DAFTAR ISI. Bab IV Penutup... 41

2015

LAKIP KPU KOTA KEDIRI

DAFTAR ISI Kata Pengantar........................................................................................................... i Ringkasan Eksekutif ................................................................................................... ii Daftar Isi .................................................................................................................... iii Daftar Tabel ............................................................................................................... iv Daftar Grafik .............................................................................................................. v Bab I Pendahuluan .................................................................................................... 1 Latar belakang ................................................................................................. 1 Kedudukan, tugas dan fungsi .......................................................................... 2 Struktur organisasi ........................................................................................... 10 Sistematika ..................................................................................................... 13 Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ..................................... ................ 12 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum ............................................................ 14 Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum ................................................. 15 Perencanaan Kinerja tahun 2015 .................................................................... 17 Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan ........................................ 24 Capaian kinerja organisasi ............................................................................... 24 Evaluasi dan analisis kinerja ............................................................................ 28 Akuntabilitas keuangan ................................................................................... 37 Bab IV Penutup ......................................................................................................... 41 Lampiran 1.

Pengukuran Kinerja 2015

2.

Perjanjian Kinerja 2016

3.

Rencana Aksi Kinerja 2016

4. Rencana Kinerja Tahunan 2016

iii

2015


DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1

Struktur Organisasi KPU ......................................................................... 12

iv

2015


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Daftar Anggota KPU Kota Kediri dirinci menurut pendidikan formal .................. 11

Tabel 1.2

Daftar PNS KPU Kota Kediri dirinci menurut pendidikan formal .......................... 11

Tabel 3.1

Skala kategori penilaian ...................................................................................... 25

Tabel 3.2

Ringkasan Capaian IKU Tahun 2015 .................................................................... 26

Tabel 3.3

Rincian Pengukuran Kinerja Tahun 2015 ............................................................ 26

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tabel 3.5

...................................................................................... 28

Pengukuran Kinerja Terhadap Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Investarisasi sarana dan prasarana Pemilu ......................... 29

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 30

Tabel 3.7

Pengukuran kinerja terhadap pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian

Tabel 3.8

..................................................................................................... 31

Pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ........................................................................................................ 33

Tabel 3.9

Pengukuran kinerja terhadap pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri .......................................................................................................... 34

Tabel 3.10 Pengukuran kinerja terhadap penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu ................................................ 35 Tabel 3.11 Pengukuran kinerja terhadap pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi/penyelenggaraan

Pemilu

dan

Pendidikan

Pemilih ................................................................................................................ 36 Tabel 3.12 Akuntabilitas keuangan KPU Kota Kediri Tahun 2015 .......................................... 37 Tabel 3.13 Tabel Belanja Sekretariat KPU Kota Kediri Tahun 2015 ........................................ 38 Tabel 3.14 Aset lancar .......................................................................................................... 38 Tabel 3.15 Aset tetap

.......................................................................................................... 39

Tabel 3.16 Ekuitas dana lancar .............................................................................................. 39 Tabel 3.17 Ekuitas dana investasi

........................................................................................ 39

Tabel 3.18 Aktivitas operasi ................................................................................................... 40

v


2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang KPU

adalah

lembaga

Penyelenggara

melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan

Pemilu

yang

bertugas

Pemilu, KPU bebas dari

pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan,

1


2015

maka bekewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat, daerah, kemetrian/lembaga

dan

mempertanggungjawabkan

bendahara kinerjanya

atas

umum

negara

pelaksanaan

untuk

APBN/APBD

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015, disamping itu Capaian kinerja (performance result) Tahun 2014 juga dipergunakan untuk diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. B.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 menyebutkan bahwa Anggota

Komisi Pemilihan Umum ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang yang peresmian keanggotaannya dengan Keputusan Presiden.

2


1.

2015

Kedudukan Berdasarkan Undang –Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal I ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2.

Tugas Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 yaitu: a.

merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b.

menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

c.

menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d.

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;

e.

memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f.

menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

g.

menetapkan peserta Pemilihan Umum;

h.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

3


i.

2015

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu; j. menerbitkan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

untuk

mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya; k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD; l. mengumumkan calon anggota DPR dan DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan membuat berita acaranya; m. menetapkan

standar

serta

kebutuhan

pengadaan

dan

pendistribusian perlengkapan; n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN; o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu; p. menonaktifkan

sementara

dan/atau

mengenakan

sanksi

administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat; r.

menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

4


s.

2015

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

t.

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undangundang. Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam

penyelenggaraaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam

Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

penyelenggara Pemilihan Umum yaitu: a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan dan memantau tahapan; c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggara Pemilihan Umum; d. menerima Laporan hasil Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undangundang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yakni Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu kepada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta

5


2015

profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat, nasional tetap dan mandiri. Demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum dengan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, perlu dikembangkan mekanisme dan prosedur kerja yang baku agar dapat bersinergi dengan baik. Aspirasi daerah perlu diperhatikan guna terwujudnya arus komunikasi dua arah dalam suatu sistem informasi manajemen Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : (1) Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Negara dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang bertanggungjawab kepada KPU dan dibantu oleh seorang Wakil Sekjen dan 7 (tujuh) biro serta inspektorat dalam menjalankan tugasnya. (2) Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi yang bertanggungjawab kepada KPU Provinsi dibantu oleh 3 (tiga) Bagian. (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh 4 (empat) Kasubbag.

6


2015

Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas: a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; g. dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dimaksud diatas, Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi : a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu; c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu; d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat; g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu; h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu; i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga; j. membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

Pemilu

dan

pertanggungjawaban KPU.

7


2015

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas: a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu; d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan e. Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta f. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; g. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi; h. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; i. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; j. dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi: a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi; b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi; c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi; d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi; e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;

8


2015

f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi; g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi; h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi; i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi; j. membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

Pemilu

dan

pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas : a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

menyelenggarakan Pemilu; d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9


2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: a. membantu

penyusunan

program

dan

anggaran

Pemilu

di

Kabupaten/Kota; b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota; c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota; d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota; f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

Pemilu

di

Kabupaten/Kota; g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota; h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota; i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; j. membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

Pemilu

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

C.

Struktur Organisasi I.

Sumber Daya Manusia KPU Kota Kediri didukung oleh 26 (dua puluh enam) orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan yaitu terdiri dari : -

Anggota KPU

: 5 orang

-

Pejabat Struktural : 5 orang

-

Staf pelaksana

: 10 orang

-

Tenaga satpam

: 3 orang

10


2015

-

Tenaga pramubakti : 2 orang

-

Sopir

: 1 orang

Tabel 1.1 Daftar Anggota KPU Kota Kediri Dirinci menurut pendidikan formal Jumlah

Nomor urut

Pendidikan formal

Laki-laki

Perempuan

Total

1

S-2

2

-

2

2

S-1

1

2

3

3

D-3

-

-

-

4

SMA

-

-

-

5

SMP

-

-

-

6

SD

-

-

-

TOTAL

3

2

5

Tabel 1.2 Daftar PNS/Non PNS KPU Kota Kediri Dirinci menurut pendidikan formal Jumlah

Nomor urut

Pendidikan formal

Laki-laki

Perempuan

Total

1

S-2

2

1

3

2

S-1

5

5

10

3

D-3

-

-

-

4

SMA

6

-

6

5

SMP

1

-

1

6

SD

1

-

1

TOTAL

15

6

21

11


2015

Struktur Organisasi KPU Kota Kediri dapat dilihat pada grafik 1.1

Grafik 1.1

Struktur Organisasi KPU ANGGOTA KPU 1.

KETUA KPU 2. 3.

SEKRETARIS KPU

Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik

Kasubag Program dan Data

Kasubag Teknis dan hupmas

4.

Divisi Hukum, SDM, Pengawasan dan Organisasi Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Invormasi Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data

Kasubag Hukum

STAF SEKRETARIAT KPU

12


D.

2015

Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP KPU adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai rencana strategis, Rencana Aksi Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Kediri. BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN : 1.

Pengukuran Kinerja 2015

2.

Perjanjian Kinerja 2016

3.

Rencana Aksi Kinerja 2016

4.

Rencana Kinerja Tahunan 2016

13


2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Misi Komisi Pemilihan Umum Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum

14


2015

(KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: 1.

Membangun

SDM

yang

Kompeten

sebagai

upaya

menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2.

Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5.

Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7.

Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1.

Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5.

Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

15


2015

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum dalam RPJM ke–3 disebutkan

bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaransasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c.

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e.

Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2.

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.

Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c.

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

16


e.

2015

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

f.

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3.

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.

Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C.

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Adapun program-program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri adalah sebagai berikut: a. Program Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah : (1)

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

(2)

Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum.

(3)

Tereselenggaranya

dukungan

operasional

dan

pemeliharaan

perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia.

17


(4)

2015

Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.

(5)

Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran.

(6)

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.

(7)

Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Indikator-indikator

yang

akan

digunakan

untuk

mengukur

keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : (1)

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.

(2)

Prosentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain.

(3)

Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

(4)

Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum.

(5)

Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

(6)

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur.

(7)

Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum.

(8)

Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum.

(9)

Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum.

(10) Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum.

18


2015

(11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum. (12) Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan. (13) Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran. (14) Prosentase pengadaan menggunakan e-procurement. (15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK. (16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai. (17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM. (18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai. (19) Prosentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. (20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM. (21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran. (22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif. (23) Prosentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi. (24) Prosentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas. (25) Prosentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja ) yang proporsional, efektif dan efesien. (26) Prosentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana. (27) tersedianya sistem rekruitment yang transparan (28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan (29) transparan. (30) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi.

19


2015

(31) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment. (32) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan. (33) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum . (34) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai. (35) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan (36) pengawasan regular. (37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus. (38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. (39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan. (40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip. (41) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin. (42) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip. (43) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum. (44) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan (45) Prosentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN (46) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi (47) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif (48) Prosentase temuan yang ditindaklanjuti (49) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif (50) Prosentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat (51) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

20


2015

(52) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik (53) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur (54) Prosentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll) b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah serta Pemilihan Umum Anggota Legislatif di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah : (1)

Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum , advokasi hukum dan penyuluhannya

(2)

Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi /publikasi/ sosialiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih Indikator-indikator

yang

akan

digunakan

untuk

mengukur

keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : (1)

Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi

peraturan

Partai

Politik

peserta

Pemilihan

Umum,

perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain. (2)

Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

(3)

Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.

(4)

Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

21


(5)

2015

Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel.

(6)

Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu.

(7)

Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif.

(8)

Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif.

(9)

Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih.

(10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia. (11) Jumlah

kerja

sama

dan

kegiatan

pendidikan

pemilih

yang

dilaksanakan. (12) Prosentase kemajuan pengembangan media center. (13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan (14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik. (15) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan (16) Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan (17) Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif

22


2015

(18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik (19) Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan.

23


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Kediri disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti tertuang dalam perencanaan

stratejik.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)masing-masing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

24


2015

c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut: Tabel 3.1 Skala kategori penilaian No

Rentang capaian

Kategori capaian

1

Kurang dari 55%

Gagal

2

55% sampai 75%

Cukup baik

3

76% sampai 100%

Baik

4

Lebih dari 100%

Sangat baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus : Realisasi % pencapaian =

X 100% Rencana

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri menetapkan 8 Sasaran Strategis yang berisi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian IKU tahun 2015, dari 20 IKU terdapat 17 IKU yang

25


2015

memiliki capaian 100 % atau lebih dan 3 IKU lainnya memiliki capaian kurang dari 100 %.

Tabel 3.2 Ringkasan Capaian IKU tahun 2015

Tingkat Capaian

Jumlah IKU

Persentase

3

15 %

Sama dengan/Lebih dari 100%

17

85 %

Total

20

100 %

Kurang dari 100%

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran KPU Kota Kediri tahun 2015 tampak sebagai berikut : Tabel 3.3 Rincian Pengukuran Kinerja tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

output

100

100

100%

1 lap

100

100

100%

1 lap

100

100

100%

12 bln

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1.

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

a.

b.

c.

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007) Layanan Perkantoran (Bulan Layanan) (3355.994)

26


2.

3

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

a.

a.

b.

4.

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)

a.

b.

5.

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)

a.

b.

c.

d.

e.

6.

7.

2015

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik PEMILU (dokumen)(3356.008) Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (dokumen) (3357.001) Monitoring dan suoervisi pelaksanaan kegiatan KPU (Laporan) (3357.018) Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM (laporan) (3358.001) Layanan Peningkatan Komptensi SDM (orang) (3358.003)

Penatausahaan Barang Milik Negara (dokumen) (3360.008) Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Barang Milik Negara (Laporan) ( 3360.010) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (laporan) (3350.015) Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) (3360.994)

Kegiatan Pemeriksaan a. Laporan Hasil Review di Lingkungan Setjen Laporan Keuangan KPU, Sekretariat KPU KPU (3361.005) Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik a. Advokasi dan sengketa Kegiatan Penyiapan

Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan

b.

hukum (kasus) (3363.010) Dokumentasi dan informasi Produk hukum (3363.012)

90

80

89%

1 dok

90

100

111%

1 lap

90

100

111%

3 lap

90

100

111%

2 orang

90

100

111%

2 orang

100

100

100%

2 dok

100

100

100%

1 dok

90

0

0%

4 lap

90

100

111%

1 lap

100

100

100%

12 bln

100

100

100%

1 berkas

90

0

0%

0 kasus

90

100

111%

1 buku

27


8.

Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

c.

Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publik asi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

a.

Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (orang) (3364.004) Pusat Pendidikan Pemlih (Satker) (3364.032)

b.

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (laporan) (3363.033)

c.

B.

2015

90

100

111%

1 paket

100

0

0%

0 orang

80

100

125%

1 dok

90

100

111%

2 lap

Evaluasi dan Analisis Kinerja Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Kota Kediri dilakukan dengan

membandingkan target tahun 2015 denga realisasinya. Indikator Kegiatan yang sudah berjalan dilakukan analisis atas keberhasilan ataupun kegagalan atas atget kinerja yang telah ditentukan. Hasil analisis dan evaluasi kinerja atas pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1

:

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Tabel 3.4

Pengukuran kinerja terhadap sasaran Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

No.

Sasaran Strategis

1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

Indikator Kinerja a. Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007) c. Layanan Perkantoran (Bulan Layanan) (3355.994)

Target Realisasi

% output capaian

100

100

100%

1 lap

100

100

100%

1 lap

100

100

100%

12 bln

28


2015

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar

Rp 942.285.000,- telah dapat direalisasika anggaran sebesar Rp

941.564.800,Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja di atas bisa dikategorikan bahwa capaian kinerja di atas telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 hal : a.

Telah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan.

b. Terwujudnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran c.

Ketepatan waktu pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium tepat waktu.

Dengan telah terwujudnya capaian kinerja di atas maka perlu beberapa program untuk mencapai target kinerja di tahun selanjutnya yaitu dengan pelaksanaan bimtek pengelola keuangan agar lebih akuntabel dan dapat meningkatkan opini BPK dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan opini BPK.

Sasaran Strategis 2 : Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Tabel 3.5 Pengukuran kinerja terhadap sasaran Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu No.

Sasaran Strategis

2.

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)

Indikator Kinerja a.

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik PEMILU (dokumen)(3356.008)

Target

Realis asi

% Capaian

output

90

80

89%

1 dok

29


2015

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja di atas sebesar Rp 3.204.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.265.000,- . Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini berdasarkan penyerapan anggaran di atas kurang maksimal dikarenakan masih menunggu surat persetujuan penghapusan aset dari KPU Pusat sehingga belanja honorarium tidak bisa terserap. Proses pelaksanaan lelang surat suara akan dilaksanakan apabila persetujuan rekom untuk penghapusan surat suara sudah turun dari KPU Pusat.

Sasaran strategis 3 : Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357). Tabel 3.6 pengukuran kinerja terhadap sasaran Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data No. 3.

Sasaran Strategis Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

Target

Realisa si

% Capaian

output

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (3357.001)

90

90

100%

1 lap

Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU (3357.018)

90

90

100%

3 lap


b.

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 34.252.000,- dan dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp 33.126.600,- . berdasarkan prosentase pencapaian kinerja di atas bisa diinterpretasikan bahwa capaian sasaran kegiatan ini sangat baik. indikator kinerja kegiatan ini telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan : a.

Pengarsipan data hasil pemilukada 2013, Legislatif 2014 dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

30


2015

b. Penyusunan Lakip 2014, Renja 2016 dan RKA-KL serta PP 39 yang telah dilaksanakan sesuai jadwal. c.

Kehadiran dalam rapat monitoring dan evaluasi serta kinerja di KPU Provinsi terlaksana sesuai undangan.

d. Pengelolaan program dan revisi DIPA telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan pelaksanaan sasaran strategi tersebut maka disusun beberapa langkah kebijakan untuk pencapaian kinerja tahun mendatang, yaitu dengan : a.

Dalam penyusunan Lakip dan Renstra dan Rencana kerja akan berkoordinasi dengan banyak pihak (dalam hal ini para kasubag, sekretaris dan anggota komisioner) agar hasil bisa lebih maksimal.

a.

Kegiatan penyusunan data baik elektronik atapun cetak akan lebih dimaksimalkan guna pemenuhan layanan informasi kepada masyarakat luas lebih baik.

Sasaran strategi 4 :

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)

Tabel 3.7 Pengukuran kinerja terhadap sasaran Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian No.

4.

Sasaran Strategis Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)


b.

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM (3358.001) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003)

Target

Realisa si

% Capaian

output

90

100

111%

2 orang

90

90

100%

2 orang

31


2015

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu terus diperbaiki secara bertahap. Berdasarkan serapan anggaran yang dianggarkan pada Pagu DIPA sebesar Rp 3.100.000,- telah terserap Rp 1.800.000,-. Pelaksanaan kegiatan dari sasaran strategis di atas adalah : 1.

Pelantikan pejabat struktural ke propinsi yang telah dilaksanakan 2 (dua) orang yaitu Henny Nurdiany dan Arif Suryawan Siregar yang masingmasing menduduki jabatan Kasubag Hukum dan Kasubag Teknis dan Hupmas.

2.

Pengiriman 2 (dua) orang staf untuk mengikuti diklat atas undangan provinsi, yaitu : -

Okta Frida Insani mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan

-

Annisa Dyah Kusuma mengikuti Bimtek Keprotokolan.

Penyerapan anggaran pada sasaran kegiatan ini tidak bisa maksimal karena ada sub kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena dari SDM KPU Kota Kediri belum ada yang bisa mengikuti yaitu tes kompetensi dan tes integrasi dalam rangka alih status PNS.

32


2015

Sasaran strategis 5 : Kegiatan penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360) Tabel 3.8 Pengukuran kinerja terhadap sasaran penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran No.

5.

Sasaran Strategis Kegiatan Penyelenggaraan Operasional an Pemeliharaan Perkantoran (3360)


b.

c.

d.

e.

Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)

Pengelolaan Persediaan (3360.009)

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Barang Milik Negara (Laporan) ( 3360.010) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (laporan) (3350.015) Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) (3360.994)

Target

Realisa si

% Capaian

output

100

100

100%

2 dok

100

100

100%

1 dok

90

0

0%

4 lap

90

100

111%

1 lap

100

100

100%

12 bln

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 377.893.000,- namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp 350.758.019,-. Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa dikatakan bahwa secara umum capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah baik. Hal ini dianalisis dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1.

Tersusunnya laporan BMN yang akuntabel.

2.

Meningkatnya ketepatan waktu dalam laporan BMN

33


2015

3.

Peningkatan manajemen kearsipan dan dokumentasi.

4.

Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

Pencapaian kinerja yang belum maksimal berdasarkan penyerapan anggaran dikarenakan beberapa hal : 1.

Tidak ada barang/aset BMN yang hilang di KPU Kota Kediri, sehingga tidak ada kegiatan tuntutan ganti rugi (3360.010).

2.

Honor operasional satuan kerja tidak bisa diambil maksimal karena PPK dirangkap oleh KPA.

3.

Kegiatan penghapusan barang milik negara masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena menunggu rekom Sekertaris Jendral KPU.

Sasaran strategis 6 : Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab/Kota Tabel 3.9 Pengukuran kinerja terhadap sasaran Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab/Kota No.

6.

Sasaran Strategis Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab/Kota (3361)


Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU (3361.005)

Target

Realisa si

% Capaian

output

100

100

100%

1 lap

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan ini adalah Rp 2.860.000,- dari total pagu anggaran Rp 3.060.000,-. Berdasarkan prosentase di atas dapat dikategorikan sasaran kegiatan ini telah tercapai dengan baik. indikator kinerja dari kegiatan ini adalah ketepatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan keuangan.

34


2015

Sasaran strategis 7 : Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. Tabel 3.10 Pengukuran kinerja terhadap sasaran penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu No.

Sasaran Strategis

7.

Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

Target

Realisa si

% Capaian

output

Advokasi dan sengketa hukum (kasus) (3363.010)

90

0

0%

0 kasus

Dokumentasi dan informasi Produk hukum (3363.012)

90

100

111%

1 buku

Penyuluhan peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

90

100

111%

1 paket


b.

c.

Sasaran ini dicapai melalui beberapa kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 4.120.000,- namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja sebesar Rp 2.084.450,-. Pada sasaran kegiatan (3363.010) ini tidak dapat dimaksimalkan dalam perencanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dikarenakan KPU Kota Kediri dalam kurun waktu tahun 2015 tidak melaksanakan Pemilukada dan sehingga tidak ada sengketa hukum. Sedangkan anggaran untuk kegiatan advokasi dan sengketa hukum dialihkan ke perjalanan dinas biasa sesuai dengan Pleno KPU Nomer 9/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015.

35


2015

Sasaran strategis 8 : Kegiatan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tabel 3.11 Pengukuran kinerja terhadap sasaran pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih No.

Sasaran Strategis

8.

Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

a.

b.

c.

Kegiatan

Target

Realisa si

% Capaian

output

100

0

0%

0 orang

80

100

125%

1 dok

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (laporan) (3363.033)

90

100

111%

2 lap

petunjuk

teknis

Indikator Kinerja

pedoman,

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (orang) (3364.004) Pusat Pendidikan Pemlih (Satker) (3364.032)

dan

bimbingan

teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih mendapatkan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp 55.095.000,dengan serapan anggaran sebesar Rp 35.840.481,-. Indikator pertama terhadap sasaran kinerja ini adalah adanya Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Namun kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena tidak ada pengajuan pergantian anggota DPRD Kab/Kota selama 1 (satu) tahun berjalan. Indikator kegiatan yang kedua adalah terlaksananya sosialisasi hasil Riset Parmas yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

36


2015

Sedangkan indikator kegiatan yang ketiga adalah terlaksananya launching PPID dan perpanjangan hosting website KPU Kota Kediri.

C. Akuntabilitas Keuangan Penyerapan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.277.340.096,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu sembilan puluh enam rupiah) atau 89,32 % dari total pagu anggaran. Kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk mecapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2015 dibiayai dari DIPA bagian Anggaran (BA) 076, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.12 Akuntabilitas keuangan KPU Kota Kediri Tahun 2015

No

Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

Pagu 1.370.855.000

59.215.000

1.430.070.000

Realisasi 1.239.413.605

37.924.931

1.277.338.536

Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tahun 2015 ini memperoleh anggaran yang berasal dari dana DIPA Bagian Anggaran 076 sebesar Rp 1.430.070.000,- dan belanja tersebut seluruhnya berasal dari rupiah murni.

37


C.1

2015

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri secara

keseluruhan untuk periode tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 1.277.340.096,atau mencapai 89,32 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.430.070.000,- dengan rincian sebagaimana tabel 3.3 berikut ini : TABEL 3.13 Tabel Belanja Sekretariat KPU Kota Kediri Tahun 2015 URAIAN POS BELANJA

ANGGARAN SETELAH REVISI 2015

REALISASI TAHUN 2015

(%)

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai

896.706.000

803.351.746

89,59

Belanja Barang

533.364.00

473.988.350

88,87

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

Subsidi

0

0

0

Hibah

0

0

0

Bantuan Sosial

0

0

0

Belanja Lain-lain

0

0

0

Belanja Modal

JUMLAH

C.2

1.430.070.000

1.277.340.096

89,32

Penjelasan Pos-Pos Neraca

Aset Tabel 3.14 Aset Lancar NO

URAIAN

TAHUN 2015 ( Rp )

1.

Persediaan

557.419.114

38


2015

Tabel 3.15 Aset Tetap NO

URAIAN

TAHUN 2015 ( Rp )

1.

Peralatan dan Mesin

936.441.816

2.

Gedung dan Bangunan

116.845.000

3.

Irigasi dan jaringan

12.000.000

4.

Akumulasi Penyusutan

(778.292.291)

JUMLAH ASET TETAP

286.994.525

C.3 Kewajiban Ekuitas Dana Tabel 3.16 Ekuitas Dana Lancar NO

1.

TAHUN 2015 ( Rp )

URAIAN

557.419.114

Cadangan Persediaan

Tabel 3.17 Ekuitas Dana Investasi NO

1.

URAIAN

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

TAHUN 2015 ( Rp ) 286.994.525

Penjelasan Pos-Pos Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang dklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

39


2015

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.277.340.096 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.18 Aktivitas operasi NO

URAIAN

a.

Arus Kas Masuk

b.

Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

TAHUN 2015 ( Rp ) 1.277.340.096 1.277.340.096

40


2015

BAB IV PENUTUP

Dokumen LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tahun 2015 merupakan hasil evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan satuan kerja. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP tersebut juga telah sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) dan Balanced Scorecard atau indikator kinerja utama dari program dan kegiatan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk tahun yang akan datang. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama menggambarkan pencapaian kinerja yang dicapai. Bila ada IKU yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal itu terjadi karena program perencanaan

41


2015

kegiatan yang kurang matang atau adanya perubahan peraturan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian. Pada tahun 2015 ini tingkat realisasi anggaran terhadap penyerapan anggaran adalah sebesar 89,32 %.

A.

HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan ataupun masalah yang dihadapi antara lain : 1.

Adanya kekurangan dana alokasi untuk beberapa kegiatan pokok sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai.

2.

Pagu anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan satker.

3.

Dengan beban tugas yang ada belum dapat dipenuhinya kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai.

B.

PEMECAHAN MASALAH Hambatan ataupun masalah yang dihadapi tersebut dapat diatasi

dengan cara sebagai berikut : 1.

Pagu anggaran kegiatan yang tidak terpakai bisa dialihkan untuk mengganti pagu anggaran yang kurang atau yang tidak ada dalam pagu anggaran.

2.

Alokasi dana untuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan satker sesuai pengajuan dalam RKA-KL.

42


3.

2015

Adanya koordinasi yang intensif antara KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam evaluasi penyerapan dan pelaksanaan anggaran.

4.

Adanya petunjuk teknis kegiatan yang memadai sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan anggaran.

5.

Adanya peningkatan pelatihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan kinerja pelaksanaan tugas-tugas KPU. Agar

implementasi

LAKIP

benar-benar

efektif,

perlu

segera

direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

43

2015


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (KPU) Tahun 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh KPU Kota Kediri untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Rencana Strategis KPU 2015-2019. Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, KPU Kota Kediri akan terus berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik dan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja KPU Kota Kediri.

Kediri, Januari 2016 SEKRETARIS KPU Kota Kediri

Drs. SUROTO, M.Si NIP. 19641231 198508 1 005

i

2015


RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum

(KPU)

Kota

Kediri

Tahun

Anggaran

2014

adalah

penyampaian

pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis KPU Kota Kediri pada tahun 2015 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Kediri Tahun 2015 yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Kediri Tahun 2015. Disamping itu LAKIP KPU Kota Kediri Tahun 2015 ini juga disusun sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. KPU Kota Kediri telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang akan dicapai tahun 2015. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100 % atau lebih) dan 1 (satu) Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja KPU Kota Kediri sesuai dengan realisasi anggaran adalah sebesar 89,32 % .

ii

DAFTAR ISI. Bab IV Penutup... 41

Recommend Documents