DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................... i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ........................... ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................. iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ...................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................v HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................... vi HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................. ix ABSTRAK .................................................................................................... xiii ABSTRACT .................................................................................................. xiv
BAB IPENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
1.2
Rumusan Masalah ....................................................................... 6
1.3
Ruang Lingkup Masalah ............................................................. 6
1.4
Orisinalitas .................................................................................. 7
1.5
Tujuan Penulisan ........................................................................ 9 1.5.1 Tujuan umum .................................................................. 9 1.5.2 Tujuan khusus ............................................................... 10
1.6
Manfaat Penulisan .................................................................... 10 1.6.1 Manfaat teoritis ............................................................. 10
1.6.2 Manfaat praktis ............................................................. 11 1.7
Landasan Teoritis...................................................................... 11 1.7.1 Jenis penelitian .............................................................. 17 1.7.2 Jenis pendekatan ........................................................... 17 1.7.3 Sumber bahan hukum ................................................... 19 1.7.4 Teknik pengumpulan bahan hukum .............................. 20 1.7.5 Teknik analisis bahan hukum........................................ 20
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP RAHASIA BANK DAN PAJAK 2.1
Rahasia Bank ............................................................................ 22 2.1.1 Pengertian rahasia bank ................................................ 22 2.1.2 Dasar pemikiran ketentuan rahasia bank ...................... 23 2.1.3 Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasiabank . 25
2.2
Pajak ......................................................................................... 25 2.2.1 Pengertian pajak ............................................................ 25 2.2.2 Unsur-unsur pajak ......................................................... 28 2.2.3 Sistem pengenaan pajak ................................................ 31
BAB IIIPENGATURAN TENTANG PRINSIP RAHASIA BANK DAN PENGECUALIAN
RAHASIA
BANK
DALAM
HAL
KEPENTINGAN PERPAJAKAN 3.1
Dasar Hukum Rahasia Bank di Indonesia ................................ 34
3.2
Pengecualian Rahasia Bank ...................................................... 41 3.2.1 Alasan dilakukan pengecualian terhadap rahasia bank 43
BAB IVAKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILADALAM PEMERIKSAAN PAJAK MUNCUL KESULITAN 4.1
Prosedur Proses Pemeriksaan Pajak dalam UU Perbankan ...... 46 4.2.1 Kesulitan dalam pemeriksaan pajak akibat adanya prinsip rahasia bank ...................................................... 50
4.2
Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila dalam Pemeriksaan Pajak Muncul Kesulitan ............................................................ 54 4.2.2 Akibat hukum bagi pihak perbankan ............................ 55 4.2.3 Akibat hukum bagi pihak direktorat jenderal
4.3
pajak ... 58
Solusi untuk Mengatasi Kesulitan dalam Pemeriksaan Pajak Akibat Adanya Kekosongan Hukum ........................................ 60 4.3.1 Teori Hukum Progresif ................................................. 61 4.3.2 Konstruksi Hukum sebagai Upaya untuk Mengisi Kekosongan Hukum...................................................... 63
4.3.3 Konstruksi Hukum untuk Mengatasi Kesulitan dalam Pemeriksaan Pajak Akibat Adanya Kekosongan Hukum ....................................................................................... 65
BAB VPENUTUP 5.1
Kesimpulan ............................................................................... 70
5.2
Saran-Saran ............................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK Bank merupakan badan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan dari nasabah adalah dengan menjaga keutuhan rahasia bank. Namun dalam keadaan tertentu, seperti untuk kepentingan pemeriksaan pajak pengecualian terhadap rahasia bank perlu untuk dilakukan. Meskipun demikian seringkali terjadi kesulitan dalam melakukan pengecualian terhadap rahasia bank. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip rahasia bank terkait dengan proses pemeriksaan pajak di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan bagi pihak perbankan dan pihak Direktorat Jenderal Pajak adalah pihak perbankan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif bila terbukti mempersulit dalam memberikan keterangan seputar nasabahnya. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak mampu untuk melanjutkan penyidikan akibat kesulitan memperoleh keterangan dan data seputar nasabah yang diduga melakukan pelanggaran pajak. Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Rahasia Bank, Direktorat Jenderal Pajak.
ABSTRACT Bank was the agency business which is need trust of its customers to maintain its existence.One way to grow the trust of customers was by guarding wholeness secret bank.While in a certain state, as for the benefit of examination tax exceptions to bank secrecy need to to do.Nevertheless often occur difficulty in do exceptions to bank secrecy. The study used the law is a normative legal research. Normative legal research is research that assess the study documents by using secondary data which is consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The conclusion of the result of this research is the principle bank secrecy relating to the investigation tax set in the act of number 10 years 1998 on amendments to act no 7 / 1992 on banking. The law inflicted when check taxes appear difficulties for bank and the directorate general of tax is the bank can criminal sanctions and administrative so that complicate in providing information about customers.While directorate general of tax of being unable to continue investigation resulting from difficulties receive explanation and data about clients alleged violations tax. Keywords : Tax, Bank Secrecy, DirectorateGeneral of Tax.
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam sistem perekonomian suatu negara, bank memiliki peranan yang
sangat penting, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi poros dari keuangan masyarakat suatu negara yang berfungsi untuk menukar, menyimpan, membayar, menerima pembayaran uang tunai, atau alatalat pembayaran yang berwujud surat berharga lainnya berdasarkan ketentuanketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.1 Bank merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang harus mampu dipercaya olehtiap nasabahnya, baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam (nasabah debitur). Melalui kepercayaan dari nasabahlah sebuah bank mampu bertahan untuk tetap menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat dapat dikatakan sebagai kunci utama bagi berkembang atau tidaknya sebuah lembaga perbankan. Oleh karenanya bank sangat berkepentingan untuk menjaga
1
Charlie Rudyat, 2010, Kamus Hukum Lengkap, Pustaka Mahardika, Jakarta, h. 86
1
2
kepercayaan masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah bank tersebut maupun yang akan menjadi nasabah bank tersebut. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktorfaktor tersebut adalah: 1. Integritas pengurus 2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan managerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. 3. Kesehatan bank yang bersangkutan 4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh prinsip rahasia bank.2 Prinsip rahasia bank merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang dikenal dalam hukum perbankan. Bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip rahasia bank ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
2
Adrian Sutedi, 2014, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.
3
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Perihal kewajiban dari pihak bank untuk melaksanakan prinsip rahasia bank memperoleh permasalahan kala rahasia bank yang berupa data-data informasi dari nasabah diperlukan untuk kepentingan tertentu, salah satunya untuk kepentingan perpajakan. Dimana Direktorat Jendral Pajak selaku salah satu direktorat jendral dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam hal ini memerlukan informasi nasabah untuk mengetahui asetaset yang dimiliki oleh wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan. Disatu sisi pihak bank memiliki kepentingan untuk menjaga nama baiknya dan akreditasinya dengan tidak menyebarluaskan informasi yang dimiliki nasabahnya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Disisi lain Direktorat Jendral Pajak mengemban tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan dan menindak lanjuti pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran perpajakan, dan tugas ini memperoleh kesulitan ketika segala informasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah wajib dilindungi kerahasiaannya oleh bank dan diatur dalam UU Perbankan itu sendiri. Meskipun dapat dipastikan bahwa hampir seluruh wajib pajak memiliki rekening di bank sehingga keberadaan rahasia bank itu sendiri menimbulkan kontradiktif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara
4
Perpajakan (UU KUP) menentukan bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak sendiri kepada negara (Asas Self Assessment System). Dalam penerapannya, kejujuran dari wajib pajak sangatlah diperlukan agar sistem ini berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak wajib pajak yang menyembunyikan aset yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh keringanan pajak ataupun menghindari pajak. Salah satu tempat penyimpan aset kekayaan wajib pajak adalah dalam bentuk simpanan kekayaan pada sebuah bank baik dalam bentuk uang ataupun surat-surat berharga. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Direktorat Jendral Pajak seringkali membutuhkan informasi seputar aset kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak yang dalam hal ini merupakan nasabah suatu bank. Sesungguhnya dalam UU Perbankan telah diatur mengenai pengecualian rahasia bank, artinya dalam kepentingan tertentu terhadap rahasia bank dapat dilakukan penerobosan. Penerobosan tersebut dapat dilakukan untuk beberapa kepentingan, diantaranya : 1) Untuk kepentingan perpajakan; 2) Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank; 3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; 4) Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabah; 5) Untuk kepentingan tukar menukar informasi antara bank, Pengecualian dalam rahasia bank ini merupakan bentuk disclosure atau paksaan hukum (under compulsion of law). Alasan utama dilakukan disclosure ini tidak lain adalah untuk kepentingan umum. Penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan didasari dengan pemikiran bahwa masalah perpajakan berhubungan erat dengan masalah kepentingan negara dan kepentingan umum,
5
karena pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, sehingga bilamana pelaksanaan dari pembayaran pajak terganggu maka otomatis akan berpengaruh dengan masalah kepentingan negara dan kepentingan umum. Terlepas dari konsep rahasia bank yang terkesan fleksibel dan mementingkan kepentingan umum ini, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pajak masih seringkali memperoleh kesulitan-kesulitan yang berujung pada terganggunya sistem perpajakan di Indonesia, baik dalam penerapan asasSelf Assessment System maupun dalam proses pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran dan menyembunyikan aset kekayaannya di Bank akibat adanya prinsip Rahasia Bank tersebut. Peraturan Perundang-Undangan seperti UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia yang dalam hal ini menjadi dasar utama pelaksanaan prinsip rahasia bank masih memiliki kekosongan norma sehingga dalam pelaksanaannya muncul penafsiran yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Salah satu contohnya dalam hal kewenangan Gubernur Bank Indonesia untuk menolak permohonan pembukaan rahasia bank yang diajukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Prosedur tertulis mengenai alasan apa saja yang harus dipenuhi agar suatu permohonan pembukaan rahasia bank dapat diterima dan tidak ditolak, tidak dijelaskan secara mendetail baik dalam UU Perbankan maupun dalam Peraturan Bank Indonesia. Sehingga seringkali terjadi adu argumentasi antara pihak bank dan pihak Direktorat Jendral Pajak akibat kekosongan hukum yang
6
terjadi dalam hal ini. Perbedaan penafsiran ini sering kali berujung pada terhambatnya Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan prinsip rahasia bank di Indonesia, dan hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi pihak Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan proses pemeriksaan pajak yang membutuhkan informasi dari nasabah yang dilindungi oleh rahasia bank. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum dengan judul“Pemeriksaan Pajak dalam Kaitannya dengan Prinsip Rahasia Bank di Indonesia”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yang
dapat penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut : a. Bagaimana pengaturan prinsip Rahasia Bank terkait dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia ? b. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk lebih mendapat uraian yang terarah kiranya perlu diadakan
pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dimaksud untuk
7
mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasan dapat terarah dan diuraikan secara sistematis. Dalam rumusan masalah pertama pembahasannya dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang prinsip Rahasia Bank terkait dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia. Dalam hal ini relevan pula dibahas mengenai alasan-alasan dilakukan penerobosan terhadap prinsip rahasia bank. Dalam rumusan masalah yang kedua pembahasannya dibatasi pada akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan, didalamnya juga relevan untuk dibahas mengenai bagaimana prosedur proses pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia dewasa ini, bagaimana bentuk kesulitan yang ditimbulkan, apakah terjadi kekosongan norma di dalamnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaan pajak dan bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi kesulitan tersebut.
1.4
Orisinalitas Dalam rangka menghindari plagiat dalam penulisan ini, maka penulis
mencantumkan beberapa karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini
8
Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sejenis No
Judul Skripsi Perlindungan
1
hukum
Penulis Sherhran
1.
Mengapa
terhadap (mahasiswa fakultas kerahasiaan keuangan pada
keamanan rahasia hukum bank
Rumusan Masalah
Universitas rekening
dalam Sumatera
praktek
bank
Utara) begitu
Bank Tahun 2010
penting
menjadi dijaga
bahkan secara hukum harus
Danamon Cabang
dilindungi ?
Medan
2.
Bagaimana
perlindungan yang diberikan oleh
hukum
terhadap
nasabah dan simpanannya ? 3.
Bagaimana
penerapan
dan
prosedur
rahasia bank pada Bank Danamon Cabang Medan ?
2
Penerapan prinsip Elisabeth rahasia dalam
bank Ambarita
Noviani 1.
Bagaimana
ketentuan
prinsip
rangka (mahasiswa fakultas kerahasiaan
pemeriksaan
hukum
Universitas berdasarkan UU KUP ?
bank
9
pajak
dan Sumatera
implikasinya
Utara) 2.
Tahun 2006
Bagaimana
kerahasiaan
prinsip bank
terhadap
berdasarkan UU Perbankan
penagihan pajak
dijalankan
sehubungan
dengan pemeriksaan pajak ? 3.
Apa kendala yang
dihadapi dalam pemeriksaan pajak
dalam
rangka
mengakses mengenai data keuangan wajib pajak di bank ? 3
Upaya
Bank Citra
Buana
Putri 1.
Bagaimanakah
Menjaga
Siregar (mahasiswa bank
Keamanan
Fakultas
Rahasia dalam
Rangka Sumatera Utara) Tahun 2007
keamanan
Hukum rahasia bank ?
Bank Universitas
Perlindungan
menjaga
upaya
2
Bagaimanakah
terhadap
sanksi
pelanggaran
rahasia bank ?
terhadap Nasabah
1.5
Tujuan Penulisan
1.5.1
Tujuan Umum 1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya dibidang ilmu hukum.
10
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. 3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian. 4. Untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum. 1.5.2
Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip Rahasia Bank terkait dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia. 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan.
1.6
Manfaat Penulisan
1.6.1. Manfaat Teoritis 1.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan terkait pengaturan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia..
2.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan di bidang hukum perbankan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan.
11
1.6.2. Manfaat Praktis 1.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan.
2.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian
terhadap
permasalahan-permasalahan
seputar
pelaksanaan prinsip rahasia bank dalam masalah perpajakan antara pihak perbankan dengan pihak Direktorat Jendral Pajak 3.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pemerintah untuk segera membentuk regulasi terkait kekosongan hukum yang terjadi pada prosedur proses pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia.
1.7
Landasan Teoritis Landasan teoritis meliputi : (a) filosofi hukum; (b) teori hukum; (c) asas-
asas hukum; (d) norma; (e) konsep-konsep hukum; (f) dan doktrin. Keempat hal tersebut yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai landasan dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran (controleur baar). Landasan teoritis yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Serta dilengkapi dengan pandangan para
12
ahli hukum yang dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejumlah teori-teori hukum yang akan digunakan antara lain sebagai berikut: 1.
Teori Rahasia Bank Berdasarkan sifat rahasia bank, terdapat 2 (dua) teori yang dapat dikemukakan, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutely theory), dan teori rahasia bank yang bersifat relatif (relative theory).3 Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutely theory) menyebutkan semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori rahasia bank yang bersifat relatif (relative theory) menyebutkan bahwa semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan menurut Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan dapat dibuka kepada pejabat yang berwenang. Penerapan teori ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka. Dengan
3
Djoni S. Gazali, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 493.
13
demikian teori ini melindungi kepentingan semua pihak. Di Indonesia penggunaan teori relatif ini diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan. 2.
Prinsip-prinsip dalam hukum perbankan Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir dalam mengambil keputusan.4 Dalam
pelaksanaankemitraanantara
dannasabahuntukterciptanyasistemperbankan
yang
makakegiatanperbankandilandasidenganbeberapaprinsiphukum,
bank sehat, yaitu
prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles). Prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle )adalah prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara
bank
dan
nasabahnya.
terutamabekerjadengandanadarimasyarakat disimpanpadanyaatasdasarkepercayaan,
Bank yang
sehinggasetiap
bank
perluterusmenjagakesehatannyadengantetapmemeliharadanmempertahank ankepercayaanmasyarakatpadanya. Prinsip kerahasiaan
(secrecy principle), adalah prinsip yang
mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Prinsip ini dapat
4
Charlie Rudyat, op.cit, h. 59.
14
ditemui dalam Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat
yang
dipercayakan
ditemukandalamPasal
2
padanya.5 UU
menyebutkanbahwaperbankan
Prinsip Perbankan
ini
dapat yang
Indonesia
dalammelaksankanusahanyaberasaskandemokrasiekonomidenganmenggun akanprinsipkehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Bank
Prinsipmengenalnasabah-nasabahdiaturdalamPeraturan Indonesia
No.3/1
tentangPenerapanPrinsipMengenalNasabah.Tujuan
0/PBI/2001 yang
hendakdicapaidalampenerapanprinsipmengenalnasabahadalahmeningkatka nperanlembagakeuangandenganberbagaikebijakandalammenunjangpraktik lembagakeuangan, menghindariberbagaikemungkinanlembagakeuangandijadikanajangtindakk
5
H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.14
15
ejahatandanaktivitasilegal
yang
dilakukannasabahdan
melindunginamabaikdanreputasilembagakeuangan.6 3.
Asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara (Rechtsfilosofis) Asas ini bertujuan untuk mencari dasar pembenaran terhadap pengenaan pajak oleh negara, yang dijawab melalui beberapa teori yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya beli, teori pembenaran pajak menurut Pancasila.7 Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang tersebut mendapat perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori Kepentingan, negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori Kewajiban Pajak Mutlak, negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada lembaga ini individu tidak mungkin dapat hidup oleh karenanya sehingga lembaga yang dalam hal ini adalah negara dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah kewajiban membayar pajak. Teori Daya Beli, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui daluran lain. 6 7
Adrian Sutedi, op.cit, h. 74 Y Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, h.38
16
Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila, pada dasarnya Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain adalah pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat)
untuk
kepentingan
keluarga
lainnya tanpa
mendapatkan imbalan. 4.
Asas Yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus (pejabat pajak) dan pihak wajib pajak. Pihak fiskus diberi kewenangan untuk melakukan penagihan untuk melakukan teguran, peringatan, melakukan pemeriksaan, dan sebagainya.8
5.
Teori Hukum Progresif Teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah mengubah secara
cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.9 Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dalam perbincangan tentang
8
Ibid, h. 45 Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 154. 9
17
hukum dan memandang hukum sebagai the living law (hukum yang hidup didalam masyarakat).
1.8
Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang berkenaan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, maupun norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan jalan melakukan analisis yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu.10 Demikian pula halnya dengan penelitian ini dilakukan berdasarkan metode tertentu guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, metodologis, dan konsisten. a.
Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.11 Pemilihan jenis penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kekosongan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait prosedur proses pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank
10
H. Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118 11
18
yang mengakibatkan kesulitan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menjalankan tugasnya. b.
Jenis Pendekatan Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yang terdiri dari
Pendekatan Perundang-Undang (The Statute Appoarch), Pendekatan Analisis Konsep
Hukum
(The
Anlitical
Conceptual
Approarch),
dan
PendekatanPerbandingan (Comparative Approach). Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Appoarch), yaitu dengan cara menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah UU Perbankan, UU KUP, Peraturan Bank Indonesia yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan Pendekatan
Analisis
Konsep
Hukum
(The
Anlitical
Conceptual
Approarch), yaitu dengan menganalisis konsep-konsep hukum dan mengutip doktrin-doktrin para ahli terkait pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan. Sehingga nantinya konsep dan doktrin ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih peraturan perundangundangan. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan tersebut, dengan demikian dapat
19
diketahui filosofi hukum yang terkandung di dalam setiap peraturan perundangundangan yang menjadi objek perbandingan.12 Dalam penelitian ini akan dibandingkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara UU Perbankan, UU KUP, dan Peraturan Bank Indonesia sehingga dapat dijadikan landasan bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. c.
Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi
data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. a.
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi Peraturan PerundangUndangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
12
H. Zainudin Ali, op.cit, h. 43.
20
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan. b.
Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi meliputi buku-buku/literatur, karya tulis dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
c.
Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
d.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini terkait pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
metode bola salju (snow ball method), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dimulai
dari
satu
literatur/Peraturan
Perundang-Undangan
kemudian
menggelinding ke literatur/Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu peraturan perundangundangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Disamping itu sumber hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini seperti buku hukum perbankan, hukum perpajakan dan sebagainya, serta tulisan hukum yang relevan dengan berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
21
e.
Teknik Analisis Bahan Hukum Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
deskripsi, teknik konstruksi, dan teknik sistematisasi. 1.
Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2.
Teknik konstruksi adalah pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (acontratio).
3.
Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
22
