DAFTAR ISI
Halaman Metodologi Penjelasan Pembatasan Penelitian Analisa Media Executive Summary Analisa Hasil Media Monitoring Ringkasan Kompas Koran Sindo Gatra Detik.com Okezone Rakyat Merdeka Online Lampiran-lampiran -
Kliping-kliping
1|Page
2 2 2-3 4 4-7 8-17
Metodologi Penjelasan Penelitian analisis media tentang Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 Tahun) menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan framing analysis. Jenis analisis ini merupakan upaya untuk membedah cara-cara ideologi media yang mengkontruksi opini khalayak terhadap artikel menyangkut program Wajib Belajar 12 tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mewakili pemerintah. Sebagai referensi, Redi Panuju menyatakan bahwa frame analysis adalah analisis untuk membongkar ideologi di balik penulisan informasi. Analisis ini mampu membawa strategi seleksi, penonjolan yang terjadi pada faktanya dalam berita makna yang lebih agar mampu menarik dan lebih diingat oleh para khalayak. Sehingga mampu menggiring interpretasi sesuai perspektifnya. Sedangkan framing media menurut Tuchman adalah berita yang mengorganisasikan realitas setiap hari. Digunakan sebagai media kerja jurnalis yang mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi secara tepat dan cepat sehingga mampu menyampaikan kepada para pembaca. Penyajian beritanya mampu memberikan pengaruh yang sistematis agar penerima berita dapat mengerti. Model proses framing yang akan digunakan dari penelitian analisis media tentang Wajib Belajar 12 tahun yakni Frame Setting. Salah satu aspek untuk pengkondisian agenda yang lebih menitik beratkan pada isu yang lebih penting. Agenda setting pertama yaitu isu tentang Wajar 12 tahun dan yang kedua transmisi atribut menyangkut isu pendidikan lainnya yang memperoleh perhatian khusus dalam agenda setting media massa yang diteliti. Pembatasan Penelitian Dalam analisis media isu Wajib Belajar 12 tahun, jangka waktu penelitian dilakukan sejak bulan Juli 2015 hingga Desember 2015. Sedangkan pengambilan data penelitian bersumber pada 5 media cetak nasional (koran dan majalah) serta 4 media online. Adapun media-media tersebut terdiri dari:
Media Cetak
Kompas
Detik.com,
Koran Sindo,
Viva.com,
Republika,
Okezone dan
Majalah Tempo dan
Rakyat Merdeka Online
Gatra
2|Page
Media Online
Peneliti melakukan media monitoring harian terhadap ke sembilan media di atas. Hasil pencarian dari media monitoring menyangkut artikel yang secara langsung maupun tidak langsung menyinggung soal Wajib Belajar 12 tahun. Sebagai pembanding, peneliti juga mengumpulkan artikel lain seputar dunia pendidikan yang mendapatkan perhatian besar dari media. Semua materi tersebut kemudian dikliping menjadi sumber primer dan sekunder untuk di analisa. Dari segi waktu, media monitoring dilakukan dalam rentang waktu setiap tanggal 26 dalam bulan berjalan hingga 26 bulan berikutnya. Hal ini karena, hasil dari penelitian ini akan diserahkan kepada user (pengguna) setiap tanggal 27. Pembatasan penelitian terhadap media-media yang terpilih berdasarkan atas perbedaan kepemilikan dari setiap media massa di atas. Sehingga pemerataan status kepemilikan bisa mendorong obyektifitas hasil penelitian lebih akurat dan terjaga. Pemilihan media di atas telah disetujui dan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan New Indonesia.
3|Page
Analisa Media Agustus 2015
Executive Summary Pemberitaan isu pendidikan (baik yang relevan dengan program Wajib Belajar 12 tahun Wajar maupun dimensi sekitarnya) selama bulan Agustus 2015 lebih banyak, merata dan beragam dibanding sebulan sebelumnya. Dari 9 media massa (Kompas, Koran Sindo, Republika, Majalah Tempo, Gatra, Detik.com, Viva.com, Okezone dan Rakyat Merdeka Online) yang menjadi sumber data penelitian terdapat setidaknya 45 artikel yang ditemukan membahas isu pendidikan. Bila dibandingkan bulan Juli 2015, total artikel pendidikan hanya 27 saja. Dari 45 artikel yang terkumpul, terdapat 10 artikel yang membahas program Wajib Belajar 12 tahun baik secara langsung maupun tidak langsung. Artikel yang secara langsung membahas Wajar 12 tahun dikemukakan langsung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang menjadi leading sector bagi sosialisasi dan pelaksanaan program. Sementara ada beberapa artikel yang menyinggung program ini melalui narasumber yang menjadi stakeholders (pemangku kepentingan) sektor pendidikan seperti lembaga swadaya masyarakat, pejabat, peneliti dan pemerhati pendidikan. Agenda setting dari pemberitaan yang terjadi selama bulan Agustus 2015 secara langsung berpengaruh pada pemberitaan isu Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Dalam kurun 30 hari, ada beberapa artikel yang menjadikan isu pendidikan menjadi headline. Walaupun isu-isu tersebut tidak menyangkut soal Wajar 12 tahun. Kompas menempatkan artikel berjudul Membangun Asa dan Nilai Toleransi sebagai headline pada edisi 25 Agustus 2015. Tulisan ini mengangkat soal bagaimana kondisi anak dan sekolah yang berada di kawasan Wara, Negeri (Desa) Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Tulisan ini mengajak pembaca untuk bersimpati pada situasi pendidikan yang begitu sederhananya. Meski demikian, penulis artikel mengungkapkan ada nilai lebih dari sekolah ini yang mengajarkan nilai-nilai toleransi di wilayah yang masuk kategori rentan konflik. Berbeda dengan Kompas, Republika menurunkan artikel investigasi terkait dugaan pungutan liar pada penerimaan Siswa Baru di Depok sebagai headline berseri. Serial artikel investigasi ini dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan laporan ini disusun. Tentu saja artikel yang bernuansa negatif ini memberikan gambaran buruk terhadap peningkatan kualitas sektor pendidikan tanah air yang sedang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui artikel ini ini membuktikan bahwa Kemendikbud masih gagal dalam menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme sektor pendidikan.
4|Page
Artikel Wajib Belajar 12 tahun periode Agustus 2015 diangkat oleh Kompas, Koran Sindo, majalah Gatra, Detik.com, Okezone dan Rakyat Merdeka Online. Ini artinya dari 9 media yang diteliti, 6 media mengupas isu Wajar 12 tahun pada periode Agustus 2015. Sehingga meski kuantitas tetap sedikit, namun terjadi pemerataan pada media yang menjadi sumber penelitian. Ada beberapa perspektif yang sama dari media-media tersebut dalam memuat artikel Wajar 12 tahun. Kompas dan Koran Sindo misalnya, dua media ini mengangkat soal tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mewujudkan Nawacita pendidikan melalui program Wajar 12 tahun. Ada satu advertorial yang dipesan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul: Dikdasmen, Sinergi untuk Wajib Belajar 12 tahun. Sementara meski jumlah artikel Wajar 12 tahun paling banyak, namun Detik.com tidak secara khusus mengupas isu Wajar 12 tahun seperti yang dilakukan Kompas dan Koran Sindo. Dari 3 artikel yang ada, isu utamanya membahas hal lain yang berkorelasi dengan Wajar 12 tahun. Artikel yang bersifat advokasi justru dilakukan oleh Okezone dengan judul tulisan: MK Didesak Segera Bahas Wajib Belajar 12 tahun. Artikel ini ditulis berdasarkan press conference yang diselenggarakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia).
Adapun komposisi dari jumlah artikel yang mengulas isu Wajar 12 Tahun dan isu pendidikan lainnya sebagai berikut: Tabel 1. Artikel Jumlah Wajib Belajar 12 Tahun
10
Pendidikan lainnya
37 Total
Diagram 1
5|Page
47
Tabel 2 Media
Jumlah
Kompas
2
Koran Sindo
2
Republika
0
Gatra
1
Majalah Tempo
0
Detik.com
3
Viva.com
0
Okezone.com
1
Rakyat Online.com
Merdeka
1
Diagram 2 Jika dilihat dari isi berita, artikel penelitian tentang Wajib Belajar 12 tahun dimasukkan ke dalam 3 kategori tone yaitu positif, netral dan negatif. Selama periode bulan Agustus 2015, table berikut menjelaskan tentang hal ini: Tabel 3
6|Page
Tone
Jumlah
Positif
5
Netral
3
Negatif
2
Diagram 3 Seperti halnya bulan Juli 2015, pemberitaan yang paling banyak menjadi headline dari berbagai media massa cetak nasional masih menyangkut isu ekonomi dan politik. Isu ekonomi menyangkut soal krisis finansial yang mengancam Indonesia akibat terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Sedangkan isu politik, masih menyangkut sorotan terhadap keputusan Reshuffle Kabinet yang diputuskan Presiden Joko Widodo. Kedua isu tersebut juga menjadi headline dari strategi agenda setting berbagai media online yang diteliti. Agenda setting dari media online dapat diukur dari kecepatan informasi yang disampaikan dan peletakan artikel dalam portal. Bila artikel diunggah dengan cepat dan masuk dalam front page, maka media tersebut menjadikan isu tersebut sebagai isu utama. Dengan minimnya isu Wajar 12 tahun, memberikan gambaran bahwa Kemendikbud masih belum melakukan diseminasi informasi yang memadai menyangkut program Wajar 12 tahun yang dilakukan.
7|Page
Analisa Media Monitoring: Wajib Belajar 12 tahun I. Kompas Selama periode Agustus 2015, Kompas hanya mengupas isu Wajib Belajar secara sebanyak 2 artikel di tanggal yang berbeda. Adapun artikel yang menyangkut isu Wajar 12 tahun sebagai bahasan utama antara lain: 1. Judul: Wajib Belajar 12 tahun Putus Sekolah Jadi Penghalang Ringkasan: Artikel ini ditulis berisi data yang dikemukakan oleh Data Educational Sector Analytical and Capacity Development Partnership Indonesia yang menyebutkan lebih dari 7 juta anak usia sekolah 7-19 tahun belum sekolah. ACDP Indonesia menilai angka putus sekolah lebih signifikan di SMP dengan 1,74 persen murid putus sekolah dan 8 persen dari murid yang selesai SMP tidak lanjut ke SMA. Akibatnya, angka partisipasi kasar SMA hanya 76 persen (tahun 2011/2012). Totok Amin Seofijanto dari Partnership mengungkapkan dari mereka yang berhasil selesai sekolah dasar, 95,3 persen lanjut ke sekolah menengah pertama. Sisanya putus di jalan karena masalah biaya. Bukan biaya di sekolah, melainkan biaya pendukung, seperti biaya menuju sekolah. Untuk menanggapi data dan permasalahan yang disampaikan, penulis artikel melakukan verifikasi kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Thamrin Kasman menjawab bahwa pemerintah selama ini selama ini memberi bantuan, seperti biaya pendidikan di program Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah. Meskipun di awal tulisan, artikel ini berisikan hal yang kurang positif terhadap pelaksanaan program Wajar 12 tahun, namun jurnalis telah melakukan cek and balance dengan menyertakan narasumber dari pihak pemerintah. 2. Judul: Anggaran Fungsi Pendidikan Akses Wajib Belajar 12 Tahun DIperluas Ringkasan: Artikel ini berisikan upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperluas akses Wajar 12 tahun. Anies Baswedan bahkan menjelaskan Mendikbud, Anies Baswedan menjelaskan selama lima tahun ke depan, jumlah ruang kelas baru akan ditambah karena ada kebutuhan 108.000 unit. Selain itu akan ada 5.000 sekolah baru sekaligus tambahan 30.000 perpustakaan dan 34.000 laboratorium. Dalam artikel ini juga disertakan pernyataan dari Indonesia Corruption Watch terkait pemanfaatan jumlah anggaran pendidikan. Menurutnya harus ada pemetaan kebutuhan dengan menggunakan basis data yang jelas. 8|Page
Untuk mengukur value dari setiap artikel tentang Wajib Belajar 12 Tahun di atas, maka digunakan indikator Public Relation (PR) Value. Dengan menggunakan PR Value, pihak pengguna dapat mengetahui seberapa besar nilai setiap artikel dilihat dari perspektif PR. Formula pengukuran PR Value yang selama ini digunakan yaitu:
Halaman Depan: Ukuran artikel x rate iklan x 8 (tanpa foto/x 10 dengan foto) + 10% PPN. Halaman Dalam: Ukuran artikel x rate iklan x 3 (tanpa foto/x 5 dengan foto) + 10% PPN
Adapun PR Value dari 2 artikel Wajib Belajar 12 Tahun di Kompas sebesar Rp 42.042.000; Tabel 5 Artikel
Value
Artikel 1
23,562,000
Artikel 2
18,480,000 Total
42,042,000
Selama bulan Agustus 2015, Kompas juga menulis 12 artikel pendidikan yang secara tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Wajar 12 tahun. Artikel pendidikan yang menarik perhatian Kompas bertema: Tenaga Pendidik (5 artikel), Permasalahan Pendidikan (4) dan fasilitas pendidikan (3). Secara garis besar, isu guru yang dikupas menyangkut pemberdayaan tenaga pendidik yang kualitasnya masih rendah. Memiliki peran yang sangat vital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mampu memberikan solusi agar kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini karena kualitas guru berbanding lurus dengan kualitas murid yang dididik. Jika dilihat dari tone, ada beberapa artikel bernada negatif yang ditulis Kompas terkait sektor pendidikan. Sebagian besar artikel negatif tersebut masih menyangkut seputar kualitas tenaga pendidik yang ada. Artikel lainnya menyangkut pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang dianggap melanggar aturan yang berlaku dari Kemendikbud kepada sekolah-sekolah. Beberapa artikel bernada negatif antara lain: “Tenaga Pendidik, PElatihan Guru Tak Memadai”dan “Lagi, Polisi Selidiki MOS”. Namun dari beberapa artikel yang ditulis, ada juga artikel yang memberikan inspirasi bagi dunia pendidikan Indonesia, seperti pada artikel yang berjudul “Menuju Pendidikan Transformatif”dan Membangun Asa dan Nilai Toleransi. Masing-masing artikel memberikan pencerahan yang dalam bagi perkembangan sektor pendidikan agar lebih positif ke depannya. 9|Page
Jika diklasifikasikan ke dalam 3 tone (positif, negatif dan netral), komposisi artikel yang ada sebagai berikut Tabel 6 Tone Positif Netral Negatif
Jumlah 6 6
Diagram 6
II. Koran Sindo Sama seperti Kompas, Koran Sindo mengangkat isu Wajib Belajar 2 tahun sebanyak 2 kali pada tanggal yang berbeda. Masing-masing artikel mengupas perspektif yang berbeda menyangkut implementasi program ini. Adapun artikel yang dimaksud sebagai berikut: 1. Tantangan Pendidikan Makin Berat Ringkasan: Artikel ini ditulis berisi pernyataan yang transparan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanah air. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai tantangan dunia pendidikan semakin berat. Namun, adanya asesmen yang tepat dapat membantu menjawab tantangan tersebut. 10 | P a g e
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Supriyatno mengatakan, tantangan pendidikan di Indonesia adalah disparitas antarwilayah. Tidak hanya dari pendidikannya, tapi juga infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan pada suatu acara seminar “Asesmen dalam Reformasi Evaluasi Pendidikan”. Meskipun demikian, artikel ini juga menyitir informasi dari beberapa narasumber yang juga hadir dalam seminar tersebut. Masing-masing narasumber memberikan informasi yang konstruktif terhadap sektor pendidikan yang saat ini coba ditingkatkan kualitasnya melalui Wajar 12 tahun. 2. Judul: Anggaran Pendidikan 2016, Prioritas Tuntaskan Wajar 12 Tahun Ringkasan: Ringkasan: Artikel ini berisi informasi dari Pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Pemerintah mengurangi anggaran di Kemendikbud untuk tahun 2016 sebesar Rp 7,9 triliun. Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Dana sebesar Rp 7,9 triliun digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan dari total anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 sebesar Rp 424, 25 triliun, Kemendikbud hanya menerima Rp 49,2 triliun. Angka ini turun dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun lalu sebesar Rp 53,2 triliun. Dari artikel ini, publik dapat melihat transparansi penggunaan alokasi anggaran pendidikan yang akan dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari informasi anggaran yang transparan, semua pihak dapat mengawasi segala bentuk penyelewengan dana pendidikan di atas. Adapun PR Value dari 2 artikel Wajib Belajar 12 tahun di Kompas sebesar Rp 118.681.200; Tabel 7 Artikel
Value
Artikel 1
85.536.000
Artikel 2
33.145.200 Total
118.681.200
Selain artikel Wajar 12 tahun, Koran Sindo juga menulis 6 artikel pendidikan lainnya selama periode Agustus 2015. Artikel pendidikan yang menarik perhatian Koran Sindo bertema: Tenaga Pendidik (3 artikel), Permasalahan Pendidikan (1) dan fasilitas pendidikan (1) dan advertorial (1).
11 | P a g e
Sama seperti Kompas, secara garis besar isu guru yang dikupas menyangkut pemberdayaan tenaga pendidik yang kualitasnya masih rendah. Pemerintah disarankan menyiapkan langkahlangkah reformasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yang ada saat ini. Sedangkan yang menyangkut fasilitas, isu yang diangkat terkait permasalahan penyediaan buku kurikulum yang tidak merata dan fasilitas transportasi Transjakarta gratis bagi siswa melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika dilihat dari tone, ada satu artikel bernada negatif yang ditulis Koran Sindo yang berjudul “Buku Kurikulum Tak Merata”. Sedangkan artikel yang positif dapat dilihat dari judul “Ribuan Calon Guru Dikirim Ke Pelosok”. Tulisan ini memberikan harapan akan pemerataan pendidikan di Indonesia. Adapun komposisi artikel yang dimuat Koran Sindo bila dilihat dari tone yaitu: Tabel 8 Tone Positif Netral Negatif
Jumlah 3 2 1
Diagram 8
12 | P a g e
III.
Gatra
Gatra selama periode Agustus 2015 hanya mengangkat satu artikel yang mengupas program Wajib Belajar 12 tahun. Jenis artikel ini pun bersifat advertorial yang artinya pesanan dari pihak terkait (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Adapun artikel yang dimaksud yaitu: Judul: Dikdasmen: Sinergi untuk Wajib Belajar 12 Tahun Tantangan Pendidikan Makin Berat Ringkasan: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menggabungkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dengan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi DItjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Sinergi untuk kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyatakan ada dua hal mendasar latar belakang penggabungan kembali Ditjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pertama, efisiensi ini sebagai isu penting untuk memangkas kecenderungan birokrasi yang terlalu gemuk dan tak praktis. Yang kedua, penggabungan ini sebagai upaya sinergi menunjang keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Target utamanya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah secara nasional menjadi 97% pada 2020 mendatang. Walau judul di atas terkesan negatif, namun artikel di atas sebenarnya menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam melakukan sinergi antar sektor di lingkungan internal sendiri. Apalagi sinergi ini dimaksud sebagai pendorong percepatan program Wajib Belajar 12 tahun di tanah air. Artikel pendidikan lainnya yang diangkat Gatra juga bersifat advertorial tentang hadirnya Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru membawa angin surga bagi anak-anak Indonesia yang sulit mengenyam pendidikan di Malaysia. Dedikasi dan semangat yang tak padam dalam melayani, menuai pujian. Tak pelak, penghargaan pun diraih. IV.
Detik.com
Detik.com merupakan media online yang paling banyak memuat isu Wajib Belajar 12 tahun periode Agustus 2015. Media ini menulis 3 artikel yang seluruhnya tidak secara langsung menyangkut sektor pendidikan. Program Wajib Belajar 12 tahun disinggung sebagai pendukung dari informasi yang disampaikan dalam artikel. Meskipun demikian, pembaca dapat menilai bahwa program Wajar 12 tahun juga terkait pada isu-isu penting lainnya di tanah air. Adapun artikel yang dimaksud yaitu:
13 | P a g e
1. Judul: Tekan Jumlah Pernikahan Usia Muda, KUA Diharap Tak Memberi “Dispensasi” Ringkasan: Menikah di usia terlalu muda memilki berbagai risiko seperti tingginya jumlah perceraian dan jumlah kematian ibu dan bayi. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) pun diperlukan untuk mencegah pernikahan di usia yang terlalu muda. "Diharapkan KUA tidak memberikan dispensasi pada mereka yang menikah dan umurnya belum 16 tahun. Ini kan dapat disebut pelanggaran juga terhadap UU, termasuk UU perlindungan anak," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudibyo Alimoeso di kantor Yayasan Kesehatan Perempuan, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015). Meski begitu, tetap diharapkan usia minimal menikah yakni 18 tahun untuk perempuan agar wajib belajar 12 tahun tercapai. Saat ini pun, BKKBN sudah mengeluarkan modul calon pengantin yang terdapat kondom di dalamnya. Modul tersebut sudah disebarkan ke KUA beberapa daerah di Indonesia. Menurut Sudibyo, tidak masalah memasukkan kondom di dalam modul tersebut. 2. Judul: Motivasi Mahasiswa UGM, Gubernur Ganjar Bicara Impor Sapi Hingga Ideologi Ringkasan: Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama), Ganjar Pranowo, memberi ceramah motivasi kepada 9.536 mahasiswa baru. Dia mengingatkan tantangan Indonesia di masa depan semakin hari semakin berat. Oleh karena itu dia meminta mahasiswa baru harus siap menghadapi persaingan internasional Ganjar bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu. Anies mengungkapkan 60-70 persen suplai tenaga kerja Indoneisa adalah lulusan SD dan SMP. "Kalau seperti ini, kita mau bersaingan di dunia internasional, pasti akan kalah. Saya juga sudah minta Pak Anies agar wajib belajar (wajar) 12 tahun diujicobakan di Jateng dan disetujui," katanya 3. Judul: Dua Tahun Memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Merasa Banyak Kekurangan Ringkasan: Hari Minggu 23 Agustus 2015, kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan wakilnya Heru Sudjatmoko sudah berjalan dua tahun. Ganjar mengakui visi misinya ketika kampanye dulu belum sepenuh terealisasi karena masih perlu banyak koreksi dan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Ganjar menegaskan dirinya perlu mempersiapkan "jurus" baru untuk mencapai tujuannya terutama terkait kondisi ekonomi yang belum bagus. Oleh sebab itu untuk menunjang perbaikan kondisi ekonomi, Ganjar masih fokus dengan perbaikan infrastruktur.
14 | P a g e
Sementara itu hal lainnya yang juga diperhatikan Ganjar adalah pendidikan. Menurutnya tenaga kerja di Jawa Tengah tingak pendidikannya masih banyak yang belum bisa bersaing karena hanya lulusan SD atau SMP. Oleh sebab itu ia mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan agar uji coba wajib belajar 12 tahun di lakukan di Jateng. Dari ke 3 artikel di atas, satu artikel menyinggung program Wajib Belajar 12 tahun yang masuk ke dalam dimensi isu pernikahan di kalangan muda. Hal ini dikarenakan angka menikah usia muda di Indonesia tergolong cukup tinggi. Apabila angka ini tidak ditekan, maka akan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program Wajar 12 tahun. Sementara 2 artikel lainnya dikaitkan dengan profil tokoh Gubernur Jawa Tengah yang menggunakan program Wajar 12 tahun sebagai salah satu indikator keberhasilan kepemimpinannya di daerah tersebut. V.
Okezone
Meskipun hanya memuat satu artikel menyoal program Wajib Belajar 12 tahun, namun Okezone menulis hal yang cukup fundamental terkait advokasi uji materi UU Sisdiknas yang menaungi program Wajar 12 tahun. Isu penting ini dikemukakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) dalam suatu press conference di Jakarta. Adapun artikel yang dimaksud yaitu: Judul: MK Didesak Segera Bahas Wajib Belajar 12 tahun Ringkasan: Program Wajib Belajar 12 Tahun hingga kini belum diterapkan maksimal. Bahkan, usulan pembahasan program tersebut hingga kini belum disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 5 September 2014, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) mendaftarkan uji materi Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang wajib belajar sembilan tahun. NEW Indonesia menilai, ketentuan tersebut menghalangi hak anak usia sekolah meraih pendidikan layak. Menurut mereka, wajib belajar seharusnya 12 tahun. Kuasa Hukum Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ridwan Darmawan, menjelaskan, sejak diajukan tahun lalu, program tersebut belum juga disidangkan di MK. Karena itulah tim kuasa hukum JPPI melayangkan surat kepada MK untuk menanyakan perkembangan perkara uji Materi UU Sisdiknas tersebut. Isi artikel ini positif bagi legal standing pelaksanaan Wajar 12 tahun itu sendiri. Sayangnya, sampai dengan saat ini perkara ini belum mendapatkan tanggapan balik dari Mahkamah Konstitusi (MK).
15 | P a g e
VI.
Rakyat Merdeka Online
Rakyat Merdeka Online menulis artikel pendek terkait Wajib Belajar. Sayangnya, artikel tersebut memuat program Wajib Belajar 9 tahun yang disitir dari Kepala SDN 5 Siantan, Kab Mempawah Kalimantan Barat. Adapun artikel yang dimaksud yaitu: Judul: Ruangan Terbatas, Siswa SD Negeri Terpaksa Belajar di Surau Ringkasan: Siswa Sekolah Dasar Negeri 5 di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, terpaksa belajar di surau. Pasalnya, ruang kelas yang terbatas tidak bisa menampung tingginya peningkatan jumlah siswa tahun ini. "Namun minat dan semangat belajar siswa tersebut sangat tinggi. Terlihat pada saat belajar siswa sangat aktif," ujar Kepala SDN 5 Siantan, Adi Priyanto, S.Pd. saat di temui di SDN 5 Siantan Desa Jungkat, kec. Siantan Kab. Mempawah (Rabu, 5/8). Dia menjelaskan, warga sangat mementingkan pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun. Sebab, masyarakat sadar pendirikan bisa menunjang masa depan yang lebih baik dan bisa mencapai cita-cita. Meski begitu, para pemangku kebijakan diharapkan memperhatikan lagi fasilitas pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil. VII. Lain-lainnya Republika selama periode Agustus 2015 tidak menulis sama sekali artikel mengenai program Wajib Belajar 12 tahun. Namun demikian, Republika cukup menaruh perhatian besar terhadap isu pendidikan nasional. Terdapat setidaknya 14 artikel yang mengupas seputar berita aktual dunia pendidikan tanah air. secara umum. Sayangnya hamper sebagian artikel yang ada bernilai negatif terkait permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan selama kurun Agustus 2015. Isu terkait permasalahan kompetensi guru dimuat dalam beberapa artikel pada hari yang berbeda. Sedangkan artikel negatif lainnya yang menonjol yaitu terkait dugaan pungutan liar pada proses Pendaftaran Perserta DIdik Baru (PPDB) di Depok, Jawa Barat, Kondisi yang memalukan ini dimuat dalam artikel investigasi serial yang sampai dengan laporan ini disusun masih berlangsung. Hanya ada dua artikel bernilai positif yang diangkat Republika yaitu terkait anggaran pendidikan di madrasah dan keterlibatan lembaga adat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Majalah Tempo selama periode Agustus 2015 hanya menulis 1 artikel menyangkut dunia pendidikan nasional. Artikel tersebut berjudul Menuju Pendidikan Berkualitas. Dalam artikel ini Tempo mengangkat dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dunia pendidikan juga dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian system pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis. 16 | P a g e
Vivanews.com menjadi satu-satunya media yang tidak memiliki artikel yang relevan seputar dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan pengamatan, media online ini selama Agustus 2015 fokus pada pemberitaan yang mengkritisi segala kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi dan Politik. Terakhir, bila diklasifikasikan berdasarkan tema, maka artikel pendidikan periode Agustus 2015 terdiri atas: Tabel 4 Klasifikasi Isu Siswa 3 Anggaran Pendidikan 4 Ujian nasional 1 Tenaga Pendidik 11 MOS 2 Permasalahan Pendidikan 5 Fasilitas 6 Advertorial 3 Pungutan liar 4 Hukum 1 Lain-lain 5 Total 45
Diagram 4 --------------------------00000000000000000----------------------------------
17 | P a g e
