DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i PERSYARATAN GELAR SARJANA ............................................................. ii PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................iii PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .............................................................. iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................... v KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix ABSTRAK ........................................................................................................ xii ABSTRACT .......................................................................................................xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah ............................................................................ 7
1.3
Ruang Lingkup Masalah ................................................................. 7
1.4
Orisinalitas Penulisan ....................................................................... 8
1.5
Tujuan Penelitian............................................................................ 10 1.5.1 Tujuan umum ....................................................................... 10 1.5.2 Tujuan khusus ...................................................................... 10
1.6
Manfaat Penelitian ......................................................................... 11 1.6.1 Manfaat teoritis .................................................................... 11 1.6.2 Manfaat praktis ...................................................................... 11
1.7
Landasan Teoritis .......................................................................... 12
1.8
Metode Penelitian .......................................................................... 19
ix
1.8.1 Jenis penelitian ..................................................................... 19 1.8.2 Jenis pendekatan .................................................................... 20 1.8.3 Sifat penelitian ...................................................................... 20 1.8.4 Sumber data .......................................................................... 21 1.8.5 Teknik pengumpulan data .................................................... 22 1.8.6 Teknik penentuan sampel penelitian ..................................... 22 1.8.7 Pengelolaan dan analisis data ................................................ 23 BAB II TINJAUAN UMUM PEKERJA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN UPAH 2.1 Tinjauan Umum Pekerja ................................................................... 24 2.1.1 Pengertian Pekerja ................................................................... 24 2.1.2 Macam – Macam Pekerja ........................................................ 25 2.2 Tinjuan Umum Perlindungan Hukum ............................................ 28 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .......................................... 28 2.2.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja ............. 30 2.3 Tinjauan Umum Upah ..................................................................... 32 2.3.1 Pengertian Upah ...................................................................... 32 2.3.2 Komponen Upah ...................................................................... 40
BAB III KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH KEPADA PEKERJA PADA PERUSAHAAN UD. GEAN RAYA 3.1 Gambaran Umum Perusahaan UD.Gean Raya ......................... 42
x
3.2 Pelaksanaan
Pembayaran
Upah
Kepada
Pekerja
Pada
Perusahaan UD.Gean Raya .................................................... .. 43 3.3 Faktor
–
Faktor
yang
Mempengaruhi
Keterlambatan
Pembayaran Upah Kepada Pekerja Pada Perusahaan UD. Gean Raya ........................................................................................... 51 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH 4.1 Hak dan Tanggung Jawab Pekerja dan Perusahaan UD. Gean Raya ........................................................................................... 56 4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Perusahaan UD. Gean Raya….. ..................................................................................... 62 BAB V PENUTUP 5.1
Kesimpulan .......................................................................... 68
5.2
Saran .................................................................................... 70
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 71 DAFTAR RESPONDEN ........................................................................... 74
xi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA PERUSAHAAN UD. GEAN RAYA
Oleh : I Dewa Ayu Sri Arthayani ABSTRAK Manusia dihargai harkat dan martabatnya apabila ia bekerja jadi pada dasarnya semua manusia haruslah bekerja guna menunjang kehidupannya. Tujuan yang paling mendasar bagi para pekerja untuk bekerja adalah memperoleh upah sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan. Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja merupakan hal yang kerap terjadi di suatu perusahaan entah itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Seperti yang terjadi pada perusahaan UD. Gean Raya. UD. Gean Raya. Keterlambatan pemberian upah ini terjadi pada bulan Januari 2016, yang mengakibatkan para karyawan baru bisa mendapatkan upahnya pada Pebuari 2016. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Gean Raya yaitu Adanya persaingan usaha yang ketat antara perusahaan UD. Gean Raya dengan perusahaan lain yang sejenis, akibat dari persiangan usaha tersebut UD.Gean Raya mengalami penurunan jumlah pemesanan, kesulitan UD. Gean Raya dalam membeli bahan baku produksi, terjadinya pengaturan keuangan yang kurang baik didalam perusahaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan upah yaitu Perlindungan ekonomis, dengan memberikan upah keterlambatan upah tersebut pada bulan selanjutnya sehingga pada bulan selAnjutnya pembayaran upah menjadi dua kali lipat. Diharapkan dari faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah tersebut perusahaan bisa memperbaiki sehingga keterlambatan pembayaran upah bisa dihindari dan perusahaan UD. Gean Raya menaati peraturan dengan membayarkan denda karena keterlambatan pembayaran upah kepada para pekerja. Kata kunci: Pekerja, Perlindungan hukum, Upah
xii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pekerjaan merupakan kebutuhan hidup manusia disamping kebutuhan yang lain seperti kebutuhan ekonomi, psikis dan biologis. Manusia dihargai harkat dan martabatnya apabila ia bekerja jadi pada dasarnya semua manusia haruslah bekerja guna menunjang kehidupannya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dan setiap manusia memiliki caranya tersendiri untuk bekerja guna bertahan hidup dan memenuhi semua kebutuhannya. Secara umum perlindungan seperti menjamin setiap hak yang dimiliki oleh tenaga kerja ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyebutkan, bahwa tiaptiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan kesamaan untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi untuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Manusia bekerja bukan sebagai obyek atau sebagai faktor produksi melainkan sebagai subyek yaitu pelaku dalam proses produksi maupun sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat yang dimilikinya. Tujuan yang paling mendasar bagi para pekerja untuk bekerja adalah memperoleh upah sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan, dan upah bagi pekerja sebagai akibat dari perjanjian kerja yang merupakan faktor utama, karena upah merupakan sasaran 1
2
penting bagi pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya, diantaranya menghidupi pekerja dan keluarganya demi kelangsungan hidup. 1 Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya karena pekerja/buruh harus tunduk dan patuh pada orang lain. Bekerja dengan orang lain menyebabkan adanya perjanjian kerja, perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan. Pasal 1601 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) memberikan pengertian tentang Perjanjian Kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh) mengikat dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Ciri khas perjanjian kerja adalah “di bawah perintah pihak lain” di bawah perintah ini menunjukan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan. Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosialekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosialekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu, adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.2 1
Darwan Prinst, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.213. 2
Lalu Husni, 2005, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.55.
3
Dari perjanjian kerja tersebut menciptakan adanya hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Karena perjanjian kerja terdiri dari tiga unsur yaitu adanya pekerja, adanya perintah dan adanya upah. Dengan perjanjian kerja tersebut menimbulkan prestasi bagi masing – masing pihak seperti perusahaan memberikan sesuatu, memberikan sesuatu disini dalam bentuk upah kepada para pekerja yang telah bekerja kepada perusahaan tersebut. Kemudian para pekerja melakukan prestasi berbuat sesuatu, berbuat sesuatu disini adalah bekerja untuk perusahaan tempat dimana para pekerja tersebut bekerja. Dalam perjanjian kerja ini sudah pasti di sepakati oleh kedua belah pihak, syarat sah nya perjanjian kerja sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, ketentuan yang di tertuang pula dalam Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam perjanjian kerja sudah seharusnya setiap pihak menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dengan tidak mengindahkan perjanjian tersebut maka terjadilah wanprestasi. Wanprestasi yang kerap terjadi dalam perjanjian kerja yaitu adanya keterlambatan dalam
4
pembayaran upah. Gaji atau upah merupakan suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberian jasa kepada penerima jasa, untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan atau dinilai dalam uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.3 Pada Pasal 88 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertiannya bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh dari hasil pekerjaanya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya secara wajar, antara lain meliputi kebutuhan ekonomi yaitu sandang pangan dan papan kemudian kebutuhan psikis yaitu pendidikan, kesehatan dan rekreasi dan kebutuhan biologis yaitu perkawinan. Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja merupakan hal yang kerap terjadi di suatu perusahaan entah itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pengertian perusahaan menurut Molengraaf bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang atau mengadakanperjanjian-perjanjian perdagangan.4
3
Ibid, h.142.
4
Abdul R. Saliman, 2014, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h.82.
5
Keterlambatan pembayaran upah ini sudah tentu jelas mempengaruhi pekerja baik di bidang ekonomi dan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Karena dengan keterlambatan pembayaran upah tersebut para pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga dari pekerja. Seperti yang pernah terjadi pada UD. Gean Raya. UD. Gean Raya merupakan perusahaan yang sedang giat-giatnya meningkatkan produksinya, perusahaan ini bergerak dibidang jual beli kayu, kusen dan mebel. Perusahaan yang berdiri sejak 26 Desember 2005 ini bertempat di Jalan Bukit Indah 2 Nomor 8 Denpasar. Jumlah karyawan pada perusahaan ini sebanyak 24 orang yang dibagi menjadi dua golongan yaitu karyawan bawah dan staf. Untuk karyawan bawah ini merupakan pekerja yang bergerak dibidang pemotongan kayu dan pembuatan mebel, dari kayu yang masih utuh hingga di potong-potong sesuai dengan pesanan dan pembentukan mebel, untuk pekerja yang bergerak dibidang pemotongan kayu sebanyak 13 orang. Kemudian pekerja yang bergerak di bidang kusen sebanyak 4 orang. Dan untuk para staf yang mengurus semua pemesanan, pengiriman dan pengaturan keuangan sebanyak 7 orang. Perusahaan ini pernah mengalami masa sulit sehingga terjadinya keterlambatan pada pembayaran upah kepada pekerjanya. Keterlambatan pembayaran upah ini terjadi pada bulan Januari 2016, yang mengakibatkan para karyawan baru bisa mendapatkan upahnya pada Pebuari 2016.
Adanya kasus inilah yang menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ketika bekerja. Terlebih permasalah pengupahan, perusahaan wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Karena
6
para pekerja memiliki hak untuk menuntut. Pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan tentu bertanggungjawab terhadap perusahaan tempat dimana ia bekerja, lalu bagaimana dengan tanggung jawab pihak perusahaan itu sendiri terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Perlindungan terhadap tenaga pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Bedasarkan urain-uraian tersebut, maka telah menjadi keperluan akan adanya suatu perlindungan terhadap perkerja yang merupaka faktor terpenting pada suatu perusahaan. Maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Perusahaan UD. Gean Raya” 1.2 Rumusan Masalah Didalam penulisan skripsi ini sesuai dengan judul yang dikemukanan diatas, maka timbullah beberapa permasalahan yang dianggap perlu untuk mendapat penyelesaian dan penjelasan lebih lanjut, diantaranya 1. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja pada Perusahaan UD. Gean Raya? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada Perusahaan UD. Gean Raya? 1.3 Ruang Lingkup Masalah
7
Di dalam penyusunan skripsi maka perlu kiranya ditentukan secara tegas batasan materi yang akan diuraikan dalam tulisan tersebut. Hal ini tentunya untuk mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Pada permasalahan yang pertama faktor – faktor apa yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja pada UD. Gean Raya, ruang lingkup pembahasan meliputi : pelaksanaan pembayaran upah kepada pekerja, dan faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja. Permasalah yang kedua bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Gean Raya, ruang lingkup pembahasan meliputi : hak dan tanggung jawab para pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan, serta hak dan tanggung jawab perusahaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah. 1.4 Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Perusahaan UD. Gean Raya adalah sepenuhnya hasil dari pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri. Berdasarkan penelusuran di internet pada tanggal 25 September 2016 telah ditemukan dua (2) judul skripsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Adapun judul-judul tersebut adalah:
8
No. Judul Skripsi
Penulis
1.
I
Perlindungan Hukum
Gusti
Terhadap Eka
Tenaga Kerja Yang Dananjaya, Bekerja
Melebihi Fakultas
Waktu Jam Kerja Universitas Pada (PT.
Perusahaan Udayana, Bali
Suci 2015
Tours & Travel)
Rumusan Masalah Ngurah 1. Bagaimana bentuk Prasetia perlindungan hukum bagi SH, tenaga kerja yang bekerja Hukum melebihi waktu jam kerja pada Perusahaan PT. Bali Suci Tours Tahun & Travel? 2. Hambatan apa yang terjadi dalam proses pelindungan hukum bagi tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja Pada Perusahaan PT. Bali Suci Tours & Travel?
2.
Perlindungan Hukum
Feranika
Terhadap Anggasari
Tenaga
Kerja Jayantri,
Perempuan
Pada Fakultas
Malam
Hari
Di Universitas
Hotel Kelas Melati Udayana, (Studi
Di
Hotel 2016
Jayagiri Denpasar)
1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap SH, tenaga
kerjaperempuan
yang
Hukum bekerja pada malam hari di Hotel Jayagiri Denpasar? Tahun 2.
Apakah
dihadapi
hambatan
dalam
perlindungan
yang
pelaksanaan
hukum,terhadap
tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari pada
9
Hotel Jaya Giri Denpasar?
Oleh karena itu judul yang penulis angkat jelas berbeda dengan judul-judul diatas. Sehingga skripsi yang penulis angkat tentu masih original dalam artian belum ada yang menulis skripsi dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Perusahaan UD. Gean Raya. 1.5 Tujuan Penelitian Setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu karena dengan adanya tujuan yang jelas maka akan memberikan arah yang jelas pula untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: a. Tujuan Umum Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang di lakukan oleh penulis. 2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. 3. Melatih kemampuan penulis dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. b. Tujuan Khusus Terkait dengan tujuan umum di atas maka skripsi ini memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu: 1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja.
10
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah. 1.6 Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang ketenagakerjaan, memberikan wawasan bagi akademisi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Gean Raya. b. Manfaat Praktis Bagi praktisi, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi pembaca tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Gean Raya. Kemudian sebagai bentuk nyata kegiatan penelitian yang penulis lakukan untuk mendapat bahan informasi, serta sebagai suatu pemecahan masalah terhadap permasalah-permasalahan hukum yang penulis hadapi, khususnya mengenai
perlindungan
hukum
pekerja
yang
mengalami
keterlambatan
pembayaran upah.
1.7 Landasan Teoritis Didalam pembahasan penelitian ini sebelumya perlu kiranya dikemukakan suatu landasan teoritis yang menjadi landasan berfikir dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas menurut UU Ketenagakerjaan pada
11
Ketentuan umum, pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumya, selama dan sesudah masa kerja disebut ketenagakerjaan, dalam hal ini berkaitan pada tenaga kerja yang merupakan setiap orang yang mampu untuk melakukan setiap pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat lainnya. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu hubungan ketenagakerjaan pasti terdapat adanya hubungan antara pekerja dan pengusaha yang saling menuntut adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hubungan kerja tersebut tentu saja ada suatu perjanjian antara pekerja dan perusahaan. Adapun asas-asas dalam
suatu
perjanjian
yang terdapat
dalam
KUHPerdata
yaitu
asas
konsesualisme, asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak. 1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Bedasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dimana kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. 2. Pacta Sunt Servanda, artinya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bedasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. 3. Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian, kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Namun kebebasan kontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum5 UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan, bahwa : “tiap- tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Di dalam 5
Titik Triwulan Tutik, 2010, Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional, Prenda Media Group, Jakarta, h.227.
12
ketentuan pasal ini ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjaan dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Suatu pekerjaan tidak mempunyai nilai ekonomi saja. Tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan bagi manusia yang tinggi.suatu pekerjaan baru memenuhi semua itu bila keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pelaksaannya adalah terjamin. Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap
pekerja dapat
memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pekerja. Peraturan Perusahaan dibuat untuk menjadi pegangan bagi perusahaan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja, dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha perusahaan. Dalam hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antara subyek hukum secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum itu sendiri. Sehingga pada akhirnya suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta
13
objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.6 Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian menurut
pandangan Philipus
M.Hadjon,
perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (setelah adanya sengketa), baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.7 Pengertian perlindungan pekerja adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tututan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosia dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap warga Negara di bidang perburuhan, Imam soepomo membagi perlindungan buruh menjadi tiga macam yaitu: 1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha memberikan kepada pekerja penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari – hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu diluar kehendaknya.
6
Salim HS, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.263 7
Philipus M.hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu Surabaya, h.2.
14
2. Perlindungan sosial yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umunya dari sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. 3. Perlindungan teknis yaitu satu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau oleh bahan yang diolah yang dikerjakan di perusahaan.8 Pengertian Upah pada Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pasal 88 ayat 1 UU Ketenagakerjaan
menyebutkan
setiap
pekerja/buruh
berhak
memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk maksud
tersebut,
pemerintah
menetapkan
kebijakan
pengupahan
untuk
melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan meliputi : a. Upah minimum b. Upah kerja lembur c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
8
Zaeni Asyahdie, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.86
15
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya f. Bentuk dan cara pembayaran upah g. Denda dan potongan upah h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional j. Upah untuk pembayaran pesangon k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan Beberapa teori yang perlu diperhatikan yaitu teori yang digunakan dalam menetapkan upah, yaitu: a. Teori upah normal, oleh David Ricardo b. Teori undang – undang upah besi oleh Lassale c. Teori dana upah oleh Stuart Mill Senior Sedangkan pengertian perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu: a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun nnegara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16
Dalam UU Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dimana Undangundang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status dari hak dan kewajiban para tenaga pekerja dari para pemberi kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Karena kewajiban tenaga kerja merupakan hak pengusaha atau pemberi kerja, dan sebaliknya bahwa kewajiban pengusaha merupakan hak dari para pekerja. Pengertian Tanggung Jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjdi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.9 Kemudian pengertian mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan komunitas lokal. Selain itu, Corporation Social Responsibility juga merupakan konsep bahwa organisasi dan perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang ada disesuaikan dengan objeknya masing-masing.10 9
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.1006. 10
Aan Masjumam Kharul Khaer, 2015, “ Tanggung Jawab Perusahaan”, URL : https://aanmasjumam.wordpress.com/2015/01/22/tanggung-jawab-perusahaan/. diakses tanggal 18 Oktober 2016
17
1.8 Metode Penelitian Sebagaimana di ketahui bahwa dalam penulisan suatu karya ilmiah salah satu komponen penentu sebagai syarat adalah metode yang di pergunakan untutk pencarian data dari karya tulis tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah “mengamati secara langsung atau menyelidiki ke lapangan dalam artian membandingkan anatara teori dan praktik. Sedangkan menurut Soetrisno Hadi yang dimaksud dengan metodelogi ialah suatu cara atau metode untuk memberikan garis-garis yang dan mengajukan syarat-syarat yang yang sangat keras, yang maksudnya ialah agar menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.11 a. Jenis Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta fakta yang ada di lapangan. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.
b. Jenis Pendekatan 11
Sutrisno Hadi, 1979, Metodelogi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psykologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h.4.
18
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini adalah UD. Gean Raya. Sedangkan dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan yang diperuntukan sebagai dasar dalam menganalisis penelitian hukum ini. c. Sifat Penelitian Penelitian ini memiliki sifat penelitian Deskriptif. Menurut Hidayat syah penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.12 Sedangkan menurut Punaji Setyosari ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif
adalah
penelitian
yang
bertujuan
untuk menjelaskan
atau
mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.13
d. Sumber Data Data yang diteliti dalam skripsi ini yaitu :
12
Hidayat syah, 2010, Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif, Suska Pres, Pekanbaru, h.17 . 13
Punaji Setyosari, 2010, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Kencana, Jakarta, h.25.
19
a. Data Primer merupakan data yang bersal dari data lapangan, data lapangan itu diperoleh dari pada responden, responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.14 Sehingga data yang diperoleh dengan melakukan penelitian pada UD Gean Raya. b. Data Sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum premier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan lainnya dan bahan hukum tersier yaitu data yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa inggris maupun bahasa indonesia, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.15 Dengan kata lain bahwa Data Sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Misalnya, data tentang hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
e. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah terhadap data primer dengan cara memperoleh data yang berkaitan dengan
14
H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25. 15
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.202.
20
pokok pembahasan dari responden yang dipandang mengerti dan menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara dengan megajukan pertanyaanpertanyaan kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi dapat dilakukan variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara. Maksud dari wawancara tersebut mengkonstruksi mengenai: orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lainlain.16 Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di UD. Gean Raya. f. Teknik Penentuan Sampel Penelitian Penelitian ini menggunakan non probability sampling. Menurut Sugiyono non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.17 Dari keempat bentuk-bentuk non probability sampling, penelitian ini menggunakan bentuk purposive sampling. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah
diketahui
sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. g. Pengelolaan dan Analisis Data
16 17
H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, op.cit. h.26.
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, h.60
21
Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisa.18 Analisis data secara kualitatif. Setelah data diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan maka data tersebut diolah secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini. Landasan teori bermanfaat sebagai pemandu agar fokus dengan fakta yang ada di lapangan.
18
h.72.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
