DAFTAR ISI I PENDAHULUAN

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2015

DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1-1 1.1 1.2 1.3

II

Latar Belakang ................................................................................................................. 1-1 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ............................... 1-2 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .................. 1-3

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 2.1 2.2 2.3 2.4

Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ........................................... 2-8 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .........................................................2-18 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..................................................................2-24 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.........................................................2-39

III PENUTUP .................................................................................................................................. 3-1


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (KU PAPBD TA 2015) yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bekasi tahun 2015. KU P-APBD TA 2015 Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015. Selanjutnya, KU P-APBD dan PPAS Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi: 

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya;



Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;



Keadaan darurat;



Keadaan luar biasa.

Selain hal-hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 juga disebutkan bahwa penyesuaian APBD dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD,

penghapusan

kegiatan,

penambahan

kegiatan

baru/kegiatan

alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Dengan memerhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Bekasi TA 2015, maka perlu dilakukan 1-1


penyesuaian terhadap APBD Kota Bekasi yang ditetapkan melalui Perda Nomor 04 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2015; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat kenaikan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun Lain-Lain pendapatan yang sah. Perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan antara lain untuk menyesuaikan terhadap Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang diterima setelah Perda Nomor 04 Tahun 2015 tentang APBD Kota Bekasi TA 2015 ditetapkan. Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Bekasi TA 2015 memuat diantaranya: 1.

Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;

2.

Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

3.

Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) adalah menyediakan dokumen perencanaan penganggaran tahunan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD Kota Bekasi untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPA P-APBD) dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta kriteria Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU PAPBD) memberikan penjelasan tentang pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar

1-2


dalam melakukan perubahan, antara lain: (i) perbedaan asumsi dengan KU-APBD TA 2015 yang ditetapkan sebelumnya; (ii) program dan kegiatan yang diusulkan untuk diakomodir dalam Perubahan APBD dengan pertimbangan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (iii) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (iv) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

(2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(5)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(6)

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; (7)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1-3


(8)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(9)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

(10)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

(11)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(12)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangAUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

(13)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

(14)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

(15)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

(16)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

(17)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(18)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

1-4


Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); (19)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

(20)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(21)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

(22)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

(23)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

(24)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

(25)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

(26)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(27)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

(28)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1-5


(29)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

(30)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(31)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

(32)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Daerah dan Dana Desa;

(33)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

(34)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

(35)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

(36)

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 751 Tahun 2015 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

(37)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;

(38)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

(39)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

1-6


(40)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;

(41)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

(42)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2015

Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2015; (43)

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2015;

(44)

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2015.

1-7


BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penjelasan yang akan disampaikan dalam dokumen KU P-APBD Kota Bekasi TA 2015 mencakup beberapa pertimbangan yang mendasari perubahan yang dilakukan, yaitu: (i)

perbedaan asumsi dengan KU-APBD TA 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya;

(ii)

program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam P-APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2015;

(iii) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam P-APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (iv) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam PAPBD apabila melampaui asumsi KUA. Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, alasan yang meyebabkan perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah: (i) perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA; (ii) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (iii) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (iv) keadaan darurat; dan (v) keadaan luar biasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi TA 2015 adalah seperti dirangkum pada Tabel-2.1, dengan penjelasan sebagai berikut: (i)

Anggaran Pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 3.662.667.813.067,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.325.896.803.750,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.380.334.288.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 956.436.721.317,00;

2-1


(ii)

Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp. 4.188.655.800.274,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.662.999.790.601,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.525.656.009.673,00; dan

(iii) Anggaran Pembiayaan Daerah (netto) sebesar Rp. 525.987.987.207,00 yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 550.518.357.007,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 24.530.369.800,00. Tabel-2.1 RINGKASAN APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2015 NO

URAIAN

I

PENDAPATAN

1 2 3

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

II

BELANJA

1

Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Langsung Penunjang Urusan b. Belanja Langsung Urusan

2

ALOKASI ANGGARAN

KETERANGAN

3.662.667.813.067 1.325.896.803.750 1.380.334.288.000 956.436.721.317 4.188.655.800.274 1.662.999.790.601 1.585.984.415.801 300.000.000 45.657.192.000 25.000.000.000 1.058.182.800 5.000.000.000 2.525.656.009.673 236.912.707.500 2.288.743.302.173

SURPLUS / (DEFISIT)

(525.987.987.207)

III

PEMBIAYAAN (Netto)

525.987.987.207

1 2 3

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SiLPa Tahun Berjalan

550.518.357.007 24.530.369.800 -

Sumber : Hasil Analisis dan Pembahasan TAPD Kota Bekasi, Juli 2015

Selanjutnya, dalam perjalanan realisasi anggaran sepanjang semester pertama TA 2015 terdapat transfer bantuan khusus (specific grant) dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, yang diterima setelah penetapan APBD TA 2015 sebagaimana diuraikan diatas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada bagian Lampiran nomor III butir (1) huruf (a) sub-butir (3) sub-huruf (c), menetapkan bahwa ‘Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani

2-2


Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah’. Kemudian, pada Lampiran yang sama nomor III butir (1) huruf (b) sub-butir (1) sub-huruf (a) menetapkan bahwa ‘Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas … dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015’. Selanjutnya, masih pada Lampiran yang sama nomor III butir (1) huruf (c) sub-butir (15) menetapkan bahwa ‘Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan’. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alokasi dana dari sumber spesifik grant telah diperhitungkan ke dalam anggaran pada perhitungan Perubahan Penjabaran APBD Kota Bekasi TA 2015. Transfer anggaran tersebut secara garis besar terdiri dari sebagai berikut: (i) sebesar Rp. 10.898.118.000,00 yang berasal dari selisih antara pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran ASKES dengan pendapatan Dana Kapitasi JKN 2-3


sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014; (ii) sebesar Rp. 134.678.105.180,00 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; (iii) sebesar Rp .3.205.310.000,00 yang berasal dari BH-CHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015; dan (iv) sebesar Rp. 98.148.000.000,00 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 751 tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dengan demikian, maka dalam Penjabaran APBD TA 2015 terdapat perubahan Jumlah Pendapatan APBD TA 2015 menjadi sebesar Rp. 3.909.597.346.247,00 (diluar penerimaan dari pos pembiayaan) dan Jumlah Belanja APBD TA 2015 berubah menjadi Rp. 4.435.585.333.454,00. Rincian perubahan perhitungan yang dilakukan pada Perubahan Penjabaran APBD TA 2015 disajikan pada Tabel-2.1.

2-4


Tabel-2.1 PERUBAHAN PADA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 NO

URAIAN

I

PENDAPATAN

1 2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

APBD TA 2015 Perubahan APBD Murni Penjabaran APBD

%

Naik/Turun

3.662.667.813.067

3.909.597.346.247

6,74%

1.325.896.803.750 1.380.334.288.000 956.436.721.317

1.336.794.921.750 1.383.539.598.000 1.189.262.826.497

0,82% 0,23%

4.188.655.800.274

4.435.585.333.454

5,90%

1.662.999.790.601 1.585.984.415.801 300.000.000 45.657.192.000 25.000.000.000 1.058.182.800 5.000.000.000 2.525.656.009.673 236.912.707.500

1.660.441.001.601 1.585.984.415.801 300.000.000 45.657.192.000 25.000.000.000 1.058.182.800 2.441.211.000 2.775.144.331.853 236.912.707.500

-0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -51,18% 9,88%

2.288.743.302.173

2.538.231.624.353

0,00% 10,90%

SURPLUS / (DEFISIT)

(525.987.987.207)

(525.987.987.207)

0,00%

III

PEMBIAYAAN (Netto)

525.987.987.207

525.987.987.207

0,00%

1 2 3

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SiLPa Tahun Berjalan

550.518.357.007 24.530.369.800 -

550.518.357.007 24.530.369.800 -

0,00% 0,00%

3 II

BELANJA

1

Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Langsung Penunjang Urusan b. Belanja Langsung Urusan

2

24,34%

Sumber : Hasil Analisis dan Pembahasan dengan TAPD Kota Bekasi, Juli 2015

Selanjutnya, dalam rangka menyusun perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kota Bekasi yang berkaitan langsung dengan perubahan jumlah Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja. Kebijakan tersebut antara lain berpengaruh terhadap jumlah anggaran pendapatan yang diperkirakan mengalami penambahan yang menyebabkan surplus anggaran dikarenakan adanya penambahan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selain itu, penambahan penerimaan juga terjadi pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Selain itu juga terdapat perubahan pada Pembiayaan Daerah, dalam hal mana pada komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat penambahan penerimaan yang berasal dari pos SiLPA tahun anggaran 2014. 2-5


Penambahan penerimaan pendapatan yang cukup signifikan pada hakekatnya merupakan implikasi dari adanya kebijakan Pusat dan Provinsi, yang menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian proporsi alokasi anggaran belanja daerah, baik alokasi pada anggaran belanja tidak langsung maupun anggaran belanja langsung. Perubahan alokasi anggaran pada komponen Belanja Tidak Langsung adalah pengurangan alokasi anggaran pada pos Belanja Pegawai dan penambahan alokasi anggaran pada pos Belanja Bantuan Sosial. Sementara itu, perubahan alokasi anggaran pada komponen Belanja Langsung adalah penambahan alokasi anggaran pada pos Belanja Langsung Penunjang Urusan maupun Belanja Langsung Urusan. Berdasarkan kondisi seperti tersebut, maka perubahan dan/atau penyesuaian yang dilakukan pada alokasi anggaran belanja daerah hanya merupakan implikasi dari adanya penambahan penerimaan pendapatan, sehingga penyesuaian/perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya defisit anggaran belanja. Dengan demikian, arah kebijakan dalam Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2015 dapat difokuskan pada antisipasi defisit anggaran, penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dan penyelesaian utang pinjaman daerah, serta penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan atas berbagai asumsi dan perubahan asumsi dalam perhitungan rencana target capaian penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan pembiayaan, jumlah Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 setelah Perubahan (P-APBD) adalah sebesar Rp. 4.698.258.684.741,37 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.

1.567.216.713.204,37

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.

3.131.041.971.537,00. Kemudian, jumlah Anggaran Pendapatan pada P-APBD TA 2015 ditetapkan sebesar Rp. 3.983.301.736.416,00 dan Anggaran Pembiayaan Daerah (Netto) diperhitungkan sebesar Rp. 714.956.948.325,37. Pada Tabel-2.2 disajikan ringkasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015, mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan daerah.

2-6


Tabel-2.2 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2015 APBD TA.2015

BERTAMBAH/(BERKURANG)

NO.

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (APBD Murni)

SETELAH PERUBAHAN (APBD Perubahan)

Rp

%

1

2

3

4

5

6

1.

PENDAPATAN DAERAH

3,662,667,813,067.00

3,983,301,736,416.00

320,633,923,349.00

8.75%

1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.2 Dana Perimbangan 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1,325,896,803,750.00 1,380,334,288,000.00 956,436,721,317.00

1,357,769,511,350.00 1,380,385,469,000.00 1,245,146,756,066.00

31,872,707,600.00 51,181,000.00 288,710,034,749.00

2.40% 0.00% 30.19%

2

4,188,655,800,274.00

4,698,258,684,741.37

509,602,884,467.37

12.17%

1,662,999,790,601.00 1,585,984,415,801.00 300,000,000.00 45,657,192,000.00 25,000,000,000.00 1,058,182,800.00

1,567,216,713,204.37 1,487,410,127,404.37 300,000,000.00 49,007,192,000.00 25,000,000,000.00 1,058,182,800.00

(95,783,077,396.63) (98,574,288,396.63) 3,350,000,000.00 -

-5.76% -6.22% 0.00% 7.34% 0.00% 0.00%

5,000,000,000.00 2,525,656,009,673.00 236,912,707,500.00 2,288,743,302,173.00

4,441,211,000.00 3,131,041,971,537.00 241,412,707,500.00 2,889,629,264,037.00

(558,789,000.00) -11.18% 605,385,961,864.00 23.97% 4,500,000,000.00 1.90% 600,885,961,864.00 26.25%

BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Hibah 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 2.2.2 Belanja Langsung Urusan SURPLUS/DEFISIT

(525,987,987,207.00)

(714,956,948,325.37)

(188,968,961,118.37)

35.93%

525,987,987,207.00

714,956,948,325.37

188,968,961,118.37

35.93%

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 550,518,357,007.00 746,952,936,446.37 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 550,518,357,007.00 746,952,936,446.37 Anggaran Sebelumnya 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24,530,369,800.00 31,995,988,121.00 3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 24,200,000,000.00 24,200,000,000.00 Daerah 3.2.2. Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00 330,369,800.00 3.2.3 Dana Bergulir 7,465,618,321.00 3.2.4 Pembayaran Hutang Kepada Rekanan Sumber : Hasil Analisis dan Pembahasan dengan TAPD Kota Bekasi, Juli 2015

196,434,579,439.37 196,434,579,439.37

35.68% 35.68%

7,465,618,321.00 -

30.43% 0.00%

7,465,618,321.00 -

0.00% 100.00% NA

3

PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari perhitungan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015, yang mencakup asumsi dasar penetapan kebijakan penyusunan anggaran, asumsi penerimaan pendapatan daerah, asumsi belanja daerah, dan asumsi penerimaan / pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, berdasarkan asumsi dan perubahan asumsi tersebut, akan diuraikan pula mengenai beberapa perubahan kebijakan anggaran pendapatan, perubahan kebijakan anggaran belanja, dan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD TA 2015.

2-7


2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA / KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 mempertimbangkan serta memperhitungkan kembali berbagai kondisi yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Kondisi-kondisi tersebut menjadi asumsi dasar dalam penyusunan dan penetapannya, sehingga terdapat beberapa asumsi yang dipandang perlu untuk dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada seiring dengan pelaksanaan APBD TA 2015 selama semester pertama. 2.1.1 Asumsi Dasar Pendapatan a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan kajian potensi penerimaan pendapatan sampai akhir TA 2015, sejumlah sub komponen sumber pendapatan mengalami koreksi (penurunan) jumlah penerimaan. Namun demikian, pada beberapa sub komponen sumber pendapatan tertentu didapat indikasi capaian hasil penerimaan dan potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, target penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara kumulatif tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.325.896.803.750,00. Dengan demikian, penerimaan pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber penerimaan pendapatan diasumsikan sebagai berikut: 

Penerimaan dari pos Pendapatan Pajak Daerah secara kumulatif tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.006.583.747.200,00 , namun terjadi pergeseran/penyesuaian target penerimaan (penurunan atau kenaikan) pada beberapa sub komponen sumber penerimaan pajak daerah. Penurunan target penerimaan terjadi pada pos Pajak Hiburan, pajak reklame dan Pajak Bumi & Bangunan (PBB), sedangkan kenaikan penerimaan ditargetkan pada pos Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Bawah Tanah;



Penerimaan dari pos Hasil Retribusi Daerah dirubah dari semula sebesar Rp. 59.126.840.000,00 menjadi Rp. 60.667.215.000,00 atau naik sekitar Rp. 1.540.375.000,00 yang diperkirakan didapat dari pos Retrisbusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan / atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, pos Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing);

2-8




Penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirubah semula Rp. 11.827.021.850,00 menjadi Rp. 11.021.236.450,00 atau menurun sekitar Rp. 805.785.400,00 yang diakibatkan penurunan target penerimaan dari pos Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Koreksi target penerimaan bagian laba yang mengalami penurunan adalah dari PDAM Tirta Patriot dan BPRS Syari’ah, sedangkan yang mengalami kenaikan adalah dari PT Bank Jabar-Banten (BJB). Sementara itu bagian laba dari PDAM Tirta Bhagasasi tidak mengalami perubahan;



Penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirubah dari semula Rp. 248.359.194.700,00 menjadi Rp. 279.497.312.700,00 atau naik sekitar Rp. 31.138.118.000,00 yang diperkirakan didapat dari peningkatan penerimaan pada pos Penerimaan Bunga Deposito (Rekening Deposito pada Bank Jabar-Banten/BJB), Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP Puskesmas;

b.

Dana Perimbangan Penerimaan pendapatan dari sumber Dana Perimbangan yang direncanakan semula Rp. 1.380.334.288.000,00 dirubah menjadi Rp. 1.380.385.469.000,00 atau naik sekitar Rp. 51.181.000,00 yang disebabkan oleh penyesuaian target penerimaan pada pos Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Rp. 143.047.538.000,00

menjadi

sebesar

Rp.

143.098.719.000,00.

Secara

nominal, target penerimaan dari pos Bagi Hasil Pajak meningkat secara signifikan yang didapat dari kenaikan target bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Cukai Hasil Tembakau, meskipun di sisi lain terdapat koreksi target (penurunan) pada bagi hasil dari PBB sektor Pertambangan. Kemudian koreksi (penurunan) target penerimaan yang juga signifikan adalah pada pos Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, akibat dari penurunan signifikan target bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi; c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan pendapatan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang direncanakan semula Rp. 956.436.721.317,00 dirubah menjadi sebesar Rp. 1.245.146.756.066,00 atau naik sekitar Rp. 288.710.034.749,00 (naik sekitar 30,19%) yang diperoleh dari peningkatan jumlah penerimaan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Pajak Kendaraan 2-9


Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Roko) serta pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta); d.

Asumsi Dasar Lainnya Beberapa kondisi eksternal dalam skala regional Nasional maupun regional Jawa Barat diasumsikan akan mempengaruhi penerimaan pendapatan Kota Bekasi, sehingga patut dipertimbangkan dalam rangka penetapan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kota Bekasi. Kondisi tersebut antara lain adalah: 

Perekonomian Indonesia tahun 2015 diperkirakan masih dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian dunia, sehingga angka pertumbuhan ekonomi nasional terkoreksi menjadi 5,7% atau 0,1 persen lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam nota keuangan RAPBN-P 2015 yang sebesar 5,8 persen;



Rata-rata nilai tukar rupiah yang semula dalam APBN 2015 disumsikan sebesar Rp. 11.900 diperkirakan akan berada di kisaran Rp. 12.400 sampai Rp. 13.500 per-USD, dan suku bunga Bank Indonesia (SPN 3 bulan) yang semula diasumsikan 6,0% diperkirakan akan lebih tinggi dan bertahan pada posisi 6,2%;



Laju inflasi nasional diperhitungkan sekitar 5,7% atau lebih tinggi dari APBN tahun 2015 yang diasumsikan sebesar 4,4%, dan defisit RAPBN-P tahun 2015 diperkirakan 1,90 persen terhadap PDB (turun dari defisit APBN tahun 2015 sebesar 2,21 persen thd PDB);



Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$70 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2015 sebesar US$105 per barel, dan rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015 mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan shale oil dan gas;



Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 849 ribu barel per hari atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari;

2-10




Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 ribu barel setara minyak per hari, atau lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari;



Kebijakan dalam RAPBN-P tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan, yang ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah;



Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan

untuk

mewujudkan

APBN

yang

lebih

sehat

dengan

meminimalisir kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah; 

Perubahan

pokok-pokok

kebijakan

fiskal

dan

langkah

pengamanan

pelaksanaan APBN tahun 2015 dilakukan pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran; 

Perubahan pokok kebijakan di bidang pendapatan negara: (a) kebijakan pendapatan perpajakan, antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundangundangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu; (b) kebijakan pendapatan bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak bumi yang disebabkan oleh natural decline dan upaya penemuan cadangan minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintah atas laba BUMN mengakomodir kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah;



Perubahan pokok kebijakan belanja, antara lain; (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja

2-11


yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015; 

Kebijakan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dialokasikan tambahan Dana Desa dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;



Kebijakan pokok di bidang pembiayaan anggaran tetap mengacu pada APBN tahun

2015

dengan

beberapa

penyesuaian

untuk

mengakomodasi

perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita); 

Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) peningkatan kedaulatan pangan; (2) pembangunan infrastruktur dan maritim; (3) pembangunan industri pertahanan nasional; dan (4) mendukung industri kedirgantaraan. Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaan BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN sebagai agent of development dapat berperan lebih aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita;



Perubahan anggaran pendidikan sejalan dengan perubahan volume belanja negara agar dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4 dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, yang juga memperhitungkan adanya kebijakan penambahan cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

2-12


2.1.2 Asumsi Belanja Daerah a.

Asumsi ekonomi makro Laju inflasi berpengaruh terhadap kesinambungan pembiayaan pembangunan di daerah, yang dapat dilihat dari indikasi kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan anggaran untuk kebutuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pada semua sektor kegiatan. Dampak inflasi akan menjadi persoalan serius bagi perekonomian, mengingat inflasi yang tinggi berpotensi menyebabkan BI tidak menurunkan “BI rate“ yang berakibat pada kesulitan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Konsekuensi dari cost of fund yang mahal menyebabkan surat utang pemerintah harus memberikan imbalan bunga yang tinggi. Pada gilirannya, semua dampak bermuara pada inflasi yang tinggi akibat ketidakberhasilan pengelolaan stabilitas. Tingkat inflasi nasional pada Mei 2015 mencapai 0,50%, lebih tinggi dibanding kondisi Mei 2014 yang mengalami inflasi 0,16%. Meskipun asumsi makro APBN-P 2015 menetapkan target inflasi sebesar 5,3% dan Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi 2015 sebesar 4% plus minus 1%, namun inflasi pada Mei 2015 yang mencapai 0,50% sepatutnya memperoleh perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju inflasi nasional tahunan (year on year) mencapai 7,15% yang berarti lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,79%. Memperhatikan kondisi tersebut, laju inflasi di Kota Bekasi sampai akhir semester II tahun 2015 dikhawatirkan tidak dapat dijaga kestabilannya agar tidak melampaui 4,5% plus minus 1%. Secara teoritis, realisasi inflasi menandakan ada kenaikan atau tarikan permintaan (demand pull inflation) dan desakan biaya (cost push inflation). Berdasarkan data BPS tercatat inflasi pada Mei 2015 dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (core) 0,23%, komponen yang harganya diatur pemerintah (administered prices) 0,38% dan komponen bergejolak (volatile) 1,52%. Sementara itu, tercatat bahwa inflasi Mei 2015 berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,13%, barang/jasa yang harganya diatur pemerintah memberikan sumbangan inflasi 0,08%, dan komponen bergejolak sebesar 0,29%. Berdasarkan data tersebut, kenaikan angka inflasi disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga bahan makanan bergejolak (volatile food). Peningkatan inflasi volatile food terutama terjadi pada komoditas cabai, daging, telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Namun demikian, dengan perkembangan realisasi inflasi Mei 2015 tersebut, BI menilai bahwa target inflasi 2015 di kisaran 2-13


4% plus minus 1% masih dapat dicapai. Meskipun realisasi inflasi pada Mei 2015 tersebut menunjukkan angka di atas rata-rata inflasi historis pada Mei dalam lima tahun terakhir. Tekanan inflasi diperkirakan akan terus berlanjut pada Ramadhan dan Lebaran yang jatuh pada Juni dan Juli 2015, yang mana trend kenaikan inflasi umumnya disebabkan oleh faktor musiman berupa lonjakan harga-harga bahan makanan pokok pada bulan Ramadhan dan Lebaran. Disamping itu, pengalaman realisasi target inflasi yang tidak memenuhi/mencapai target dalam lima tahun terakhir, merupakan kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan langkah-langkah strategis selain strategi dan kebijakan yang disiapkan oleh Pemerintah dan BI dalam menekan potensi laju inflasi. Merujuk pada perkembangan kondisi inflasi nasional, perkembangan laju inflasi di Kota Bekasi kemungkinan besar akan turut terpengaruh. Namun demikian, indikasi yang ada menunjukkan perkembangan kondisi cenderung membaik yang ditunjukkan oleh pergerakan indeks harga konsumen (IHK) yang relatif stabil pada akhir semester I tahun 2015. Meskipun belum diperoleh indikasi nyata dari pergerakan harga konsumen pada triwulan I dan II tahun 2015, namun dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi cenderung terjadi pada kelompok/jenis makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sementara itu, kelompok komoditas transport, komunikasi dan jasa keuangan justru cenderung mengalami deflasi, sehingga kondisi tersebut perlu tetap dicermati agar tidak terjadi secara menerus. Dengan demikian, laju inflasi dapat di Kota Bekasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran +/- 1% dibawah laju inflasi nasional. Mencermati kondisi seperti diuraikan diatas, dan dengan memperhatikan asumsi inflasi nasional yang diprediksikan kurang dari 6,0% (sekitar 5,7%), maka inflasi Kota Bekasi pada tahun 2015 (yoy) diasumsikan akan berada pada kisaran 4,5% sampai 5,5%. Asumsi sedemikian pada dasarnya dilandasi oleh trend perkembangan ekonomi di Kota Bekasi yang masih menunjukkan indikasi pertumbuhan dinamis. Implikasi perubahan indeks harga konsumen yang diperkirakan masih akan berpengaruh besar terhadap trend inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok/jenis komoditas bahan makanan, minuman, rokok dan tembakau. Demikian pula dengan kelompok/jenis komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diperkirakan akan mempunyai kontribusi terhadap potensi inflasi di Kota Bekasi, yang disebabkan oleh diterapkannya regulasi nasional terhadap jenis/komoditas tersebut.

2-14


Dengan menjaga laju inflasi sedemikian, sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan laju inflasi akan dapat dipertahankan atau dikembangkan potensi dan daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi. Hal tersebut terutama terhadap sektor-sektor unggulan berdaya saing tinggi dan selama ini menjadi pendorong dan penggerak utama perekonomian Kota Bekasi, antara lain mencakup: (i) sektor Industri Pengolahan; (ii) sektor Listrik, Gas dan Air minum; dan (iii) sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Dengan demikian, upaya penyediaan prasarana dan sarana dasar maupun pendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi perlu diprioritaskan. b.

Isu-isu Strategis Sejalan perkembangan kondisi sampai dengan akhir semester II TA 2015, hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2015 ternyata belum menunjukkan capaian yang maksimal sebagaimana direncanakan. Perkembangan kondisi yang ada masih menunjukkan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan dan masih memerlukan penanganan guna mencapai target penyelesaian sesuai rencana yang ditetapkan. Sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPD dan RKPD Perubahan tahun 2015, permasalahan dan tantangan yang merupakan fokus sasaran penanganan dan penyelesaian melalui rencana pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Penataan Ruang a.

Semakin besarnya luas lahan terbangun dan semakin menyusutnya luasan lahan tidak terbangun;

b.

Ruang Terbuka Hijau terhadap seluruh luasan wilayah Kota Bekasi baru mencapai 24,1%. Hal ini berpengaruh pada daya serap tanah terhadap curah hujan dan aliran air. Porsi RTH ini masih di bawah porsi RTH yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RTRW Nasional yaitu 30%;

2.

Daerah Rawan Bencana Kota Bekasi adalah wilayah yang tergolong rawan banjir. Pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 dimana pada kurun waktu tersebut wilayah yang mengalami banjir adalah seluas 621 Ha dimana penyebab utama terjadinya banjir pada kurun waktu tersebut adalah curah hujan lokal, buruknya system drainase yang ada serta berada pada satu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan wilayah lain;

2-15


3.

Demografis Tingginya laju

pertumbuhan penduduk

yaitu

sebesar 5,12% dengan

tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.986 jiwa per kilometer persegi. 4.

Sosial Kemasyarakatan Tingginya jumlah PMKS.

5.

Pendidikan a.

Permasalahan yang menjadi perhatian terbesar di dalam aspek pendidikan Kota Bekasi adalah rata-rata lama sekolah yang masih di bawah 12 tahun.

b. 6.

7.

Tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan masih rendah.

Kesehatan a.

Belum optimalnya UHH

b.

Jumlah kasus gizi buruk, AKI, Angka kematian Balita tinggi

Perekonomian a.

Belum meratanya pendapatan masyarakat;

b.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 berkisar 30,52% dari total pendapatan daerah yang berarti pendapatan Kota Bekasi masih didominasi oleh dana perimbangan pusat ke daerah.

8.

9.

Perindustrian dan Pariwisata a.

Daya serap industri terhadap tenaga kerja rendah;

b.

Tingginya kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Kebudayaan dan Kesenian a.

Belum optimalnya pelestarian nilai- nilai budaya dan kesenian asli Kota Bekasi;

b.

Belum optimalnya pelestarian bangunan dan monument bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan kebudayaan dan kesenian Kota Bekasi.

10. Kepemudaan dan Olahraga Tingginya jumlah

generasi

muda di Kota Bekasi perlu mendapat

perhatian yang baik agar dapat memberikan konstribusi bagi pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik. Potensi generasi muda yang besar perlu diarahkan untuk memberikan kekuatan bagi pembangunan kota dan

2-16


meminimalisir potensi negatif yang dapat timbul dari pergaulan generasi muda. 11. Daya Saing Daerah a.

Salah satu permasalahan pada aspek daya saing adalah lamanya proses perijinan usaha di Kota Bekasi yang secara langsung mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya.

b.

Faktor kondusifitas politik dan keamanan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi daya saing Kota Bekasi.

c.

Tingginya angka kriminalitas di KotaBekasi haruslah mampu dikurangi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggl di KotaBekasi dan bagi para investor dan pengusaha yang hendak menanamkan modal di Kota Bekasi.

12. Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam pembangunan Kota Bekasi. Sebagaimana telah dirumuskan dan disusun sejak Rancangan Awal RKPD sampai dengan terbentuknya kesepakatan dan ditetapkannya RKPD tahun 2015, secara normatif Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi TA 2015 tetap diarahkan untuk mewujudkan visi ”Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan” sesuai dengan target pencapaian visi-misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Merujuk pada landasan tematik pembangunan tahunan yang telah ditetapkan, maka isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2015 adalah: 1.

Program peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah;

2.

Integrasi Jamkesda dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

3.

Pengembangan kapasitas kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;

4.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase kota, penanggulangan dan pengendalian banjir;

5.

Peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup,

pengelolaan

sampah

dan

pengendalian pencemaran air dan udara;

2-17


6.

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial;

7.

Peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur,

pembinaan

dan

pengembangan aparatur, optimalisasi pemanfaatan TIK dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan penerapan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound).

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan disusun berdasarkan trend historis pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2013 (tahun transisi) dan tahun 2014 (tahun pertama periode RPJMD 2013-2018), serta perkembangan situasi perekonomian lokal, regional dan nasional. Trend historis pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2009-2014 menurut komponen pembentuknya adalah: (i) pendapatan asli daerah rata-rata 38,51% per-tahun, (ii) dana perimbangan rata-rata 9,75% per-tahun, dan (iii) lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata 28,72% per-tahun. Realisasi pertumbuhan pendapatan TA 2014 (dari TA 2013) mencapai 20,49% dengan pertumbuhan penerimaan pendapatan pada masing-masing komponen pembentuknya sebagai berikut: (i) pertumbuhan penerimaan dari sumber PAD mencapai 20,44% atau dibawah rata-rata trend pertumbuhan historis; (ii) pertumbuhan penerimaan dari sumber Dana Perimbangan mencapai 13,27% atau diatas rata-rata trend pertumbuhan historis; dan (iii) pertumbuhan penerimaan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 31,22% atau diatas rata-rata trend pertumbuhan historis. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan daerah relatif cukup baik, yang berarti bahwa potensi perbaikan jumlah penerimaan pendapatan diperkirakan masih dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pada APBD 2015 (murni) diterapkan strategi antisipatif dalam menyusun rencana penerimaan pendapatan yang berasal dari sumber diluar komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah kebijakan nasional terkait dengan kondisi tersebut, antara lain: rencana relokasi struktur anggaran DAU pada DAK yang diperuntukkan mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat, restrukturisasi anggaran keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan komponen pendapatan asli daerah, dan efisiensi

2-18


anggaran pembangunan melalui peningkatan kontribusi peran serta dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah “peningkatan

pendapatan

daerah

melalui

penyempurnaan

regulasi,

penggalian dan pengembangan potensi, dan aplikasi teknologi, yang disertai dengan tertib administrasi pemungutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku”. Perencanaan target penerimaan pendapatan daerah didasarkan pada arah kebijakan pendapatan daerah yang mengedepankan upaya peningkatan peran dan kontribusi PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selaras dengan upaya tersebut, secara teknis kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai target yang dicanangkan antara lain adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, terutama pada pos BPHTB dan PBB;

b.

Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;

c.

Identifikasi objek-objek pajak dan objek retribusi;

d.

Intensifikasi pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi;

e.

Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;

f.

Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara profesional dan marketable.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat perubahan rencana penerimaan pendapatan daerah yang diprioritaskan pada peningkatan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari komponen retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya, perubahan rencana penerimaan dari pos Dana Perimbangan diarahkan pada optimalisasi dari sumber bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak. Sementara itu, perubahan rencana penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sumber dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, perubahan kebijakan rencana pendapatan daerah yang diterapkan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pendapatan daerah pada P-APBD tahun 2015 adalah: 1.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pendapatan Pajak Daerah yang mencakup:

2-19


a) Penerimaan dari pos pajak hotel melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak hotel berbintang serta pajak rumah penginapan dan sejenisnya; b) Penerimaan dari pos pajak restoran melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak rumah makan; c) Penerimaan dari pos pajak hiburan melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak tontonan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya serta pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; d) Penerimaan dari pos pajak reklame melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak reklame kain; e) Penerimaan dari pos pajak parkir melalui peningkatan target jumlah penerimaan pajak parkir mobil dan motor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010; f) Penerimaan dari pos pajak air bawah tanah melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak air tanah; 2.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Hasil Restribusi Daerah yang mencakup: a) Penerimaan dari pos retribusi jasa usaha melalui penyesuaian tarif dan/atau peningkatan target retribusi pelayanan tempat olahraga; b) Penerimaan dari pos retribusi perizinan tertentu khususnya pada pos retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Asing;

3.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diperoleh dari penerimaan pada pos Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah:

4.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencakup: a) Penerimaan

dari

pos

penerimaan

bunga

deposito

melalui

peningkatan jumlah dana simpanan melalui mekanisme perbankan; b) Penerimaan

dari

pos

pendapatan

dana kapitasi JKN-FKTP

Puskesmas melalui optimalisasi kerja sama dan pengawasan pelaksanaan di lapangan;

2-20


5.

Perencanaan penerimaan Dana Perimbangan dari pos Bagi Hasil Pajak yang mencakup: a) Penerimaan dari pos bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi melalui identifikasi dan inventarisasi wajib pajak serta peningkatan pelayanan pemungutan pajak; b) Penerimaan dari bagi hasil cukai hasil tembakau;

6.

Perencanaan penerimaan Dana Perimbangan dari pos Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam yang mencakup: a) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan; b) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; c) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi; d) Penerimaan dari pos bagi hasil dari penyisihan PBB dari Pusat; e) Penerimaan dari pos bagi hasil dari Pertambangan Umum;

7.

Perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang berasal dari penerimaan pada pos dana bagi hasil pajak dari provinsi melalui intensifikasi penerimaan bagi hasil dari sumber pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok;

8.

Perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang berasal dari penetapan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukkan bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perhubungan;

2.2.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Pada Tabel-2.3 disajikan rangkuman Perubahan Rencana Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2015 yang disusun berdasarkan pada perubahan kebijakan sebagaimana diuraikan diatas. Jumlah penerimaan pendapatan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.357.769.511.350,00, dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1.380.385.469.000,00, dari Lain-lain Pendapatan

2-21


Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 1.245.146.756.066,00 dan dari Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 714.956.948.325,37 (Netto). Dengan demikian, target Penerimaan Pendapatan pada APBD TA 2015 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.983.301.736.416,00 tanpa memperhitungkan penerimaan dari Pembiayaan (Netto) atau sebesar Rp. 4.698.258.684.741,37 apabila didalamnya termasuk penerimaan dari Pembiayaan (Netto).

Tabel-2.3 PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NO.

URAIAN

1

2

APBD TA 2015


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rp

%

3

4

5

6

1. PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3,662,667,813,067.00 1,325,896,803,750.00

3,983,301,736,416.00 1,357,769,511,350.00

1.1.1 Pajak Daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2 DANA PERIMBANGAN

1,006,583,747,200.00 59,126,840,000.00 11,827,021,850.00

1,006,583,747,200.00 60,667,215,000.00 11,021,236,450.00

248,359,194,700.00 1,380,334,288,000.00

279,497,312,700.00 1,380,385,469,000.00

31,138,118,000.00 51,181,000.00

12.54% 0.00%

143,047,538,000.00 1,198,049,800,000.00 39,236,950,000.00 956,436,721,317.00

143,098,719,000.00 1,198,049,800,000.00 39,236,950,000.00 1,245,146,756,066.00

51,181,000.00 288,710,034,749.00

0.04% 0.00% 0.00% 30.19%

4,100,000,000.00 674,822,383,317.00

4,100,000,000.00 730,706,312,886.00

55,883,929,569.00

0.00% 8.28%

277,514,338,000.00 -

277,514,338,000.00 232,826,105,180.00

0.00% 232,826,105,180.00 100.00%

525,987,987,207.00 550,518,357,007.00

714,956,948,325.37 746,952,936,446.37

188,968,961,118.37 196,434,579,439.37

35.93% 35.68%

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.3 Penerimaan Piutang dari RSUD 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

550,518,357,007.00

746,952,936,446.37

196,434,579,439.37

35.68%

24,530,369,800.00

31,995,988,121.00

7,465,618,321.00

NA NA 30.43%

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.2 Pembayaran Pokok Utang 3.2.3 Dana Bergulir 3.2.4 Pembayaran Hutang Kepada Rekanan

24,200,000,000.00

24,200,000,000.00

330,369,800.00 -

330,369,800.00 7,465,618,321.00 -

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 1.3.1 SAH Pendapatan Hibah 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 3 PEMBIAYAAN DAERAH (Netto) 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

320,633,923,349.00 31,872,707,600.00

8.75% 2.40%

0.00% 1,540,375,000.00 2.61% (805,785,400.00) -6.81%

7,465,618,321.00 -

0.00% 0.00% NA NA

2-22


2.2.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Sesuai arah kebijakan, strategi pelaksanaan serta target capaian yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang terarah untuk dapat mewujudkannya. Upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan dilakukan secara terintegrasi, namun dikoordinasikan secara terstruktur berdasarkan komponen pembentukkan Pendapatan Daerah. Untuk itu, strategi yang terarah guna mencapai target dari masing-masing bagian komponen pendapatan adalah seperti diuraikan dibawah ini. (a)

Penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mampu

mencapai

Rp.

1.357.769.511.350,00.

Upaya-upaya

yang

dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut : a. Perkuatan

kelembagaan

dan

sistem

operasional

pemungutan

pendapatan daerah, melalui pelaksanaan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; b. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi; c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan kapasitas aparatur; d. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah; e. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah; f. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain. (b)

Penerimaan dari sumber Dana Perimbangan direncanakan mampu diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.380.385.469.000,00. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut: a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak Orang Pibadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh pasal 21 dan BPHTB; b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan; c. Konsultasi perubahan mekanisme alokasi dan restrukturisasi DAU dan DAK, untuk tahun 2015 dan seterusnya.

2-23


(c)

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dapat direncanakan secara tepat dan definitif, oleh karena itu perkiraan jumlah penerimaan antara lain didasarkan pada trend realisasi tahunan. Berdasarkan kondisi tersebut, jumlah penerimaan yang direncanakan pada TA 2015 sebesar Rp. 1.245.146.756.066,00. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan alokasi anggaran tidak tetap / darurat yang direalisasikan dalam bentuk pendapatan hibah dari pemerintah dan dana darurat; b. Melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi pengembangan program/ kegiatan terkait dengan alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Alokasi belanja daerah tahun 2008-2014 mengalami peningkatan signifikan (sekitar 229,90%), yaitu dari Rp. 1,338,40-milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 4.415,51-milyar pada tahun 2014, dengan rata-rata peningkatan anggaran belanja 23,75% per-tahun. Selama periode tersebut, komposisi antara Belanja Tidak Langsung (belanja aparatur) dengan Belanja Langsung (belanja publik) rata-rata sekitar 52,17% (BTL) dan 47,83% (BL). Komposisi alokasi anggaran setiap tahun menunjukkan kondisi yang berbeda, dimana pada tahun 2009, 2010, dan 2011 komposisi anggaran Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung, sehingga tidak merefleksikan penganggaran yang berpihak pada pelayanan publik. Baru kemudian pada tahun 2012, 2013, dan 2014 komposisi anggaran dapat dirubah dimana komposisi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, meskipun kondisi tersebut belum dapat dijadikan indikator alokasi belanja aparatur yang merefleksikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Sejalan dengan diberlakukannya sejumlah aturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2-24


Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (merujuk pada PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007), dan direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilakukan sejumlah langkah teknis sebagai upaya penyesuaian pada arah kebijakan keuangan daerah. Berdasarkan kondisi seperti diuraikan di atas dan merujuk pada kinerja pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Semester I TA 2015, maka dilakukan kembali penyesuaian terkait dengan rencana belanja daerah. Kebijakan penyusunan Belanja Daerah Kota Bekasi didasarkan pada pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) dan pendekatan anggaran berimbang (pertumbuhan belanja daerah sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah), yaitu ”Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan trend historis belanja daerah tahun 2008–2014, perubahan signifikan pada belanja daerah tahun 2015 (kenaikan alokasi anggaran belanja pelayanan publik seiring kenaikan potensi penerimaan pendapatan), dan kebutuhan prioritas program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayan publik, maka perubahan kebijakan anggaran belanja tahun 2015 diarahkan pada peningkatan proporsi dan efektifitas belanja publik disertai penyesuaian proporsi dan efisiensi belanja aparatur yang

didasarkan

pada

isu-isu

strategis

serta

prioritas

program

pembangunan daerah tahun 2015. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2015, mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang telah dirumuskan ke dalam Isu-isu 2-25


Strategis Pembangunan Kota Bekasi yang dikelompokkan pada bidang-bidang sosial budaya, fisik, dan perekonomian sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2015. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan anggaran belanja daerah didasarkan pada prioritas sebagai berikut: 1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak; 2. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja, dan secara bertahap akan menerapkan standar analisis beban kerja per-SKPD; 3. Belanja Daerah terdiri dari belanja langsung, belanja tidak langsung non urusan, dan belanja tidak langsung urusan, diarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik (merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara dengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan; 4. Pemerintah Daerah akan melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh barang milik Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Neraca Awal Daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan arah kebijakan perencanaan belanja sebagaimana diuraikan diatas, pada Tabel-2.4 disajikan Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan usulan sebelum perubahan, anggaran belanja daerah tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 12,17%, dari semula sebesar Rp. 4.188.655.800.274,00 menjadi Rp. 4.698.258.684.741,37, yang terdiri dari: (a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.567.216.713.204,37, turun sekitar 5,76% atau menurun sebesar Rp. 95.783.077.396,63 dari rencana anggaran sebelum perubahan, disebabkan oleh: (i) penurunan pada pos belanja pegawai sebesar Rp. 98.574.288.396,63; (ii) penurunan pada pos belanja tak terduga sebesar Rp. 558.789.000,00; dan (iii) kenaikan pada pos belanja hibah sebesar Rp. 3.350.000.000,00 (iv) sedangkan pada pos belanja bunga, belanja

bantuan

sosial

dan

belanja

bantuan

keuangan

kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa tidak mengalami perubahan.

2-26


(b) Belanja Langsung sebesar Rp. 3.131.041.971.537,00, naik sekitar 23,97% atau naik sebesar Rp. 605.385.961.864,00 dari rencana anggaran sebelum perubahan, yang disebabkan penambahan anggaran pada: (i) pos belanja langsung penunjang urusan sebesar

Rp. 4.500.000.000,00; dan

(ii) pos belanja langsung urusan sebesar

Rp. 600.885.961.864,00.

Tabel-2.4 PERUBAHAN RENCANA BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015

APBD TA.2015 NO.

URAIAN

1

2

2

BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Hibah 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 2.2.2 Belanja Langsung Urusan


SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Murni) (APBD Perubahan)

Rp

%

5

6

3

4

4,188,655,800,274.00

4,698,258,684,741.37

509,602,884,467.37 12.17%

1,662,999,790,601.00 1,585,984,415,801.00 300,000,000.00 45,657,192,000.00 25,000,000,000.00 1,058,182,800.00

1,567,216,713,204.37 1,487,410,127,404.37 300,000,000.00 49,007,192,000.00 25,000,000,000.00 1,058,182,800.00

(95,783,077,396.63) (98,574,288,396.63) 3,350,000,000.00 -

-5.76% -6.22% 0.00% 7.34% 0.00% 0.00%

5,000,000,000.00 2,525,656,009,673.00 236,912,707,500.00 2,288,743,302,173.00

4,441,211,000.00 3,131,041,971,537.00 241,412,707,500.00 2,889,629,264,037.00

(558,789,000.00) 605,385,961,864.00 4,500,000,000.00 600,885,961,864.00

-11.18% 23.97% 1.90% 26.25%

2.3.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kelompok belanja ini disebut pula kelompok belanja tidak langsung yang merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan penempatan anggaran, anggaran Belanja Tidak Langsung dibedakan menjadi dua kelompok anggaran, yaitu: Belanja Tidak Langsung SKPD, yang terdiri dari belanja pegawai; dan Belanja Tidak Langsung PPKD, yang meliputi belanja belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

2-27


Pada APBD Tahun Anggaran 2015 pengisian pegawai telah disesuaikan dengan struktur organisasi / kelembagaan, sehingga penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Penunjang Urusan dilakukan berdasarkan susunan SKPD baru. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing-masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; 1)

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dihitung berdasarkan pemutakhiran data pegawai per bulan Mei 2015, dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 7% serta pemberian gaji ketiga belas;

2)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress maksimum sebesar 2,5% dari belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

3)

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dianggarkan pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

5)

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari target pendapatan, 2-28


serta dianggarkan pada Pos Anggaran SKPD yang mempunyai target pendapatan; 6)

Penganggaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD, terdapat kenaikan sebesar 25% dari anggaran sebelumnya;

b. Belanja Bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjang berupa pinjaman ke Pemerintah Pusat untuk program WJUDSP dan MBUDSP; c. Belanja Hibah, dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada APBD Tahun Anggaran 2015, hibah diberikan antara lain untuk Sekolah swasta penerima dana BOS Pusat, organisasi semi pemerintah yaitu KONI, PMI, Pramuka, Korpri dan PKK, serta alokasi dana pendamping untuk pelaksanaan PNPM di Kota Bekasi. Selain itu hibah

juga

diberikan

penyelenggaraan

kepada

pemerintahan

instansi

vertikal

dalam

daerah

(Kodim-0507

pelaksanaan

Bekasi),

serta

masyarakat dan kelompok masyarakat. Kebijakan dari belanja hibah adalah pencantuman nama penerima hibah beserta besarannya dalam RKA PPKD didasarkan pada hasil rekomendasi SKPD serta Pertimbangan TAPD atas usulan yang diajukan oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat; d. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berupa organisasi/kegiatan keagamaan, organisasi/kegiatan kepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan kependidikan dan bantuan organisasi profesi. Kebijakan belanja bantuan sosial adalah Pencantuman nama penerima bantuan sosial beserta besarannya dalam RKA PPKD didasarkan pada hasil rekomendasi SKPD serta Pertimbangan TAPD atas usulan yang diajukan oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat; e. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan. Bantuan sosial juga diberikan kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan

2-29


keuangan daerah. Bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2015 dianggarkan pada pos anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berpedoman pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 218/Kep.401Kesbangpol/X/2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2014 sampai berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 – 2019; f. Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang

telah

ditutup.

Tata

Cara

Pemberian

dan

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga agar berpedoman pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada Pos Anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2.3.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan rencana target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 serta arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2015, maka dalam rangka pencapaian rencana target pembangunan telah ditetapkan isue-isue strategis yang menjadi acuan pokok dalam perencanaan program pembangunan tahun 2015. Dalam RKPD tahun 2015 ditetapkan 7 (tujuh) isu strategis yang merupakan pokok perhatian dalam penyelenggaraan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2015 yaitu: 1. Program peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah; 2. Integrasi Jamkesda dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Pengembangan kapasitas kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;

2-30


4. Pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase kota, penanggulangan dan pengendalian banjir; 5. Peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup,

pengelolaan

sampah

dan

pengendalian pencemaran air dan udara; 6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial; 7. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur,

optimalisasi

pemanfaatan

TIK

dan

peningkatan

kualitas

perencanaan pembangunan dengan penerapan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound). Pengembangan dari keseluruhan isu-isu pokok tersebut telah dituangkan dalam rumusan program strategis dan program prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2015 yang mencakup 26 Program Prioritas. Pada Tabel-2.5 disajikan rangkuman tentang Program Strategis Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2015.

Tabel-2.5 PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015 NO PROGRAM STRATEGIS 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2

Pembangunan Prasarana dan Sarana

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROGAM PRIORITAS Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program penataan administrasi kependudukan Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pengendalian banjir Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air Program peningkatan pelayanan angkutan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2-31


NO

PROGRAM STRATEGIS

3

Pendidikan

4

Kesehatan

PROGAM PRIORITAS 8. Program pengembangan perumahan. 9. Program pengembangan rumah susun huni dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah 10. Program perencanaan tata ruang. 11. Program pemanfaatan ruang. 12. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1. Program wajib belajar 12 tahun 2. Program peningkatan kualitas pendidikan menengah 3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 1. 2. 3.

4.

5. 5

Sosial

1. 2. 3.

6

Perekonomian

1. 2. 3.

7

4. Keamanan, 1. Ketertiban dan Penanggulangan Bencana 2.

Program upaya kesehatan masyarakat. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga. Program peningkatan kapasitas ekspor daerah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan kesempatan kerja. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 dan RKPD Tahun 2015.

2-32


3.3.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan a.

Kebijakan Belanja Langsung Penunjang Urusan

Belanja Langsung Penunjang Urusan adalah belanja langsung yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan. Pada rencana anggaran belanja tahun 2015, kebijakan Belanja Langsung Penunjang Urusan diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sumber daya aparatur serta pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, yang dituangkan dalam program sebagai berikut: 1).

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3).

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4).

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; dan

5).

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b.

Kebijakan Belanja Langsung Urusan Pemerintah Daerah

Belanja langsung urusan pemerintah daerah terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan belanja langsung urusan pilihan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdapat 26 (dua puluh enam) urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 (delapan) urusan yang bersifat pilihan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Relevan dengan hal tersebut di atas, kebijakan belanja langsung urusan yang ditetapkan di Kota Bekasi untuk tahun 2015 merujuk pada arah kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 sebagai tahun pelayanan dasar diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan Kota Bekasi ditahun pembangunan selanjutnya. Belanja langsung urusan yang ditetapkan mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri dari:

2-33


(1)

URUSAN WAJIB a. Terkait Pelayanan Dasar (sesuai Standar Pelayanan Minimal, SPM), mencakup : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Lingkungan Hidup; 4) Pekerjaan Umum; 5) Ketahanan Pangan; 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Sosial; 9) Tenaga Kerja; 10) Perumahan Rakyat; 11) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 12) Perhubungan; dan 13) Perlindungan Anak. b. Tidak Terkait Pelayanan Dasar, mencakup : 1) Penataan Ruang; 2) Pertanahan; 3) Komunikasi dan Informatika; 4) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 5) Penanaman Modal; 6) Kepemudaan dan Olah Raga; 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa; 8) Pemberdayaan Perempuan; 9) Statistik; 10) Persandian; 11) Kebudayaan; 12) Perpustakaan; dan 13) Kearsipan.

(2)

URUSAN PILIHAN (1) (2) (3) (4) (5)

Pertanian; Pariwisata; Industri; Perdagangan; dan Ketransmigrasian;

Kebijakan belanja langsung urusan pemerintah daerah, baik wajib maupun pilihan, didasarkan pada kebijakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi dan penetapan prioritas program pembangunan Kota Bekasi tahun 2015. Secara garis besar, kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran belanja langsung urusan pemerintah daerah antara lain adalah sebagai berikut: (a).

Kebijakan

dalam

penyusunan

rencana

belanja

langsung

urusan

diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;

2-34


(b).

Kebijakan belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur/ suprastruktur diupayakan untuk melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat, agar dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif pada reduksi beban APBD, dan menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan rasa memiliki;

(c).

Kebijakan belanja langsung urusan dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam menciptakan keserasian pembangunan antar kawasan di Kota Bekasi merujuk pada pola pembangunan Bagian Wilayah Pembangunan (BWP) yang diarahkan untuk : 

Pembiayaan

subsisdi

operasional

pendidikan,

pembangunan/

rehabilitasi gedung sekolah, penambahan unit kelas rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 Tahun; 

Pembiayaan

subsidi

pembangunan/rehabilitasi

operasional gedung

pelayanan Puskesmas/Pustu

kesehatan, Polindes

kesehatan serta sarana prasarana penunjang kesehatan, untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin; 

Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;



Pengembangan, pembangunan/rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah ;



Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.

(d).

Belanja pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk mobilitas dinas pegawai, dan pelayanan umum masyarakat seperti ambulan, alat berat dan kendaraan pengangkut sampah, dan untuk kendaraaan sejenis lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk kepentingan operasional legislatif dan eksekutif untuk sementara ditunda.

2-35


c.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan perencanaan anggaran belanja SKPD didasarkan pada prioritas program pembangunan sesuai arahan RKPD tahun 2015. Dengan demikian, dasar penetapan anggaran belanja SKPD mengacu pada bobot peran SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada Tabel-2.6 disajikan uraian Kebijakan yang menetapkan keterlibatan SKPD dalam setiap program, yang selanjutnya mendasari penyusunan dan penetapan anggaran belanja SKPD. Secara konseptual, tidak terjadi pengurangan cakupan program yang disebabkan perkembangan kondisi anggaran tahun 2015. Pengurangan hanya terjadi pada volume kegiatan penanganan ruang Sekretaris Daerah pasca kebakaran yang disebabkan oleh penundaan anggaran pada pos Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.558.789.000,00. Sementara itu, penambahan volume kegiatan terjadi pada sektor-sektor sebagai berikut: (i) kegiatan sektor pendidikan yang disebabkan oleh adanya lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya (TA 2008 s/d TA 2014) sebesar Rp. 21.769.163.360,00; (ii) sektor kesehatan yang disebabkan adanya penambahan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau tahun 2014 sebesar Rp. 3.657.128.789,00, penambahan kegiatan pelayanan yang dibiayai oleh RSUD sebesar

Rp. 28.722.425.895,00, dan

penambahan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibiayai dari (sisa) dana JKN Puskesmas TA 2014 sebesar

Rp. 15.394.711.540,00; (iii) sektor fisik

prasarana dan sarana perkotaan yang disebabkan adanya lanjutan pembangunan fisik yang dibiayai dari Bantuan Provinsi DKI TA 2014 sebesar Rp. 388.530.500,00, pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dibiayai dari Bantuan Provinsi DKI TA 2015 sebesar Rp. 98.148.000.000,00, dan pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dibiayai dari Bantuan Provinsi Jawa Barat TA 2015 sebesar Rp. 134.678.105.180,00; dan (iv) sektor-sektor lainnya proporsional selaras dengan hasil evaluasi dan perencanaan pembangunan TA 2015 yang dibiayai dari surplus penerimaan

pada

beberapa

sumber

pendapatan

daerah

sebesar

Rp.

304.659.333.749,00 maupun dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (hasil audit BPK) sebesar Rp. 196.434.579.439,37.

2-36


Tabel-2.6 KEBIJAKAN PENETAPAN SKPD PELAKSANA BERDASARKAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2015 NO 1

2

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pembangunan Prasarana dan Sarana

SASARAN

SKPD

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik

BPKAD

1.

Inspektorat

2

BKD

3

Bagian Telematika Setda

4

Disdukcapil

5

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Bappeda

6

Bappeda

7

Program Pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Bimarta

1.

Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas Bimarta

2

Dinas Bimarta BPLH

3 4

BPLH

6

BPLH

7

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pengendalian banjir Program kualitas air dan pengendalian Pencemaran air Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

DisHub

5

Pengembangan sarana dan prasarana Komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan berbasis IT Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, RTH, pengendalian pencemaran air, dan pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk perolehan Adipura Peningkatan pra sarana dan sarana transportasi terpadu melalui pembangunan jalur pejalan kaki, jalur khusus sepeda, pengem-bangan "commuter transit parking" perencanaan MRT dan Terminal Induk

PROGAM PRIORITAS Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program peningkatan pelayanan angkutan

2-37


NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN Regional Pengendalian kepadatan perumahan dan permukiman melalui pengembangan hunian vertikal

3

4

5

Pendidikan

Kesehatan

Sosial

SKPD

PROGAM PRIORITAS

Disbangkim

8

Disbangkim

9

Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011-2031

Dinas Tata Kota

10

Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota

11 12

Peningkatan layanan Pendidikan melalui wajib belajar 12 Tahun untuk mendukung peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dan tingkat kelulusan

Dinas Pendidikan

1.

Dinas Pendidikan

2

Dinas Pendidikan

3

Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan

Dinas Kesehatan

1.

Dinas Kesehatan

2

Dinas Kesehatan

3

Dinas Kesehatan

4

Dinas Sosial

5

Dinas Sosial

1.

BPPPAKB

2

Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender

Program Pengembangan Perumahan. Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Perencanaan Tata Ruang. Program Pemanfaatan Ruang. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Wajib Belajar 12 tahun Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program PeningkatanKualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan.

2-38


NO

6

7

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perekonomian

Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

SASARAN

SKPD

PROGAM PRIORITAS

Peningkatan aktualisasi peran pemuda dalam pembangunan melalui perlibatan organisasi kepemudaan, prestasi olahraga, wawasan kebangsaan, serta orientasi wirausaha berbasis kreativitas Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi Peningkatan aksesibiltas permodalan dengan membentuk BLUD pengelola dana bergulir bagi UMKM serta pengembangan dan reorientasi sektor usaha UMKM kearah industri kreatif Membangun iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menekan tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja baru Peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan mitigasi bencana dan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan

Disporbudpar

3

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.

Disperindagkop

1.

Disperindagkop

3

Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Disperindagkop

2

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKMK

Dinas Tenaga Kerja

4

Program PeningkatanKesempatan Kerja.

Kantor Satpol PP

1.

Program pemeliharaankan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Badan Kesbang Pol

2

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Namun, mengingat dalam pengeluaran pembiayaan terdapat komponen kewajiban pembayaran

2-39


utang yang harus dibayarkan dan juga terdapat rencana peningkatan pendapatan maupun peningkatan pelayanan masyarakat melalui BUMD / BLUD, maka penganggaran pengeluaran pembiayaan pada kenyataannya tidak melihat kondisi surplus maupun defisit anggaran. Kondisi anggaran pembiayaan tahun 2015 menunjukkan indikasi potensi surplus anggaran cukup besar yang berasal dari SiLPA tahun anggaran 2014, sehingga pemanfaatan SiLPA maupun potensi penerimaan pembiayaan lainnya perlu dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka perubahan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan difokuskan pada: (i) optimalisasi penerimaan pembiayaan untuk mengantisipasi potensi atau menutup defisit anggaran belanja daerah; dan (ii) peningkatan efektifitas pengeluaran pembiayaan yang diarahkan pada pembayaran pokok hutang serta penyertaan modal pemerintah daerah pada BJB maupun perusahaan-perusahaan daerah. Dengan penyesuaian kebijakan pembiayaan sedemikian, maka perubahan pada APBD TA 2015 diharapkan mampu menunjang terbentuknya kondisi anggaran berimbang. 2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan menerapkan kaidah yang berlaku, yaitu mengelola secara efisien dan efektif penerimaan dari sumber sebagai berikut: (i) sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2014; (ii) pencairan dana cadangan; (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (iv) penerimaan pinjaman daerah; dan (v) penerimaan piutang daerah (pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman). Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan tahun 2015 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang relatif besar, sehingga perlu pengelolaan efektif dan efisien agar dapat dioptimalkan dalam menuntaskan kewajiban pemerintah daerah yang tertunda proses penyelesaiannya pada tahun anggaran lalu (TA 2013 dan TA 2014). Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah, khususnya SiLPa, terdapat kenaikan jumlah penerimaan sebesar Rp. 196.434.579.439,37 (hasil audit BPK atas SiLPa 2014), sehingga SiLPa TA 2014 yang semula dianggarkan sebesar Rp. 550.518.357.007,00 dirubah menjadi Rp. 746.952.936.446,37.

2-40


2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditetapkan untuk optimasi penerimaan kembali pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Prioritas kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 difokuskan pada pembiayaan netto untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran pada APBD 2015. Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : (1)

Mengalokasikan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2014 untuk dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi pada APBD TA 2015 sebesar Rp. 714.956.948.325,37;

(2)

Merealisasikan pembayaran pokok utang berupa penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 330.369.800.00;

(3)

Merealisasikan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada TA 2015 sebesar Rp. 24.200.000.000,00 yang dialokasikan untuk PDAM Tirta Patriot sebesar Rp.19.200.000.000,00 dan PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00;

(4)

Merealisasikan kelanjutan pemberian Dana Bergulir untuk UMKM sebesar Rp. 7.465.618.321,00.

Tabel-2.7 PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015

NO.

URAIAN

1

2

APBD TA 2015


SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 3

4

Rp

%

5

6

3 PEMBIAYAAN DAERAH (Netto) 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

525,987,987,207.00 550,518,357,007.00

714,956,948,325.37 746,952,936,446.37

188,968,961,118.37 35.93% 196,434,579,439.37 35.68%

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.3 Penerimaan Piutang dari RSUD 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

550,518,357,007.00

746,952,936,446.37

196,434,579,439.37 35.68%

24,530,369,800.00

31,995,988,121.00

NA NA 7,465,618,321.00 30.43%

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.2 Pembayaran Pokok Utang 3.2.3 Dana Bergulir 3.2.4 Pembayaran Hutang Kepada Rekanan

24,200,000,000.00

24,200,000,000.00

-

330,369,800.00 -

330,369,800.00 7,465,618,321.00 -

7,465,618,321.00 -

0.00% 0.00% NA NA 2-41


BAB III PENUTUP Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU PAPBD) Tahun Anggaran 2015 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2015, yang merupakan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan. Dalam hal setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2015 antara Walikota Bekasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi ini ditandatangani, kemudian terjadi perubahan sebagai akibat dari perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2015 dan ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 tanpa perlu untuk melakukan perubahan pada Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2015. Bekasi, 26 Agustus 2015 WALIKOTA BEKASI

Dr.H.RAHMAT EFFENDI

3-1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

: 322 Tahun 2015 06 Tahun 2015

TANGGAL

: 26 Agustus 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2015

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

TANGGAL

: 322 Tahun 2015 06 Tahun 2015 : 26 Agustus 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: DR.H. RAHMAT EFFENDI : Walikota Bekasi : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2.

a. Nama Jabatan Alamat Kantor b. Nama Jabatan Alamat Kantor c. Nama Jabatan Alamat Kantor d. Nama Jabatan Alamat Kantor

: H.TUMAI,SE : Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : H.EDI, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : Drs.HERI KOSWARA : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : MUHAMMAD DIAN,SH : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan-APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2015, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD TA 2015.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2015.

WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA

DR.H. RAHMAT EFFENDI

H.ANDI ZABIDI,SE TUMAI,SE E KETUA

Drs.EDI,S.Sos WAKIL KETUA

Drs.HERI KOSWARA WAKIL KETUA

MUHAMMAD DIAN,SH WAKIL KETUA

DAFTAR ISI I PENDAHULUAN

Recommend Documents