DAFTAR ISI I PENDAHULUAN

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2016

DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1-1 1.1 1.2 1.3

II

Latar Belakang ................................................................................................................. 1-1 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ............................... 1-2 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .................. 1-4

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD .......................................................... 2-1 2.1 2.2 2.3 2.4

Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ............................................ 2-9 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .........................................................2-20 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..................................................................2-26 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.........................................................2-39

III PENUTUP .................................................................................................................................. 3-1

i


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (KU PAPBD TA 2016) yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bekasi tahun 2016. KU P-APBD TA 2016 Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2016. Selanjutnya, KU P-APBD dan PPAS Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi: 

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya;



Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;



Keadaan darurat;



Keadaan luar biasa.

Selain hal-hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 juga disebutkan bahwa penyesuaian APBD dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Dengan memerhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Bekasi TA 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah

1-1


Nomor 18 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2016; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 yang telah mengalami revisi berdasarkan hasil review sesuai dengan arahan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat perubahan jumlah maupun sember penerimaan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-Lain pendapatan yang sah. Perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan nilai penerimaan dari beberapa potensi sumber pendapatan asli daerah. Kemudian, perubahan terhadap dana perimbangan perlu dilakukan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penundaan sebagian dana alokasi umum serta penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan pada tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan antara lain untuk menyesuaikan terhadap perubahan nilai Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta yang diterima setelah Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 ditetapkan. Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Bekasi TA 2016 memuat diantaranya: 1.

Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;

2.

Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2016 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

3.

Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) adalah menyediakan dokumen perencanaan penganggaran tahunan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD Kota Bekasi untuk digunakan sebagai acuan dalam

1-2


penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPA P-APBD) dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta kriteria Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU PAPBD) memberikan penjelasan tentang pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam melakukan perubahan, antara lain: (1) Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2015, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2016; (2) Perkembangan pendapatan daerah tahun 2016 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2016, khususnya dari pos pendapatan asli daerah; (3) Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2016; (4) Adanya penundaan Alokasi Dana Umum sesuai dengan PMK Nomor 125/PMK.07/2016 sehingga perlu melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja di APBD TA. 2016; (5) Telah ditetapkannya Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 sehingga perlu melakukan penyesuaian program pada APBD TA. 2016 mengikuti program pada RPJMD perubahan; (6) Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi yang memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2016, maka dari itu penganggarannnya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016; (7) Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran; (8) Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat urgensi masalah mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumberdaya yang tersedia. 1-3


1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

(2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(5)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(6)

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; (7)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(8)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1-4


(9)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

(10)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

(11)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(12)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangAUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

(13)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

(14)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

(15)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

(16)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

(17)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(18)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

(19)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

1-5


(20)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(21)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

(22)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

(23)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(24)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

(25)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

(26)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(27)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

(28)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(29)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

1-6


Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); (30)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(31)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

(32)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016;

(33)

Surat

Edaran

Menteri

Keuangan

Nomor

SE-10/MK.07/2016

Tentang

Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016; (34)

Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-579/PK/2016 Tentang Penyampaian Informasi Kepada Daerah Tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016;

(35)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

(36)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

(37)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;

(38)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

(39)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

(40)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;

(41)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

1-7


(42)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016;

(43)

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016;

(44)

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016;

1-8


BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penjelasan yang akan disampaikan dalam dokumen KU P-APBD Kota Bekasi TA 2016 mencakup beberapa pertimbangan yang mendasari perubahan yang dilakukan, yaitu: (i)

perbedaan asumsi dengan KU-APBD TA 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya;

(ii)

program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam P-APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2016;

(iii) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam P-APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (iv) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam PAPBD apabila melampaui asumsi KUA. Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, alasan yang meyebabkan perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah: (i) perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA; (ii) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (iii) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (iv) keadaan darurat; dan (v) keadaan luar biasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi TA 2016 adalah seperti dirangkum pada Tabel-2.1, dengan penjelasan sebagai berikut: (i)

Anggaran Pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 4.171.774.790.571,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.611.380.416.977,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.785.835.574.980,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 774.558.798.614,00;

2-1


(ii)

Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp. 4.668.006.835.595,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.678.542.161.105,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.989.464.674.490,00; dan

(iii) Anggaran Pembiayaan Daerah (netto) sebesar Rp. 496.232.045.024,00 yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 524.662.414.824,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 28.430.369.800,00. Tabel-2.1 RINGKASAN APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2016 NO

URAIAN

ALOKASI ANGGARAN

I

PENDAPATAN

1 2 3

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

II

BELANJA

4.668.006.835.595

1

Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Langsung Penunjang Urusan b. Belanja Langsung Urusan

1.678.542.161.105 1.593.612.486.305 300.000.000 57.694.695.000 22.876.797.000 1.058.182.800 3.000.000.000 2.989.464.674.490 262.614.796.500 2.726.849.877.990

SURPLUS / (DEFISIT)

(496.232.045.024)

III

PEMBIAYAAN (Netto)

496.232.045.024

1 2 3

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SiLPa Tahun Berjalan

2

KETERANGAN

4.171.774.790.571 1.611.380.416.977 1.785.835.574.980 774.558.798.614

524.662.414.824 28.430.369.800 -

Sumber : Hasil Analisis dan Pembahasan TAPD Kota Bekasi, September 2016

Selanjutnya, dalam perjalanan realisasi anggaran sepanjang semester pertama TA 2016 terdapat transfer bantuan khusus (specific grant) dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, yang diterima setelah penetapan APBD TA 2016 sebagaimana diuraikan diatas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada bagian Lampiran nomor III butir (1) huruf (a) sub-butir (3) sub-huruf (c), menetapkan bahwa ‘Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani

2-2


Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah’. Kemudian, pada Lampiran yang sama nomor III butir (1) huruf (b) sub-butir (1) subhuruf (b) menetapkan bahwa ‘pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau

Peraturan

Menteri

provinsi/kabupaten/kota

Keuangan

Tahun

mengenai

Anggaran

2016,

Rincian dan

DBH-CHT

dengan

menurut

memperhatikan

perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada: (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

Rincian

DBH-CHT

menurut

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur.

2-3


Selanjutnya, masih pada Lampiran yang sama nomor III butir (1) huruf (c) sub-butir (2) menetapkan bahwa ‘penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD’. Kemudian masih pada Lampiran yang sama nomor III butir (1) huruf (c) sub-butir (14) menetapkan bahwa ‘pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

2-4


Tahun 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD’. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka alokasi dana dari sumber spesifik grant telah diperhitungkan ke dalam anggaran pada perhitungan Perubahan Penjabaran APBD Kota Bekasi TA 2016. Perubahan penjabaran APBD TA 2016 yang bersifat penambahan adalah sebesar Rp. 3.799.517.000,00 yang berasal dari dana BH-CHT berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.1458-Keu/2015. Sementara itu, sebagian besar perubahan penjabaran bersifat koreksi / re-alokasi anggaran yang terdiri dari: (i) koreksi (pengurangan) sebesar Rp. 12.563.862.500,00 yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat A berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015; dan (ii) koreksi (pengurangan) alokasi sebesar Rp. 7.119.572.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sertifikasi Guru berdasarkan Surat Edaran Direktur

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

Kementerian

Keuangan

Nomor

SE-

10/MK.07/2016. Dengan demikian, dalam Penjabaran APBD TA 2016 terdapat perubahan Jumlah Pendapatan APBD TA 2016 menjadi sebesar Rp. 4.155.890.873.071,00 (diluar penerimaan dari pos pembiayaan) dan Jumlah Belanja APBD TA 2016 berubah menjadi Rp. 4.652.122.918.095,00. Rincian perubahan perhitungan yang dilakukan pada Perubahan Penjabaran APBD TA 2016 disajikan pada Tabel-2.1.

2-5


Tabel-2.1 PERUBAHAN PADA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NO

URAIAN

I

PENDAPATAN

1 2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

3

APBD TA 2016 Perubahan APBD Murni Penjabaran APBD

%

Naik/Turun

4.171.774.790.571

4.155.890.873.071

-0,38%

1.611.380.416.977 1.785.835.574.980

1.611.380.416.977 1.782.515.519.980

0,00% -0,19%

774.558.798.614

761.994.936.114

-1,62%

II

BELANJA

4.668.006.835.595

4.652.122.918.095

-0,34%

1

Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Langsung Penunjang Urusan b. Belanja Langsung Urusan

1.678.542.161.105 1.593.612.486.305 300.000.000 57.694.695.000 22.876.797.000 1.058.182.800 3.000.000.000 2.989.464.674.490

1.700.550.161.105 1.593.612.486.305 300.000.000 79.702.695.000 22.876.797.000 1.058.182.800 3.000.000.000 2.951.572.756.990

1,31% 0,00% 0,00% 38,15% 0,00% 0,00% 0,00% -1,27%

262.614.796.500

262.614.796.500

0,00%

2.726.849.877.990

2.688.957.960.490

-1,39%

SURPLUS / (DEFISIT)

(496.232.045.024)

(496.232.045.024)

0,00%

III

PEMBIAYAAN (Netto)

496.232.045.024

496.232.045.024

0,00%

1 2 3

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SiLPa Tahun Berjalan

524.662.414.824 28.430.369.800 -

524.662.414.824 28.430.369.800 -

0,00% 0,00% NA

2

Sumber : Hasil Analisis dan Pembahasan dengan TAPD Kota Bekasi, September 2016

Selanjutnya, dalam rangka menyusun perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kota Bekasi yang berkaitan langsung dengan perubahan jumlah Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja. Kebijakan tersebut antara lain berpengaruh terhadap jumlah anggaran pendapatan yang diperkirakan mengalami perubahan distribusi nominal dikarenakan adanya penambahan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penambahan yang cukup signifikan terjadi pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam hal ini dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga terdapat perubahan pada Pembiayaan Daerah, dalam hal mana pada komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat penambahan penerimaan yang 2-6


berasal dari pos SiLPA tahun anggaran 2015. Selain terdapat penambahan, pada P-APBD juga terdapat koreksi berupa penurunan nominal penerimaan pendapatan, yaitu pada komponen Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016. Penambahan maupun pengurangan penerimaan pendapatan yang cukup signifikan pada hakekatnya merupakan implikasi dari adanya kebijakan Pusat dan Provinsi, yang menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian proporsi alokasi anggaran belanja daerah, baik alokasi pada anggaran belanja tidak langsung maupun anggaran belanja langsung. Perubahan alokasi anggaran pada komponen Belanja Tidak Langsung adalah penambahan alokasi anggaran pada pos Belanja Pegawai dan pos Belanja Hibah serta pada pos Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, perubahan alokasi anggaran pada komponen Belanja Langsung adalah penambahan alokasi anggaran pada pos Belanja Langsung Penunjang Urusan maupun Belanja Langsung Urusan. Berdasarkan kondisi seperti tersebut, maka perubahan dan/atau penyesuaian yang dilakukan pada alokasi anggaran belanja daerah hanya merupakan implikasi dari adanya penambahan penerimaan pendapatan, sehingga penyesuaian/perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya defisit anggaran belanja. Dengan demikian, arah kebijakan dalam Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2016 dapat difokuskan pada antisipasi defisit anggaran, penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dan penyelesaian utang pinjaman daerah, serta penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan atas berbagai asumsi dan perubahan asumsi dalam perhitungan rencana target capaian penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan pembiayaan, jumlah Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan (P-APBD) adalah sebesar Rp. 5.015.800.445.185,40 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.728.551.707.118,40 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.287.248.738.067,00. Kemudian, jumlah Anggaran Pendapatan pada P-APBD TA 2016 ditetapkan sebesar Rp. 4.254.490.859.265,00 yang terdiri atas anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.704.311.034.350,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.547.599.830.992,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 1.002.579.993.923,00. Selanjutnya Anggaran Pembiayaan Daerah

(Netto)

diperhitungkan sebesar Rp. 761.309.585.920,40 yang terdiri dari atas anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 786.239.955.720,40 dan pengeluaran pembiayaan

2-7


sebesar Rp. 24.930.369.800,00. Pada Tabel-2.2 disajikan ringkasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016, mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan daerah.

2-8


Tabel-2.2 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2016 NO I 1 2

URAIAN

4,171,774,790,571.00 1,611,380,416,976.70 1,785,835,574,980.00

4,254,490,859,265.00 1,704,311,034,350.00 1,547,599,830,992.00

1.98% 5.77% -13.34%

774,558,798,614.30

1,002,579,993,923.00

29.44%

II BELANJA

4,668,006,835,595.00

5,015,800,445,185.40

7.45%

1

1,678,542,161,105.00

1,728,551,707,118.40

2.98%

1,593,612,486,305.00 300,000,000.00 57,694,695,000.00 22,876,797,000.00 1,058,182,800.00 3,000,000,000.00 2,989,464,674,490.00

1,611,351,379,718.40 300,000,000.00 83,131,660,000.00 22,876,797,000.00 1,058,182,800.00 9,833,687,600.00 3,287,248,738,067.00

1.11% 0.00% 44.09% 0.00% 0.00% 227.79% 9.96%

262,614,796,500.00

293,963,371,500.00

11.94%

2,726,849,877,990.00 (496,232,045,024.00) 496,232,045,024.00 524,662,414,824.00 28,430,369,800.00 0

2,993,285,366,567.00 (761,309,585,920.40) 761,309,585,920.40 786,239,955,720.40 24,930,369,800.00 0

9.77% 53.42% 53.42% 49.86% -12.31%

3

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Bagian Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

APBD TA 2016 % Sebelum Perubahan Setelah Perubahan APBD Naik/Turun APBD

Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga 2 Belanja Langsung a. Belanja Langsung Penunjang Urusan b. Belanja Langsung Urusan SURPLUS / (DEFISIT) III PEMBIAYAAN (Netto) 1 Penerimaan Pembiayaan 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 SiLPa Tahun Berjalan


Berdasarkan uraian tersebut diatas, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari perhitungan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016, yang mencakup asumsi dasar penetapan kebijakan penyusunan anggaran, asumsi penerimaan pendapatan daerah, asumsi belanja daerah, dan asumsi penerimaan / pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, berdasarkan asumsi dan perubahan asumsi tersebut, akan diuraikan pula mengenai beberapa perubahan kebijakan anggaran pendapatan, perubahan kebijakan anggaran belanja, dan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD TA 2016. 2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA / KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 mempertimbangkan serta memperhitungkan kembali berbagai kondisi yang terjadi baik dalam skala lokal,

2-9


regional, maupun nasional. Kondisi-kondisi tersebut menjadi asumsi dasar dalam penyusunan dan penetapannya, sehingga terdapat beberapa asumsi yang dipandang perlu untuk dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada seiring dengan pelaksanaan APBD TA 2016 selama semester pertama. 2.1.1 Asumsi Dasar Pendapatan a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan kajian potensi penerimaan pendapatan sampai akhir TA 2016, sejumlah sub komponen sumber pendapatan mengalami koreksi (penurunan) jumlah penerimaan. Namun demikian, pada beberapa sub komponen sumber pendapatan tertentu didapat indikasi capaian hasil penerimaan dan potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dirubah dari semula Rp. 1.611.380.416.976,70 menjadi Rp. 1.704.311.034.350,00 (naik sekitar 5,77%). Dengan demikian, penerimaan pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber penerimaan pendapatan diasumsikan sebagai berikut: 

Penerimaan dari pos Pendapatan Pajak Daerah dirubah dari semula sebesar Rp. 1.178.093.696.276,70 menjadi Rp. 1.240.204.065.300,00 atau naik sekitar Rp. 62.110.369.023,30 (5,27%);



Penerimaan dari pos Hasil Retribusi Daerah dirubah dari semula sebesar Rp. 83.827.193.800,00 menjadi Rp. 94.743.140.600,00 atau naik sekitar Rp. 10.915.946.800,00 (13,02%);



Penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 14.347.038.600,00;



Penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirubah dari semula Rp. 335.112.488.300,00 menjadi Rp. 355.016.789.850,00 atau naik sekitar Rp. 19.904.301.550,00 (5,94%);

b.

Dana Perimbangan Penerimaan pendapatan dari sumber Dana Perimbangan yang direncanakan semula Rp. 1.785.835.574.980,00 dirubah menjadi Rp. 1.547.599.830.992,00 atau terkoreksi (turun) sekitar Rp. 238.235.743.988,00 yang disebabkan oleh penyesuaian penerimaan pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.07/2016 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-

2-10


10/MK.07/2016 dan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor SE DJPK No S-579/PK/2016; c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan pendapatan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang direncanakan semula Rp. 774.558.798.614,30 dirubah menjadi sebesar Rp. 1.002.579.993.923,00 atau naik sekitar Rp. 228.021.195.308,70 (29,44%);

d.

Asumsi Dasar Lainnya Beberapa kondisi eksternal dalam skala regional Nasional maupun regional Jawa Barat diasumsikan akan mempengaruhi penerimaan pendapatan Kota Bekasi, sehingga patut dipertimbangkan dalam rangka penetapan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kota Bekasi. Kondisi tersebut antara lain adalah: 

Perekonomian Indonesia tahun 2016 diperkirakan masih terpengaruh oleh perlambatan perekonomian dunia, namun target pertumbuhan ekonomi nasional (% yoy) dipertahankan 5,3% sebagaimana ditetapkan sebagai asumsi pertumbuhan ekonomi dalam nota keuangan RAPBN-P 2016;



Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0%, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7%. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat;



Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dilandasi oleh perkembangan kondisi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada APBN-P ditetapkan pada kisaran Rp. 13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS;



Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP pada APBN-P 2016 diproyeksikan berada pada kisaran US$35 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US$50 per barel. Perubahan tersebut

2-11


antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi. 

Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.925 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi sebesar 810 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.115 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada lifting gas bumi.



Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN TA 2016 dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran;



Langkah-langkah pengamanan pendapatan negara melalui kebijakan bidang perpajakan dan PNBP, mencakup antara lain: (1) optimalisasi perpajakan dengan memerhatikan iklim investasi; (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik; dan (4) mengendalikan konsumsi untuk barang kena cukai.



Langkah pengamanan pendapatan perpajakan ditempuh melalui kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure dan melakukan upaya extra effort atas penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Kebijakan insentif fiskal berupa tax allowance, tax holiday, dan pembebasan PPN untuk sektor industri strategis nasional juga tetap akan diberikan untuk menjaga daya saing industri dan mendorong produktivitas industri domestik.



Kebijakan PNBP diarahkan antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak dan gas serta melakukan efisiensi cost recovery; (2) optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara; (3) penyempurnaan berbagai peraturan PNBP, seperti revisi Undang-Undang PNBP dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP; dan (4) penerapan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN;



Pada sisi belanja pemerintah pusat, perubahan dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi; (2) penghematan dan pemotongan belanja K/L yang kurang produktif dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016; (3) tambahan belanja, baik untuk kebutuhan mendesak maupun untuk kekurangan pembayaran beberapa komponen belanja hasil audit BPK; dan (4) tambahan belanja dalam rangka penyelesaian piutang pemerintah, seperti piutang PDAM; 2-12




Kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBNP tahun 2016 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2016. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan negara. Perubahan tersebut selanjutnya berakibat pada perubahan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut antara lain mencakup: (1) penurunan DBH seiring dengan penurunan penerimaan negara yang dibagihasilkan, di sisi lain terdapat kebijakan untuk mengalokasikan kurang bayar DBH dan kebijakan optimalisasi penggunaan sisa DBH SDA Kehutanan dari Dana Reboisasi; (2) penurunan DAK antara lain disebabkan oleh pemotongan alokasi DAK Fisik berdasarkan usulan pengurangan secara mandiri oleh masing-masing daerah, kebijakan untuk mengalokasikan tambahan DAK sebagai kompensasi atas kekurangan penyaluran triwulan IV tahun 2015, pengurangan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD karena perubahan data jumlah guru yang mempunyai sertifikasi kependidikan, dan pengurangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) karena perbaikan data jumlah masyarakat miskin penerima bantuan kesehatan. Di samping itu, dialokasikan tambahan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah pada bidang jalan, jembatan, dan sarana pembangunan;



Kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 masih tetap mengacu pada kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2016. Perubahan kebijakan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP tahun 2016 antara lain: (1) mendukung program 35.000 MW melalui alokasi PMN kepada PT PLN (Persero); (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); (3) mendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program kesejahteraan rakyat melalui PMN kepada BPJS Kesehatan dan alokasi cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo; dan (4) pemanfaatan dana SAL;



RAPBNP tahun 2016 juga mengakomodir perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sejalan dengan perubahan volume belanja negara untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

2-13




Kebijakan dalam RAPBN-P tahun 2016 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan, yang ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah.

2.1.2 Asumsi Belanja Daerah a.

Asumsi ekonomi makro Perkembangan sampai akhir tahun 2015, laju inflasi nasional mencapai 3,35%. Relatif rendah dan stabilnya inflasi tersebut didukung oleh rendahnya inflasi komponen Inti (core inflation) serta terjaganya komponen Harga Diatur Pemerintah (administered prices) dan inflasi komponen Bergejolak pada level yang terkendali. Pelemahan kondisi perekonomian global turut mendukung rendahnya laju inflasi komponen Inti pada tahun 2015 berada pada level 3,95% (yoy), lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 4,93% (yoy). Sementara pelaksanaan kebijakan reformasi subsidi energi yang dilaksanakan akhir tahun 2014 dan tren penurunan harga komoditas energi menjadi pendukung terkendalinya laju inflasi komponen Harga Diatur Pemerintah di tahun 2015. Penyesuaian harga BBM, tarif listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyebabkan laju inflasi komponen ini terkendali pada 0,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 17,57% (yoy). Terkendalinya inflasi komponen Bergejolak didukung oleh ketersediaan komoditas pangan, terutama hortikultura sepanjang tahun. Meskipun terdapat dampak negatif El Nino, namun berkat upaya pemerintah antara lain kebijakan penguatan cadangan beras

pemerintah,

penyaluran

Beras

Sejahtera

(Rastra),

dan

program

pembangunan infrastruktur, laju inflasikomponen ini dapat ditahan pada 4,84 persen (yoy) jauh lebih rendah dari tahun 2014 yang berada pada level 10,88 persen (yoy). Inflasi yang relatif rendah dan stabil di tahun 2015 menjadi salah satu modal dalam pengendalian laju inflasi di tahun 2016. Hingga bulan April tahun 2016, laju inflasi mencapai 0,16% (ytd) atau 3,60% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan dengan historis rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 1,02% (ytd) atau 5,48% (yoy). Pada periode yang sama, perkembangan inflasi komponen Inti berada pada level 3,41% (yoy), komponen Bergejolak 9,44% (yoy), dan komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,84% (yoy). 2-14


Laju inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara itu, dari sisi domestik, pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur akan menjadi tumpuan dalam upaya peningkatan produksi serta dukungan konektivitas dan kelancaran arus distribusi. Upaya pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah dan BI. Sehingga laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0%, sesuai dengan sasaran inflasi 4,0±1%, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7%. Pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terdepresiasi ke level rata-rata Rp13.392 per dolar AS. Dari sisi eksternal, isu kebijakan kenaikan suku bunga the Fed serta devaluasi yuan oleh Pemerintah Tiongkok menjadi penyebab utama yang berpengaruh terhadap aliran modal yang masuk ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar menjadi semakin besar. Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan terhadap rupiah diantaranya terkait dengan upaya perbaikan kinerja dari transaksi berjalan, serta tren penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai imbas perlambatan ekonomi dunia turut memberi tekanan. Pada awal tahun 2016, dinamika rupiah dipengaruhi oleh sentimen pasar terkait dengan suku bunga acuan the Fed, kebijakan suku bunga negatif ECB dan BoJ, relatif rendahnya tingkat inflasi, serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,3% dan inflasi sebesar 4,0%. Asumsi nilai tukar pada RAPBNP tahun 2016 diperkirakan akan menguat menjadi sebesar Rp13.500 per US$. Selain itu, nilai ICP diproyeksikan akan terus mengalami penurunan sehingga Pemerintah mengubah asumsi nilai ICP dari US$50 per barel menjadi US$35 per barel. Dengan perubahan perkiraan besaran indikator makro ekonomi tersebut, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mengingat kondisi perekonomian nasional dan global belum pulih sepenuhnya dan berdasarkan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2015 maka diperkirakan baseline penerimaan perpajakan secara umum akan mengalami penurunan dari targetnya dalam APBN tahun 2016. Oleh karena itu, Pemerintah dinilai perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan perpajakan tahun 2016. Selain itu, mengingat tren perkembangan harga 2-15


komoditas dunia yang cenderung menurun maka Pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian target penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, perlu juga

dilakukan

langkah-langkah

pengamanan

anggaran

dalam

rangka

mengamankan fiskal sehingga defisit dapat tetap terjaga. Meskipun

proyeksi

baseline

pendapatan

negara

cenderung

mengalami

penurunan dari targetnya dalam APBN tahun 2016, Pemerintah tetap berusaha melakukan pengamanan target pendapatan negara agar kebutuhan pendanaan belanja negara dapat terpenuhi. Untuk mengamankan penerimaan perpajakan maka Pemerintah merancang kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure dan melakukan upaya extra effort. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi PNBP terutama dari sektor non SDA untuk menjaga target PNBP dalam RAPBNP tahun 2016 dapat tercapai walaupun PNBP di bidang SDA diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Merujuk pada perkembangan kondisi inflasi nasional, perkembangan laju inflasi di Kota Bekasi kemungkinan besar akan turut terpengaruh. Namun demikian, indikasi yang ada menunjukkan perkembangan kondisi cenderung membaik yang ditunjukkan oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang relatif stabil pada akhir semester I tahun 2016. Meskipun belum diperoleh indikasi nyata dari pergerakan harga konsumen pada triwulan I dan II tahun 2016, namun dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi cenderung terjadi pada kelompok/jenis makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sementara itu, kelompok komoditas transport, komunikasi dan jasa keuangan justru cenderung mengalami deflasi, sehingga kondisi tersebut perlu tetap dicermati agar tidak terjadi secara menerus. Dengan demikian, laju inflasi di Kota Bekasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran +/- 1% dibawah laju inflasi nasional. Mencermati kondisi seperti diuraikan diatas, dan dengan memperhatikan asumsi inflasi nasional yang diprediksikan kurang dari 6,0% (sekitar 5,3%), maka inflasi Kota Bekasi pada tahun 2015 (yoy) diasumsikan akan berada pada kisaran 4,5% sampai 5,5%. Asumsi sedemikian pada dasarnya dilandasi oleh trend perkembangan ekonomi di Kota Bekasi yang masih menunjukkan indikasi pertumbuhan dinamis. Implikasi perubahan indeks harga konsumen yang diperkirakan masih akan berpengaruh besar terhadap trend inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok/jenis komoditas bahan makanan, minuman, rokok dan tembakau. Demikian pula dengan kelompok/jenis komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diperkirakan akan mempunyai kontribusi

2-16


terhadap potensi inflasi di Kota Bekasi, yang disebabkan oleh diterapkannya regulasi nasional terhadap jenis/komoditas tersebut. Dengan menjaga laju inflasi sedemikian, sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan laju inflasi akan dapat dipertahankan atau dikembangkan potensi dan daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi. Hal tersebut terutama terhadap sektor-sektor unggulan berdaya saing tinggi dan selama ini menjadi pendorong dan penggerak utama perekonomian Kota Bekasi, antara lain mencakup: (i) sektor Industri Pengolahan; (ii) sektor Listrik, Gas dan Air minum; dan (iii) sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Dengan demikian, upaya penyediaan prasarana dan sarana dasar maupun pendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi perlu diprioritaskan. b.

Isu-isu Strategis Sejalan perkembangan kondisi sampai dengan akhir semester II TA 2016, hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2016 ternyata belum menunjukkan capaian yang maksimal sebagaimana direncanakan. Perkembangan kondisi yang ada masih menunjukkan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan dan masih memerlukan penanganan guna mencapai target penyelesaian sesuai rencana yang ditetapkan. Sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPD dan RKPD Perubahan tahun 2016, permasalahan dan tantangan yang merupakan fokus sasaran penanganan dan penyelesaian melalui rencana pembangunan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Penataan Ruang a.

Semakin besarnya luas lahan terbangun dan semakin menyusutnya luasan lahan tidak terbangun;

b.

Ruang Terbuka Hijau terhadap seluruh luasan wilayah Kota Bekasi baru mencapai 24,1%. Hal ini berpengaruh pada daya serap tanah terhadap curah hujan dan aliran air. Porsi RTH ini masih di bawah porsi RTH yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RTRW Nasional yaitu 30%;

2.

Daerah Rawan Bencana Kota Bekasi adalah wilayah yang tergolong rawan banjir. Pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2014 dimana pada kurun waktu tersebut wilayah yang mengalami banjir adalah seluas 621 Ha dimana penyebab utama terjadinya banjir pada kurun waktu tersebut adalah curah hujan lokal, buruknya

2-17


system drainase yang ada serta berada pada satu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan wilayah lain; 3.

Demografis Tingginya laju

pertumbuhan penduduk

yaitu

sebesar 5,12% dengan

tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.986 jiwa per kilometer persegi. 4.

Sosial Kemasyarakatan Tingginya jumlah PMKS.

5.

Pendidikan a.

Permasalahan yang menjadi perhatian terbesar di dalam aspek pendidikan Kota Bekasi adalah rata-rata lama sekolah yang masih di bawah 12 tahun.

b. 6.

7.

Tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan masih rendah.

Kesehatan a.

Belum optimalnya UHH.

b.

Jumlah kasus gizi buruk, AKI, Angka kematian Balita tinggi.

Perekonomian a.

Belum meratanya pendapatan masyarakat;

b.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 berkisar 30,52% dari total pendapatan daerah yang berarti pendapatan Kota Bekasi masih didominasi oleh dana perimbangan pusat ke daerah.

8.

9.

Perindustrian dan Pariwisata a.

Daya serap industri terhadap tenaga kerja rendah;

b.

Tingginya kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Kebudayaan dan Kesenian a.

Belum optimalnya pelestarian nilai- nilai budaya dan kesenian asli Kota Bekasi;

b.

Belum optimalnya pelestarian bangunan dan monument bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan kebudayaan dan kesenian Kota Bekasi.

10. Kepemudaan dan Olahraga Tingginya jumlah

generasi

muda di Kota Bekasi perlu mendapat

perhatian yang baik agar dapat memberikan konstribusi bagi pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik. Potensi generasi muda yang besar perlu

2-18


diarahkan untuk memberikan kekuatan bagi pembangunan kota dan meminimalisir potensi negatif yang dapat timbul dari pergaulan generasi muda. 11. Daya Saing Daerah a.

Salah satu permasalahan pada aspek daya saing adalah lamanya proses perijinan usaha di Kota Bekasi yang secara langsung mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya.

b.

Faktor kondusifitas politik dan keamanan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi daya saing Kota Bekasi.

c.

Tingginya angka kriminalitas di KotaBekasi haruslah mampu dikurangi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggl di KotaBekasi dan bagi para investor dan pengusaha yang hendak menanamkan modal di Kota Bekasi.

12. Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam pembangunan Kota Bekasi. Sebagaimana telah dirumuskan dan disusun sejak Rancangan Awal RKPD sampai dengan terbentuknya kesepakatan dan ditetapkannya RKPD tahun 2016, secara normatif Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi TA 2016 tetap diarahkan untuk mewujudkan visi ”Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan” sesuai dengan target pencapaian visi-misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Merujuk pada landasan tematik pembangunan tahunan yang telah ditetapkan, maka isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 adalah : 1.

Program peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah;

2.

Integrasi Jamkesda dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

3.

Pengembangan kapasitas kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;

4.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase kota, penanggulangan dan pengendalian banjir;

5.

Peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup,

pengelolaan

sampah

dan

pengendalian pencemaran air dan udara;

2-19


6.

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial;

7.

Peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur,

pembinaan

dan

pengembangan aparatur, optimalisasi pemanfaatan TIK dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan penerapan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound). 2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan disusun berdasarkan trend historis pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2016 (tahun transisi) dan tahun 2014 (tahun pertama periode RPJMD 2013-2018), dan tahun 2015 (tahun kedua periode RPJMD 2013-2018). Trend historis pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2009-2015 menurut komponen pembentuknya adalah: (i) pendapatan asli daerah rata-rata 38,51% per-tahun, (ii) dana perimbangan rata-rata 9,75% per-tahun, dan (iii) lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata 28,72% per-tahun. Realisasi pertumbuhan pendapatan TA 2015 (dari TA 2013) mencapai 20,49% dengan pertumbuhan penerimaan pendapatan pada masing-masing komponen pembentuknya sebagai berikut: (i) pertumbuhan penerimaan dari sumber PAD mencapai 20,44% atau dibawah rata-rata trend pertumbuhan historis; (ii) pertumbuhan penerimaan dari sumber Dana Perimbangan mencapai 13,27% atau diatas rata-rata trend pertumbuhan historis; dan (iii) pertumbuhan penerimaan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 31,22% atau diatas rata-rata trend pertumbuhan historis. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan daerah relatif cukup baik, yang berarti bahwa potensi perbaikan jumlah penerimaan pendapatan diperkirakan masih dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pada APBD 2016 (murni) diterapkan strategi antisipatif dalam menyusun rencana penerimaan pendapatan yang berasal dari sumber diluar komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah kebijakan nasional terkait dengan kondisi tersebut, antara lain: rencana relokasi struktur anggaran DAU pada DAK yang diperuntukkan mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat, restrukturisasi anggaran keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan komponen pendapatan asli daerah, dan efisiensi

2-20


anggaran pembangunan melalui peningkatan kontribusi peran serta dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah “peningkatan

pendapatan

daerah

melalui

penyempurnaan

regulasi,

penggalian dan pengembangan potensi, dan aplikasi teknologi, yang disertai dengan tertib administrasi pemungutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku”. Perencanaan target penerimaan pendapatan daerah didasarkan pada arah kebijakan pendapatan daerah yang mengedepankan upaya peningkatan peran dan kontribusi PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selaras dengan upaya tersebut, secara teknis kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai target yang dicanangkan antara lain adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, terutama pada pos BPHTB dan PBB;

b.

Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;

c.

Identifikasi objek-objek pajak dan objek retribusi;

d.

Intensifikasi pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi;

e.

Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;

f.

Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara profesional dan marketable.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat perubahan rencana penerimaan pendapatan daerah yang diprioritaskan pada peningkatan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari komponen retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya, perubahan rencana penerimaan dari pos Dana Perimbangan diarahkan pada optimalisasi dari sumber bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak. Sementara itu, perubahan rencana penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sumber dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, perubahan kebijakan rencana pendapatan daerah yang diterapkan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pendapatan daerah pada P-APBD tahun 2016 adalah: 1.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pendapatan Pajak Daerah yang mencakup:

2-21


a) Penerimaan dari pos pajak hotel melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak hotel berbintang serta pajak rumah penginapan dan sejenisnya; b) Penerimaan dari pos pajak restoran melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak rumah makan; c) Penerimaan dari pos pajak hiburan melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak tontonan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya serta pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; d) Penerimaan dari pos pajak reklame melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak reklame kain; e) Penerimaan dari pos pajak parkir melalui peningkatan target jumlah penerimaan pajak parkir mobil dan motor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010; f) Penerimaan dari pos pajak air bawah tanah melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak air tanah; 2.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Hasil Restribusi Daerah yang mencakup: a) Penerimaan dari pos retribusi jasa usaha melalui penyesuaian tarif dan/atau peningkatan target retribusi pelayanan tempat olahraga; b) Penerimaan dari pos retribusi perizinan tertentu khususnya pada pos retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Asing;

3.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diperoleh dari penerimaan pada pos Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah:

4.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencakup: a) Penerimaan

dari

pos

penerimaan

bunga

deposito

melalui

peningkatan jumlah dana simpanan melalui mekanisme perbankan; b) Penerimaan

dari

pos

pendapatan

dana kapitasi JKN-FKTP

Puskesmas melalui optimalisasi kerja sama dan pengawasan pelaksanaan di lapangan;

2-22


5.

Perencanaan penerimaan Dana Perimbangan dari pos Bagi Hasil Pajak yang mencakup: a) Penerimaan dari pos bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi melalui identifikasi dan inventarisasi wajib pajak serta peningkatan pelayanan pemungutan pajak; b) Penerimaan dari bagi hasil cukai hasil tembakau;

6.

Perencanaan penerimaan Dana Perimbangan dari pos Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam yang mencakup: a) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan; b) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; c) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi; d) Penerimaan dari pos bagi hasil dari penyisihan PBB dari Pusat; e) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Pertambangan Umum;

7.

Perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang berasal dari penerimaan pada pos dana bagi hasil pajak dari provinsi melalui intensifikasi penerimaan bagi hasil dari sumber pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok;

8.

Perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang berasal dari penetapan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukkan bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perhubungan;

2.2.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Pada Tabel-2.3 disajikan rangkuman Perubahan Rencana Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2016 yang disusun berdasarkan pada perubahan kebijakan sebagaimana diuraikan diatas. Jumlah penerimaan pendapatan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.704.311.034.350,00, dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1.547.599.830.992,00, dari Lain-lain Pendapatan

2-23


Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 1.002.579.993.923,00, dan dari Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 761.309.585.920,40 (Netto). Dengan demikian, target Penerimaan Pendapatan pada APBD TA 2016 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 4.254.490.859.265,00 tanpa memperhitungkan penerimaan dari Pembiayaan (Netto) atau sebesar Rp. 5.015.800.445.185,40 apabila didalamnya termasuk penerimaan dari Pembiayaan (Netto). Tabel-2.3 PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NO.

URAIAN

1

2

1.

APBD TA 2016

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rp

%

3

4

5

6

PENDAPATAN DAERAH

4.171.774.790.571,00

4.254.490.859.265,00

82.716.068.694,00

1,98%

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.611.380.416.976,70

1.704.311.034.350,00

92.930.617.373,30

5,77%

1.178.093.696.276,70 83.827.193.800,00 14.347.038.600,00

1.240.204.065.300,00 94.743.140.600,00 14.347.038.600,00

62.110.369.023,30 10.915.946.800,00 -

5,27% 13,02% 0,00%

335.112.488.300,00 1.785.835.574.980,00

355.016.789.850,00 1.547.599.830.992,00

149.732.479.000,00 1.233.705.774.000,00 402.397.321.980,00 774.558.798.614,30

167.728.648.336,00 1.055.001.782.456,00 324.869.400.200,00 1.002.579.993.923,00

6.000.000.000,00 666.613.758.614,30

6.000.000.000,00 750.306.699.423,00

83.692.940.808,70

0,00% 12,55%

101.945.040.000,00

246.273.294.500,00

144.328.254.500,00

100,00%

496.232.045.024,00

761.309.585.920,40

265.077.540.896,40

53,42%

2.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

524.662.414.824,00

786.239.955.720,40

261.577.540.896,40

49,86%

2.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

524.662.414.824,00

786.239.955.720,40

261.577.540.896,40

49,86%

28.430.369.800,00

24.930.369.800,00

(3.500.000.000,00) -12,31%

1.1.1 Pajak Daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya PEMBIAYAAN DAERAH (Netto)

19.904.301.550,00 5,94% (238.235.743.988,00) -13,34%

2.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 28.100.000.000,00 24.600.000.000,00 Daerah 2.2.2 Pembayaran Pokok Utang 330.369.800,00 330.369.800,00 Sumber : Hasil Analisis dan Pembahasan dengan TAPD Kota Bekasi, September 2016

17.996.169.336,00 (178.703.991.544,00) (77.527.921.780,00) 228.021.195.308,70

(3.500.000.000,00) -

12,02% -14,49% -19,27% 29,44%

-12,46% 0,00%

2.2.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Sesuai arah kebijakan, strategi pelaksanaan serta target capaian yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang terarah untuk dapat mewujudkannya. Upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan dilakukan secara terintegrasi, namun dikoordinasikan secara terstruktur berdasarkan komponen pembentukkan Pendapatan Daerah. Untuk itu, strategi yang terarah guna mencapai target dari masing-masing bagian komponen pendapatan adalah seperti diuraikan dibawah ini.

2-24


(a)

Penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mampu

mencapai

Rp.

1.704.311.034.350,00.

Upaya-upaya

yang

dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut : a. Perkuatan

kelembagaan

dan

sistem

operasional

pemungutan

pendapatan daerah, melalui pelaksanaan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; b. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi; c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan kapasitas aparatur; d. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah; e. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah; f. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain. (b)

Penerimaan dari sumber Dana Perimbangan direncanakan mampu diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.547.599.830.992,00. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut: a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak Orang Pibadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh pasal 21 dan BPHTB; b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan; c. Konsultasi perubahan mekanisme alokasi dan restrukturisasi DAU dan DAK, untuk tahun 2016 dan seterusnya.

(c)

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dapat direncanakan secara tepat dan definitif, oleh karena itu perkiraan jumlah penerimaan antara lain didasarkan pada trend realisasi tahunan. Berdasarkan kondisi tersebut, jumlah penerimaan yang direncanakan pada perubahan TA 2016 sebesar Rp. 1.002.579.993.923,00. Upayaupaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan alokasi anggaran tidak tetap / darurat yang direalisasikan dalam bentuk pendapatan hibah dari pemerintah dan dana darurat; 2-25


b. Melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi pengembangan program/ kegiatan terkait dengan alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Alokasi belanja daerah tahun 2008-2015 mengalami peningkatan signifikan (sekitar 229,90%), yaitu dari Rp. 1,338,40-milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 4.691,31-milyar pada tahun 2015, dengan rata-rata peningkatan anggaran belanja 23,75% per-tahun. Selama periode tersebut, komposisi antara belanja aparatur dengan belanja publik rata-rata sekitar 52,17% Belanja Tidak Langsung dan 47,83% Belanja Langsung. Komposisi alokasi anggaran setiap tahun menunjukkan kondisi yang berbeda, dimana pada tahun 2009, 2010, dan 2011 komposisi anggaran Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung, sehingga tidak merefleksikan penganggaran yang berpihak pada pelayanan publik. Baru kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 komposisi anggaran dapat dirubah dimana komposisi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, meskipun kondisi tersebut belum dapat dijadikan indikator alokasi belanja aparatur yang merefleksikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Sejalan dengan diberlakukannya sejumlah aturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (merujuk pada PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007), dan direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilakukan sejumlah langkah teknis sebagai upaya penyesuaian pada arah kebijakan keuangan daerah. Berdasarkan kondisi seperti diuraikan di atas dan merujuk pada kinerja pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Semester I TA 2016, maka dilakukan kembali penyesuaian terkait dengan rencana belanja daerah. Kebijakan

2-26


penyusunan Belanja Daerah Kota Bekasi didasarkan pada pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) dan pendekatan anggaran berimbang (pertumbuhan belanja daerah sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah), yaitu ”Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan trend historis belanja daerah tahun 2008–2015, perubahan signifikan pada belanja daerah tahun 2016 (kenaikan alokasi anggaran belanja pelayanan publik seiring kenaikan potensi penerimaan pendapatan), dan kebutuhan prioritas program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayan publik, maka perubahan kebijakan anggaran belanja tahun 2016 diarahkan pada peningkatan proporsi belanja publik ditunjang dengan penyesuaian proporsi belanja aparatur didasarkan pada isu-isu strategis serta prioritas program pembangunan daerah tahun 2016, agar mampu efektif dalam capaian hasil maupun manfaat yang optimal namun tetap efisien dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2016, mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang telah dirumuskan ke dalam Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi yang dikelompokkan pada bidang-bidang sosial budaya, fisik, dan perekonomian sebagaimana terakhir ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Bekasi tahun 2016. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan anggaran belanja daerah didasarkan pada prioritas sebagai berikut: 1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak;

2-27


2. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja, dan secara bertahap akan menerapkan standar analisis beban kerja per-SKPD, dan diprioritaskan untuk membiayai belanja pegawai, membiayai kebutuhan setiap unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan SDM dan kesejahteraan para pegawai dengan tujuan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja; 3. Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (belanja langsung urusan dan belanja langsung penunjang urusan), diarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik (merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara kinerja dan keluaran yang dihasilkan, dengan prioritas peruntukkan: (i) meningkatkan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja; (ii) meningkatkan penegakan hukum; (iii) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (iv) meningkatkan pelayanan umum berdasarkan azas profesionalitas; (v) meningkatkan kehidupan beragama, budaya daerah, olah raga serta peran perempuan dalam pembangunan; (vi) menanggulangi penyandang masalah sosial; (vii) meningkatkan UKM; (viii) memberdayakan potensi agribisnis dan industri rumah tangga; (ix) mengembangkan lembaga keuangan Syariah dan BUMD; (x) meningkatkan penanaman modal (Investasi); (xi) meningkatkan kelancaran lalu lintas; (xii) meningkatkan daya dukung lingkungan; air (badan air/sungai) dan udara (xiii) meningkatkan penataan permukiman dan lingkungan kumuh; (xiv) meningkatkan pelayanan utilitas kota, pengelolaan persampahan dan jaringan air bersih; (xv) menurunkan jumlah lokasi genangan air; dan (xvi) meningkatkan kinerja penataan ruang; 4. Pemerintah Daerah akan melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh barang milik Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Neraca Awal Daerah secara bertahap dan berkelanjutan. 5. Pemerintah Daerah akan meningkatkan peran dan fungsi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mampu menunjang langkah-langkah efisiensi belanja daerah; Berdasarkan arah kebijakan perencanaan belanja sebagaimana diuraikan diatas, pada Tabel-2.4 disajikan Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan usulan

2-28


sebelum perubahan, anggaran belanja daerah tahun 2016 mengalami kenaikan sekitar Rp. 347.793.609.590,40 atau sebesar 7,45% dari semula sebesar Rp. 4.668.006.835.595,00 menjadi Rp. 5.015.800.445.185,40 yang terdiri dari: (a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.728.551.707.118,40, naik sekitar 2,98 % atau naik sebesar Rp. 50.009.546.013,40 dari rencana anggaran sebelum perubahan, disebabkan oleh: (i) kenaikan pada pos belanja pegawai sebesar Rp. 17.738.893.413,40; (ii) kenaikan pada pos belanja hibah sebesar Rp. 25.436.965.000,00; dan (iii) kenaikan pada pos belanja tidak terduga sebesar Rp. 6.833.687.600,00; (b) Belanja Langsung sebesar Rp. 3.287.248.738.067,00, naik sekitar 9,96% atau naik sebesar Rp. 297.784.063.577,00 dari rencana anggaran sebelum perubahan, yang disebabkan penambahan anggaran pada: (i) pos belanja langsung penunjang urusan sebesar Rp. 31.348.575.000,00; dan (ii) pos belanja langsung urusan sebesar Rp. 266.435.488.577,00.

Tabel-2.4 PERUBAHAN RENCANA BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016

NO.

URAIAN

1

2

2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Hibah 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 2.2.2 Belanja Langsung Urusan

APBD TA.2016 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Murni) (APBD Perubahan) 3

4

BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp 5

% 6

4,668,006,835,595.00 5,015,800,445,185.40 1,678,542,161,105.00 1,728,551,707,118.40 1,593,612,486,305.00 1,611,351,379,718.40 300,000,000.00 300,000,000.00 57,694,695,000.00 83,131,660,000.00 22,876,797,000.00 22,876,797,000.00 1,058,182,800.00 1,058,182,800.00

347,793,609,590.40 50,009,546,013.40 17,738,893,413.40 25,436,965,000.00 -

7.45% 2.98% 1.11% 0.00% 44.09% 0.00% 0.00%

3,000,000,000.00 9,833,687,600.00 2,989,464,674,490.00 3,287,248,738,067.00 262,614,796,500.00 293,963,371,500.00 2,726,849,877,990.00 2,993,285,366,567.00

6,833,687,600.00 227.79% 297,784,063,577.00 9.96% 31,348,575,000.00 11.94% 266,435,488,577.00 9.77%


2-29


2.3.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kelompok belanja ini disebut pula kelompok belanja tidak langsung yang merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan penempatan anggaran, anggaran Belanja Tidak Langsung dibedakan menjadi dua kelompok anggaran, yaitu: Belanja Tidak Langsung SKPD, yang terdiri dari belanja pegawai; dan Belanja Tidak Langsung PPKD, yang meliputi belanja belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 pengisian pegawai telah disesuaikan dengan struktur organisasi / kelembagaan, sehingga penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Penunjang Urusan dilakukan berdasarkan susunan SKPD baru. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing-masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; 1)

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dihitung berdasarkan pemutakhiran data pegawai per bulan Mei 2015, dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 7% serta pemberian gaji ketiga belas;

2)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress maksimum sebesar 2,5% dari belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

3)

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dianggarkan pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang

2-30


Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; 5)

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari target pendapatan, serta dianggarkan pada Pos Anggaran SKPD yang mempunyai target pendapatan;

6)

Penganggaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD, terdapat kenaikan sebesar 25% dari anggaran sebelumnya;

b. Belanja Bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjang berupa pinjaman ke Pemerintah Pusat untuk program WJUDSP dan MBUDSP; c. Belanja Hibah, dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, hibah diberikan antara lain untuk Sekolah swasta penerima dana BOS Pusat, organisasi semi pemerintah yaitu KONI, PMI, Pramuka, Korpri dan PKK, serta alokasi dana pendamping untuk pelaksanaan PNPM di Kota Bekasi. Selain itu hibah

juga

diberikan

penyelenggaraan

kepada

pemerintahan

instansi

vertikal

dalam

daerah

(Kodim-0507

pelaksanaan

Bekasi),

serta

masyarakat dan kelompok masyarakat. Kebijakan dari belanja hibah adalah pencantuman nama penerima hibah beserta besarannya dalam RKA PPKD didasarkan pada hasil rekomendasi SKPD serta Pertimbangan TAPD atas usulan yang diajukan oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat; d. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berupa organisasi/kegiatan keagamaan, organisasi/kegiatan kepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan

2-31


kependidikan dan bantuan organisasi profesi. Kebijakan belanja bantuan sosial adalah Pencantuman nama penerima bantuan sosial beserta besarannya dalam RKA PPKD didasarkan pada hasil rekomendasi SKPD serta Pertimbangan TAPD atas usulan yang diajukan oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat; e. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan. Bantuan sosial juga diberikan kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2016 dianggarkan pada pos anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berpedoman pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 218/Kep.401Kesbangpol/X/2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2014 sampai berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014–2019; f. Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang

telah

ditutup.

Tata

Cara

Pemberian

dan

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga agar berpedoman pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada Pos Anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2.3.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan rencana target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 serta arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2016, maka dalam rangka pencapaian rencana target pembangunan telah ditetapkan isue-isue strategis yang menjadi acuan pokok dalam 2-32


perencanaan program pembangunan tahun 2016. Dalam RKPD tahun 2016 ditetapkan 7 (tujuh) isu strategis yang merupakan pokok perhatian dalam penyelenggaraan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2016 yaitu : 1. Program peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah; 2. Integrasi Jamkesda dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Pengembangan kapasitas kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; 4. Pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase kota, penanggulangan dan pengendalian banjir; 5. Peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup,

pengelolaan

sampah

dan

pengendalian pencemaran air dan udara; 6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial; 7. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur,

optimalisasi

pemanfaatan

TIK

dan

peningkatan

kualitas

perencanaan pembangunan dengan penerapan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound). Pengembangan dari keseluruhan isu-isu pokok tersebut telah dituangkan dalam rumusan program strategis dan program prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2016 yang mencakup 73 Program Prioritas. Pada Tabel-2.5 disajikan rangkuman tentang Program Strategis Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2016.

2-33


Tabel-2.5 PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016 PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM PRIORITAS

(1)

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

(2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. Pembangunan Prasarana dan Sarana

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

3. Pendidikan

4. Kesehatan

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perecanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pengembangan data/informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Penataan Administrasi Kependudukan Program peningkatan pelayanan perijinan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengendalian banjir Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program penyediaan dan pengolahan air bersih Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan, pemakaman dan PJU Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Wajib Belajar 12 tahun Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2-34


PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM PRIORITAS

(1)

(2)

5. Kesejahteraan sosial

6. Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Perekonomian

8. Keamanan dan ketertiban masyarakat

43. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 44. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 45. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 46. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 47. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rs, rs jiwa, rs paru, rs mata 48. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan 49. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan 50. Program Keluarga Berencana 51. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 52. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 53. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 54. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 55. Program Penataan Prasarana dan peningkatan pelayanan pasar 56. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 57. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 58. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 59. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 60. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 61. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 62. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah 63. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 64. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 65. Program Pengembangan Destinasi Wisata 66. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 67. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 68. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga 69. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 70. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 71. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 72. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 73. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 (Review dan Revisi) dan RKPD Perubahan Tahun 2016;

3.3.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan a.

Kebijakan Belanja Langsung Penunjang Urusan

Belanja Langsung Penunjang Urusan adalah belanja langsung yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan. Pada rencana anggaran belanja tahun 2016, kebijakan Belanja Langsung Penunjang Urusan diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, 2-35


peningkatan sumber daya aparatur serta pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, yang dituangkan dalam program sebagai berikut: 1).

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3).

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4).

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; dan

5).

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b.

Kebijakan Belanja Langsung Urusan Pemerintah Daerah

Belanja langsung urusan pemerintah daerah terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan belanja langsung urusan pilihan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdapat 26 (dua puluh enam) urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 (delapan) urusan yang bersifat pilihan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Relevan dengan hal tersebut di atas, kebijakan belanja langsung urusan yang ditetapkan di Kota Bekasi untuk tahun 2016 merujuk pada arah kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 sebagai tahun pelayanan dasar diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan Kota Bekasi ditahun pembangunan selanjutnya. Belanja langsung urusan yang ditetapkan mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri dari: (1)

URUSAN WAJIB a. Terkait Pelayanan Dasar (sesuai Standar Pelayanan Minimal, SPM), mencakup : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Lingkungan Hidup; 4) Pekerjaan Umum; 5) Ketahanan Pangan; 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Sosial; 9) Tenaga Kerja; 2-36


10) Perumahan Rakyat; 11) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 12) Perhubungan; dan 13) Perlindungan Anak. b. Tidak Terkait Pelayanan Dasar, mencakup : 1) Penataan Ruang; 2) Pertanahan; 3) Komunikasi dan Informatika; 4) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 5) Penanaman Modal; 6) Kepemudaan dan Olah Raga; 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa; 8) Pemberdayaan Perempuan; 9) Statistik; 10) Persandian; 11) Kebudayaan; 12) Perpustakaan; dan 13) Kearsipan. (2)

URUSAN PILIHAN (1) (2) (3) (4) (5)

Pertanian; Pariwisata; Industri; Perdagangan; dan Ketransmigrasian;

Kebijakan belanja langsung urusan pemerintah daerah, baik wajib maupun pilihan, didasarkan pada kebijakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi dan penetapan prioritas program pembangunan Kota Bekasi tahun 2016. Secara garis besar, kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran belanja langsung urusan pemerintah daerah antara lain adalah sebagai berikut: (a).

Kebijakan

dalam

penyusunan

rencana

belanja

langsung

urusan

diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat; (b).

Kebijakan belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur/ suprastruktur diupayakan untuk melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat, agar dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif pada reduksi beban APBD, dan menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan rasa memiliki;

(c).

Kebijakan belanja langsung urusan dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam menciptakan keserasian pembangunan antar kawasan di Kota Bekasi merujuk pada pola

2-37


pembangunan Bagian Wilayah Pembangunan (BWP) yang diarahkan untuk: 

Pembiayaan

subsisdi

operasional

pendidikan,

pembangunan/

rehabilitasi gedung sekolah, penambahan unit kelas rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 Tahun; 

Pembiayaan

subsidi

pembangunan/rehabilitasi

operasional gedung

pelayanan Puskesmas/Pustu

kesehatan, Polindes

kesehatan serta sarana prasarana penunjang kesehatan, untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin; 

Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;



Pengembangan, pembangunan/rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah;



Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.

(d).

Belanja pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk mobilitas dinas pegawai, dan pelayanan umum masyarakat seperti ambulan, alat berat dan kendaraan pengangkut sampah, dan untuk kendaraaan sejenis lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk kepentingan operasional legislatif dan eksekutif untuk sementara ditunda.

c.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan perencanaan anggaran belanja SKPD didasarkan pada prioritas program pembangunan sesuai arahan RKPD tahun 2016. Dengan demikian, dasar penetapan anggaran belanja SKPD mengacu pada bobot peran SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada Tabel-2.6 disajikan uraian Kebijakan yang menetapkan keterlibatan SKPD dalam setiap program,

2-38


yang selanjutnya mendasari penyusunan dan penetapan anggaran belanja SKPD. Secara konseptual, tidak terjadi pengurangan cakupan program yang disebabkan perkembangan kondisi anggaran tahun 2016. Pengurangan hanya terjadi pada volume kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai anggaran dari sumber Dana Alokasi khusus (DAK) dan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi dalam APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, penambahan volume kegiatan terjadi pada sektor-sektor sebagai berikut: (i) kegiatan sektor pendidikan yang disebabkan oleh adanya lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya (TA 2008 s/d TA 2014) sebesar Rp. 21.414.667.960,00; (ii) sektor kesehatan yang disebabkan adanya penambahan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau tahun 2015 sebesar Rp. 3.799.517.000,00, penambahan kegiatan pelayanan yang dibiayai oleh RSUD (BLUD TA 2015) sebesar Rp. 23.723.490.901,00, dan penambahan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibiayai dari (sisa) dana JKN Puskesmas TA 2014 dan TA 2015 sebesar Rp. 29.447.740.236,00; (iii) sektor fisik prasarana dan sarana perkotaan yang disebabkan adanya pembangunan fisik yang dibiayai dari Bantuan Provinsi DKI TA 2016 sebesar Rp. 156.892.117.000,00; dan (iv) sektor-sektor lainnya proporsional selaras dengan hasil evaluasi dan perencanaan pembangunan TA 2016 yang dibiayai dari surplus penerimaan pada beberapa sumber pendapatan daerah maupun dari sisa lebih pembiayaan

anggaran

tahun

sebelumnya

(TA

2015)

sebesar

Rp. 261.577.540.896,40.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Namun, mengingat dalam pengeluaran pembiayaan terdapat komponen kewajiban pembayaran utang yang harus dibayarkan dan juga terdapat rencana peningkatan pendapatan maupun peningkatan pelayanan masyarakat melalui BUMD / BLUD, maka penganggaran pengeluaran pembiayaan pada kenyataannya tidak melihat kondisi surplus maupun defisit anggaran.

2-39


Kondisi anggaran pembiayaan tahun 2016 menunjukkan indikasi potensi surplus anggaran cukup besar yang berasal dari SiLPA tahun anggaran 2015, sehingga pemanfaatan SiLPA maupun potensi penerimaan pembiayaan lainnya perlu dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka perubahan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan difokuskan pada: (i) optimalisasi penerimaan pembiayaan untuk mengantisipasi potensi atau menutup defisit anggaran belanja daerah; dan (ii) peningkatan efektifitas pengeluaran pembiayaan yang diarahkan pada pembayaran pokok hutang serta penyertaan modal pemerintah daerah. Dengan penyesuaian kebijakan pembiayaan daerah yang sedemikian, maka perubahan pada APBD TA 2016 diharapkan mampu menunjang terbentuknya kondisi anggaran berimbang. 2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan menerapkan kaidah yang berlaku, yaitu mengelola secara efisien dan efektif penerimaan dari sumber sebagai berikut: (i) sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya; (ii) pencairan dana cadangan; (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (iv) penerimaan pinjaman daerah; dan (v) penerimaan piutang daerah (pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman). Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan TA 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang relatif besar, sehingga perlu pengelolaan yang efektif dan efisien agar dapat dioptimalkan dalam rangka menuntaskan kewajiban pemerintah daerah yang penyelesaiannya tertunda pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2014 dan TA 2015). Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah, khususnya SiLPa, terdapat kenaikan jumlah penerimaan sebesar Rp. 261.577.540.896,4, sehingga jumlah SiLPa TA 2015 yang semula dianggarkan

sebesar

Rp.

524.662.414.824,00

dirubah

menjadi

Rp. 786.239.955.720,40. 2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditetapkan untuk optimasi penerimaan kembali pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Prioritas kebijakan pengeluaran

2-40


pembiayaan pada tahun 2016 difokuskan pada pembiayaan netto untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran pada APBD 2016. Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : (1)

Mengalokasikan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2015 untuk dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi pada APBD TA 2016 sebesar Rp. 761.309.585.920,00;

(2)

Merealisasikan pembayaran pokok utang berupa penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 330.369.800.00;

(3)

Merealisasikan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada TA 2015 sebesar Rp. 24.600.000.000,00.

Tabel-2.6 PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016

NO.

URAIAN

1

2

2

APBD TA 2016

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rp

%

3

4

5

6

PEMBIAYAAN DAERAH (Netto)

496.232.045.024,00

761.309.585.920,40

265.077.540.896,40

53,42%

2.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

524.662.414.824,00

786.239.955.720,40

261.577.540.896,40

49,86%

2.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2.1.3 Penerimaan Piutang dari RSUD 2.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

524.662.414.824,00

786.239.955.720,40

261.577.540.896,40

49,86%

28.430.369.800,00

24.930.369.800,00

(3.500.000.000,00) -12,31%

2.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.2.2 Pembayaran Pokok Utang 2.2.3 Dana Bergulir 2.2.4 Pembayaran Hutang Kepada Rekanan

28.100.000.000,00

24.600.000.000,00

(3.500.000.000,00) -12,46%

330.369.800,00 -

330.369.800,00 -

-

0,00% -


2-41


BAB III PENUTUP Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU P-APBD) Tahun Anggaran 2016 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2016, yang merupakan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan. Dalam hal setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2016 antara Walikota Bekasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi ini ditandatangani, kemudian terjadi perubahan sebagai akibat dari perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2016 dan ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2016 tanpa perlu untuk melakukan perubahan pada Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2016.

Bekasi, 03 Oktober 2016 WALIKOTA BEKASI

Dr. Rahmat Effendi

3-1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

: 384.A TAHUN 2016 03 Tahun 2016

TANGGAL : 03 Oktober 2016

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BEKASI 2016

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR TANGGAL

: 384.A TAHUN 2016 03 Tahun 2016

03

: 03 Oktober 2016

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: DR.H. RAHMAT EFFENDI : Walikota Bekasi : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2.

a. Nama : H.TUMAI,SE Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi b. Nama : H.EDI, S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi c. Nama : Drs.HERI KOSWARA Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi d. Nama : MUHAMMAD DIAN,SH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan-APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD TA 2016.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2016.

WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA

DR.H. RAHMAT EFFENDI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA

H.ANDI ZABIDI,SE TUMAI,SE E KETUA

Drs.EDI,S.Sos WAKIL KETUA

Drs.HERI KOSWARA WAKIL KETUA

MUHAMMAD DIAN,SH WAKIL KETUA

DAFTAR ISI I PENDAHULUAN

Recommend Documents