DAFTAR ISI I PENDAHULUAN

DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1-1 1.1 1.2 1.3

II

Latar Belakang ................................................................................................................. 1-1 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ............................... 1-3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .................. 1-4

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 2.1 2.2 2.3 2.4

Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ........................................... 2-1 Pendapatan Daerah ......................................................................................................2-16 Belanja Daerah ...............................................................................................................2-18 Pembiayaan Daerah .....................................................................................................2-21

III PENUTUP .................................................................................................................................. 3-1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kebijakan umum perubahan APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

dan

dipertegas

dalam

Permendagri nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 bahwa substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014. KUA/PPAS

Perubahan

selain

menggambarkan

pagu

anggaran

sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

I-1

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga,serta

pembiayaan,

juga

menggambarkan

pagu

anggaran

sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa perubahan

APBD dapat dilakukan apabila terjadi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Keadaan

yang

menyebabkan

saldo

anggaran

lebih

tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Juni2014 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014, meliputi: penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

I-2

perubahan dokumenpenganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan

Kebijakan

Umum

Perubahan

APBD

(KUPA)

dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Bekasi Tahun 2014. B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah : 1. Memberikan

pedoman

umum

atas

perubahan

asumsi-asumsi

kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2014; 2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah; 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) ; 4. Menyesuaikan dampak kebijakan kewajiban pemakaian bahan bakar minyak non subsidi bagi kendaraan dinas sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1518/SJ tanggal 24 April 2012 tentang Antisipasi Dampak Ekonomi Global; 5. Menyesuaikan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus; 6. Menyelesaikan kegiatan fisik yang belum selesai pada APBD Tahun Anggaran 2014. 7. Menyesuaikan perubahan pemberian hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 8. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

I-3

penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah; 9. Melakukan

penajaman

prioritas

kegiatan

melalui

pergeseran

anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 10. Melakukan

penyesuaian

penempatan

kode

rekening

sesuai

ketentuan yang berlaku. C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Bekasi Tahun 2014, secara spesifik legal formal mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggungjawab

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang

-

Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

I-4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik9

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


I-5

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan

Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

I-6

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan

Kehormatan

Professor

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi; 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Wajib

dan

Pilihan

yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintah Kota Bekasi; 31. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;


I-7

32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi Tahun 20052025; 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 20132018; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 38. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.


I-8

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 1. Kondisi Perekonomian Nasional Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2014 tidak terlepas dari

kinerja

perekonomian

global.

Revisi

ke

bawah

outlook

pertumbuhan ekonomi negara-negara maju oleh IMF dan World Bank turut mempengaruhi perkiraan kinerja perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan dan arus modal. Perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2014 yang masih relatif lemah, berdampak pada perlunya dilakukan penyesuaian terhadap outlook kinerja ekspor Indonesia. Pada saat yang sama, kondisi likuiditas global yang lebih ketat akan mempengaruhi likuiditas domestik dan suku bunga dalam negeri, yang pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas

investasi.

Lebih

lanjut,

terjadi

perubahan

tingkat

keseimbangan nilai tukar yang akan berdampak pada pergerakan dan aktivitas usaha dan ekonomi di dalam negeri. Selain

dampak

perubahan

kondisi

perekonomian

global,

perkiraan kinerja perekonomian domestik tidak lepas dari realisasi kinerja perekonomian tahun lalu. Dinamika dan perkembangan ekonomi domestik yang terjadi menyebabkan adanya perubahan basis perhitungan dan perkiraan terhadap outlook variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro. Dengan menyadari hal-hal tersebut, maka

besaran-besaran

asumsi

dasar

ekonomi

makro

perlu

disesuaikan kembali. Dalam RAPBN Perubahan tahun 2014, proyeksi pertumbuhan ekonomi

mengalami

penyesuaian

dari

perkiraan

sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,5 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN

2014

yang

sebesar

6,0

persen.

Penurunan

perkiraan


II-1

pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh tekanan pada kinerja perdagangan internasional. Sumber utama penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2014 adalah konsumsi rumah tangga. Kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga masih didasari pada faktor bonus demografi dan peningkatan kelompok masyarakat tingkat pendapatan menengah (middle income class). Di samping itu, pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden diharapkan menjadi faktor stimulus tambahan bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, khususnya melalui peningkatan aliran dana terkait kegiatan kampanye. Investasi atau PMTB diperkirakan masih meningkat meskipun pada tingkat yang relatif rendah. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh peningkatan kinerja investasi langsung PMA dan PMDN. Namun di sisi lain, kondisi likuiditas di dalam negeri masih menghadapi tekanan, sebagai dampak masih berlangsungnya kebijakan tapering off oleh the Fed. Di samping itu, tekanan pada kegiatan investasi disebabkan pula oleh masih terdapat gejolak dan tekanan terhadap nilai tukar yang turut menyebabkan peningkatan biaya impor bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan bagi kegiatan produksi dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor merupakan komponen penyusun PDB yang mengalami tekanan paling berat. Di tahun 2014, ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat. Penurunan kinerja ekspor tersebut dipengaruhi oleh masih relatif lemahnya permintaan dari mitra dagang utama Indonesia, khususnya Tiongkok yang diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, strategi dan kebijakan hilirisasi industri dan mendorong ekspor produk dan hasil tambang olahan akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, tekanan pada ekspor juga dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas domestik dan peningkatan suku bunga, serta dampak bauran

kebijakan

untuk

mengatasi

tekanan

terhadap

neraca

perdagangan yang sedang terjadi. Penurunan kinerja ekspor juga diikuti oleh pelemahan kinerja impor sebagai dampak menurunnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-2

kebutuhan bahan baku input untuk produksi serta dampak tekanan nilai tukar. Tabel 2.1 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran, 2013-2014 (persen, yoy)

Hingga saat ini, harga komoditas energi masih berfluktuasi seiring

dengan

masih

berlanjutnya

kekhawatiran

terhadap

perkembangan harga komoditas energi di pasar internasional. Secara historis, tekanan harga komoditas energi akan memberikan dorongan terhadap peningkatan harga komoditas bahan pangan di pasar internasional, mengingat beberapa komoditas bahan pangan menjadi sumber bagi penyediaan bahan bakar alternatif. Kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan tekanan inflasi yang bersumber dari komoditas energi, yang pada gilirannya juga mendorong tekanan inflasi bahan pangan. Kondisi di pasar internasional tersebut pada gilirannya

akan

berpengaruh

terhadap

perkembangan

harga

komoditas sejenis di pasar domestik. Sementara itu, tekanan inflasi dari dalam negeri hingga saat ini antara lain dipengaruhi oleh faktorfaktor iklim atau cuaca yang mempengaruhi pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, faktor ekspektasi, serta rangkaian kebijakan di bidang harga seperti upah minimum provinsi (UMP), tarif tenaga listrik (TTL), dan harga BBM domestik bersubsidi. Hingga April tahun 2014, perkembangan harga bahan pangan relatif terkendali, meskipun harga beberapa komoditas bahan pangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-3

menunjukkan peningkatan karena adanya gangguan cuaca dan bencana alam. Peningkatan harga komoditas beras menunjukkan peningkatan seiring dengan gangguan produksi yang disebabkan oleh bencana alam di beberapa sentra produksi beras di Jawa. Namun, peningkatan produksi beras di beberapa sentra beras nasional di Sumatra dan Sulawesi serta relatif terjaganya penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog sepanjang tahun 2013, mampu mengurangi tekanan dari kenaikan harga beras tidak semakin meningkat. Bila dilihat dari komponen pembentuk inflasi hingga April 2014, komponen inflasi harga diatur Pemerintah (administered prices) tercatat sebesar 17,64 persen (yoy), bergerak jauh di atas nilai ratarata historisnya. Tingginya tekanan inflasi yang bersumber dari kelompok

tersebut

merupakan

dampak

penetapan

rangkaian

kebijakan reformasi di bidang energi yang dilaksanakan mulai tahun 2013 serta ekspektasi inflasi sebagai dampak rencana lanjutan kebijakan di bidang energi. Setelah menjadi penyumbang laju inflasi tahun 2013 karena adanya gangguan pasokan dan kebijakan pengendalian importasi produk hortikultura, laju inflasi komponen bergejolak

(volatile

foods)

mulai

menunjukkan

tekanan

yang

cenderung menurun, seiring dengan pergerakan harga komoditas bahan pangan secara umum yang relatif stabil. Laju inflasi komponen volatile foods mencapai 6,57 persen (yoy), relatif rendah setelah mencapai tingkat tertinggi pada Agustus 2013. Sementara itu, komponen inflasi inti (core inflation) tercatat sebesar 4,66 persen (yoy), sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan posisi awal

tahun.

Peningkatan

komponen

inflasi

inti

antara

lain

dipengaruhi oleh gejolak nilai tukar Rupiah dan fluktuasi harga jual emas di pasar internasional serta dampak lanjutan dari tekanan inflasi yang bersumber dari gejolak harga pangan tahun 2013. Realisasi laju inflasi di awal tahun 2014 cenderung menurun. Sampai dengan triwulan I tahun 2014 tercatat inflasi sebesar 7,32 persen (yoy). Pada bulan April 2014 terjadi deflasi 0,02 persen (mtm) sehingga sampai dengan April 2014 inflasi mencapai 7,25 persen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-4

(yoy). Dengan melihat berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga laju inflasi pasca penerapan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi pada 22 Juni 2013 serta relatif terjaganya

pasokan

dan

kelancaran

arus

distribusi

barang,

diharapkan gejolak inflasi dari sumber eksternal dapat diredam dan laju inflasi di tahun 2014 dapat terkendali. Laju inflasi pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,3 persen yaitu masih berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2014 sebesar 4,5 ± 1 persen. Sepanjang tahun 2013, nilai tukar Rupiah bergerak melemah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS merupakan dampak dari kombinasi faktor eksternal dan internal yang dialami perekonomian nasional

sejak

tahun

2013.

Dari

sumber

eksternal,

tekanan

pelemahan Rupiah masih bersumber dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, India dan beberapa negara emerging markets lainnya,

belum

stabilnya

pemulihan

ekonomi

di

Eropa,

serta

pelaksanaan kebijakan pengurangan stimulus moneter tapering off oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dari sisi domestik, tekanan terhadap

nilai

tukar

Rupiah

bersumber

dari

kinerja

neraca

pembayaran nasional yang masih mengalami defisit. Defisit neraca pembayaran tersebut bersumber dari melemahnya kinerja ekspor Indonesia, sementara pada saat yang sama kebutuhan untuk pembiayaan impor masih tetap tinggi, sehingga menggerus salah satu sumber pasokan dan cadangan valas di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah pada level fundamentalnya melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, penerapan kebijakan moneter yang berhatihati, serta pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Di samping itu, peningkatan koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-5

peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Di tingkat internasional dan regional, komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan diharapkan semakin memperkuat proses pemulihan ekonomi global dan regional. Komitmen pemerintah AS untuk tetap melanjutkan kebijakan quantitative easing (QE) meskipun dalam jumlah yang akan terus menurun hingga akhir 2014 diharapkan dapat menjadi faktor pendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Dari sisi domestik, bauran kebijakan sebagai respon terhadap depresiasi Rupiah yang telah ditetapkan sejak Agustus 2013 diharapkan dapat memberikan dorongan agar perkembangan nilai tukar Rupiah ke depan dapat bergerak stabil pada rentang keseimbangan saat ini. Selain itu, berbagai

upaya

pemerintah

melalui

bauran

kebijakan

untuk

melonggarkan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah serta meningkatnya ketahanan fiskal (fiscal sustainability) juga dapat dilaksanakan.

Bauran

kebijakan

tersebut

diharapkan

dapat

memberikan sinyal positif kepada pasar sehingga meningkatkan arus modal masuk. Sampai dengan akhir April 2014, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi dengan posisi rata-rata sebesar Rp11.744 per dolar AS, melemah sebesar 17,38 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp11.700 per dolar AS sepanjang

tahun

2014,

melemah

bila

dibandingkan

dengan

asumsinya dalam APBN 2014 sebesar Rp10.500 per dolar AS. Hingga akhir April tahun 2014, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,8 persen dan masih menunjukkan tren meningkat dari periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak pelaksanaan kebijakan tapering off oleh the Fed. Dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan the Fed yang masih akan berlanjut di sepanjang tahun 2014, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih akan menghadapi tekanan. RataKebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-6

rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2014 diperkirakan sekitar 6,0 persen atau sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam APBN 2014 yang ditetapkan sebesar 5,5 persen. Pada tahun 2014, menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), permintaan minyak dunia diperkirakan meningkat sebesar 1,14 juta barel per hari bila dibandingkan dengan permintaan tahun 2013 sehingga permintaan minyak dunia diperkirakan mencapai 91,14 juta barel per hari. Badan

Energi

AS

(EIA)

juga

memperkirakan

terjadinya

peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 1,2 juta barel per hari pada tahun 2014. Peningkatan permintaan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang membaik secara bertahap pada negara OECD terutama AS dan Eropa. Di samping itu, permintaan minyak negara berkembang juga diperkirakan masih meningkat walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama Tiongkok.

Sementara

itu,

perekonomian

India

diperkirakan

mengalami peningkatan pertumbuhan sehingga turut memberikan kontribusi pada peningkatan permintaan minyak dunia. Di sisi pasokan, OPEC memperkirakan pasokan dari negaranegara di luar OPEC meningkat sebesar 1,37 juta barel per hari, yaitu dari 54,18 juta barel per hari (2013) menjadi 55,55 juta barel per hari pada tahun 2014. Badan Energi AS (EIA) juga memperkirakan terjadi peningkatan pasokan dari negara-negara di luar OPEC yang akan meningkatkan produksinya hingga 1,6 juta barel per hari pada tahun 2014. Sebaliknya, pasokan dari negara-negara OPEC diperkirakan menurun sebesar 0,2 juta barel per hari. Berdasarkan perkembangan tersebut, Badan Energi AS memperkirakan terjadi penurunan harga minyak mentah di tahun 2014 dengan harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai US$96,6 per barel dan US$106,3 per barel. Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2014 masih menunjukkan level yang tinggi karena faktor musim dingin, gangguan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-7

pasokan, dan faktor geopolitik (Ukraina, Libya dan Sudan Selatan). Pada bulan April 2014, harga minyak mentah Indonesia mencapai level US$106,4 per barel, atau naik 6,2 persen dari harga April tahun 2013. Tren tersebut bergerak seiring dengan naiknya harga minyak Brent dari US$103,5 per barel pada April 2013 menjadi US$108,1 per barel di bulan April 2014. Perkiraan

perkembangan

pasar

minyak

dunia

akan

menyebabkan berkurangnya tekanan peningkatan harga ICP. Namun, perkiraan harga minyak mentah dunia dan ICP masih menghadapi banyak risiko dan faktor ketidakpastian yang bersumber pada kondisi geopolitik, kondisi alam dan iklim. Dengan mempertimbangkan halhal tersebut, harga minyak di tahun 2014 diperkirakan sedikit menurun bila dibandingkan dengan harga rata-rata 2013. Pemerintah memperkirakan harga ICP akan berada di level US$105 per barel atau sama dengan asumsi rata-rata harga minyak ICP pada APBN tahun 2014. Realisasi lifting minyak bumi selama periode Desember 2013 – Maret 2014 baru mencapai sekitar 797 ribu barel per hari. Hal tersebut disebabkan oleh cuaca buruk pada Januari 2014, gangguan operasi, dan penurunan alamiah produksi sumur-sumur minyak yang tua. Sementara itu, lapangan minyak yang baru belum siap berproduksi

maksimal

terutama

Blok

Cepu.

Tren

penurunan

produksi dan lifting minyak diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2014. Sasaran lifting minyak yang dalam APBN 2014 ditetapkan sebesar 870 ribu barel per hari diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 818 ribu barel per hari. Selama periode Desember 2013 s.d. Maret 2014, realisasi lifting gas bumi mencapai 1.301 ribu barel setara minyak per hari dan untuk keseluruhan tahun 2014, lifting gas diperkirakan mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-8

Berdasarkan gambaran perkembangan dan outlook kondisi perekonomian global dan domestik, Pemerintah menyadari bahwa beberapa asumsi dasar yang telah ditetapkan dalam APBN 2014 perlu disesuaikan. Penyesuaian asumsi tersebut dimaksudkan agar usulan perubahan APBN tahun 2014 lebih dapat sesuai dengan realita yang terjadi dan menghindari tekanan-tekanan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Secara ringkas dalam APBNP tahun 2014, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut: 1) Asumsi pertumbuhan ekonomi dari 6 persen menjadi 5,5% persen. 2) Asumsi inflasi yang sebelumnya 5,5 persen pun diubah menjadi 5,3-7,3 persen. 3) Asumsi suku bunga 5,5 persen ditambah menjadi 5,5-6 persen. 4) Asumsi nilai tukar rupiah sebesar 10.500-11.700 diubah menjadi 11.000-11.700. 5) Asumsi lifting dari 870.000 bph barel per hari (bph) menjadi 818.000 barel per hari (bph) 6) Lifting gas bumi direvisi dari asumsi awal 1.240 barel setara minyak per hari, menjadi 1.224 barel setara minyak per hari. Asumsi diatas ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR dengan pertimbangan agar tidak ada risiko defisit anggaran yang mencapai 4,69% atau sekitar Rp472 triliun dari sebelumnya 1,7%. Dari sisi belanja negara, pelaksanaan APBN 2014 mengalami tantangan yang berat, terutama akibat meningkatnya beban subsidi sebagai akibat langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Tekanan subsidi tersebut juga dilatarbelakangi realisasi lifting pada kuartal I-2014 yang meleset dari asumsi APBN 2014. Selain mengubah asumsi ekonomi makro, pemerintah juga merombak

skema

belanja

negara,

akibat

perlambatan

ekonomi. Target penerimaan pajak, dari 1.280,4 triliun menjadi Rp 1.232,1 triliun. Namun, belanja subsidi energi justru diperbesar. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-9

Subsidi bahan bakar minyak bertambah Rp 65 triliun menjadi Rp 285 triliun. Sedangkan subsidi listrik, naik Rp 35,7 triliun, menjadi Rp 107 triliun. Pembengkakan ini disebabkan deviasi kurs rupiah yang cukup besar, dari Rp 10.500 per dollar AS, menjadi Rp 11.700 per dollar AS. Perubahan asumsi ekonomi makro ini dilakukan guna menjaga defisit APBN di level 2,5 persen. Efek pertumbuhan akan mengarah pada penerimaan pajak menurun secara signifikan, dan harga komoditas seperti barang tambang juga mengalami penurunan. Kenaikan nilai tukar Rp 100 akan membuat beban defisit meningkat Rp 3 hingga Rp 4 triliun, berarti tambahan beban defisit jadi Rp 48 triliun. Beban subsidi BBM akan meningkat dari Rp147 triliun jadi Rp195 triliun. Asumsi dasar ekonomi makro nasional pada APBN-P 2014 disajikan pada Tabel 2.2 Tabel 2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2012 – 2014 No

2013

Uraian

1.

Pertumbuhan (%, yoy )

2.

APBNP Ekonomi

2014

Realisasi

APBN

APBNP

6,3

5,78

6

5,5%

Inflasi (%, yoy )

7 ,2

8,38

5,5

5,3-7,3

3.

Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)

5 ,0

4,5

5,5

5,5-6

4.

Nilai Tukar (Rp/US$)

9.600

10.460

10.50011.700

11.00011.700

5.

Harga Minyak mentah Indonesia (US$/barel)

108,0

105,84

105,7

105

6.

Lifting Minyak (Ribu barel per hari)

840,0

825,0

870

818

7.

Lifting Gas (Ribu Barel setara minyak per hari)

1 .240,0

1.213,0

1.240

1.224

Sumber : Kementerian Keuangan

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-10

proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2013-2014 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian

global

yang

penuh

ketidakpastian.

Dengan

memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut Tabel 2.3. Proyeksi Beberapa Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015

Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Barat sehingga Jawa Barat harus mengantisipasi dan menyiapkan diri terhadap berbagai dampak dari krisis tersebut. Perlambatan laju pertumbuhan ekspor diprediksikan akan terjadi pada perekonomian nasional dan cukup berimbas pada perekonomian Jawa Barat, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling dominan dalam melakukan kegiatan ekspor. Kawasan Eropa dan Amerika merupakan pasar utama ekspor produkproduk Jawa Barat, menurunnya daya beli masyarakat permintaan

Eropa ekspor

dan

Amerika

mereka,

secara

sehingga

otomatis

menurunkan

dapat

menyebabkan

perlambatan laju pertumbuhan ekspor produk-produk Jawa Barat. Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global diatas, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6,8 – 7,2% pada tahun 2014 dan dengan inflasi berada pada kisaran 4,5-5%. Hal ini Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-11

diasumsikan

apabila

kondisi

pemulihan

ekonomi

global

menunjukkan tanda-tanda positif dan akselerasi pemulihan dapat dipercepat. Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka: Kinerja sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus dapat dipertahankan didorong

untuk

lebih

produktif.

Pertumbuhan

investasi

dan

perdagangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan naik, disamping tren penurunan laju inflasi dan suku bunga yang dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus bisa dipertahankan. Jawa

Barat

harus

mampu

memanfaatkan

momentum

beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Jawa Barat berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat. Intensitas implementasi tematik sektoral

dan

pengelolaan

kewilayahan

perkembangan

pertumbuhan.

harus tiga

Meningkatkan

kabupaten/kota

untuk

ditingkatkan.

metropolitan kualitas

efektivitas

dan

Pengawalan dua

komunikasi pelaksanaan

pusat dengan

kegiatan

pembangunan ekonomi. Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Provinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 6% bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi yang dimiliki Jawa Barat dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian ke arah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh

pemerintah

daerah

dengan

cara

melakukan

terobosan-

terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-12

untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis. Bila dilihat dari kontribusinya, perekonomian Jawa Barat masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Pada tahun 2014, Sektor Industri Pengolahan diprediksikan akan memiliki kontribusi sekitar 39,71% pada tahun 2014. Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diprediksikan akan menyumbang sekitar 24,69% pada tahun 2014 dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Sektor pertanian

diperkirakan

akan

masih

tetap

dapat

memberikan

kontribusi di atas 10% sebagai dampak dari beroperasinya Waduk Jatigede pada awal tahun 2014. Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Jawa Barat diperkirakan akan berada pada kisaran 5% – 9%. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2014 tingkat Pengangguran Terbuka akan berada pada 9% 10%. Untuk menjamin agar proyeksi tersebut dapat terealisasi, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Jawa Barat adalah menjamin terciptanya kesempatan kerja yang signifikan, terutama untuk sektor-sektor yang bersifat padat karya, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat (terutama di perdesaan) yang efektif, memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan diantaranya memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan

akses

terhadap

pelayanan

dasar

(seperti

akses

terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebaginya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang diartikan

sebagai

pembangunan

yang

mengikutsertakan

dan

sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Tantangan lain dari perekonomian Jawa Barat ke depan selain kondisi pemulihan ekonomi global yang penuh ketidakpastian adalah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-13

permasalahan yang terkait dengan isu perubahan iklim (climate change). Isu ini akan sangat terkait erat dengan permasalahan ketahanan pangan. Kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan dunia sejak tahun 2000-an, mengindikasikan bahwa dampak perubahan iklim sudah mulai terasa, dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun target beroperasinya Waduk Jatigede awal tahun 2014 memberikan harapan adanya peningkatan produksi sektor pertanian secara signifikan sehingga diproyeksikan sektor tersebut dapat tetap tumbuh sesuai kapasitasnya. Selain tantangan tersebut di atas ada beberapa tantangan lain yang terkait dengan perekonomian Jawa Barat ke depan antara lain: 1. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar kabupaten/kota di Jawa Barat. 2. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas 3. Target Indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2013 sebesar 64,83dengan PPP sebesar Rp 640.550, perlu adanya upaya‐upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut. 4. Dengan tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan

produksi

pangan

melalui

perbaikan

sistem

perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi. 5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif.


II-14

6. Terjadi penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya-upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat. 7. Dibidang

teknologi,

peran

Perguruan

Tinggi

dan

lembaga

Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat. 8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri. 9. Penciptaan keterkaitan industri pengolahan dengan sumberdaya lokal. 10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan. 3. Kondisi Perekonomian Kota Bekasi Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bekasi diperkirakan cenderung melambat.

Hal

tersebut

diakibatkan

masih

defisitnya

neraca

transaksi berjalan, sehingga mengakibatkan investor akan ragu menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Peningkatan investasi, kemungkinan masih akan didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), utamanya pertumbuhan dari investasi usaha skala kecil dan menengah. Berdasarkan berita resmi statistik BPS Kota Bekasi, pada Juni 2014 di Kota Bekasi terjadi inflasi sebesar 0,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,67. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2014 Kota Bekasi sebesar 1,43 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2014 terhadap Juni 2013) sebesar 5,68 persen. Inflasi di

Kota

Bekasi

terjadi

karena

adanya

kenaikan

harga

yang

ditunjukkan oleh kenaikan indeks di 5 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 1,88 persen; kelompok makanan jadi, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-15

minuman, rokok, dan tembakau 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,18 persen; kelompok sandang 0,47 persen; kelompok kesehatan 0,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,01 persen. Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,88 persen. Adapun sub kelompok yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 6,32 persen; diikuti sub kelompok daging dan hasil-hasilnya sebesar 3,42 persen; dan sub kelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya sebesar 2,66 persen.

4.

PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka kebijakan pendapatan dan belanja pada perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 diarahkan sebagai berikut: 1.

Pendapatan Daerah

a. Penyesuaian

Pendapatan

Asli

Daerah

dengan

mempertimbangkan: 1)

Perkiraan berdasarkan potensi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2014;

3)

Penyesuaian pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

b. Penyesuaian Dana Perimbangan, terkait Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada :


II-16

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2012; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Pajak Tahun Anggaran 2014; 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014; 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan

Alokasi

Dana

Bagi

Hasil

Sumber

Daya

Alam

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014; 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.07/2014 tentang Perkiraan

Alokasi

Dana

Bagi

Hasil

Sumber

Daya

Alam

Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014; 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan

Alokasi

Dana

Bagi

Hasil

Sumber

Daya

Alam

Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014; 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan

Alokasi

Dana

Bagi

Hasil

Sumber

Daya

Alam

Perikanan Tahun Anggaran 2014; 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012; 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012. c. Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:


II-17

a. Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD berdasarkan : 1) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

61/PMK.07/2014

tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014; 2) Peraturan tentang

Menteri

Keuangan

Pedoman

Umum

Nomor

Dana

76/PMK.07/2014

Alokasi

Tambahan

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014. 3) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 948 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah. 2.

Belanja Daerah a.

Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai a) Gaji PNS dihitung dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Perubahan

Nomor ketiga

22

Tahun

belas

2013

Peraturan

tentang

Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2014; b) Pemberian

tambahan

PNSD/CPNSD tunjangan

yang

profesi

penghasilan belum

guru

bagi

guru

bersertifikasi

disesuaikan

dan

dengan

kebijakan pemerintah pusat; c) Pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-18

2) Belanja Bunga Belanja bunga memperhitungkan kembali kewajibankewajiban

yang

memasuki

masa

jatuh

tempo

pembayaran sampai akhir tahun 2014. 3) Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan : a)

Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial beserta perubahannya;

b) Alokasi

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

Bidang

Pendidikan yang diterima Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dialokasikan pada belanja hibah sesuai pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat. 4) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan

yang

diharapkan

sifatnya

berulang

tidak yang

biasa tidak

atau

tidak

diperkirakan

sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. b.

Belanja Langsung 1) Penyesuaian alokasi belanja Program/kegiatan yang bersumber pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat; 2) Penyesuaian kegiatan

sasaran

dan

Program/kegiatan

target

indikator

memperhatikan

kinerja hasil

evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II dan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat. 3) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

diutamakan

untuk

peningkatan


mutu II-19

pendidikan sesuai pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat; 4) Penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT)

sesuai

dengan

peraturan

perundang – undangan; 5) Belanja pegawai a) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan

asas

efisiensi,

kepatutan,

kewajaran, dan kinerja serta pemerataan penerimaan penghasilan,

yang

besarnya

mengacu

pada

standarisasi satuan harga tahun 2014. 6) Belanja Barang dan Jasa a) Kebutuhan tambahan tenaga kerja dalam rangka mendukung

kinerja

program

dan

kegiatannya

dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga dialokasikan pada belanja

barang

dan

jasa,

serta

penyesuaian

upah/honor mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. b) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan. c) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan sampai dengan bulan Juni Tahun 2014. d) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif melalui pengendalian frekuensi dan jumlah hari dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014

II-20

menerapkan prinsip kebutuhan dan ketercukupan nyata (at cost) berpedoman pada Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2014. e) Penganggaran belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi pada belanja barang dan jasa f) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. g) Penyesuaian harga BBM bagi kendaraan dinas dengan kebijakan pemerintah. 7) Belanja Modal 1) Jumlah alokasi belanja modal diupayakan sekurangkurangnya 30% dari belanja daerah. 2) Belanja

modal

digunakan

untuk

menganggarkan

pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. 3) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan beserta pelaksanaannya. 4) Pengadaan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas kerja bagi SKPD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tugas kedinasan sekaligus sebagai pengganti kendaraan dinas yang dihapus. 3.

Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) Tahun 2013 berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2013.


II-21

2. Pengeluaran

Pembiayaan

diarahkan

pada

penyelesaian

pembayaran hutang daerah dan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.


II-22

BAB III PENUTUP

Kebijakan

Umum

Perubahan

APBD

Kota

Bekasi

Tahun

2014

merupakan pedoman pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya Sesuai dengan amanat pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan KUA dan PPAS diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal waktu perencanaan

yang

telah

ditentukan

sehingga

tidak

menyebabkan

mundurnya proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RP-APBD Tahun 2014. Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun 2014 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan RP-APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014. Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap ikhtiar yang

dilakukan

dalam

rangka

membangun

dan

mensejahterakan

masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan visi Kota Bekasi yang “Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. Amiiin yaa Robbal „alamiin.. Bekasi,

Oktober 2014


III-1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

: 579.A Tahun 2014 04 Tahun 2014

TANGGAL

: 29 Oktober 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2014

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

TANGGAL

: 579.A Tahun 2014 04 Tahun 2014 : 29 Oktober 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: DR.H. RAHMAT EFFENDI : Walikota Bekasi : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2.

a. Nama Jabatan Alamat Kantor b. Nama Jabatan Alamat Kantor c. Nama Jabatan Alamat Kantor d. Nama Jabatan Alamat Kantor

: TUMAI,SEH.ANDI ZABIDI,SE : Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : H.EDI, S.Sosd : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : Drs. HERI KOSWARA : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : MUHAMMAD DIAN, SH : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan-APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2014, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD TA 2014.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2014.

WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA

DR.H. RAHMAT EFFENDI

TUMAI, SE KETUA

H.EDI, S.Sos WAKIL KETUA

Drs.HERI KOWARA WAKIL KETUA

MUHAMMAD DIAN,SE WAKIL KETUA

DAFTAR ISI I PENDAHULUAN

Recommend Documents