DAFTAR ISI
IDENTITAS PROGRAM
......................................................................
i
KERANGKA KONSEPTUAL .................................................................
ii
KERANGKA OPERASIONAL ...............................................................
iii
KATA PENGANTAR .............................................................................
iv
DAFTAR ISI ..........................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................
1
A.
Latar Belakang .............................................................
1
B.
Sasaran dan Target ....................................................
4
C.
Tujuan
......................................................................
4
D.
Program ........................................................................
5
E.
Kegiatan .......................................................................
5
F.
Langkah dan Strategi ....................................................
6
G.
Output
........................................................................
7
H.
Dasar Hukum ..............................................................
8
I.
Instransi Terkait Langsung ............................................
8
J.
Pengawasan Adminsitrasi Umum dan Keuangan .......
9
K.
Program Umum .............................................................
9
L.
Standard Operasional Prosedur (SOP) ......................... 11
M.
Penutup
BAB II
...................................................................... 11
KLINIK PENDIDIKAN ........................................................... 13 A.
Pengertian .................................................................... 13
B.
Peran Fungsi Klinik Pendidikan
C.
Tata Cara Pendirian dan Lokasi Tempat Klinik
................................. 13
Pendidikan .................................................................. 14 D.
Penyelenggaraan .......................................................... 14
E.
Pembinaan dan Pengawasan ....................................... 15
F.
Pembiayaan
G.
Tata Kelola Klinik Pendidikan ....................................... 15
H.
Kurikulum
............................................................... 15
................................................................... 15
v
BAB III. IDENTITAS PENYELENGGARA .......................................... 17 A.
Penyelenggara
......................................................... 17
B.
Struktur Organisasi ...................................................... 17
C.
Peran dan Fungsi Yayasan ........................................... 18
D.
Pembina Yayasan ........................................................ 18
E.
Pengawas Yayasan ...................................................... 18
F.
Pengurus ...................................................................... 19
G.
Bidang Usaha ............................................................... 19
H.
Syarat Pendirian Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (YNIP) di Daerah ........................................................... 20
BAB IV. IDENTITAS PELAKSANA ..................................................... 21 A.
Pelaksana .................................................................... 21
B.
Struktur Organisasi ....................................................... 21
C.
Peran Fungsi Komisioner ............................................. 22
D.
Bidang Pengembangan Kegiatan ............................... 23
E.
Syarat Pendirian Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (Lepnesia) .................................................................... 23
BAB V.
TATA CARA KERJA ...............................................................24 A.
Tata Cara ..................................................................... 24
B.
Cara Kerja Pendampingan
C.
Cara Kerja Perpustakaan Pendidikan Masyarakat ...... 25
D.
Cara Pembiayaan Kegiatan ........................................ 25
......................................... 24
BAB VI. PROGRAM KERJA ............................................................... 27
Lampiran Halaman Pengesahan Lampiran Rincian Usulan Biaya GENIP Lampiran Biodata Pendiri / Inisiator
vi
PROGRAM NUSANTARA INDONESIA PINTAR BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kerangka pikir Progam Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) dilandasi atas dasar ketersediaan sarana prasarana pendidikan masyarakat, khususnya sumberdaya pendidikan di daerah pedesaan dan atau kelurahan. Luas wilayah dan letak geogafi dengan penyebaran penduduk yang belum merata dan dengan tingginya biaya pendidikan serta minimnya sarana perpustakan desa, sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) menimbulkan kesenjangan akan lalayanan pendidikan pada masyarakat. Latar belakang itu menjadi visi misi rancang kegiatan program ini untuk terciptanya pemerataan dan keseimbangan pembangunan melalui terciptanya
peningkatan
sumberdaya
pendidikan
informal
secara
profesional di pedesaan. Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam masih diperhadapkan pada fenomena kemiskinan dan pengangguran masyarakatnya. Era otonomi daerah adalah peluang untuk fenomena itu, karena masingmasing daerah telah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah (Otda) merupakan masa emas bangsa ini agar dapat keluar dari kemiskinan dan tidak berada di bawah kontrol negara lain. Dahulu Indonesia diminta untuk mengajar ke Malaysia, akan tetapi sekarang Indonesia banyak mengirim tenaga kerja buruh bangunan ke Malaysia. Salah satu dampak dari permasalahan manajemen pemerataan dan keseimbangan sumberdaya pendidikan yang kurang terarah dan profesional yang perlu disikapi. Karena itu era pemerintahan otonomi daerah (POD) diharapkan lahirnya sosok-sosok pemimpin
yang
memiliki
naluri
dan
semangat
pemerataan
dan
keseimbangan pembangunan di segala bidang. Tantangan bangsa ini sangat kompleks, dibidang manajemen perpustakaan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, dari 70.000
1
desa dari 9.000 kecamatan di Indonesia tidak lebih dari setengah persen memiliki perpustakaan standard. Dari 20.000 sekolah dasar hanya satu persen perpustakaan standard dan dari 70.000 SLTP hanya 36 persen perpustaan standard. Dari 70.000 SLTA hanya 56 persen perpustakaan standard dan dari 4.000 Perguruan Tinggi hanya 60 persen perpustakaan standard. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan naskah yang berisi informasi cetak dan elektronik yang siap disajikan atau dipinjamkan kepada
masyarakat
perpustakaan
luas.
merupakan
Sebagai sarana
pusat
belajar
pendidikan
yang
tepat
informal,
dalam
ke-
bhinnekaan Indonesia. Karena tidak memandang kelas masyarakat miskin, kaya, suku, agama dan strata lainnya. Peran dan fungsi perpustakaan
itu
menyelenggarakan
menjadi Klinik
peluang
Pendidikan
dan
konsep
sebagai
sarana
ideal
untuk
pendidikan
mayarakat yang dapat ditempatkan di tingkat desa/kelurahan, baik di lokasi
rumah-rumah
ibadah
maupun
tempat-tempat
lain
sesuai
kebutuhannya. Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih berada tiga tingkat di bawah Vietnam, dari 117 negara Indonesia berada pada urutan ke-112 sesuai survey dari Human Development Index (HDI). Menurut United National Development Program (UNDP), Indonesia berada pada urutan 110 dari 173 negara jauh di bawah Malaysia (peringkat 55), Thailand (peringkat 70), Filipina (peringkat 77), Cina (peringkat 96) dan Vietnam (peringkat 109). Stigma buruk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia itu menjadi sebuah tantangan berat bangsa ini apabila nanti diperhadapkan era bergulirnya masyarakat ekonomi asia (MEA). Karena Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) kita masih terfokus pada standard kelulusan sekolah (SD, SMP, SMA) maupun kelulusan Perguruan Tinggi (D3,S1,S2 dan S3). Sebuah alasan memang dapat diterima karena sistem penerimaan tenaga kerja masih membutuhkan surat tanda kelulusan. Disisi lain dari Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru diwajibkan memiliki standard kelulusan S1 sementara Perguruan Tinggi (PT) belum tersebar
2
sesuai dengan penyebaran penduduk akibatnya seorang guru hanya dapat sebatas pewaris Ijazah Tanpa Isi (ITI). Seharusnya sosok seorang guru harus mampu menjadi “pelopor pendidikan” dan tidak sebatas “pelapor pendidikan” karena tidak memiliki kemampuan berbagai gagasan.
Dibidang masalah kelulusan siswa, dimana setiap tahun
pelajar yang masuk SD sekitar 5, 6 juta jiwa namun yang lulus SMA 2,3 juta jiwa pada tahun yang sama (Anies Baswedan). Angka itu menunjukkan ada 3.3 juta jiwa hilang yang tidak mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya. Jika hal itu terus berlanjut dan dibiarkan tanpa melakukan pendampingan kepada guru dan anak putus sekolah tentu saja sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan berada pada daftar tunggu negara tertinggal dan menjadi dibawah kontrol negaranegara maju. Tidak bisa dipungkiri pemberdayaan guru/dosen yang profesional adalah salah satu cara yang tepat untuk mencapai percepatan pemerataan dan keseimbangan pembangunan segala bidang. Peran guru/dosen adalah sumberdaya pendidikan yang siap pakai untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Pertanyaannya
adalah
apakah guru/dosen yang dengan hanya memiliki surat tanda kelulusan S1,S2 dan S3 sekarang ini sudah pintar untuk itu. Guru/dosen yang profesional atau pintar tentu saja akan membuat para siswa/i memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, sebaliknya guru/dosen yang tidak berkualitas akan membuat anak menjadi bodoh. Peningkatan kesadaran, kemandirian dan kemauan bagi setiap orang agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) adalah bagian dari pembangunan nasional kita. Pemikiran itulah yang ditangkap institusi Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (NIP) yang diperluas dengan pembentukan Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) yang diharapkan dapat bersinergi dengan semua elemen masyarakat dalam sebuah sistem Klinik Pendidikan.
Sinerginitas itu
diharapkan menjadi kegiatan visi bersama (shared vision) melakukan
pendampingan
bersifat
3
edukasi
dan
dengan
penyelenggaraan
perpustakaan sebagai pendidikan masyarakat. Kedua institusi dimaksud (LEPNESIA dan Yayasan NIP) sengaja dirancang pembentukannya secara
terstruktur
sesuai
dengan
pembagian
struktur
organisasi
Pemerintahan Otonomi Daerah (POD), diharapkan dapat sebagai bagian dari perangkat kerja kementerian pendidikan dan kementerian desa tertinggal.
B. Sasaran dan Target a. Sasaran o Guru dan Dosen serta tenaga pendidik yang lain o Anak usia sekolah mallpendidikan o Penyelenggara pendidikan o Aparatur Desa/Kelurahan
b. Target Terselenggaranya Klinik Pendidikan sebagai sarana pendidikan masyarakat pedesaan di bidang penguasaan informasi ilmu pengetahuan
teknologi
seni
dan
budaya
(IPTEKSEBUD)
nusantara Indonesia dan menjadi bagian dari rencana strategis (Renstra) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
C. Tujuan a. Umum 1. Meningkatkan peranserta masyarakat dengan seluas-luasnya untuk memajukan pendidikan di daerah masing-masing untuk mendorong
percepatan
pemerataan
dan
keseimbangan
pembangunan di segala bidang 2. Desa sebagai poros ketahanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Seni Budaya (IPTEKSEBUD) nusantara.. 3. Mensinergiskan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dalam kerangka peningkatan sumber daya manusia (SDM)
4
4. Ketersediaan sarana informasi dan teknologi bagi masyarakat era pasar Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan pasar global lainnya.
b. Khusus 1. Peningkatan
profesionalisme
guru
dan
dosen
dibidang
penguasaan informasi ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya (IPTEKSEBUD) menjadi sumberdaya Klinik Pendidikan 2. Penjaminan kelangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak khususnya bagi anak mallpendidikan (putus sekolah dan pengangguran) 3. Kontrol etik pendidikan untuk pemerataan dan keseimbangan program pendidikan dengan penyelenggarannya 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur desa/kelurahan dibidang manajemen informasi dan teknologi pembangunan
D. Program Gerakan Nusantara Indonesia Pintar (GENIP) dengan mendirikan “Klinik Pendidikan” di tingkat Desa dan Kelurahan sebagai sarana dan prasana kegiatan pendampingan dan perpustakaan sebagai pusat informasi pendidikan masyarakat.
E. Kegiatan 1. Pendampingan profesional, melalui : o -. Advokasi o -. Mediasi o -. Konsultasi o -. Pelatihan o -. Penelitian Dll
5
2. Pengembangan perpustakaan bersifat e-learning, melalui : o -. Manajemen e-Book o -. Pengadaan buku bersifat journal ilmian dan nonilmiah o -. Riset danTeknologi Pendidikan Dll
F. Langkah dan Strategi a. Langkah 1. Sosialisasi dan pembentukan Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) secara terstruktur berdasar pada UU.Nomor : 17 Tahun 2013 tentang organisasi keormasan masyarakat sebagai pelaksana program dan kegiatan 2. Sosialisasi dan pembentukan Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (YNIP) secara terstruktur sesuai dengan UU.Nomor : 16 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan usaha Klinik Pendidikan 3. Mengangkat Komisioner Pendidikan Lepnesia secara terstruktur dengan tingkatan organisasi pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan di daerah masing-masing. 4. Membentuk
atau
mengangkat
pengurus
yayasan
secara
terstruktur yang disesuaikan dengan tingkatan organisasi Lepnesia sebagai fasilitator program dan kegiatan. 5. Mengkoordinasikan kegiatan Program Nusantara Indonsia Pintar (PNIP) kepada Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah RI dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI. 6. Mengkoordinasikan kegiatan Program Nusantara Indonsia Pintar (PNIP) melalui kegiatan Klinik Pendidikan kepada Kementerian DPDTT RI 7. Melakukan pelatihan peningkatan SDM bagi masyarakat di bidang pengelolaan dan pemanfaatan Klinik Pendidikan sebagai pusat informasi pendidikan masyarakat 8. Melakukan pelatihan profesi bagi guru/dosen untuk menjadi sumberdaya Klinik Pendidikan
6
9. Melakukan pendampingan profesi guru dan dosen di bidang peningkatan karier, pangkat dan jabatan
akademik melalui
aktivitas Klinik Pendidikan 10. Menyelenggarakan
penerbitan
buku/journal
sebagai
media
penyebaran informasi pembangunan desa.
b. Strategi. 1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyelenggara dan pelaksana program untuk mengembangkan kegiatan dengan cara pengelolaan sendiri-sendiri secara terintegrasi 2. Melibatkan peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi di bidang manajemen kegiatan Klinik Pendidikan 3. Melibatkan aparat desa dan kelurahan di bidang manajemen kegiatan Klinik Pendidikan 4. Melakukan
pendekatan
program
kepada
organisasi
kemasyarakatan atau paguyupan (agama, sosial dan budaya, dll) dalam berbagai bentuk kegiatan 5. Mensinergiskan program dan kegiatan kepada lembaga-lembaga tinggi negara.tentang Desa sebagai poros ketahanan Ilmu Pengetahuan
dan
Teknologi
Seni
Budaya
(IPTEKSEBUD)
nusantara Indonesia 6. Membuat fakta integritas antara Yayasan dan atau Lepnesia dengan pemerintah dan swasta atau lembaga-lembaga sosial, budaya, agama, ormas/LSM/perkumpulan di bidang manajemen kegiatan Klinik Pendidikan G. Output Terciptanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
yang
setara
dengan
Negara-negara
maju
melalui
sinerginitas kurikulum pendidikan formal informal dalam penerapan Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) melalui terselenggaranya Klinik Pendidikan di tingkat desa atau di kelurahan
7
H. Dasar Hukum 1. UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul 2. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan 3. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 7. Undang-undang Nomor
: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan 8. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 9. PP Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota 10. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 11. PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12. Permendiknas Nomor : 22 Tahun 2011 tentang Penerbitan Berkala Ilmiah 13. Permendikbud Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemendikbud RI 14. PP Nomor : 60 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa 15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (DPDTT)
I. Instansi terkait langsung : o Pemerintah Pusat a. Kementerian Pendidikan
8
b. Kementerian Dalam Negeri c. Kementerian DPD & TT d. Kementerian RB & PAN e. Badan Kepegawain Negara (BKN) f. Kementerian Tenaga Kerja RI o Pemerintah Daerah Provinsi o
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
J. Pengawasan Adminsitrasi Umum dan Keuangan o BPK o KPK o Jaksa Agung o Kementerian Keuangan K. Program Umum o Jangka Pendek a. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Sosialisasi PNIP tingkat Kabupaten/kota. b. Melakukan berbagai kegiatan PNIP sesuai rekomendasi hasil Rakerda c. Mendirikan Klinik Pendidikan di daerah-daerah pedesaan ibu kota
Kecamatan
dimana
ibu
kota
Kabupaten/Kota
berkedudukan. o Jangka Menengah a. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakerwil) dan Sosialisasi PNIP tingkat Provinsi. b. Melakukan berbagai kegiatan PNIP sesuai hasil Rakorwil. c. Mendirikan Klinik Pendidikan di tingkat Provinsi d. Manejemen Program Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) secara “Online” o Jangka Panjang a. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Sosialisasi PNIP tingkat Nusantara Indonesia.
9
b. Terbentuknya Komisioner Pendidikan Nasional (Komdiknas) terintegrasi c. Terbentuknya
Komisioner
Pendidikan
Daerah
Provinsi
(Komdikprov) d. Terbentuknya Komisioner Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota (Komdikda) e. Mendirikan Klinik Pendidikan pada tingkat Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Nusantara Indonesia
L. Standard Operasional Prosedur (SOP) a. Pendirian Klinik Pendidikan wajib mendapat persetujuan atau surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat b. Komisioner Lepnesia dapat melakukan aktivitasnya apabila telah terdaftar pada Kesbang Depdagri (Pemerintah Daerah setempat) sesuai dengan tingkatan organisasi atau telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan c. Komisioner kantor
/
wajib
mengkoordinasikan
dinas-dinas
atau
aktivitasnya
lembaga
kepada
pemerintah
terkait
menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan d. Komisioner memiliki kewenangan mengelola dana keuangan dan memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatannya secara transfaran e. Masing-masing Pengurus Yayasan Daerah dan Komisioner Daerah
dapat
mengajukan
kegiatan
dan
mengelola
keuangannya secara sendiri-sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku f. Kegiatan pelayanan atau pendampingan dapat dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok
10
g. Kegiatan pelatihan/kursus kepada guru/dosen, anak/mahasiswa dan pada aparatur desa dapat dilakukan dalam bentuk perorangan dan kelompok. h. Klinik Pendidikan secara khusus dapat didirikan di daerah terpencil dalam bentuk Pos Pelayanan Pendidikan tanpa persetujuan aparat desa
selama tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku i.
Setiap anggota yang melakukan pelayanan atau kegiatan pendampingan di luar wilayah kerjanya wajib menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang di keluarkan Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (YNIP) kepada aparat desa/lurah setempat apabila diperlukan
j.
Setiap pengajuan proposal kegiatan, baik oleh penyelenggara dan pelaksana wajib melampirkan buku program ini sebagai lampiran pendamping kegiatan
PENUTUP a. Masing-masing tingkatan organisasi wajib membuat kegiatan sendiri secara mandiri dan wajib mengkoordinasikan program kepada pihak-pihat terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Penyelenggara dan pelaksana program di daerah yang tidak mempunyai kegiatan, kepengurusannya dapat di evaluasi dan apabila kegiatannya bertentangan dengan visi misi program kepengurusannya dibekukan sementara c. Hal-hal yang belum dimuat dalam buku ini akan di atur pada ketetapan lain. d. Demikian buku ini dibuat semoga bermanfaat dalam setiap pembuatan kegiatan. Medan,
April 2015
Pendiri
Jon Piter Sinaga
11
Tembusan buku ini disampaikan dengan hormat Kepada Yth : 1. Kementerian Sekretaris Negara RI 2. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah RI 3. Kementerian Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi RI 4. Kementerian Dalam Negeri RI 5. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggail dan Transmigrasi RI 6. Kementerian Reformasi Birokrasi & Pendayagunaan Apratur Negara RI 7. Kementerian Tenaga Kerja RI 8. Badan Kepegawaian Negara RI 9. Kelembagaan DPR RI 10. Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia 11. Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Indonesia 12. Kelembagaan DPRD Provinsi se-Indonesia 13. Kelembagaan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia 14. Pertinggal
12
BAB II KLINIK PENDIDIKAN (Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang) A. Pengertian a. Klinik Pendidikan adalah tempat dimana setiap anggota masyarakat dengan mudah mendapat akses layanan informasi pendidikan khususnya di tingkat Desa dan Kelurahan bersifat elearning b. Pendampingan adalah dimana setiap anggota masyarakat dengan mudah mendapat layanan pendampingan profesional dibidang advokasi, mediasi, konsultasi dan pelatihan serta bentuk kegiatan jenis pendampingan lainnya. c. Perpustakaan
adalah
tempat
dimana
setiap
anggota
masyarakat dengan mudah mendapat pendidikan informal melalui program e-book, buku dan journal ilmiah maupun journal pembangunan lainnya d. Kontrol
etik
pendidikan
masyarakat dengan
adalah
mudah
dimana
mendapat
setiap
layanan
anggota informasi
penyelenggara program pendidikan e. Mallpendidikan adalah dimana anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan f. Mallpengajaran
dimana
guru
dan
dosen
tidak
dapat
melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara profesional
B. Peran fungsi Klinik Pendidikan a. Data base sumberdaya pendidikan b. Pendampingan profesi c. Pendidikan informal masyarakat d. Kontrol etik penyelenggaraan pendidikan
13
C. Tata cara pendirian dan lokasi tempat Klinik Pendidikan a. Kepala
desa
/
lurah
dan
penyelenggara
/
pelaksana
menentukan lokasi klinik. b. Tempat Klinik dapat didirikan di lokasi kantor Kepala desa/lurah, lokasi rumah ibadah, atau di lokasi lembaga sosial budaya yang tersedia lainnya. c. Kepala Dinas pendidikan memberikan rekomendasi dan atau bantuan teknis kegiatan d. Penyelenggara dan pelaksana klinik dapat mengajukan bantuan biaya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku e. Pelaksana wajib mengikuti pelatihan pengelolaan klinik f. Penyelenggara
wajib
mengikuti
pelatihan
manajemen
pengelolaan klinik
D. Penyelenggaraan a. Lokasi dan tempat Klinik 1. Kantor Kepala Desa/Kelurahan 2. Mesjid 3. Gereja 4. Kuil 5. Klenteng 6. Pura 7. Lokasi dan tempat lembaga-lembaga sosial budaya masyarakat dll b. Data Klinik 1. Anak usia sekolah dan mahasiswa (Mallpendidikan) 2. Guru dan Dosen 3. Sekolah/PT 4. Perpustakaan Desa/kelurahan, sekolah/PT 5. Kursus/Bimbingan belajar
14
c. Perizinan Klinik sesuai pengembangannya 1. Rekomendasi aparat Desa/Kelurahan 2. Rekomendasi aparat Dinas Pendidikan 3. Rekomendasi aparat Kapolsek 4. Rekomendasi aparat Danramil 5. Rekomendasi kerja sama lainnya
E. Pembinaan dan Pengawasan a. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat, lembaga-lembaga tinggi negara melalui unit-unit kerja ditandai dengan adanya pelatihan, kunjungan rutin dan pelaporan kegiatan. b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat setempat, Kepala Desa/Lurah setempat
F. Pembiayaan a. Jasa Klinik b. Kredit Kemitraan c. Kredit layak tanpa agunan (KLTA) d. Dana Hibah e. Sponsorship/mitra kerja f. Alokasi dana APBN/APBD
G. Tata Kelola Klinik Pendidikan a. Sarana 1. Rekomendasi tempat dan lokasi dari aparat Desa/Kelurahan setempat 2. Sarana jaringan internet sistem e-book dengan seperangkatnya 3. Rak buku untuk koleksi hasil karya tulis ilmiah guru/dosen (pencapaian gelar dan kenaikan pangkat/ golongan) 4. Ruangan baca yang layak di pakai oleh pengguna
15
b. Prasarana 1. 1 orang Guru PTT tenaga ahli di bidang Informasi Teknologi (IT) 2. 1 orang Guru PTT tenaga ahli di bidang perpustakaan dan keuangan 3. 1 orang Guru PTT tenaga ahli di bidang adm umum
c. Sarana Pendukung 1. Tenaga ahli Advokasi 2. Tenaga ahli Konsultasi dan Mediasi 3. Tenaga ahli pelatihan karya tulis ilmiah /Journal ilmiah 4. Tenaga ahli Riset dan teknologi
d. Bimbingan dan pengawasan Rutin 1. Instansi Kementerian terkaitt 2. Dinas Pendidikan setempat 3. Organisasi profesi 4. Dinas/Kantor/Lembaga terkait
H. Kurikulum Kurikukulum adalah sebuah rencana untuk terwujudnya visi misi pendidikan atau program yang di dalamnya terdapat maksud dan tujuan yang akan dicapai (Lapmpiran)
16
BAB III IDENTITAS PENYENGGARA A. Penyelenggara o Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (YNIP) menjadi fasilitator o Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan UU.Nomor 16 Tahun 2001 o NPWP
:
o SIUP
:
o TDP
:
o Rek. Bank BRI
:
o Mitra usaha
:
B. Struktur organisasi Yayasan -. Pembina -. Pengawas -. Pengurus
Nasional
o Ketua Umum : o Wakil Ketua Umum : o Sekretaris Umum
:
o Wakil Sekretaris
:
o Bendahara Umum
:
o Wakil Bendahara
:
-. Pengurus Provinsi o Ketua
:
o Wakil
:
o Sekretaris
:
o Wakil
:
o Bendahara
:
o Wakil
:
-. Pengurus Kabupaten-Kota o Ketua o Wakil
: :
17
o Sekretaris
:
o Wakil
:
o Bendahara
:
o Wakil
:
C. Peran fungsi Yayasan a. Penyelenggara Program Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) adalah Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (NIP) yang terdiri dari Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Yayasan. b. Penyelenggara memfasilitasi administrasi pembentukan Lepnesia sebagai pelaksana kegiatan c. Pembina adalah pendiri yayasan sebagaimana yang tercantum dalam akta pendiriannya d. Pengawas adalah unsur yayasan yang bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kinerja yayasan e. Pengurus adalah penyelenggara atau pelaksana peran dan fungsi yayasan sesuai dengan ketentuan
D. Pembina Yayasan a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawasan yayasan b. Menetapkan garis-garis besar arah dan tujuan yayasan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus yayasan berdasar pada laporan pengawas c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawas yayasan
E. Pengawas Yayasan a. Mengawasi jalannya aktivitas dan kegiatan pengurus yayasan sesuai garis-garis besar program kerja yayasan b. Menyampaikan hasil pengawasan kinerja pengurus kepada Pembina c. Pengawasan lainnya terkait tugas pokok dan fungsi pengurus
18
F. Pengurus a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja yayasan sesuai dengan visi misi, maksud dan tujuan PNIP b. Memfasilitasi penyelenggaraan Klinik Pendidikan c. Mengesahkan rencana kerja PNIP yang disusun tiap-tiap tingkatan Komisioner Pendidikan selaku pelaksana kegiatan d. Mengangkat dan memberhentikan Komisioner sesuai undangundang yang berlaku e. Menyelenggarakan pembangunan fisik, gedung, sarana dan prasana Klinik Pendidikan sesuai dengan perencanaan f. Menyusun rencana pengembangan PNIP g. Ketua
Umum
Yayasan
mengangkat
dan
memberhentikan
pengurus yayasan tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten kota h. Sekretaris Umum dan wakil sekretaris yayasan membantu tugastugas Ketua Umum dibidang pengelolaan kesekretariatan i. Bendahara Umum dan wakil bendahara yayasan membantu tugas-tugas Ketua Umum dibidang admistrasi umum dan keuangan j.
Ketua Yayasan Provinsi membantu tugas-tugas Ketua Umum ditingkat provinsi
k. Ketua Yayasan Kabupaten Kota membantu tugas-tugas Ketua Umum ditingkat Kabupaten Kota l.
Sekretaris
yayasan
provinsi
membantu
tugas-tugas
ketua
yayasan provinsi dibidang pengelolaan kesekretariatan m. Sekretaris yayasan kabupaten kota membantu tugas-tugas ketua yayasan kabupaten kota dibidang pengelolaan kesekretariatan n. Bendahara yayasan provinsi membantu tugas-tugas ketua yayasan provinsi dibidang pengelolaan admistrasi umum dan keuangan o. Bendahara yayasan kabupaten kota membantu tugas-tugas ketua yayasan kabupaten kota dibidang pengelolaan admistrasi umum dan keuangan
19
G. Bidang Usaha a. Klinik Pendidikan o -. Pengadaan perpustakaan bersifat e-book o -. Pengadaan buku-buku bersifat ilmiah o -. Pengadaan buku-buku bersifat noilmiah o -. Pendataan sumberdaya pendidikan pedesaan o -. Riset dan Teknologi pembangunan Desa o -. Journal pendidikan masyarakat pedesaan b. Berbagai jenis pendidikan informal bagi masyarakat pedesaan
H. Syarat pendirian Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (YNIP) di daerah 1. Memiliki pengurus yayasan sesuai dengan personel yang telah ditetapkan 2. Calon pengurus yayasan mengajukan nama-nama kepada Ketua Umum Yayasan 3. Memiliki tempat (sekretariat resmi) ditandai dengan atribut yayasan : -
SIUP
-
NPWP
-
TDP
-
Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan No. :
-
Hal-hal yang dianggap perlu
20
BAB IV IDENTITAS PELAKSANA A. Pelaksana o Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) menjadi pelaksana PNIP o Kementerian Dalam Negeri RI tentang UU.Nomor 17 Tahun 2003 o Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. : o NPWP (Tunggal)
:
o Rek.Bank BRI
:
o Wilayah Kerja
: (Kab/Kota/Provinsi)
o Mitra kerja
: (Organisasi profesi)
B. Struktur Organisasi Komisioner Pendidikan Nusantara o Direktur
:
o Sekretaris
:
o Kepala Tata Usaha (KTU) : o Diperluas mengangkat Ketua-ketua Bidang dengan anggotaangotanya oleh komisioner bersangkutan Komisioner Pendidikan Provinsi o Direktur
:
o Sekretaris
:
o Kepala Tata Usaha (KTU) : o Diperluas mengangkat Koordinator-kordinator Bidang dengan anggota-angotanya oleh komisioner bersangkutan Komisioner Pendidikan Kabupaten/Kota o Direktur
:
o Sekretaris
:
o Kepala Tata Usaha (KTU) : o Diperluas mengangkat Kepala-kepala Bidang dengan anggotaangotanya oleh komisioner bersangkutan
21
C. Peran fungsi Komisioner a. Pelaksana Program Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) adalah Komisioner Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) yang selanjutnya disebut Komisioner Pendidikan Nasional, Komisioner Pendidikan Provinsi dan Komisioner Pendidikan Kabupaten/Kota b. Komisioner terdiri dari 3 Orang, yaitu : seorang Direktur, seorang Sekretaris dan seorang Kepala Tata Usaha (KTU) bertindak sebagai pelaksana program di wilayah daerah masing-masing c. Komisioner sesuai dengan wilayah daerah kerja terdiri dari Komisioner
Nusantara,
Komisioner
Provinsi,
Komisioner
Kabupaten/Kota wajib terdaftar pada Kesbang Depdagri pada wilayah daerah kerjanya masing-masing d. Komisioner adalah orang yang dianggap cakap dan mampu melakukan
tugas-tugas
pelayanan
dan
pendampingan
sumberdaya pendidikan bagi masyarakat e. Komisioner Lepnesia adalah orang yang dapat dipromosikan menjadi Komisioner Pendidikan Nasional maupun Komisioner Pendidikan Daerah f. Mengusulkan nama-nama calon pengurus yayasan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota pada tingkatan organisasi masingmasing g. Menyusun rencana kerja sesuai dengan visi misi dan tujuan pendirian PNIP pada tingkatan organisasi masing-masing h. Mengangkat dan memberhentikan ketua-ketua bidang Komisioner ditingkat pusat oleh komisioner nusantara i.
Mengangkat dan memberhentikan koordinator-koordinator bidang Komisioner ditingkat daerah provinsi oleh komisioner provinsi
j.
Mengangkat
dan
memberhentikan
kepala-kepala
bidang
Komisioner ditingkat kabupaten kota oleh komisioner kabupaten kota
22
k. Melakukan pendekatan program kepada pemerintah/pemerintah daerah dan dengan organisasi-organisasi profesi sebagai mitra kerja sesuai dengan kebutuhan aktivitas pendampingan
D. Bidang Pengembangan Kegiatan a. Pendampingan sumberdaya pendidikan di bidang : -. Advokasi -. Mediasi -. Konsultasi -. Pelatihan atau Bimbingan b. Pendampingan sumberdaya pembangunan desa di bidang -. Manajemen pembangunan desa -. Manajemen sumberdaya masayarakat pedesaan c. Kontrol etik pendidikan di bidang -. Penyelenggaraan pendidikan -. Program Kartu Pintar -. Program pemerintah Peningkatan sumber daya manusia d. Bidang pendampingan lainnya
E. Syarat pendirian Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (Lepnesia) di daerah a. Memiliki komisioner pndidikan sesuai dengan personel yang telah ditetapkan b. Calon komisioner mengajukan nama-nama kepada Pendiri Lepnesia c. Memiliki tempat (sekretariat resmi) ditandai dengan atribut yayasan : -
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbang dari Pemda setempat
-
NPWP (tunggal)
-
Surat Keputusan (SK) Pendiri No. :
-
Hal-hal yang dianggap perlu
23
BAB V TATA CARA KERJA
A. Tata Cara a. Penyelenggara dan pelaksana secara bersama-sama atau sendirisendiri
dapat
melakukan
pemerintah/pemerintah
kerja
daerah
sama
atau
kegiatan
pihak
swasta
dengan melalui
pendekatan program kegiatan Klinik Pendidikan b. Penyelenggara dan pelaksana secara bersama-sama atau sendirisendiri dapat melibatkan peran dan fungsi sekolah dan Perguruan Tinggi
(PT)
melalui
pendekatan
program
kegiatan
Klinik
Pendidikan. c. Penyelenggara dan pelaksana secara bersama-sama atau sendirisendiri dapat melakukan kerja sama kegiatan dengan Ormas/LSM, perkumpulan profesi/nonprofesi melalui pendekatan program kegiatan Klinik Pendidikan. . d. Melakukan pelatihan dan seminar
pada profesi guru/dosen di
bidang ilmiah untuk dijadikan sebagai penyangga utama kegiatan Klinik Pendidikan
B. Cara Kerja Pendampingan o Advokasi, Mediasi dan Konsultasi dan Pelatihan bagi Anak : a. Pendidikan bagi anak tidak mampu melalui orang tua asuh b. Pendidikan bagi anak tentang belajar mandiri c. Pendidikan bagi orang tua bagi kelangsungan pendidikan anak d. Pelatihan bagi anak putus sekolah o Advokasi, Mediasi, Konsultasi dan Pelatihan bagi Guru dan Dosen : a. Pelatihan ilmiah secara profesional b. Pendampingan
kenaikan
pangkat/golongan
dan
akademik c. Peningkatan/pengembangan karier Guru dan Dosen d. Penerbitan dan penulisan Jurnal Ilmiah
24
jabatan
o Advokasi, Mediasi, Konsultasi bagi Penyelenggara pendidikan : a. Perizinan dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan b. Kualifikasi tenaga edukatif/pengajar c. Kesejahteraan bagi tenaga edukatif/pengajar d. Perlindungan hukum bagi tenaga edukatif/pengajar e. Pemberdayaan elemen penyelenggara pendidikan o Advokasi, Mediasi, Konsultasi dan Pelatihan bagi Aparat Desa : a. Manejemen dan bimbingan pembangunan masyarakat pedesaan b. Manajemen dan bimbingan keuangan dan administrasi desa c. Manejemen perubahan sosial budaya sesuai dengan trendsekuler . C. Cara Kerja Perpustakaan Pendidikan Masyarakat o Mendirikan “Klinik Pendidikan” di tingkat Desa/Kelurahan a. Manajemen
perpustakaan
e-book
sebagai
pendidikan
masyarakat secara on line b. Manajemen perpustakaan buku-buku dengan pengumpulan duplikat Karya Karya Tulis Ilmiah kenaikan pangkat/golongan dan duplikat penyelesaian jenjang pendidikan guru/dosen (Skripsi/Tesis/Disertasi) c. Pembuatan Journal Pendidikan dengan melibatkan peran guru/dosen o Kerja sama Dalam dan Luar Negeri pendirian Klinik Pendidikan di bidang bantuan beasiswa pendidikan bagi anak tidak mampu atau putus sekolah D. Cara Pembiayaan kegiatan o Dana Partisipasi ¾ Partisipasi dari sertifikasi guru dan dosen sebagai anggota Klinik Pendidikan
25
¾ Partisipasi dari Dana alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) o Dana Pemerintah dan swasta ¾ Dana hibah yang berasal dari alokasi APBN/APBD sesuai dengan
jenis Term Of Refrensi (TOR) kegiatan
yang
ditawarkan. ¾ Dana hibah yang berasal dari BUMN atau Swasta lainnya sesuai dengan jenis Term Of Refrensi (TOR) kegiatan yang ditawarkan. o Dana Bidang Usaha Biaya konfensasi yang diperoleh dari jasa kegiatan melalui bidangbidang usaha yang tidak bertentangan dengan perundangundangan yang sedang berlaku. o Dana Sponshorsip Dana bantuan sosial bersifat tidak mengikat
26
BAB VI PROGRAM KERJA
1. Melakukan pendekatan program kepada pemerintah dan swasta (lembaga-lembaga profesi, agama, sosial dan budaya, dll), melalui : o Sosialisasi Gerakan Nusantara Indonesia Pintar (GENIP) bagi Guru/Dosen melalui pelatihan karya tulis ilmiah (KTI) dan dengan berbagai jenis kegiatan lainnya o Sosialisasi Gerakan Nusantara Indonesia Pintar (Genip) untuk mengentaskan Mallpendidikan bagi anak usia sekolah melalui berbagai jenis pendampingan 2. Penyelenggaraan Klinik Pendidikan dengan : o Menyusun dan menetapkan personil Klinik Pendidikan serta rekomendasi Kepala Desa hal izin pelaksanaan Program Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) o Pendataan dan pelatihan guru/dosen yang tinggal atau bermukim
di
daerah
pedesaan/kelurahan
menjadi
sumberdaya di bidang sarana prasana Klinik Pendidikan o Pelaksanaan profesionalisme
kegiatan
pendampingan
guru/dosen
mallpengajaran
peningkatan di
tingkat
desa/kelurahan o Pendataan anak usia sekolah/mahasiswa mallpendidikan di tingkat
desa/
kelurahan
untuk
kegiatan
jaminan
kelangsungan pendidikan anak o Pelaksanakan
kegiatan
pendampingan
bagi
anak
mallpendidikan di tingkat desa/kelurahan o Penyelenggaraan Klinik Pendidikan secara betahap mulai dari Desa di tingkat kecamatan dimana ibu kota Kabupaten Kota berkedudukan
27
o Pelaksanaan
kegiatan
profesionalisme
pendampingan
aparatur
desa/kelurahan
peningkatan di
bidang
bimbingan teknologi pembangunan desa o Pengadaan
sarana
prasarana
perpustakaan
Klinik
Pendidikan 3. Pelaksanaan berbagai jenis pengabdian pendidikan bagi masyarakat melalui aktivitas Klinik Pendidikan di seluruh wilayah nusantara Indonesia. 4. Melembagakan Gerakan Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) menjadi bagian dari Lembaran Negara dengan mensinergiskan kegiatan Klinik Pendidikan sebagai bagian dari kurikulum Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas).
Medan,
April 2015
Pendiri
Jon Piter Sinaga
28
