509.374

5.449.164

99

Ton

115.558.853

110.911.013

96

M3

6.230.056

6.091.417

98

Box

2.388.827

2.468.310

103

Teus

2.931.166

2.989.653

102

Orang

3.322.516

2.930.935

88

II. TG. PERAK  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 15.064 unit dan 63.248.150 GT atau relatif sama dalam satuan unit dan meningkat 2% dalam satuan GT karena meningkatnya kunjungan Kapal Petikemas, Kapal Curah Kering dan Kapal Curah Cair.  Arus barang terealisasi 13.221.345 Ton/M3 atau menurun 9% dari tahun 2008 karena berkurangnya jumlah barang terutama General Cargo dan Curah Kering.

 Arus Petikemas terealisasi 2.270.020 TEU’s atau meningkat 4% dari tahun 2008 karena meningkatnya arus petikemas di terutama setelah beroperasinya Terminal Multipurpose Nilam Timur.  Arus penumpang terealisasi 937.797 orang atau menurun 19% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Tg. Perak NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

I

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

Unit

2.346

2.435

104

GT

28.961.362

29.522.768

102

Unit

13.053

12.629

97

GT

33.047.098

33.725.382

102

Unit

15.399

15.064

98

GT

62.008.460

63.248.150

102

1. Perdagangan Luar negeri

Ton

6.747.409

5.541.713

82

M3

209.351

246.476

118

2. Perdagangan Dalam negeri

Ton

5.553.851

5.384.642

97

M3

1.971.248

2.048.514

104

Ton

12.301.260

10.926.355

89

M3

2.180.599

2.294.990

105

Box

1.817.242

1.912.301

105

Teus

2.190.464

2.270.020

104

2. Kapal Dalam Negeri JUMLAH ARUS KAPAL ARUS BARANG

JUMLAH ARUS BARANG III

KECEND


II

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

1.154.780

937.797

81

V

ARUS HEWAN

Ekor

48.442

43.319

89



73

III. TG. EMAS  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 3.899 unit dan 17.106.637 GT atau menurun 3% dalam satuan unit dan 0,5% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 4.716.147 Ton/M3 atau meningkat 11% dari tahun 2008 karena meningkatnya impor biji gandum, gula pasir serta ekspor tetes/ molases dan CPO beserta turunannya.

 Arus Petikemas terealisasi 356.755 TEU’s atau menurun 5% dari tahun 2008 karena menurunnya petikemas ekspor di Terminal Petikemas Semarang (TPKS).  Sedangkan, arus penumpang terealisasi 383.835 orang atau menurun 4% dari tahun 2008, karena berkurangnya penumpang dari Semarang dengan tujuan luar Jawa.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Tg. Emas NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

I

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

Unit

709

711

100

GT

9.379.606

9.411.335

100

Unit

3.293

3.188

97

GT

7.810.727

7.695.302

99

Unit

4.002

3.899

97

GT

17.190.333

17.106.637

100


Ton

751.825

863.512

115

M3

31.331

21.464

69


Ton

2.563.057

2.913.125

114

M3

886.034

918.046

104

Ton

3.314.882

3.776.637

114

M3

917.365

939.510

102

Box

232.667

219.596

94

Teus

374.476

356.755

95 96

2. Kapal Dalam Negeri JUMLAH ARUS KAPAL ARUS BARANG


KECEND


II

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

399.917

383.835

V

ARUS HEWAN

Ekor

17

-

-

IV. TG. INTAN  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 2.140 unit dan 21.152.539 GT atau meningkat 24% dalam satuan unit dan 17% dalam GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 7.621.632 Ton atau meningkat 15% dari tahun 2008 karena meningkatnya pembongkaran batubara dan pupuk urea serta ekspor semen curah.

74


 Arus hewan terealisasi 36.460 ekor atau meningkat 19% dari tahun 2008 karena peningkatan permintaan hewan potong di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat menjelang peringatan hari-hari besar (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal).


Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Tg. Intan NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

I

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

1. Kapal Luar Negeri

Unit

245

258

GT

6.997.907

7.966.950

114


Unit

1.478

1.882

127

GT

11.085.973

13.185.589

119

Unit

1.723

2.140

124

GT

18.083.880

21.152.539

117

105

Ton

941.056

1.249.930

133

M3

-

-

Ton

5.659.987

6.371.702

M3

-

-

Ton

6.601.043

7.621.632

M3

-

-

-

Box

-

-

-

Teus

-

-

-

ARUS BARANG 1. Perdagangan Luar negeri 2. Perdagangan Dalam negeri JUMLAH ARUS BARANG

III

KECEND

ARUS KAPAL

JUMLAH ARUS KAPAL II

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

-

-

V

ARUS HEWAN

Ekor

30.667

36.460

113 115

119

V. GRESIK  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 5.770 unit dan 7.278.868 GT atau meningkat 4% dalam satuan unit dan 162% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 6.121.661 Ton/M3 atau meningkat 5% dari tahun 2008 karena meningkatnya

kegiatan pembongkaran secara langsung barang2 off shore, curah kering dan pembongkaran log.  Arus penumpang terealisasi 132.374 orang atau mennurun 10% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Gresik NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

REALISASI

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

61.977

587.154

947


Unit

5.512

5.712

104

GT

2.712.435

6.691.714

247

JUMLAH ARUS KAPAL

Unit

5.552

5.770

104

GT

2.774.412

7.278.868

262



75

II


III

ARUS PETIKEMAS

Ton

111.712

78.651

70

M3

4.426

-

Ton

5.171.048

5.454.656

105

M3

568.395

588.354

104

Ton

5.282.760

5.533.307

105

M3

572.821

588.354

103

Box

-

-

-

Teus

-

-

-

-

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

146.540

132.374

90

V

ARUS HEWAN

Ekor

2.419

3.764

156

VI. TEGAL  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 729 unit dan 234.363 GT atau meningkat 17% dalam satuan unit dan 67% dalam satuan GT dari tahun 2008 karena adanya peningkatan kunjungan kapal-kapal lokal dengan tujuan docking.  Arus barang terealisasi 70.486 Ton/M3 atau menaik 10% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Tegal NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

2. Kapal Dalam Negeri JUMLAH ARUS KAPAL II

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

-

-

-

Unit

625

729

117

GT

140.753

234.363

167

Unit

625

729

117

GT

140.753

234.363

167

Ton

-

-

-

M3

-

-

-

Ton

62.670

67.405

108

M3

1.187

3.081

260

JUMLAH ARUS BARANG

Ton

62.670

67.405

108

M3

1.187

3.081

260

ARUS PETIKEMAS

Box

-

-

-

Teus

-

-

-

ARUS BARANG 1. Perdagangan Luar negeri 2. Perdagangan Dalam negeri

III

76

REALISASI

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

-

-

-

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

-



VII. BANJARMASIN  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 12.848 unit dan 56.525.108 GT atau menurun 9% dalam unit dan 2% dalam GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 41.185.415 Ton/M3 atau menurun 7% dari tahun 2008 hal ini disebabkan berkurangnya barang dengan komoditi batubara akibat berlakunya PERDA Provinsi Kalsel No.3 Tahun

2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.  Arus Petikemas terealisasi 244.617 TEU’s atau menurun 2% dari tahun 2008.  Sedangkan, arus penumpang terealisasi 216.135 orang atau menurun 22% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Banjarmasin NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

I

2. Kapal Dalam Negeri JUMLAH ARUS KAPAL

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

Unit

1.157

1.037

90

GT

25.785.862

24.757.921

96

Unit

12.975

11.811

91

GT

32.075.659

31.767.187

99

Unit

14.132

12.848

91

GT

57.861.521

56.525.108

98

Ton

34.670.594

37.995.461

110

M3

313.279

189.605

61

Ton

8.508.198

2.556.869

30

M3

563.322

443.480

79

Ton

43.178.792

40.552.330

94

M3

876.601

633.085

72

Box

233.226

225.757

97

Teus

250.371

244.617

98


III

KECEND


II

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

278.831

216.135

78

V

ARUS HEWAN

Ekor

16.791

12.960

77



77

VIII. KOTABARU  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 7.375 unit dan 22.404.313 GT atau menurun 8% dalam unit dan 16% dalam GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 33.270.159 Ton/M3 atau menurun 7% dari tahun 2008 karena menurunnya arus kunjungan kapal mother vessel pada kegiatan pemuatan batubara di Pelabuhan Mekarputih akibat berkurangnya supply batubara dari PT.Adaro yang kegiatannya beralih ke Taboneo.

 Arus petikemas terealisasi 9.420 TEU’s atau menurun 2% dari tahun 2008 karena menurunnya kegiatan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Batulicin.  Sedangkan arus penumpang di Pelabuhan Batulicin terealisasi 171.163 orang atau meningkat 8% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Kotabaru NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3


KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

15.593.039

11.648.802

75

Unit

7.491

6.934

93

GT

11.170.337

10.755.511

96

Unit

8.057

7.375

92

GT

26.763.376

22.404.313

84

Ton

19.976.088

18.052.822

90

M3

-

-

Ton

15.880.204

15.212.601

96

M3

40.046

4.736

12

Ton

35.856.292

33.265.423

93

M3

40.046

4.736

12

Box

9.641

9.420

98

Teus

9.641

9.420

98 108


III

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

158.257

171.163

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

-

-

IX. SAMPIT  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 4.302 unit dan 5.238.550 GT atau meningkat 2% dalam satuan unit dan 4% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 4.218.872 Ton/M3 atau meningkat 2% dari tahun 2008 Hal ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal pada kegiatan bongkar muat komoditi CPO, pupuk, inti sawit, semen, bijibesi.

78


 Arus petikemas terealisasi 27.238 TEU’s atau meningkat 5% dari tahun 2008 karena adanya perubahan pola angkutan dari kemasan cargo ke petikemas.  Sedangkan, arus penumpang terealisasi 208.482 orang atau menurun 22% dari tahun 2008 .


Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Sampit NO

URAIAN

1

2

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

1.832.029

1.744.310

95

Unit

4.017

4.170

104

GT

3.200.717

3.494.240

109

Unit

4.212

4.302

102

GT

5.032.746

5.238.550

104


Ton

2.790.547

2.557.691

92

M3

570

4.995

876


Ton

833.835

1.157.806

139

M3

525.787

498.380

95

Ton

3.624.382

3.715.497

103

M3

526.357

503.375

96

Box

25.438

26.838

106

Teus

25.894

27.238

105 78

JUMLAH ARUS KAPAL ARUS BARANG


3

REALISASI

GT 2. Kapal Dalam Negeri

II

SATUAN

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

266.440

208.482

V

ARUS HEWAN

Ekor

195

-

-

X. KUMAI  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 3.114 unit dan 3.689.475 GT atau menurun 12% dalam satuan unit dan meningkat 8% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 2.633.398 Ton/M3 atau meningkat 4% dari tahun 2008 hal ini disebabkan meningkatnya arus ekspor komoditi CPO beserta turunannya.  Arus petikemas terealisasi 8.301 TEU’s atau menurun 4% dari tahun 2008.  Arus penumpang terealisasi 226.374 orang atau meningkat 5% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Kumai NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3



REALISASI

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

776.055

1.024.578

132

Unit

3.396

2.888

85

GT

2.653.904

2.664.897

100

Unit

3.548

3.114

88

GT

3.429.959

3.689.475

108


79

II


III

ARUS PETIKEMAS

Ton

164.335

347.952

212

M3

161.725

179.713

111

Ton

1.950.256

1.898.360

97

M3

257.700

207.373

80

Ton

2.114.591

2.246.312

106

M3

419.425

387.086

92

Box

8.564

8.301

97

Teus

8.650

8.301

96 105

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

215.394

226.374

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

-

XI. PROBOLINGGO  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 2.438 unit dan 197.457 GT atau menurun 20% dalam unit dan 17% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 284.129 Ton/M3 atau menurun 2% dari tahun 2008 karena berkurangnya kegiatan bongkar kayu olahan dan beralih ke angkutan petikemas untuk komoditi plywood.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Probolinggo NO

URAIAN

1

2

2009

4

(%)

5

6 = 5 :4 -

Unit

3.037

2.438

80

GT

213.800

197.457

92

Unit

3.044

2.438

80

GT

227.780

197.457

87

-


Ton

-

-

M3

-

-


Ton

55.072

53.980

98

M3

234.144

230.149

98

Ton

55.072

53.980

98

M3

234.144

230.149

98

Box

-

-

-

Teus

-

-

-

ARUS BARANG

JUMLAH ARUS BARANG

80

2008

KECEND

13.980

JUMLAH ARUS KAPAL

III

3

REALISASI


II

SATUAN

ARUS PETIKEMAS

-

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

-

-

-

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

-



XII. TG. WANGI  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 1.253 unit dan 2.023.088 GT atau menurun 4% dalam satuan unit dan 20% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 897.798 Ton atau menurun 15% dari tahun 2008 karena berkurangnya kegiatan bongkar muat jenis barang general cargo dan barang curah kering.  Sedangkan, arus penumpang terealisasi 8.438 orang atau menurun 14% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Tg. Wangi NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3


KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

14.286

36.346

254

Unit

1.295

1.244

96

GT

2.513.525

1.986.742

79

Unit

1.302

1.253

96

GT

2.527.811

2.023.088

80

Ton

8.002

3.813

48

M3

-

-

Ton

1.044.993

893.985

M3

-

-

Ton

1.052.995

897.798

M3

-

-

-

Box

-

-

-

Teus

-

-

-


III

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

9.812

8.438

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

XIII. BENOA  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 6.688 unit dan 2.987.626 GT atau meningkat 3% dalam satuan unit dan 10% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 156.126 Ton/M3 atau menurun 6% dari tahun 2008 karena menurunnya bongkaran pasir dari kubu karangasem.


86 85

86 -

 Arus petikemas terealisasi 26.300 TEU’s atau menurun 24% dari tahun 2008 karena menurunnya kegiatan B/M petikemas terutama pengiriman barang kerajinan dan ikan tuna.  Arus penumpang terealisasi 279.686 orang atau menurun 5% dari tahun 2008 karena berkurangnya kunjungan penumpang dalam negeri.


81

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Benoa NO

URAIAN

1

2

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

311.793

461.528

148

Unit

6.230

6.425

103

GT

2.409.454

2.526.098

105

Unit

6.464

6.688

103

GT

2.721.247

2.987.626

110


Ton

-

-

M3

-

-


Ton

166.381

156.126

M3

-

-

Ton

166.381

156.126

M3

-

-

Box

24.912

19.152

77

Teus

34.529

26.300

76 95

JUMLAH ARUS KAPAL ARUS BARANG


3

REALISASI


II

SATUAN

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

293.312

279.686

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

94 94 -

-

XIV. TENAU KUPANG  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 2.261 unit dan 3.209.110 GT atau meningkat 2% dalam satuan unit dan 10 % dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 552.719 Ton/M3 atau menurun 6% dari tahun 2008.

 Arus petikemas terealisasi 46.610 TEU’s atau meningkat 25% dari tahun 2008 karena beralihnya moda angkutan cargo ke petikemas.  Arus penumpang terealisasi 168.557 orang atau menurun 28% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Tenau Kupang NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3


82


REALISASI

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

289.906

259.789

90

Unit

2.079

2.171

104

GT

2.627.489

2.949.321

112

Unit

2.206

2.261

102

GT

2.917.395

3.209.110

110


II


III

ARUS PETIKEMAS

Ton

-

-

-

M3

-

-

-

Ton

383.675

348.352

91

M3

204.264

204.367

100

Ton

383.675

348.352

91

M3

204.264

204.367

100

Box

37.137

46.553

125

Teus

37.141

46.610

125

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

233.932

168.557

72

V

ARUS HEWAN

Ekor

36.857

41.286

112

XV. LEMBAR  Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 1.633 unit dan 1.772.371 GT atau meningkat 2% dalam satuan unit dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 735.104 Ton/M3 atau meningkat 40% dari tahun 2008 karena meningkatnya pembongkaran pupuk curah, semen in bag dan pupuk in bag.

 Akhir Tahun 2009 Petikemas mulai masuk di Pelabuhan Lembar sebanyak 392 TEU’s.  Sedangkan, Arus penumpang terealisasi 24.063 orang atau meningkat 40% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Lembar NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3


KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

47.281

110.448

234

Unit

1.579

1.630

103

GT

1.734.521

1.661.923

96

Unit

1.597

1.633

102

GT

1.781.802

1.772.371

99

Ton

7.992

1.000

13

M3

-

-

Ton

581.457

710.822

122

M3

38.550

23.282

60

Ton

589.449

711.822

121

M3

38.550

23.282

60


III

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

-

Box

-

392

-

Teus

-

392

-

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

17.145

24.063

140

V

ARUS HEWAN

Ekor

9.639

5.599

58



83

XVI. CELUKAN BAWANG  Tahun 2009, untuk arus kapal hanya terealisasi 239 unit dan 372.016 GT atau menurun 31% dalam satuan unit dan 7% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 570.165 Ton/M3 atau menurun 4% dari tahun 2008 karena menurunnya kunjungan kapal cargo muat semen in bag.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Celukan Bawang NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

JUMLAH ARUS KAPAL II

KECEND 2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

Unit

346

239

69

GT

398.032

372.016

93

Ton

-

-

-

M3

-

-

-

Ton

528.098

528.229

100

M3

63.711

41.936

66

Ton

528.098

528.229

100

M3

63.711

41.936

66

Box

-

-

-

Teus

-

-

-


III

REALISASI 2008

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

-

-

-

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-

-

XVII.

BIMA

 Tahun 2009, untuk arus kapal terealisasi 1.804 unit dan 1.373.140 GT atau meningkat 3% dalam satuan unit dan 29% dalam satuan GT dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 510.513 Ton/M3 atau meningkat 22% dari tahun 2008 karena meningkatnya kegiatan

bongkar muat hasil pertanian di Kabupaten Bima dan Sumbawa Besar.  Sedangkan, arus penumpang terealisasi 46.373 orang atau meningkat 3% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Bima NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3


84


REALISASI

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

8.664

2.953

34

Unit

1.740

1.803

104

GT

1.053.992

1.370.187

130

Unit

1.743

1.804

103

GT

1.062.656

1.373.140

129


II


III

ARUS PETIKEMAS

Ton

9.789

4.899

50

M3

-

-

Ton

343.953

378.702

110

M3

63.572

126.912

200

Ton

353.742

383.601

108

M3

63.572

126.912

200

Box

-

-

-

Teus

-

-

-

-

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

44.927

46.373

103

V

ARUS HEWAN

Ekor

28.992

15.285

53

XVIII.

MAUMERE

 Tahun 2009, untuk arus kapal hanya terealisasi 923 unit dan 1.716.119 GT atau masing-masing menurun 7% dalam unit dan 22% dalam GT kapal dari tahun 2008.  Arus barang terealisasi 236.761 Ton/M3 atau meningkat 29% dari tahun 2008 karena adanya kenaikan permintaan kebutuhan proyek pemerintah seperti semen serta beras.  Sedangkan, Arus penumpang terealisasi 127.658 orang atau meningkat 24% dari tahun 2008.

Arus Kunjungan Kapal, Barang, Petikemas, Penumpang Dan Hewan Pelabuhan Maumere NO

URAIAN

SATUAN

1

2

3

II

KECEND

2008

2009

(%)

4

5

6 = 5 :4

GT

1.402.532

1.716.119

122

Ton

-

-

-

M3

-

-

-


Ton

92.769

126.207

136

M3

91.414

110.554

121

JUMLAH ARUS BARANG

Ton

92.769

126.207

136

M3

91.414

110.554

121

Box

-

-

-

Teus

-

-

-

ARUS BARANG 1. Perdagangan Luar negeri

III

REALISASI

ARUS PETIKEMAS

IV

ARUS PENUMPANG

Orang

103.229

127.658

V

ARUS HEWAN

Ekor

-

-


124 -


85

86



Profil Pelabuhan



87

TG. PERAK

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 15.399 unit dan 62.008.460 GT atau relatif sama dalam satuan unit dan meningkat 5% dalam satuan GT karena meningkatnya kunjungan Kapal General Cargo, Kapal Curah Kering, Tanker BBM dan Kapal Penumpang. Arus barang terealisasi 14.481.859 Ton/M3 atau meningkat 4% dari tahun 2007 karena meningkatnya jumlah barang impor terumata steel product, raw sugar dan pupuk. Arus Petikemas terealisasi

2.190.464 TEU’s atau meningkat 7% dari tahun 2007 karena meningkatnya arus petikemas di Termial Mirah, Terminal Jamrud Selatan, Terminal Berlian yang dihandling PT.BJTI dan petikemas domestik di PT.TPS. Sedangkan, arus penumpang terealisasi 1.154.780 orang atau meningkat 10% dari tahun 2007 sesuai dengan peningkatan kunjungan kapal penumpang dan kapal jenis Ro-Ro.

TG. EMAS

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 4.002 unit dan 17.190.333 GT atau menurun 1% dalam satuan unit dan 3% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 4.232.247 Ton/M3 atau meningkat 4% dari tahun 2007 karena meningkatnya ekspor tetes/molases, CPO beserta turunannya, bongkar batubara dan pasir kwarsa. Arus Petikemas terealisasi 374.476 TEU’s atau menurun 3% dari tahun 2007 karena menurunnya petikemas impor di Terminal Petikemas Semarang (TPKS). Sedangkan, arus penumpang terealisasi 399.917 orang atau meningkat 7% dari tahun 2007, karena meningkatnya jumlah penumpang dalam negeri dengan tujuan Pontianak dan Sampit.

88



TG. INTAN

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 1.723 unit dan 18.083.880 GT atau sama dalam satuan unit dan menurun 10% dalam GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 6.601.043 Ton atau meningkat 8% dari tahun 2007 karena

meningkatnya ekspor semen curah, klinker dan impor raw sugar. Arus hewan terealisasi 30.667 ekor atau meningkat 12% dari tahun 2007 karena peningkatan permintaan hewan potong di Propinsi Jawa Tengah menjelang peringatan harihari besar (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal).

GRESIK

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 5.552 unit dan 2.774.412 GT atau meningkat 4% dalam satuan unit dan 16% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 5.855.581 Ton/M3 atau meningkat 1% dari tahun 2007 karena meningkatnya kegiatan pembongkaran bag cargo, general cargo, curah cair non BBM dan curah kering serta kegiatan pemuatan general cargo. Sedangkan, arus penumpang terealisasi 146.540 orang atau meningkat 10% dari tahun 2007.



89

TEGAL

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 625 unit dan 140.753 GT atau menurun 4% dalam satuan unit dan meningkat 117% dalam satuan GT dari tahun 2007 karena adanya peningkatan kunjungan kapal-kapal yang menunggu docking. Arus barang terealisasi 63.857 Ton/M3 atau menurun 3% dari tahun 2007.

BANJARMASIN

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 12.905 unit dan 57.489.556 GT atau meningkat 2% dalam unit dan 18% dalam GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 43.864.849 Ton/M3 atau meningkat 40% dari tahun 2007. Arus Petikemas terealisasi 250.371 TEU’s atau meningkat 12% dari tahun 2007. Hal ini disebabkan meningkatnya komoditi curah kering baik untuk ekspor maupun untuk perdagangan dalam negeri dan adanya perubahan pola angkutan dari kemasan cargo ke petikemas. Sedangkan, arus penumpang terealisasi 278.831 orang atau relatif sama dengan tahun 2007.

90



KOTABARU

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 8.057 unit dan 26.763.376 GT atau meningkat 2% dalam unit dan menurun 12% dalam GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 35.896.338 Ton/M3 atau menurun 13% dari tahun 2007 karena menurunnya arus kunjungan kapal mother vessel pada kegiatan pemuatan batubara di Pelabuhan Mekarputih akibat berkurangnya supply batubara dari PT.Adaro yang

SAMPIT

kegiatannya beralih ke Taboneo dan tidak tercapainya kegiatan pemuatan batubara di DUKS PT.Arutmin Indonesia (Tg.Pemancingan). Arus petikemas terealisasi 9.641 TEU’s atau menurun 14% dari tahun 2007 karena menurunnya kegiatan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Batulicin, Sedangkan arus penumpang di Pelabuhan Batulicin terealisasi 158.257 orang atau meningkat 68% dari tahun 2007.

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 4.212 unit dan 5.032.746 GT atau meningkat 21% dalam satuan unit dan 47% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 4.150.739 Ton/M3 atau meningkat 60% dari tahun 2007. Arus petikemas terealisasi 25.894 TEU’s atau meningkat 24% dari tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal pada kegiatan bongkar muat komoditi CPO, pupuk, inti sawit, semen, bijibesi dan adanya perubahan pola angkutan dari kemasan cargo ke Indonesia Port Corporation III

petikemas. Sedangkan, arus penumpang terealisasi 266.440 orang atau meningkat 17% dari tahun 2007 karena adanya tenagatenaga kerja yang didatangkan dari Jawa untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit. Lapor an T ahunan 2009

91

KUMAI

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 3.548 unit dan 3.429.959 GT atau meningkat 5% dalam satuan unit dan 17% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 2.534.016 Ton/M3 atau meningkat 16% dari tahun 2007 dan arus petikemas terealisasi 8.650 TEU’s atau meningkat 27% dari tahun 2007. Hal ini disebabkan meningkatnya arus ekspor komoditi CPO beserta turunannya, komoditi bijibesi dan moda angkutan petikemas. Arus penumpang terealisasi 215.394 orang atau meningkat 14% dari tahun 2007.

PULANG PISAU

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 1.227 unit dan 371.965 GT atau meningkat 12% dalam satuan unit dan 25% dalam satuan GT dari tahun 2007 dan arus barang terealisasi 190.544 Ton/ M3 atau meningkat 62% dari tahun 2007 karena meningkatnya kunjungan kapal perintis bongkar semen, pasir, batu splite di daerah Jabiren dan kapal tanker milik Pertamina untuk penyaluran BBM ke daerah pedalaman.

92



PROBOLINGGO

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 3.044 unit dan 227.780 GT atau menurun 32% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 289.216 Ton/M3 atau menurun 40% dari tahun 2007 karena berkurangnya kunjungan kapal asing muat plywood yang kegiatannya beralih ke angkutan petikemas.

TG. WANGI

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 1.302 unit dan 2.527.811 GT atau meningkat 28% dalam satuan unit dan 13% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 1.052.995 Ton atau meningkat 61% dari tahun 2007 karena meningkatnya kegiatan bongkar muat jenis barang bag cargo (semen dan beras) dan barang curah cair non-BBM (minyak sawit dan aspal curah). Sedangkan, arus penumpang terealisasi 9.812 orang atau menurun 5% dari tahun 2007. Indonesia Port Corporation III


93

BENOA

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 6.464 unit dan 2.721.247 GT atau menurun 2% dalam satuan unit dan 8% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 166.381 Ton/M3 atau menurun 41% dari tahun 2007 karena menurunnya bongkaran pasir dari karangasem. Arus petikemas terealisasi 34.529 TEU’s atau menurun 8% dari tahun 2007 karena menurunnya pengiriman barang kerajinan dan ikan tuna. Arus penumpang terealisasi 293.312 orang atau meningkat 12% dari tahun 2007 karena peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri ke propinsi Bali.

TENAU KUPANG

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 2.206 unit dan 2.917.395 GT atau menurun 13% dalam satuan unit dan 5 % dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 587.939 Ton/M3 atau menurun 8% dari tahun 2007 dan arus petikemas terealisasi 37.141 TEU’s atau meningkat 51% dari tahun 2007 karena mulai beralihnya moda angkutan cargo ke petikemas. Arus penumpang terealisasi 233.932 orang atau meningkat 24% dari tahun 2007.

94



LEMBAR

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 1.597 unit dan 1.781.802 GT atau meningkat 2% dalam satuan unit dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 627.999 Ton/M3 atau meningkat 19% dari tahun 2007 karena meningkatnya pembongkaran pupuk curah, semen in bag dan adanya pemuatan pupuk in bag tujuan Badas dan Bima. Sedangkan, Arus penumpang terealisasi 17.145 orang atau meningkat 10% dari tahun 2007.

CELUKAN BAWANG

Tahun 2008, untuk arus kapal hanya terealisasi 346 unit dan 398.032 GT atau menurun 6% dalam satuan unit dan 3% dalam satuan GT dari tahun 2007. Arus barang terealisasi Indonesia Port Corporation III

591.809 Ton/M3 atau menurun 6% dari tahun 2007 karena menurunnya kunjungan kapal cargo muat semen in bag.


95

BIMA

Tahun 2008, untuk arus kapal terealisasi 1.743 unit dan 1.062.656 GT atau meningkat 2% dalam satuan unit dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 417.314 Ton/M3 atau meningkat 22% dari tahun 2007 karena meningkatnya

kegiatan bongkar muat hasil pertanian di Kabupaten Bima dan Sumbawa Besar. Sedangkan, arus penumpang terealisasi 44.927 orang atau meningkat 17% dari tahun 2007.

MAUMERE

Tahun 2008, untuk arus kapal hanya terealisasi 866 unit dan 1.402.532 GT atau masing-masing menurun 6% dalam unit dan GT kapal dari tahun 2007. Arus barang terealisasi 184.183 Ton/M3 atau meningkat 3% dari tahun 2007 karena semakin optimalnya muatan kapal Ro-Ro akibat adanya kecenderungan beralihnya pola distribusi barang dengan kapal cargo ke kapal Ro-Ro. Sedangkan, Arus penumpang terealisasi 103.229 orang atau meningkat 37% dari tahun 2007.

96



Anak Perusahaan & Joint Venture Company



97

Anak Perusahaan & Joint Venture Company Sampai dengan akhir tahun 2006, PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) memiliki 3 Anak Perusahaan dan 3 Perusahaan Patungan, dengan komposisi penyertaan sebagai berikut: 49,00% • PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) 50,50% • PT. Portek Indonesia 40,00% • PT. Rumah Sakit PHC Surabaya (PT.RSPS) 95,70% • PT. Lamin Aspalindo Tiga • PT. Ambang Barito Nusapersada 40,00% • PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT.BJTI) 95,00%

A. PT. Terminal Petikemas Surabaya 1) Kepemilikan Saham

2) Pengurus

98


: 50,50% Pelabuhan Indonesia III 0,50% Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III 49,00% P&O Port Ltd. Pty. : Komisaris Utama - Irnanda Laksanawan Anggota Komisaris -1. Suprihat -2. Sudarman -3. Glen C. Hilton -4. Kenet Low Direktur Utama - Mohammad Zaini Wakil Direktur Utama - Sanjay Mehta Direktur Operasi - Sesedharan V Direktur Keuangan - Hj. Nur Syamsiah Direktur Teknik - Adam Lestariono


Bidang Usaha: Pelayanan Jasa Kepelabuhanan meliputi: 1) Penyediaan dan pelaksanaan pengusahaan jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan petikemas dan air bagi kapal-kapal petikemas yang bertambat di Terminal Petikemas; 2) Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gudang, pas dan

parkir) serta usaha jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal petikemas; 3) Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat petikemas; 4) Perencanaan dan pengelolaan keuangan logistik untuk terminal petikemas; 5) Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan terminal petikemas.

B. PT. RUMAH SAKIT PHC SURABAYA (PT. RSPS) 1) Kepemilikan Saham 2) Pengurus

: 95,7% PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia III : 4,3% Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III : Komisaris Utama : Faris Assagaf Anggota Komisaris : 1. Sueb Zaenal 2. Sudiro Samirono Direktur Utama : Widorini Soenarjo Direktur Administrasi : Sidiq Suparman Direktur Medik : Nunung Nugroho

Bidang Usaha, meliputi 1) Pelayanan Kesehatan; 2) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan; 3) Pelayanan Jasa Konsultan Manajemen Kesehatan. Indonesia Port Corporation III


99

C. PT. BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA (PT. BJTI) 1) Kepemilikan Saham 2) Pengurus

: 95 % PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III 5 % Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III Komisaris Utama : Robert H. Sianipar Anggota Komisaris : Suryawan F.A Direktur Utama : Rahmat Satria Direktur : Prayitno

Bidang Usaha PT. BJTI Meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

100

Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering dan general cargo) dan petikemas; Jasa penumpukan barang dan petikemas serta depo petikemas; Konsolidasi, distribusi dan pengangkutan barang (trucking), serta multi moda transpor; Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Freight forwarding; Jasa terminal kapal “roll on-roll off” ; Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan supplai bahan bakar kapal; Usaha penunjang lainnya.



D. PT. PORTEK INDONESIA 1) Kepemilikan Saham 2) Pengurus

: 49% PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) : 51% PT. Portek System Equipment Pte. Ltd. : Komisaris Utama : Adji Pamungkas Anggota Komisaris : Tok Soon Chong President Director : Won Kwee Sang Vice President Director : Adi Hardono

Bidang Usaha PT. Portek Indonesia Meliputi: 1) Penerapan manajemen bisnis dalam hal pemeliharaan dan penyewaan alat-alat bongkar muat dan alat fasilitas lainnya 2) Penyediaan, pemasangan dan pengoperasian alat B/M batubara dan alat B/M barang curah lainnya; 3) Menyediakan, menyewakan dan mengoperasikan kapal tunda dan kapal lainnya; 4) Menyediakan informasi teknologi untuk pelayanan terminal; 5) Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal serta penyediaan alat apung; 6) Pengoperasian terminal serbaguna.



101

PT. AMBANG BARITO NUSAPERSADA 1) Kepemilikan Saham 2) Pengurus

: 40% PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) 60% PD. Bangun Banua. : Komisaris Utama : Sudarman Anggota Komisaris : H.A. Zacky Hafizie Direktur Utama : Irhamsyah Direktur : H. Hairillah

Bidang Usaha PT. Ambang Barito Nusapersada, meliputi: 1) Pengerukan alur sungai, muara sungai dan muara laut; 2) Pembuatan bendungan berikut pemeliharaan dan perawatannya; 3) Pengelolaan alur pelayaran.

102





103

Hal-hal strategis tahun 2009 a. PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS) 1) Bidang Security •

•

• • •

Adanya perahu-perahu yang melakukan transaksi dengan kapal-kapal yang sandar di dermaga internasional. Adanya tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab baik di dermaga maupun di lapangan penumpukan yang melakukan pencurian lock dan isi petikemas. Sering terjadi gangguan CCTV akibat perluasan area TPS dan penempatan yang kurang tepat. Perlu adanya pos pantau seiring dengan bertambahnya kepadatan kegiatan dan penambahan area. Peralatan keamanan khususnya pintu putar/turn stille dan portal gate telah habis masa garansinya dari PT. Indolok Bhakti Utama.

2) Bidang Terminal Operation Adanya penurunan throughput akibat krisis global dan belum adanya kerjasama untuk optimasi CFS. Selain itu, ketidakpastian dalamnya alur pelayaran barat Surabaya dan perlunya pendalaman alur merupakan suatu hambatan perkembangan bisnis di Surabaya dan sekitarnya, sehingga mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk peningkatan volume pelayanan kapal.

b. PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) 1) Kendala operasional di Satui dimana akses jalan utama menuju lokasi rusak dan tingginya biaya handling batubara dibandingkan dengan kompetitor yang ada. 2) Container yard PT. BJTI terbatas sehingga operasional terganggu karena sering terjadi waiting cargo. 3) Terbatasnya alat bongkar muat jenis Harbour Mobile Crane sehingga mengakibatkan poduktifitas bongkar muat menjadi rendah.

104





105

Corporate Social Responsibility (CSR) A. Program Kemitraan 1. Realisasi dana yang tersedia untuk program kemitraan tahun 2009 sebesar Rp 22.963.810.022,- atau 127% dari realisasi sumber dana tahun 2008 sebesar Rp. 17.977.702.328,- hal ini disebabkan naiknya penerimaan dari alokasi penyisihan laba perusahaan, tetapi jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 hanya tercapai 83,95% 2. Realisasi penyaluran pinjaman tahun 2009 sebesar Rp. 11.528.500.000,- atau 91,23% dari realisasi penyaluran pinjaman tahun 2008 sebesar Rp. 12.636.500.000,hal ini disebabkan karena salah satu cabang tidak

106


menyalurkan pinjaman, tetapi jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 maka tercapai 104,80% 3. Realisasi hibah tahun 2009 sebesar Rp 2.142.088.350,atau 112,76% dari realisasi hibah tahun 2008 sebesar Rp 1.899.623.975,- hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk selalu meningkatkan pembinaan kepada mitra binaan melalui diklat dan pameran, dan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 maka tercapai 107,10% 4. Tahun 2008 menyalurkan pinjaman kepada 648 mitra binaan, sedangkan tahun 2009 menyalurkan pinjaman kepada 642 mitra binaan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

B. Program Bina Lingkungan 1. Realisasi dana yang tersedia untuk program bina lingkungan tahun 2009 sebesar Rp. 11.618.175.355,- atau 70,82% dari realisasi sumber dana tahun 2008 sebesar Rp. 16.404.686.723,- hal ini disebabkan besarnya penyaluran bantuan bina lingkungan tahun 2008, dan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 hanya tercapai 82% 2. Realisasi penggunaan dana untuk Program Bina Lingkungan tahun 2009 sebesar Rp 7.215.907.000,atau 66,13% dari realisasi penggunaan dana tahun 2008 sebesar Rp. 10.912.505.525,- hal ini disebabkan turunnya jumlah proposal yang masuk, dan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 hanya tercapai 90%. 3. Realisasi penyaluran bantuan bina lingkungan tahun 2009 meliputi 5 (lima) objek penyaluran yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah.



107

108



Laporan Keuangan



109

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain) Catatan

2009

2008

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 3 f, 5 Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu senilai 19.303.092 dan 26.375.143 untuk 2009 dan 2008) 3g, 6 Piutang lain-lain (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu senilai 223.244 dan 603.832 untuk 2009 dan 2008) 3g, 7 Persediaan (setelah dikurangi penyisihan senilai 1.318.707 dan 2.093.181 untuk 2009 dan 2008 3h, 8 Uang muka kontraktor 9 Uang muka biaya 10 Uang muka pajak 3 q, 11a Pendapatan yang masih akan diterima 12 Uang muka dividen 1 3

1

Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Penyertaan Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai 1.183.586.587dan 1.043.105.140 untuk 2009 dan 2008) Aset lain-lain: Aset dalam konstruksi 3 Aset tidak berwujud 1 Biaya yang ditangguhkan 3 Aset lainnya 1

14

1.152.288.376

1.323.810.279

89.476.869

165.266.417

47.501.588

41.095.294

5.573.985 14.115.105 36.522.124 66.523.454 26.787.866 20.000.000

4.456.436 31.348.378 38.042.085 2.214.235 27.007.818 -

1.558.789.367

1.633.240.942

14.715.575

22.013.716

3j, 15

2

.529.703.170

2.126.685.256

k, 16 7 l, 18 9

9 1

245.025.459 .130.767 83.406.029 18.953.942

476.452.214 3.273.887 128.506.372 44.548.274

Jumlah aset tidak lancar

3.000.934.942

2.801.479.719

JUMLAH ASET

4.559.724.309

4.434.720.661

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 110




NERACA KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain) KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang usaha Hutang jangka panjang jatuh tempo: Hutang bank Hutang kepada pemerintah Lainnya Hutang reduksi pendapatan Uang persekot/ panjar Uang titipan Hutang pajak 3 Hutang dana pensiun 3 Pendapatan diterima dimuka Biaya yang masih harus dibayar Hutang lancar lain-lain 3

Catatan

3n, 20

2009

1

21 22 23 24 25 26 q, 11b o,27 28 29 0

Jumlah kewajiban jangka pendek KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 3

q, 11f

2008

07.651.746

220.046.307

2.106.000 2.945.737 1.415.722 1.511.150 9.966.076 41.031.333 79.330.377 1.697.128 29.676.016 218.766.815 186.566

2.106.000 3.868.464 15.876 5.662.648 52.072.389 88.220.370 919.943 27.097.714 170.379.907 14.736.934

496.284.666

585.126.552

81.014.470

89.635.065

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun: Hutang bank 21 Hutang kepada pemerintah 22 Lainnya 23 Pendapatan diterima dimuka jangka panjang 31 Uang jaminan 32 Kewajiban imbalan pasca kerja 33

4.033.000 5.074.279 4.141.748 144.869.924 1.149.079 419.765.117

Jumlah kewajiban jangka panjang

579.033.147

574.171.563

261.692.882

267.048.207

EKUITAS Modal saham: Modal dasar: 3.200.000 dan 2.100.000 lembar; nominal Rp1.000 per lembar; ditempatkan dan disetor 809.222 dan 525.000 lembar pada tahun 2009 dan 2008 3 5 Tambahan modal disetor 36 Saldo laba yang dicadangkan 37 Saldo laba yang belum dicadangkan

809.222.000 209.842.924 1.595.040.518 527.593.702

809.222.000 225.242.646 1.367.917.924 516.356.704

Jumlah ekuitas

3.141.699.144

2.918.739.274

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

4.559.724.309

4.434.720.661

HAK MINORITAS PIHAK KETIGA PADA ANAK PERUSAHAAN 3

b, 3i, 34

6

6.139.000 .865.186 33.783 118.736.285 954.504 441.442.805

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Indonesia Port Corporation III


111


LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain) Catatan

2009

2008

PENDAPATAN REDUKSI PENDAPATAN 3

3p,38 p,38

2.530.832.461 (29.241.998)

2.406.553.043 (18.681.200)

PENDAPATAN BERSIH BEBAN USAHA

3p,39

2.501.590.463 1.528.807.818

2.387.871.843 1.537.099.994

972.782.645

850.771.849

95.723.261 (110.476.197)

197.252.508 (27.964.412)

(14.752.936)

169.288.096

958.029.709 (1.987.675)

1.020.059.945 (2.176.912)

956.042.034

1.017.883.033

(239.496.133)

(305.567.443)

716.545.901

712.315.590

(188.952.199)

(195.958.886)

527.593.702

516.356.704

LABA USAHA PENDAPATAN/ (BEBAN) DILUAR USAHA Pendapatan diluar usaha 3 p,40 Beban diluar usaha 3p,41 Laba (rugi) sebelum beban bunga Beban bunga pinjaman

3p,42

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN:

3q,11d, 11g

LABA BERSIH SEBELUM HAK MINORITAS BAGIAN DARI PEMILIK SAHAM MINORITAS 3 LABA BERSIH

c,34

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

112




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

Saldo 31 Desember 2007 Laba bersih tahun berjalan Tambahan Modal Pemerintah RI dan konversi cadangan menjadi modal disetor

2

Modal saham

M odal Disetor Lainnya

525.000.000

5

-

-

84.222.000

06.637.800

(284.221.867)

Penerimaan hibah pada tahun berjalan

adangan Umum

Saldo laba

1.063.672.876

455.315.825

-

5

(133)

-

Jumlah

-

Saldo 31 Desember 2008 Laba bersih tahun berjalan

-

2

-

-

-

-

-

58.361.096

809.222.000

2

-

-

25.242.646

(

45.884.085

16.356.704

-

204.892.000)

(

-

Dana kemitraan dan bina lingkungan

-

2

-

-

1.367.917.924

5

-

5

16.356.704 27.593.702

527.593.702 (

246.914.739)

(

20.576.228)

-

-

(15.399.722)

-

207.863

-

-

2

07.863

-

-

2

84.050

09.842.924

2.918.739.274

-

(15.399.722)

2

8.361.096

248.865.737)

-

809.222.000

5

(

Kelebihan cadangan tantiem tahun 2008

-

(4.539.740)

48.865.737

Koreksi modal disetor lainnya – BPYBDS atas hasil audit BPKP

-

(204.892.000)

4.539.740)

(246.914.739)

Saldo 31 Desember 2009

516.356.704

(245.884.085)

Dividen

Sisa tantiem ke cadangan modal BJTI Koreksi cadangan berdasarkan hasil Clearance Assets

.550.626.501

2.826.713

-

-

Dana kemitraan dan bina lingkungan Pemulihan cadangan dari TPP yang dicadangkan tahun 2005 (lihat catatan 3n dan 37)

Pembentukan cadangan

2

2.826.713

Dividen Pembentukan cadangan

C

-

(22.235.056)

-

1.595.040.518

5

(

20.576.228)

2

84.050 (22.235.056)

27.593.702

3.141.699.144

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan Indonesia Port Corporation III


113


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain) 2009

2008

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Pendapatan tunai Piutang usaha Uper/ uang panjar Pendapatan yang diterima di muka Hutang usaha Uang titipan Piutang pegawai Piutang lain-lain untuk eksploitasi Pendapatan jasa giro Pendapatan diterima dimuka jangka panjang Pendapatan YMAD Penerimaan aktivitas operasi lainnya Pendapatan bunga

1.073.195.673 1.324.101.693 121.151.213 4 42.492 1 85.180.684 135.399.028 1 00 -

Jumlah penerimaan Pengeluaran : Beban tunai Uang muka Persediaan Hutang usaha Biaya yang dibayar di muka Piutang lain-lain untuk eksploitasi Angsuran pajak penghasilan badan Hutang pajak lainnya Pajak penghasilan badan Hutang PPN Keluaran Hutang dana pensiun Hutang dana PUKK Hutang reduksi pendapatan Hutang lancar lainnya Uang jaminan Penempatan deposito Biaya yang masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka jgk panjang Pengeluaran aktivitas operasi lainnya Jumlah pengeluaran Arus kas dari aktivitas operasi

8 1 6 7 6 1 5 -

1 5

1 .669.389.415 762.834.446 78.130.895 522.791

-

157.688.607 5.520.591 51.760.464 506.653.008 54.169 517.059.998 4.283.199.370

2.839.470.884

3.247.751.227

81.389.697 10.670.548 12.481.256 1.314.468 4.883.964 31.444 117.399.939 19.120.619 65.544.100 119.632.547 67.240

1.058.057.321 61.800.508 14.389.680 11.416.413 46.762.209 61.501.831 .104.735 151.361.146 76.237.315 556.060 2.825.071 .021

567.347 822.602 932.328 215.257.519 2.642.683 75.010.623

9

1 -

257.936.396 375.607.168

2.368.868.924

2.127.556.875

470.601.960

1.120.194.352

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

114




LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Pendapatan jasa giro dan bunga deposito Hasil penjualan aktiva tetap

8

0.524.397 1.561.330

48.016.498 1.159.974

Jumlah penerimaan

8

2.085.726

49.176.472

Pengeluaran : Piutang lain-lain untuk investasi Beban yang ditangguhkan Piutang kontraktor Pembelian aktiva tetap Aktiva tetap dalam konstruksi Hutang usaha untuk investasi Pengeluaran aktivitas investasi lainnya

8

Jumlah pengeluaran Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

3.986.757 2.649.617 2.215.508 24.895.957 129.529.588 82.870.685 9.262.815

4

11.034.154 12.517.237 8.649.591 141.333.829 47.899.221 276.741.828

335.410.927

938.175.860

(253.325.201)

(488.999.388)

52.814

490.607

389.251.477

321.041.092 163.717.301

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Penerimaan : Pinjaman pihak ketiga Pengeluaran : Pembayaran hutang dividen Pembayaran hutang kepada pihak Ke-3 Pembayaran hutang kepada pemerintah Pembayaran hutang jangka panjang Jumlah pengeluaran

4

-

-

-

-

389.251.477

484.758.393

Jumlah kas bersih yang berasal dari aktivitas pembiayaan

(388.798.663)

(484.267.786)

KENAIKAN/ (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

(171.521.904) 1.323.810.279

146.927.179 1.176.883.100

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

1.152.288.376

1.323.810.279

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan Indonesia Port Corporation III


115

116



Indonesia Port Corporation III Lapor an T ahunan

Recommend Documents