DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN

DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN

II.

SASARAN DAN PROGRAM PIMPINAN NYATA

A. Bidang Penguatan Wawasan Kemaritiman. B. Bidang Pengembangan SDM. C. Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan D. Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi E. Bidang Informasi dan Komunikasi F. Bidang Ekonomi (Syariah) III. PENUTUP

5

POKOK-POKOK PEMIKIRAN LDII UNTUK CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014-2019

I. PENDAHULUAN Dalam proses pemilihan Presiden langsung, sebagai manifestasi dari kehidupan demokrasi yang diberlakukan saat ini, format komunikasi yang formal antara perkembangan aspirasi rakyat dan capres/cawapres belum tergambar secara jelas. Apakah sudah cukup, para pemilih mempercayakan begitu saja pada program-program yang ditawarkan oleh capres/cawapres, kemudian rakyat memilih berdasarkan program yang ditawarkan ? Atau, adakah mekanisme lain yang masih berada dalam batas-batas konstitusi yang berlaku, yang masih memungkinkan agar sebelum pemilihan presiden dilaksanakan, rakyat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pemikirannya pada capres/cawapres ? Dalam kehidupan yang demokratis, salah satu fungsi organisasi kemasyarakatan, adalah kapasitasnya dalam melakukan agregasi kehendak atau atau aspirasi anggotanya, baik dlam dimensi sosial kemasyarakatan maupun dalam dimensi sosial politik. Oleh karena itu dalam momen 5 tahunan ini, LDII melalui penyelenggaraan Rapimnas telah melakukan agreasi kehendak para warganya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, yang kemudian dapat disampaikan kepada para capres/cawapres untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program yang ditawarkan pada para pemilih. Rapimnas LDII memberikan kontribusi dalam membangun komunikasi sosial politik antara capres/cawapres dengan sebagian rakyat Indonesia dalam format yang sudah lebih terstruktur. Di sisi lain Rapimnas ini juga telah memperoleh pengayaan wawasan baik dari para capres/cawapres maupun dari pakar/profesional /tokoh masyarakat yang bersedia untuk berbicara pada forum Rapimnas LDII ini. 1.1. Peran LDII selaku Ormas Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Nasional ke Depan. Organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan peran strategisnya. Suatu organisasi kemasyarakatan minimal mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk pemberdayaan individual seperti pelatihanpelatihan ketrampilan, maupun mengembangkan program-program yang memerlukan sinergi antar individu. Program sejenis ini dapat dilakukan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan. Fungsi kedua adalah, dengan adanya struktur yang dimilikinya yaitu dari pusat sampai kedaerah, dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan terhadap tetap tegaknya NKRI. Dalam hal ini, LDII sebagai suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan LDII menyadari peran sertanya untuk mengerahkan seluruh potensi masyarakat dan memanfaatkan segala jenis peluang eksternal dan internal yang dapat diraih, guna mendorong peningkatan kualitas akhlak dan kompetensi SDM dalam peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia. Penegakan nilai moral yang universal merupakan salah satu bentuk bentuk pengabdian LDII bagi percepatan upaya pemulihan ekonomi dan pengembalian martabat bangsa.

6

Untuk itu, LDII memandang perlu mengusulkan suatu Pokok-Pokok Pikiran dalam berbagai bidang pembangunan yang nantinya diharapkan dapat mengarahkan seluruh potensi bangsa secara fokus, agar setiap sumber daya yang dipergunakannya, dapat memperlihatkan suatu kinerja yang optimal dalam peningkatan kualitas SDM dan Kompetensi SDM sebagai prime mover penyelenggaraan Demokrasi yang lebih baik dan transparan dapat tercapai secara lebih efisien, dan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan negara dan bangsa. Adapun bidang-bidang pembangunan yang dibahas dalam Rapimnas untuk mampu memberikan solusi dan rekomendasi Rapimnas LDII 2014 adalah Bidang Penguatan Wawasan Kemaritiman (Rekonseptualisasi dan Menggali Potensi Laut sebagai Pondasi Ekonomi Negara Maritim), Bidang Pengembangan SDM , Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan, Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi, Bidang Informatika, Komunikasi dan Iptek dan Bidang Ekonomi secara umum dan khususnya penerapan konsep ekonomi Syariah. 1.2. Inventarisasi Masalah Mendasar Bangsa Melalui diskusi intensif dalam Rapimnas ini telah dilakukan upaya inventarisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan rakyat yang bukan saja merupakan cita-cita luhur para pendiri Negara tetapi juga menjadi harapan segenap masyarakat. Secara khusus, telah dievaluasi kinerja dalam bidang-bidang : Bidang Penguatan Wawasan Kemaritiman, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan, Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Ekonomi (Syariah). Rapimnas menyimpulkan bahwa kinerja Pemerintah bersama masyarakat Indonesia dalam melaksanakan program-program pembangunan jangka pendek pada periode 2014-2019 di berbagai bidang kehidupan masih memerlukan upaya yang lebih mencerminkan perlunya peningkatan pembangkitan semangat keharmonisan, kesepahaman dan Kebersamaan (Harmonis,, Understanding and Togetherness) terutama pada aktualisasi program aksi dari bidang-bigang tersebut di atas. Sejarah kerajaan Sriwijaya dab Majapahit sebenarnya cukup memberikan ruang untuk rekonseptualisasi negara maritim. Dalam hal ini perlu ditegaskan lagi bahwa pembangunan negara maritim harus dilakukan secara holistik tidak bisa secara parsial yakni bebasis pada landasan politik maupun landasan ekonomi. Landasan Politik sebuah negara maritim mencakup landasan ideologi, sistem pemerintahan dan keamanan adapun landasan ekonomi sebuah negara maritim harus merupakan landasan yang kuat yaitu seharusnya mencakup aspek sistem ekonomi, sistem produksi dan sistem distribusi. Secara makro, sistem ekonomi Indonesia harus didasarkan pada ideologi ekonomi kerakyatan yang dapat digali dari ideologi Pancasila. Strategi produksi mengandung elemen ekonomi yang merupakan sinergitas antara potensi laut dan pulau atau pembauran yang sempurna antara marine based production capacity dengan land based production capacity. Adapun di bidang pengebangan SDM yang baik kearah membangun SDM yang berkualitas yaitu SDM Profesional Religius, pada kesempatan Rapimnas LDII 2014 ini telah dibahas secara mendalam tentang managemen orgnisasi berfocus pada learning organization yang terarah untuk pengisian atribute dari SDM Profesional Religius. Untuk itu kualitas SDM diarahkan dengan kelengkapan pengetahuan tentang ethos patethos, strategi berpikir, pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan kepramukaan dan knowledge management untuk pengelolaan organisasi yang lebih baik. Organisasi membutuhkan pengetahuan guna mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Kelemahan pada proses 7

pengambilan keputusan, dapat berdampak luas terhadap stakeholder organisasi. Informasi yang tepat, sebagai bagian dari pengetahuan, merupakan syarat pengambilan keputusan yang efektif. Dengan demikian, tingkat efektivitas kinerja organisasi ditentukan oleh tepatnya pengetahuan yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, maka knowledge management perlu mendapatkan perhatian para Pemimpin masa depan agar pembangunan tidak selalu berjalan ditempat karena tidak menganut proses perencanaan yang tepat dan berkelanjutan dengan menggunakan faktor pendorong dalam manajemen organisasi yaitu aktualisasi faktor penguasaan knowledge management. Pemerintah diharapkan dapat mengatisipasi dampak pemanasan global (global warming) terhadap fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun. Telah terjadi efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O). Akibatnya energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi menyebabkan: (i) dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dan sebagainya, (ii) dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap fungsi pra-rekomendasi dan rekomendasi seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap permukiman penduduk, pengurangan produktivitas lahan pertanian, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit, dan sebagainya. Dari sejumlah daftar pengaruh negatif diatas tentunya yang sangat memprihatinkan adalah pengaruh pemanasan globai dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkannya terhadap penurunan produktivitas pertanian dan akibatnya ketahanan pangan sangat terancam untuk tidak mendukung ketahanan nasional. Hal ini diperparah lagi adanya ancaman terhadap kedaulatan pangan dan energi dengan adanya kebijakan-bijakan yang tidak peduli pada peningkatan produksi dalam negeri karena lebih mengandalkan ketergantungan cadangan pangan dengan mengimpor pangan saja. Disini jelas sekali keberpihakan terlalu kuat pada policy liberalisasi pangan. Kebijakan impor pangan itu bukan hanya pada saat krisis pangan namun pada segala keadaan sehingga jelas akan mengurangi motivasi peningkatan produksi dalam negeri oleh para petani. Kedaulatan Pangan adalah suatu hak setiap bangsa dan seluruh rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri. Kedaulatan pangan adalah merupakan prasyarat dari sebuah ketahanan pangan (food Security), maksudnya adalah suatu hal yang mustahil mecapai Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan tidak akan tercipta kalau kedaulatan pangan tidak dimiliki oleh rakyat. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya. Demikian juga Kebijakan Pemerintah hendaknya mengantisipasi tumbangnya kedaulatan energi di negeri ini. Kebijakan pengelolaan energi dari Pemimpin Baru nantinya harus mampu menetapkan paradigma penggunaan sumber daya energi sebagai komoditas menjadi modal pembangunan nasional yang berperan sebagai salah satu penggerak transformasi struktur perekonomian pada jangka panjang. Karena itu yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di Indonesia. Penggunaan Internet yang tidak sehat disebabkan oleh kurang difahaminya fungsi strategis di bidang informatika, telekomunikasi, transportasi dan penguasaan iptek di era kompetisi 8

lokal, regional dan global. Pesan ini diharapkan dapat mengerahkan pada pengambilan kebijakan di bidang ICT (Information & Communication Technology) agar masalah relatif masih rendahnya akses pada sumber informasi dapat diatasi sehingga tidak terjadi kondisi asymmetric information. Keterlambatan penyesuaian regulasi untuk perkembangan ICT perlu segera diatasi dalam penyelamatan moral bangsa dan membangun SDM berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Ada permasalahan dalam kecepatan (speed) reformasi keLembagaan ekonomi dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi dan kepastian usaha mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan guna landasan perekonomian yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi. Momentum pergantian kekuasaan negara harus mampu menciptakan momentum penguatan ekonomi rakyat dan terwujudnya sistem ekonomi yang mengakar pada budaya Indonesia seperti dicita-citakan Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, antara lain menciptakan upaya untuk mendorong peranan pembiayaan mikro syariah agar umat Islam yang mayoritas berada dalam kelompok ekonomi lemah mendapatkan alternatif pembiayaan usaha mereka secara islami. Adalah wajar suatu bangsa yang mendapat karunia Sumber Daya Alam sebegitu besar, apabila mampu menunjukkan citra sebagai suatu bangsa yang memiliki kecenderungan menjadi bangsa yang semakin mandiri, berdaya saing tinggii, sejahtera, adil dan makmur. 1.3. Penyusunan Program Pimpinan Penyusunan usulan program pimpinan sebagai suatu usulan platform ini, dilaksanakan dengan secara musyawarah dan mufakat dalam kesempatan diskusi yang intensif pada Sidang-Sidang Komisi dan Paripurna Rapimnas 2009. merujuk dari evaluasi masa lalu dan kajian tentang perkiraan problematika bangsa di masa mendatang, baik yang berkembang di internal organisasi maupun yang telah diwacanakan di berbagai seminar, dilakukan penyusunan usulan gagasan-gagasan operasional untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan baik dalam rangka pemulihan ekonomi yang sekaligus upaya memperbaiki martabat bangsa sebagai wujud pelaksanaan amanat pembukaan UUD 45. Untuk itu, diskusi dalam sidang-sidang komisi, memusatkan perhatian lebih pada langkah-langkah operasional kedepan dalam bidang masing-rnasing. Sidang-sidang komisi tetap berlandaskan semangat kebangsaan dalam merespon kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan (i) wawasan kemaritiman yaitu masalah rekonseptualisasi negara maritim dan menggali potensi ekonomi negara maritim dan (2) kompetensi SDM yaitu penguasaan knowledge management. strategi berpikir, etos kerja dan pendidikan karakter bangsa melalui gerakan kepramukaan bagian sebagai penggerak utama (prime mover) penyelenggaraan good goverment , (3) dalam upaya menuju cita-cita keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat sidang komisi lainnya telah digelar yaitu bidang lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta bidang kedaulatan pangan dan energi, (4) untuk percepatan komunikasi dan koordinasi yang baik maka telah dibahas tentang system ICT dalam hal pemanfaatan sistem internet sehat, (5) khususnya di sidang komisi bidang ekonomi telah dibahas tentang upaya penerapan sistem perbankan syariah. Adapun masih sangat terasa adanya tekanan dari dampak globalisasi, tetap diperlukan semangat kebangsaan atau nasionalisme dan penegakan kembali martabat bangsa yang merupakan salah satu dasar pembentukan Negara Bangsa (nation state building) Republik Indonesia. Karena itu, semangat pengisiannya ditetapkan sebagai tema pokok untuk rnengingatkan para peserta Rapimnas, bahwa peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 9

terutama dalam berdemokrasi yang bermakna dan penguatan NKRI. Hal itu diyakini akan memupuk rasa nasionalisme atau wawasan kebangsaan agar tetap mempertahankan kesadaran dan realitas politik sesuai dengan para founding father, dan selalu diharapkan semangat tersebut akan mewarnai segi-segi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa Indonesia.

II. SASARAN DAN PROGRAM PIMPINAN NYATA Diskusi pada Sidang-Sidang Komisi menyimpulkan pentingnya memberikan motivasi kepada segenap komponen bangsa untuk rnelakukan serangkaian program pimpinan nyata dalam lingkup kewenangan dan kompetensi masing-masing dalam upaya menegakkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi yang sedang diupayakan oleh Bangsa Indonsia, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945. Program-program 5 (lma) tahun ke depan yang merupakan format usulan dari Rapimnas LDII 2014 ini merupakan gagasan pemikiran bagi seluruh komponen bangsa bagi upaya peningkatan kinerja dan martabat bangsa dari dampak krisis ekonomi global yang berkepanjangan. Rapimnas menyarankan agar kepemimpinan nasional terpilih tahun 2014 ini mempunyai kinerja keperintahan yang diwarnai oleh perkembangan perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan interaksi sosial-politik antara para penyelengara negara dengan masyarakat umum dan dunia usaha (swasta) dalam berbagai kegiatan guna mewujudkan tujuan negara dan tujuan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945. Program pimpinan nyata yang dilakukan nantinya harus tetap berpijak pada semangat percaya diri dan semangat kebangsaan Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan palsafah Pancasila. Untuk itu, disarankan adanya pemberdayaan masyarakat yang tepat yang bertumpu pada wawasan kemaritiman dengan kembali ke jati diri Negara Maritim. Kompetensi inilah yang menjamin profesionalisme dalam pemberdayaan sehingga kualitas pembangunan nasional sesuai dengan tuntutan kualitas baik masyarakat nasional, regional dan internasional. Terkait dengan tuntutan kompetensi tersebut, maka Information Communication Technology (ICT) harus dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Sementara itu di bidang lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta bidang kedaulatan pangan dan energi, pada kemampuan aktualisasi potensi diri dan sosial, pengembangan harga diri dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui aktualisasi kemampuan bersinergi secara maksimal; dan sejalan dengan itu, pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan penguasaan pengembangan SDM melalui konsep strategi berpikir, etos kerja, pembinaan karakter bangsa sejak usia dini dan remaja melalui kegiatan kepramukaan dan knowledge management yang jelas meningkatkan keunggulan manajemen organisasi sudah selayaknya menjadi committment bersama. Karena itu, diharapkan Pemimpin hasil Pemilu 2014 melakukan upaya (a) mengkaji ulang konsep Negara Maritim (Rekonseptualisasi Negara Maritim dan Menggali Potensi ekonomi Negara Maritim), (b) mengambil keputusan yang tepat dalam kebijakan kebijakan pengembangan SDM (c) mengkaji ulang kebijakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta menetapkan kebijakan yang tepat di bidang kedaulatan pangan dan energi (d) mengembangkan strategi yang tepat dalam menangkal dampak negatif globalisasi, khususnya terhadap intervensi dari luar, dan selalu mendorong pertumbuhan 10

ekonomi secara berkeadilan dengan bertumpu pada kekuatan esensial ekonomi bangsa yang berbasis syariah, yaitu ekonomi rakyat, menengah, besar dan BUMN secara proporsional, (e) mengkaji ulang tentang pemanfaatan internet hendaknya pengembangan ICT memberikan porsi seluas-luasnya dalam pemanfaatan interset sehat. Rapimnas menganggap penting akan keberadaan media untuk pencerahan sistem informasi publik yang memegang amanah, kejujuran dan transfaransi tinggi. Media menjadi perangkat ampuh untuk melakukan sosialisasi karena media selain berfungsi sebagai perangkat sosial kontrol yang demokratis, media berperan pula sebagai pemberi pesan yang bisa mempengaruhi dengan cepat dan luas kepada masyarakat. Namun untuk mampu secara efektif menggunakan media untuk mempengaruhi atau merubah pandangan masyarakat tentang sesuatu hal, haruslah terlebih dahulu mengerti tentang budaya media. Sesungguhnya arah dan cara individu dalam masyarakat bertindak sangat ditentukan oleh opini yang terbangun dalam benaknya masing-masing. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam membentukl opini individu dalam masyarakat adalah input yang disajikan oleh media, disamping itu pengalaman dan latar belakang pengetahuan. Terkait dengan hal ini setiap individu perlu memahami bagaimana media berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat, termasuk kecenderungan-kecenderungan terbaru tentang perkembangan media dewasa ini. A. Bidang Penguatan Wawasan Kemaritiman Negara Maritim: Sudah sangat sering didengungkan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan Deklarasi Juanda 1957, wilayah laut NKRI adalah sekitar 3 juta kilometer persegi. Setelah diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, wilayah laut NKRI bertambah luasnya dua kali lipat, menjadi sekitar 6 juta kilometer persegi. Hal yang perlu digaris bawahi, berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mendapatkan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis pangkal lurus Nusantara atau sampai ke batas ‘continental margin’ jika masih ada kelanjutan alamiah pulau-pulau Indonesia di dasar samudera. Masalah pokoknya, apakah setelah berhasil mengklaim teritori wilayah laut ini kita telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mengelolanya, sebagaimana amanah konstitusi -UUD 1945 pasal 33 ayat (3)- bahwa kekayaan sumberdaya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Agaknya masih banyak yang perlu dilakukan. Sampai saat ini, perhatian ke wilayah laut masih jauh kurang intensif dibandingkan dengan wilayah daratan. Secara kewilayahan pun belum semua kewenangan yang termaktub dalam UNCLOS 1982 ditindaklanjuti. Sebagai contoh, batas wilayah perairan pedalaman (internal waters) –yang status hukumnya sama dengan wilayah daratan- belum juga ditetapkan batas-batasnya. Penetapan wilayah laut pedalaman ini membatasi ruang penetrasi kapal asing ke wilayah laut Indonesia, karena semua pihak asing tidak boleh memasuki wilayah perairan pedalaman tersebut tanpa izin Indonesia, termasuk untuk ‘innocent passage’ atau lewat secara damai. Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah laut Indonesia juga belum mampu diinventarisasi secara baik. Banyak potensi sumberdaya kelautan yang mungkin kita miliki, tetapi sesungguhnya belum mampu kita pahami nilai kemanfaatan ekonomi dan ekologinya. Lebih parah lagi, justru sebagian mungkin belum kita ketahui eksistensi keberadaannya di wilayah laut Nusantara. Ketidakmampuan tersebut terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi kelautan yang belum berkembang di Indonesia. Ironis memang, sebuah negara maritim seperti 11

Indonesia tidak memprioritaskan pengembangan teknologi kelautan. Akar permasalahan ini adalah pembangunan nasional Indonesia yang masih terlalu berorientasi ke wilayah daratan. Potensi sumberdaya wilayah laut Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi modal dasar upaya menyejahterakan rakyat, termasuk kekayaan sumberdaya perikanan dan biota laut lainnya sebagai bahan pangan atau flora-fauna hias. Potensi lestari perikanan laut Indonesia ditaksir sekitar 6,4 juta ton; potensi biodiversitas sebagai sumberdaya genetik atau bahan baku farmaseutikal; sumberdaya minyak, gas, dan bahan tambang lainnya; potensi sumber energi terbarukan; dan potensi kepariwisataan. Dalam konsepsi wawasan Nusantara, wilayah laut adalah serambi depan NKRI. Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga lebih panjang di wilayah laut dibandingkan dengan daratan. Tetapi kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini masih sangat timpang. Kekuatan personel, sarana dan prasarana untuk mengamankan wilayah laut masih sangat terbatas, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan di wilayah darat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika illegal fishing, penyelundupan, dan tindak kriminal lainnya di wilayah laut masih sulit dikendalikan. Beberapa catatan penting tetang Indonesia sebagai Negara Maritim: (1) Fakta geografis dan pengalaman historis telah menujukkan bahwa bangsa Indonesia di masa lampau telah mengalami ‘takdir sejarah’ sebagai bangsa maritim. Dominasi kolonialisme telah meredupkan ‘takdir sejarah’ itu. Oleh sebab itu tugas generasi sekarang dan yang akan datang adalah menyelesaikan ‘takdir sejarah’ sebagai bangsa maritim yang besar di masa mendatang yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia, (2) Pembangunan Negara Maritim tidak dapat dilakukan secara parsial. Sebuah negara maritim harus memiliki fondasi yang jelas baik fondasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Fondasi politik mencakup aspek ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan. Sementara itu fondasi ekonomi mencakup aspek sistem ekonomi, aspek produksi, dan distribusi. Fondasi sosial budaya paling tidak mencakup aspek pendidikan, kelembagaan, dan peran rakyat dalam pembangunan Negara Maritim., (3) Untuk membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat diperlukan visi atau cara pandang kelautan yang kuat pula, yaitu wawasan yang memandang wilayah daratan (kepulauan) sebagai bagian dari wilayah laut dari Negara Maritim Indonesia. (3) Visi kemaritiman atau kelautan sebagaimana yang digambarkan di atas akan mempengaruhi cara mendefinisikan negara Indonesia sebagai Negara Maritim. Definisi Negara Maritim yang cocok untuk Indonesia adalah sebuah negara yang mampu membangun kekuatan maritimnya (seapowers) baik di bidang pelayaran dan perdagangan (mechant shipping), kekuatan pertahanan dan keamanan maritim (maritime figting instruments), dan kemajuan teknologi kemaritiman (maritime technology) untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara sinergis (laut dan darat) dalam kerangka dinamika geopolitik guna mencapai kemakmuran dan kejayaan bangsa dan negaranya, (4) Satu hal yang tidak kalah penting adalah bahwa untuk membangun negara maritim yang besar perlu sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya sejarah dan budaya maritim melalui media pendidikan, seni, sastra, dan sebagainya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa selama masa penjajahan jiwa dan semangat bahari telah mengalami penurunan. Kebutuhan Teknologi: Ketertinggalan dalam penguasaan teknologi kelautan tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Momentum pergantian kepemimpinan Negara Maritim Indonesia tahun ini perlu dijadikan pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi kelautan yang menjadi modal nasional untuk mampu mengelola sumberdaya dan

12

wilayah kelautan Nusantara. Pengelolaan kelautan yang dimaksud adalah memanfaatkan kekayaan sumberdaya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutannya dengan mematuhi kaidah-kaidah ekologis. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi. Ragam teknologi berasas keseimbangan ekonomi-ekologi yang perlu dikuasai mencakup: pertama, teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan dan biota laut, serta teknologi pengolahannya; kedua, (bio)teknologi untuk memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri dan sumber tetua untuk program pemuliaan tanaman dan ikan atau biota laut lainnya; ketiga, teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas, bahan tambang lainnya dan sumberdaya energi terbarukan; dan keempat, teknologi konservasi sumberdaya kelautan, yang dapat juga dilebarkan cakupannya pada potensi pengelolaannya untuk pariwisata bahari. Diplomasi Teknologi. Keragaman biologi kelautan Indonesia yang kaya telah menarik perhatian dunia. Penemuan spesies ikan purba ‘Coelacanth’ (Latimeria menadoensis) di perairan dekat Bunaken (yang sebelumnya diperkirakan sudah punah) juga telah menjadi magnet bagi banyak pakar biologi laut di seluruh dunia. Fenomena iklim di wilayah ‘benua maritim’ Indonesia juga telah menarik minat berbagai pihak, terutama Jepang, untuk melakukan studi perilaku iklim di wilayah Indonesia. Keunikan posisi geografis Indonesia di antara dua kontinen dan dua samudera, serta dilintasi oleh garis katulistiwa dan rantai gunung berapi (ring of fire), merupakan kondisi yang tak ada duanya di planet bumi ini. Oleh sebab itu, kajian untuk kasus ini hanya dapat dilakukan di Indonesia. Keunikan dan berbagai daya tarik tersebut memunculkan keinginan dunia internasional untuk menjadikan wilayah laut NKRI sebagai ‘laboratorium lapangan’ untuk berbagai disiplin ilmu. Hal ini perlu diantisipasi secara positif, jangan sampai Indonesia hanya menjadi ladang subur tumbuhkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi para akademisi dan peneliti Indonesia hanya menjadi ‘pemain figuran’, menjadi pelengkap penyerta saja. Akademisi dan peneliti Indonesia wajib menjadi tuan di negeri sendiri. Keunikan geografis dan kekayaan biodiversitas ekosistem laut Indonesia harus dijadikan modal untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak asing. Tetapi tentunya modal alamiah ini perlu dilengkapi dengan modal kecerdasan intelektual, yakni penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi kelautan oleh pakar dalam negeri sangat krusial. Tanpa penguasaan teknologi ini, maka Indonesia tidak akan pernah mengetahui secara tepat dan komprehensif tentang ‘apa’ dan ‘berapa banyak’ sumberdaya yang dimilikinya di wilayah laut. Ketidakpahaman ini jelas akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dalam setiap forum internasional. Argumen yang baik tidak akan mampu dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang rapuh. Diplomasi untuk memperjuangkan harkat martabat bangsa juga tak akan dapat dimenangkan jika tanpa amunisi pemahaman tentang potensi sumberdaya seluruh wilayah Indonesia dan potensi manusianya. Semoga Indonesia sebagai negara maritim segera mulai secara sungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan penguasaan tekno-ekologinomi laut. Akar masalah dari rendahnya kinerja pembangunan wilayah pesisir dan kelautan Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan politik-ekonomi berupa dukungan moneter, fiskal (politik anggaran), kredit perbankan, infrastruktur, dan SDM (sumber daya manusia) hingga kini

13

masih belum kondusif alias terlalu kecil dibandingkan dengan luasnya wilayah pesisir dan lautan serta potensi pembangunan yang ada di dalamnya. 2) Kebanyakan unit usaha (bisnis) kelautan tidak memenuhi economy of scale (skala ekonomi), tidak menerapkan Supply Chain Management System secara terintegrasi, dan tidak menggunakan inovasi teknologi mutakhir. 3) Baik di sektor ekonomi kelautan modern (industrial) maupun tradisional hampir semuanya hanya bertujuan untuk mendulang keuntungan finansial sebesarbesarnya. Kurang kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat setempat (lokal) dan kelestarian lingkungan di sekitarnya, Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mengusung tiga pilar keberlanjutan (economic, social, and environmental sustainability) tidak dijadikan pedoman dalam mengelola pembangunan (kegiatan ekonomi) di wilayah pesisir dan lautan. 4) Sebagian besar rakyat kecil yang tinggal di wilayah pesisir tidak dilibatkan dalam geliat usaha (bisnis) sektor-sektor kelautan modern yang menguntungkan. Rakyat kecil itu tidak dapat mengakses sumber permodalan dari bank maupun lembaga keuangan non-bank, teknologi, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya. Pengembangan kapasitas (capacity building) bagi rakyat kecil (masyarakat lokal pesisir) belum dilaksanakan oleh pemerintah secara maksimal. 5) Bahwa hampir semua wilayah pesisir merupakan suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk lebih dari satu sektor pembangunan (a multiple-use zone). 6) Dalam analisis kelayakan program dengan Benefit-Cost Analysis, nilai ekonomi suatu ekosistem pesisir (seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuari) hanya dihitung yang sifatnya ’tangible’ (dapat dikonsumi, dimanfaatkan, atau dapat dijual/punya harga pasar). Padahal fungsi mangrove sebagai tempat pemijahan (spawning ground) dan tempat asuhan (nursery ground) ikan, udang, dan berbagai biota laut lainnya; sebagai penahan gelombang (abrasi pantai), pasang, tsunami, dan badai; sebagai daerah resapan air (pengendali banjir); dan sumber plasma nutftah (genetic resources). 7) Wilayah pesisir atau laut adalah merupakan sumber daya milik bersama alias tidak ada individu/perusahaan/koperasi yang memilikinya (a common-property resource). Kosekuensinya, harus diatur secara tepat dan bijaksana oleh pemerintah, baik melalui pendekatan hukum (command and control) maupun pendekatan ekonomi. 8) Wilayah pesisir selain menerima tekanan lingkungan (environmental pressures) dari berbagai kegiatan (sektor) pembangunan yang ada di dalam wilayah pesisir tersebut, juga menanggung beban tekanan lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan manusia yang ada di luar wilayah pesisir, yakni dari daratan lahan atas (upland areas) maupun laut lepas. 9) Kualitas SDM kelautan, terutama nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pelayaran rakyat, pada umumnya masih rendah. Yang dimkasud dengan kualitas SDM mencakup pengetahuan (knowledge), pendidikan, keahlian (skills), dan etos kerja yang terkait dengan usaha atau sektor pembangunan kelautan.

14

10)

Lemahnya penelitian dan pengembangan (reseacrh and development) di bidang kelautan (pesisir dan lautan) untuk menguasai, menemukan, dan menggunakan tekonologi.

Sasaran : 1) Adanya kajian ulang konsep Negara Maritim (Rekonseptualisasi Negara Maritim dan Menggali Potensi ekonomi Negara Maritim), 2) Adanya kajian ulang kebijakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta di bidang kedaulatan pangan dan energi; 3) Adanya upaya mengembangkan strategi yang tepat dalam menangkal dampak negatif globalisasi, khususnya terhadap intervensi dari luar, dan selalu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan dengan bertumpu pada kekuatan esensial ekonomi bangsa yang berbasis syariah, yaitu ekonomi rakyat, menengah, besar dan BUMN secara proporsional, 4) Adanya tujuan pembangunan pembangunan nasional kelautan yang holistik sebagai jawaban terhadap kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan kelautan Indonesia, dan dinamika lingkungan global. 5) Adanya Agenda Pembangunan Kelautan Nasional secara sinergis dan produktif untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan kelautan nasional. 6) Adanya Program Prioritas Kelautan (2014-2019) yang menyikapi perubahan iklim global dan globalisasi yang sarat persaingan antar bangsa, dengan membenahi kebijakan dan implementasi manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Program Pimpinan Nyata : 1) Merumuskan kebijakan nasional kelautan yang jelas, antara lain dengan mempercepat 6 tujuan pembangunan kelautan nasional sebagai berikut: (i) Mempercepat upaya nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan obat-obatan, (ii) Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berkualitas (inklusif) secara berkelanjutan, (iii) Memproduksi produk, komoditas, dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi dengan volume pasokan yang mampu memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor. (iv) Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan seluruh rakyat melalui peningkatan konsumsi makan ikan dan seafood., (v) Memelihara daya dukung dan kelestarian SDA kelautan beserta ekosistemnya, agar pembangunan kelautan dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable), (vi) Menjadikan laut sebagai perekat dan penguat persatuan dan kesatuan wilayah NKRI dan bangsa Indonesia. 2) Melaksanakan 11 (sebelas) agenda pembangunan kelautan secara sinergis dan produktif untuk mewujudkan keenam tujuan pembangunan kelautan nasional itu: (1) Penegakkan kedaulatan di laut dengan cara menyelesaikan seluruh masalah perbatasan wilayah laut dan penguatan kekuatan hankam laut nasional. Masalah perbatasan wilayah laut dengan negara-negara tetangga, baik yang terkait dengan batas wilayah laut teritorial, ZEE, landas kontinen maupun zona tambahan harus segera diselesaikan. Kekuatan hankam 15

(pertahanan dan keamanan) di laut mesti segera diperkuat dan dikembangkan agar lebih unggul dari pada negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, India, Thailand, dan Australia. Hal ini meliputi penambahan kekuatan angkatan laut, polisi air, dan angkatan udara dengan teknologi perang termodern. Penambahan personel ketiga angkatan tersebut beserta kesejahteraannya, (2) Menyusun dan mengimplementasikan tata ruang wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi dengan wilayah darat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional guna menjamin kepastian dan efisiensi investasi dan bisnis di bidang kelautan serta memelihara kelestarian ekosistem pesisir dan laut yang harus dilindungi. Minimal 30 persen dari total luas wilayah itu harus dialokasikan untuk kawasan lindung. Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak global warming, khususnya terkait dengan peningkatan permukaan laut, sebaiknya di sepanjang pantai dibangun semacam green belt (jalur hijau) berupa mangrove atau vegetasi lainnya dengan lebar sesuai kondisi oseanografis dan geomorfologi setempat. Kemudian, 70 persen wilayah sisanya bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan (sektor) pembangunan, mulai dari pemukiman, kawasan tambak, mariculture, perikanan tangkap, kawasan industri, sampai dengan pelabuhan sesuai dengan kesesuaian lahannya (land suitability), (3) Melaksanakan peningatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan (sustainability) usaha ekonomi pada sektor-sektor kelautan tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan supaya kita dapat memproduksi bahan pangan, energi, mineral, air, bahan farmasi, komoditas dan SDA lain serta jasa-jasa kelautan yang berdaya saing tinggi (competitive) dengan volume produksi yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, (4) Merubah padangan atau sikap pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Harus dipandang jangan hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh produsen di sektor perikanan tangkap (nelayan) dan sektor perikanan budidaya (pembudidaya perikanan) harus untung dalam melaksanakan usaha (bisnis) nya dan hidup sejahtera. Sebab 7 juta nelayan dan pembudidaya perikanan (sekitar 28 juta jiwa) yang sejahtera, selain akan membantu secara signifikan terwujudnya kedaulatan pangan, energi, bahan farmasi, dan komoditas lain, juga bakal membangkitkan multiplier effects (efek pengganda) ekonomi yang luas dan besar, (5) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, dan konservasi baik pada tingkat spesies, genetik maupun ekosistem, (6) Melaksanakan pengendalian pencemaran baik dari limbah yang berasal dari aktivitas manusia di daratan (land-based pollution sources) maupun dari aktivitas manusia di lautan (marine-based pollutions sources). (7) Mewujudkan design atau perencanaan yang tepat (we have to design and make construction in coastal and marine areas with nature) dalam memodifikasi bentang alam dan membuat bangunan di wilayah pesisir dan lautan, seperti reklamasi pantai, jetty (dermaga), pemecah gelombang (breakwaters), pelabuhan, resort, hotel, anjungan minyak, dan coastal and ocean engineering haruslah sesuai (in harmony) dengan struktur, karakteristik, dan dinamika alam kawasan pesisir dan lautan yang antara lain meliputi, pola angin, arus, gelombang, dan sediment budget, (8) Mengembangkan metoda dan teknik mitigasi (mitigation measures) dan adaptasi (adaptation measures) untuk mensiasati perubahan iklim global (Global Climate Change), tsunami, dan bencana alam lainnya. (9) Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga serta kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development) di berbagai 16

bidang kelautan, agar mampu menguasai, menghasilkan, dan menerapkan teknologi dalam pembangunan sektor dan pengembangan bisnis kelautan. Seharunya berubah dari bangsa konsumen teknologi (Technology Adaptor Country) menjadi bangsa produsen teknologi (Technology Inovator Country), (10) Melaksanakan penguatan dan pengembangan SDM kelautan, baik melalui jalur pendidikan formal (TK, SD sampai Perguruan Tinggi jenjang S1, S2, dan S3) maupun melalui Diklatluh bagi masyarakat pelaku usaha kelautan, (11) Melakukan perubahan paradigma (paradigm shift) setelah mempelajari taqdir sejarah bahwa Indoesia itu Negara maritim maka paradigma pembangunan nasional, dari landbased socio-economic development menjadi ocean-based socio-economic development. Dalam rangka merealisasikan misi ini, maka diperlukan kebijakan terobosan (breakthrough) yakni dengan memposisikan pembangunan kelautan sebagai platform pembangunan ekonomi bangsa. 3) Saran masukan untuk Program Prioritas Kelautan (2014-2019). Dengan secepatnya menyikapi perubahan iklim global dan globalisasi yang sarat persaingan antar bangsa ini, membenahi kebijakan dan implementasi manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Perbaikan itu hendaknya ditujukan untuk mencapai 5 tujuan secara proporsional dan simultan: (i) peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan stakeholders lainnya; (ii) meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor ini bagi perekonomian nasional; (iii) meningkatkan kesehatan dan kecerdasan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk perikanan per kapita penduduk; (iv) memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan ekosistem laut, pesisir, dan perairan tawar; dan (v) menjadikan laut untuk memperkokoh kedaulatan dan kesatuan wilayah NKRI. Untuk mewujudkan kelima tujuan pembangunan itu, disarankan agar melaksanakan 7 (tujuh) program pembangunan kelautan yang semestinya menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode tahun 2014 – 2019 mendatang, sebagai berikut : (1) Perikanan Tangkap. Supaya pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan bisa sukses dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara inklusif dan berkelanjutan, berikut ini program prioritas perikanan tangkap yang seyogyanya diimplementasikan di Indonesia. Antara lain dengan (i) mengatur laju penangkapan ikan di setiap unit wilayah pengelolaan maksimal 80% MSY (Maximum Sutainable Yield = Potensi Produksi Lestari), (ii) modernisasi teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) bagi nelayan (kapal ikan) tradisional yang selama ini hasil tangkapnya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai pelaku usaha, (iii) memerangi IUU (Illegal, Unregulated and Unreperted) fishing practices secara tuntas dan cepat. Dengan cara meningkatkan kapasitas pengawasan di laut, memperkuat efisiensi serta kewibawaan pengadilan perikanan, sekaligus mendorong kapal-kapal ikan (nelayan) nasional yang modern untuk mampu beroperasi menangkap ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan (nelayan) asing, (iv) perbaikan dan pembangunan pelabuhan perikanan sebagai kluster industri perikanan terpadu, (v) penerapan Best Handling Practices. Ikan termasuk komoditas yang sangat mudah busuk (highly perishable). (vi) rehabilitasi dan konservasi biodiversity (genetik, spesies, dan ekosistem). Pemerintah perlu bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk melaksanakan program pembersihan kawasan pesisir dan laut yang tercemar, merehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, mengkonservasi keanekaragaman hayati 17

(biodiversity) pesisir dan laut, dan restocking dan stock enhancement ikan serta biota laut penting lainnya. (vii) pemerintah bekerjasama dengan swasta dan masyarakat mulai sekarang juga mesti mengembangkan dan menerapkan strategi dan teknik adaptasi terhadap perubahan iklim global, tsunami, badai, dan bencana alam lainnya, yang terkait dengan usaha perikanan tangkap dan kehidupan nelayan. (2) Perikanan Budidaya.Supaya perikanan budidaya bisa sukses dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara inklusif dan berkelanjutan, berikut ini program prioritas perikanan budidaya yang seyogyanya diimplementasikan di Indonesia : (i) Pengembangan komoditas unggulan perikanan, yaitu: udang windu, udang vannamei, rumput laut Gracilaria spp dan Eucheuma spp, kerapu, kakap putih (seabass/barammundi), bawal bintang, bandeng, cobia, dan kerang mutiara. (ii) Melaksanakan aplikasi Integrated management of supply-chain system: dari hulu (produksi), handling and processing (industri pasca panen), hingga ke hilir (pemasaran), (iii) Memproduksi benih unggul bebas penyakit (SPF = Specific Pathogen Free) dan tahan terhadap serangan penyakit (SPR = Specific Pathogen Resistant) dengan harga relatif murah dan jumlah mencukupi melalui: (a) penyediaan broodstock yang unggul; dan (b) aplikasi genetic engineering untuk pemuliaan broodstock. (iv) Melaksanakanm sosialisasi aplikasi, dan sertifikasi Good Aquaculture Practices dengan menerapkan prinsip berikut: penggunaan benur unggulan, penggunaan pakan berkualitas dan cara pemberian yang benar, pengendalian hama & penyakit, pengelolaan kualitas air dan tanah, lay out dan pond engineering yang benar dan efisien, dan biosecurity. (v) Melaksanakan pengembangan industri Aquafeed untuk memproduksi pakan berkualitas, harga relatif murah, dan jumlah mencukupi. (3) Industri Pengolahan Hasil Perairan. Program prioritas industri pengolahan hasil perairan yang seyogyanya diimplementasikan di Indonesia sebagai berikut (i) Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional. (ii) Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern misalnya: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll. (iii) Melakukan product development dengan mengembangkan jenis olahan yang dapat lebih memberikan nilai tambah dengan diversifikasi olahan dari produk primer (ready to cook) ke produk sekunder dan produk siap makan (ready to eat) dengan tetap memperhatikan aspek kualitas, sanitasi, dan higienis serta pengemasan yang lebih baik dan memenuhi prinsip-prinsip HACCP. (iv) Penyempurnaan packaging dan distribusi produk. (v) Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku melalui pendekatan bisnis perikanan terpadu. (4) Industri Bioteknologi Kelautan. Pengembangan industri bioteknologi tersebut diharapkan dapat menjadikan kekayaan sumberdaya laut menjadi produk yang bernilai tinggi. Berikut beberapa program prioritas yang dapat dikembangkan terkait industri bioteknologi hasil perairan: (i) Pengembangan industri pakan (feed) berbasis microalgae. Microalgae bisa dibudidayakan secara massal dalam waktu yang relatif singkat sehingga berprospek menggantikan tepung ikan yang harganya cenderung semakin mahal dan pasokannya semakin terbatas. (ii) Pengembangan biofuel berbasis microalgae. Kandungan lemak (senyawa hidrokarbon) dalam beberapa jenis microalgae berpotensi diolah menjadi biofuel, (iii) Rekayasa genetik (genetic engineering) untuk menghasilkan induk dan benih unggul (ikan, hewan, tanaman, dan organisme perairan lainnya) dengan sifat-sifat sesuai keinginan; (iv) Rekayasa genetik mikroba (bakteri). Mikroba (bakteri) secara genetis direkayasa guna menghasilkan mikroba yang dapat memakan (melumat) bahan pencemar (pollutans), (v) 18

Pengembangan industri nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, dan kosmetik berbasis macroalgae (rumput laut), microalgae, chitin dan chitosan, serta sisik atau kulit ikan. Ekstraksi bioactive substances dari organisme perairan dapat digunakan untuk industri farmasi (seperti Omega-3, Squalene, tablet, salep, pasta gigi, suspensi, dan viagra); industri kosmetik (seperti shampo, pelembab, lotion, dan wet look cream); dairy products (seperti coklat, milk shake, puding, es krim, permen, dan sosis); industri cat, tekstil, perekat, film, dan karet; bioenergy; dan lain sebagainya. (5) Pariwisata Bahari. Dalam melakukan pembangunan pariwisata bahari beberapa program prioritas yang harus dilakukan: (i) Pengembangan produk pariwisata seperti: snorkling, diving, beach tourism, yacht, cruise, boating, boating, dll. Diversifikasi jenis wisata ini memberi pilihan pada wisatawan, sehingga wisatawan tidak menjadi jenuh akibat pilihan yang terbatas dan monoton; (ii) Penyempurnaan prasarana dan sarana di sekitar obyek pariwisata bahari, (iii) Penguatan dan pengembangan konektivitas dan aksesibilitas. Faktor pendukung seperti akses transportasi, telekomunikasi dll. juga perlu di perhatikan. Dengan demikian rencana pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tepat sasaran, (iv) Pengembangan SDM yang tangguh di bidang pariwisata bahari, baik skill, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal, budaya kerja dan tingkat pendidikan serta tingkat pemahaman terhadap permasalahan strategis dan konsep yang akan dilaksanakannya, (v) Melakukan strategi pemasaran yang baik. (6) Transportasi Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selain itu, sektor transportasi laut juga dapat menyediakan lapangan kerja dalam jumlah lumayan besar, dan penghasil pendapatan daerah serta devisa. Beberapa program prioritas yang harus dilakukan untuk mengembangkan transportasi laut adalah sebagai berikut: (i) Penambahan jumlah dan kapasitas kapal penumpang, kapal barang, dan kapal angkutan khusus (oil tanker, live fish, hewan ternak, dll); (ii) Perbaikan Manajemen pelabuhan, baik pelabuhan penyebrangan maupun pelabuhan barang. (iii) Revitalisasi industri galangan kapal. Industri pelayaran nasional. (7) Industri dan Jasa Maritim. Industri jasa maritim merupakan industri yang menjadi penopang bagi kegiatan kelautan dan perikanan, bahkan kegiatan ekonomi lain contohnya: industri galangan kapal, industri alat penangkapan ikan, kabel bawah laut dan lainnya. Agar industri dan jasa maritim dapat memberikan sumbangsih yang nyata dan berkelanjutan, maka diperlukan beberapa program prioritas sebagai berikut: (i) Peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan industri; (ii) peningkatan daya saing produk industri dalam negeri, sehingga tidak perlu import kapal, alat tangkap, dan kebutuhan lainnya, (iii) peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM melalui pendidikan formal maupun non formal; (iv) pembangunan industri pendukung untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku, dan komponen impor; (v) efisiensi birokrasi dan kemudahan mendapatkan permodalan sehingga dapat menunjang bagi tumbuh kembangnya industri dan jasa maritim. B. Bidang Pegembangan SDM Kondisi sekarang: Pembukaan UUD 1945 adalah landasan filosofis yang menjadi nyawa bagi terbentuknya jati diri bangsa yang diharapkan akan memiliki kemandirian. Oleh karena itu, pengembangan 19

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilakukan dalam kerangka NKRI yang sungguh-sungguh dijiwai oleh Pembukaan UUD 1945. Pembentukan jati diri bangsa akan menghadapi berbagai tantangan, terlebih dalam era global ini antara lain dalam bentuk merosotnya nilai-nilai fundamental yang mengikat integrasi masyarakat dan semakin rapuhnya ikatan sosial yang tergantikan dengan ikatan komersial. Hal ini tercermin pada fenomena-fenomena: merosotnya akhlak dan moralitas, mengutamakan jalur pintas dalam mencapai tujuan dengan mengabaikan norma-norma moral yang berlaku serta lemahnya aktualisasi ideologi Pancasila; munculnya inersia penggerak utama reformasi dan para cendekia sehingga terjadi kecenderungan masyarakat menjadi apatis dan pesimistis; menurunnya kepercayaan rakyat dan kredibilitas pemimpin di mata rakyat; terkooptasinya gerakan reformasi oleh interest untuk tujuan sempit dan jangka pendek; dan rendahnya toleransi terhadap perbedaan kultural, sementara toleransi terhadap penyimpangan yang berdimensi finansial seperti korupsi baik pada tingkat rendah seperti pada praktek pelanggaran lalu lintas sampai dengan tingkat yang sangat tinggi Dianggap perlu untuk lebih mencermati definisi yang disefakati tentang etika yaitu tentang hakikat, peranan dan norma etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Hakikat Etika dapat diartikan (i) Merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku atau ucapan yang dianggap baik, lazim dan patut untuk dilakukan;(ii) Refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku ataupun ucapannya. Peranan Etika : (i) Merupakan seperangkat nilai-norma moral yang menjadi ukuran; (ii) acuan tentang baik-buruk, wajar tidak wajar, patut tidak patut bahkan benar atau salah; (iii) Sebagai rambu-rambu - nilai moral yang melekat pada tatanan, (iv) kehidupan suatu kelompok dalam melaksanaan tugas profesi; (v) Sebagai acuan/landasan dalam bersikap, bertindak dan berucap bagi setiap orang yang menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Norma Etika : (i) Jujur (ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, tidak curang dll), (ii) Adil (arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, tidak memihak dll); (iii) Tepati Janji (sumpah, ikrar, komitmen, pakta integritas dll)l; (iv) Taat Aturan (mentaati dan mematuhi peraturan per-UU-an); (v) Tanggung jawab (tanggung hasil dan resiko, memperbaiki diri dll.); (vi) Responsif (cepat tanggap, meantisipasi dan ambil tindakan segera); (vii) Hati-hati (jaga harmonisasi, cegah keresahan atau kerugian masyarakat); (viii) Sopan santun (sikap perilaku, tindakan dan ucapan secara etis, (ix) bertata kerama, saling hormat, beradab & berbudi pekerti dalam berhubungan; Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengembangan SDM Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) mengatur secara khusus mengenai pemberdayaan ormas, yang di UU Nomor 8 Tahun 1985, sama sekali tidak diatur. Pengaturan secara khusus mengenai pemberdayaan ormas di UU Ormas ini bertujuan agar keberlangsungan hidup ormas bisa terjamin, karena banyak sekali Ormas yang punya kegiatan sangat baik, seperti melakukan advokasi warga miskin, bergerak di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Berikut ketentuan di UU Ormas yang mengatur mengenai pemberdayaan Ormas terutama Pasal 40 dan 41. Pasal 40, Ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas; Ayat (2), Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas 20

Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Ayat (3), Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; Ayat (4), Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas; Ayat (5), Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: penguatan manajemen organisasi; penyediaan data dan informasi; pengembangan kemitraan; dukungan keahlian, program, dan pendampingan; penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; pemberian penghargaan; dan/atau penelitian dan pengembangan; Ayat (6), Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa: pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau kursus; Ayat (7), Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 41 : Ayat (1), Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta; Ayat (2), Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi. Dalam rangka pengembangan Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) yang merupakan juga bagian dari Manajemen Organisasi dilakukan pendalaman tentang topik-topik Knowledge Management, Strategi Berpikir, Ethos Kerja dan pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan kepramukaan.. Sebuah Organisasi itu akan sangat kuat dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi itu bila didukung dengan Manajemen SDM yang baik. LDII berusaha meningkatkan kualitas SDM dengan membuka diri kepada pakar di bidang MSDM antara lain mempelajari konsep-konsep tentang MSDM dan Manajemen Organisasi.

Pertama, Knowldege Management. Knowldege management merupakan hal yang penting dalam proses continous improvement (perbaikan terus-menerus) sebuah organisasi. Pengetahuan berupa informasi yang dimiliki oleh organisasi baik dari internal maupun eksternal harus mampu memberikan manfaat serta kemajuan bagi organisasi itu sendiri. Supaya organisasi mampu survive/bertahan hidup, maka setiap anggota organisasi hendaknya men-sharing-kan pengetahuan yang dimilikinya. Pelunya dibuat sistem/budaya dalam organisasi yang memungkinkan untuk memanajemen knowledge agar pengetahuan tersebut diserap oleh setiap anggota dalam organisasi, bukannya sedikit orang saja yang memiliki pengetahuan tersebut. Tentunya hal tersebut seharusnya didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk penyebaranluasan informasi di dalam lingkungan organisasi.

Dalam perkembangan era ini menunjukkan semakin pesatnya perubahan dalam hal segala bidang kehidupan, akibat dari efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Di era informasi atau masyarakat pasca industri (Daniel Bell, 1976) orang yang memiliki informasilah yang berkuasa. Knowledge is power, sharing knowledge menciptakan suatu knowledge baru. Memanage knowledge sangatlah penting sebab kita hidup di era knowledge yang ditandai dengan cepatnya pergeseran dari data ke informasi lalu ke knowledge. Knowledge merupakan primary resource bagi organisasi sehingga organisasi harus mampu mengevaluasi apa saja yang bekerja dengan baik dan yang tidak. Kompetisi yang terjadi di dunia bisnis pun semakin ketat, tidak hanya produknya saja entah itu barang maupun jasa, tapi juga dalam hal layanan, sehingga mengerti kebutuhan market merupakan kunci utama dalam persaingan. Keadaan ini mengakibatkan perlunya cara-cara alternatif dan mutakhir dalam menghadapi semua yang terjadi agar dapat tetap survive. 21

Pemfokusan pada pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu tindakan dalam menyikapi perubahan tersebut. Dalam hal ini tentu saja memerlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM organisasi. Peranan knowledge/ilmu pengetahuan menjadi semakin menonjol sehubungan dengan hal tersebut. Sebab hanya dengan pengetahuanlah segala perubahan yang terjadi dapat disikapi secara tepat. Dengan demikian pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas serta kompetitif. Semakin ketatnya kompetisi secara luas khususnya dalam bidang ekonomi telah menjadikan organisasi usaha memikirkan kembali strategi pengelolaan usahanya, dan SDM yang berkualitas melalui penguasaan pengetahuannya menjadi pilihan penting yang harus dilakukan. Pengetahuan telah menjadi sesuatu yang sangat menentukan, oleh sebab itu perolehan dan pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dalam konteks perbaikan berkelanjutan organisasi. Langkah demikian dipandang sebagai sesuatu yang sangat efektif dan mumpuni dalam menghadapi persaingan yang mengglobal. Oleh karena itu diperlukan cara yang dapat mengintegrasikan pengetahuan itu dalam kerangka pengembangan SDM dalam organisasi. Dari sinilah istilah manajemen pengetahuan berkembang sebagai suatu bagian penting dan strategis dalam pengelolaan SDM pada organisasi/perusahaan. Mekanisme transformasi pengetahuan dalam organisasi pembelajar bergantung dengan mental dan budaya setiap individu sehingga aktualisasi aktivitas di dalam organisasi akan dilandasi pada keyakinan baru sebagai kesepakatan bersama. Berdasarkan model mental organisasi yang disepakati bersama inilah para anggota organisasi kemudian mengakutalisasikan pengetahuannya menjadi strategi, program, atau sistem baru sebagai pedoman kerja seluruh anggota organisasi. Dalam implementasi knowledge management, terdapat faktor-faktor penting yang mempengaruhinya yakni: (1) manusia. Baik berupa tacit knowledge ataupun explicit knowledge yang mampu disharing/transfer dalam institusi atau organisasi. (2) Leadership. Keberhasilan knowledge management didukung peran pemimpin dalam membangun visi yang kuat dengan menggalang dan mengarahkan partisipasi semua anggota organisasi dalam mewujudkan visinya. (3) Teknologi. Dukungan infrastruktur yang kuat dalam penyebaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat pula; (4) Organisasi. Aspek pengaturan yang jelas dalam hal ini termasuk reward yang berpartisipasi dalam penyebaran informasi[ (5) learning. Kemauan belajar untuk setiap individu sehingga muncul ide-ide, inovasi dan knowledge baru, yang menjadi komoditas utama dalam knowledge management. Hal yang paling esensial dalam knowledge management adalah terbentuknya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga para anggota organisasi selalu termotivasi untuk terus belajar, memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang disediakan organisasi, dan menumbuhkembangkan pengetahuan individualnya serta pada akhirnya mau berbagi pengetahuan baru yang didapatnya untuk menjadi pengetahuan organisasi, atau dengan kata lain knowledge management focus agar sumber daya manusia didalamnya produktif untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan mau berbagi pengetahuan yang dimilikinya Aplikasi sistem knowledge management yang kompleks tidak akan berguna kalau tidak digunakan oleh para anggota organisasinya. Karena itu perlu strategi yang tepat guna memotivasi anggota organisasi agar menggunakan sistem tersebut, sebagai berikut : (i) Sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan melakukan edukasi/pembelajaran kepada user mengenai sistem yang sedang dijalankan saat itu; (ii) Promosi. Promosi sebaiknya 22

berisi manfaat berbagi pengetahuan bagi organisasi. Zaman sekarang, biasanya produk berbasis teknologi akan berhasil bisa dikaitkan dengan gaya hidup modern yang produktif. Karena itu perlu dirumuskan secara tepat bagaimana mempromosikan intranet ini sebagian dari gaya hidup modern di organisasi. (iii) Reward (hadiah). Hadiah merupakan salah satu motivasi orang untuk berbuat sesuatu. Pimpinan organisasi sebaiknya perlu mengalokasikan dana untuk menyediakan hadiah bagi anggotanya yang paling aktif dan banyak memberikan kontribusi penciptaan pengetahuan di organisasi tersebut. (iv) Evaluasi. Suatu pengembangan sistem dianggap baik, bila secara transparan melibatkan pemakai/end user dalam pengembangannya. Karena itu perlu secara berkala anggota organisasi berdiskusi mengenai usability sistem manajamen pengetahuan yang digunakan. Dari sini, akan didapat kritik serta saran bagi pengembangan sistem lebih lanjut.

Kedua, Strategi Berpikir (Thinking Strategy). Perlu diketahui berpikir positif adalah sumber kekuatan dan kebebasan. Sumber kekuatan yang membantu pikiran untuk mencari solusi permasalahan sehingga manusia menjadi mahir, percaya dan kuat. Sumber kebebasan yang terbebas dari penderitaan dan kungkungan pikiran negative serta pengaruhnya. Ciri khas manusia yang berpikir positif adalah beriman dan bertawakkal kepada Allah, memiliki nilai-nilai luhur, jelas terhadap cara pandang sesuatu, memiliki keyakinan dan proyeksi yang positif, selalu mencari jalan keluar dari masalah, belajar dari masalah dan kesulitan, tidak membiarkan masalah mempengaruhi kehidupannya, percaya diri, menyukai perubahan dan berani menghadapi tantangan hidup, pandai bersosial dan memiliki cita-cita dengan perjuangan.

Untuk menghasilkan pikiran yang positif, maka harus memiliki kekuatan yang menyeimbangkan cara berpikir. Kekuatan tersebut meliputi keputusan, tanggung jawab , dan pilihan. Ada 5 dasar dalam sebuah keputusan: pertama, keputusan berpikir, agar keputusan untuk berpikir bernilai positif maka kenali pikiran dan cari cara penyelesaiannya. Kedua, keputusan berkonsentrasi, jika pusat perhatian adalah kegagalan maka hasilnya adalah kegagalan. Ketiga, keputusan merasakan. Keempat, keputusan berperilaku. Kelima, keputusan memperbaiki. Seseorang dalam organisasi tertentu bebas memilih pikiran, memilih cara mengatasi masalah, dan memilih cara pandang terhadap masalah. Dari pilihan yang terbaik maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab. Ada 4 Macam Ketrampilan Berpikir sebagai berikut (i) Ketrampilan Pemecahan masalah , Ketrampilan Pemecahan masalah (Problem Solving) yaitu: Ketrampilan individu dalam menggunakan proses berfikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta-fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif. (ii) Ketrampilan Pengambilan Keputusan . Ketrampilan Pengambilan Keputusan (Decision making), yaitu: Ketrampilan individu dalam menggunakan proes berfikirnya untuk memilih suatu keputusan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada melalui pengumpulan informasi, perbandingan kebaikan dan kekurangan dari setiap alternatif, analisis informasi, dan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan alas an-alasan yang rasional. (iii) Ketrampilan Berpikir Kritis. Ketrampilan Berfikir Kritis (Critical thinking) yaitu: Ketrampilan individu dalam menggunakan proses berfikirnya yaitu menganalisa argument dan memberikan pendapat atau interprestasi berdasarkan persepsi yang benar dan rasional, analisis asumsi dan bias dari argument, dan ilogis. (iv) Ketrampilan Berpikir Kreatif. Ketrampilan berfikir Kreatif (creative thinking)

23

yaitu:Ketrampilan individu dalam menggunakan proses berfikirnya untuk menghasilkan gagasan yang baru, membangun atau konstruktif berdasarkan konsep-konsep dan prinsipprinsip yang rasional maupun persepsi, dan intuisi individu Strategi berpikir positif, adalah sebagai berikut: (i) Strategi keteladanan, yaitu dengan meneladani perilaku dan figur seseorang terutama fiur Rasulullah SAW; (ii) Strategi orang lain, yaitu dengan merasakan posisi kita yang berada di pihak orang lain sehingga mampu berempati terhadap penderitaannya. Hal ini sangat membantu manusia untuk selalu berpikir positif tentang orang lain; (iii) Strategi mengubah konsentrasi, yaitu dengan cara mengalihkan permasalahan dengan menciptakan suasana yang baru; (iv) Strategi pengurangan dan peningkatan, yatu dengan mengurangi sesuatu yang tidak diinginkan dan meningkatkan sesuatu yang diinginkan; (v) Strategi hasil positif, yaitu dengan lebih banyak belajar dari kegagalan daripada keberhasilan maka kita akan tahu apa yang harus dilakukan setelah tahu apa yang belum dilakukan. (vi) Strategi redefinisi, yaitu mengetahui diri sendiri dengan baik kemudian berusaha mendengarkan masukan dari orang lain dan meningkatkan diri; (vii) Strategi pembagian, yaitu dengan mengetahui bagian-bagian dari kelemahan; (viii) Strategi nilai luhur, yaitu sadar akan kesalahan lalu kemudian berusaha memperbaiki; (ix) Strategi alternative, yaitu dengan memiliki berbagai alternative untuk mengatasi masalah, maka berarti kita tahu jalan menuju kesuksesan.

Ketiga, Etos Kerja (Spriritual Value of Ethos): Etos berasal dari bahasa yunani ethos

yakni karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya. Berbagai Definisi Etos: (1) Etos Lerja adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Sikap disini digambarkan sebagai prinsip masing-masing individu yang sudah menjadi keyakinannya dalam mengambil keputusan; (2) nEtos Kerja adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi (guiding beliefs of a person, group or institution); (3) Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dapat dilihat dari pernyataan di muka bahwa etos kerja mempunyai dasar dari nilai budaya, yang mana dari nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja masing-masing pribadi; (4) Etos kerja sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang diwujudnyatakan melalui perilaku kerja mereka secara khas; (5) Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna ada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin dengan baik. Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti: (i) Orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu direncanakan dengan baik, baik waktu, kondisi untuk ke depan agar lebih baik dari kemarin; (ii) Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting guna efesien dan efektivitas bekerja, (ii) Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan, (iii) Hemat dan sederhana,

24

yaitu sesuatu yang berbeda dengan hidup boros, sehingga bagaimana pengeluaran itu bermanfaat untuk kedepan; (iv) Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar pekerjaan yang dilakukan tidak mudah patah semangat dan menambah kreativitas diri. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Bila sebagai seorang pengusaha atau manajer maka fungsi etos kerja adalah:(i) pendorong timbulnya perbuatan, (ii) penggairah dalam aktivitas (iii) penggerak timbulnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Aspek kecerdasan yang perlu dibina dalam diri, untuk meningkatkan etos kerja diperlukan beberaapa keadaan sebagai berikut : (i) Kesadaran : keadaan mengerti akan pekerjaanya, (ii) Semangat : keinginan untuk bekerja, (iii) Kemauan : apa yang diinginkan atau keinginan, kehendak dalam bekerja, (iv) Komitmen : perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan (janji dalam bekerja), (v) Inisiatif : usaha mula-mula, prakarsa dalam bekerja, (vi) Produktif : banyak menghasilkan sesuatu bagi perusahaan, (vii) Peningkatan : proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dalam bekerja, (viii) Wawasan : konsepsi atau cara pandang tentang bekerja. Ada Delapan Etos Kerja Profesional : (1) Kerja adalah Rahmat; Aku Bekerja Tulus Penuh Syukur, (2) Kerja adalah Amanah; Aku Bekerja Benar Penuh Tanggung Jawab, (3) Kerja adalah Panggilan; Aku Bekerja Tuntas Penuh Integritas, (4) Kerja adalah Aktualisasi; Aku Bekerja Keras Penuh Semangat, (5) Kerja adalah Ibadah ; Aku Bekerja Serius Penuh Kecintaan, (6) Kerja adalah Seni ;Aku Bekerja Kreatif Penuh Sukacita, (7) Kerja adalah Kehormatan . Aku Bekerja Tekun Penuh Keunggulan, dan (8) Kerja Adalah Pelayanan; Aku Bekerja Sempurna Penuh Kerendahan Hati. Mempedomani Etos Kerja Profesional tersebut akan memotivasi dan menginspirasi SDM organisasi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk selalu bekerja penuh syukur, penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh semangat, penuh cinta, penuh kreativitas, penuh ketekunan, dan penuh kerendahan hati, menciptakan lingkungan organisasi atau perusahaan yang sinergis, produktif, dan berdaya saing. Persyaratannya dari pelatihan adalah harus ada perimbangan tiga dimensi sebagai berikut berikut: (i) Training of The Head: bertujuan untuk membangun dimensi kognitif yaitu paradigma, pola pikir, knowledge, understanding, concept, mindset, worldview, theory, principles, (2) Training of The Hand: bertujuan untuk membangun dimensi psikomotorik seperti skills, competence, habits., (3) Training of The Heart: bertujuan untuk membangun dimensi afektif seperti semangat, perasaan, emosi, motivasi, enthusiasm, spirit, attitude, desire, persistence, tenacy. Selanjutnya pelatihan etos kerja harus hendaknya selalu bermuara pada pembangunan karakter, kompetensi, dan kinerja seluruh pekerja, paling tidak dalam wujud 5 hal berikut ini: (i) memperkuat the culture of excellence; disamping untuk meraih target-target bisnis, (ii) memperkuat budaya kerja unggul; disamping untuk mempertinggi produkstivitas kerja(iii) mendalami makna luhur pekerjaan; disamping mencari uang dan modal, (iv) membangun motivasi kerja mulia; disamping untuk meraih jabatan dan kemuliaan, dan (v) meningkatkan kecintaan pada profesi; disamping demi pembangunan karir Etos Kerja Dalam Islam: Agama Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Rasulullah SAW bersabda: “bekerjalah untuk 25

duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakanakan kamu mati besok.” Dalam ungkapan lain dikatakan juga, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja.” Nyatanya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi. Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan al-Qur’an dan as-Sunnah Dalam al-Qur’an dikenal kata itqon yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. (An-Naml : 88). Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil keputusan pun, para pemimpin harus memegang amanah terutama para hakim. Hakim berlandaskan pada etos jalan lurus tersebut sebagaimana Dawud ketika ia diminta untuk memutuskan perkara yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, maka berilah keputusan (hukumlah) di antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjuklah (pimpinlah) kami ke jalan yang lurus (QS. Ash Shaad : 22). Lebih lanjut dikatakan bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuannya tersebut berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada Allah SWT. Di dalam kaitan ini, al-Qur’an banyak membicarakan tentang aqidah dan keimanan yang diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja, pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukuman dan pahala di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang diantara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti).” (HR. al-Baihaki) Dalam memilih seseorang ketika akan diserahkan tugas, Rasulullah melakukannya dengan selektif. Diantaranya dilihat dari segi keahlian, keutamaan (iman) dan kedalaman ilmunya. Beliau senantiasa mengajak mereka agar itqon dalam bekerja. Banyak ayat al-Qur’an menyatakan kata-kata iman yang diikuti oleh amal saleh yang orientasinya kerja dengan muatan ketaqwaan. Penggunaan istilah perniagaan, pertanian, hutang untuk mengungkapkan secara ukhrawi menunjukkan bagaimana kerja sebagai amal saleh diangkatkan oleh Islam pada kedudukan terhormat. Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalamdalamnya. Sabda Nabi SAW yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa “sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Tinggi rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang tergantung dari tinggi rendahnya niat. Niat juga merupakan dorongan batin bagi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Nilai suatu pekerjaan tergantung kepada niat pelakunya yang tergambar pada firman Allah SWT agar kita tidak membatalkan sedekah (amal kebajikan) dan menyebut-nyebutnya sehingga mengakibatkan penerima merasa tersakiti hatinya. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian…” (al-Baqarah : 264)

26

Keterkaitan ayat-ayat di atas memberikan pengertian bahwa taqwa merupakan dasar utama kerja, apapun bentuk dan jenis pekerjaan, maka taqwa merupakan petunjuknya. Memisahkan antara taqwa dengan iman berarti mengucilkan Islam dan aspek kehidupan dan membiarkan kerja berjalan pada wilayah kemashlahatannya sendiri. Bukan kaitannya dalam pembangunan individu, kepatuhan kepada Allah SWT serta pengembangan umat manusia. Perlu kiranya dijelaskan disini bahwa kerja mempunyai etika yang harus selalu diikut sertakan didalamnya, oleh karenanya kerja merupakan bukti adanya iman dan barometer bagi pahala dan siksa. Hendaknya setiap pekerjaan disampung mempunyai tujuan akhir berupa upah atau imbalan, namun harus mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah SWT. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh umat Islam sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan monumental sepanjang zaman. Jika bekerja menuntut adanya sikap baik budi, jujur dan amanah, kesesuaian upah serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan sesuatu dan semena-mena, pekerjaan harus mempunyai komitmen terhadap agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya. Disamping itu mereka harus mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja menjadi suatu tradisi kerja didasarkan pada prinsip-prinsip Islam Keempat : Pendidikan Karakter Bangsa. Pendidikan Kepramukaan sebagai salah satu wadah pembinaan generasi muda yang nota bene Gudep yang berbasis satuan pendidikan sebagai salah satu lini terdepanya juga telah jelas dirumuskan dalam UU No 12 tahun 2010 pasal 1 ayat 4 bahwa “Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilainilai kepramukaan”. Gerakan Pramuka dengan kode kehormatannya satya dan dharma pramuka merupakan mutiara, sumber lahirnya nilai nilai karakter positif yang mampu menempatkan pribadinya sebagai insan Indonesia yang seutuhnya. Satya dan dharma pramuka adalah mutiara, apabila mutiara tersebut telah bersemayam dalam hati maka akan menyinari setiap gerak dan langkahnya, karena apa yang bersemayam dalam hati kita itulah yang akan keluar sebagai tindakan dan perilaku. Jika mutiara ini telah tertanam kuat maka akan melahirkan dan membentuk suatu karakter dalam individu. LDII melalui Pendidikan Kepramukaan (Kepramukaann Konvensional dan Pendidikan Saruan Komunitas berbasis Pondok pondok pesantren dan masjid dan masjid) berupaya meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini agar supaya pendidikan karakter lebih bermakna. Pengertian makna pendidikan karakter atau konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan menyerap tentang pengertian makna pendidikan karakter maka di kalangan LDII didukung oleh program PPG (Penggerak Pembina Generus) yang merupakan team pendorong aktivitas Pembina Generasi Penerus antara lain unsur orang tua, unsur pendidik, dan unsur ulama dalam upaya pendidikan karakter. Oleh karena itu PPG berperan untuk secara terrencana dan berkelanjutan memberikan motivasi, menggerakkan, memberi bantuan, kepada unsur-unsur pembina

27

generus agar pencapaian target pembinaan generus berhasil secara optimal yaitu berilmu, faqih, ber-akhlaqul karimah dan mandiri. Adapun beberapa aplikasinya peran PPG antara lain : (1) Membantu tersedianya manajemen administrasi: (i) memiliki jadwal rutin pelaksanaan pembinaan generous, (ii) membantu pembuatan data base siswa dan guru, (iii) memfasilitasi dalam pembuatan kurikulum dan pengembangan materi, (iv) memfasilitasi pembuatan program harian, bulanan, semester dan tahunan, (v) memfasilitasi pengadaan buku penghubung guru dan siswa , (vi) membantu tersedianya buku presensi dan jurnal harian, (vii) adanya notulen hasil musyawarah unsur pembina generus, (viii) tersedianya buku inventaris. (2) Membantu Terwujudnya Sarana dan Prasarana: (i) mengupayakan ruang belajar, sarana olahraga dan sarana bermain yang memadai, (ii) mengupayakan adanya berbagai media pembelajaran, seperti: buku iqro’, buku tilawati, alat peraga, LCD proyektor dan sarana audio-visual, (iii) mengupayakan pengadaan seragam siswa dan guru, (iv) mencari solusi untuk membantu anak didik yang tidak mampu (finansial) agar memiliki sarana pembelajaran yang memadai, seperti: buku iqro’, buku tilawati, alat tulis dan seragam. (3) Menyukseskan Kegiatan Belajar Mengajar: (i) mengontrol kegiatan belajar-mengajar secara rutin dan berkesinambungan, (ii) memfasilitasi evaluasi belajar dan pemberian apresiasi serta menindaklanjuti hasil evaluasinya: (iii) membantu tersedianya guru, baik muballigh-muballighat, (iv) meningkatkan SDM guru/pengajar secara berkesinambungan, (v) bilamana perlu ppg bisa menjadi model sebagai guru yang bisa dicontoh oleh para guru generus, (vi) mencetak asisten guru dari generus dan memberdayakan muballighmuballighat setempat, (vii) melaksanakan musyawarah dengan guru, (viii) memprogramkan kegiatan outing class/refreshing (kegiatan di luar kelas) bagi siswa dan guru serta membantu terlaksananya program. (4) Membantu Pengadaan Dana: (i) menyusun rencana anggaran kegiatan dalam satu tahun, (ii) mengalokasikan dana sesuai dengan program prioritas (iii) mengusahakan memiliki sumber dana yang tetap, yang sudah dimusyawarahkan dengan ke-imaman untuk mendapatkan shadaqah dari aghnia`, pegawai/karyawan, pengusaha, jama’ah yang sudah haji, tabungan keluarga, mengumpulkan barang bekas dan menjualnya, pra-remaja dan remaja, dll, (iv) diupayakan mampu menggali dana dari sumber yang lain seperti bantuan dari pemerintah dan swasta, (v) membuat laporan keuangan. (5) Membantu Pelaksanaan Mekanisme: (i) melaksanakan musyawarah rutin ppg dengan pengurus di lingkungan masjid, (ii) memantau dan memfasilitasi musyawarah lima unsur di kelompok, (iv) membimbing kelompok untuk memiliki penanggung jawab kegiatan di kelompok, (v) ppg melaksanakan turba ke tempat-tempat pembinaan generus di kelompok, (vi) memfasilitasi aspirasi generus kemudian dibahas dalam musyawarah untuk ditetapkan solusi yang terbaik. Departemen Pemuda Kepanduan Olahraga Seni Budaya (PKOSB) DPP LDII bekerja sama dengan Tim PPG dalam mengemban perintah melaksanakan keputusan MUNAS LDII Tahun 2011 yang menetapkan Kepanduan dipilih sebagai satu instrumen pendidikan yang teruji dan sistemik dalam pembangunan mental, moral dan jasmaniah dan latihan-latihan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi profesional dan religius. Hal ini merupakan penerapan dari pesan i UU No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Dalam Pendidikan budaya dan karakter bangsa yang bersumber pada Agama, Pancasila, Budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional teridentifikasi 18 Nilai karakter, dan ternyata bila kita cermati dari 18 nilai tersebut juga merupakan bentuk pengamalan satya dan dharma pramuka. Nilai tersebut antara lain : (1) Religius, Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 28

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. (merupakan bentuk pengamalan dharma ke 1. Takwa kepada Tuhan yang maha esa); (2) Jujur, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. (Bentuk pengamalan dharma ke 10. Suci dalam fikiran perkataan dan perbuatan); (3) Toleransi, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. (merupakan bentuk pengamalan dharma ke 1. Takwa kepada Tuhan yang maha esa) (4) Disiplin, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. (Bentuk pengamalan darma ke 8. Disiplin Berani dan setia); (5) Demokratis, Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. (bentuk pengamalan darma ke 4. Patuh dan suka bermusyawarah) (5) Semangat Kebangsaan, Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya (bentuk pengamalan darma ke 3. Patriot yang sopan dan ksatria), (6) Cinta Tanah Air, Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. (bentuk pengamalan darma ke 3. Patriot yang sopan dan ksatria); (7) Peduli Lingkungan, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. (Bentuk pengamalan darma ke 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia); (8) Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. (Bentuk pengamalan darma ke 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia). (9) Tanggungjawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. (Bentuk pengamalan darma ke 9. bertanggung jawab dan dapat dipercaya). Pramuka sebagai salah satu organisasi yang tetap konsisten dengan karakter bangsa tentu memiliki pola pembinaan yang terstruktur dan berimbang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Gerakan pramuka sebagai suatu gerakan yang telah terbukti dengan konsistensinya akan karakter bangsa akan dapat berhasil mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam UU No.12 tahun 2010 apabila peserta didik diberi kesempatan untuk mengikuti seluruh jenjang dalam pendidikan kepramukaan. Dari uraian di atas jelaslah sudah, jika Kegiatan pramuka apabila kita laksanakan dengan sungguhsungguh maka budaya dan karakter bangsa akan tetap terpelihara. Dengan demikian maka LDII dalam program pembinaan anak sejak usia dini (Cabe Rawit) memilih Kegiatan Kepramukaan sebagai salah satu alternatif Program langsung dalam kegiatan intrakurikuler dalam pendiidikan informal pondok pondok pesantren dan masjid dan masjid (Satuan Komunitas Berbasis Pondok pondok pesantren dan masjid dan masjid). Pada era modern media sosial banyak akses ke Ilmu Pengetahuan yang mendukung program pengembangan SDM. Dari sejumlah riset mengenai perilaku manusia, teknik modeling merupakan salah satu pilihan metode ampuh untuk memodifikasi perilaku manusia menuju keunggulan (excellence). Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan proses modeling itu? Berikut lima langkah praktis teknik modeling, salah satu pilihan metode ampuh untuk memodifikasi perilaku manusia, menuju keunggulan (excellence): Langkah yang pertama adalah menanyakan pada diri anda sendiri: What do you want to excel in? Dalam area atau bidang apa anda ingin menjadi hebat? Keinginan 29

itu bukan atas dasar paksaan dari orang lain atau ikut-ikutan pada orang lain, tapi terlahir disadari atas pemahaman terhadap potensi diri. Langkah kedua adalah mencari dua atau tiga orang yang sudah terbukti sukses dalam area yang diinginkan tersebut. Langkah ketiga, adalah mengidentifikasi common practice (kesamaan tingkah laku) yang telah dipraktekkan oleh ketiga role model itu. Apa saja key succes factors (faktor kunci kesuksesan) yang secara umum dipraktekkan oleh ketiga figur teladan ituuntuk menjadi entrepreneur sukses. Langkah keempat dan paling penting: praktekkan semua yang telah dipelajari dalam langkah ketiga. Take real action (tindakan nyata) adalah kata kunci disini. Secara bertahap, lakukan tindakan sesuai dengan resep jitu yang telah anda ekstrak dari para role model anda tersebut. Langkah kelima atau terakhir adalah: refine (menghaluskan) dan improve (meningkatkan). Terus melakukan continous improvement (peningkatan yang terus menerus) dalam proses mencapai keunggulan. Demikianlah lima langkah untuk melakukan proses modeling. Dalam proses pelaksanannya kita akan menemui jalan terjal nan berliku. Namun jika kita mampu melakukannya dengan tekun dan konsisten, jalan setapak menuju kesuksesan pada akhirnya bisa kita capai dengan idzin Allah. Berdasarkan kajian, orang yang punya tujuan/sasaran, insya Alloh di atas 90% akan berhasil. Sedangkan mereka yang tidak punya tujuan, maka hidupnya hanya biasa–biasa saja. Dengan dasar itulah jika menginginkan keberhasilan, maka harus menyusun target (goal setting) yang basis penentuannya adalah bersumber dari kekuatan diri yang selanjutnya dilakukan proses kreatifitas yang dilandasi pemikiran-pemikiran secara logis. Sasaran: 1) Terwujudnya penerapan etika, moral, etika hukum dan kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia. 2) Kuatnya social capital & endowment (kemampuan dan modal sosial) dengan menumbuhkan mutual trust yang mendukung terciptanya masyarakat yang tidak manipulatif. 3) Terwujudnya masyarakat yang toleran dan menghormati budaya, agama, dan ideologi, dan terwujudnya revitalisasi semangat Bhinekka Tunggal Ika. 4) Tumbuhnya kepemimpinan yang mampu berperanan sebagai perekat bangsa yang bersih, cerdas, dan kuat. 5) Terdidik dan terbinanya masyarakat untuk menjadi konstituen yang rasional dan kritis, tetapi produktif. 6) Terberdayakannya SDM Organisasi Kemasyarakatan melalui peningkataan ilmu pengetahuan umum dan teknologi informasi untuk mencermati dan mendalami ilmuilmu Manajemen SDM dalam pengembangan manajemen organisasi (penerapan knowledge manajemen dalam pengelolaan organisasi, pemahaman etos kerja, strategi berpikir, goal setting dan pengenalan diri serta pendidikan karakter bangsa menjadi peningkatan kualitan SDM sejak usia dini melalui program kepramukaan satuan komunitas berbasis pondok pondok pesantren dan masjid dan masjid . 7) Tersedianya peraturan pemerintah (PP) yang mengatifkan (energized) kinerja UU Ormas 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Program Pimpinan Nyata : 30

1) Menumbuhkan jaringan pimpinan antar ormas untuk percepatan transformasi yang bertujuan mewujudkan sistem kehidupan masyarakat yang memperkokoh modal sosial nasional, yakni (a) mendorong terwujudnya sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan social sehingga aksesibilitas SDM pada berbagai fasilitas pendidikan masyarakat akan lebih baik, (d) mendorong agar sistem pemerintahan yang profesional dan bepimpinan di atas prinsip-prinsip sistem manajemen yang humanitarian, demokratis, dan parttsipatoris, dapat teraktualisasi (e) sistem pendidikan yang menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan beradab, melalui tercapainya fungsi integratif, egalitarian, dan terjadinya individual development (pengembangan diri), (f) sistem pertahanan dan keamanan nasional yang didukung pengembangan Manajemen SDM di kalangan masyarakat dan peningkatan profesionalisme TNI dan Polri, masing-masing sebagai kekuatan dasar dan kekuatan pokok sistem pertahanan dan keamanan negara. 2) Menggalakkan penghormatan pada nilai-nilai sportivitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penghargaan dan sanksi sosial bagi individu dan kelompok. 3) Mengurangi potensi disintergrasi sosial dengan menggalakkan penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman (sosial, ekonomi, budaya, dan ideologis) melalui pengembangan praktek-praktek kehidupan sosial-politik non-diskriminatif serta dialog antar agama dan antarbudaya. 4) Menjadikan lembaga pendidikan termasuk lembaga podok pesantren dan lingkungan masjid sebagai pusat pengembangan sosial budaya nasional dan daerah, serta menggalakkan program dan kegiatan yang secara efektif menumbuhkan kepemimpinan yang produktif di lingkungan generasi penerus bangsa. 5) Mewujudkan mekanisme penumbuhan kader-kader organisasi kemasyarakatan yang berkarakter, bersih, cerdas, dan kuat, yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menciptakan pengembangan modal sosial. 6) Menumbuhkan civil society yang mampu menumbuhkan nilai-nilai Produktivitas, kohesivitas serta solidaritas sosial bagi segenap lapisan masyarakat dalam rangka kontribusi bagi peningkatan daya survival bangsa serta melakukan pendidikan politik masyarakat dalam rangka menumbuhkan iklim demokrasi yang semakin dewasa dan sehat. 7) Mewujudkan komitmen bersama tentang pentingnya Learning Organization menjadi perhatian para pemimpin bangsa dan ahli organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non profit. Mengembangkan konsep tersebut dalam upaya menjadikan organisasi mereka kompetitif, dengan implementasi knowlwdge manajement yang tepat dapat menjadi suatu kekuatan kompetitif yang tangguh yang sangat diperlukan dalam perkembangan global. 8) Mewujudkan upaya pengembangan kualitas SDM dengan melalui peningkatan etos kerja yang bermuara pada pembangunan karakter, kompetensi dengan memperkuat the culture of excellence; memperkuat budaya kerja unggul dan meningkatkan produkstivitas kerja. 9) Membangkitkan semangat melaksanakan upaya untuk mampu mentapkan goal setting kehidupan untuk masa depan yang bahagia, mampu mengenal diri sendiri, dan melaksanakan pendidikan karakter melalui gerakan kepramukaan sebagai salah 31

satu organisasi yang tetap konsisten dengan program pembinaan karakter anak sejak usia dini (Cabe Rawit) sampai usia dewasa sebagai salah satu alternatif program langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam pendiidikan informal Gugus Depan Pramuka di pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid (Satuan Komunitas Berbasis Pondok Pesantren dan Masjid).

c.

Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi Sekarang. Pertanian dalam kontek ketahanan pangan merupakan penggerak utama Ekonomi Nasional maka Rapimnas mengusulkan paradigma pembangunan Ketahanan pangan berdasarkan Visi: ”Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kekuatan Sumber daya Domestik” Yang akan dicapai dengan sebagai berikut: (i) mencukupi kebutuhan pangan dan gizi dalam negeri, (ii) memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia; (iii) memberikan kontribusi yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, (iv) menunjukkan peran yang nyata dalam perbaikan kualitas lingkungan. Dengan visi dan misi tersebut, paradigma pembangunan pertanian Indonesia masa depan adalah” Pembangunan Pertanian Berkelanjutan yang Berbudaya Industri, Berdaya Saing Global, dan Berpendekatan Ekosistem”. Pendekatan logika intuitif untuk skenario (an intuitive logics approach to scenarios) penerapan paradigma baru tersebut, yaitu (i) faktor-faktor keputusan kunci (key decision factors); (ii) faktor lingkungan strategisnya yang berupa kekuatan luar atau pengendali (environmental forces atau external forces/drivers) yang dicermati dengan sebaik-baiknya. Kemudian, skenario pencapaian visi dan misi pembangunan pertanian dengan paradigma baru tersebut akan dirumuskan setelah mempelajari beberapa skenario. Setelah menetapkan rumusan skenario itu akan dirancang strategi yang akan digunakan dan mencermati implikasi-implikasi yang mungkin timbul akibat adanya berbagai strategi yang digunakan. Ketahanan Pangan Menumbuhkan ketahanan pangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah pengembangan produksi pangan berdasarkan skenario yang bijaksana berupa aplikasi eco-technofarming, strategi pembangunan pertanian masa depan dirumuskan secara makro dan mikro yang memelihara kelestarian lingkungan hidup dengan menghindari kerusakan lingkungan. Dengan memperkuat ketahanan pangan maka berbagai wacana ekonomi juga berkembang, diantaranya: sistem perekonomian Indonesia dan ketahanan ekonomi nasional; kesejahteraan umum melalui penciptaan kesempatan pimpinan dan pengelolaan keuangan mikro di bidang pertanian; kebijakan moneter dan pengembangan lembaga keuangan; kebijakan fiskal dan peranan BUMN; pengelolaan Sumber Daya Alam; pengembangan infrastruktur perekonomian (telekomunikasi, transportasi, perijinan, dll); pengembangan sektor pertambangan, perkebunan hulu-hilir, maritim; pemberantasan penyelundupan dan pencurian ikan; pengangguran dan kemiskinan; dan demokratisasi pengelolaan BUMN. 32

Lingkungan Hidup. Upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menekan dampak negatif akibat kejadian ekstrim atau penyimpangan iklim belum berhasil dengan baik (i) belum ada peningkatan kemampuan antisipasi kerusakan lingkungan , (ii) belum ada beberhasilan dalam pengamatan terhadap data anomali produksi pangan nasional untuk mengetahui dampaknya terhadap penurunan produksi. Masih lemahnya kemampuan untuk mengantisipasi penyimpangan iklim, langkah-langkah umum yang belum dapat dilakukan baik diantaranya: (i) melakukan pemetaan daerahdaerah yang sensitif terhadap penyimpangan iklim , (ii) meningkatkan kemampuan peramalan sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal, khususnya pada daerah-daerah yang rawan, dan (iii) menerapkan teknologi budidaya (dalam bidang pertanian) yang dapat menekan risiko terkena dampak kejadian puso Saat ini antisipasi teknis terhadap terdajinya bencana atau keusakan lingkungan belum terlihat dengan secara signifikan. Belum optimalnyua pembuatan waduk untuk menampung air hujan, sehingga tidak terjadi banjir dan memanfaatkannya untuk irigasi atau lainnya pada saat kekurangan air (kekeringan). Pembuatan embung mulai dari hulu hingga hilir. Embung ini belum dapat dimanfaatkan untuk : (1) mengurangi dan atau meniadakan aliran permukaan (run off). (2) meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga meningkatkan cadangan air tanah, kandungan air tanah disekitar embung tetap tinggi dan untuk daerah dekat pantai dapat digunakan untuk menekan intrusi air laut.. (3) mencegah erosi, (4) menampung sedimen dan sedimen tersebut mudah diangkut karena ukuran embung yang relatif kecil.; (5) sebagian air embung dapat digunakan sebagai cadangan pada musim kemarau. Sasaran : 1) Adanya upaya untuk rehabilitasi sarana dan prasaranan pertanian yang akan mampu mendukung pengembangan ketahanan pangan dengan melakukan antisipasi secara teknis (agroteknologi) 2) Adanya gerakan peningkatan upaya pengembangan Teknologi dan Informasi di Bidang Agroteknologi Pangan misalnya memanfaatkan internet untuk yang mendorong upaya antisipatif 3) Adanya gerakan sosialisasi tentang modal dasar dalam pembangunan masyarakat yang sadar lingkungan. 4) Adanya upaya-upaya yang masip beerupa antisipasi terhadap pemanasan global dan dampaknya, 5) Adanya pelestarian hutan dengan ide perdagangan karbon yang diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat hutan tropis 6) Adaya upaya pelestarian hutan lindung dengan meningkatakan pengelolaan dan pemanfaatan areal perkebunan rakyat sekitar hutan. Program Pimpinan Nyata. 1) Melakukan antisipasi secara teknis antara lain : (i) Pembuatan waduk untuk menampung air hujan, sehingga tidak terjadi banjir dan memanfaatkannya untuk irigasi atau lainnya pada saat kekurangan air (kekeringan); (ii) Pembuatan embung mulai dari hulu hingga hilir. Embung ini dapat dimanfaatkan untuk : (a) mengurangi 33

dan atau meniadakan aliran permukaan (run off). (ib) meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga meningkatkan cadangan air tanah, kandungan air tanah disekitar embung tetap tinggi dan untuk daerah dekat pantai dapat digunakan untuk menekan intrusi air laut., (c) mencegah erosi. (d) menampung sedimen dan sedimen tersebut mudah diangkut karena ukuran embung yang relatif kecil, (e) sebagian air embung dapat digunakan sebagai cadangan pada musim kemarau. 2) Meningkatkan upaya pengembangan Teknologi dan Informasi di Bidang Agroteknologi Pangan, sebagai berikut: (i) Memanfaatkan internet untuk yang mendorong upaya antisipatif terhadap kersakan lingkungan; (ii) Menyebarluaskan manfaat informasi dan prakiraan iklim untuk memberikan peringatan dini dan rekomendasi pada masyarakat; (iii) Mempelajari sifat-sifat iklim dan memanfaatkan hasilnya untuk menyesuaikan pola tanam agar terhindar dari puso, (iv) Memanfaatkan dan meningkatkan cyber dakwah dalam Green Dakwah yang selama ini terus digulirkan oleh Ormas Ormas Islam: Misalnya dalam hal memberikan informasi di dunia maya tentang: (a) pemanfaatkan informasi dan prakiraan iklim untuk memberikan peringatan dini dan rekomendasi pada masyarakat, (b) mempelajari sifat-sifat iklim dan memanfaatkan hasilnya untuk menyesuaikan pola tanam agar terhindar dari puso, (c) meningkatkan sistem pengamatan cuaca sehingga antisipasi penyimpangan iklim dapat diketahui lebih awal, (d) memetakan daerah rawan bencana alam banjir dan kekeringan untuk penyusunan pola tanam dan memilih jenis tanaman yang sesuai, (e) Memilih tanaman yang sesuai dengan pola hujan, misal: menggunakan tanaman atau varietas yang tahan genangan, tahan kering, umur pendek dan persemaian kering; kombinasi tanaman, sehingga kalau sebagian tanaman mengalami puso, yang lainnya tetap bertahan dan memberikan hasil, (f) melakukan sistem pertanian konservasi seperti terasering, menanam tanaman penutup tanah, melakukan pergiliran tanaman dan penghijauan DAS (Daerah Aliran Sungai), (g) melakukan pengembangan pompanisasi dengan memanfaatkan air tanah, air permukaan, air bendungan atau checkdam, dan air daur ulang dari saluran pembuangan, (h) Efisiensi penggunaan air seperti gilir iring dan irigasi hemat air : perbaikan dan pemeliharaan jaringan pengairan di tingkat usaha tani, memberi bantuan penanggulangan seperti : benih, pompa air dan upaya-upaya khusus lain seperti gerakan percepatan tanam danpengolahan tanah. 3) Membangun masyarakat sadar lingkungan dalam melestarikan lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ketahanan pangan: (i) Upaya lebih memahami modal dasar dalam melakukan dalam pembangunan masyarakat yang sadar lingkungan. Modal dasar dalam membangun masyarakat yang sadar lingkungan ada lima (5) hal adalah: (1) Iman dan Taqwa, Memang manusia meerupakan kalifah di bumi, dengan iman berupa kepercayaan yang mutlak , yaitu kepada Allah Tuhan yang Maha Esa serta menjadikanNya satusatunya tujuan hidup dan tempat mengabdikan diri dan senantiasa harus dimiliki setiap orang, Taqwa mwupakan isis hati nurani yang selalu mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa yang didasari dengan tekad, niat dan tingkah laku amal saleh dengan rendah hati menerima dengan penuh atas kehendak Tuhan dan selalu mengndalikan diri pikiran dan enaga dipadukan dengan iman dan amal soleh. (2) Berpikir bisosiatif, Kritis dan Kreatif. Kemapuan manusia dikaitkan dengan 34

intelegensia hasil perkembangan otak manusia dan mencakup kemampuan untuk pemahaman terhadap lingkungan yang kompleks, termasuk dalam lingkungan hidup manusia. Dikonbinasikan dengan selalu berpikir bisosiatif yang mengkaitkan pemikirannya dengan berbagai bidang atau kemampuan berpikir lingtas bidang secar kritis dan kreatif. Dengan berpikir kritis dan berinisiatif maka menghasilkan sesuatu yang mempunyai kebenaran dan yang mempunyai dampak ungkit (leverage) yang besar untuk mencapai tujuan (critical success) dan berpikir kreatif menghasilkan karya baru yang lebih baik, lebih efektif dan efisien secara bermakna, (3) Komitment dalam Kepemimpinan. Kepemimpinan menuntut kemampuan memahami orang lain. Mengetahui perilaku seseorang dalam kelompok atau organisasim memiliki kepekaan terhadap perubahan dan mampu mengambil strategi pemecahan masalah. Dalam pembanguna sangat diperlukan suatu kepemimpinan yang sangat peka perubahan lingkungan dehinga mampu mengampil keputusan yang benar, percaya diri, loyalitas tinggi, mempunyai kemampuan memahami orang lain (tafahum), sehingga dapat saling menjamin dan saling menolong dengan para pihak yang berkepentingan mencapai komitmen organisasi, Komitmen seluruh jajaran pimpinan organisasi baik formal maupun informal yaitu dalam hal: (i) mencari dan menemukan peluang menantang , (ii) Berani mencoba dan menanggung resiko, (iii)memimpikan masa depan (visioner), (iv) menunjukkan keteladanan dan menjadi teladan, (v) membina kesamaan visi (share of vision), (vi) menggalang kerjasama (rukun dan kompak), (vii) memperkuat mitra kerja (kerjasama yang baik), (viii) menetapkan keberhasilan bertahap, (ix) menghargai peran individu, (x) mensyukuri keberhasilan. (4) Penduduk dan Sosial Budaya. Penduduk selain saran pembangunan untuk ditingkatkan kualitas hidupnya juga penduduk itu merupakan sumberdaya yang penting baik sebagai pendukung dan potensi tenaga kerja maupun sumber inspirasi. Namun penduduk yang yang berkemampuan rendah tentusajaa akan menjadi beban. Untuk menciptakan kependudukan yang benar dan kerkemampuan maka perhatian pendidikan harus dimulai pada generasi mudanya bahkan dimulai dari usia kanak kanak cabe rawit dan remaja, Kelompok Pemuda, kaum ulama dam kaum intelektual dan profesional apalagi profesional religius akan sangat penting sebagai penggerak baik kepeloporannya sampai kepada penciptaan inovasi dan kreatifitasnya. (5) Sumberdaya Alam dan Pemahaman Wilayah. Sumberdaya alam merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap peradaban, budaya masyarakat. Sumberdaya alam mempunyai cakupan yang luas nmeliputi energi, tanah, air, bahan makanan, bahan baku untuk indusri, hutan dan lain –lain. Sumberdaya dakan sangat penting maka pengelolaannya harus sangat berhati-hati, serius dan profesioanl agar tidak menimbulkan ketimpangan yang mrusak sumbaerdaya alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam era demokrasi, globalisasi dan keterbukaan arus barang, modal dan jasa, teknologi dan sumberdaya manusia dapat beergerak bebasd tanpa banyak diperngaruhi banyak waktu dan ruang. Maka harus dipahami bahwa sumberdaya lokal akan menjadi sumberdaya nasional, regional dan global dan sebaliknya. Maka lebih jauh lagi diharuskan mengenal etika lingkungan yang membawa dan mengembangkan moralitas lingkungan dalam setiap jiwa pemimpin yang berkomitmen melaksanakan misinya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. (vi) Meningkatkan pemahaman kepada pemimpin memahami dua macam etika lingkungan: (i)Etika lingkungan yang tidak baik (Tidak Beretika). Kerusakan lingkungan akibat 35

ulah manusia yang bermental frontier, yang ciri-cirinya (a) berpandangan bahwa sumber kekayaan alam tidak terbatas untuk digunakan oleh manusia dan berkeyakinan bahwa ia akan selalu ada, (b) berpandangan bahwa manusia bukan bagian ndari alam, (c) berpandangan bahwa alam ada untuk dikuasai dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, (ii) Etika lingkungan yang baik. Etika yang memenuhi definisi darinya yaitu suatu etika yang mempunyai obyek lingkungan, perilaku atau perbuatan manusia yang secara sadar tgerhadap lingkungan dengan dilandasi sikap tanggung jawab. Pemimpin yang akan datang harus menyadari hal tersebut, sehingga berkeyakinan dan bertganggungjawab moral generasi yang akan datang: (i) generasi yang akan datang pada dasarnya mempunyai hak atas lingkungan yang baik seperti generasi saat ini. (ii) seseorang dilahirkan dalam suatu generasi, tidak tahu dan tidak memilih kapan dan di mana, (iii) kehidupan manusia sebagai spesiaes adalah lebih penting daripada kelangsungan hidup individu, dan (iv) setelah individu mati, pengaruh kehidupan masih berlangsung untuk kehidupan generasi yang akan datang keberlanjutan dari generasi sekarang. 4) Mengadakan berbagai upaya antisipasi pemanasan global dengan memfasilitasi segala konsekuensi finansial yang diakibatkannya : (1) Menggerakan kapasitas birokrasi kekuasaan untuk lebih memahami dampak pemanasan global (global warming) terhadap: : (a) Fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun. Telah terjadi efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi; (b) Dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dsb). (c) Dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi : gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap fungsi prarekomendasia dan rekomendasia seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap permukiman penduduk, pengurangan produktivitas lahan pertanian, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit, dsb). Dalam artikel ini, fokus diberikan pada antisipasi terhadap dua dampak pemanasan global, yakni : kenaikan muka air laut (sea level rise) dan banjir. (2) Meninjau kembali Hukum perundang undangan RTRWN (PP 47/1997) apakah masih relevan dalam mengatur struktur pemanfaatan ruang wilayah nasional yang mencakup : (i) arahan pengembangan sistem permukiman nasional dan (ii) arahan pengembangan sistem prarekomendasia wilayah nasional (seperti jaringan transportasi, kelistrikan, sumber daya air, dan air baku. 5) Program Pimpinan Nyata dalam perwujudan upaya pelestarian hutan dengan ide perdagangan karbon diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat hutan tropis: (i) Bersikap lebih peduli pada paradigma baru tentang peran hutan sebagai penyimpan karbon sehingga biomas pohon dan vegetasi di hutan berisi cadangan karbon yang sangat besar yang dapat memberikan keseimbangan siklus karbon bagi keperluan seluruh mahluk hidup di muka bumi; (ii) Berperan aktip pada penanggulangan emisi karbon (buangan) industri yang merupakan sumber kerusakan utama terbentuhya karbon di atmosfir 36

yang menyebabkan terjadinya pemanasan bumi ("global warming") dan perubahan iklim; (iii) Meneruskan upaya mckanisme baru dimana negara-negara industri dan negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis untuk penyimpanan sejumlah besar karbon; (iv) Meneruskan programprogram: program penanaman pohon (go green) untuk upaya mengurangi Emisi CO2, menggunakan bahan bakar rendah emisi, menyuntikkan gas karbon dioksida ke sumur-sumur minyak, melakukan perdagangan karbon (carbon trade) dengan meratifikasi kembali Protokol Kyoto yang merupakan sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global dengan .konservasi hutan atau reboisasi pada negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis dan mencari alternatif energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus menghemat pemakainnya dengan mengembangkan bioenergi (Energi Baru Terbarukan) 6) Pelestarian hutan lindung dengan meningkatakan pengelolaan dan pemanfaatan areal perkebunan rakyat sekitar hutan: (i) Merekomendasikan agar Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.20/Menhut-II/2012 yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan karbon hutan di wilayah hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan rakyat ditingkatkan pelaksanaannya. Peraturan Pemeritah tersebut di atas harus dipedomani untuk mekanisme semua kegiatan terkait penurunan emisi karbon hutan yang diharapkan akan mendukung serta mempermudah pelaksanaan proyek-proyek misalnya proyek REDD+. (ii) Memafaatkan REDD+ untuk mencapai janji penurunan emisi 26% di tahun 2020. Kementrian Kehutanan lebih proaktif dalam: meningkatkan program program peningkatan simpanan karbon (carbon stock), penyerapan karbon (sequestration), dan penjagaan keseimbangan jumlah karbon padat dalam hutan dengan : (memperhatikan optimalisasi fungsi hutan lestari dalam upaya mitigasi perubahan iklim global dapat tercapai, melakukan aktivitas penyelenggaraan penjualan karbon hutan bersertifikat di wilayah kerjanya masing masing para pihak pelaksana reboisasi hutan dan hutan lindung; (3) Meningkatkan pelestarian Lingkungan Hidup dengan memahami fungsi hutan lindung dan perkebunan sekitar kawasan hutan sebagai: (i) Penyangga Iklim (ii) Konservasi Air Tanah (iii) Penyedia Bahan Organik; (iv) Pelestari mikroflora-mikrofauna Tanah, (iv) Pengembangan SDM dengan menumbuhkan pola pikir (kearifan lokal; people science), memupuk kemauan, memanfaatkan humus yang bisa diambil diperoleh dari hutan sekitarnya untuk tanah garapannya secara berulang-ulang tanpa harus merusak hutan. (4) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan konsep Sustainable Community Forest dengan membangun Successful Of Local Knowledge Supporting Modern Green Life, Green Planet dengan indikator pengmbangan Lingkungan Hidup sebagai berikut (a) Green

ecosystem, trees, Fruit, wheels, livestocks, biogass (b) Community Forests Green Certification (2011), (c) Short Rotation Coopice for Pellet , (d) Small Scale Community Pellet Processing Plant (e) Use of Local knowledge dan (f) National Reward Kalpataru.

D. Kedaulatan Pangan dan Energi Kondisi Sekarang.

37

Kedaulatan Pangan. Sudah hampir 69 tahun lebih Negara Indonesia ini merdeka, bangsa ini pun telah banyak ditempa, lewat berbagai perjalanan yang berlika-liku serta lewat berbagai problematika panjang yang dilewatinya. Akan tetapi pencapaian pembangunan kesejahtraan serta kemakmuran bagi masyarakat sampai saat ini masih juah dari kata berhasil. Masalah kemiskinan, pengangguran, kelaparan, konflik kekerasan serta Korupsi seakan terus menghantui perjalanan Negara Indonesia hingga saat ini. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam atau diluar buminya. Soekarno pun pernah mengungkapkan bahwa Negara ini merupakan Negara yang “Gemah Ripah loh Jinawi” serta “Subur Makmur dan Sentosa”. Atau ungkapan lirik dari lagu Koes Plus bahwa “Tongkat ditanam jadi Tanaman” yang menyiratkan akan kekayaan dan kesuburan tanah Indonesia tersebut. Konsep liberalisasi telah menjadi landasan pikiran dari lembaga-lembaga Internasional, seperti Bank Dunia, IMF maupun WTO.Yang kemudian menjadi latar belakang dalam menginvasi berbagai Negara untuk bergabung dalam gerakan globalisasi dan liberalisasi di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya persaingan yang bebas antara Negara kaya dengan Negara miskin ataupun Negara kuat dengan Negara lemah. Sehingga sudah pasti dapat ditebak siapa yang menang dan menindas serta siapa yang akan kalah dan tertindas, apalagi ketika terjadi keadaan yang dimana semakin lemahnya peran dari Negara dan disitulah Negara dunia ke-tiga pasti akan dirugikan. Wacana tentang penegakan terhadap kedaulatan pangan seolah dengan gencar disuarakan, ketika melihat data-data yang menunjukan bahwa Indonesia telah menjadi Negara Importir pangan yang terbesar di dunia. Memang sungguh suatu keironisan, dinegara agraris seperti Indonesia sekarang ini.Dimana kedaulatan terhadap sumber daya pangannya seakan hancur lebur. Sehinggga kebijakan yang fundamental untuk menangani masalah tersebut menjadi hal yang harus segera dilakukan. Negara harus cepat turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan pangan. Hak-hak negara dan bangsa terganggu dalam kedaulatan pangan akan menyebabkan terbengkalainya ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Negara segera bertindak jangan sampai masalah tersebut akan menjadikan Negara Indonesia ini menjadi semakin hancur berantakan. Refleksi Kebijakan Pemerintah. Melanjutkan fakta–fakta yang sebelumnya di sampaikan diatas, di Indonesia menunjukkan kondisi pangan di Indonesia semakin buruk, yang telah menyebabkan hilangnya kedaulatan petani Indonesia terhadap produksi pangan, dan kedaulatan konsumen terhadap pangan yang dikonsumsinya. Indonesia terjebak dalam kebijakan pangan yang monokultur (bagian dari upaya penyeragaman kebudayaan) yang diterapkan , yakni tergantung pada satu jenis tanaman pangan, yaitu tanaman padi untuk menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan. Padahal suku bangsa Indonesia yang berdiam di ribuan pulau dengan kekayaan alam yang sangat beragam dapat menghasilkan sumber makanan yang beraneka ragam yang menjadi kebudayaan rakyat itu sendiri. Rakyat Indonesia yang hidup di kepulauan Maluku, dan Papua dulu hidup dari sagu dan umbi-umbian yang setara dengan beras, tapi kebijakan orde baru mereka didorong untuk memakan nasi. Indonesia terjebak kedalam kebijakan 38

harga pangan yang murah, untuk menompang pengembangan industri, dan pengembangan sektor lainnya. Sehingga rejim yang berkuasa saat ini belum mempunyai kebebasan politik untuk mengubah kebijakan tersebut. Padahal seharusnya sektor industrilah yang mendukung sektor pertanian, bukan sebaliknya. Dewasa ini harga beras import lebih murah dari beras produksi lokal, akibatnya petani yang memproduksi pangan semakin miskin, dan menggantikan tanamannya dengan tanaman pertanian lainnya. Kebijakan import beras dan jagung, serta kebutuhan pangan lainnya dengan pajak import yang sangat rendah, bahkan sampai nol persen pada tahun 1999, dan adanya kebijakan dumping serta subsidi di negara importir telah menyebabkan harga pangan import tersebut menjadi sangat murah di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi di bidang pertanian, perdagangan bebas pertanian, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembebasan pajak import produksi pertanian. Petani, dan perusahaan–perusahaan yang ada di Indonesia di dorong untuk menanam tanaman–tanaman eksport, seperti sawit, dan karet menggantikan tanaman pangan. Tanah–tanah subur yang seharusnya cocok untuk tanaman pangan tetapi digunakan untuk tanaman perkebunan. Saat ini terjadi peristiwa yang sangat tragis akibat dari jatuhnya harga produksi tanaman eksport, yang mengakibatkan semakin tidak sanggupnya petani untuk membeli kebutuhan pangan Khusus dalam produksi beras, Indonesia hanya mampu swasembada selama lima tahun 1984–1989. Setelah tahun 1989 jumlah import beras ke Indonesia semakin tinggi. Indonesia saat ini adalah termasuk negara pengeksport produksi perkebunan di dunia, namun sangat ironis pada saat yang sama Indonesia adalah negara pengimport pangan terbesar di dunia, 50 % beras yang di perdagangkan di tingkat dunia di Import ke Indonesia, dan Indonesia juga menjadi negara pengimport terbesar kacang kedelai.Semakin berkurangnya peran negara dalam mengatur kebijakan pangan, hal itu dapat dilihat dari adanya rencana pengubahan posisi dari Badan Urusan Logistik (BULOG) menjadi sebuah Perusahaan Umum (PERUM) Membanjirnya import bahan pangan ke Indonesia yang di produksi dengan teknologi Rekayasa Genetika, seperti import kedelei, gandum. Jagung dalam jumlah skala besar dari Amerika, dan Australia, serta negara–negara lain yang telah menggunakan teknologi rekayasa genetika, sementara itu pihak perusahaan perdagangan tidak memberi imformasi bahwa proses produksi bahan makanan tersebut menggunakan rekayasa genetika. Hendaknya Indonesia segera merealisasikan upaya teknologi pengembangan varietas adaptif dengan kemampuan teknologi sendiri melalui modifikasi genetik dan studi dasar metabolism. Perlu disosialisasikan bahwa Kedaulatan Pangan adalah suatu hak setiap bangsa dan seluruh rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri. Kedaulatan pangan adalah merupakan prasyarat dari sebuah ketahanan pangan (food Security), maksudnya adalah suatu hal yang mustahil, Ketahanan pangan tidak akan tercipta kalau kedaulatan pangan tidak dimiliki oleh rakyat. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah

39

Kedaulatan Energi. Tata Kelola Gas Bumi sebagai perwujudan Kedaulatan Energi Di Indonesia saat ini, sebagai berikut : Kebijakan di Bidang Energi diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi antara lain dalam Pasal 3: “Tujuan pengelolaan energi antara lain untuk tercapainya kemandirian pengelolaan energi dan terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri” dan Pasal 19: “Setiap orang berhak memperoleh energi”. Sesuai amanat dalan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi tersebut maka energi merupakan kebutuhan pokok dan strategis suatu negara : (1) Tata niaga sektor energi harus diatur oleh negara (termasuk yang berkaitan dengan tata niaga domestik maupun ekspor/impor). (2) Pemenuhan kebutuan energi di dalam negeri harus didahulukan/diutamakan. Berkaitan dengan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) maka ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu : (a) Tercapainya bauran energi yang optimal, (b) Pada tahun 2025 peran EBT paling sedikit 23 persen dan pada tahun 2050 paling sedikit 31 persen sepanjang keekonomiannya terpenuhi.dan (c) Pemanfaatan bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.4051 K/07/Mem/2013 telah ditetapkan adanya Catur Darma Energi : (i) Meningkatkan produksi migas: permudah eksplorasi; memberi insentif fiskal; dan perbaiki aturan/regulasi, (ii) Kurangi Pemakaian & Impor BBM: Gunakan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT); Mandatori 10% BBN (Nabati); (iii) Batubara Bersih (Carbon Capture); Konversi BBM ke Gas; dan Moratorium PLT yang pakai BBM. (iv) Dorong Masif Pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan): Manfaatkan Aneka Sumber Tenaga: Surya, Panas Bumi, Biomassa, Energi Air dan Energi Samudera; (v) Hemat Energi: jadikan hemat energi menjadi gerakan masyarakat; bila tak ada yg nonton, matikan tv; bila ruangan kosong, matikan ac; bila ruangan kosong, lampunya dimatikan. Produksi migas Indonesia dewasa ini telah bergeser dari era dominasi minyak yang mulai menurun (decline), ke era gas yang semakin meningkat. Namun demikian, kecenderungan pengelolaan ekonomi makro Indonesia masih menggunakan paradigma minyak. Hal ini antara lain tergambar pada APBN 2014 yang menggunakan minyak sebagai dasar menghitung penerimaan maupun subsidi. Gas masih lebih diutamakan sebagai sumber penerimaan Negara melalui APBN, dari pada menggunakannya sebagai driver untuk menggerakkan ekonomi domestik. Kekisruhan di awal tahun terkait dengan penyesuaian harga LPG non subsidi yang menyentak sendi kehidupan masyarakat mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya gas telah menjadi faktor penting dan signifikan yang mempengaruhi stabilitas suhu sosial-ekonomipolitik nasional. Dalam Peraturan Menteri ESDM no. 3 tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dinyatakan bahwa bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga perlu diatur pemanfaatannya secara berkesinambungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berorientasi pada asas kemanfaatan yang implementasi kebijakannya ditujukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pengelolaan gas memiliki dimensi yang tidak sefleksibel mengelola minyak. Hal ini terkait dengan karakteristik pengembangan dan komersialitas gas yang lebih berdimensi jangka panjang, perlunya dukungan infrastruktur yang mendekatkan gas dengan pengguna, manajemen tata kelola dan pemanfaatan dari sisi pemakai (user), serta diversifikasi sumber energi dan penerimaan Negara. Kebijakan pengelolaan energi harus mengubah paradigma penggunaan sumber daya energi sebagai 40

komoditas menjadi modal pembangunan nasional yang berperan sebagai salah satu penggerak transformasi struktur perekonomian pada jangka panjang . Karena itu yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di Indonesia.

Sasaran. Kedaulatan Pangan. 1)

2)

Adanya upaya menciptakan kedaulatan pangan menuju kepada keamanan pangan yang sejati, pemerintah haruslah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi pertanian keluarga, menggantikan peran industri yang berorientasi pertanian eksport. Adanya upaya kearah perwujudan Kedaulatan Pangan agar bangsa Indonesia tidak terperangkap pada ketergantungan pangan terhadap liberalisasi pangan global

3)

Adanya upaya Pemecahan Masalah Pangan dengan menegakkan konsep kedaulatan pangan, penguasaan sumber-sumber agrasia dan perbaikan sistem produksi dan pemasaran.

4)

Adanya kebijakan untuk melakukan gerakan (program aksi) yang signifikan tentang langkah-langkah perbaikan Kebijakan Pangan Indonesia dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan.

5)

Adanya upaya kearah perwujudan Kedaulatan Pangan dengan memperhatikan upaya revisi UU Pangan No 18 Tahun 2012 atau ninimal mengarahkan agar penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pangan dapat menonjolkan kepedulian kepada kepentingan petani kecil dan menengah.

6)

Adanya upaya penerapan Teknologi untuk mengantisipasi global warming dan climate change, dalam perwujudan kedaulatan pangan.

7)

Adanya perhatian khusus tentang pengaruh Global Climate Change (GCC) untuk menjamin ketersediaan pangan baik nasional maupun global.

Program Pimpinan Nyata. 1)

Dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan menuju kepada keamanan pangan yang sejati, pemerintah haruslah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi pertanian keluarga, menggantikan peran industri yang berorientasi pertanian eksport. Dengan demikian, kedaulatan pangan bisa terwujud kalau pemerintah memperbaiki kondisi hal-hal sebagai berikut: (1) Kebijakan Pasar : (i) melindungi pasar dalam negeri dari serangan harga import murah, (ii) mengatur produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri untuk mengatasi surplus, (iii) menghentikan subsidi bagi usaha 41

pertanian yang tidak berkelanjutan, dan ketidak adilan bagi penyewa dan buruh tani, dan mendukung usaha–usaha yang mendukung dilaksanakannya pembaruan agraria, dan pertanian berkelanjutan, (iv) Menghentikan dukungan–dukungan pada usaha pertanian yang secara langsung atau tidak langsung hanya untuk keperluan eksport. (2) Jaminan Pangan, kualitas dan Lingkungan Hidup; (i) mengontrol

2)

3)

penyebaran hama, dan penyakit untuk menjamin pangan. (ii) menjamin kualitas pangan yang diinginkan oleh rakyat, (iii) menciptakan mekanisme di tingkat nasional untuk menjamin kualitas lingkungan hidup, sosial dan kesehatan. (3) Akses terhadap sumber– sumber Agraria: (i) Meningkatkan keadilan terhadap akses sumber–sumber agraria, tanah, air dan alat–alat produksi lainnya, (ii) melindungi petani terhadap keanekaragaman dan kekayaan hayati yang mereka miliki dan kebebasan petani untuk melakukan tradisi saling tukar–menukar benih–benih, (iii) Merevitalisasi terhadap hukum-hukum adat masyarakat setempat untuk melindungi sumber–sumber agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (4) Produksi dan Konsumsi : Membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada proses produksi dan pemarekomendasi pangan di tingkat local. (5). Keterbukaan pada informasi dan Anti Trust Laws: (i) adanya informasi yang jelas dan terbuka tentang label, isi dan proses pembuatan pangan yang di perdagangkan, (ii) adanya keterbukaan, akuntability bagi yang memproduksi makanan dan memperhatikan hak asasi manusia, (iii) Menciptakan adanya undang–undang anti monopoli dalam produksi pangan yang berjalan.

Mewujudkan kedaulatan pangan agar bangsa Indonesia tidak terperangkap pada ketergantungan pangan akan menyebabkan persoalan–persoalan mendasar: (1) bagi negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar merupakan suatu persoalan yang sangat berbahaya menggantungkan produksi pangannya terhadap produksi pangan negara lain, (2) Bagi negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumber–sumber agraria dan sebagai negara agraris merupakan suatu hal yang menunjukkan rendahnya peradaban (tak bermartabat) dengan tetap mengimport kebutuhan pokok pangannya dari luar negeri. (3) Indonesia akan menjadi sasaran empuk dari negara – negara produksi pangan, dan alat–alat produksi pertanian, Rekayasa Genetika dan alat–alat produksi pertanian lainnya, (4) Apabila Indonesia terus melakukan import kebutuhan pokok pangan akan menguras cadangan devisa Negara, (5) Tidak adanya jaminan pasokan produksi pangan dari suatu negara terhadap Indonesia, sehingga itu akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kelangkaan stock pangan yang di perdagangkan di tingkat internasional, (6) Hilangnya sumber mata pencaharian penduduk di pedesaan dan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial di pedesaan. Mewujudkan beberapa pandangan positip untuk pemecahan masalah pangan: (1) Memperjuangkan konsep kedaulatan pangan sebagai uapaya menciptakan kecukupan pangan, dan mengatasi kelaparan di dunia ini, sebaliknya dengan ini menyatakan dengan tegas menolak konsep Ketahanan Pangan yang dijadikan konsep oleh negara-negara maju. Konsep Ketahanan Pangan tersebut telah gagal mengatasi bahaya kelaparan di dunia ini, dan hanya memperkaya perusahaan–perusahaan transnasional serta sebagian rakyat yang ada di negara– negara maju’ (2) Penguasaan terhadap sumber – sumber agraria secara adil, sebagai prasyarat untuk dapat memproduksi bahan–bahan pangan, (3) Memprioritaskan pada produksi pangan dalam negeri dengan menciptakan kondisi kondusip dari aspek social, ekonomi dan lingkungan; (4) Melindungi pasar dalam negeri dari serbuan bahan pangan import dan praktek–praktek dari prinsip–prinsip perdagangan bebas yang merugikan. 42

4)

5)

Mewujudkan langkah perbaikan Kebijakan Pangan Indonesia. Masih berlangsungnya krisis pangan global hingga saat ini, seharusnya dapat menunjukan bahwa konsep liberalisasi perdagangan dan liberalisasi di sektor pertanian pangan telah mereduksi serta menghimpit kedaulatan. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah : (1) mencarri solusi yang lunak (soft) untuk mereduksi kekuatan liberalisasi pangan, (2) mendeklarasikan kebijakan secara riil yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan Ketahanan Pangan Nasional, antara lain: (3) menjadikan sector Pertanian menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi. (4) Menata kembali peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak memihak kehidupan ekonomi masyarakat local, (5) memberikan berbagai subsidisubsidi serta pelatihan-pelatihan kepada para petani, agar mereka dapat menjadi mandiri serta mampu mengelola lahan pertaniannya secara maksimal. (6) Berusaha mengarahkan para petani untuk membentuk kelompok-kelompok usaha tani, agar mereka dapat saling berbagi informasi serta pengalaman dan menjadikan kelompok usaha tani tersebut sebagai basis dalam masuk dalam pasar. (7) Mengembalikan peran BULOG sepeti semula, yaitu dengan pemberian peran dalam hal peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan serta penjaga kestabilan harga pangan Rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang Pangan Yang Baru (UU Pangan No 18 Tahun 2012 atau meluruskan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pangan yang belum atau akan segera disusun. Banyak pendapat masyarakat bahwa UU Pangan Baru tidak sesuai dengan konsep Kedaulatan Pangan. UU tentang Revisi UU Pangan No. 7 Tahun 1996 akhirnya disahkan pada Kamis (18/10/12) berupa UU Pangan No 18 Tahun 2012. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat bahwa UU Pangan yang baru ini akan dapat menjadi pedoman dan mengakomodir permasalahan-permasalahan di bidang pangan yang ada di negeri ini. UU Pangan yang baru ini belum mampu menjawab masalah yang ada dan tidak mampu mengubah kehidupan petani dan nelayan sebagai produsen pangan.Dalam UU Pangan yang baru tersebut, melihat Pemerintah terkesan memaksakan konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan untuk disatukan dalam UU ini. (1) Konsep ketahanan pangan yang diterapkan baik di dunia maupun di Indonesia semata berusaha menjamin pangan murah, lewat segala cara terutama lewat impor pangan dalam mekanisme liberalisasi pangan. Kebijakan pangan Indonesia yang saat ini telah sangat bergantung pada impor menyebabkan negeri ini berada pada posisi yang sangat sulit. Betapa disayangkan bahwa tingginya kebutuhan pangan dalam negeri malah digunakan sebagai peluang untuk membuka liberalisasi pangan lebar-lebar. Padahal Indonesia sebagai negara agraris yang besar sesungguhnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan memasok bagi kebutuhan global. (2) Untuk menjawab krisis pangan dan pertanian yang terjadi di dunia, maka Pemerintah direkomendasikan segera menyusun konsep Kedaulatan Pangan sebagai counter proposal atas konsep Ketahanan Pangan yang ada sekarang yaitu dengan mendorong pemenuhan pangan melalui produksi dalam negeri dan mengekspor bahan pangan pada saat krisis saja. (3) Untuk Pemeritah berkewajiban untuk menegakan konsep Kedaulatan pangan yaitu konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan 43

sesuai dengan budaya lokal yang ada. (4) Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas–bukan pertanian berbasiskan agribisnis yang berdasarkan pada profit semata. Jika ketahanan pangan menjadi alat dari paradigma pembangunan pangan, maka kedaulatan pangan adalah alat bagi paradigma pembangunan yang berkeadilan social[ (5) Lebih jauh lagi, dalam kedaulatan pangan hak atas pangan dijamin sebagai hak konstitusional rakyat dan negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Artinya ada mekanisme realisasi dari hak atas pangan ini. Namun bisa kita lihat dalam UU Pangan yang baru sama sekali tidak membahas soal hak atas pangan. Padahal dalam konsiderans disebutkan bahwa “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Aspek kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas pangan warga negaranya justru tidak diatur dalam UU ini. Karena tidak adanya konsep hak atas pangan dalam UU ini maka tidak ada juga mekanisme tanggung gugat Negara jika Negara gagal memenuhi hak atas pangan rakyatnya. (6) Pemikiran Antisipasi Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global Dan Konsekuensinya Terhadap Kedaulatan Pangan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang pangan, (7) Pasal-pasal dari UU NO 18 Tahun 2012 yang disarankan untuk direvisi, sebagai berikut : (i) Dalam UU ini tidak memasukkan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang merupakan salah satu instrumen HAM penting, padahal dalam konsideransnya UU ini menyebut pemenuhan pangan adalah bagian dari HAM yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juga tidak disebutkan dalam konsiderans UU ini, padahal Indonesia sekarang menjadi negara pengimpor pangan terbesar di dunia dan seharusnya pasal 2 UUPA No. 5/1960 tentang Hak Menguasai Negara dan pasal 9 UUPA No.5/1960 tentang tanah untuk kepentingan rakyat menjadi penting dalam konsiderans, karena pembaruan agraria sebagai realisasi hak atas pangan sangat penting mengingat semakin sempitnya kepemilikan lahan untuk produksi pangan. (2) Dalam pasal 15 ayat 2 UU ini disebutkan “dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.” Dalam penjelasan UU ini yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor. Terlihat disini pemerintah menyiapkan dalam UU ini penggunaan pangan untuk bahan baku energi sebagai landasan hukum pengembangan agrofuel. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktek perampasan tanah secara masif dan pelanggaran hak asasi petani. Dalam roadmap pembangunan Pemerintah, pengembangan agrofuel pada tahun 2025 mencapai 22,26 juta kiloliter. Hal itu artinya membutuhkan banyak lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan monokultur.Dan, pengelolaan perkebunan dalam ukuran seperti itu hanya dimungkinkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja.Lebih lanjut lagi, perluasan perkebunan monokultur menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.Jutaan hektar hutan tropis dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Ratusan ribu ton pupuk kimia, herbisida dan pestisida ditaburkan di atas lahan-lahan tersebut yang 44

mengakibatkan hilangnya keragaman hayati, kesuburan tanah, dan menyebarkan berbagai racun kimia.Sementara itu, perluasan perkebunan monokultur yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menyingkirkan petani kecil dan masyarakat pedesaan dari kehidupannya.Perampasan tanah terjadi di desa-desa sekitar hutan yang dijadikan areal perkebunan.Konflik pun kerap terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani kecil dan masyarakat pedesaan yang menyebabkan terusirnya petani-petani kecil dari lahannya. (3) Dalam Pasal 17, pemerintah mengkategorikan pelaku usaha pangan dengan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagai produsen pangan, dimana Pemerintah berkewajiban melindungi serta memberdayakannya. Namun UU ini tidak membedakan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan. Ini kontradiktif dengan pasal 18 yang menyebutkan pemerintah berkewajiban untuk menghilangkan kebijakan yang berdampak penurunan daya saing. Justru UU ini membuat daya saing semakin menurun. Bagaimana mungkin petani dan nelayan disuruh bersaing dengan perusahaan pangan besar? (4) Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Seharusnya kata “tidak dapat diproduksi didalam negeri” diganti dengan untuk mengatasi masalah pangan atau krisis pangan. Hal ini untuk menjamin produk impor pangan tidak menyebabkan persaingan dengan pangan produk local. (5) Dalam Pasal 39 disebutkan Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. Namun tidak ada kontrol dari masyarakat tentang kebijakan dan peraturan Impor Pangan ini. Seharusnya Pemerintah berkonsultasi (hearing) dengan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil sebelum melakukan Impor Pangan agar Impor Pangan yang akan dilakukan tidak berdampak negatif. (6) Dalam Pasal 46 UU ini mengatur mengenai Keterjangkauan Pangan. Sesuai pasal 11 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai hak atas pangan, keterjangkauan pangan haruslah meliputi keterjangkauan secara fisik dan ekonomi, yang keduanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dalam UU ini tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan secara berkelanjutan. (7) Pasal 123 UU ini yang mengatur mengenai orang asing dapat melakukan penelitian pangan untuk kepentingannya di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi suatu permasalahan tersendiri. Hal ini dapat membuat sumbersumber keanekaragaman hayati lokal dapat berpindah ke tangan orang asing, apalagi dalam pasal 124 Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan, sehingga produk pangan hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal yang dilakukan oleh orang asing dapat dipatenkan. Seharusnya penelitian dan pengembangan pangan dilakukan oleh Negara dan disandarkan pada semangat mendorong pengembangan teknologi pertanian sederhana tepat guna yang bisa diterapkan dengan mudah oleh produsen pangan kecil seperti petani, nelayan dan peternak dengan memperhatikan dan mendorong pengetahuan masyarakat dan potensi lokal. (8) Mengenai Bab XII 45

tentang Kelembagaan Pangan, tidak dijelaskan bagaimana bentuk Lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan ini, apakah berbentuk Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Yang menjadi soal apakah dibentuknya lembaga setingkat kementerian dapat mengatasi masalah pengelolaan pangan yang seperti benang kusut, karena pangan merupakan isu lintas sektor yang melibatkan banyak pihak. Belajar dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang mengurusi soal pangan dibawah Kementerian Pertanian, tidak bergigi untuk mendorong dan mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam mengurusi soal pangan di negeri ini. Karena itu konsep soal kelembagaan pangan ini harus dipikir secara masak-masak oleh Pemerintah, apalagi UU ini mengamanatkan dalam Pasal 151, Lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan harus telah terbentuk paling lama tiga tahun sejak UU ini diundangkan. 6)

Rekomendasi Memacu Terrealisasinya Komponen Teknologi Untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dalam perwujudan Kedaulatan Pangan. (1) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim : naiknya suhu udara, baik suhu siang hari maupun malam hari, perubahan pola hujan dan iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan, peningkatan muka air laut. Maka Komponen Teknologi sebagai Antisipasi Perubahan Iklim adalah mengusakan adaptasi dan upaya mitigasi. Adaptasi : Varietan Unggul Baru (VUB) tahan cekaman iklim ekstrim (Teknologi pengembangan varietas adaptif melalui modifikasi genetik dan studi dasar metabolisme), Pengfelolaan Kalender Tanam (Teknologi prediksi iklim dan cuaca yang reaktif dan adaptif, Teknologi pengelolaan air, Teknologi pemupukan dan Teknologi pengendalian OPT. Sedanglan Mitigasi menggunakan Varietas rendah emisi (Ciherang, Way Apu Boru) dan Teknologi irigasi berselang (intermittent irrigation). (2) Memanfaatkan peluang teknologi melalui Genetic Modified Organism (GMO), bahwa melalui modifikasi genetic mampu mengadakan Peningkatan kemampuan adaptasi/resistensi tanaman terhadap serangga , Bacillus thuringiensis, Bt-toxin , δ- Endotoxin pada Kapas, kentang, jagung, tomat). Juga adaptasi terhadap tekanan abiotik misalnya Gen Cholinoxygenase dari bakteri Arthrobacter globiformis menghasilkan Arabidopsis thaliana toleran terhadap kadar garam tinggi (Glycinbetain), MannitolDehydrogenase yang menyebabkan akumulasi mannitol yang bisa meningkatkan toleransi terhadap kekeringan pada tanaman tembakau, Quicsilberreduktase (bakteri) pada tanaman Liriodendron tulipifera meningkatkan toleransi terhadap logam perak dan Gen Metallothionin pada tanaman tembakau meningkatkan resistensi terhadap logam Cadmium. GMO juga dapat digunakan untuk Perbaikan Kwalitas Pangan dalam Kandungan Protein dan asam amino esensial, vitamin dan pPada tanaman padi dihasilkan tanaman kadar β-Carotin yang tingg yang dikenal dengan kultivar Golden Rice yang kaya vitamin A Varietas padi yang direkomendasikan untuk penanggulangan dampak perubahan iklim global : (1) tahan kekeringan antara lain varitas Dodokan, Silugonggo, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Limboto, Inpago 5, Inpari 1, 10, 11, 12, 13; (2) berumur genjah antara lain varitas Inpara 11, 12 and 13, Varitas yang tahan tendaman banjir antara lain Impara 3, 4 dan 5; (3) varitas tahan salinitas antara lain Margasari, Dendang, Lambur, Lalan, Indragiri, Air Tenggulang, Banyuasin, varitas yang tahan wereng coklat, varitas yang tahan Hawar daun bakteri (HDB) antara lain Impari 1, 4, 6, dan 11, (4) varitas tahan suhu tinggi antara lain N22 46

(plasma nutfah), (5) varitas tahan GRK rendah antara lain Inpari (IR64, Ciherang, Way Apo Buru, Inpari 1 dan Inpara (Batanghari, Tenggulang, Banyuasin, Punggur) 7) Rekomendasi untuk lebih memperhatikan pengaruh Global Climate Change (GCC) untuk menjamin ketersediaan pangan baik nasional maupun global: (1) Diperlukan Kajian yang komprehensif untuk mengatasi konsekuensi GCC terhadap produksi pangan; (2) Teknologi modifikasi genetik bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan adaptasi tanaman terhadap dampak GCC, (3) Gerakan Intensifikasi Peningkatan Akseptansi masyarakat (petani) perlu mendapat perhatian dalam implementasi teknologi/inovasi

Sasaran Bidang Kedaulatan Energi 1)

Adanya Peningkatan Indentifikasi dan Penanganan Persebaran Cadangan Gas di

2)

Adanya Upaya Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas yang lebih baik,

3)

Adanya Upaya untuk Mengatasi Pokok-pokok Penyelesaian Persoalan yang telah teridentifikasi;

4)

Adanya Upaya Pengembangan Metode Non-konvensional Dalam Eksplorasi Hidrokarbon direkomendasikan untu Pengembangan Metode Passive Seismic.

5)

Adanya pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai alternatif menuju Kedaulatan Energi Nasional.

6)

Adanya kebijakan tentang Perspektif Kehutanan Sebagai Sumber Daya Energy Berkelanjutan.

7)

Adanya kebijakan memperluas kesepahaman tentang Manfaat Biomass untuk menambah sumber energi.

8)

Rekomendasi Pengembangan Pellet dan Torrefied Wood menggantikan fungsi batubara.

stranded remote area

Program Pimpinan Nyata 1) Peningkatan Indentifikasi dan Penanganan Persebaran Cadangan Gas di stranded remote area : (1) Persebaran cadangan gas Indonesia baik yang sedang dalam tahapan pengembangan maupun yang sudah contracted terutama adalah di lokasi-lokasi yang jauh dari pasar/ user dan tidak tersedia infrastruktur yang memadai, (2) Lapangan-lapangan gas giant, seperti dari Tangguh Papua, Lapangan Jangkrik di lepas pantai Kalimantan, Lapangan Masela di perbatasan selatan laut Timor, Natuna D–Alpha di sekitar perairan Laut Cina Selatan adalah masa depan yang menjanjikan, (3) Namun ketidaktersediaan infrastruktur, jauhnya dari pasar dan tidak tersedianya offtaker domestik yang dapat mendemonstrasikan komitmen dan kemampuan nyata untuk memonetisasinya, mengharuskan diperlukan kompromi realistis ekonomis yang bijak untuk pengembangannya. (4) Pengembangan lapanganlapangan gas memiliki dimensi pelibatan teknologi yang rumit, permodalan yang besar dan jangka panjang, aspek operasional value chain gas yang harus terpadu, offtaker pembeli gas yang kuat, serta memperhatikan aspek geostrategis politik di kancah global; (5) Kompromi realistis yang berdimensi jangka pendek menengah 47

adalah dengan mengutamakan monetisasi aspek komersialnya, sedangkan untuk jangka menengah dan panjang adalah dengan penguatan dan pemberdayaan kapasitas nasional untuk memungkinkan partisipasi dalam seluruh rangkaian value chain gas development secara bertahap, terencana, konsisten dan rasional.

2) Meningkatkan Upaya Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas yang belum memadai: Dalam Permensdm 3 tahun 2010 dinyatakan bahwa kebijakan pemanfaatan gas bumi adalah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, kebijakan energi nasional, cadangan dan peluang pasar gas bumi, infrastruktur yang tersedia maupun yang dalam perencanaan, keekonomian lapangan dari cadangan migas yang akan dialokasikan. Pemanfaatan gas bumi net dalam tahun 2013 adalah sudah dimulai kerjasama ESDM dengan Pertamina, Pupuk Kujang, PLN Krakatau Steel dan Industri yang lain. Penyaluran ke industri ternyata rendahnya absorpsi domestik terutama adalah karena beberapa hal. Absorpsi industri pupuk yang masih rendah, terkait dengan keekonomian harga, alokasi volume yang terbatas, jaringan infrastruktur yang belum memadai dan kepastian jadwal pengembangan lapangan gas dengan pengambilannya. Infrastruktur gas untuk rumah tangga dan transportasi belum memadai dan jaringan Citi gas masih dalam tahap awal. Disarankan agar (i) berhasilnya konversi minyak tanah ke LPG seyogianya dipadukan dengan pembangunan jaringan infrastruktur gas perkotaan dan stasiun LPG di pedesaan, (ii) pemanfaatan kelistrikan selain faktor ekonomi dan operasional di sisi supply, adalah karena manfaat arbitrage sumber listrik dari gas yang belum dioptimalkan di sisi demand, (iii) hendaknya ada pengaturan yang baik sehingga tidak tejadi tarik menarik kepentingan keuangan jangka pendek yang konkrit dengan kepentingan ekonomi jangka panjang. Kepentingan keuangan yang bersifat konkrit dan jangka pendek adalah beban yang diembankan ke sektor migas untuk menopang APBN dari sisi penerimaan. Kementerian pemegang portofolio penanggungjawab keuangan APBN, dan penanggungjawab kestabilan devisa dan neraca pembayaran yang surplus akan lebih memilih harga gas yang tinggi, (iv) Mengatisipasi kepentingan investor migas (baik asing, perusahaan nasional atau domestik) yang mengutamakan pengembalian investasi, kestabilan dan bonafiditas pembeli gas dan keuntungan yang lebih besar; (v) Pemerintah Daerah dapat menyadari dan berkepentingan dengan gas yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk menopang APBD dari dana bagi hasil. Di sisi lain, Kementerian yang bertanggungjawab di bidang industri dan pertanian, baik sebagai sumber energi maupun sebagai feedstock dan bahan baku aneka industri dan pupuk lebih menghendaki harga gas yang lebih murah, terjangkau dan tersedia; (vi) disarankan agar Kementerian ESDM, SKKMIGAS menjaga keseimbangan portofolio kepentingan unit-unit di Pemerintahan dengan kepentingan investor/kontraktor KKS agar tetap menjaga kegairahan dan kepentingan komersial atas modal yang ditanamkan dan bisa bersaing di tingkat global. 3) Mencari Upaya untuk Mengatasi Pokok-pokok Persoalan: (i) Mengoptimalkan nilai tambah dari value chain stranded gas. Untuk lapangan48

lapangan gas di stranded area yang secara teknis, operasional dan finansial sangat sulit dan beresiko besar, biarlah tetap dalam operatorship, (ii) Perusahaan multi nasional yang telah berpengalaman dengan mengikutkan mitra nasional untuk apprenticeship dan pembelajaran eksposur global, mempertimbangkan posisi dan letak geografis dengan akses pasar. (vii) Kapasitas Nasional hendaknya didorong untuk memanfaatkan secara optimal partisipasi pada industri penunjang. Selain itu perusahaan-perusahaan asing seyogianya juga didorong untuk membangun industri penunjangnya di dalam negeri. Kemudian pelaku industri nasional harus memperoleh proteksi afirmasi rasional yang memungkinkannya tumbuh, berkembang dan bersaing dengan industri penunjang asing yang terintegrasi dan telah memiliki jaringan yang kuat, dan memerlukan sinergitas antara manajemen penawaran (supply), transportasi dan manajemen permintaan (demand). 4) Mengembagkan Metode Non-konvensional Dalam Eksplorasi Hidrokarbon dan direkomendasikan untuk menggunakan Pengembangan Metode Passive Seismic. (i) Metode Passive Seismic direkomendasikan untuk dipergunakan karena Ekplorasi dengan Metode konvensional belum bisa mengatasi kendala2 di daerah yg sulit, misal daerah lapisan batubara, daerah karbonat, yg menyebabkan sinyal seismik menjadi jelek (blur); (ii) Metode konvensional hanya mencari wadahnya (struktur batuan), bukan isinya (hidrokarbon), (iii) Metode konvensional masih mempunyai risiko tinggi (tingkat kegagalan masih besar), (iv) Metode Passive Seismic tidak menggunakan sumber aktif, dan merupakan Direct Hydrocarbon Indicator (DHI). 5) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai alternatif menuju Kedaulatan Energi Nasional. Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai pondasi kedaulatan energi Indonesia hingga kini masih belum tergapai dikarenakan masih banyaknya kendala yang tidak pernah tuntas ditangani.Faktor sosial budaya masyarakat, anggaran, lingkungan, dan tak kalah penting adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan dalam mengadaan energi maka kualitas dan kuantitas energi yang dihasilkan semakin tinggi pula. Namun dari itu semua seharusnya bangsa ini sudah harus menentukan pilihan terhadap energi hijau sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu energi terbarukan (renewable) secara berkelanjutan (sustainable). Sungguh ironis, jika kita sebenarnya punya potensi energi hijau yang melimpah namun kita masih terus berkutat pada energi yang tak terbarukan dan tak berkelanjutan. Penting kiranya untuk mengesampingkan kepentingan bisnis dan kepentingan politik, karena ini urusan kedaulatan, harga diri, martabat bangsa. Indonesia merupakan negeri yang subur dengan sumber daya hayati dan mineral yang melimpah disanalah sebenarnya tumpuan pada produksi Energi Baru Terbarukan (EBT) kita.Teknologi konversi energi hijau kurun satu dekade ini sudah kita kuasai seperti biodisel, biomassa, biogas, solar sel, geothermal, angin, dll. Disarankan agar (1) Mensuksekan Kebijakan Utama EBT berdasarkan pada UndangUndang 30/2007 Prioritas Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Baru Dan Energi Terbarukan, (2) Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan pemanfaatan (demand side), antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial dan (3) Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (supply side) antara lain mengembangkan pemakaian Energi Baru: (1) Batubara 49

Tercairkan (Liqiufied Coal), (2) Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane), (3) Batubara Tergaskan (Gasified Coal), (4) Nuklir, (5) Hidrogen, (6) Metana yang lain, dan pemakaian Energi Terbarukan : (1) Panas Bumi, (2) Aliran dan Terjunan Air (Hidro), (3) Bioenergi, (4) Sinar Matahari, (5) Angin, dan (6) Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut h. Meyakini bahwa Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sangat besar antara lain : ENERGI BARU TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

KAPASITAS TERPASANG (KT)

Hydro

75.000 MW

7.572 MW

Panas Bumi

28.617 MW

1.343,5 MW

Biomass

32.654 MW

1.716,5 MW

Tenaga Surya

4,80 kWh/m2/day

42,77 MW

Tenaga Angin

3 – 6 m/s

1,87 MW

Samudera

49 GW

0,01 MW

Uranium

3.0

30 W

6) Meningkatkan Perspektif Kehutanan Sebagai Sumber Daya Energy Berkelanjutan. Perubahan iklim membuat cara pandang terhadap kehutanan menjadi lebih tajam sehinggan komitmen dunia menurunkan effek rumah kaca. Cara pandang dunia terhadap wood biomass energy diberbagai kelembagaan dunia seeperto FAO, ITTO, UNFF, Swedia, Korea yang secara empiris dan scientific telah membuktikan manfaat sumberdaya biomass untuk ketahanan energi. Fakta Nasional terhadap pentingnya energi biomasa mulai berkembang sebagaimana dijelaskna dalam Outlook Energi Indonesia dan MP3EI. Indonesia sudah melakukan System Land Use Kehutanan (Indonesia’s Forests Land Used System) sejak tahun 1967 namun tidak dikenal secara globa . Hal ini diketahui pada Pertemuan Panel on Forest Landscape Restoration di Doha COP 18 tentang Forest Day CIFOR by ITTO & IUCN. Saran-saran yang harus diperhatikan adalah (1) Penanaman Pohon adalah sangan penting dalam siklus CO2 (Forest And CO2 Cycle). Penanaman pohon (go green) sangat penting berguna dalam mengabsrbsi CO2 melalui proses photosyntesa, (ii) Meningkatpan pengelolaan hutan dengan baik adalah sesuatu yang wajib , sehingga secara solid hutan sebagai pabrik karbon dan tetap tegak sebagai biomassa. (Managing Forest: Holding solid C in term of standing biomass), (iii) Meningkatkan Fungsi Hutan sebagai penghasil Biomass Terbarukan Yang Lestari dan terus menerus mengabsorbsi CO2 (Producing Sustainable Renewable Biomass: absorbing CO2 continuously); (iv) Mendorong adanya kesepakatan nasional tentang hutan sebgai penghasil Energi Hijau atau Energi Baru Yang Terbarukan (EBT) yang akan menggantikan seperti batubara, minyak bumi, cement dan lain-lain (Forest

producing renewable green products—holding solid C and substitute high CO2

50

products as follows : coal, oil, cement, etc) dan adanya kesepahaman bahwa hutan secara otomatis juga mengurangi CO2 yang dihasilkan hutan itu sendiri

(Reducing Emission From Forest: Self remedy)

7) Memperluas Kesepahaman (Kesamaan Persepsi)Tentang Pemanfaatan Manfaat Biomass Untuk Menambah Sumber Energi: (i) Meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan tentang metamorfosa (memproduksi) kayu bakar untuk menjadi Pellet Kayu, Torrefaction. Methanol Kayu, Biomas Hidrogen Belum mampu memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang itu tidak harus menunggu perubahan konsepsi, namun segera mempelajari perkembangan pemanfaatan Biomass yang telah terbukti secara signifikan berkembang di dalam negeri maupun pada perkembangan global, (ii) Meningkatkan Pemanfaatan biomass kayu dalam Pembangkit Listrik Batubara (campuran bahan baku batubara dan 15% biomasa/kayu, karena telah ada bukti nyata untuk menanami kayu di hutan dengan khusus ditanam untuk produksi bahan Bakar Energi Hijau dan Eneergi Biomas (Forests for Fuel Wood Plantation & Biomass Energy); telah ada penanaman hutan dengan tanaman khusus untuk kayu bahar dan menggati penggunaan energi dari batu bara (Green Commodities for Forest Carbon Neutral Replacing CO2 Fossil Energy); telah ada Produksi Kayu bakar (fuel wood) ditransformasikan menjadi :

wood pellet, torrefied wood, wood methanol, wood hydrogen

Hal-hal yang perlu penanganan serius : (1) Pengeloaan tanah yang terlantar (Management: Plantation on Bare land with Short Rotation Coppice System, (2) Mencari peluang pasar dan Invertasi (Market, technology and Investment) (3) Meneruskan Keberhaasilan Pengembangan Pengetahuan Masyarakat Lokal seperti di Pulau Madura (A Successful of Local (Madura Island) Knowledge Supporting Modern green life), meliputi beberapa makna dalam kegiatan tersebut (i) Pengembangan Lingkungan Hijau di Pulau Madura (Green ecosystem) untuk penanaman pohon, buah buahan, peternakan dan biogas (trees, Fruit, , livestocks, and biogas), dengan beberapa kegiatan yang sangat baik yaitu : pemberian Sertifikat Hutan Kemasyarakatan (Community Forests Green Certification) mulai tahun 2011, penanaman Rotasi Tanaman (Short Rotation Coppice for Pellet (>200 ha Jan 2013), pengelolaan Biomas Pellet (Small Scale Community Pellet Processing Plant) dan Pemanfaatan Pengetahuan Lokal (Use of Local knowledge sejak tahu 1970’an). (ii) Rekomendasi Pengembangan Pellet dan Torrefied Wood menggantikan fungsi batubara (Possibility of Pellet & Torrefied Wood substituting Coal). Hal ini sangat dimungkinkan untuk memproduksi bahan bahu dari penanaman tanah kosong terlantar yang bisa dipanen dalam dua tahun. Peran Biomas Kayu untuk ketahanan energi di Indonesia perlu ditingkatkan karena (i) Indonesia adalah daerah tropis yang subur untuk tanaman kayu apalagi perdu, (ii) penduduk yang banyak sebagai modal dasar, (iii) Peluang pasar sangat memungkinkan dan (iv) Dapat diunggulkan untuk subsdidi energi yang sekarang sangat sulit diatasi.

E. Bidang Informatika dan Komunikasi Kondisi sekarang. Saran Penggunaan Internet Sehat dan Permasalahannya. Pengguna internet di tahun 2013 ada 71,19 juta orang - bertambah dari 63 juta (2012) atau tumbuh 13%. 51

Pengguna internet akan mencapai lebih dari 100 Juta orang di akhir 2014. Sesuai tuntutan Millenium Development Goal’s yang disepakati di Sidang World Summit on Information Society setengah penduduk sebuah negara harus terkoneksi internet (proyeksi Indonesia warga terkoneksi internet 107 juta pada tahun 2014, dan 139 juta pengguna pada 2015. Penggunaan Internet di IndonesiaL: (i) mengirim/menerima surat elektronik (e-mail) mencapai 95,75, (ii) mencari informasi lembaga pemerintahan (65,07%), (iii) melakukan aktivitas sosial media (61,23%).(iv) mencari berita/informasi (78,49%), (v) mencari barang/jasa (77,81%) Anak-anak dan Remaja Pengguna Internet : (i) ada sekitar 30 juta anak-anak dan remaja di indonesia pengguna internet, (ii) media digital menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan, (iii) tidak sedikit di antara mereka menjadi korban dari kejahatan internet (cyber crime), (iv) korban terus berjatuhan, bahkan belakangan media sosial (seperti faceebook) dijadikan ajang transaksi prostitusi, judi, kekerasan, dan penipuan. Sangat mengkhawatirkan karena UU No. 11/2008 tentang ITE tak berdaya menangkal problematik hukum (kejahatan) di dunia maya Index ICT Index dari tahun 2007 sekitar 2.15 menjadi 3,19 di tahun 2011, ini tidak seimbang dengan kemajuan perkembangan dari Index Pembangunan Manusia yang hanya berkembang dari 0,595 menjadi 0,624 pada periode yang sama. Manusia ICT yang berkembang pesat ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam Index Pembangunan Manusia (Human Development Index). Ini menunjukkan bahwa pembangunan ICT lebih menitikberatkan pada infrastruktur sementara pengembangan isi (content) terabaikan. Hal ini patut disesalkan, walaupun keberadaan ICT itu menyebabkan dunia bisnis beerkembang . Kontribusi internet terhadap perekonomian Indonesia mencapai 1,6 persen dari PDB – melebihi kontribusi dari ekspor peralatan elektronik (1,5%), liquefied natural gas (1,4%), dan kayu serta produk manufaktur lainnya (1,4%) – (Deloitte Access Economics Estimates). Setiap peningkatan 10% penetrasi broadband menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,3%. (World Bank). Media sosial dalam berbagai bentuknya memainkan peranan yang semakin diperhitungkan dalam wacana publikdi Indonesia dewasa ini. Hampir tidak ada perkembangan sosial-politik yang luput dari kritisisme aktivis media sosial, dan hampir tidak ada isu aktual yang tidak digunjingkan melalui ruang media sosial. Semua pihak, masyarakat, pemerintah, politisi, penegak hukum, selebritas dan kalangan aktivis merasa berkepentingan mengikuti perdebatan media sosial, dan mempertimbangkannya sebagai saluran komunikasi dan informasi yang cukup menentukan. Media sosial di sini menutupi kelemahan praktek komunikasi di media-massa. Dalam statusnya sebagai ruang publik, media-massa kenyataannya tidak memberikan akses memadai kepada orang kebanyakan untuk terlibat dalam berbagai perdebatan. Pemberitaan media terkondisikan untuk selalu mengutip sumber elit : pemerintah, DPR, akademisi, pengamat, aktivis LSM. Sebagian besar pemirsa televisi kita adalah kelas menengah ke bawah, namun dialog-dialog di televisi hampir selalu hanya mencerminkan problem, minat atau sensibilitas kelas menengah ke atas. Persoalan ini berhasil diatasi media sosial dengan menawarkan platform yang memungkinkan perwujudan egalitarianisme dan kesetaraan. Media sosial memungkinkan setiap orang berpendapat secara langsung, terlibat dalam diskusi, bahkan turut menentukan tema yang perlu didiskusikan bersama.Siapapun boleh berbicara tentang apa 52

saja. Siapapun boleh berdiskusi dan menyanggah pendapat siapa saja. Dari perspektif demokrasi dan deliberasi publik, ini adalah kemajuan yang patut disambut. Media sosial memerdekakan kita semua subyek yang berbicara (zoon logon echon). Persoalannya kemudian, diskusi di ruang publik juga harus dilandasi dengan etika dan kepantasan. Kebebasan berpendapat kita dibatasi hak orang lain untuk diperlakukan secara adil, serta hak semua orang atas ruang publik yang steril dari sumpah-serapah, sikap permusuhan dan pergunjingan pribadi. Jika kita sepakat media sosial adalah sebentuk ruang publik, tentu prinsip ini juga harus berlaku untuk media sosial tanpa pengecualian. Pada titik inilah kita mendapati problem surplus kebebasan berpendapat dalam arena media sosial kita dewasa ini. Kebebasan berpendapat itu belum sepenuhnya dilandasi dengan penghormatan terhadap hak-hak orang lain dan terhadap nilai-nilai keadaban publik. Dalam berbagai isu, media sosial tampak digunakan sebagai sarana untuk menghujat, mencaci-maki, atau merendahkan pihak tertentu. Yang kita temukan di media sosial tidak sekedar kritik yang argumentatif, tetapi juga kritik yang apriori dan kasar. Dengan mudahnya suatu pihak menghakimi pihak lain tanpa adanya mekanisme klarifikasi dan umpan balik. Hiperaktualitas dan interaktivitas sebagai keunggulan komparatif media sosial telah mendorong kitauntuk melontarkan pernyataan secara spontan, otomatis dan tanpa berpikir panjang. Gairah dan suasana diskusi di media sosial mengondisikan kitauntuk berbicara sesegera mungkin, seaktual mungkin dan “jangan sampai didahului orang lain”. Akibatnya, kita sering tidak sempat menimbang-nimbang kepantasan dan dampak dari suatu pernyataan. Kita baru menyadari dampak itu ketika sudah muncul kontroversi, debat kusir atau penghakiman terhadap suatu pihak. Bagaimana kita mampu mengatur diri dalam bersikap dan berperilaku di media sosial pada akhirnya juga menentukan bagaimana kualitas keadaban kita. Dalam konteks ini, ada baiknya para aktivis jejaring sosial melangkah lebih jauh dalam merumuskan semacam kode etik berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial. Hal ini bukan ide baru, namun semakin mendesak diwujudkan dengan perkembangan sebagaimana dijelaskan di atas. Meskipun tidak akan mudah dalam pelaksanaannya, tetap lebih baik jika para aktivis jejaring sosial mampu mengatur dirinya sendiri, daripada inisiatif pengaturan itu diambil dan dilaksanakan oleh negara. Cyber Dakwah Berkontribusi dalam medan dakwah adalah dengan memanfaatkan teknologi Informasi (TI) untuk dakwah yang antara lain: (i) Cyber Dakwah sebagai media dakwah yang cepat (dalam hitungan detik), (ii) Memudahkan mencari rujukan ayat dan/atau hadits berdasarkan kata atau topik dan akan membuat para juru dakwah yang canggih dalam mempersiapkan materi dakwah, mencari informasi tentang materi dakwah melalui search engine atau mesin pencari di internet, (iii) Alat komunikasi yang murah, massal, dan cepat dan menghemat karena dengancyber dakwah tidak lagi tergantung media cetak, (iv) Media dakwah, informasi dan promosi, (v) Media membangun citra Majelis Juru Dakwah, (vi) Media untuk meng-counter kesalahan ummat. (vii) Kehadiran internet itu menjadi instrumen untuk memudahkan berdakwah di seluruh dunia. Komunikasi Antar Umat Beragama Menuju Perwujudan Kerukunan Umat Beragama

53

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis dan demokratis, ditransformasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat.

di tengah rukun dan kerukunan agar dapat

Kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Sayangnya wacana mengenai Pancasila seolah lenyap seiring dengan berlangsungnya reformasi. Berbagai macam kendala yang sering kita hadapi dalam mensukseskan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, antara lain adalah rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik,sikap fanatisme yang berlebihan, dan kesenjangan ekonomi. Rendahnya sikap tolerasi muncul sebagai akibat aantara lain dari pola perjumpaan tak langsung (indirect encounter) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalahmasalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik. Faktor Politik terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mncapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia, jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya. Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama dan bahkan memorak-porandakannya seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan “bangunan dialog” yang sedang kita selesaikan. Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sementara itu, kesenjangan ekonomi dapat melahirkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat bermuara pada konflik-konflik sosial yang termasuk di dalamnya dapat pula merobek keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dan penting dalam menjaga keharmonisan dan integritas bangsa. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) itu sendiri adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun,memelihara dan memperdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

54

Saat ini FKUB telah berdiri di seluruh provinsi dan lebih dari 500 kabupaten dan kota. Sekarang FKUB telah menjadi bagian dari institusi yang mengintegrasikan bangsa lewat peran edukasi, advokasi, dan silaturahmi antar tokoh agama

Pokok-pokok permasalahan 1) Kurang difahaminya fungsi strategis di bidang informatika, telekomunikasi, transportasi dan penguasaan iptek di era kompetisi lokal, regional dan global. 2) Kurang difahaminya bahwa ketidakberdayaan penguasaan iptek adalah sumber kelemahan daya saing dan sumber kelemahan dalam membentuk kinerja ekonomi. 3) Relatif masih rendahnya akses pada sumber informasi, sehingga terjadi kondisi

asymmetric information.

4) Ketidak-berdayaan transportasi laut domestik. 5) Relatif masih tingginya tarif telekomunikasi dibandingkan Negara-negara lain. 6) Keterlambatan penyesuaian regulasi untuk perkembangan ICT (Information & Communication Technology) yang sangat cepat. 7) Belum berkembangnya peningkatan kiiat-kiat komunikasi untuk perdamaian dan pemberdayaan umat melalui kebersamaan membangun dialog antar umat beragama. Sasaran. 1) Ada upaya pencegahan anomali dari penggunaan Internset dalam pembangunan. 2) Adanya upaya penajaman funfgsi media social sebagai Sarana Pendidikan di Ruang Publik 3) Adanya Program Promosi Dan Pengembangan Literasi Media Digital 4) Adanya pengarahan yang tepat pada karakter netizen 5) Terwujudnya kesadaran akan pentingnya Iptek sebagai salah satu landasan dalam perumusan berbagai kebijakan publik. 6) Terwujudnya Kebijakan Teknologi yang berbasis pada upaya pendayagunaan potensi SDA dan SDM yang tersedia. 7) Terwujudnya kesadaran bahwa teknologi informasi & komunikasi merupakan bidang strategis 8) Terwujudnya cetak biru E-Strategi Nasional 9) Terwujudnya rumusan Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 10) Adanya upaya peningkatan komunikasi antar umat beragaman untuk menguatkan ukhuwah 11) Adanya perwujudan proses proses kearah penguatan ukhuwah 12) Terpeliharanya sikap empati dengan sesama sejak dini 13) Adanya ruang toleransi dari kehadiran kemajemukan 14) Adanya kesepahaman dalam pemanfaatan alat pengangkut identitas bersama yang disebut civil society dalam rekonsiliasi nasional, pelopor gerakan keadilan ekonomi dan kemashalatan publik (common good). 15) Adanya upaya mengoptimalkan peran FKUB dalam integrasi bangsa. 16) Adanya kesepakatan antar umat beragama untuk mendorong Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

55

17) Adanya kesepahaman tentang pentingnya untuk terus membangun dialog antar pemeluk agama secara berkelanjutan. Program Pimpinan Nyata 1)

2)

3)

4)

5) 6) 7)

Anomali Perkembangan Media Baru (New Media) Terhadap Kesejahteraan Warga (i) Muncul fenomena ‘media disembeddedness’. (ii) Perkembangan Media Baru (berbasis internet) tidak seiring dan seirama dalam konteks perkembangan ekonomi dan sosial yang ada. (iii) Media internet dan teknologi informasi kehilangan peran dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang ada. (iv) Lalu, apakah internet dan teknologi informasi malah menjadi “bagian dari masalah”? Media sebagai Sarana Pendidikan di Ruang Publik (i) Ketersediaan konten dengan muatan: Pendidikan (Educating), Pemberdayaan (Empowering), Pencerahan (Enlightening) , dan Pemahaman NKRI (Nasionalism), (ii) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan media secara sehat dalam rangka penguatan sadar media (literasi media), (iii) Terbuka akses buat publik untuk memperoleh alternatif informasi Program Promosi Dan Pengembangan Literasi Media Digital (i) Organisasi kemasyarakatan terus didukung dalam menyusun dan melaksanakan program literasi media digital bagi warga. (ii) Literasi media digital: kemampuan untuk menyaring, memilah, memilih, dan memproduksi pesan-pesan yang terdapat dalam media internet dan media sosial. (iii) Kompetensi di bidang komunikasi, termasuk kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dalam media digital, (iv) Warga Melek Media Digital untuk Kesejahteraan : a) warga mampu berfikir kritis terhadap semua content yang ada di dalam media digital, b) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan kebebasan berinformasi ini secara baik, c) menyadari pentingnya beretika di media jejaring sosial, dan d) warga yang melek media digital ini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Pengarahan yang tepat pada karakter netizen : (i) rasa ingin tahu sangat besar, kritis, rawan mengakses konten ilegal, (ii) over informasi, menerima informasi dari berbagai sumber: email, fb, twitter, blog, dll; muncul berbagai informasi bohong (hoax), (iii) mudah menerima hal baru, mudah menerima teknologi baru, komunitas baru, kenalan baru, rawan menjadi sasaran kejahatan online. (iv) multitasking, melakukan beragam aktivitas online secara bersamaan, cenderung sulit fokus. (v) ekspresif & narsis, berani menyatakan pendapat, percaya diri di dunia maya, dapat merugikan diri sendiri jika tidak waspada, (vi) menganggap serba gratis, berbagai hal dapat diperoleh secara gratis di internet, rawan melakukan pembajakan, dan menumpulkan kreatifitas. Inventarisasi Iptek yang perlu dikuasai dalam rangka pendayagunaan SDA dan keunikan posisi geografis tropis. Pembuatan Cetak Biru ICT Pendidikan (SDM, pembentukan lembaga teknis, dll) Mengagendakan Cyber Law (Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai prioritas utama dalam mengatur : (i) Penyadaran Masyarakat bahwa Teknologi Informasi Tidak Mahal, (ii) Mengoptimalkan lembaga sejenis BPPT / Perguruan Tinggi Teknik Informatika untuk pengembangan perangkat lunak versi Indonesia, (iii) Menangani dengan serius kejahatan Cyber di Indonesia (tertinggi di dunia) (iv) Pembuatan situs-situs Pemerintah Pusat sampai Daerah, (v) Strategi nasional untuk 56

menangani pembajakan software (di lembaga pemerintahan, instansi penegak hukum, termasuk lembaga pendidikan), (vi) Strategi nasional menurunkan tingkat gaptek (Digital Gaps) Rakyat Indonesia, (vii) Pembangunan Pusat Database Haki yang dapat diakses melalui internet, (viii) Strategi Pembangunan Menuju Suatu Tatanan Masyarakat Informasi : a. Penyusunan E-Strategy Nasional untuk Sisfonas (Sistem Informasi Nasional), b. Promosi TI diperluas ke seluruh sektor usaha di Indonesia untuk upaya meningkatkan daya saing global, c. Juklak E-Government yang bukan Sekedar Website tetapi pada kegiatan back office. 8) Terkontrolnya prinsip dasar implementasi pelayanan teknologi informasi dan komunikasi yang akan dibangun pada kelembagaan pendidikan berorientasi pada kondisi yang diinginkan saat ini dan masa datang adalah: (i) Layanan akses untuk semua komponen masyarakat secara merata dan memadai. (ii) Fokus pengembangan riset dan bidang ilmu masing-masing berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (iii) Menunjang layanan sistem informasi untuk berbagai aspek kegiatan universitas, (iv) Berbagi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (resource- sharing), (v) Sumber biaya operasional dan pengembangan dari pengguna untuk pengguna, (vi) Biaya akses layanan relatif murah dan terjangkau, (vii) Efisiensi dan efektivitas pimpinan seluruh bidang serta peningkatan produktivitas pimpinan, (viii) Kelembagaan pendidikan tinggi mempunyai visi ke depan sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi skala nasional dan internasional. 9) Mensosialisasikan hal-hal/perilaku yang dapat menguatkan ukhuwah : (i) Berbicara pada sesama yang baik, (ii) Amanah, bisa dipercaya dan saling mempercaya, (iii) Mengalah untuk menang/mengendalikan emosinya, (iv) .Saling menjaga perasaan, (v) Saling menjaga kehormatan 10) Untuk mewujudkan ukhuwah maka perlu melalui proses sebagai berikut: (i) Melaksanakan proses ta’aruf (saling mengenal). Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu/kelompok. Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan fisik (Jasdiyyan), seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dsb. Selanjutnya interaksi berlanjut ke pengenalan pemikiran (Fikriyyan). Hal ini dilakukan dengan dialog. Dan pengenalan terakhir adalah mengenal kejiwaan (Nafsiyyan) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter, emosi, dan tingkah laku. Setiap manusia tentunya punya keunikan dan kekhasan sendiri yang memepengaruhi kejiwaannya, (ii) Melaksanakan proses tafahum (saling memahami). Saling memahami adalah kunci terjalinnya ukhuwah. Tanpa tafahum maka ukhuwah tidak akan berjalan. Proses ta’aruf/pengenalan dapat diprogram namun proses tafahum dapat dilakukan secara alami bersamaan dgn berjalannya ukhuwah. Dengan saling memahami maka setiap individu akan mudah mengatahui kekuatan dan kelemahannya dan menerima perbedaan. Dari sini akan lahirlah ta’awun (saling tolong menolong) dalam persaudaraan. Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu ingin dipahami dan tidak berusaha memahami org lain. Saling memahami keadaan dilakukan dgn cara penyatuan hati, pikiran dan amal. Allah-lah yang menyatukan hati manusi, (iii) Melakukan ta’aawun (saling tolong menolong.Bila saling memahami sudah lahir maka timbullah rasa ta’awun. Ta’awun dapat dilakukan dengan hati (saling mendo’akan), pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati), dan amal (saling Bantu membantu), tanpa harus memikirkan keuntungan dari proses ta’awun. Saling membantu dalan kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Manusia 57

11) 12)

13)

14)

adalah makhluk social yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan org lain. Kebersamaan akan bernilai bila kita mengadakan saling bantu membantu. (iv) Melaksanakan proses takaful (saling menanggung/senasib sepenanggungan). Setelah proses ta’awun berjalan, rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Takaful adalah tingkatan ukhuwah yang tertinggi. Banyak kisah dan hadits Nabi SAW dan para sahabat yang menunjukkan pelaksanaan takaful ini. Mereka saling mengutamakan saudaranya sendiri dibandingkan dirinya (itsar). Inilah ciri utama dari ukhuwah. Memelihara sikap empati dengan sesama sejak dini karena dasar manusia diciptakan dengan sikap empatinya. Sarananya adalah melalui ajaran moral dan ajaran kasih sayang melalui agama masing-masing. Perlu dilindungi adanya ruang di mana kemajemukan diperbolehkan hadir sehingga Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) sangat berperan dalam memberikan ruang untuk bersilaturahim dan memperluas kebersamaan dalam rangka penguatan ukhuwah. Sudah saatnya mengoptimalkan peran FKUB dalam integrasi bangsa Di Era globalisasi ini, pemanfaatan “civil society” selaku alat pengangkut identitas tampaknya menjadi strategi terbaik seperti menjadi promotor “balai publik” untuk rekonsiliasi nasional, pelopor gerakan keadilan ekonomi dan kemashalatan publik (common good). Mendorong Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa dan terus memberdayakan masyarakat dengan membangun dialog antar pemeluk agama secara berrencana dan berkelanjutan.

F. Bidang Pengembangan Ekonomi (Syariah) Kondisi Sekarang. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik di daratan maupun di lautan. Pada kenyataannya, kekayaan alam yang berlimpah tersebut masih belum bisa dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Impor bahan makanan masih tinggi dan pengelolaan tambang masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Ketahanan pangan dan energi menjadi lemah. Secara geoekonomi posisi Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan utama lintas benua. Ayun pendulum pertumbuhan ekonomi global juga sudah bergerak dari kutub kawasan benua Amerika Utara dan Eropa ke kawasan Asia dan Amerika Selatan. Sorotan dunia tengah mengarah pada pesatnya perkembangan ekonomi di Asia Timur termasuk Indonesia. Berbagai forum kerjasama regional di Kawasan Asia Timur (APEC) dan Asia Tenggara (ASEAN Economic Community – AEC) melibatkan kemitraan dengan negaranegara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa, karena negara-negara tersebut tidak ingin kehilangan momentum tumbuhnya perekonomian di kawasan ini. Pada sisi lain, seiring dengan krisis ekonomi yang sering melanda sistem ekonomi kapitalis, kesadaran untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang tahan terhadap krisis terus dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Sistem ekonomi Islam (syariah) telah menjadi pusat perhatian global karena dianggap menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan lebih tahan terhadap guncangan krisis. Inggris sebagai negara dengan penduduk mayoritas nonmuslim telah mencanangkan menjadi pusat keuangan syariah global. Beberapa negara lain 58

telah mengadopsi keuangan Islahm sebagai bagian dari sisem perekonomian di negaranya. Sistem ekonomi syariah diperkirakan akan terus berkembang secara global. Secara makroekonomi, perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan baik. Perumbuhan ekonomi masih didominasi oleh kontribusi konsumsi baik swasta maupun konsumsi pemerintah (pengeluaran pemerintah). Selama satu tahun terakhir ini, tekanan terhadap neraca transaksi berjalan terus meningkat. Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan pada tahun 2013. Dampaknya nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tertinggi di Asia Tenggara. Investasi yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi ternyata masih didominasi investasi jangka pendek yang berdampak pada rentannya fluktuasi indeks harga saham yang cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi ternyata belum diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang baik. Meskipun menurun, jumlah penduduk miskin masih banyak dan ketimpangan semakin melebar. Secara mikroekonomi, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi struktur pelaku ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM semakin besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerjas. Sayangnya, perekonomian masih didominasi oleh perusahaan besar. Dampak perdagangan bebas dunia telah mengancam keberadaan UMKM. Membanjirnya produk impor menyebabkan banyak UMKM yang tertekan omsetnya karena persaingan dengan produk impor. Di sisi lain dukungan terhadap akses pembiayaan murah masih kurang, sehingga produk-produk UMKM menjadi lebih mahal dari pada produk impor. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dipandang cukup baik meskipun masih jauh dari memuaskan. Sebagai negara dengan penduduknya masyoritas beragama Islam, pangsa pasar keuangan syariah masih sangat kecil. Sektor keuangan masih didominasi oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Secara demografi, Indonesia memiliki bonus yang cukup besar. Jumlah penduduk yang banyak dengan mayoritas usia produktif dan beragama Islam, seharusnya menjadi modal besar untuk menggerakkan perekonomian menjadi lebih pesat dan berkualitas.Pada kenyataannya, Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan Indeks Daya SaingTalenta Global (Global Talent Competitiveness Index) tertinggal dari negaranegara ASEAN lainnya. Masih banyak tenaga kerja tidak terlatih diekspor ke luar negeri. Banyak pula manusia-manusia terbaik bangsa justru tidak mau kembali setelah sekolah di luar negeri dan memilih bekerja di luar negeri. Permasalahan. Ada beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Pembangunan Nasional yaitu (i) Peningkatan Kemampuan Daya Saing Nasional dan (ii) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Oleh karena itu maka telah dirancang suatu gagasan Tema Pembangunan Ekonomi Periode 2014-2019: “Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Produktif”. Hal ini tentunya harus dimulai dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang ada. Permasalahan utama perekonomian saat ini yang mendesak ada tiga, yaitu: ketahanan pangan dan energi; daya saing; dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketahanan pangan dan energi: (1) masih banyaknya impor bahan pangan; (2) berkurangnya lahan produktif pertanian; (3) pengelolaan kekayaan alam masih 59

didominasi perusahaan asing. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada tekanan neraca transaksi berjalan, ketergantungan pangan dan fluktuasi harga pangan, meningkatnya harga energi, dan rentannya cadangan energi nasional. Permasalahan daya saing nasional adalah sebagai berikut (i) Infrastruktur Kawasan Ekonomi/Industri dan sistem pelayanan investasi; (ii) Kebijakan insentif investasi kurang kompetitif; (iii) Kondisi ketenagapimpinanan di Indonesia: kualitas, militansi, hubungan industrial, (iv) Standar produk barang dan jasa kurang kompetitif; (v) Ekonomi Biaya Tinggi (high-cost economy); (vi) Kepastian hukum masih lemah, (vii) Lemahnya publikasi dan promosi dagang dan industri di berbagai negara, dan (viii) Kemampuan daya beli masyarakat relatif rendah. Adapun permasalahan kesejahteraan ekonomi masyarakat antara lain (i) Laju Pertumbuhan Ekonomi nasional masih cenderung didorong oleh faktor konsumsi, (ii) Laju pertumbuhan investasi relatif rendah, (iii) Kemampuan daya beli relatif rendah, angka kemiskinan masih tinggi; (iv) Kesenjangan distribusi pendapatan; (v) Otonomi daerah sebagai instrumen redistribusi pendapatan belum optimal. Masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini sangat kompleks. selain menghadapi persoalan moneter, fiskal, pengelolaan aset nasional, pengembangan sektor riil, dan penguatan ekonomi rakyat, perekonomian Indonesia juga menghadapi persoalanpersoalan internasional, seperti sistem devisa, intervensi lembaga keuangan internasional, utang luar negeri, ketergantungan pada barang modal dan bahan baku impor, bahkan dominasi modal asing dalam perekonomian Indonesia. Terkait dengan hal itu, Pemerintah telah menyusun dan mengesahkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai sinkronisasi pengelolaan sektor keuangan dengan peningkatan peran dan kinerja para penggerak ekonomi riil di masyarakat yang dijalankan oleh UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fuUngsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK, diharapkan mampu bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait yang menaungi koperasi dan lembaga keuangan mikro. Prosess penataan dan ketahanan ekonomi riil mutlak dibutuhkan dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis ekonomi kerakyatan dan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Telah terbukti, bahwa ekonomi di sektor riil termasuk keuangan mikro dan menengah mampu bertahan di saat krisis ekonomi melanda Indonesia di bebarapa tahun yang lampau. Permasalahan ekonomi syariah diletakkan pada ketiga permasalahan di atas dan tidak berdiri sendiri. Karena sebagai sebuah sistem ekonomi, sistem ekonomi syariah juga akan menghadapi masalah-masalah ketahanan pangan dan energi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, permasalahan ekonomi syariah: (1) masih rendahnya pengetahuan pelaku ekonomi terhadap ekonomi syariah; (2) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum muamalah (ekonomi syariah). Permasalahan di atas berdampak pada rendahnya pangsa pasar lembaga keuangan syariah di Indonesia. Masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini sangat kompleks. Selain menghadapi permasalahan-permasalahan keseimbangan perekonomian internal (stabilitas harga, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi), juga dihadapkan pada permasalahan keseimbangan perekonomian eksternal (neraca perdagangan internasional, neraca pembayaran internasional, neraca transaksi berjalan).

60

Menyadari semua persoalan di atas, sesuai dengan amanat konstitusi, tidak dapat tidak, pemerintah harus tetap memainkan peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia, belum lagi dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, diperlukan road map yang jelas dari Pemerintah untuk tetap menjamin pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan memiliki daya saing di percaturan ekonomi global. MEA adalah komunitas ASEAN (ASEAN Community) di bidang Ekonomi atau ASEAN Economic Community (AEC) yang dicanangkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003, atau dikenal sebagai Bali Concord II. Pembentukan komunitas tersebut diprakarsai oleh para Kepala Negara ASEAN pasca krisis ekonomi tahun 1997 dikawasan Asia Tenggara. Dengan disepakatinya pemberlakuan MEA di tahun 2015, diharapkan dapat terwujud suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Bali Concord II tidak hanya menyepakati pembentukan MEA, namun juga menyepakati pembentukan komunitas ASEAN di bidang keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community) dan Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture Community). Para pemimpin ASEAN sepakat mengangkat 4 Pilar dalam pemberlakuan MEA 2015, yaitu: (1) Pasar tunggal dan basis produksi, (2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan (4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Ada beberapa program untuk menanggulangi permasalahan di atas. Program-program pembangunan ekonomi termasuk bidang ekonomi syariah pada tahun 2014–2019 adalah berikut ini. 1) Membangun karakter bangsa bagi peningkatan daya saing manusia Indonesia. 2) Menselaraskan berbagai peraturan perundangan dengan konstitusi dan antar peraturan perundangan. 3) Mempercepat reformasi kelembagaan ekonomi dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi dan kepastian usaha mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan guna landasan perekonomian yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi; 4) Mengembangkan investasi, mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor non-migas serta memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi SDA secara berkelanjutan termasuk industri berbasis sumberdaya alam seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan dan sumberdaya mineral; 5) Menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan yang mampu mengenali dan mencegah terjadinya krisis, serta mampu mengendalikan krisis bila sampai terjadi; 6) Meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemerataan kesejahteraan serta perluasan kesempatan berusaha terutama bagi penduduk miskin. 7) Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah termasuk UMKM.

61

8) Meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah dan menciptakan iklim tumbunya kegiatan ekonomi syariah yang produktif dan efisien. 9) Memperbanyak dan meningkatkan kualitas SDM ekonomi syariah . Sasaran 1) Terbentuknya karakter manusia Indonesia yang memiliki kepribadian individual jujur, amanah, mujhid-muzhid (kerja keras-hidup hemat) dan memiliki kepribadian sosial rukun, kompak, bisa bekerjasama yang baik (manusia Indonesia yang profesional – religius). 2) Terciptanya momentum penguatan ekonomi rakyat dan terwujudnya sistem ekonomi yang mengakar pada budaya Indonesia seperti dicita-citakan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, 3) Terciptanya kelembagaan ekonomi yang mendukung aktivitas perekonomian lebih efisien, berdaya saing tinggi, dan berdaya tahan tinggi. 4) Terciptanya kemampuan mendayagunakan Sumber Daya Alam dan meningkatkan nilai tambahnya dengan cara-cara yang semakin mandiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5) Terciptanya keamanan ekonomi nasional yang bebas dari ancaman globalisasi sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6) Terciptanya ekonomi Indonesia yang berkembang berbasiskan good government dan governance sehingga mendorong terwujudnya birokrasi yang produktif dan efisien dengan semangat melayani masyarakat. 7) Terciptanya upaya untuk mendorong peranan pembiayaan mikro syariah agar umat Islam yang mayoritas berada dalam kelompok ekonomi lemah mendapatkan alternatif pembiayaan usaha mereka secara islami dan mewujudkan aksesibilitas keuangan yang lebih baik bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan UMKM. 8) Terciptanya SDM ekonomi dan keuangan syariah yang berkualitas pada berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai ahli ekonomi syariah, peneliti ekonomi syariah, dewan pengawas syariah, dan pengelola lembaga keuangan syariah.

Program Pimpinan Nyata 1)

Membangun karakter manusia Indonesia sesuai ideologi Pancasila.

2)

Merekonstruksi sistem perekonomian nasional agar sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

3)

Meningkatkan kemandirian pangan dan kemandirian energi untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan bangsa. 62

4)

Meningkatkan peran sektor maritim dalam perekonomian nasional melalui penyediaan armada perikanan untuk keperluan daerah perikanan yang masih underfishing dan pemberantasan pencurian ikan dan pemberantasan penyelundupan baik ekspor maupun impor.

5)

Meningkatkan daya saing nasional melalui perbaikan di bidang infrastruktur, birokrasi, kualitas SDM, dan peningkatan akses lembaga ekonomi-keuangan.

6)

Meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan kesempatan berusaha yang sama dan berkeadilan, mendorong investasi jangka panjang dan produktif.

7)

Memantapkan fungsi dan peran lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank)d sebagai lembaga mediasi keuangan yang profesional dan transparan serta meningkatkan kesehatan dan mutu pengawasan sektor keuangan.

8)

Menselaraskan berbagai peraturan perundangan untuk mendukung berkembangnya lembaga keuangan syariah (pajak, zakat, perijinan, dll).

9)

Meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

10) Menghentikan privatisasi BUMN dan peningkatan kapasitas BUMN sebagai aset nasional yang produktif dan efisien. 11) Memperbaiki keadaan sektor riil dengan mengembangkan dan mendinamisasikan pasar dalam negeri melalui koordinasi kebijakan dan stimulus fiskal, perbaikan prasarana perekonomian nasional (misal: transportasi, perizinan, dll). 12) Melakukan penguatan ekonomi rakyat melalui percepatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperkecil perbedaan produktivitas sektor ekonomi besar dan ekonomi rakyat. 13) Memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses keuangan yang mudah dan murah, dukungan dan pemihakan yang jelas. 14) Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yaitu : (i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

Meningkatkan kualitas dan standardisasi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang setara di kawasan ASEAN. Menciptakan label merek nasional (national branding) untuk produk-produk unggulan UMKM. Memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan dan atau permodalan bagi UMKM melalui perbankan, koperasi, BMT, dan lembaga keuangan lainnya dengan persyaratan mudah dan biaya yang relatif murah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Memperkuat dan meningkatkan akses serta transfer teknologi untuk pengembangan, inovasi, dan percepatan pertumbuhan usaha. Menyediakan akses informasi dan media promosi kepada UMKM agar dapat bertransaksi secara langsung dengan pelaku usaha lain di kawasan ASEAN. Membuat program promosi yang sistematis dan terencana bagi produk dan jasa unggulan UMKM di seluruh kawasan ASEAN.

63

(vii) Mengembangan industri prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan. (viii) Memperluas industri dan kegiatan ekonomi berbasis UMKM yang tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. (ix) Mempersiapkan tenaga-tenaga ahli dan SDM yang berkualitas, profesionalreligius, dan memiliki 6 Thobiat Luhur yaitu jujur, amanah, mujhid-muzhid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik, di birokrasi, dunia usaha, dan sektor jasa lainnya. (x) Meningkatkan sinergitas antar lembaga Pemerintah terkait dalam hal penyiapan regulasi yang pro rakyat dan melindungi kepentingan UMKM maupun seluruh rakyat Indonesia, yang didukung dengan sosialisasi, serta implementasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. (xi) Mempersiapkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jalan tol jaringan telekomunikasi untuk mempercepat akses dan perpindahan barang dan jasa dari sentra kegiatan UMKM yang terletak di berbagai wilayah Indonesia. (xii) Menciptakan jalur distribusi produk-produk unggulan UMKM untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mempercepat akses ke pengguna akhir di kawasan ASEAN. (xiii) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan yang inovatif, kreatif, dan harmonisasi aturan hukum yang membuka ruang bagi tumbuhnya perekonomian daerah, meningkatkan kualitas SDM di daerah, program investasi yang kreatif dan inovatif, serta membudayakan cinta produk dalam negeri. 15.

Terkait pemberlakuan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 1/ 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan UU No. 17 tentang Perkoperasian, yaitu: (i) Membuat program sosialisasi, diseminasi, dan implementasi undang-undang secara sistematis dan terprogram lintas kementerian dengan melibatkan secara aktif seluruh masyarakat sebagai stakeholder Pemerintah. (ii) Membuat aturan-aturan kerja di bawah Undang undang yang pro dengan pertumbuhan dan pengembangan UMKM sektor keuangan sampai dengan tingkat kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan kelurahan. (iii) Memperluas akses informasi dan komunikasi antara Pemerintah dan pelaku usaha sektor keuangan mikro dengan membuat call center bebas pulsa. (iv) Mendorong percepatan dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah dengan beberapa cara yaitu : - Program edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia yang terintegrasi ke dalam kurikulum Pendidikan Nasional.

64

- Reformasi birokrasi untuk mempermudah pembuatan ijin usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dan BMT. - Pengembangan produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah sesuai syar’i yang dapat diimplementasikan ke dalam berbagai jenis transaksi keuangan dan atau kegiatan usaha produktif lainnya. - Proaktif dalam membangun opini dan kemudahan akses informasi mengenai kehalalan produk-produk halal yang telah disetujui dan disertifikasi oleh DSN MUI. - Program Dana Bergulir Syariah dengan syarat dan ketentuan yang mudah. - Program kerjasama aktif dengan Ormas Islam untuk secara aktif dan berkelanjutan memberikan edukasi, motivasi, penyuluhan, dan pendampingan untuk menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah di internal warga dan atau simpatisan. - Sertifikasi profesi ahli keuangan syariah bagi para pelaku sektor keuangan mikro dan menengah oleh lembaga pendidikan dan latihan kerja milik swasta dan pemerintah. (v) Meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder melalui upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pelayanan, pemberdayaan kelompok-kelompok UMKM dengan sistem kluster, dan menjalin kemitraan antar instansi penyedia dan penunjang pelayanan UMKM. (vi) Mendorong terciptanya koperasi-koperasi besar di Indonesia yang menjalankan kegiatan perekonomian secara profesional, prudent, dan sesuai dengan prinsipprinsip ekonomi Islam. III. PENUTUP Masa depan Indonesia akan lebih baik bilamana ada tekad yang kuat untuk mewujudkannya, dan Indonesia membutuhkan suatu kepemimpinan yang efektif serta mampu membangun dan mewujudkan harapan masyarakat. Berbagai hal yang disampaikan pada butir-butir rekomendasi diatas merupakan rangkuman dari temuan, pemikiran dan sekaligus harapan yang telah merupakan hasill dimusyawarahkan dalam forum Rapimnas 2014 menjadi format usulan, sebagai manifestasi peran serta organisasi sosial kemasyarakatan bagi upaya pengisian program-program pembangunan dalam mengisi kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan dibumi pertiwi Indonesia ini. Format usulan dapat dikristalkan dalam tema : ”DENGAN KEPEMIMPINAN PROFESIONAL RELIGIUS MEWUJUDKAN INDONESIA SEMAKIN BERMARTABAT”

65