DAFTAR
ISI HAL
Daftar lsi
I
Kata Pengantar
BAB.
I
L PENDAHULUAN
2
1.1 KondisiUmum 1.2 Potensi Permasalahan A. Kekuatan ( Strength
2
B. C.
4 4
)
Kelemahan (Weakness
)
Peluang ( Opportunities ) D. Tantangan yang dihadapi ( Threat)
BAB.
VISI, MISI DAN TUJUAN
II
7
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA
8 8
PROGRAM DAN KEGIATAN
9
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
1. 2.
BAB.
B.
TL L2
SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang
Penunjukkan Tim Penyusunan Renstra 20L5-20L9 SK Penetapan lndikator Kinerja Utama
Matrik Penetapan lndikator ( rKU)
D,
10
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
(tKU) c.
10
Peningkatan Kinerja
LAMPIRAN A.
9
LL LL
PENUTUP
IV
6
7
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.l c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.l III
5
2.1 Misi 2.3 2.4
BAB.
5
Matrik Renstra 20tS - 2019
Kinerja Utama
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Tahun 2Ot5-20L9. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang
tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang Visi, Misi sasaran dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, gerak dan arah petaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung Republik lndonesia "Pembaruan pengadilan 2010-2035.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
uari2O\4
+
*;.
BAB
.
:l_'{.ff
I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didasarkan pada ketentuan peratu ran peru nda ng-u ndangan sebagai berikut:
t. Undang-UndangDasar 1945 2. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang No. 14 Tahun t970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo 4. 5.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang No.5 Tahun 1986
jo
Undang-Undang No.
9
Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;
6.
Undang-Undang No. 10 Tahun L990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang;
Reformasi yang telah lama bergulir hingga kini masih menyisakan sejumlah agenda,
termasuk reformasi
di dunia peradilan. Banyaknya
keluhan masyarakat akan lambannya
reformasi peradilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Peradilan sebagai lembaga terhormat yang seyogyanya harus
dihormati masyarakat
kerap
mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, integritas, kualitas dan kinerja lembaga peradilan dipertanyakan oleh sebagian pihak. Ditengah derasnya sorotan dan kritikan-kritikan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki konsep dan pendirian untuk berbuat dari hal yang terkecil menuju suatu
paradigma baru, terlepas dari semua permasalahan yang ada di dunia peradilan, berpendirian bahwa segala upaya yang telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan sekarang ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu kerja keras berbagai pihak dari Ketua Pengadilan sampai unsur terkecil dibawahnya dituntut untuk lebih ditingkatkan dimasa-masa
mendatang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tetap menjadi prioritas sebagai salah satu wujud layanan prima yang ditekankan oleh Mahkamah Agung.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan kepada hakim-hakim dan pegawai baik di
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sendiri maupun pada wilayah hukumnya yang
terdiri
di
Pengadilan Tingkat Pertama
:
L.
Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta
2.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3.
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
4.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
5.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
6.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
7.
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jumlah Pegawai dan hakim saat ini berjumlah 63 ( enam puluh tiga ) orang yang terdiri dari
TENAGA HAKIM :
a. Ketua b. Wakil Ketua c. Hakim Tinggi
L 1 8
Orang. Orang. Orang.
KEPANITERAAN:
a. Panitera/Sekretaris b. Wakil Panitera
c. Panitera Muda Perkara d. Panitera Muda Hukum . e. Panitera Pengganti f. Staf Kepaniteraan Perkara g. Staf Kepaniteraan Hukum
1 1 1 1 23 4 2
Orang. Orang. Orang Orang Orang. Orang Orang
KESEKRETARIATAN :
- Wakil Sekretaris
Orang
- Kasubbag Keuangan
1
Orang
- Kasubbag Umum
t
Orang
- Kasubbag Kepegawaian
Orang
- Staf Umum
3
Orang
- Staf Keuangan
5
Orang
- Staf Kepegawaian
3
Orang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
:
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan
dan
Keuangan. Pengadilan
Jakarta merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
di
Tata
Usaha Negara
bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan TinggiTata
Usaha Negara
Jakarta
sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk
di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang selama kurun waktu
I (satu) sampai dengan
dengan memperhitungkan potensi,
ingin dicapai
5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan
peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam progam yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis
ini kelak didukung
dengan
anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Tata Usaha Neagara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya
visi dan misi
Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2.
A.
POTENSI DAN PERMASALAHAN
Kekuotan (Strength) Kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta
mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. 2.
Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah agung.
3.
Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4.
Adanya dukungan dana APBN.
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
4
B.
Kelemahan (Weokhess)
Kelemahan-kelemahan yang ada
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dirinci
dalam beberpa aspek:
L.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan lnternal Pengadilan Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja
2.
.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan
,
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
belum adanya sistem pengaduan
masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
3.
Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
C,
Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek
1.
:
Aspek Proses Peradilan
Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi peradilan TUN (SIAD TUN)
2.
perkara
.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala
baik internal
maupun
eksternal
4.
Aspek Tertib administrasidan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
I'rqC@
Daerah Khusus lbukota Jakarta
5.
Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi lnformasi Jakarta Tata Usaha Negara Jakarta berupa
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
internet, website Pengadilan Tata
Usaha
Negara Jakarta.
D.
Tantongan yang dihatdapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta
yang
akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
L.
Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil
di
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta belum
seluruhnya
menguasai dan memahami visi dan misi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum adanya manajemen perkara yang seragam dan terintegrasi dalam satu wilayah peradilan tata usaha negara diseluruh indonesia
5.
Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal jumlah
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
-*"-f*"-** BAB
11
VISI, MISI DAN TUJUAN Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta Tahun
2OLS
- 2Ot9
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, pengkajian, pengelolaan terhadap
sistem kebijakan dan peraturan
perbaikan
perundangan-undangan
untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di selaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005
-
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010
-
2OL4, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 20t0
-
20t4.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Visi Pengadilan Agung
Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah
Rl adalah sebagai berikut: ,MEWUIUDKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA IAKARTA YANG AGUNG,'
2.1. Mtst
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang
ditetapkan agar tujuan organisasidapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut
:
t.
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan
adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut
:
1.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
2.
Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan
3.
Publik percaya bahwa Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan di bawahnya dapat memenuhi
butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 20t9, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut
:
L. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnyakualitaspengawasan 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan se[agai berikut
:
lndikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut
Peningkatan penyelesaian perkara
:
a. Jumlah Perkara yang di terima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (maksimal 6 bulan)
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
I
2.
Peningkatan tertib
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan
administrasi perkara
majelis
b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi,
PK
yang dikirim secara lengkap
c. Jumlah pemberitahuan pemanggilan sidang tepal waktu
3.
4.
Peningkatan aksepbilitas
d. Jumlah pemberitahuan putusan tepat waktu e. Jumlah eksekusitepat waktu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
putusan Hakim.
hukum (Banding)
Peningkatan aksesbilitas
Persentase perkara yang dapat di publikasikan
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice) 5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a.
Persentase pengaduan masyarakat
yang
ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut
a.
:
Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap
Pengadilan Tinggi
peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan Program
Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah
1.
Penyelesaian Perkara masuk
2.
Penyelesaian Sisa Perkara
Peningkatan
:
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4.
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yangtepat wakt
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
9,
4.
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yangtepat wakt
5.
Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis
Lainnya
Mahkamah Agung
program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas
dan mencapai
pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah
L. 2. 3.
:
Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
Tindak lanjut pengaduan yang masuk Tindak lanjut temuan yang masuk daritim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok
program
ini adalah
pengadaan sarana dan prasarana
di
lingkungan peradilan tingkat
banding dan tingkat pertama.
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
10
F-T
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tata menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut
t.
:
Peningkatankinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem man-ajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi
tinggi
rendahnya angka
penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja
:
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi Pengawasan eksternal
dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
,
menguasai Standar
Pelayanan Peradilan (SPP) . Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut
a.
:
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan
kewajiban penyelen ggaraan pelayanan ma upun penerima layanan.
b. c.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
L7
F
!
BAB IV
PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2OL5-2OL9
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan
dan peluang sesuai dengan
tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra
ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama
kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengpdilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan
dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasitan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan TinggiTata
Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2OL4, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
t2
FF*T* PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Lt. Telp.021-31926t63- Fax ( 021
ll
Jakarta Pusat
)29079343
| llry
-
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGITATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.KU.OLI .........1 u2OL4 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Menimbang
a.
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan peyampaian informasi dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlrt di bentuk tim penyusunan RENSTRA di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
b.
Bahwa nama
-
nama yang tercantum dalam lampiran-lampiran ini
pandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut Mengingat
t.
lnstruksi Presiden No.
-
;
7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
Undang No.
di
lnstansi
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
z.
Undang
3.
lnstruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pembangunan Nasional. Pemberantasan
Korupsi; 4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/20O7 tentang Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama di lingkungan lnstansi Pemerintah
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara
No.20/M.PAN/Il/2008 tentang Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lntsatansi Pemerintah ;
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 20152019 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusanini
Kedua
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
SALINAN
: Keputusan ini diberikan kepada bersangkutan untuk di sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
PadaTanggal
:fl ryulrruuirurudl]lWsiull]lrilllruu$t[dlWludruwuru[u$tligruul
yang ketahui dan dilaksanakan
*J LAMPIMN KEPIJTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
N0[40R
: w2.TUN. KU.0v. ...........
TANGGAL
:
03 Januari 2014.
DAFTAR NAII,IA
1.
ISTIWIBOWO, SH.MH
Ketua
Pembina
2.
BAMBANG EDY SUSANTO SOEDEWO,SH.MH
Wakil
Penasehat
3.
H.BAHRI,SH
Panitera Sekretaris
Penanggung Jawab
4.
MUUADI, SH.Msi
Wapan
Ketua
5.
HJ.DIAH YULIDAR, SH.MH.
Panmud Perkara
Wakil
5.
HJ. RATNA SOEJOTO, SH.MH.
Panmud Hukum
sekretris
7.
CAHYA RAHAYU, SH
8.
AGUS MARSUDI, S.Sos
9.
KELY
10
GIRIWAHYU UTOMO, S.Kom
MARGONO, SH
I
Kasubag Keuangan
Sekretris ll
Kasubag Umum
Anggota
Staf Keuangan
Anggota
Staf Umum
Anggota
Ditetapkan di
Jakarta
PadaTanggal
.MH 985031001
I I 2014
sFe.._!w
FFI@ry@i*rer PENGADILAN TINGGITATA USAHA NEGARA JAKARTA Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat
Telp. 021-3L926I63
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Nomor
:
W2.TUN/02/SK/]/20L4 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Menimbang
:1
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/pAN/ZOO7
:
tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama (lKU) di Lingkungan lnstansi Pemerintah perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama di
lingkungan Kepaniteraan dan Kesekratariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
Bahwa dengan berakhirnya Masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2OIO 2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka (RPJM) Menengah Tahun 2015-2OL9 maka Mahkamah Agung perlu meninjau
-
kembaliatau mereview untuk penyempurnaan lndikator Kinerja Utama (lKU); Mengingat
:L
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
5
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009
6
Peraturan Presiden Nomor
9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktural Organisasi, dan Tata Kerja; 7
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : pER/9M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan tndikator Kinerja
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
Pertama
lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuaidengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik lndonesia 2009; Kedua
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja dan disampaikan kepada MENPAN;
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas
pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, setiap Pimpinan Sub. Bagian diberikan tugas untuk: Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Sub.Bagiannya dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
a.
akuntabilitas kinerja
b.
Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan
:
Pada tanggal
.i1
: i
,,f','i,
*l
Januari 2014.
ra
PENGADILAN
i
iakarta
SAHR rueenRA JAKARTA ;'r
LAMPIRAN:
1
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor Tanggal
L. 2. 3.
Satuan Kerja Nama Sub. OrganisasiOrganisasi
4.
Tugas
NamaDepartemen/Lembaga
: :
W2.TUN/0!/SK/t/2ot4 03 Januari 2014
MAHKAMAH AGUNG R.I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparatur peradilan dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
5.
a. Menerima dan
Fungsi
b. c. d.
Memproses administrasi pendaftaran perkara Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan
perkara Menyelenggarakan Administrasi persidangan
Mendokumentasikan
berkas perkara
dan
pengarsipan
e.
Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihakpihak
t.
Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.
MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA No..;
Kinerja;.Ll.t-.4"a
t.
Peningkatan Penyelesaian
lndikator Kinerja Utama
a. Jumlah perkara yang
diterima
Perkara: a. tingkat banding
diselesaikan
dan sesuai
dengan SOP
yang
.
Perbandingan antara
Majelis Hakim
Laporan
perkara yang diterima
Bulanan dan
dan jumlah
Laporan
perkara
yang diputus
Tahunan.
ditetapkan
b. tingkat pertama
a. Jumlah perkara yang
diterima diselesaikan
'
dan sesuai
dengan SOP
yang
Perbandingan antara
Majelis Hakim
Laporan
perkara yang diterima
Bulanan dan
dan jumlah
Laporan
perkara
yang diputus
Tahunan.
ditetapkan
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara
jumlah perkara
tahun
Majelis Hakim
Sisa
Laporan Bulanan dan
sebelumnya
Laporan
dengan jumlah perkara
Tahunan.
yang diputus 2.
Peningkatan Tertib
Administrasi Perkara r
:
hanrlina
a. Jumlah
berkas yang diregister dan siap disidangkan ke
Perbandingan antara berkas perkara yang
diterima
dengan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan
,
b. Jumlah penyampaian
fotocopy
Perbandingan antara
Panitera/Sekretaris
Laporan
putusan
berkas perkara yang
semester
kepada para pihak
diputus dengan yang
dan laporan
tepat waktu
diminutasi
tahunan
(Pasal
51 A UU Peratun) b. tingkat pertama
a.
Jumlah berkas yang
Perbandingan antara
diregister dan
berkas perkara yang
Bulanan dan
diterima
Laporan
siap
disidangkan
ke
Panitera/Sekretaris
dengan
berkas perkara yang
Majelis
Laporan
Tahunan.
disidangkan
b. Jumlah Penyampaian
Perbandingan antara
persidangan
pemberi-tahuan
pemanggilan sidang
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dengan
pemanggilan
tepat waktu
c.
Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat
dan
Perbandingan antara
putusan
Panitera/Sekreta ris
Laporan Bulanan
dan
pemberitahuan putusan
para pihak
d. Jumlah berkas
yang
Perbandingan antara
diajukan kasasi yang
berkas yang diajukan
disampaikan secara
kasasi (terdiri
lengkap
Bundel
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dari
A dan Bundel
B) dengan jumlah yang berkas dikembalikan
oleh
Mahkamah Agung.
Jumlah berkas yang
Perbandingan antara
diajukan PK
yang
berkas yang diajukan
disampaikan secara
PK (terdiri dari Bundel
lengkap
A dan
Bundel
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
B)
dengan jumlah berkas
yang oleh
dikembalikan Mahkamah
Agung.
Jumlah eksekusi
Perbandingan antara Ketua Pengadilan
Laporan
3.
Peningkatan
jumlah pelaksanaan
Perbandingan jumlah
kualitas pembinaan
pembinaan dan
temuan yang
Bulanan dan
dan pengawasan
pengawasan ke satker
ditindaklanjuti dengan
Laporan
pengawasan internal
Tahunan.
b.
Prosentase
pengaduan
yang
ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan
Laporan
Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai perilaku
aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang
dilaporkan.
Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah
Ketua Pengadilan
Laporan
temuan
yang
Bulanan dan
ditindaklanjuti
hasil
Laporan
pengawasan internal
(Tim
Tahunan.
Pengawasan
Pengadilan Pertama
Tingkat
dan
Badan
Pengawasan)
dan
(Badan
eksternal
Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan 4.
Panitera/Sekretaris
Peningkatan
Prosentase penyelesaian
aksesibilitas
perkara yang dapat prosentase putusan
masyarakat
dipublikasikan
Perbandingan
perkara yang
sudah
terhadap peradilan
dapat didownload
di
(acces to justicel
website (Sesuai
SK
KMA No
Bulanan dan Laporan Tahunan
L-t44Th2OIl
tentang
Keterbukaan
informasi
peradilan)
dengan perkara yang diputus.
Laporan
I
*J' LAMPIRAN: 2 Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor Tanggal
1. 2. 3.
Satuan Kerja Nama Sub. OrganisasiOrganisasi
4.
Tugas
5.
Fungsi
: :
W2.TUN/OLlsK/tl2jt4 03 Januari 2014
MAHKAMAH AGUNG R.I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pembinaan Menyelenggarakan Koordinasi Dukungan Teknis Administrasi Organisasi dan Financial kepada seluruh unsur dilingkungan Pengadilan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pembinaan Administrasi Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan, Perlengkapan dan Ketatausahaan Pengadilan .
NamaDepartemen/Lembaga
dan
a.
b. c.
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU
Peningkatan
a.
Pembinaan
Administrasi Kepegawaian
b.
c. d.
/
Laporan
Ketertiban
Sekretaris
Bulanan
Administrasi
Pengadilan
dan
Prosentase usulan penyesuaian
Tingkat.
Laporan
ljazah
Banding
Tahunan
Prosentase usul kenaikan
Untuk
pangkat regular dan kenaikan pangkat Pilihan
KaSubag
Prosentase usulan promosi dan
Kepegawaian
Prosentase usulan Diklat Prosentase SPMT, SPMJ yang
diterbitkan
g. h.
Prosentase usulan pensiun
i.
Prosentase usulan mendapat
Prosentase kenaikan gaji berkala penghargaan ( Satya lencana karya satya
j.
)
Prosentase DP3 diberikan pada pegawai
k.
Prosentase Surat izin cuti
diterbitkan
i.
Prosentase pembuatan Susunan
pegawai ( Bezetting
l.
)
Prosentase Pembuatan Laporan Bulanan Kepegawaian
m. Prosentase Perekapan Absensi
n.
Prosentase Surat Tugas yang
diterbitkan
o.
Panitera
Askes dan Taspen
perpanjangan
.
Mengukur
Prosentase usulan Karpeg, karsu,
Mutasi
e.
)
Prosentase Pembuatan Usul Jabatan Struktural
/
Fungsional
;lr"":r-* p. Prosentase
Pembuatan Surat
Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis Gol. Ruang.l
l/d kebawah
q. Prosentase Peroses pembuatan
Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan psl 55 Tahun 2010 r.
Prosentase hasil Putusan
Pertimbangan Jabatan/kepangkata n
Prosentase Pembuatan Surat Usul Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ljazah 2
Penyelenggaraan
a. Prosentase
Operasional dan pemeliharaan
pengadaan pakaian
dinas pegawai b. Prosentase Gedung dan
perkantoran
Ba
/
Laporan
Ketertiban
Sekretaris
Bulanan
Administrasi
Pengadilan
dan
Tingkat.
Laporan
Banding
Tahunan
Untuk
Mengukur
ngunan Kantor terpelihara
prosentase kendaraan roda 4 terpelihara d. prosentase kendaraan roda 2
Panitera
2. KaSubag
Umum
terpelihara e. prosentase tenaga honor dan
supir f.
Prosentase tenaga honor
satpam g. Prosentase Barang lnventaris
Kantor yang terpelihara h. Prosentase Surat Masuk dan
Keluar diproses Prosentase asset BMN ysng
terdata dalam SIMAK Prosentase pengadaan fasilitas
dan peralatan kantor 3
Belanja Pegawai
Pembayaran Gaji
Terpenuhinya Hak Para Pegawai
,
Uang Makan, Lembur dan Remunerasi
Para
Pegawai
/
Laporan
Sekretaris
Bulanan
Pengadilan
dan
Tingkat.
Laporan
Banding
Tahunan
Panitera
2. KaSubag Keuangan 4. I
i
Penyelenggaraan
Penyerapan Anggaran Meningkat,
Operasional
Terpenuhinya Standart Laporan
Penyerapan
Pelaksanaan Anggaran
Anggaran
dan
pemeliharaan
Laporan
Realisasi
Bulanan yang
Akuntabel
Perkantoran
dan
Laporan Tahunan
5.
Pembinaan Sosialisasi
dan
Meningkatkan SDM 8 ( delapan
)
Mengadakan
satker sewilayah hukum Pengadilan
Sosialisasi
TinggiTUN Jakarta
Teknis
Baik
Maupun
Non Teknis Untuk
Iryr-T
-
6.
Peralatan
Menyediakan
Fasilitas
Meningkatkan Semua Fasilitas Sarana dan Prasarana Kebutuhan
Perka ntoran
Kantordan Para Pegawai
Modal
dan
Belanja Barang dan
untuk kebutuhan Kantor
I
!
P
*.
o
f.
f
oq
= oa
J
J
@
-
-
o)
o)
t d ID f
1J (D
a
3
J |.l
o
o = o ln .+
5
J
@
o,
=.
vt
, o
:o
g
o,
0,
it o) + o J
o
6vt
o
-l
0,
o,
J ! (D
-l o,
..+
o E. aD N o ts
I
iI
ul I
!o ]r'lP
z(o
o g
I qo(D(D
c
3
oo
PS o)= ao)
o, J
E o
-
= IA
o)
o
OJ
l^
c
o
(D
f o-
@
(D
o-
qq
:l
o, J
Vt
o ! o,
=. 3 o
oo.,
o-= (h3 o3
F3
o)6 FIA
o, =E
o, (D
a
-
o) o) o) J
@
o_
(DrD o(D 'r5 irs I
ir= JO'
g
c
xa
OJ
f
ga
fD
o-
gq o)
o =. 3 o
5
= tJt
o 'u
o-
o,
:t
J
(')
2 0
o,
o o-
ed
o)
-
E o a
J
o 1^
E?
3
th
J
5 qq
(xNts
P
o-
-{
o v x z vm
J
o, =' oe. or dd -'. ott gc ocL :-- ;'x o)
JE
p
E
o
au) 6or OJ
E (D d
OJ
a
o,
+ -0 o
ot| o,
€ o)
o)
5
) @
Ut
o
o,
f
)
o,
J f
c c3 .
o,
E.
qal =l
3
o)
o-
J t
OJ
o) J
o a
J
oq
@
d
o
o,
o)
o 5
E
J
o
o,
E-
o-
auJ 6or -o)
5CDN,F
o -.1 6'< -o o(D Ca o-= f€
d'f o= a- -t
+
o,i
rrl (Dl rl -l rDl o)I
o,
c
o,
€. co-
f 5E x=(D
o-
**6 oorf
E
As
?€
f 3 e= Ep.d
E;E O=lcr
E se e.*R sf or- a
-o,
o-l
J
o)l =l -l aDl
tt _Eo
ol
ilE 5(D
o,
z o
E(D f. 3
gq
-
q
o,
-
q,
oq o,
o)
-) o ]o,
o,
f
.tJ
o
-l sl sl o-l o)l
)t
-l 3l oJl
sE Jo_
I -.
$ eE ;i +' (-)
o,
_4.
o)
qq
El
g
=) o
Ea o
-l ill
5
o,
J J
c c-
OJ
J
(D
Vt
6'
3
f
ii o E o,
o +
o)
rD
o-
4
3
o
o) o) IA
=
UI
=l 6l
oJl
=l
,-l (Dl El oJl
o-l
ol _t JI orl 6l
.
ol =l +l
6'
a
f
z:l (Dl
-
a-
=l ol ol
OJ OJ
o)
4
o,
f
-l
o,
@
o 3
o)
o,
o,
f
o-
(D OJ
d
?s
o)
o,
)
I
;2
Z6
H=
a
E (Dl -l o.r o-l =:l I o.r
9?
J
o-
o) CL o)
>=
(D
T'
ct
Vt
o,
J
eHB o)=: 4-J
o >t= lra
-.1 o a €
(D(D(D o 55= f -,-.J o, (tQ =Jdott (D ga iF-i o, o) oJ =: r
5
@
zF { z o
5
CL
o 5 o an 6'
PI o)J ga
Efl
>Fi v6
t(, J
zc
N o
oa
gl
oo
N
c 3
I
o (o
N
g
OJ T' 'o (tJ
f,.
o)=' i^oa 5o,
f F
cn
*o,
€ncs
E o a
=
-l o
o,
3
e. q
{t)
o-
t. f
6' +
-o,
2. !
o
-
o,
o
F
fD L
Cl-c
-6' o)J 5(D EJ
)
=
o,
cF
or* =a Jll,
lll
ttt
o
8E olCItl
E oac
.E:
dd Ea
oJ=
=3 cla6_cL f
Ss 5(D J5
6
-oJo'
Ba 8cL il
.E:
o
o=o :t oq o- oJ rct UI
= @
9.
!
x
{e
F
ol=j
1cro)
i(DJ
d +H
J) rar
Ed
o)
= 9t61
o) Eo= oJ6 ;E
'ct
lDv
dLn 1
6o a
-
o.)
E(D
1C (D
5N +oo 6ur o -
E
E o AN
E o
o
o
I
o
E o au
d\
dt' -
o)
o
aN) 6N I o)
6N a o)
o)
th 1J
*o o) ) t
(D
ic oJ a
CL
o
C(u+ fFO
-
o, a q,
(D
o
a o-
T8 ilE
o)
+
=
-o,
E
E
6or a
qts -(O o('o a
E o a(x 60o a
!
.(t
E
=U) 600 a
qN) -{ (.ll o, -o
o
o
!
.lf
E
E
o
o)
o
6o a o,
)
o)
tt o a(.r) o)
o o,
o
aul 6Ln
-
OJ
qN
= out \l
oJ a
i-{
o o)
E
:ct
E
o)
o)
a
-
E
E
=O oro
-u
o)
a
q
qN
qN -! our a o)
(.tr
o)
-
o)
I
o)
=CD 60o
ro
+or
o)
is oo a
E o :1 N 6! a E
c^)
ol
o aq
dia o)
ro
o)
d-l a
o,
o)
q -O) oo 5
o o)
qN) Equ) -{ =O) o, (Jt oo
-
qN) -{ o(.'l
o
ql
eur
o)
o)
o
ro
gur
gN,
q'. x(o
orl
*
#
o)
o
o)
OJ
o a
o)(D cltl =: 6' vt
o,
6or
a
E o (, :1 60o
1t
-
=(D vt E,
;9. fr=
FO o'l a
E o -N
E (D
a
-Ol or!
E o aol
o)
ur8(D
=F o)uJ a
=ur 6ql
oo a5 65 a
o,)
-t^ OJ =1J
:ct
E o AN
o
fq
qq -t o.t
E
6ts a
6{ :
o,rDrEr
o)
o(^
G'
OJ
gN)
-u
ft' 1
A)oJ ^cr .oJ
ro
o
a(x 6o) a
-) o
O-5l
6:t o2 66J
E(D -Lu
E
E
C
iof
e6--
o)
)
-N'
6N
:t3
t\tl o-l
r-
cL=
o)
=o c o
c^)
cL :t =ott o(D
O)
I
P
Eg ;3* =6 6'E qq E: od6 \g.= -O) Cg= q' o Fo g. .' o='
{F
ro
(D
6g )
fie +J
o,
o,
dt'
E.F PH g: Jo) cto+
o)
o
o 1u
-J
Eq
oJ-
o Eo.)
a
O.,
-C o3 oc E3 *il :t ga 3 ro 9. oJo o
oE or= J
=
o
5= J o)
E(D
5_s
io
o)
o.t
I
!'l
P lnL
or;
c*
E o
au)
!r= (D=
(i= g-
;:; ordE
o
E
sr
!'t
E L^r
o
db' a o,
o.! o)o 5:t
s6. vtlD
il'= :0Q (, Orl o, o) (r-'
O)
ol f
o
io: o: di !l vt= o
E< -!o
oj.
6
otr
se_
=7 oo oJc
=o)
-o 3.c or(I
ooc Jo)
a
Pi. =+
=
o,
o
6'
c
o
-l t^ =. J-vtc
7 o
a.
an
o)
v,
= OJ ! o a vt
:t
{lJ
OJ
o)
qq
f
OJ
=
(u 5 I ==t^
!.,
F'. P
UI
o5
oco oJ J'o _oo_o -Oo, :.1 0a d3 = foio vt ci 6 ocn o., (, gtl O= -O) 5 OJJ 6'9 f@ o, 7s o, o, J o-o crf< -oJoJ -J o)= -l oo oJ3 o
-J
6'
Frts oo oo
>RX
tsts oo
oo
)R ;R
PF
oo oo
x>R
5 E;'
IA
E o 3
6 (It=
g
OJ
vt
5
o) o,
:t o 5
3
o-
oJ
1^
o I
.(t
o)
o 5
F oJ t
gq o,
€ o
+ o a
o) a^
= o)
=
ooJ io -tt
oorf
Fs*+ oJ
f
co,o,
qoto' corx dE at c' HE fr= 6aa --li d =o= CL dE c or.g o o-a €'g co : E'6i 'Do>o, 6rdllrL i O:E g'o 6 o)O, g P€ 3:' x(D -o= .< E O)"a O.'J --<
Ee
-
o) o)
+o
dl (Dl sl ol ol =l
crI-l (D:i(D
J
0a
+
B'
o-
9P
J.
o)
ci6 :.o
= x.ol IJ=l E'l
o -o
T'
(n
83. -O) -= P-lol
f
5 T'
o
o (b
+o
o 3
d o)
1t
oo Jf. o-5 =oq orO)
d+ 6-P g6 o
7
1) (D
'I]
T'
Vt
bi =o Jt^
rl-
o 6'
P
!
=3 :o t^ -qa =, :fo f,(D
cL :t
os a-
oro =+ ='(D
vt
{
c
o :J
:t
o)
tt(D
qa
f
-oa-,
a
cr
o-
-a o,
o)
e.E 5E (D J
@
o) CL
co) :J
P
l+t
.!fc o5 0q o)f o, €E o)(D 6: o, o,
c
-o, (Da ltt tD +:t
= @
o\
>s
ts o o o o ts
}R
>R
ts o o o o ts
>R
>R
)R
)R
Pts oo oo
>R :R
Pts oo
oo
}R
:R
o\
F o o \o
o o \o
o
q)
E o +
{ o
ct
5
oOJ
f
ts o o \0 o\
o o \o
F o o \o
F o o
o\
E
ts
;R
o\
F o o \o
o\
o\
-ts de
x
I
o,
E N
x
F o o \o
o
N
o\
o\
ts
9. +
o)
=) o o)
5
F o o \o
-c
g
gq
FF oo oo
-vt
.D
3
o)
o)
Fr lJ o o o o \o
J
qt
C-
#E s.d
o,
o
rd
o.l
(D
3
N
x
o a
-ts
o, a o)
E(D -F o, I
OJ
Fts oo oo
)R
>R
tsl. OO
oo
\O \o o\ o\
H ts o o o o \o o\ :R
oo oo
>RS
o o \o
ts ts
tsF
ts
o o o o \o o\ ;R
tsH
oo oo :R
:R
ts
o\
o o \o o\
ts o o \o o\
Fr o o \o o\
N'
x
E (D
(t io) a
o)
ts o o \o o\
ts O
o
\o o\
N
x
E o *or o, o)
