daftar isi editorial 04 laporan utama 5-12 Kolom nasional nasional monitoring sidang laporan kegiatan profil elsam 24

daftar isi editorial

04

Sebuah Jerat bernama Masa Lalu Mudah-mudahan membanjirnya ingatan masa lalu itu bisa membangunkan publik dari amnesia akut akan keniscayaan penataan ulang dan konsolidasi demokrasi tanpa menghadapi masa lalu.

laporan utama Demokrasi yang terpusat pada pemilihan umum atau electoral democracy hanya memberi kesempatan pada kekuatan neoliberal dan predatoris untuk bergantian menguasai lembagalembaga negara di pusat maupun daerah.

5 - 12

Mencari Celah Penyelesaian Masa Lalu: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tidak terbukanya katup masa lalu, akan berakibat pada langgengnya segregasi sosial di masyarakat, sebagai akibat stigmatisasi warisan rezim otoriter. Jika dibiarkan, situasi ini bisa menjadi bom waktu, yang setiap saat bisa meletupkan konflik horisontal, dan bukan tidak mungkin, menghadirkan peristiwa yang lebih buruk dari masa lalu.

(politikana.com)

Suara Korban yang tak Tertahankan

Kolom

Propaganda hitam (black propaganda) Angkatan Darat – kemudian Rezim Orde Baru – telah memutar balik peran mereka dalam catatan sejarah. Dari pahlawan, oleh militer Orde Baru, mereka diposisikan sebagai pengkhianat bangsa.

nasional

18-19

Seabad (Kejahatan) Perkebunan Sawit Perayaan oleh GAPKI (Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) sebagai sebuah keberhasilan ekonomi dalam sektor sawit telah mengaburkan realitas konflik yang menjadi gambaran sesungguhnya bagi industri perkebunan. Keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaanperusahaan yang terlibat di dalamnya didasari pada ketersediaannya lahan dari petani skala kecil dan masyarakat adat, dan eksploitasi buruh.

laporan kegiatan

20-23

Mengurangi Pelanggaran HAM dengan Pendokumentasian. Kekuatan sebuah Lembaga Studi & Advokasi yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia terletak pada Informasi & Pengetahuan" (alm. Asmara Nababan, 2009)

profil elsam

24

nasional

13-15

Peluang Pembubaran Organisasi Massa Anarkis Jika ada kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi-aksi kekerasan, yang bukan hanya meresahkan masyarakat luas, tapi nyata-nyata telah banyak menimbulkan korban, pada para penegak hukum agar mencarikan jalan yang sah dan legal untuk bisa perlu dilakukan pembubaran atau perubahan (Presiden SBY)

monitoring sidang

16-17

Pe rke m b a n g a n Pe r s i d a n g a n Ka s u s Penyerangan Ahmadiyah Cisalada Persidangan kasus penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Kampung Cisalada pada 1 Oktober 2010 lalu akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cibinong Kabupaten Bogor mulai tanggal 17 Januari 2011. Persidangan tersebut terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh ratusan warga Kampung Kebon Kopi dan Pasar Salasa Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor terhadap warga Kampung Cisalada

surat pembaca

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

www.elsam.or.id

Redaksional Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum Redaktur Pelaksana: Widiyanto Dewan Redaksi: Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Otto Adi Yulianto, Zainal Abidin, Wahyu Wagiman Redaktur: Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien, Ester Rini Pratsnawati, Paijo Sekretaris Redaksi: Triana Dyah

Pembaca yang budiman, Redaksi mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pembaca yang telah mengirim balik survey Buletin Asasi, antara lain Sdr. Mohammad Wahyudin dari Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan ( YLKMP ) Lombok Utara NTB; Bp. Husnu Abadi Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Riau; Sdr. Amir Fadhiah, dan Yayasan Yaltin Sejahtera, Ruteng. Berdasarkan hasil survey tersebut, semua rubrik sangat berguna bagi pembaca dan kami tentunya akan semakin meningkatkan mutu bulletin ini. .

Sirkulasi/Distribusi: Khumaedy Desain & Tata Letak: alang-alang

Salam HAM,

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Redaksi

Alamat Redaksi: Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Telepon: (021) 7972662, 79192564 Faximile: (021) 79192519 E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini: [email protected]

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9


ASASI EDISI MARET- APRIL 2011

03

editorial Sebuah Jerat bernama Masa Lalu

T

Tiga belas tahun yang lalu, pada bulan-bulan ini suhu politik mulai memanas. Diawali dengan melambungnya harga-harga komoditi akibat krisi ekonomi di tahun sebelumnya yang memberikan amunisi awal bagi serangkaian konsolidasi protes dalam berbagai rupa demonstrasi. Seperti masih lekat dalam ingatan, kegaduhan politik ini ditutup dengan serangkaian 'amok' yang meninggalkan ratusan orang dengan luka batin akibat penjarahan, dan kekerasan. Secara khusus 'amok' ini dipercaya meninggalkan ratusan korban perempuan yang membisu, menutup rapat narasi atas pemandangan ribuan mayat perempuan yang teronggok telanjang di got-got, terpanggang hidup-hidup dalam rumah yang dijarah dan menjadi sasaran 'gang rape' dari sekelompok massa yang beringas yang tiba-tiba saja menyentak kesadaran warga ibukota kala itu. Seperti sudah menjadi kebiasaan dalam regim sebelumnya, tak ada satu versi resmi yang mendekati kebenaran atas apa yang terjadi, kecuali dalam satu laporan yang diterbitkan oleh TGPF yang sayangnya tak berhasil memperoleh leverage politik untuk menjadi satu pengakuan resmi dari negara atas apa yang sesungguhnya terjadi. Seperti juga sudah menjadi suatu kebiasaan yang umum, sekali lagi serangkaian kekerasan ini hanya meninggalkan korban tanpa pelaku. Narasi atas apa yang terjadi bergulir dari mulut ke mulut tak ubahnya cerita hantu yang sering jadi momok bagi anak-anak, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Mungkin karena itulah justru ingatan itu tak pernah pupus dari ruang individual, tertutup rapat, meski masih terus membisu diruang publik. Realitas ini dengan segera tergulung oleh riuhnya agenda reformasi membawa berbagai diksi yang akrab dengan publik, berorientasi pada penataan ulang kelembagaan negara, mulai dari institusi judicial, eksekutif, legislatif, dan birokrasi, termasuk menata ulang cara pandang dan model pengelolaan administrasi tata pemerintahan seperti akrab dengan diksi tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance), rule of law ( baca supremasi hukum); mendedahkan konteks baru beralihnya tahap dari transisi ke konsolidasi (demokrasi). Namun, berbagai peristiwa kekerasan yang terus menyentak kesadaran publik belakangan menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai validitas asumsi tersebut. Benarkah yang ada adalah konsolidasi atau justru sebenarnya belum bergerak terlampau jauh melangkah dari garis awal dimulainya transisi? ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

04


Gambaran visual beberapa orang yang sudah sekarat berbalut lumpur yang terus dipukuli oleh massa dalam video yang beredar dan ditayangkan salah satu televisi nasional dalam peristiwa kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah segera menghadirkan kembali ingatan akan kekejaman serupa ditahun 1965 terhadap mereka yang disangka komunis seperti dipampangkan dalam salah satu buku rekaman sejarah Indonesia yang hadir dalam tiga jilid foto bernarasi. Rentetan penembakan terhadap petani (penduduk lokal) di kawasan Urut Sewu, desa Setrojenar segera mengingatkan kembali tragedi Alas Tlogo. Belum usai, sudah ada usulan RUU Intelijen yang segera disambut dengan teriakan publik, “Mengapa kita panggil kembali Bakorstanas, Kopkamtib dan sejenisnya dari masa lalu dalam RUU ini?” Deretan peristiwa lain dengan segera akan memanggil ulang ingatan sangat hidup akan peristiwa serupa bila tak boleh dibilang sama di masa lalu, seperti pemindahan makam paksa Pak Heru Atmojo dari Taman Makam Pahlawan oleh sekelompok orang yang mengaku bernama GUIB dengan alasan yang bersangkutan terlibat G30S. Mengklaim sebagai respon atas desakan tersebut, Cilangkap mengirim utusan untuk mendesak keluarga secara diam-diam memindahkan jenazah yang belum lagi menjadi tanah ke lokasi yang lain. Betapa miris seseorang harus mati dua kali hanya karena narasi G30S terus “dipelihara” sebagai cerita hantu dalam ingatan publik. Mudah-mudahan membanjirnya ingatan masa lalu itu bisa membangunkan publik dari amnesia akut akan keniscayaan penataan ulang dan konsolidasi demokrasi tanpa menghadapi masa lalu. Membabar dan memblejeti, bukan untuk pertamatama mencari siapa yang keliru, atau menghukum yang disangka berbuat seperti dalam semangat keadilan retributive; Namun lebih mulia dari itu, untuk menancapkan titik baru yang memutus siklus keberulangan seperti diuraikan diatas. Sehingga pengalaman pahit di masa lalu tak terus menjadi hantu yang hidup dalam pikiran dan ketakutan, muncul berulang dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi adakah alasan lain yang mungkin bisa menghentikan kita untuk berhenti mendorong negara menghadapi masa lalu? Indriaswati D. Saptaningrum Direktur Eksekutif

laporan utama Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Masa Lalu: (Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Oleh Wahyudi Djafar (Program Officer Monitoring Kebijakan ELSAM)

L

ebih dari satu dekade bangsa ini lepas dari cengkeraman rezim otoritarian, namun beragam persoalan yang diwariskan sebagai akibat pilihan kebijakan di masa yang lalu, masih terus melekat dalam perjalanan bangsa. Salah satu faktor utama, dari masih sinambungnya problematika masa lalu, di dalam kehidupan hari-hari ini adalah belum adanya kejelasan penyelesaian atas sejumlah kesalahan di masa lalu. Banyak kejahatan hak asasi manusia masa lalu yang belum tuntas penyelesaiannya hingga kini. Tiadanya penyelesaian masa lalu dalam proses transisi dari periode otoritarian ke demokratik, tentu akan menjadi 'ganjalan sejarah' perjalanan bangsa ini ke depan. Ini berakibat pada langgengnya segregasi sosial di masyarakat. Korban akan terus menerima stigmatisasi warisan rezim otoriter. Jika dibiarkan, situasi ini bisa menjadi bom waktu, yang setiap saat bisa meletupkan konflik horisontal, dan bukan tidak mungkin, menghadirkan peristiwa yang lebih buruk dari masa lalu. Mengapa demikian? Sebab bangsa ini tak pernah belajar, dari kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dengan penyelesaian masa lalu, bangsa ini bisa belajar dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya, pada masa yang akan datang. Mandat Pembentukan KKR Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami proses transisi, sesaat setelah bergulirnya reformasi, Indonesia sebenarnya pernah memiliki inisiatif untuk menyelesaikan sejumlah warisan kasuskasus masa lalu. Inisiatif diawali dengan pembentukan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Nasional. Ketetapan itu mengamanatkan pentingnya kesadaran dan komitmen yang sungguhsungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, hal-hal yang harus diwujudkan dalam langkahlangkah nyata berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 1 Selanjutnya, Indonesia juga telah memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar bagi terbentuknya pengadilan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran pengadilan ini penting sebagai satu langkah penyelesaian masa lalu, khususnya demi adanya pertanggungjawaban hukum atas kejahatan masa lalu sehingga menjadi jelas siapa pelaku dan korbannya. Sejak berdiri, Pengadilan HAM telah menyidangkan setidaknya dua kasus masa lalu, yaitu kasus kejahatan HAM di Timor Timur menjelang dan sesudah jajak pendapat 1999, serta kasus Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Sayangnya mekanisme pengadilan ini tidak sepenuhnya memenuhi hak-hak korban atas keadilan,

maupun hak atas pemulihan.2 UU Pengadilan HAM sebenarnya tidak hanya menjadi dasar bagi pembentukan pengadilan HAM, namun juga mengamanatkan pembentukan KKR, seperti ditegaskan dalam Pasal 47. Menurut UU ini, pembentukan KKR penting, khususnya dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum terbentuknya UU Pengadilan HAM. Selain UU Pengadilan HAM, amanat pembentukan KKR juga tersebar di pelbagai UU lainnya. Sebagai contoh, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menegaskan pembentukan KKR secara terbatas di Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU ini. Pun demikian dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Damai Helsinki, antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.3 Kemudian pada 16 Januari 2007, bersamaan dengan pengesahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bangsa Indonesia juga kembali diingatkan tentang pentingnya melaksanakan rekonsiliasi nasional. Tindakan ini diperuntukan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian dan penuntasan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara, sebagai salah satu bagain dari konsolidasi demokrasi. Tabel 1: Mandat Pembentukan KKR



05

laporan utama Kilas Balik UU KKR Jilid Pertama Segera setelah tumbangnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, dan terjadi peralihan pemerintahan, sejumlah pihak termasuk di dalamnya Komnas HAM, menanggapinya dengan gagasan mengenai perlunya rekonsiliasi nasional. Gagasan ini kian mendapat ruang, setelah keluarnya TAP MPR No. V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengamanatkan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Menanggapi mandat tersebut, selanjutnya pemerintah melalui Departemen Hukum dan Perundang-Undangan meyiapkan rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, pada 2003 RUU tersebut kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara. Pada tahun yang sama, rancangan undangundang inisiatif pemerintah ini selanjutnya dilimpahkan ke DPR, untuk dilakukan pembahasan. Proses pembahasan di DPR dilakukan melalui sebuah Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 50 orang anggota DPR dari lintas fraksi. Dalam prosesnya, pembahasan RUU KKR sedikitnya mengundang lima puluh kelompok dan individu dari berbagai kalangan, untuk dimintai pendapat dan masukannya perihal substansi dari RUU KKR. Setelah dilakukan pembahasan lebih dari satu setengah tahun lamanya, akhirnya RUU KKR disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada 7 September 2004, dan diundangkan menjadi UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Meskipun UU KKR mengamanatkan pembentukan KKR dengan batas waktu setahun setelah disahkan, namun pemerintah terlihat kurang responsif untuk segera melakukan pembentukan KKR. Proses seleksi pemilihan anggota komisioner KKR baru dilakukan pada April 2005 dan berakhir pada Agustus 2005. Telah terpilih 42 orang calon anggota komisioner KKR saat itu. Calon-calon tersebut selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk dipilih 21 orang sebagai komisioner KKR.4 Belum sampai terbentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pada tahun 2006, sejumlah elemen masyarakat sipil, berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian atas UU No. 27 Tahun 2004, kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian ini berangkat dari beberapa catatan kritis terhadap UU KKR, khususnya terkait dengan amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti, dan sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan. Ketidakjelasan dan ketidaksempurnaan konsep atas tiga materi tersebut dikuatirkan berimplikasi pada hilangnya kerangka hukum bagi narasi korban sehingga terbuka kembali ruang pengingkaran tanggung jawab negara atas kekerasan masa lalu. Selain itu, materi-materi di dalam undang-undang tersebut juga telah kehilangan roh pengungkapan kebenaran dan memungkinkan keberlangsungan praktik impunitas. Lebih jauh dalam permohonan para pemohon mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU KKR telah bertentangan dengan UUD 1945, di antaranya mengenai pemberian amnesti kepada pelaku, dan ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

06


penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang “seolah” membiarkan terjadinya tawar-menawar dengan pelaku, karena adanya pra-syarat rekonsiliasi atau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan setelah adanya amnesti kepada para pelaku. Klausul-klausul tersebut juga dianggap bertentang dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip5 prinsip terkait hak-hak korban. Di luar dugaan, pada 7 Desember 2006, MK tidak hanya membatalkan pasal yang dimohonkan, tetapi malah membatalkan keseluruhan UU KKR melalui Putusan No. 006/PUU-IV/2006. MK beralasan, tujuan dari KKR tidak akan mungkin dicapai dengan undangundang ini. Dalam pertimbangan hukum putusannya (ratio decidendi), MK menyatakan bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR. Sehingga dengan pembatalan pasal ini, maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan. Bagan Perjalanan UU KKR Jilid I

Namun demikian, meski membatalkan secara keseluruhan UU KKR, dalam pertimbangan hukum putusannya, MK tetap menekankan perlu dan pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi bangsa Indonesia. Menurut MK, banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (UU) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.6 Artinya, melalui putusan ini, MK sesungguhnya menegaskan konstitusionalitas KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, sebagai bagian dari proses transisi demokrasi. Karena itu MK memerintahkan pembentukan kembali UU KKR yang sejalan dengan UUD 1945 dan hukum HAM internasional. Menjelang lima tahun sesudah MK membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, akhirnya pada November 2010, Kementerian Hukum dan HAM menyelesaikan Naskah Akademis dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Setelah dilakukan harmonisasi, Naskah Akademis dan RUU tersebut selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk dimintakan Surat Presiden, guna dilimpahkan ke DPR, untuk

laporan utama dilakukan pembahasan bersama. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam prioritas legislasi tahun 2011. Sayangnya, hingga menginjak bulan keempat tahun 2011, Presiden tidak segera melimpahkan RUU tersebut ke DPR, untuk dilakukan pembahasan. Dukungan Politik Pembentukan Kembali UU KKR Melihat janji kampanye pasangan SBY-Boediono pada Pemilu Presiden 2009, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak menyegerakan proses pembahasan RUU KKR. Dalam janji kampanye di bidang hak asasi manusia, SBY setidaknya menyebutkan empat hal: (1) Keadilan tanpa diskriminasi; (2) Menjamin kebebasan dan hak asasi; (3) Melindungi kaum perempuan dan anak; dan (4) Politik non-diskriminasi. Untuk memenuhi keempat hal tersebut, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi harus dilakukan, demi terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, yang sampai sekarang belum dilakukan. Keadilan yang seharusnya bisa dinikmati oleh para korban, pada kenyataannya terus mengalami penundaaan bahkan mengarah pada peniadaan, yang sesungguhnya memiliki arti penyangkalan terhadap hak atas keadilan mereka (justice delayed is justice denied). Sementara sikap partai-partai politik di DPR saat ini, dari pemetaan pandangan yang dilakukan ELSAM, dapat dikatakan secara umum mereka memberikan dukungan atas pembentukan kembali UU KKR, melihat urgensi UU tersebut, bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Salah satu dukungan datang dari Yahdil Harahap, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Dia menyatakan bahwa keberadaan UU KKR sangat penting, sebab ada banyak tragedi sejarah bangsa ini yang belum terselesaikan, serta operasi yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui kejadian sebenarnya. Dengan adanya UU KKR, itu semua diharapkan akan bisa terselesaikan, termasuk kasus Aceh, Tanjung Priok, penghilangan orang secara paksa, kasus Trisakti, dan Kasus Semanggi I dan II. Yahdil yang juga anggota Komisi III DPR memberikan penekanan bahwa UU ini sama sekali tidak memiliki maksud mencari kesalahan orang atau mengungkit kesalahan masa lalu. “Banyak sejarah bangsa ini yang gelap, dengan undang-undang ini sejarah tidak akan gelap lagi, sehingga anak cucu kita akan tahu sejarahnya,” demikian ditegaskannya. Mengenai proses perjalanan RUU KKR Jilid Kedua, meski F-PAN belum pernah secara khusus membicarakan RUU ini, tapi secara umum semua fraksi di DPR sudah mengetahuinya. Yahdil mengatakan, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, pernah mengundang anggota Komisi III DPR, masing-masing tiga orang tiap fraksi, untuk menyosialisasikan substansi RUU KKR. Artinya, pada prinsipnya semua fraksi sudah memiliki draft RUU. Anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II ini menuturkan, KKR menjadi harapan dari para korban pelanggaran HAM, sebagai salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Terkait

dengan pembentukan Pengadilan HAM, diungkapkan Yahdil, jika presiden memiliki kemauan politik, sebenarnya tinggal dilakukan pembentukan saja. Sekarang posisi DPR hanya menunggu keputusan Presiden saja. Sementara Anggota Komisi III DPR, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Ahmad Yani, justru menanyakan kenapa dahulu MK membatalkan undang-undang ini. Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari Afrika Selatan yang sudah menyelesaikan masa lalunya. Anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan I ini menyebutkan, bahwa RUU KKR harus segera dilakukan pembahasan, supaya bangsa ini tidak terus membicarakan masa lalunya, “kita harus memotong sejarah yang kelam, kita harus berpikir ke depan”, tegasnya. Menurutnya, sejarah menjadi bagian dari dinamika perjalanan bangsa kita ke depan, jadi keberadaan UU KKR sangat penting, agar kita tidak terus tersandera. Yani memberikan penegasan bahwa apa yang dilakukan di masa lalu adalah suatu kesalahan, karena itu harus ada fakta yang diungkap, baru kemudian melakukan rekonsiliasi, “bagaimana mau rekonsiliasi jika tidak ada faktanya tentang kesalahan dan kebenarannya,” gugatnya. Ahmad Yani, salah satu Ketua DPP PPP ini, menyebutkan penyelesaian masa lalu menjadi agenda sangat penting agar kita tidak terus-menerus dibebani sejarah gelap bangsa ini, yang tentunya akan menjadi beban pula bagi generasi yang akan datang. Itulah pentingnya UU ini, apa dan bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, akan diatur. Bahwa sejarah bangsa ini berdarah-darah, supaya ke depan tidak lagi berulang peristiwa itu, maka perlu ada penyelesaiannya, termasuk perlunya rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban, seperti korban peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, termasuk juga korban peristiwa 1965, tutupnya. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPR, Marwan Ja'far, mengaku, sejauh ini fraksinya belum melakukan pembicaraan atas RUU KKR. Namun demikian, secara ide dan substansinya, PKB sangat setuju dengan kehadiran RUU KKR. Menurut anggota Komisi V DPR ini, seluruh pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu harus dibongkar, tidak hanya pelaku yang kecil yang mendapat hukuman, tetapi juga aktor intelektualnya harus diungkap. Lebih jauh diutarakan oleh anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III ini, bahwa dari proses rekonsiliasi nasional, diharapkan akan terungkap seluruh kebenaran dari peristiwa di masa lalu, “masa lalu jangan dilupakan, karena itu menjadi bagian sejarah dari bangsa ini”, ditekankan Marwan. Ganjar Pranowo, anggota Fraksi PDIP di DPR, menyatakan harus hati-hati dalam pembentukan undang-undang ini, sebab sudah pernah dibatalkan di MK. Harus dipikirkan baik-baik dasar filosofis dan sosiologisnya, agar jangan sampai masuk kembali atau dibatalkan kembali di MK. Meski sejauh ini diakui Ganjar, belum dibicarakan di fraksi, namun menurutnya undang-undang ini penting sekali jika bangsa ini mau maju, dan berkeinginan untuk bersama–sama membangun negara ini. Menurut anggota Komisi II DPR ini, bangsa Indonesia tidak boleh pada situasi ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


07

laporan utama kelam terus-menerus, yang tidak pernah ketahuan ujung pangkalnya. Selain harus hati-hati dalam penyusunannya, menurut anggota DPR yang mewakili Dapil Jawa Tengah VII ini, Indonesia harus belajar dari Afrika Selatan, bahwa untuk melakukan rekonsiliasi itu ada syaratnya. Sebelum ada permintaan maaf, harus ada pengakuan terlebih dahulu, setelah itu baru memasuki tahap berikutnya. Secara umum, menurut Ganjar, FPDIP mendukung keberadaan undang-undang ini, akan tetapi tentunya nanti akan melihat bagaimana materi RUU yang disodorkan oleh Pemerintah. “Sampai detik ini, kita tidak pernah mengerti, kenapa pada waktu itu undang-undang ini dibatalkan seluruhnya oleh MK”, gugat Ganjar. Bagi Ganjar, UU KKR ini seperti hari raya yang mensucikan semuanya, karena undang-undang ini menjadi momentum untuk kembali ke titik nol. Dari titik nol itulah, selanjutnya bangsa ini memulai kembali pembangunan negara ini. Mengenai relasi KKR dengan Pengadilan HAM, menurut Ganjar, KKR ini lebih pada pendekatan politiknya, sedangkan pengadilan lebih pada hukumnya. Harus ada sebuah sikap, bahwa bangsa ini tidak boleh saling balas terusmenerus, mereka harus duduk bersama, saling meminta maaf, sehingga di situ ada rekonsiliasi. Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, mengaku telah mengikuti beberapa kali rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai sekarang RUU KKR belum sampai di Baleg DPR. Dijelaskan Desmond bahwa semenjak reformasi, KKR menjadi sesuatu yang penting, karena KKR berbicara mengenai bagaimana kita sebagai anak bangsa tidak ada lagi luka-luka. Menurut Desmond, perlu ada UU untuk memberikan amnesti, pengampunan, rehabilitasi dan kompensai bagi kelompok korban. Namun yang membuat dia heran adalah perjalanan RUU KKR ini yang diperlambat. Diakui Desmond, Fraksi Gerindra sangat serius membicarakan RUU ini. Fraksinya sudah beberapa kali melakukan rapat. Menurutnya, RUU KKR menjadi isu strategis Partai Gerindra untuk berbicara pelanggaran HAM masa lalu. Dikarenakan beberapa nama di partai dituduh menjadi bagian dari pelaku masa lalu, serta posisi Desmond sendiri sebagai korban, maka wacana RUU KKR ini menjadi konsen partai. Dia berharap, dengan adanya UU KKR, akan ada kepastian mengenai status, baik korban maupun pelaku, agar proses penyanderaaan kasus ini dapat tuntas. Lebih jauh menurutnya, secara praktik kita bisa belajar dari KKR di Afrika Selatan, Indonesia bisa mengadopsi dari sana, bisa melakukan komparasi, dengan penyesuaian kondisi lokal Indonesia. Secara umum, menurut perwakilan Dapil Kalimantan Timur ini, UU KKR memiliki urgensi yang penting. Mengenai jangkauan dari undang-undang ini, bisa diperdebatkan. Menurut Desmond, menjadi kewajiban negara untuk mengampuni pelaku, dan memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi para korban dengan catatan harus sesuai dengan kultur kita.


08


Sutan Bhatoegana, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, menyebutkan UU KKR ini penting, “kita bisa menyontoh Afrika Selatan, mereka bisa maju karena tidak lagi mengungkit-ungkit yang lama, karena yang lama-lama itu salah, semua ikut salah, mari kita lihat ke depan, lihat itu Mandela, semuanya dimaafkan, jangan melihat dosa-dosa yang lalu, tidak bisa maju nantinya”, ungkap Sutan. Dijelaskannya, Partai Demokrat akan mendukung, jikalau untuk kebaikan bangsa dan negara. “Dahulu ketika kita mendirikan partai ini, kita memiliki slogan 3R, yang terdiri dari Rekonsiliasi, Rekonstruksi, dan Reformasi, jadi kita akan dukung pembentukan undang-undang ini. Jadi yang bisa dimaafkan kita maafkan, seperti yang tadi dikatakan, kita semua itu salah, ke depan harus lebih baik”, pungkasnya. Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menuturkan UU KKR memiliki urgensi yang penting karena bangsa ini masih memiliki problem dari masa lalu yang belum selesai. Segala bentuk pelanggaran HAM di masa lalu harus diselesaikan, dan tidak boleh terjadi lagi, cara mengkhiri itu semua salah satunya dengan pembentukan undang-undang ini. “Kecuali kita menganggap itu sudah tidak ada, tapi pada faktanya itu semua masih ada, masalah orang hilang, kasus Tanjung Priok, kasus PKI, itu semua harus diselesaikan, jadi tidak boleh ada lagi masalah di antara kita,” jelas Fahri. Semua bentuk kejahatan negara akan selalu mengundang gugataan di masa datang, jadi kalau tidak diselesaikan saat ini, generasi mendatang juga akan meminta kelak. Menurut Fahri penyelesaian di luar pengadilan jauh lebih penting, karena tidak semuanya bisa dilihat sebagai sebuah persoalan hukum. Sikap tidak tegas datang dari Fraksi Partai Golkar, seperti disampaikan salah satu anggotanya, Harry Azhar Aziz. Menurut Wakil Sekjen Partai Golkar ini, masa lalu sebaiknya diambil kasus per kasus, tidak dibuat secara umum, “jadi kasus apa yang muncul, itu yang kemudian diselesaikan, itu jauh lebih efektif dari pada itu digeneralisir menjadi isu politik”, tegasnya. Sikap Partai Golkar sendiri, apakah mendukung atau tidak terhadap RUU KKR, menurutnya itu tergantung pada kasusnya, mau berpihak pada siapa. “Musti ada case by case-nya, jangan sampai ini menjadi alat politik untuk menekan kelompok lain, dengan menggunakan alat undang-undang”, kilahnya. Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, sebenarnya secara politik, kelompok masyarakat korban seperti eks-PKI dan dari keturunan Tionghoa, yang dahulu terdiskriminasi, zamannya Gus Dur sudah terperbaiki. Justru menurut dia, sekarang yang lebih pelik adalah rekonsiliasi bidang ekonomi, mengenai akses ekonomi dan konflik pertanahan yang belum ada penyelesaian. Dia menyontohkan ada beberapa pejabat dan jendral, yang atas desakan pihak luar, disebutkan telah melakukan pelanggaran HAM, seperti pada kasus Timor Timur. “Apakah kita sepakat negara tidak melindungi warga yang tertuduh itu, bisa dia bersalah bisa juga tidak bersalah, jika sistem pengadilan kita mengatakan tidak, sementara sistem

laporan utama pengadilan lain mengatakan bersalah, lalu bagimana?” belanya. Penolakan terhadap RUU KKR datang dari Fraksi Partai Hanura. Menurut salah anggotanya, Akbar Faisal, meski Fraksi Hanura belum pernah melakukan pembicaraan resmi, “akan tetapi jika ujungnya menyangkut Pak Wiranto, saya katakan dengan resmi bahwa itu sudah basi. Setiap kali Pak Wiranto hendak melakukan sesuatu yang kritis, selalu dilakukan pembunuhan karakter, itu sudah basi”, tegas anggota Komisi II DPR ini. Tabel 2: Dukungan Politik Terhadap RUU KKR di DPR

khususnya dalam pembentukan KKR, adalah satu bentuk pengingkaran terhadap konstitusi, karena telah mengabaikan hak-hak yang seharusnya bisa dinikmati para korban. Selain itu, ketiadaan penyelesaian masa lalu, tentunya akan menjadikan bangsa ini terus berjalan di tempat, tidak segera melangkah maju ke depan.

Keterangan

1.

2.

3.

4. 5.

Besarnya dukungan politik seperti terungkap di atas, setidaknya bisa menjadi harapan untuk melakukan percepatan pembentukan kembali UU KKR, maupun penyelesaian masa lalu secara umum. Langkah penyegeraan dan penyelesaian masa lalu akan 6. menjadi bukti ketaatan Presiden dan DPR terhadap konstitusi, serta janji politiknya. Sedangkan penundaan terhadap penyelesaian masa lalu, khususnya dalam pembentukan KKR, adalah satu bentuk pengingkaran terhadap konstitusi, karena telah mengabaikan hakhak yang seharusnya bisa dinikmati para korban. Selain itu, ketiadaan penyelesaian masa lalu, tentunya akan menjadikan bangsa ini terus berjalan di tempat, tidak segara melangkah maju ke depan. [ ] Besarnya dukungan politik seperti terungkap di atas, setidaknya bisa menjadi harapan untuk melakukan percepatan pembentukan kembali UU KKR, maupun penyelesaian masa lalu secara umum. Langkah penyegeraan dan penyelesaian masa lalu akan menjadi bukti ketaatan Presiden dan DPR terhadap konstitusi, serta janji politiknya. Sedangkan penundaan terhadap penyelesaian masa lalu,

Secara detail Bab V Tap MPR No. V/MPR/2000 perihal Kaidah Pelaksanakan, dalam butir 3 menyebutkan: “Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sepenuhnya memerhatikan rasa keadilan dalam masyarakat”. Pengadilan HAM untuk Kasus Timor Timur menyidangkan 18 Terdakwa, keseluruhannya diputus bebas, serta tidak ada kompensasi bagi para korban. Sementara Pengadilan HAM untuk Kasus Tanjung Priok, menyidangkan 14 Terdakwa semuanya dari Militer, dan akhirnya pun semua terdakwa bebas (di Pengadilan Tingkat I, 12 orang dinyatakan bersalah dan ada putusan tentang kompensasi korban, tingkat banding dan kasasi semua Terdakwa dibebaskan). Di dalam bagian Hak Asasi Manusia, yang menjadi salah satu klausula kesepakatan damai, disebutkan bahwa KKR di Aceh akan dibentuk oleh KKR Indonesia, dengan tugas untuk memformulasikan dan menetapkan langkah-langkah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Lihat ELSAM, Mendorong Pembentukan Kembali UndangUndang KKR, Policy Brief 1 Tahun 2011. Lihat Indriaswati Dyah Saptaningrum, dkk., Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional: Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu, Seri Briefing Paper ELSAM, No. 01 January 2007. Lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131.



09

laporan utama Suara Korban yang tak Tertahankan Oleh Rini Pratsnawati (Staf ELSAM) Satu generasi lebih kami diberangus dan dipinggirkan. Sekarang tibalah waktunya kami tampil ke depan dan berbicara. Kami akan terus bicara dan bicara, menulis dan menulis, bersaksi dan bersaksi tentang masa lalu yang penuh kejahatan dan ketidakadilan. Tidak untuk membangkitkan amuk dan balas dendam. Justru sebaliknya: untuk mendudukkan masalah pada tempat dan proporsinya. Barangsiapa bersalah, dihukum. Barangsiapa benar, diganjar, dengan pemulihan atas hak-hak asasinya sebagai manusia sesama. Hanya dengan demikian tragedi berdarah masa lalu tidak akan terulang kembali. Demokrasi hanya bisa dihidupkan di atas fondasi ke-Kita-an. Keadilan hanya bisa ditegakkan di atas fondasi Kebenaran. KKe-Kita-an dan Kebenaran hanya bisa dibangun apabila tabir kegelapan masa lalu disingkap dan disingkirkan selama-lamanya. Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Cabang Solo, dalam Hersri Setiawan, Kidung untuk Korban, Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala (Sala: Pakorba-Sala, Oktober, 2006 hal. xix).

K

ebanyakan korban Peristiwa 1965 adalah pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, yang umumnya paling menyadari bagaimana rezim Orde Baru telah mengingkari kesepakatan awal pendirian negara-bangsa Indonesia. Mereka tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sejak jatuhnya Soeharto, sebagian dari mereka mengorganisir diri dalam sejumlah organisasi berskala nasional, di antaranya Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), Lembaga Penelitian Korban Pembantaian (LPKP), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (LPRKrob), Yayasan Penelitian Korban Pelanggaran HAM (YPKP). Sebagian lain mengorganisir diri dalam paguyuban lokal. Kebanyakan korban 1965 saat ini hidup dalam kemiskinan. Mereka saling membantu untuk bertahan hidup, saling memberi dukungan moril, dan karena kesadaran bahwa mereka telah berusia mempersiapkan kebutuhan. Hidup mereka sangat prihatin. Sejumlah besar korban lainnya hidup dalam situasi yang tertekan, yang tidak jauh berbeda dengan situasi ketika Orde Baru masih berkuasa dan tidak terorganisir. Prioritas advokasi organisasi-organisasi korban 1965 adalah menuntut tanggung jawab negara untuk mengungkap dan mengakui peristiwa tersebut. Mereka menuntut negara untuk merehabilitasi nama baik. Para korban 1965 berasal dari generasi yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pekerjaan membangun negara-bangsa pasca-revolusi. Mereka meyakini sepenuhnya gagasan revolusi kemerdekaan. Propaganda hitam (black propaganda) Angkatan Darat – kemudian Rezim Orde Baru – telah memutar balik peran mereka dalam catatan sejarah. Dari pahlawan, oleh militer Orde Baru, mereka diposisikan sebagai pengkhianat bangsa. Itu sebabnya, bagi militer Orde Baru, tidak dibutuhkan pemeriksaan lagi terhadap mereka untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Korban tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara sepenuhnya. Hubungan sosial dan kekerabatan mereka menjadi rusak. Hak politik dikebiri. Demikian juga kesewenang-wenangan rezim Orde Baru yang memenjarakan mereka tanpa proses peradilan. Para korban 1965 ini dibuat pula mati secara perdata oleh pemerintahan otoritarian Soeharto. Berangkat dari pengalaman pahit para korban kejahatan politik 1965 ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

10


tersebut, pengungkapan kebenaran dan pengakuan negara, serta rehabilitasi nama baik mereka, menjadi agenda penting demi pemulihan hubungan-hubungan sosial. Mereka menuntut pula adanya revisi kurikulum pendidikan sejarah di sekolah yang dibikin berdasar kehendak penguasa. Para korban yang makin uzur ini menolak sejarah versi penguasa. Awal 1999 paska reformasi, ELSAM dan ISSI mendekati perempuan korban sebagai pribadi-pribadi dan mencari tahu apa yang ingin mereka sampaikan. Sebelum melaksanakan niat ini banyak pihak yang memperingatkan agar berhati-hati karena kebanyakan perempuan korban menderita trauma sangat dalam dan mungkin tidak bersedia berbicara dengan orang asing. Ternyata kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tepat. Satu tanggapan terhadap salam perkenalan yang tidak bisa terlupakan berupa pertanyaan dari Ibu (alm) Kartinah Kurdi. Ibu korban peristiwa politik 1965 ini menolak propaganda yang disebarluaskan Pemerintah Orde Baru tentang perempuan-perempuan yang menari-nari sambil memutilasi para perwira di Lubang Buaya. Mantan anggota DPR yang mewakili Gerwani itu mengatakan, “Kamu percaya bahwa seorang perempuan seperti saya akan menari telanjang dan menyilet-nyilet penis jenderal?” Dia pun mulai berkisah tentang pengalamannya yang kemudian ditanggapi hampir tak putus-putus dan saling menyambung dari ibu-ibu korban lainnya. Di antara alunan cerita nostalgia dan luka-luka memilukan kami berulangkali mendengar ujaran-ujaran reflektif, “Sekarang kalian tahu bahwa kami bukanlah segerombolan pelacur. Kami percayakan cerita kami kepada kalian, generasi muda, agar kebenaran pada akhirnya terungkap.” Mereka pun melanjutkan kisah tentang Peristiwa 1965. Tak satu pun ibu-ibu ini tahu tentang Peristiwa Lubang Buaya, peristiwa kelam yang tiba-tiba membuat hidup mereka berubah total. Dari berstatus guru, aktivis, pimpinan organisasi legal, ibu rumah tangga, tiba-tiba dituduh sebagai penjahat yang amoral. Dari perempuanperempuan yang biasa bekerja merawat masyarakat seketika menjadi penyakit dalam masyarakat. Mereka yang ditahan, dipindah dari satu penjara ke penjara lain. Sebagian di antaranya kemudian ditampung sementara di LP Bulu untuk kemudian dikirimkan ke kamp konsentrasi

laporan utama Plantungan, selatan Kendal. Plantungan merupakan kamp konsentrasi karena di sanalah penampungan terakhir di mana perempuan-perempuan dari berbagai wilayah dikumpulkan untuk diperbudak. Perempuanperempuan dipekerjakan tanpa bayaran. Selain peristiwa kekerasan yang bersifat fisik, ada juga kekerasan lain yang tak kalah penting, yaitu penghancuran ide-ide progresif perempuan. Para ibu korban peristiwa 1965 tersebut terlibat dalam aktivitas politik. Mereka berpandangan jika perempuan tidak mau keluar rumah, maka mereka tidak akan maju alias ketinggalan zaman. Namun sekarang amat kontras. Perempuan-perempuan saat ini hanya mengikuti organisasi-organisasi yang konservatif, yang jauh dari gagasan merawat masyarakat, tersubordinasi dengan laki-laki. Ada proses individualisasi dan domestifikasi yang dialami kaum perempuan masa kini. Ketika demokratisasi berhasil melengserkan rezim otoriter Orde Baru, para ibu korban tragedi 1965 ini tak tinggal diam. Mereka menuntut kepada negara untuk memberikan penjelasan resmi mengapa mereka bisa menjadi korban kejahatan politik; menuntut pemulihan nama baik lewat pengakuan kebenaran atau klarifikasi sejarah; menjadikan sejarah mereka sebagai bagian dari sejarah generasi muda, untuk melanjutkan sejarah; terakhir mereka menuntut rekonstruksi hubungan perempuan dengan keluarga, masyarakat, maupun jaminan dari negara. Tuntutan korban ini selanjutnya dibawa kepada KOMNAS Perempuan, Komisi III DPR RI dan Komnas HAM. Dari ketiga lembaga negara, hanya Komnas Perempuan yang menanggapi dengan membuat Gugus Kerja yang menghasilkan sebuah laporan kekerasan negara berbasis jender: Mendengar Suara Perempuan Korban 65. Laporan ini juga sudah disampaikan kepada Presiden SBY. Jawaban SBY pada waktu itu adalah kami akan memperhatikan korban, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Apa yang dimaksud SBY mengenai ”jangan menimbulkan kegaduhan” pun tidak jelas. Lagi-lagi SBY ingkar janji, sampai saat ini korban tidak diperhatikan. Karena tidak mempunyai mandat projustisia, Komnas Perempuan mendesak Komnas HAM untuk membuat penyelidikan. Namun sayang Komnas HAM sampai sekarang belum mampu menyelesaikan laporan tersebut, bahkan beberapa waktu yang lalu korban dan para aktivis HAM menyampaikan pandangan kepada Komnas HAM untuk menyegerakan penyelesaian penyelidikan. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang hingga sekarang belum tuntas dan terus-menerus menjadi tuntutan untuk diselesaikan. Berdasarkan pandangan berbagai kalangan, terdapat sejumlah hambatan-hambatan baik dari pegalaman selama ini maupun potensi yang akan timbul dalam upaya untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai faktor yang menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu diantaranya adalah: pertama, ketiadaan kemauan politik pemerintah, dimana Pemerintah tidak serius dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, tidak adanya kebijakan konkrit dan ketidaksiapan elemen (pemerintah dan pelaku politik) menjadi hambatan utama pelaksanaan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Semua yang memerintah sekarang punya masalah dan kepentingan, sehingga penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan proses rekonsiliasi sulit dilaksanakan.

Kedua, terdapat kompleksitas dalam mencari kebenaran, yang ditunjukkan dengan adanya penolakan untuk mengakui perbuatan. Selama ini tidak ada pengakuan yang jujur dari pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM sehingga sulit mencari kebenaran. Ada faktor egoisme kedua belah pihak dengan mengatasnamakan kebenaran relatif. Hal ini juga masih adanya dugaan resistensi pihak-pihak tertentu misalnya militer, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu hingga saat ini. Selama rezim orde baru berkuasa, militer/tentara merupakan salah satu penopang kekuasaan dan menjadi alat Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai penopang utama, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, misalnya dengan melakukan pengungkapan kebenaran akan berkonsekuensi bagi militer sebagai pihak yang juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ketiga, dukungan publik yang semakin redup. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, misalnya dengan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi masih belum mendapatkan dukungan publik yang memadai dari publik. Masyarakat luas belum memahami kepentingan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Meski dahulu ada upaya untuk menyadarkan pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu misalnya melalui pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi (dengan adanya UU KKR), namun belum dilakukan secara meluas sehingga belum mendapatkan dukungan publik yang penuh. Saat ini juga belum banyak tokoh yang mampu dan mau mendorong secara serius penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, misalnya dengan adanya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Dahulu memang ada figur seperti Gus Dur, yang memulai melakukan upaya untuk proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, namun sekarang tidak ada lagi. Ketiadaan tokoh ini menghambat dukungan dalam dua level, pertama adalah penggalangan dukungan publik ke bawah dan yang kedua adalah memberikan daya tekan kepada pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Keempat, konsep pertanggungjawaban misalnya melalui KKR belum dipahami semua pihak. Bahwa meski pada periode tahun 1998-2004, Konsep tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi telah ada, bahkan dengan adanya UU KKR, namun konsep tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diyakini oleh berbagai pihak sebagai upaya yang terbaik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai penolakan dari pemerintah, militer dan juga minimnya dukungan tokoh dan publik menunjukkan bahwa ada konsep penyelesaian masa lalu ini yang kurang dipahami atau bahkan dicurigai. Ditengah hambatan-hambatan tersebut, perjuangan korban tidak akan pernah berhenti. Suara para korban akan terus bergema untuk menuntut pertanggungjawaban negara dengan adanya pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan. Korban akan terus bergerak dan berjuang untuk menegakkan keadilan!.



11

daftar isi editorial 04 laporan utama 5-12 Kolom nasional nasional monitoring sidang laporan kegiatan profil elsam 24

Recommend Documents