DAFTAR ISI 44 MANCANEGARA 53 JALAN JALAN 56 SEHAT CARA BELANJA YANG BIKIN TIDUR NYENYAK KABUPATEN ENDE FOKUS UTAMA INOVASI

1

KREDIBEL - EDISI 05 OKT - DES 2014

DAFTAR ISI

FOKUS UTAMA

08

CARA BELANJA YANG BIKIN TIDUR NYENYAK

Kehadiran e-purcashing membuat beberapa pengguna barang / jasa bisa lebih tenang tidurnya. Pasalnya dengan e-purcashing pembelian barang lebih singkat waktunya dan lebih murah harganya. Tidur menjadi lebih tenang lagi lantaran cara belanja dengan e-purcashing mempersempit peluang terjadinya korupsi.

14

FOKUS UTAMA

E-KATALOG - HARGANYA OKE

Sebagai langkah memperbaiki sistem pengadaan kehadiran e-katalog banyak yang memuji. Sebagai media transaksi online, e-katalog memberikan dimensi baru harga dan kecepatan eksekusi pengadaan.

18

24 26

44 INOVASI

KABUPATEN ENDE Dengan dana Rp 50 juta Kabupaten Ende membentuk LPSE. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli 15 komputer. Dengan perangkat inilah mereka mengelola LPSE dengan baik.

WAWANCARA

HANDRY SATRIAGO

Nama Handry Satriago tak asing lagi bagi kalangan bisnis, akademisi dan pegiat human capital di Indonesia. Namanya sudah banyak dipublikasikan di media dengan berbagai cerita. Tak cuma Handry sebagai sosok Indonesia pertama yang memimpin perusahaan kelas dunia tersebut.

MEDIA WATCH REGULASI

MENEBAK ISI UU PENGADAAN BARANG / JASA PUBLIK

32

PERSPEKTIF

44

MANCANEGARA

53

JALAN JALAN

56

SEHAT

PENGADAAN OBAT DENGAN E-PURCASHING CINA TANCAP GAS PASCA MEMBENAHI SISTEM PENGADAAN EKSOTISME DANAU KELIMUTU AGAR SENDI ANDA SEHAT

SURAT PEMBACA

2

3

DARI REDAKSI

Surat Pembaca dapat Anda kirimkan via email: [email protected] atau melalui fax ke 021-7996033.

Dimana mencari KREDIBEL Kami menyambut gembira dengan terbit kembalinya KREDIBEL. Rubrikasi yang lengkap dan diurai secara detil membuat kami sebagai praktisi pengadaaan di pemerintah daerah merasa sangat terbantu. Terlebih lagi majalah ini diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam pengadaan pemerintah. Namun sayang, saya sukar untuk mendapatkannya. Untuk itu jika tidak keberatan bisakah kiranya kantor kami berlangganan dan bagaimana caranya?

SURAT PEMBACA

Muhammad Akhwan (Pemalang) Pak Akhwan yang baik. Saya berterima kasih karena tetap setia menanti terbitnya KREDIEL. Kami memang hadir untuk praktisi pengadaan. Rubrikasi yang kami buat didesain sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi praktisi pengadaan. Namun kami masih mempunyai banyak keterbatasan. Diantaranya daya sebar kami. Kami akui bahwa penyebaran KREDIBEL masih terbatas. Kami mendistribusikan kepada pelanggan langsung dan tidak menunjuk agen penjualan di daerah. Namun jika bapak hendak berlangganan bisa menghubungi nomer kontak kami di Telp. 021-7991025 Fax. 021-7996033. Terima kasih

Selamat terbit Kembali Setelah menunggu lama sekali akhirnya saya mendapatkan kembali majalah KREDIBEL. Saya sangat senang karena dapat menikmati kembali bacaan yang sesuai pekerjaan saya. Sejak majalah KREDIBEL terbit kami tidak pernah ketinggalan membacanya. Ada beberapa rubrik yang saya sukai karena informasi yang akurat dan bermanfaat. Diantara rubrik itu adalah rubrik Procupedia, Inovasi dan regulasi. Sebenarnya rubrik yang lainnya juga sangat informatif, namun saya lebih menyukai rubrik-rubrik tertentu. karenanya setiap mendapatkan KREDIBEL rubrik tersebuht yang saya baca terlebih dahulu. Saran saya ilustrasi dari tulisan diperbanyak agar tidak cepat lelah mata membacanya. Terima kasih Hendra Latuconsina (Ambon) Pak Hendra yang baik saya harus ucapkan banyak terima kasih kepada anda karena telah menjadi pembaca yang setia namun tetap kritis. Saran anda pasti kami pertimbangkan. Sejujurnya, kami juga merasakan hal yang sama. Dalam beberapakali rapat redaksi , pembahasan mengenai ilustrasi tulisan menjadi dominan . Menurut kami

pengkayaan ilustrasi akan menjadi perubahan besar dalam edisi KREDIBEL berikutnya. Terima kasih

Usul Rubrik Saya pembaca KREDIBEL sejak edisi pertama. Setelah membaca tiga edisi saya merasa ada rubrik yang perlu ditambahkan. Rubrik yang ada sudah baik dan memadai, namun ada satu rubrik yang perlu ditambahkan. Saya tidak tahu apa nama rubrik tersebut namun isinya adalah pembahasan soal-soal latihan ujian pengadaan. Ini penting untuk menjadikan media menyedia soal latihan. Selain itu memberikan arahan materi yang harus dipahami bagi calon peserta ujian. Dengan adanya rubrik ini saya yakin KREDIBEL akan semakin banyak pembacanya. Terima kasih Rismawati (Kutai Kertanegara) Bu Rismawati yang baik. Saya mengapresiasi usulan anda. Usulan anda sangat jitu untuk memperbanyak jumlah pembaca KREDIBEL. Kami akan pertimbangkan. Namun kami harus tetap hatihati agar tidak menimbulkan salah persepsi publik saat rubrikasi tersebut kami terbitkan. Terima kasih


P DITERBITKAN OLEH

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SME Tower Lt.8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta 12780 Telp. 021-7991025 Fax. 021-7996033 www.lkpp.go.id PELINDUNG Agus Rahardjo REDAKTUR AHLI Eiko Whismulyadi Himawan Adinegoro Ikak Gayuh P Agus Prabowo Robin Asad Suryo PEMIMPIN UMUM Dharma Nursani PEMIMPIN REDAKSI R. Ari Widianto REDAKSI Gigih Pribadi Ratna Ayu Maruti FOTOGRAFER Tim Humas LKPP

Redaksi menerima kiriman tulisan dan foto yang relevan dengan isi majalah ini. Kirim ke humas@lkpp. go.id dan dilengkapi dengan identitas diri yang jelas.

embaca yang budiman, ketika majalah KREDIBEL sampai ke tangan anda mungkin ada sebagian dari anda yang bertanya “Kemana saja KREDIBEL” selama ini. Bagi mereka yang menunggu kehadiran KREDIBEL selama ini kami minta maaf atas keterlambatan terbit majalah ini. Seperti mengerjakan pekerjaan lainnya, memang tak selalu mudah untuk menjaga konsistensi, meski demikian adalah sebuah kebanggaan jika saat ini kami terbit kembali dan berbagi infromasi, khususnya informasi tentang pengadaan kepada Anda semua. Pada edisi ini kami menyajikan liputan utama mengenai e-purcashing yang membawa nafas utama efektif dan efisiensi penggunaan dana pemerintah pusat dan daerah. Kenapa muncul kebijakan e-purcashing, apa tantangan kebijakan e-purcashing di Indonesia, Proses dan Bagan Alur e-purcashing di Indonesia dan hal-hal di balik layar e-purcashing. Tak boleh dilewatkan adalah rubrik Gagasan/Inovasi baru mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di LPSE Ende yang menerapkan multicomputing sehingga jauh lebih efisien dan murah. LPS Ende, Nusa Tenggara

Timur kami pilih sebagai inspirasi tentang bagaimana sebuah praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dapat dilakukan meskipun di tengah keterbatasan. Bagaimana mereka berjibaku dengan sarana yang seadanya demi pelayanan maksimal menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Perjalanan ke Ende tersebut tak lupa kami sajikan dalam rubrik jalan-jalan berkunjung ke danau tiga warna Kelimutu yang sampai saat ini masih menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan modern. Tak lupa, sebagai penambah wawasan bagi Anda adalah artikel tentang regulasi pengadaan di Papua yang jika diperhatikan secara cermat ternyata menuai sejumlah persoalan terhadap asas keadilan dan keterbukaan yang dijunjung dalam sistem pengadaan.

EDITORIAL



4

5

LKPP Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

254 Peserta ujian CPNS Ikuti Tes Asesmen

KILAS & PERISTIWA

Jakarta, 27 Oktober 2014

254 peserta ujian CPNS LKPP 2014 yang telah lolos seleksi tes CPNS tahap pertama mengkuti tes assesmen yang dibagi dalam beberapa kelompok. Tes berlangsung selama tiga hari sejak Senin – Rabu (27-29/10) di Gedung Bulog, Jakarta. Sebelum mengikuti tes, para peserta melakukan verifikasi dokumen terlebih dahulu. Mereka diwajibkan membawa kartu identitas asli (KTP/SIM), sertifikat asli skor TOEFL, dan surat keterangan akreditasi program studi/ jurusan. Peserta kemudian mendapat tanda stempel sebelum masuk ke dalam ruang ujian. Tes asesmen dilakukan untuk menggali level

Jakarta, 02 Oktober 2014

L

embaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen melakukan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui pencanangan Zona Integritas dan membangun birokrasi yang kuat, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan mampu melayani masyarakat secara lebih baik. Komitmen tersebut secara nyata diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencanangan Zona Integritas yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2014 ditandatangani oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Anggota Ombudsman RI Petrus Beda Peduli.

kompetensi seseorang melalui serangkain jenis tes, dan biasanya juga dilakukan oleh lebih dari satu penilai (rater). Tes asesmen diantaranya meliputi tes pengenalan pribadi, tes psikologi, serta tes melalui focus group discussion (FGD). Tahun ini LKPP menerima 95 formasi CPNS yang nantinya akan ditempatkan di seluruh unit kerja. Jumlah ini adalah yang terbanyak sejak LKPP membuka penerimaan CPNS di tahun 2010.

Sarjana Baru jadi Incaran LKPP Jakarta, 20 Oktober 2014

K

epala LKPP, Agus Rahardjo mendorong Sarjana S1 untuk berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia melihat potensi pengadaan pemerintah yang nilainya lebih dari Rp 800 triliun bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang


menarik. Saat ini tercatat baru 230.000 pengusaha yang terdaftar dan terverifikasi dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik. “Tahun 2013, transaksi pengadaan melalui LPSE mencapai Rp 250 triliun dari potensi sebesar Rp 835 triliun. Tahun 2014 peluang pengadaan juga besar mencapai 400.000 paket, namun baru sedikit pengusaha yang ikut” katanya. Sejak tahun 2012, LKPP telah meluncurkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRUP. Sistem berbasis web ini menayangkan rencana pengadaan di tiap K/L/D/I secara transparan yang dapat dikunjungi melalui laman sirup. lkpp.go.id. Selain bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengawasan masyarakat terhadap pengadaan, sistem ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mencari peluang usaha di daerahnya masingmasing dengan melihat paket kebutuhan yang akan segera dilelang.

LKPP Terbitkan Perka Baru Soal Daftar Hitam Jakarta, 05 September 2014

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan aturan baru soal daftar hitam. Aturan itu tertuangdalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berlaku mulai 1 September 2014 setelah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perka Daftar Hitam bertujuan memberikan perlindungan dan pedoman bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk membentuk pengadaan yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud persaingan yang sehat antar penyedia. Dengan penerbitan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 ini, maka Perka LKPP Nomor 7

Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Bagi penyedia yang masuk daftar hitam berdasarkan Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi. Hingga September 2014, LKPP telah menayangkan 843 penyedia yang terkena sanksi daftar hitam oleh instansi pemerintah dalam portal pengadaan nasional. Untuk tahun ini saja, yang masuk dalam daftar hitam berjumlah 572 penyedia, kebanyakan dari mereka berbentuk CV.

6

7

Pusat Belum Maksimal gunakan SiRUP

LPSE, Motor Penggerak e-Gov DENPASAR, 22 Agustus 2014

KILAS & PERISTIWA

Padang, 31 Agustus 2014

Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) belum maksimal, penggunaannya hanya sekitar 70% di tingkat Pusat, sebaliknya pada level provinsi sudah 99 %. Dari sisi angka memang sudah terlihat bagus, tetapi jika ditelisik lebih jauh maka akan terlihat, jika satu SKPD sudah memakai SiRUP maka akan terhitung satu provinsi. “Hingga akhir semester I tahun 2014 baru tercatat 40,16 % pagu yang diumumkan dalam aplikasi SiRUP, masih ada sekitar 59% yang belum. Padahal seharusnya sudah diumumkan akhir tahun lalu,” jelas Robin.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Robin Asad Suryo, Jumat (29/08) di Kota Padang, Sumatera Barat. Pengumuman RUP oleh K/L/D/I jauh hari menjadikan informasi tersebut terbuka. Hal ini memudahkan pengusaha untuk mencari peluang usaha, sementara bagi K/L/D/I sebagai pembeli akan diuntungkan karena jumlah pengusaha yang berminat untuk mengikuti pengadaan pemerintah semakin banyak, sehingga lebih kompetetif, lebih bersaing, dan meminimalisir lelang gagal.

ULP dan LPSE Harus Dipisah Jakarta, 29 Agustus 2014

P

rofesionalisme Unit Layanan Pengadaan (ULP) bisa diwujudkan salah satunya dengan pemisahan unit kerja ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pemisahan ini juga bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Peraturan Kepala LKPP No 2 tahun 2010 pasal 5 ayat (2) tentang LPSE menyebutkan bahwa Unit kerja yang melaksanakan fungsi

LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan Ria Nasution saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wajo ke LKPP terkait proses pembentukan ULP permanen di Kabupaten Wajo. Ria menegaskan bahwa salah satu langkah awal pembentukan ULP permanen adalah dengan memisahkan unit kerja ULP dan LPSE. Biasanya, ULP ditempatkan di Bagian Adminstrasi Pembangunan, sementara LPSE ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informasi, namun hal ini tidak berlaku mutlak.


DKI Konsultasi Terbuka di LKPP JAKARTA, 08 Agustus 2014

K

epala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo bangga dengan perkembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah tersebar dan digunakan dengan baik di seluruh Indonesia. Menurut Agus, LPSE adalah komponen e-government yang saat ini paling pesat perkembangannya. “Kalau yang lain kan masih sendirisendiri dan terisolir, sementara LPSE sudah saling tersambung di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak juga layanan e-gov yang dimiliki oleh daerah namun tidak dimiliki oleh pusat dan sebaliknya.” Kata Agus saat membuka Rapat Koordinasi Nasional LPSE Provinsi, Kamis (21/08) di Denpasar, Bali. Agus juga menginginkan seluruh komponen dalam LPSE dapat menjadi motor penggerak agar implementasi e-gov semakin cepat. Salah satu upaya untuk menyukseskan hal tersebut, LKPP sedang membangun pusat data yang lebih canggih. Selain itu, LKPP juga akan terus memperkuat hubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan kementerian terkait, “Mudah-mudahan ini nanti nyambung dengan yang lain, sehingga bisa cepat,”

P

emerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsultasi terbuka tentang pengadaan barang/jasa pemerintah di kantor LKPP. Rombongan Pemprov DKI dipimpin oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ini berkonsultasi mengenai pengadaan di DKI yang masih mengalami berbagai kendala. Kunjungannya juga untuk meluruskan beberapa tafsiran pengadaan terkait pengadaan melalui e-katalog terutama pembelian di atas Rp 200 juta yang ditafsirkan tidak boleh menggunakan e-katalog. Hal ini diluruskan oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo bahwa pengadaan melalui e-katalog tidak ada batasan nilai. “Optimalisasi penggunaan e-katalog tidak ada batasan Rp 200 juta” ujar Agus. Agus menambahkan, pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mendahului tahun anggaran efektif mencegah penumpukan paket pengadaan sekaligus percepatan penyerapan anggaran daerah. Untuk mencegah berbagai kendala pengadaan tersebut berulang kembali, Pemerintah Provinsi DKI bersama LKPP menyepakati pembentukan tim bersama.

KILAS & PERISTIWA



8

9


E-purcashing

FOKUS UTAMA

Cara Belanja Yang Bikin Tidur Nyenyak

Sumber : Istimewa/Google

“ Hadirnya e-procurement (e-proc) atau pengadaan dengan cara elektronik dengan sendirinya memangkas intensitas pertemuan sekaligus meminimalisir praktik korupsi. “

Kehadiran e-purcashing membuat beberapa pengguna barang/ jasa bisa lebih tenang tidurnya. Pasalnya dengan e-purcashing pembelian barang lebih singkat waktunya dan lebih murah harganya. Tidur menjadi lebih tenang lagi lantaran cara belanja dengan e-purcashing mempersempit peluang terjadinya korupsi.

R

iri Asnita, Pegawai Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, bisa jadi sedikit lebih lega. Pasalnya dirinya tak dipusingkan lagi dengan pengadaan beberapa barang yang selama ini menjadi tugasnya. Tak hanya menyita waktu dan pikiran, pekerjaan pengadaan membuatnya cemas akan terjerat korupsi. Riri seperti halnya sebagain pegawai pemerintah lainnya sebisa mungkin tak terjerat korupsi. Tertangkap Komisi Pemberantasan Koriupsi (KPK) adalah mimpi buruk bagi siapapun. Sejak KPK didirikan tak sedikit pejabat pemerintah yang masuk penjara lantaran terjerat korupsi. Sebagian besar masalah yang mereka alami terkait dengan soal pengadaan barang/ jasa di lembaganya. Mimpi buruk ini selalu menyelimuti

mereka yang mengurus pengadaaan di Kementerian / Lembaga / Daerah / Instansi (K/L/D/I). Saking takutnya mereka mengendurkan atau menghentikan pekerjaanya. Dengan harapan tak terjerat KPK. Padahal mereka harus tetap bekerja agar tetap bisa melayani masyarakat. Mau tak mau kita harus menggnakan cara yang lebih canggih agar pejabat pemerintah tetap bisa bekerja dan praktik korupsi tak terjadi, atau bisa dikurangi. Jika selama ini pengadaan dilakukan dengan cara bertemu (bertatap muka) antara si pembeli (pemerintah) dengan penyedia barang/jasa, maka demi membatasi ruang bagi korupsi intensitas pertemuan kedua belah pihak harus dikurangi atau dihilangkan. Hadirnya e-procurement (e-proc) atau pengadaan dengan cara elektronik dengan

Riri Asnita, Pegawai Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU)

sendirinya memangkas intensitas pertemuan sekaligus meminimalisir praktik korupsi. Dengan pengadaan elektronik pembeli dan penyedia bertransaksi melalui media elektronik (web) tanpa harus bertemu. Tak cuma itu, berdasarkan pengalaman, pemanfaatan media elektronik untuk pengadaan dapat menghemt belanja pemerintah. Wajar saja jika cara demikian terus digencarkan oleh pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah (LKPP). E-purcashing dan e-tendering adalah pengejawantahan (manifestasi) dari e-proc. Pengadaan barang atau jasa di lembaga pemerintah dapat melalui tender ataupun tidak. Dengan menggunakan media elektronik maka tender pengadaan melalui e tendering. Sedangkan pengadaaan barang/jasa yang tidak melalui tender dengan menggunakan e-purcashing. E-purcashing, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Catalogue) yang diselenggarakan oleh LKPP. Bisa dibilang e-purcashing sebagai proses membuat dan menyetujui pesanan barang/jasa, menempatkan pesanan pembelian, serta menerima barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui internet. Dengan e-purcashing proses pemilihan barang/jasa dapat dilakukan secara langsung melalui e-katalog. Hal

ini memungkinkan semua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan memilih barang/jasa pada pilihan terbaik, dengan harga yang kompetitif dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna. Aplikasi e-purcashing, merupakan perangkat lunak Sistem Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web dan dapat diakses melalui website LPSE dan disediakan oleh LKPP. Dalam pengadaan barang yang demikian Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/ D/I) dapat memesan kebutuhannya dengan menggunakan katalog yang sudah disediakan secara elektronik. Karena semua barang sudah tersedia di e-katalog maka proses pengadaan pada e-purcashing jauh lebih sederhana. Tak ada lagi proses seleksi dan pemilihan penyedia. Seleksi penyedia dilakukan pada tahap awal. Konsentrasi pelaksanaan e-purcashing pada pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang telah tertuang dalam katalog. Menurut Fadli Arif, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP, memprioritaskan barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh KLDI. Bisa saja usulan barang tersebut datang dari pengguna (pemerintah), LKPP ataupun usulan penyedia. Pengguna (pemerintah) sebaiknya diberikan standarisasi pembelian juga pengunaannya. Hal ini penting untuk menghindari kesan

Fadli Arif Direktur Pengembangan Sistem Katalog

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

10

FOKUS UTAMA

meng entertaint lembaga. “Kita menghindari membeli karena duitnya ada tapi karena kebutuhannya.” katanya. Semakin banyak melakukan e-purcashing berarti semakin banyak barang yang dibeli tanpa lelang dan semakin luas e-proc nya. Ini artinya dengan semakin baik sistem pengadaan maka semakin banyak menggunakan e-purcashing dibanding etendering. Sekadar membandingkan, efisiensi yang dihasilkan oleh e-tendering karena kompetisi antar penyedia, sementara efisiensi e-purcashing terutama untuk mengefisienkan dari proses. Dengan e-purcashing penyedia bisa menghemat waktu dan biaya. Dengan menggunakan e-purcashing agregasi belanja juga akan turun secara signifikan. Fadli mencontohkan keberhasilan e-purcashing

11

proses lelang seperti biasa. Untuk pekerjaan sejenis biasanya waktu yang dibutuhkan setidaknya enam bulan. Namun dengan menggunakan e-purcashing sejak pengumuman hingga kontrak, hanya membutuhkan waktu sekitar dua pekan saja. Riri Asnista, Karyawan Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemda DKI Jakarta, juga mengakui manfaat e-purcashing. Menurutnya yang paling menonjol baginya adalah lebih cepat dalam prosesnya. Menurutnya jika menggunakan jalur biasa proses pengadaanya memakan waktu 1-2 bulan. Namun jika menggunakan e-katalog hanya seminggu. Selain itu Riri juga melihat penghematan karena harga yang ada ditawarkan e-purcashing lebih murah.

Tak cuma hemat uang, Dinas Kebersihan Pemprov DKI juga telah memangkas waktu untuk pengadaaan. Dengan pengadaan membeli langsung ini bisa lebih cepat karena tidak menggunakan proses lelang seperti adalah pengadaan buku kurikulum 2013. Sebelumnya harga buku tersebut sebesar Rp 85.000/ buku berkurang menjadi Rp. 8.500Rp.12.000. Tak ketinggalan pemerintah daerah juga merasakan manfaat e-purcashing. Adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah merasakan manfaat e-purcashing. Seperti yang telah diungkap oleh Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin seperti yang dikutip Tribunnews.com (19/11/ 2014). Menurutnya DInas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta telah menghemat Rp 2,9 miliar dalam pembelian truk dan alat berat untuk pengangkutan sampah. Tak cuma hemat uang, Dinas Kebersihan Pemprov DKI juga telah memangkas waktu untuk pengadaaan. Dengan pengadaan membeli langsung ini bisa lebih cepat karena tidak menggunakan


Sebenarnya keuntungan e-purcashing bagi si pemakai barang jasa tidak melulu bersifat terlihat (tangible). Tetapi juga intangible. Diakui bahwa cara kerja e-purcashing memangkas banyak pekerjaan sehingga membuat banyak pekerja lebih berperan sebagai manajer pekerjaan tersebut bukan pekerja teknis. Staf tidak lagi terbebani pekerjaan administrasi melainkan pekerja pengetahuan (knowledge wokers). Staff lebih memenej pekerjaan bukan dimenej pekerjaan. Tambahan informasi, e-purcashing yang di launching akhir 2012 itu kini menawarkan sekitar 7000 produk dari 250 perusahaan. jika dikategorikan ada sekitar 14 komoditas. Lantas bagaimana respons penyedia barang dan jasa? Terang saja mereka sumringah juga. Pasalnya kehadiran

“Kami adalah perusahaan yang pertama bersedia membuka struktur biaya dan pendapatan dari produk kepada LKPP.” Wayah Wiyoto Market Development Director GE Indonesia

e-purcashing membuat pekerjaanya menjadi lebih mudah. Dawam R Setyawan, dari Philip Healtcare Indonesia, misalnya. Dirinya tak menampik bahwa kehadiran e-purcahsing membuat pekerjaanya dipermudah. Dengan adanya e-purcashing maka dirinya tak perlu menjajaki menawarkan produk alat kesehatannya ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang dipelosok bisa tahu produk kami tanpa harus kesana. “ini menjadi media promosi gratisan yang menjanjikan,” katanya. Terlebih lagi untuk alat kesehatan tidak diperbolehkan beriklan. Kita hanya bermain promosi below the line atau dalam bentuk sosialisasi. Karenanya kehadiran e-purcashing menjadi media promosi gratis yang efektif dan efisien. Hal senada dikatakan rekan Dawam di Philip Healthcare, Sujatmiko. Menurutnya Philips Healthcare merasa satu visi dengan LKPP dalam menerapkan praktik bisnis yang

bersih. Ia menilai perusahaannya mempunyai pandangan yang sama agar bekerja lebih transparan, cepat dan jauh dari praktik korupsi. “ Karena kepercayaan itu maka kita tak ragu untuk masuk di katalog nya LKPP.” kata Sujatmiko. Bahkan, imbuhnya, Philips Healthcare termasuk yang pertama. Serupa dengan yang dikatakan Sujatmiko, Wayah Wiyoto, Market Development Director GE Indonesia, mengatakan perusahaannya mempunyai komitmen yang kuat dalam menciptakan iklim bisnis yang bersih. Karenanya perusahaannya seratus persen mendukung e-purcashing. Menurutnya ini kehadiran e-purcashing adalah langkah penting dalam menciptakan proses bisnis yang bersih, cepat dan transparan. Ini juga menjadi awal yang penting dalam membangun saling percaya dalam hubungan bisnis. Atas dasar rasa percaya itu makanya, imbuh Wayah, tak berkeberatan memaparkan struktur biaya dan pendapatan dari produknya. “Kami adalah perusahaan yang pertama bersedia membuka struktur biaya dan pendapatan dari produk kepada LKPP.” kata Wayah. Hanya saja, tambah Wayah, LKPP harus segera meningkatkan kapasitasnya.

FOKUS UTAMA


12

E-purcashing sangat menjanjikan. Selain dengan bertambahnya jumlah barang yang masuk di e-katalog juga akan semakin banyak juga jumlah pengguna. Wayah mengusulkan agar jumlah karyawan LKPP ditambah dan sistemnya diperbaiki. Hal ini dilakukan agar dinamika pasar bisa terpotret dengan baik. Maksud Wayah, agar tak ada kesenjangan antara kebutuhan pasar dengan kapasitas LKPP selaku regulator. Kalau tidak maka akan terjadi bottleneck. Hal yang sama diamini oleh Dawam. Menurutnya kekurangan sumber daya manusia menjadi penyebab respons terhadap masalah tidak cepat. Selain itu terjadi kesenjangan informasi antara pengguna , penyedia (vendor) dan LKPP. Banyak informasi LKPP yang tidak terserap dengan baik oleh vendor maupun pengguna. “Sebaiknya LKPP meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada pengguna.” katanya. Kekurangan SDM juga membuat lamanya proses pengusulan barang ke e-katalog. Hal ini dirasakan Riri. Menurutnya LKPP sebaiknya membuat standar waktu untuk pengusulan barang. Riri juga mengeluhkan sistem yang sering down sehingga transaksi berhenti. Fadli tidak menampik semua keluhan ini. Menyoal kekurangan sumber daya manusia

13

(SDM) Ia mengatakan bahwa jumlah pekerja dengan pekerjaan yang harus diselesaikan tidaklah seimbang. Ia mengatakan untuk pekerjaan e-purcashing saja semua karyawan LKPP sudah dilibatkan. Itupun masih kurang. Sebagai gambaran saja saat ini karyawan LKPP sebanyak 300 dengan pegawai negeri sipil sebanyak 159. Dengan pekerjaan yang tak hanya menangani e-purcashing saja jumlah ini masihlah terlalu kecil. Terkait sistem, Fadli berujar akan terus ditingkatkan kehandalan agar proses e-purcashing minim hambatan. Masih sedikitnya jumlah barang yang ditawarkan di e-katalog menjadi masalah tersendiri. Hingga akhir tahun 2014 LKPP menargetkan produk yang dipajang mencapai 10.000 dan bertambah 2.000 setiap tahunnya. Angka ini masih kecil jika dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan K/L/D/I. Last but not the least adalah, dari segi regulasi memang masih ditafsirkan tidak wajib menggunakan e-purcashing. Sejauh ini pemanfaatan e-purcashing masih digunakan Kementerian dengan anggaran besar seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Sedikit menambahkan informasi belanja e-purcashing tahun 2014 sebesar Rp. 25 Triliun. Sementara angka untuk e-tendering Rp. 200 triliun. Tahun sebelumnya angka transaksi melalui e-purcashing sebesar Rp.15 Triliun dan angka e-tendering sebesar Rp. 200 Triliun. Angka ini masih kecil jika melihat besaran belanja pemerintah melalui tender yang besarnya mencapai Rp. 800 triliun.

“ Philips Healthcare merasa satu visi dengan LKPP dalam menerapkan praktik bisnis yang bersih. ” Sujatmiko Philips Healthcare Indonesia


Cara Membeli Di E-katalog

1. Identifikasi barang e-purcashing Saat ini katalog elektronik yang telah disusun oleh LKPP terisi 15 jenis barang/ jasa. Setiap K/L/D/I yang membutuhkan barang/jasa lainnya untuk dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik sehingga dapat dilaksanakan melalui e-purcashing dapat mengirimkan daftar kebutuhan barang/jasa kepada LKPP agar diproses. Pengiriman daftar ini tidak hanya dapat dilakukan oleh K/L/D/I, namun juga dapat dilakukan oleh pabrikan atau distributor serta penyedia yang menginginkan barang/jasa yang mereka produksi dapat tercantum dalam katalog elektronik.

2. Identifikasi Spesifikasi barang Tahapan berikutnya setelah memastikan barang/jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik adalah dengan melakukan identifikasi terhadap spesifikasi barang/jasa yang tercantum pada portal pengadaan. Identifikasi ini amat diperlukan untuk membandingkan antara spesifikasi yang ada pada katalog elektronik telah sesuai dengan kebutuhan. Contoh untuk kendaraan bermotor, untuk melihat spesifikasi maka harus dipastian terlebih dahulu Jenis Kendaraan yang akan diadakan (bus-truk, mobil, atau motor), wilayah (Propinsi), dan merk kendaraan. Setelah dipastikan, maka spesifikasi dari kendaraan yang dibutuhkan dapat dilihat dan dipilih sesuai kebutuhan. Apabila


spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia pada katalog elektronik, maka pelaksanaan pengadaan tidak dapat dilanjutkan melalui e-purcashing, melainkan melalu metode pelelangan umum untuk memilih penyedia yang mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

3. Identifikasi Harga Barang Jadi Harga barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dapat menjadi rujukan dalam penyusunan HPS oleh PPK. Harga ini merupakan harga maksimal yang telah disepakati oleh penyedia dengan LKPP serta merupakan bagian dari kontrak payung antara LKPP dengan penyedia barang/ jasa. Khusus untuk kendaraan bermotor, Internet Service Provider, serta alat dan mesin pertanian, dll, harga yang tercantum merupakan batas atas, sehingga pada saat pelaksanaan pengadaan tetap harus dilaksanakan negosiasi harga. Untuk katalog elektronik obat, harga yang tercantum sudah merupakan harga yang bersifat tetap dan tidak dapat di negosiasi, sehingga transaksi dilakukan berdasarkan harga yang telah tercantum pada katalog elektronik. (sumber: Modul pemilihan penyedia barang dan jasa/ pengadaaan barang dan jasa melalui e-purcashing, LKPP ;2013 )

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA



Nantinya e-katalog akan

14

15

menjadi pasar yang

FOKUS UTAMA


menampung semua barang/jasa kebutuhan pemerintah. Saat ini harga masih ditentukan oleh LKPP sehinga persaingannya masih belum sempurna. “ harga yang ada di e-katalog lebih murah dibanding harga yang ada di

FOKUS UTAMA

E-katalog


Harganya Oke Lho.... Sebagai langkah memperbaiki sistem pengadaan kehadiran e-katalog banyak yang memuji. Sebagai media transaksi online, e -katalog memberikan dimensi baru harga dan kecepatan eksekusi pengadaan.

S

eperti sudah dijelaskan e-purcashing adalah cara pembelian dengan elektronik. Pembelian ini tanpa melalui tender atau penunjukan. Pembelian ini menggunakan katalog yang sudah terisi nama barang, jenis barang jumlah yang tersedia dan harga yang ditawarkan. Dalam bentuk konvensional katalog berbentuk buku atau sejenisnya. Tapi lain bentuknya dengan katalog yang digunakan untuk e-purcashing. katalog disini tidak berbentuk buku melainkan website. Dalam website e-katalog (www.ekatalog.lkpp.go.id) yang disusun LKPP, terdapat delapan jenis barang yaitu kesehatan, mesin dan alat pertanian,

sarana bahan pabrikasi, internet service provider, peralatan berat, kendaraan, buku kurikulum dan elektronika. Jika diurai dari kedelapan jenis barang ini terdiri dari 15 barang. Barang yang dimasukkan dalam e-katalog disediakan oleh vendor yang usulannya dapat berasal dari pengguna (pemerintah), LKPP atau vendor. Dalam menentukan harga dan spesifikasi pihak vendor bernegosiasi dengan pihak LKPP. Hasil negosiasi dituangkan dalam kontrak payung. Penetapannya dilakukan oleh Kepala LKPP. (lihat diagram alur penentuan e-catalogue)

Fadli Arif Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Sebenarnya dengan e-katalog telah terjadi penyederhanaan proses. Hal ini telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (red tape). Dengan demikian, manfaat penerapan sistem ini akan semakin terasa, ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam e-katalog. akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. Menurut Fadli Arif, Direktur Pengembangan Sistem Katalog, nantinya e-katalog akan menjadi pasar yang menampung semua barang/jasa kebutuhan pemerintah. Saat ini harga masih ditentukan oleh LKPP sehinga persaingannya masih belum sempurna. “ harga yang ada di e-katalog lebih murah dibanding harga yang ada di pasaran.” Katanya. Soal harga e-katalog lebih murah juga diakui oleh Riri Asnita, Bidang Jalan Dinas PU DKI Jakarta, menurutnya selama ini

pengguna barang/ jasa dibebankan oleh biaya overhead vendor yang tidak perlu sehingga membuat harga lebih mahal. Dengan menggunakan e-katalog biaya tersebut tergerus dengan sendirinya sehingga harga bisa turun. Meski lebih murah dari harga pasaran namun masih dalam angka kewajaran. Haris Izmee Country Manager, Indonesia GE Healthcare menilai harga yang ditentukan LKPP pada produk GE yang masuk di e-katalog masih bisa diterima. Justru dirinya melihat dengan cara LKPP membuka negosiasi harga maka terbuka kemungkinan melihat secara transparan unsur biaya dan pendapatan si vendor. Terlebih lagi semua produk GE sangat costumize. Setiap pelanggan mempunyai produk yang berbeda-beda sehingga menimbulkan biaya yang berbeda juga. Dengan membuka komponen biaya dan pendapatan maka kedua pihak akan memahami mengapa harganya lebih tinggi atau lebih rendah. Disinilah persaingan sehat antar vendor akan terjadi. ”Karena itu Kami support sepenuhnya.” kata Haris

FOKUS UTAMA

pasaran.”

16

17

FOKUS UTAMA

dengan pengguna tidak terganggu karena pengeahuannya kurang. “ Ada baiknya dibuatkan buku petunjuk yang lengkap,” sambungnya. Karenanya, menurut Fadli, target perbaikan terpenting ke depan adalah meningkatkan kehandalan e-katalog sehingga prosesnya bisa dipersingkat waktunya. Baik Haris maupun Dawam menilai apa yang dicapainya e-katalog kini sebuah kemajuan hanya saja masih perlu pembenahan. Maklumlah namanya juga baru satu tahun. Ibarat manusia, usia satu tahun baru sedang belajar berjalan. Jatuh bangun hal biasa. Yang terpenting belajar dengan cepat, berbenah dengan tepat. Agar tidak ketinggalan. Bukan begitu?

Yang terpenting sekarang adalah, tambah Haris, bagaimana LKPP dapat memotret dinamika yang terjadi di pasar dengan akurat. Maksudnya apa yang terjadi di pasar cepat diantisipasi. Dengan tuntutan pasar yang terus meningkat maka LKPP perlu meningkatkan kapasitasnya. Jangan sampai ada kekecewaan di pasar karena ada kesenjangan kapasitas. Diharapkan LKPP dapat menampung keinginan pasar dari beberapa pihak dan konsisten menjalankan apa yang sudah dikerjakan sekarang.

Disinilah persaingan sehat antar vendor akan terjadi. ”Karena itu kami support sepenuhnya.” Haris Izmee Country Manager Indonesia GE Healthcare

“...maka selain respons yang cepat perlu dbuatkan jalur komunikasi yang jelas.... “ Dawam A. Setyawan Business Manager Ultrasound Philips Healtcare


Alur Proses Penyusunan E-Katalog LKPP Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing

Menurut Dawam A Setyawan, Business Manager Ultrasound Philips Healthcare , salah satu cara untuk menangkap dinamika pasar itu adalah dengan sharing informasi antara LKPP dengan vendor dan pengguna. Apa yang dilakukan LKPP kepada vendor sudahlah benar. Memberikan informasi dan merespons keluhan vendor. Hanya saja melihat permintaan yang demikian cepat maka selain respons yang cepat perlu dbuatkan jalur komunikasi yang jelas. Misalnya dibuatkan call center. Ini selain untuk mempercepat respons juga untuk meningkatkan komunikasi yang jelas dan terbuka. Selain itu LKPP juga perlu mensosialisasikan secara detail tentang penggunaan e-katalog ke semua pengguna. Sehingga saat vendor berkomunikasi

K/L/D/I

Penyedia Barang/Jasa

Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing

Alur Proses – Ecatalogue

Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui : study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.

Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing regulation

Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama. Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract. Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala LKPP

SETUJU Framework Contract

Tayang E-Catalogue (www.e-katalog.lkpp.go.id E-Purchasing

K/L/D/I membeli melalui epurhcasing

FOKUS UTAMA


18

19

Bisa dijelaskan bisnis GE di Indonesia? Oke. GE Indonesia mempunyai delapan unit bisnis yaitu craft engine, power generation lokomotif, energy management, lighting, healtcare, finance dan oil and gas. Setiap bisnis pasar dan karakternya berbedabeda. Yang terkait dengan LKPP dengan e-katalog adalah healthcare ya. Bagaimana GE Memenuhi Setiap Permintaan Pasar?

Handry Satriago WAWANCARA

CEO GE Indonesia

Nama Handry Satriago tak asing lagi bagi kalangan bisnis, akademisi dan pegiat human capital di Indonesia. Namanya sudah banyak dipublikasikan di media dengan berbagai cerita. Tak Cuma Handry sebagai sosok Indonesia pertama yang memipin perusahaan kelas dunia tersebut. Tetapi juga karena pikiran dan kemampuannya yang luar biasa. Bagi siapapun, termasuk Handry, tak mudah memperoleh capaian seperti sekarang; menjadi CEO perusahaan kelas dunia di Indonesia. Terlebih lagi keterbatasan fisiknya. Ia membutuhkan kerja ektra keras untuk lebih mempesona agar berada pada posisi sekarang. Pria yang lahir di Riau 13 Juni 1969 ini sangat antusias dalam berbagi pengalaman. Tahun ini menjadi begitu istimewa bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan GE Indonesia. Lantaran GE kini menjadi salah satu perusahaan pensuplai alat kesehatan yang produknya di masukkan ke e-katalog. Ditemani dua rekannya, Haris Haris Izmee Country Manager, Indonesia GE Healthcare dan Wayah Wiyoto, Market Development Director GE Indonesia Handry menerima KREDIBEL dikantor GE Indonesia di bilangan Sudirman Jakarta. Kepada kami beliau bercerita tentang GE Indonesia dan harapannya pada praktik bisnis di Indonesia. Tak ketinggalan berbagai saran terhadap LKPP meluncur dari ucapannya dengan intonasi jelas dan menyemburkan semangat. Berikut kutipannya.

Pada dasarnya kita mengikuti proses pembelian supply chain berdasarkan kebijakan global perusahaan. Kemudian kita compliance terhadap peraturan yang berlaku di negara kita berbisnis. Perlu anda tahu satu produk kita bisa dibuat oleh beberapa negara. Dan tidak semua barang yang di pasarkan di suatu negara di produksi di negara tersebut. Kita menjual pembangkit listrik tapi pabriknya ada di Prancis dan Amerika Serikat. Karena kita perusahaan global maka supply chain kita pun global. Setiap negara bisa menjadi memberi komponen dalam produk yang kita jual. Produk pesanan yang dikirimkan tidak dalam kondisi utuh. Ada komponen yang dimasukkan oleh negara-negara tertentu yang kita lewati. Kita benar-benar menggunakan global supply chain. Satu mesin pesawat yang kita produksi bisa merupakan karya dari 50 negara. Jadi prinsipnya kita membeli komponen di suatu negara dan mengikut peraturan di negara tersebut. Bagaimana GE memperlakukan mitra (supplier) nya di Indonesia ?

Peraturan kita untuk menjadi supplier


GE harus mengikuti beauty contest. Kita diwajibkan untuk mempunyai pembanding dalam setiap penentuan supplier kita. Dan kita tidak bisa langsung beli ke satu supplier. Ada internal process bagi mereka yang ingin menjadi rekanan GE. Rekanan tersebut harus terdaftar dan kalau sudah disetujui baru kita angkat sebagai mitra kita. Selain mengikuti peraturan lokal juga mengikuti kebijakan global. Karena produk kita kompleks dan sarat teknologi maka setiap produk yang kita keluarkan tidak berasal dari satu bahan baku kemudian kita proses dan kita lempar di pasar saat itu juga. Tidak ada produk yang 100% dibuat sendiri. Mereka yang hendak menjadi supplier produk tersebut di setiap negara harus terdaftar. Selain itu GE juga akan mereview setiap saat si supplier tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa mitra kita compliance dengan aturan yang ada dan tentunya compliance dengan nilai-nilai GE. Termasuk soal integritas Bagaimana GE mengelola integritas di setiap bisnisnya? Kita harus berangkat dari sebuah prinsip dasar dulu. Ketika kita bicara integritas menurut saya ada dua hal yang harus dipahami dengan baik. Pertama do the right thing. Kotak pertama adalah kita harus mempunyai niat yang baik atas pekerjaan kita. Karyawan harus berniat untuk bekerja dengan baik dalam kondisi apapun. Dia harus meninggalkan niat kotor terhadap pekerjaannya. Kedua do the thing right. Semangat mengerjakan sesuatu yang benar. Ini artinya kita bicara tentang kebijakan yang berlaku di perusahaan agar karyawan dapat bekeja dengan baik. Idealnya kita harus menggabungkan dua hal tersebut sehingga

WAWANCARA



20

WAWANCARA

Di GE tidak ada kompromi bagi mereka yang melanggar integritas. Setiap karyawan harus mengikuti pelatihan integritas secara terus menerus dan berkelanjutan

menjadi do the right thing right. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita memastikan bahwa kita berada pada koridor ini. Harus ada kontrak awal dengan karyawan sehingga setiap karyawan mengerti apabila melakukan pelanggaran integritas, baik disengaja atau tidak, akan terkena punishment. Di GE tidak ada kompromi bagi mereka yang melanggar integritas. Pelatihan integritas juga ini sesuatu yang penting. Pelatihan ini bukan sekali tetapi terus menerus dan berkelanjutan. Pelatihan ini mulai level terendah hingga yang tertinggi dan dilakukan setiap tahun. Orang yang tidak peduli terhadap nilai integritas akan mengerti nilai-nilai tersebut karena saking seringnya pelatihan dan awareness dari perusahaan. Meski demikian tetap saja masih ada yang melanggar. Tentu kita harus menyertainya dengan reward dan punishment yang jelas. Tidak ada pilih kasih dalam hal ini agar punishment nya jelas. Dari sini semua karyawan akan mengetahui bahwa lebih baik kehilangan proyek dari pada mengorbankan integritas. Karena melanggar integritas tak hanya mencelakai perusahaan tetapi juga dirinya. Satu hal lagi kita perlakukan hal yang

21


sama dengan para diler dan distributor. Saat kita membuat kontrak dengan distributor atau diler kita juga mengawasi rekrutmen karyawannya. Kita juga memberikan pelatihan mengenai kepatuhan terhadap integritas setiap tahun. Kita memberlakukan delar dan distributor seperti karyawan sendiri. Apakah GE selalu menjual produknya melalui distributor? Tidak selalu. Pilihan menggunakan distributor atau tidak atas pertimbangan karena tuntutan pasar untuk menjadi lebih kompetitif. Pilihan untuk menggunakan distributor atau diler sangat tergantung besaran pasar dan besarnya investasi. Kalau pasarannya belum terlalu besar kita menggunakan diler atau distributor. Karena mereka yang sudah mempunyai karyawan dan fasilitas. Kita tinggal melatihnya saja. Pernah Mengikuti Tender Pemerintah? Kalau pemerintah dalam artian kelembagaan/ departemen kita belum pernah. Tapi kalau perusahaan pemerintah atau BUMN kita sering. Sebanyak 80% pelanggan kita adalah BUMN. BUMN yang berhubungan dengan kami sebagian besar perusahaan besar. Karena nilainya besar pengadaanya maka semua mata ikut mengawasi. Sejauh ini kita sangat nyaman kerjasama dengan mereka. Mereka tidak pernah meminta tindakan yang melanggar integritas. Mereka tahu bahwa kami selalu menjaga integrtas dalam kerja. Kami ketat dalam hal ini. Kami memang pernah mundur dari tender BUMN karna tidak sesuai dengan kebijakan kami.

Bagaimana Menurut Anda Peran Pemerintah Dalam Menjaga Praktik Bisnis Bersih ? Saya melihat ada perbaikan setiap saat. Pemerintah selalu membuat regulasi yang baik. Hanya saja perlu diperkuat dengan law enforcement nya. Keseriusan pemerintah terus meningkat dalam memperbaiki kondisi. Menurut saya pribadi, tindakan law enforcement nya semetinya lebih besar ketimbang gembar-gembornya. Karena jika terlalu besar “pengumumannya” akan membuat ketakutan tersendiri sehingga mereka tidak bekerja. Banyak tender yang macet dan lama karena tidak berani diputus. Gembar-gembor penting untuk awareness. Cuma jangan sampai menjadi menghambat dalam bekerja. Ada baiknya semua kasus yang besar dan kecil ditindak lanjuti. Saya berkeyakinan bahwa kita akan menuju yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pertanyaanya apakah akselerasinya sesuai

Hal ini untuk memastikan bahwa mitra kita compliance dengan aturan yang ada dan tentunya compliance dengan nilai-nilai GE. Termasuk soal integritas...

dengan perkembangan dunia. Jika Dibandingkan Dengan Negara Lainnya? Saya kira hampir mirip. Penetrasi kita yang terbaru adalah negara-negara di Afrika. Dan di sana bisa dibilang pemerintahnya masih baru dan belum sematang di Indonesia. Ada kesamaan antara beberapa negara dengan Indonesia. Beberapa negara juga lebih sukar berkembang di banding Indonesia karena perangkat hukum dan politiknya. Akan tetapi jika bicara efisiensi dari peraturan yang

22

23

sebesar 90% dengan menggunakan Letter of Credit (L/C). Model pembayaran demikian dikarenakan produk yang di buat GE sangat highly customize. Setiap daerah atau negara mempunyai keunikan tersendiri yang harus tetap kami layani.

WAWANCARA

Bagiamana Pendapat Anda Tentang e-katalog LKPP?

“Sejauh ini kita sangat nyaman kerjasama dengan mereka. Mereka tidak pernah meminta tindakan yang melanggar integritas...”

ada kita masih ketinggalan. Ditambah lagi soal ketersediaan infrastruktur. Kami ingin sekali menjadikan Indonesia sebagai pusat GE di Asia Tenggara tetapi di sini sangat tidak efektif terutama soal penerbangan. Jauh lebih efektif Kuala Lumpur atau Singapura Bagaimana bisnis GE bisa survive ditengah praktik korupsi di Indonesia? Saya kira dibanyak klien kami di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan mindset dalam beberapa tahun belakangan ini. Sejak pemerintah gencar memberantas korupsi terjadi customer changing. Sejujurnya kami mendapatkan

keuntungan dari ketegasan pemerintah dalam menjaga prinsip integritas yang ada. Kita banyak diundang oleh beberapa klien kami untuk sharing penerapan integritas. Ini menambah ikatan kekerabatan kami dengan pelanggan. Dalam tiga tahun terakir ini pelanggan lebih suka dengan kami karena karena praktik bisnis kami lebih mudah dipahami dan terbuka. Kalaupun ada masalah dengan pelanggan terkait harga saja. Pernah Mengikuti Tender Pemerintah? Jika melihat aturan pembayaran GE sepertinya sulit mendapat pekerjaan dari pemerintah. Di kita pelanggan harus membayar down payment (DP) sebesar 1015% saat persen, Kemudian pesanan dibuat dan pembayaran kedua harus dibayarkan

Saya mendukung semua kebijakan atau upaya yang membuat bisnis lebih bersih dan lebih cepat. Kami rela besusah-payah untuk mengikuti semua aturan yang diberikan LKPP untuk bisa masuk dalam e-katalog. Kami melihat ini harus dilalui oleh siapapun agar kompetisi lebih jelas. Bukti dukungan kita adalah kesediaan kita untuk terbuka mengenai komponen biaya produk kami sehingga struktur biaya dan penerimaan kita diketahui. Dari sini sebenarnya kita bisa saling belajar dengan yang lain. Bagaimana proses bisnis kita apakah berjalan baik atau tidak.


Bagaimana Dengan Penetapan Harga Di e-katalog? Saya melihat ini masih make sense. Karena di sana ada klarifikasi biaya prinsipal dan diler yang selama ini tidak kita buka. Ini membuat bisnis kita lebih transparan dengan pemerintah. Dari situ pemerintah bisa melihat harga kami apakah lebih fair atau tidak. Untuk pembeli juga lebih terbuka sehingga tahu betul.

Kami rela besusah-payah untuk mengikuti semua aturan yang diberikan LKPP untuk bisa masuk dalam e-katalog.

WAWANCARA


K

epala ULP DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony Arwayan menegaskan

perubahan ULP menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi volume lelang kegiatan yang sangat banyak. Saat ini, staf berjumlah 131 orang bertugas untuk mengerjakan sekitar 5.000 kegiatan

24

25

LKPP mengusulkan penambahan anggaran sekitar 126,72 persen atau Rp200,037 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp157,85 miliar, menjadi Rp357,887 miliar dalam Rencana Kerja Anggaran RAPBN 2015. “Anggaran tersebut untuk mendukung strategi dalam beberapa tahun ke depan, seperti semua layanan yang sudah berbasis Teknologi Informasi, penguatan peraturan barang dan jasa, dan berbagai lainnya,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo Antaranews.com 18 September 2014

lelang dari seluruh SKPD dan UKPD DKI. Beritasatu.com 26 Oktober 2014

K

epala LKPP Agus Rahardjo menyatakan layanan pengadaan secara elektronik di Kota Malang, Jawa Timur, bermasalah, sehingga diberi peringatan oleh LKPP. “Surat peringatannya sudah kami kirimkan sekitar dua pekan lalu. Memang tidak hanya Pemkot Malang yang kami peringatkan terkait pengadaan barang melalui LPSE tersebut, tapi juga Banten.” Antaranews.com 25 September 2014

“Sistem e-katalog itu memiliki potensi penghematan anggaran daerah yang cukup besar. Makanya, harus dan wajib diterapkan sampai di tingkat dinas-dinas di DKI,” jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Berita Satu.com 16 September 2014

“Saya tidak bisa mengatakan siapa yang salah. Tapi pasti ada yang memalsukan atau perusahaan itu pernah meminjamkan surat kuasa secara tidak sadar. Praktik seperti itu sering terjadi. Itu praktik tidak benar. Bahasa gaulnya, praktik itu disebut pinjam bendera. Praktik seperti itu masih banyak kami temukan,” ujar Ikak saat menerima Tribun di kantor LKPP. Tribunnews.com 13 September 2014


E-katalog yang dikelola LKPP ampuh menghemat anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Buktinya, Dinas Kebersihan DKI dapat menghemat anggaran sebesar Rp14 miliar. “Penghematan anggaran sebesar Rp14 miliar itu, kita kembalikan ke kas daerah,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas. Metronews.com 16 September 2014 MEDIA WATCH



26

27


REGULASI

K


Menebak Isi RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik

Setelah lama mandeg Rancangan UndangUndang (RUU) pengadaan barang jasa publik kembali dibahas oleh pemerintah. Rencananya tahun 2015 pemerintah akan kembali membahasnya. Setahun kemudian akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Apa saja isinya?

Setyo Budi Arijanta Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP

akan menggunakan elektronik. Langkah pertama dengan merevisi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa. Dalam peraturan ini sistem pengadaan akan menggunakan elektronik ( e-proc) semua. “Sekarang nuansanya masih manual. e-proc nya diatur LKPP.” kata Setyo Pada RUU ini, penggunaan e-proc akan diterapkan pada semua lini mulai dari perencanaan, penganggaran dan proses pengadaan, e-contracting, e-payment dan e-monitoring. Bahkan swakelola dan penunjukan langsung akan menggunakan elektronik. Dengan pengalihan ke pengadaan elektronik maka peran ULP dan Pokja berkurang karena proses pemilihannya diserahkan kepada sistem. ULP hanya berperan saat persiapan dan perencanaan pengadaan saja. Kegiatan mempersiapkan kriteria, metode, standar dokumen menggunakan website. Peserta mengajukan penawaran melalui web dan kemudian sistem akan mengevaluasi. Sedangkan PPK berperan pada manajemen kontrak. Sejalan dengan itu e-proc juga akan diarahkan pada pemanfaatan

REGULASI

abar gembira kembali berhembus. Jika tak ada aral melintang, tahun 2015 pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan mengajukan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa Publik. Pembahasan RUU ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lima tahun lalu saat LKPP masih berada di bawah Badan Perencana Pembangunan Nasional ( Bappenas). Namun sayang pembahasan ini mandeg lantaran beberapa kementerian belum menemukan kata sepakat untukmengangkat pengadaan barang/jasa sebagai RUU. Tahun ini pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Harapannya Tahun 2016 RUU ini dibahas DPR dan disyahkan. Ada beberapa isu terkait RUU tersebut. Dinamika dan perkembangan lingkungan strategis menjadi pendorong mengapa RUU banyak mengalami perubahan. Semangat dari pembuatan RUU ini adalah membuat pengadaaan yang efisien dan efektif guna sebagai langkah optimalisasi pemanfaatan uang negara. Selama ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah identik dengan praktik curang, korupsi atau sejenisnya. Lihat saja dari sebagian besar kasus korupsi terkait masalah pengadaan. Ini terjadi karena pengadaan kita tidak kredibel. dengan hadirnya UU ini kualitas pengadaan semakin membaik, dana pemerintah dimanfaatkan secara optimal dan pada saat bersamaan praktik korupsi terkurangi. Menurut Setyo Budi Arijanta, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, isu terpenting dari RUU adalah perubahan sistem pengadaan yang sepenuhnya

28

e-purcashing den perlahan mengurangi e-tendering. E-tendering diberlakukan hanya untuk produk yang tak ada di pasar. Sementara produk yang sudah menjadi barang umum dan ada di pasar akan menggunakan e-purcashing. Sepertinya fenomena pengadaaan berbasis elektronik ini tidak bisa kita hindari. Cara pengadaan yang demikian akan membuat proses pengadaan semakin simpel, transparan dan efisien. Harapannya efisiensi sekitar 10% dari anggaran belanja yang menggunakan pengadaan secara elektronik. “Kita inginnya tahun depan 100% pengadaan menggunakan e-proc.” kata Setyo. Lingkup RUU yang sedang digodok ini lebih luas dari peraturan sebelumnya. Jika Perpres hanya mencakup pemerintah (K/L/D /I) maka pada RUU ini cakupannya juga meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan Kerjasama PemerintahSwasta (KPS) baik yang infrastruktur maupun yang non infrastruktur. Dasar pemikiran memasukan BUMN dan KPS adalah peningkatan daya saing industri dalam negeri. Seperti kita ketahui bahwa nilai pengadaan di BUMN dan KPS lebih besar dari belanja pemerintah atau APBN. Sayangnya BUMN dan KPS kurang dimanfaatkan untuk penguatan industri dalam negeri. Hal ini terlihat dari penggunaan barang lokal yang hanya 10 % saja. Menurut Setyo dengan RUU ini setiap pengadaan pemerintah akan didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.. Keterlibatan penyedia dalam negeri akan ditingkatkan dalam pengadaan pemerintah (government procurement). Amerika Serikat, Malaysia dan China telah mempraktikkannya. Pada negara tersebut setiap belanja pemerintah selalu menggunakan produk dalam negeri.

29

Bahkan di China dan Malaysia perlindungan terhadap produk dalam negeri diberikan selama 10 tahun. Diharapkan dalam 10 tahun tersebut perusahaan dalam negeri sudah kuat. Malaysia lebih maju lagi, perusahaan yang berhasil meningkatkan daya siang selama 10 tahun akan diikutkan lelang pada paket berikutnya. Dengan demikian pengusaha termotivasi untuk memperbaiki kualitas produknya. Nantinya, setelah UU disahkan, untuk masing-masing entitas akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Bagi BUMN ini merupakan kemajuan. mengingat selama ini pengaturan pengadaan pada BUMN hanya berpedoman pada ketentuan Kementerian BUMN. Ada sebagian BUMN yang menindaklanjuti dengan membuat aturan pengadaan namun tak sedikit juga yang tak membuatnya. “Selama ini sepenuhnya diserahkan ke masing-masing BUMN,” kata Setyo. Untuk KPS yang diatur tidak hanya untuk kerjasama infrastruktur tetapi juga non infrastruktur. Jika Perpres 54 Tahun 2010 hanya mengatur KPS infrastruktur,maka pada RUU ini akan diatur juga untuk pengadaan non infrastruktur. Lantaran kerjasama non infrastruktur belum ada aturannya, tak

heran jika hal ini digunakan alasan untuk keluar dari perpres tersebut. RUU ini juga akan menseleksi vendor pengadaan melalui sistem manajemen vendor (Vendor Management System). Dengan sistem ini nantinya LKKP tidak perlu melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penyedia (vendor) karena akan diserahkan secara sistem. Perusahaan yang track record nya buruk akan dengan sendirinya tersisih. Hal penting lainnya yang sedang dibahas dalam RUU tersebut adalah kemungkinan adanya lembaga baru bernama majelis sanggah. Selama ini sanggah ditujukan ke ke panitia untuk sanggah dan menteri untuk sanggah banding. Biasanya pihak yang disanggah bersifat defensif (bertahan). Di negara lain sanggah itu cuma diberikan sekali itupun tidak ditujukan ke pihak yang memproses pengadaan tetapi ke majelis sanggah. Majelis sanggah ini adalah lembaga independen. Majelis inilah yang menjawab sanggahan hanya sekali dan tidak perlu banding. Kalau pihak penyanggah masih belum puas maka dapat melanjutkan ke pengadilan.” Ini merupakan penyelesaian di luar pengadilan,” tambahnya Selain itu sedang dibahas juga kemungkinan adanya majlis sengketa kontrak. Nantinya sebelum


beracara di pengadilan akan ada ada yang memutuskan sengketa kontrak pengadaan. Namanya arbitrase khusus pengadaan. Pengalaman menunjukkan pengadaan tertentu dan khusus yang dipegang satu lembaga akan lebih efektif dan efisien. Setyo mencontohkan pengadaan buku kurikulum 2013 tahun lalu yang dipegang LKPP. Karena ditangani satu lembaga, proyek ini berhasil dihemat Rp2 Triliun. Harga buku turun dari Rp. 80.000 per buku menjadi Rp. 9.000/buku. Itupun sudah termasuk ongkos kirim. Bisa saja lembaga ini khusus untuk menangani pengadaan tertentu yang

REGULASI

REGULASI


nilainya di atas Rp. 100 miliar dan prioritas. Ini sejenis agen pengadaan yang diserahkan pekerjaan pengadaan dari awal sampe akhir. “Sekarang ini kelemahannya satuan kerja (satker) pengadaan di pemerintah tidak paham juga tidak menguasai soal teknisnya. Akibatnya salah perlakuan dan menimbulkan pembengkakan belanja pengadaaan.” katanya.

30

31

PERSPEKTIF

Pengadaan Obat Dengan E-purcashing : Catatan Empiris Oleh YUDHA KANDITA, ST Trainer dan Praktisi Pengadaan

Semangat pemberantasan korupsi menyelusup ke semua bidang, tak terkecuali pada pengadaan obat. Tak cuma nilainya yang menggiurkan tetapi manfaat yang dapat dirasakan publik jika pengadaan obat dapat berjalan dengan benar.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Kesehatan dalam menyusun katalog obat melalui e-katalog demi peningkatan pelayanan kesehatan melalui proses pengadaan obat yang benar. Dalam pengadaan obat melalui e-katalog, harga satuan obat telah dilelangkan antar prinsipal dengan LKPP. Kontrak Payung pembelian obat ditandatangani oleh LKPP dan prinsipal yang memenangkan penawaran setiap jenis obat di area tertentu. Yang menjadi menarik, bahwa satuan kerja/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah selaku pengguna kontrak payung ini, memesan kepada prinsipal jenis obat yang dibutuhkan. Akan tetapi, yang melayani pelaksanaan pekerjaan dan berkontrak dengan pemerintah adalah distributor yang ditunjuk oleh prinsipal. Secara bagan digambarkan sebagai berikut :


Hubungan bisnis antara prinsipal dan distributor perlu dipertegas, karena kesalahan/ kekurangan produksi prinsipal berakibat kepada wanprestasi bagi distributor. Misal, awalnya prinsipal menyatakan sanggup kepada distributor untuk memenuhi pesanan obat dalam 60 hari. Namun dalam perjalanan prinsipal menghadapi masalah yang berakibat produksi mundur 10 hari. Kejadian ini membuat pesananpun ikut mundur. PPK tentu akan ragu untuk menetapkan kepada siapakah denda keterlambatan dikenakan? Sepintas distributor harus menanggung denda tersebut, tetapi keterlambatan pekerjaan diakibatkan oleh kesalahan dari prinsipal. Kejelasan hubungan hukum antara prinsipal dan distributor perlu dipertegas, sehingga menjadikan PPK atau satuan kerja (satker) dapat menjalankan hak dan kewajiban kontrak sebagaimana mestinya.

Pemesanan Minimal Per Kemasan Obat

H

arus diakui bahwa proses pengadaan obat yang efisien dan efektif masih jauh panggang dari api. Padahal sebagai salah satu barang khusus, yang menentukan hajat hidup orang banyak, tata kelola pengadaan obat perlu diatur secara sistematis.

Agar harga obat tetap terjangkau masyarakat, di sisi lain kasus pengadaan obat bisa diminimalisir. Penataan ini menyangkut karakteristik produksi, jaringan distribusi dan strategi pemasaran. Untuk itu perlu sinergi antara Lembaga

garis merah garis krem garis coklat

: kontrak : pemesanan : perintah dari prinsipal kepada distributor

Kontrak payung antara LKPP dan prinsipal menggunakan dasar satuan terkecil obat, yaitu tablet, kapsul, botol atau sejenisnya. Satuan terkecil tersebut dikemas dalam kemasan sesuai dengan masa pelaksanaan negosiasi kontrak payung tersebut. Dalam distribusi obat, terdapat batasan minimal dalam pemesanan obat. Batasan tersebut adalah bentuk sediaan terkecil yang diizinkan untuk diedarkan dalam rangka menjaga kualitas obat.

PERSFEKTIF


32

33

Pemaketan

PERSPEKTIF


Misalnya obat A dalam kemasan Boks 10 strip @10 tablet, maka dalam pemesanan obat, minimal kita membeli obat A tersebut dalam satuan boks dengan satuan terkecil 100 tablet. Distributor akan kesulitan apabila satuan kerja (satker) melakukan pemesanan obat sejumlah 6550 tablet. Karena bisa dipastikan bahwa boks ke 66 hanya berisi 5 strip atau separuh. Begitu pun halnya apabila terdapat obat injeksi dengan sediaan 10 ampul/boks, pemesanan minimal yang dapat dilayani menggunakan pecahan 10 ampul. Apabila satker memesan 333 ampul saja maka dipastikan boks ke 34 hanya berisi 3 ampul. Hal inilah membutuhkan kecermatan bagi pokja ULP dibantu tim teknis dari bagian farmasi untuk bisa melakukan pemesanan sesuai dengan kemasan dari masing-masing sediaan obat yang ada.

Kontrak payung LKPP dan prinsipal telah menghasilkan kontrak itemized, yaitu untuk setiap prinsipal yang memenuhi ketentuan kualifikasi, memenangkan kontrak pengadaan satu atau lebih jenis obat. Akan tetapi tidak setiap prinsipal mempunyai jaringan distributor sendiri di semua wilayah, masih menggunakan jaringan distributor dari prinsipal yang lain. Misalnya Afifarma, menggunakan jaringan distributor Kimia Farma untuk wilayah Jawa Tengah sehingga pemaketan pengadaan obat sangat dianjurkan berdasarkan pada jumlah distributor yang akan berkontrak dengan satuan kerja. Semisal Dinas Kesehatan telah memetakan bahwa kebutuhan obatnya akan dilayani oleh 10 distributor obat sebagaimana tercantum dalam kontrak payung, maka paket pengadaan obatnya juga perlu disesuaikan menjadi minimal 10 paket. Pemaketan menjadi 10 paket tadi akan memudahkan dalam penyusunan dokumen kontrak/bukti perjanjian, sehingga diharapkan akan lebih melancarkan dalam serah terima dan pembayaran. Sekadar catatan, pemecahan paket disesuaikan dengan jumlah distributor yang berkontrak dengan PPK akan memunculkan bukti perjanjian yang bervariasi. Ada yang cukup dengan sekedar bukti pembelian dan kuitansi, tetapi ada juga yang menggunakan SPK dan surat perjanjian. Perlu diingat bahwa untuk kontrak obat di atas Rp 200 juta, maka

ketentuan jaminan pelaksanaan tetap harus dijalankan.

Permasalahan Akun Pokja ULP

Dalam pelaksanaan pengadaan obat secara e-purcashing ini, memang masih dalam tahap penyempurnaan dan perlu segera dibenahi. Salah satunya pemrosesan pengadaan dilaksanakan oleh satu akun anggota Pokja, Prinsipal dan PPK. Hanya satu orang saja anggota pokja ULP, yang bisa melakukan pemrosesan dalam aplikasi e-purcashing. Anggota pokja yang lain belum bisa untuk mengakses proses, kecuali menggunakan akun dari anggota pokja yang terlebih dahulu aktif digunakan. Selain itu, belum disediakan alur komunikasi antara prinsipal dan distributor yang ditunjuk dalam aplikasi. Hambatan yang muncul adalah ketika prinsipal telah menyetujui pemesanan, tetapi distributor tidak bisa memantau pemesanan yang ditujukan kepadanya, sehingga memunculkan gesekan pelayanan dengan satker. Satker merasa telah melakukan pemesanan dan sudah bersiap untuk mengadakan perikatan, tetapi distributor tidak tahu kalau telah ditunjuk sehingga distributor belum menyiapkan dokumen untuk kontrak, apalagi mengalokasikan obat.

Pengalaman Unik

Berdasarkan pengalaman mendampingi beberapa satker dalam


menggunakan aplikasi e-purcashing obat, penulis perlu menyampaikan hal penting yang harus diperhatikan 1. Adanya penolakan beberapa item atau bahkan semua pesanan yang dilakukan prinsipal kepada satker, dengan alasan bahwa satker belum memasukkan daftar obat yang dimaksud dalam RKO. 2. Adanya dokumen administrasi (ijin usaha) distributor yang masih dalam proses pengurusan, walaupun distributor tersebut telah ditunjuk prinsipal. 3. Pencantuman layanan tambahan atau spesifikasi barang yang belum difasilitasi di dalam aplikasi. Layanan tambahan tersebut diantaranya a. Obat yang dipesan harus memiliki masa kadaluwarsa yang cukup, b. Terdapat penggantian untuk obat-obat yang rusak, dan c. Penukaran terhadap obat enam bulan sebelum masa kadaluarsa d. Pelaksanaan pekerjaan dalam kurun sekian hari, dan lain sebagainya. 4. Alur waktu dari mulai pemesanan sampai dengan barang dikirim, untuk selanjutnya proses pembayaran, belum bisa digambarkan secara utuh seperti summary report pada SPSE, walaupun telah disediakan fitur riwayat paket.

PERSFEKTIF



34

35


PERSPEKTIF

E-purcashing Harapan Perbaikan

E-purcashing sebagai idaman satker pelayanan kesehatan, merupakan cita-cita sejak dahulu. Tidak ada sistem yang luput dari ketidak sempurnaan. Itupun yang terjadi dalam aplikasi ini. Akan tetapi, tersimpan harapan besar bahwa aplikasi ini terus dikembangkan secara berkelanjutan, baik dari kualitas sistem maupun kuantitas jumlah obat yang terakomodasi. Berawal dari obat generik, aplikasi ini harus merambah

payung yang digunakan sebagai bahan acuan kepada prinsipal (pabrikan) adalah Rencana Kebutuhan Obat (RKO). Diharapkan setiap pelayanan kesehatan, telah menyusun RKO, sehingga jumlah kebutuhan obat yang ada di seluruh Indonesia dapat terakomodasi dalam kapasitas terpasang prinsipal. Akan tetapi terdapat hal yang memerlukan pencermatan lebih lanjut, karena penyusunan RKO telah mulai dikumpulkan sejak pertengahan tahun berjalan.

Pengaturan Pengadaan Untuk Papua : Bagaimana Sebaiknya ? Oleh KHALID MUSTAFA, ST Ahli Pengadaan, Konsultan Independen Pengadaan Barang/Jasa Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Indonesia

kepada obat-obatan bermerek (branded). Dan akhirnya, terobosan e-purcashing obat akan menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan di sektor kesehatan. Dengan perubahan positif ini, semoga cita cita mewujudkan derajat kesehatan manusia Indonesia yang setinggi-tingginya dapat segera terwujud.

Dasar Penyusunan Kontrak Payung

Dasar penyusunan kontrak

Data RKO dari kabupaten/ kota telah diminta untuk dikumpulkan ke pusat, sementara kebutuhan riil obat tahunan yang sesungguhnya baru akan muncul kemudian. Dalam kondisi seperti ini masih akan didapati database yang mengambang terhadap kebutuhan obat yang sesungguhnya. RKO yang mendekati kondisi yang baru akan tercapai paling tidak 2-3 tahun lagi, ketika sistem e-katalog telah berjalan.

PERSFEKTIF

PERSPEKTIF

“ Dasar penyusunan kontrak payung yang digunakan sebagai bahan acuan kepada prinsipal (pabrikan) adalah Rencana Kebutuhan Obat (RKO) “ Sumber : Istimewa/Google

Tak ada yang membantah jika Papua adalah surga kecil yang diturunkan Tuhan untuk Indonesia. Lihat saja keindahannya. Ibarat untaian mutiara yang saling menyambung, Papua (Papua dan Papua Barat) adalah bagian dari untaian kilauan mutiara Indonesia yang berada paling Timur. Kecantikan dan kekayaan alam yang berlimpah, kondisi geografis dan budaya yang eksotik akan terpapar di depan mata begitu menginjakkan kaki ke tanah Papua dan Papua Barat.

S

ayang semua potensi tersebut terhambat dengan berbagai keterbatasan pembangunan. Walhasil, akses untuk menikmati semua keindahan tersebut menjadi sukar. Kondisi jarak yang amat jauh dari pusat pemerintahan, alam yang masih perawan, hingga kondisi cuaca yang sulit ditebak menjadi tantangan. Kondisi inilah yang menyebabkan pengadaan barang/jasa di kedua propinsi tersebut menjadi unik dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Misal saja harga 1 sak semen senilai Rp. 1.000.000.

36

bandingkan dengan harga di Pulau Jawa yang hanya sepersepuluhnya. Hal ini karena akses yang sukar dan terbatasnya alat transportasi. Jalan yang berbukit di papua hanya bisa lalui dengan pesawat terbang dan helikopter. Tak heran jika nilai pengadaan sebesar Rp 200 juta sangat berbeda hasilnya antara Papua dengan daerah lainnya. D engan nilai sebesar itu sudah dapat menghasilkan bangunan sederhana jika dikerjakan di luar Papua, namun di Papua dana sebesar itu mungkin hanya cukup untuk pengadaan bahan saja. Menjadi lebih ironis rasanya jika melihat masyarakatnya. Papua yang kaya sumber daya alamnya hanya menjadi penonton. Kalaupun ada mereka hanyalah sebagai tenaga pelaksana bahkan tenaga kasar. Mestinya pelaksanaan aturan di daerah seperti Papua tidaklah serta merta disamakan dengan daerah lain. Termasuk dalam pelaksanaan peraturan pengadaan barang. Perlakuan sama dalam pelaksanaan peraturan akan semakin membuat pelaksanaan pengadaan di daerah Papua dan Papua Barat membuatnya lebih terpuruk dan semakin terpinggirkan.

37

Pada tanggal 17 Oktober 2012, dengan berdasar kepada Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ada beberapa penguatan yang tertuang dalam Perpres tersebut antara lain: 1. Penekanan bahwa pelaksanaan pengadaan pada nilai tertentu dikhususkan bagi orang asli Papua dan pengusaha lokal 2. Kewajiban penyedia barang/jasa diluar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk bermitra dengan pengusaha lokal 3. Kemudahan persyaratan bagi pengusaha lokal 4. Kemudahan persyaratan bagi organisasi pengadaan di Papua dan Papua Barat 5. Penekanan khusus pada perencanaan pengadaan di Provinsi Papua dan Papua Barat Mari kita bahas satu persatu aturan tersebut. Pertama penekanan bahwa pelaksanaan pengadaan pada nilai tertentu dikhususkan bagi orang asli

Papua dan pengusaha lokal. Salah satu pertanyaan yang sering timbul pada saat sosialisasi Perpres Nomor 84 Tahun 2012 adalah “siapa saja yang dimaksud dengan orang asli Papua? Apakah suku lain tetapi sudah tinggal lama di Papua dapat dianggap sebagai orang asli Papua?” Pada Perpres ini dijelaskan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Dari pengertian ini terlihat bahwa ada dua pengertian orang asli Papua, yaitu rumpun Ras Melanesia yang merupakan suku asli Papua dan Papua Barat dan juga orang yang bukan ras Melanesia atau bukan suku asli Papua/Papua Barat namun diterima dan diakui oleh masyarakat adat Papua sebagai suku asli Papua. Hal ini membutuhkan pembuktian oleh Dewan Adat Papua bahwa yang bersangkutan sudah diterima dan diakui sebagai orang asli papua. Di luar dari kedua hal tersebut, maka dianggap bukan orang asli Papua. Pengertian pengusaha lokal juga ditetapkan dalam Perpres ini yaitu Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/ dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/ berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat. Di sini terlihat bahwa pengusaha lokal bukan berarti memiliki pegawai orang asli Papua, melainkan dimiliki oleh orang asli Papua. Sehingga orang asli Papua tersebut namanya harus tercantum dalam


Akta Pendirian atau Akta Perubahan perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Namun yang harus diperhatikan adalah, jangan sampai penyedia barang/ jasa mencoba mengakal peraturan ini dengan memasukkan orang asli Papua dalam kepengurusan perusahaan. Orang asli Papua yang namanya ada dalam akta tidak berperan aktif dalam operasional perusahaan, melainkan sekedar menjadi “stempel” agar perusahaan tersebut dianggap sebagai pengusaha lokal. Hal ini juga sudah diperingatkan dalam Perpres Nomor 84 Tahun 2012 dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa. Semangat dari aturan ini adalah pemberdayaan orang asli Papua agar terlibat secara langsung dalam setiap proses pengadaan barang/ jasa pemerintah di Papua/Papua Barat sehingga tidak sekedar menjadi penonton belaka. Untuk lebih memperkuat pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh pengusaha lokal, maka aturan pengadaan langsung yang menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dapat dilakukan untuk paket pengadaan yang bernilai Rp 200.000.000,00, diubah menjadi Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk Papua dan Papua Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya,

PERSFEKTIF

PERSPEKTIF


38

PERSPEKTIF


dan Kabupaten Lani Jaya mekanisme Pengadaan Langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp 1 Miliar. Seluruh paket pengadaan langsung di Provinsi Papua dan Papua Barat hanya dapat dilakukan oleh pengusaha lokal yang memenuhi kualifikasi. Sehingga bagi pengusaha yang bukan pengusaha lokal tidak diperbolehkan untuk mengikuti paket pengadaan langsung. Apabila tidak ada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka walaupun nilainya di bawah Rp500 juta atau Rp1 miliar, maka dilaksanakan melalui pelelangan umum. Kedua kewajiban penyedia barang/jasa diluar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk bermitra dengan pengusaha lokal. Salah satu poin penting dalam Perpres ini selain pemberdayaan pengusaha lokal adalah alih pengetahuan atau teknologi. Hal ini terliat dengan diwajibkannya penyedia barang/jasa diluar provinsi dan/ atau kabupaten/kota untuk bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)/Kemitraan apabila pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan melalui pelelangan umum untuk

39

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp 5 Miliar. Apabila penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya tidak bermitra dengan pengusaha lokal, maka penyedia barang/jasa dimaksud harus mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pengusaha lokal. Dengan dilibatkannya pengusaha lokal sebagai anggota Kemitraan/KSO atau dengan cara subkontrak, maka diharapkan pengusaha lokal dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka dalam menangangi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kemitraan/ KSO/Subkontrak yang dilakukan oleh pengusaha diluar provinsi dan/atau kabupaten/kota seyogyanya tidak hanya dilakukan sekedar untuk memperoleh paket pekerjaan belaka, tetapi harus dilandasi dengan semangat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ketentuan ini berlaku untuk paket pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp5 Miliar sehingga untuk paket pengadaan di atas nilai tersebut berlaku ketentuan umum Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Ketiga Kemudahan persyaratan bagi pengusaha lokal. Terbukanya kesempatan bagi pengusaha lokal untuk lebih banyak berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Papua tanpa adanya kemudahan dalam hal kualifikasi. Hal ini karena selama bertahun-tahun sebagian dari pengusaha tersebut hanya menjadi penonton. Perpres Nomor 84 Tahun 2012

memberikan beberapa kemudahan bagi pengusaha lokal, yaitu: 1. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), pengusaha lokal tidak diwajibkan memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar (KD) 2. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak Namun yang harus diperhatikan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Panitia Pengadaan adalah persyaratan kualifikasi selain yang telah dipermudah melalui Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tetap harus dievaluasi secara mendalam untuk memperoleh penyedia barang/jasa yang profesional. Hal ini agar pengusaha lokal dapat memanfaatkan kemudahan persyaratan yang tercantum pada Perpres ini namun tetap tidak boleh meninggalkan persyaratan lainnya sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Pengusaha lokal juga tetap harus memiliki ijin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi ketentuan perpajakan, tidak masuk dalam daftar hitam, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan persyaratan lainnya yang tertuang pada Pasal 19 dan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.


Keempat kemudahan persyaratan bagi organisasi pengadaan di Papua dan Papua Barat. Selain keterbatasan pengusaha lokal untuk menjadi penyedia barang/jasa, salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh mutiara dari Timur Indonesia ini adalah kemampuan SDM untuk organisasi pengadaan yang akan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Keterbatasan yang dimaksud adalah kurangnya SDM yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagai salah satu persyaratan utama untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Perpres Nomor 84 Tahun 2012 memberikan kemudahan dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja ULP, maka persyaratan memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa dapat diganti dengan sertifikat mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan aturan ini maka diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Papua dan Papua Barat


PERSFEKTIF


40

41



tidak lagi terhambat dengan kurangnya sebuah perencanaan yang matang akan personil yang memiliki sertifikat keahlian menghasilkan pengadaan yang matang pengadaan barang/jasa. Namun disisi dan berkualitas pula. lain, pemerintah daerah harus terus Kebijakan penguatan pengusaha meningkatkan kemampuan personil yang lokal harus dimulai sejak perencanaan terlibat dalam bidang pengadaan barang/ dengan memperbanyak kegiatan yang jasa dengan melaksanakan pelatihan swakelola serta menetapkan pemaketan maupun ujian pekerjaan yang sertifikasi memberikan “Pengertian pengusaha lokal juga pengadaan banyak d itetapkan dalam Perpres ini yaitu barang/jasa P enyedia Barang/Jasa yang merupakan/ kesempatan khususnya dimiliki orang asli Papua dan b erdomisili/ kepada kepada orang berkedudukan di Provinsi Papua atau pengusaha asli Papua. lokal tanpa P rovinsi Papua Barat.” Kelima mengabaikan penekanan kualitas hasil khusus pada perencanaan pengadaan pekerjaan. di Provinsi Papua dan Papua Barat. Semoga dengan hadirnya Perpres Pengadaan barang/jasa pemerintah 84 Tahun 2012, maka percepatan merupakan kegiatan untuk memperoleh pembangunan Papua dan Papua Barat barang/jasa yang prosesnya dimulai dari menjadi terwujud serta dapat menjadi perencanaan kebutuhan. Hal ini berarti, daerah yang maju dan sejahtera.

1. Prakualifikasi

6. Jaminan Penawaran

Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran

adalah jaminan yang digunakan untuk mengikuti pelelangan sebagai salah satu persyaratan

2. Pascakualifikasi

dokumen penawaran yang berisi jaminan untuk

memberikan ganti rugi kepada PPK apabila penyedia

Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran

mengundurkan diri.

3. Dokumen Kualifikasi

7. Jaminan Pelaksanaan

adalah dokumen pengadaan yang digunakan sebagai acuan dalam proses memilih calon peneyedia

melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai

barang/jasa yang memenuhi kualifikasi yang

dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

dipersyaratkan dengan cara menilai kompetensi dan

8. Jaminan Uang Muka

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan

tertentu lainnya.

untuk memulai pekerjaannya.

adalah dokumen pengadaan yang digunakan sebagai

9. Jaminan Pemeliharaan

acuan dalam proses memilih diantara calon penyedia

barang/jasa yang memenuhi syarat administrasi , salah satu penyedia barang/jasa yang paling baik.

5. Pakta Integritas

adalah jaminan terhadap pemeliharaan atas hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh penyedia sampai

teknis dan biaya tertentu, sehingga dapat ditetapkan

adalah jaminan yang digunakan pada saat penyedia mengambil uang muka yang disediakan oleh PPK

4. Dokumen Pemilihan

adalah jaminan atas kesanggupan penyedia

batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

10. Jaminan Sanggah Banding

adalah jaminan yang harus disiapkan oleh peserta

Surat pernyataan yang berisikan informasi tentang

lelang yang merasa dirugikan baik secara sendiri-

pernyataan-pernyataan dalam mencegah terjadinya

sendiri maupun secara bersama-sama dalam proses

tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme.

pelelangan.

PROCUREPEDIA



42

43


KABUPATEN ENDE

Berkelit Dengan Anggaran Terbatas Meski anggaran yang dimilikinya terbatas, Kabupaten Ende tetap bisa melayani pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Proc). Ini merupakan salah satu bentuk inovasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.

D

engan anggaran Rp. 50 juta Kabupaten Ende membentuk LPSE. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli 15 komputer. Dengan perangkat inilah mereka mengelola LPSE Ende dengan baik. “Kami bertekad untuk terus memberikan layanan terbaik dalam mengelola Sistem e-procurement.” ujar Ketua LPSE Kabupaten Ende, Dionisius Ali saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu. Anggaran dana tersebut juga digunakan untuk menyediakan Pelatihan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Anggota Unit Layanan Pengadaan, Auditor dan Vendor (Penyedia Barang/Jasa), menyediakan sarana

akses internet bagi PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem e-procurement kepada Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dan melakukan Pendaftaran dan verifikasi terhadap Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. Pembentukan LPSE Kabupaten Ende diawali dengan surat Bupati Ende Nomor 73 Tahun 2010 yang berisi perintah untuk membentuk Tim Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Menurut Dionisius, LPSE Kabupaten Ende adalah salah satu unit kerja yang operasionalnya dibebankan pada Bagian

“Kami bertekad untuk terus memberikan layanan terbaik untuk mengelola Sistem e-procurement.” ujar Ketua LPSE Kabupaten Ende

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda). LPSE Kabupaten Ende resmi diperkenalkan kepada seluruh pengguna sistem pada Mei 2011. Bentuk sosialisasi berupa surat pemberitahuan dan penyampaian brosur tentang keberadaan LPSE Ende sudah dilakukan sejak bulan Februari 2011. Pelatihan instruktur dan pengelola LPSE sudah dilaksanakan Maret 2010 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan latihan pendalaman pada Desember 2010 di Ende. Sementara pelatihan untuk PPK dan panitia dilaksanakan sejak bulan April 2011. Sebagai tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan LPSE, selain tercapainya tujuan LPSE, yang terpenting dalam langkah awal adalah terlaksananya pelelangan secara elektronik. “Dari uji coba tahun 2011, telah terlaksana 17 paket pengadaan dengan LPSE yang berjalan dengan baik,” tegas Dionisius. Dionisius menambahkan Tahun 2014 dipastikan ULP sudah harus terbentuk. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Menurut Peraturan Kepala (perka) LKPP No. 5 Tahun 2012 pasal 1 poin 8 : “Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang beranggotakan paling kurang tiga orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi. Sementara perangkat ULP berpedoman pada Peraturan Presiden (perpres) No 54 tahun 2010 pasal 7 ayat 4 : “Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang setidaknya terdiri atas kepala, sekretariat, staf pendukung dan kelompok kerja,” tuturnya. ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman kepada undang-undang yang mengatur kelembagaan pemerintah. ULP yang melekat pada unit yang sudah ada diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/ jasa.

Inovasi Murah dan Hemat Energi LPSE Ende membuat Smart Station. Sebuah terminal untuk ekspansi satu komputer/CPU yang dapat digunakan hingga 10 orang secara bersamaan.Ini artinya satu central processing unit (CPU) komputer dapat digunakan oleh 10 orang. Hal ini dilakukan dengan alasan Investasi pengadaan komputer (PC) terbaru yang sangat mahal. Smart station merupakan kemajuan teknologi komputer, untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja sebuah CPU menjadi lebih handal dan efisien dan pemasangannya yang mudah. “Ini sebuah solusi yang handal dan hemat daya listrik hingga 90% karena daya yang digunakan hanya sebesar 5 Watt. Sehingga sangat menghemat biaya dibandingkan dengan PC,” tambah Dionisius. Smart station juga bisa menghemat biaya hardware dan software hingga 70%, serta menghematbiaya perawatan maupun ketika melakukan peningkatan (upgrade), karena hanya diperlukan satu CPU untuk dapat digunakan oleh 10 orang atau lebih. Alat ini juga dirasa lebih awet dibandingkan menggunakan satu CPU, meskipun dioperasikan lebih dari 12 jam /hari, karena tidak memiliki processor dan harddisk di dalamnya sehingga tidak menghasilkan panas yang berlebih. Dengan alat ini, setiap pengguna (user) dapat membuka surat elektonik (e-mail) masingmasing melalui Microsoft Outlook, menjalankan aplikasi browsing internet dan aplikasi lainnya seperti Yahoo messenger, Youtube, game, facebook dan lainlain. “Dengan inovasi memasang alat ini kami bisa menghemat daya dan biaya listrik. Selain itu juga bisa menghemat ruang/tempat karena ukuran smart station sangat tipis dan kecil sehingga dapat dipasang di belakang monitor,” tutup Dionisius.

INOVASI

INOVASI

44

45

MANCANEGARA



Mengingat hal tersebut, maka pemerintah China Sumber : Istimewa/Google

MANCANEGARA INOVASI

CHINA Tancap Gas Setelah Benahi Sistem Pengadaan

Cerita kesuksesan ekonomi China kini tak lepas dari sistem pengadaan yang terbuka dan tercatat rapi. Praktik pengadaaan yang benar baru dimulai pertengahan Tahun 1980-an. Sistem ini secara terstruktur berjalan rapi di seluruh tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Bahkan Kongres Rakyat Nasional (NPC) sebagai badan tertinggi negara ikut mengawasi. Hasilnya perekonomian China langsung tancap gas. Bahkan kini menjelma menjadi kekuatan dunia.

D


2003 dan mulai beroperasi pada 25 Juli 2012.

pun mulai giat membangun infrastruktur pada akhir 1990-an meski terkena dampak krisis Asia pada

Bendungan Tiga Ngarai sepanjang 600 kilometer

1997-1998. Sejumlah mega proyek China antara

tersebut dilengkapi 32 generator dan menghasilkan

lain sistem kereta api kecepatan tinggi jalur Beijing-

daya listrik setara 15 reaktor nuklir. Untuk proyek ini

Shanghai, Bendungan PLTA Tiga Ngarai di antara

pemerintah China menggelontorkan dana senilai

kota Yichang, Hubei, dan Fuling, Chongqing. Begitu

US$22,5 miliar atau sekitar Rp214 triliun. Sementara

juga proyek jalan tol, pelabuhan hingga jaringan

proyek jalan bebas hambatan (express way) di China

telepon dan internet.

sudah dimulai sejak 2000 dan tumbuh rata-rata 20%

pertahunnya.

Jalur kereta api cepat Beijing-Shanghai

diputuskan dalam Kongres Rakyat Cina di bulan

Desember 1990. Memiliki panjang total 1.318 km,

membangun 65.000 km jalan bebas hambatan,

kereta berkecepatan hingga 350 km per jam tersebut

merupakan negara dengan jalan bebas hambatan

melintasi tujuh provinsi dan kota antara lain Beijing,

terpanjang di dunia setelah Amerika Serikat. China

Tianjin dan Shanghai dalam waktu tidak sampai 5

juga memiliki jalan tol terpanjang di dunia, mewakili

jam.

70% jumlah total jalan tol yang dibangun di seluruh

Pembangunan jalur khusus kereta api

Dalam tahun 2011 China sudah

dunia.

penumpang cepat Beijing-Shanghai menyerap

110.000 tenaga kerja, mendorong pertumbuhan

sudah selesai pada 2008. Dengan sistem tersebut

kota-kota yang dilalui, mengurangi kemacetan

ada 200 kota mulai dari Beijing, Shanghai, serta

Sedangkan sistem jalan raya arteri nasional

i China perencanaan sistem pengadaan

pemerintah telah meningkat luar biasa dari 3,1 miliar

di kota besar melalui koneksinya dengan jalur

semua kota tingkat provinsi lainnya, ibukota propinsi

ditangani oleh Komisi Perencanaan Negara

Yuan (1998) menjadi 842,2 miliar Yuan pada 2010.

subway, mendukung kemandirian dan penghematan

dan daerah otonom di seluruh negeri terhubungkan

(NDRC, serupa Bappenas di Indonesia). NPC

Dengan rata-rata peningkatan tahunan mencapai

konsumsi energi serta mengurangi kerusakan

oleh jalan raya kelas tinggi yang terutama merupakan

meneken hukum tender pada 1999. Peraturan

47%. Proyek-proyek pengadaan pemerintah pada

lingkungan.

jalan bebas hambatan.

ini diberlakukan bagi sektor swasta dan publik;

2010 menyumbang 9,4% dari pengeluaran fiskal

dan disempurnakan menjadi Undang- Undang

tahunan dan 2,1% dari GDP China yang jauh lebih

kereta api yang dioperasikan di China mencapai

pelabuhan yang menjadi transportasi bagi batu-bara,

Pengadaan Pemerintah China (GPL)) yang ditetapkan

rendah dari GDP rata-rata dunia sebesar 8%.

73.000 km, di antaranya panjang jalan kereta api

peti kemas, bijih besi impor, bahan makanan, serta

pada 2002. Undang-undang tender bagi proyek

Besarnya nilai tersebut disebabkan mega proyek

rel ganda mencapai lebih 20.000 km, panjang

jalur pelayaran air dalam. Sampai akhir tahun 2003,

menggunakan dana negara bagi publik dan UU

infrastruktur yang ditawarkan melibatkan miliaran

jalan kereta api elektrifikasi mencapai 18.000 km.

China telah memiliki 1.800 pelabuhan. Pemerintah

Pengadaan Pemerintah (GPL) bagi proyek-yang

investasi. Pemerintah China menyadari betul bahwa

Sementara Bendungan Tiga Ngarai dibangun

China memang tidak membangun infrastruktur

khusus diperuntukkan bagi proyek milik pemerintah.

infrastruktur adalah kunci utama untuk sebuah

sejak 1994 dan menjadi bendungan hidroelektrik

menunggu kebutuhannya tinggi. Kalau kita lihat

negara agar bisa berkembang perekonomiannya.

terbesar di dunia ketika diselesaikan pada 2009.

beberapa ruas jalan tol sepi, lengang tetapi sudah

Penampungan ini memulai pengisian pada 1 Juni

dibangun.

Menurut laporan Departemen Keuangan

China, berkat UU GPL nilai proyek pengadaan

Sampai akhir tahun 2008, panjang jalan

Seluruh jalan dan jalur KA terkoneksi pada

MANCANEGARA



46

47


TANYA Apakah dalam kontrak lumpsum pengadaan obat dapat dituangkan pemberlakuan denda keterlambatan senilai 1/1000 setiap harinya dari bagian kontrak yang belum selesai? Sumber : Istimewa/Google


JAWAB

Mengapa? Karena jalan tol yang demikian


diwujudkannya Sistem Manajemen Pengadaan dan

banyak membentuk jaringan ke sentra pertanian dan

Proyek Pemerintah (GPMTS) atau biasa dikenal

sentra-sentra bisnis, lalu mengembangkan kemajuan

sebagai E-GP Sistem yang dikerjakan oleh Chinasoft

ekonomi di seluruh negeri. Efektifitas sistem tender

International Ltd pada 5 Juli 2011.

membuat Menteri Perekonomian China mengusulkan

kepada Kongres Rakyat Nasional (NPC) agar

sistem E-GP adalah Bandar Udara Internasional

sejumlah kementerian yang memiliki banyak proyek

Beijing di Distrik Daxing yang memiliki delapan

infrastruktur menyatukan sistem tender mereka pada

landasan pacu dengan kapasitas tampung terminal

2004.

130 juta penumpang setiap tahun. Pembangunan

Hasilnya, Kementerian Pekerjaan

Apakah tenaga ahli yang telah bekerja ditempat lain secara penuh waktu dapat diajukan pada suatu paket pekerjaan yang akan dilelangkan/seleksi?

bandara tersebut mulai dikerjakan pada awal 2014.

Umum, Kementerian Perkeretaapian, Kementerian

Bandara baru internasional di Beijing akan menjadi

Perhubungan, Kementerian Industri Informasi,

salah satu yang terbesar dan tersibuk di dunia

Kementerian Sumber Daya Air dan Administrasi

ketika mulai beroperasi yang dijadwalkan pada

Penerbangan Sipil menyatukan sistem tender

2017. Maklum saja, Beijing ditargetkan mampu

mereka. Sejumlah penyempurnaan sistem tender

menampung 450 dan 500 juta penumpang pesawat

terus dilakukan oleh pemerintah dan kelompok

terbang setiap tahun.

kerja kementerian, salah satu hal terpenting adalah

TANYA

Salah satu proyek yang ditenderkan dengan

JAWAB a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat 1 (1) huruf e : disebutkan bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain

MANCANEGARA


a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomot 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 120 dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. b. Bagian kontrak adalah bagian dari pekerjaan yang diperjanjikan yang berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi pencapaian fungsi dari keseluruhan output pekerjaan. Bagian kontrak dimaksud harus dicantumkan dalam kontrak. Jika tidak diatur dalam kontrak maka pengenaan sanksi mengacu kepada harga kontrak secara keseluruhan. c. Mengacu pada ketentuan butir di atas, bahwa pemberian sanksi denda untuk pengadaan obat dengan kontrak lumpsum adalah atas keseluruhan dari nilai kontrak. d. Disarankan untuk pengadaan obat berikutnya dilakukan dengan kontrak harga satuan dan ketentuan denda menggunakan bagian dari kontrak.

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, silahkan klik portal: konsultasi.lkpp. go.id


48

49

yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa. b. Mengacu pada uraian butir (1) di atas, bilamana penyedia mengusulkan sumber daya manusia yang sudah digunakan penuh waktu (full time) pada paket pekerjaan di tempat lain, maka penyedia yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas. Namun bilamana personil dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sedang melakukan kontrak pada paket pekerjaan di tempat lain tersebut untuk dilakukan penggantian personil, maka personil dimaksud dapat diusulkan dalam penawaran pada paket pekerjaan ini.

TANYA

TANYA JAWAB

JAWAB


a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 disebutkan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. b. Mengacu kepada ketentuan di atas, maka proses pelelangan dapat dilakukan sekarang namun tanda tangan kontrak dapat dilaksanakan apabila DIPA telah disahkan dan cukup tersedia anggaran. c. Bilamana DIPA terlambat disahkan sehingga jangka waktu pelaksanaan akan melewati batas tahun anggaran, maka PPK dan penyedia dapat mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk mencapai target dan output pekerjaan, PPK dapat meminta penyedia untuk memaksimalkan sumber daya/menambah tenaga ahli yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Jika PPK menilai percepatan tersebut tidak mungkin dilakukan , maka proses pengadaan dihentikan.

TANYA Apa yang seharusnya dilakukan jika pekerjaan sedang dilaksanakan namun kontrak belum ditandatangani?

JAWAB Dalam hal pekerjaan pemeliharaan sistem pelayanan masyarakat telah dilaksanakan tanpa disadari oleh perjanjian/perikatan sebelumnya dengan pihak penyedia barang/jasa karena pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda maka proses pembayaran dan penandatanganan kontrak pembayaran dapat dilakukan setelah melalui proses audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk mendukung proses audit sebagaimana tersebut di atas, disarankan untuk mengumpulkan bukti-bukti antara lain : berita acara pelaksanaan pekerjaan, kuitansi, tanda terima, foto-foto pelaksanaan dan/atau bukti pendukung lainnya. Hasil audit dan kepastian telah teralokasikannya anggaran menjadi salah satu dasar penandatanganan kontrak pembayaran utang pekerjaan ini. Selanjutnya karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, untuk tahun anggaran berikutnya pengadaan pemeliharaan sistem pelayanan masyarakat dilakukan dengan pelelangan umum yang prosesnya dapat dimulai pada tahun anggaran tahun berjalan, setelah dokumen RKAKL nya disetujui oleh DPR (Pasal 73 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012). Pada prinsipnya pengadaan pemeliharaan sistem pelayanan masyarakat yang bukan pekerjaan konsultan dilakukan dengan Pelelangan Umum (Pasal 36 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012).

TANYA JAWAB

Jika revisi DIPA belum terbit maka penandatanganan kontrak pemenang belum bisa dilakukan, pelaksanaan terhadap target kegiatan (volume, output waktu ) bisa tak tercapai. Apa yang harus dilakukan oleh PPK ?


TANYA Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data primer dan penelitian akan dilakukan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui mekanisme swakelola. apakah penyelenggaraan kerjasama swakelola dengan lembaga kajian universitas yang tidak memiliki NPWP lembaga dapat dimungkinkan?

JAWAB Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1), dinyatakan bahwa swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan / atau



50

TANYA JAWAB

diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Mengacu kepada ketentuan di atas, kegiatan pengumpulan data primer

51

Eksotisme


JALAN JALAN

Danau Kelimutu

serta penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan K/L/D/I dapat dilakukan dengan Swakelola tipe 2 yaitu dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan K/L/D/I bukan sebagai penyedia sehingga tidak perlu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf I, sehingga tidak diperlukan adannya NPWP.

Bagi siapapun perjalanan ke Pulau Flores tidak lengkap jika tidak mampir ke Danau Kelimutu. Danau yang menjadi ikon pariwisata Flores ini terkenal denga tiga warnanya yang sering berubah.Sebuah misteri di tengah keindahan yang menyeruak. Kami, Tim Kredibel, tak kuasa jika harus melewatkan keindahan danau ini.

Namun untuk honor tenaga ahli atau tenaga pelaksana dikenakan pemotongan pajak oleh bendahara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, pihak Saudara dapat berkonsultasi kepada kementerian keuangan atau ke kantor layanan pajak terdekat.

TANYA Apakah koperasi diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan atau pengadaan?

a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang


Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 19 ayat 1, dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. b. Mengacu pada ketentuan di atas, koperasi dapat menjadi penyedia barang/ jasa dan mengikuti pengadaan barang/jasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha dan mempunyai kompetensi antara lain memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa. c. Pimpinan koperasi atau yang mewakili badan usaha tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 19 ayat 3) d. Harga transaksi dengan Koperasi adalah harga yang wajar dan tidak boleh melampaui harga pasar.

T

ekad melihat matahari terbit di puncak Kelimutu menyelimuti tim KREDIBEL. Kami pun berangkat dari Kabupaten Ende sekitar pukul 04:00 Wita. Jarak EndeDanau Kelimutu yang berada di Desa Pemo Kecamatan Kelimutu, sekitar 60 km. Sebenarnya, selain melalui Ende, perjalanan menuju Kelimutu dapat ditempuh melalui Maumere. Namun perjalanan melalui Ende lebih dekat.

Di tengah perjalanan, tepatnya di kilometer 17, terjadi longsor. Kami pun harus menghentikan perjalanan sejenak hingga jalur bisa dilalui kendaraan. Keinginan melihat matahari terbit dari puncak Kelimutu pupus akibat longsor. Aroma kopi menyambut menyambut kami yang baru saja turun dari kendaraan. Para pedagang memasaknya dengan menggunakan kayu bakar. Udara pagi itu terasa dingin mengiris. Kicauan burung bersahut-sahutan menyambut pagi. Sadar sudah pasti terlambat, kami pun menyempatkan diri untuk sarapan mie instan dan meminum kopi guna menambah energi sebelum naik ke puncak Kelimutu. Setelah selesai sarapan, tim pun langsung menuju puncak Kelimutu. Sesampainya di puncak pukul 08:30 Wita sekaligus melewatkan matahari terbit, sesal tak berlangsung lama, kami pun

JALAN-JALAN

TANYA JAWAB


52

langsung terkagum melihat keindahan danau tiga warna itu. Pada sisi Timur, terdapat dua danau, yang airnya berwarna hijau dan hijau muda, sementara di sisi Barat ada satu danau yang airnya berwarna biru tua. Pemandangan indah Danau Kelimutu yang berada di ketinggian 1.631 meter dari permukaan laut tersebut tak pelak memancing decak kagum wisatawan yang berada di tempat itu. Kelelahan setelah mendaki selama lebih kurang 10 -15 menit dari pelataran parkir langsung hilang. Kelimutu yang merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih itu merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sangat terkenal di Pulau Flores, selain Komodo, kampung tradisional Bena, dan taman laut Riung yang indah. Menurut Markus, penjaga keamanan dan pemandu wisata Danau Kelimutu, danau ini dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki tiga warna yang awalnya berwarna merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubahubah seiring dengan perjalanan waktu. “Penduduk setempat percaya, warna pada danau Kelimutu memiliki arti masingmasing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat,” tuturnya. Markus menuturkan, danau atau Tiwu Kelimutu dibagi atas tiga bagian yang sesuai dengan warna yang ada di dalam danau. Danau berwarna biru atau “Tiwu Nuwa Muri Koo Fai” merupakan tempat berkumpulnya muda-mudi yang telah meninggal. Sementara danau yang berwarna merah atau “Tiwu Ata Polo” merupakan tempat berkumpulnya jiwa orang yang telah meninggal dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan/tenung. Sedangkan danau berwarna putih atau “Tiwu Ata Mbupu” merupakan tempat berkumpulnya jiwa orang tua yang telah meninggal. Luas ketiga danau itu sekitar 1.051.000 meter persegi dengan volume air 1.292 juta meter kubik. Batas antar danau adalah dinding

53


faktor optikal. Apapun itu, misteri ini yang menyebabkan Kelimutu menjadi fenomena tersendiri. Sumber : Istimewa/Google

batu sempit yang mudah longsor. Dinding ini sangat terjal dengan sudut kemiringan 70 derajat. Ketinggian dinding danau berkisar antara 50 sampai 150 meter. Awal mulanya daerah ini diketemukan oleh warga Belanda bernama Van Such Telen, pada tahun 1915. Keindahannya dikenal luas setelah seorang rohaniawan Y. Bouman melukiskan dalam tulisannya tahun 1929. Sejak saat itu wisatawan asing mulai datang menikmati danau yang dikenal angker bagi masyarakat setempat. Misteri Alam Masing-masing danau/kubangan Kelimutu mempunyai warna air yang selalu berubah tiap tahunnya. Air di salah satu tiga kubangan berwarna merah dan dapat menjadi hijau tua serta merah hati; di kubangan lainnya berwarna hijau tua menjadi hijau muda; dan di kubangan ketiga berwarna coklat kehitaman menjadi biru langit. Mereka yang datang bukan hanya pencinta keindahan, tetapi juga peneliti yang ingin tahu kejadian alam yang amat langka itu. Sampai kini belum ada teori yang mampu menjawab perihal perubahan warna ketiga danau tersebut. Ada yang meyakini perubahan disebabkan faktor geokimia. Ada pula yang meyakini hanya sekadar

Danau Kelimutu yang terletak di puncak Gunung Kelimutu ini masuk dalam rangkaian Taman Nasional Kelimutu yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Alam Nasional sejak 26 Februari 1992. Secara adminitratif, Danau Kelimutu berada pada tiga kecamatan, yakni Kecamatan Detsuko, Kecamatan Wolowaru dan Kecamatan Ndona. Ketiganya berada di bawah naungan Kabupaten Dati II Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa flora yang dapat ditemui di sekitar danau antara lain Kesambi (Schleichera oleosa), Cemara (Casuarina equisetifolia) dan bunga abadi Edelweiss. Sedangkan fauna yang ada di sekitar danau, antara lain Rusa (Cervus timorensis), Babi Hutan (Sus sp.), Ayam Hutan (Gallus gallus) dan Elang (Elanus sp.) Sebagai salah satu objek wisata andalan, maka akomodasi di sekitar danau cukup diperhatikan. Di sekitar danau terdapat pondok jaga, shelter berteduh untuk pengunjung, MCK, kapasitas lahan parkir , serta beberapa losmen kecil.


Bagi pengunjung dalau Kelimutu, penduduk setempat menjual makanan ringan tradisional dan makanan utama yang terdiri dari daging sapi, pisang dan jagung. Bagi yang doyan alkohol, minuman tradisional moke dari nira dapat menghangatkan badan. Sementara bagi penyuka kain lokal, kain tenunan Ende dengan dominasi warna cokelat dan merah serta memadukannya dengan ragam hias motif Eropa berharga Rp. 40.000 untuk syal dan Rp. 300.000 untuk sarung menjadi hal yang wajib dibawa pulang. Kain tenunan di daerah Ende termasuk modern karena letak strategis Ende di pesisir selatan Flores yang memungkinkan orang Ende zaman dahulu mudah berhubungan dengan bangsa pendatang, seperti orang Eropa. Ciri khas lain motif kain tenun ikat Ende adalah penggunaan hanya satu jenis motif pada bidang di tengahtengah kain. Keamanan kebersihan adalah harapan setiap pengunjung yang datang ke danau Kelimutu. Pemda setempat yang terus meningkatkan fasilitas dan menjaga kebersihan danau tiga warna tersebut. Jika terus terjaga, niscaya wisatawan lokal dan asing akan terus berkunjung ke danau ajaib tiga warna tersebut. Sumber : Istimewa/Google

JALAN JALAN

JALAN JALAN



54

55


SEHAT

Agar Sendi Anda Sehat Sumber : Istimewa/Google

3- Kontrol konsumsi Obat Sakit Anda

Obat sakit sendi banyak di pasaran. Namun kita terkadang tidak mengkontrol dalam mengkonsumsinya. Kita tak sadar jika obat yang kita minum terkadang hanya menghilangkan rasa sakit atau simptom saja. Jika sendi sakit orang biasanya minum obat penghilang sakit seperti Aspirin. Itu memang bisa dilakukan, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya. Yang terbaik adalah latihan (pergerakan) yang bisa memerangi masalah

5- Pilih Olah Raga Yang Tepat Olah raga sesuai kebutuhan dan tepat. Olah raga penting untuk kesehatan sendi, tetapi jenisnya harus tepat. Berjalan kaki atau bersepeda secukupnya akan menjadi olah raga yang baik bagi persedian anda. Untuk orang yang sendinya memang lemah, sebaiknya menghindari olah raga yang membebani lutut, seperti sepak bola, tenis atau joging. Lebih baik memilih olah raga berjalan seperti Nordic Walking.

4- Tetap Bergerak dan Berolahraga

Persendian yang baik adalah yang sering gunakan untuk bergerak. Pergerakan persendian akan membantu kekuatan dan kematangan persendian anda. Dengan bergerak berarti persendian anda bekerja. Itu akan mengurangi risiko menjadi karatan persendian. Pepatah dalam bahasa Jerman “yang tidak bergerak akan karatan” (“Wer rastet der rostet.“). Jika ingin punya sendi yang sehat, orang harus menggunakannya secara teratur. Gerakan tubuh seperti lewat olah raga memperkuat otot dan menjaga kelenturan yang juga mencegah rasa sakit.

1- PILIHLAH SEPATU YANG TEPAT

Bersepatu juga mempengaruhi persendian kita. Selain soal kenyamanan memilih sepatu juga hendaknya mempertimbangkan efek pada pergerakan sendi. Sepatu yang tidak tepat terutama merugikan lutut, jika dipakai dalam waktu lama akan merusak persendian. Di samping itu, hak sepatu yang tinggi juga bisa menyebabkan masalah pada lutut dan punggung. Untuk itu sebaiknya tidak memakai sepatu dengan hak terlalu tinggi, atau yang datar.

2- Jaga Berat Tubuh agar tidak Berlebihan

Bagaimanapun juga berat badan anda ditopang oleh persendian. Bobot tubuh yang terlalu besar membebani pinggul dan sendi-sendi lainnya. Jika ini berlangsung untuk waktu lama, bisa menyebabkan antara lain kerusakan tulang rawan pada sendi. Oleh sebab itu berat tubuh juga harus diperhatikan.

Brokoli Umumnya brokoli dikonsumsi untuk mencegah kanker. Sebenarnya masih banyak manfaat dari brokoli. Seorang peneliti di Johns Hopkins University, mengungkapkan, senyawa yang terkandung dalam brokoli dapat mencegah perkembangan tumor sebesar 60 persen. Hebatnya lagi, brokoli mampu mengurangi ukuran tumor yang tidak berkembang sebesar 75 persen. Selain itu karena kandungan vitamIn A,B,C dan E sayuran ini sangat baik untuk melindungi persendian dan penuaan dini. Konsumsi Bawang Putih Para ahli menyarankan mengkonsumsi satu siung bawang putih 1-3 kali sehari. Sedangkan anak-anak bisa mengkonsumsi seperempat siung 1-2 kali sehari. Ketika digunakan untuk pengobatan, bawang putih dapat membantu mengobati berbagai penyakit. Setidaknya ada 13 penyakit yang bisa diobati dengan bawang putih. Hasil studi pakar sendi Dr.

Frances Williams, menunjukkan bahwa bawang putih bisa membantu kesehatan sendi. Menurut studi itu, bawang tersebut mengandung zat yang mengurangi enzim merugikan pada jaringan tulang rawan.

sakit di persendian. Kandungan kolagen di dalam makanan berserat ini akan membantu melindungi kesehatan sendi. Apel mengandung kalium yang membantu meredakan infeksi sendi. Sementara pektin dalam apel bisa mengurangi rasa sakit jika infeksi terjadi. Pepaya Konon buah ini juga mengandung boron, Pepaya sudah menjadi buah yang merupakan mineral yang muncul yang digunakan sebagai obat untuk untuk mengurangi risiko osteoarthritis. menyembuhkan dan meringankan rasa sakit karena radang sendi. Pepaya Kacang-Kacangan mengandung antioksidan dan vitamin C MengkonsumsI kacang-kacangan yang baik untuk keluhan arthritis di kaki. akan membantu persendian anda. Pepaya mengandung vitamin C dalam Almond, kaya vitamin E, kalsium, jumlah besar. Vitamin C tidak hanya fosfor, bes, magnesium, seng, baik untuk kekebalan tubuh melainkan selenium, tembaga dan niacin. Almond juga bagi kesehatan sendi. Vitamin C mengandung nutrisi paling banyak, membantu pembentukan kolagen, yang jika dibandingkan dengan semua jenis menjadi sebuah elemen penting dalam kacang lainnya. Almond mengandung kesehatan kulit, jaringan ikat, tulang, gigi vitamin E dalam jumlah besar. Sifat dan sendi. antioksidan yang dimiliki vitamin E menjadikan kacang-kacangan mampu Apel menjaga dan melindungi kekuatan sendi. Selain dapat menghancurkan batu (sumber: Dw Indonesia dan berbagai sumber) empedu, Apel juga dapat mengurangi

SEHAT

sAYURAN DAN BUAH-BUAHAN YANG MEMBANTU PERSENDIAN


56

57


TOKOH

AGUS SALIM

http://klxart.wordpress.com/2013/08/16/khagus-salim-in-my-artrage-painting/


Kesederhanaan Si Jenius Nama H. Agus Salim adalah satu dari sekian nama tokoh (pahlawan) nasional yang langka. Pria berdarah minang bukan cuma berkemauan keras dalam memperjuangan Indonesia merdeka, tetapi juga memiliki keteladanan. Keiklasan dan kesederhanaan membuatnya menjadi panutan bagi siapapun yang berjuang untuk kepentingan bangsa.

Agus Salim adalah sosok diplomat yang gigih. Tampil di berbagai forum internasional demi Indonesia. Cerdik, pintar dan menguasai sedikitnya sembilan bahasa. Namun sayang hidupnya jauh dari kecukupan. Dia selalu tinggal di jalan berkelok, gang sempit dan padat penduduk. Sebagai tokoh Sarikat Islam dan mantan anggota dewan serta mantan Menteri Luar Negeri seharusnya Agus Salim dapat hidup layak. Tapi dia memilih tinggal di rumah yang sangat sederhana. Dari satu gang ke gang lain. Berkalikali Agus Salim pindah rumah bersama keluarganya. “Selama hidupnya dia selalu melarat dan miskin,” kata Profesor Willem “Wim” Schermerhorn, Ketua delegasi Belanda dalam perundingan Linggarjati. Bahkan saat salah satu anaknya wafat ia tak punya uang untuk membeli kain kafan. Salim membungkus jenazah anaknya dengan taplak meja dan kelambu. Ia menolak pemberian kain kafan baru. “Orang yang masih hidup lebih berhak memakai kain baru,” kata Salim. “Untuk yang mati, cukuplah kain itu.” sambungnya. Haji Agus Salim merupakan pemimpin bangsa yang mau hidup susah. Padahal banyak jalan yang dapat membuatnya serba kecukupan. Misalnya saja pada awal abad ke-20 Salim sudah beroleh gaji sangat besar, 200 gulden per bulan saaat bekerja dengan Belanda. Ini bukanlah uang kecil untuk ukuran orang Melayu yang saat itu untuk dapat hidup layak hanya dengan 15 gulden per bulan. Tapi dia tidak memilihnya. Kejeniusannya dalam berdiplomasi serta kerja kerasnya memerdekakan Indonesia di mata dunia adalah bukti pria kelahiran 8 Oktober 1884 bersikap teguh dan bersahaja serta tidak silau oleh harta. Sebelum berkarir di pemerintahan, Agus salim pernah bekerja di perusahaan penerbitan. Namun kemudian ia mundur lantaran pemilik perusahaan tersebut khawatir dengan kritik Agus Salim yang terlalu keras. Kemudian ia menjadi Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Sjahrir. Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Sjarifuddin 1947 dan Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948-1949. Sebagai diplomat dengan


kemampuan berbahasa asing yang bagus, Haji Agus Salim tak pernah canggung dalam pergaulan internasional. Dia selalu percaya diri pada acara internasional penting yang dihadiri. Seperti founding fathers asal Minangkabau lainnya, Agus Salim juga terbilang nyentrik dan panutan. Cara memahami agama dengan rasio dan nalar acapkali menghiasi ijtihadnya. Karena cara beragama yang demikian membuatnya tampil nyeleneh dan berbeda dengan yang lain dalam menafsirkan Islam. Misalnya pendapatnya yang membolehkan wine diminum selama tidak memabukkan. Dia juga yang menyarankan dibukanya tabir pembatas antara laki-laki dan perempuan, ketika berlangsung musyawarah Jong Islamieten Bond (JIB). Menurutnya tabir itu merupakan produk budaya Arab – bukan Islam, simbol penindasan terhadap kaum perempuan. Sikap Agus Salim yang menghormati rasio sebenarnya mencerminkan betapa dirinya meninggikan ilmu. Sikap kecintaanya dengan ilmu membuatnya mengembara dan keluar dari kebiasaan yang ada. Dalam proses belajar misalnya sikapnya yang lebih mengutamakan ilmu ketimbang status dan embel-embel di dalamnya. Sekalipun guru, dia selalu mengajar dengan tidak menggurui. Cara mengajar yang demikian membuat KH. Hasyim Asari

TOKOH

TOKOH

H


58

59


RESENSI FILM

ONE NIGHT IN ISTANBUL

Kemahirannya berbahasa membuatnya menjadi barang langka saat itu. Hanya sedikit saja orang Indonesia yang menguasai sembilan bahasa asing. Tak heran jika ia kerap menjadi utusan pemerintah dalam acara internasional.

Kisah Liverpool Juara Champions ke-5

Liverpool

dan KH Ahmad Dahlan memintanya untuk mengajar di pondoknya. Tujuannya agar para santrinya tidak terlalu mengkultuskan gurunya. Cara berfikir dan bertindak Agus Salim dalam memahami Islam banyak dipuji Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafii Maarif. Kita bisa memahami kedalaman ilmu Agus Salim, karena ia sempat berguru selama lima tahun di Hejaz, Arab Saudi. Salah satu ulama yang mempengaruhi cakrawala pemikirannya adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang juga merupakan pamannya. Dari ulama tersebut ia memperoleh banyak ilmu baru, terutama mengenai fikih Islam. Agus Salim terkenal dengan sikap humorisnya juga. Gagasan dan sikap kritisnya kerap disertai humor yang mengundang tawa. Dan dengan humor juga dia kerap menangkis semua ejekan dari musuh politiknya. Misal saja ketika ditanya mengapa Agus Salim memilih menyantap hidangannya dengan tangan di acara makan malam dengan orang Eropa. Dengan gaya humoris dia menjawab “Saya menyuap dengan tangan sendiri untuk masuk ke mulut saya. Sedangkan sendok yang tuan-tuan pakai, pernah masuk ke mulut banyak orang.” Kemahirannya berbahasa membuatnya menjadi barang langka saat itu. Hanya sedikit saja orang Indonesia yang menguasai sembilan bahasa asing. Tak heran jika ia kerap menjadi utusan pemerintah dalam acara internasional. Agus Salim sangat tangkas dalam bersilat lidah. Lebih tepatnya pandai berkomunikasi. Dia tak saja terkenal suka

bicara dan pandai bicara tetapi juga enak saat bicara. Kepiawaian berkomunikasi ini membuatnya begitu supel dan mudah diterima orang lain. Ditambah lagi sifat inklusif dan egaliter pada kebanyakan pribadi Minangkabau membuatnya tangkas dalam bersilat lidah. Kepiawaian ini berguna sekali ketika ia menjadi wartawan, v, dan politisi. Suatu waktu di sidang Volksraad, Salim pernah berdebat tentang istilah ekonomi dengan Bergmeyer. Saat itu Bergmeyer dengan maksud mengejek, bertanya pada Salim, “Apa kata ekonomi itu dalam Bahasa Melayu” Bukannya menjawab, ia lantas membalas pertanyaan tersebut dengan pertanyaan yang sama, “Coba Tuan sebutkan dahulu apa kata ekonomi itu dalam Bahasa Belanda, nanti saya akan sebutkan Bahasa Melayunya”. Karena memang tak ada padanannya dalam Bahasa Belanda, sontak tantangan tersebut membuat geger seisi ruang sidang. Agus Salim Beliau wafat pada 4 November 1954 itu dan ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keppres nomor 657 tahun 1961.


keadaan. Fanatisme fans juga menjadi amunisi untuk terus mengumandangkan lagu “kebangsaan” You Will Never Walk Alone selama pertandingan. Hasilnya, LFC yang di Babak I tertinggal 0-3 berbalik unggul dan memenangkan pertandingan. Ini adalah juara untuk kelima kalinya bagi Liverpool di kancah Eropa. Drama tentang heroisme pemain dan fanatisme pendukung sepertinya ingin digambarkan secara lengkap melalui film “One Night In Istambul.” Sekaligus merayakan kehadirannya kembali Liverpool di Liga Champion. Setelah selama empat musim absen di

RESENSI FILM

TOKOH


adalah kota pelabuhan di Inggris. Kota yang menjadi pesaing utama Ibu Kota Inggris, London, dalam perekonomian. Dibanding kota Pelabuhan lainnya, Birmingham, misalnya, Liverpool jauh lebih eksentrik. Sebagai sebuah kota, Liverpool menjadi ikon perkembangan (kemajuan) Inggris. Dalam hal musik misalnya, Liverpool telah menjadi kota yang melegenda dengan kelompok band nya The Beatles. Dalam sepak bola, Liverpool tak kalah pamor dengan Manchester United atau Chelsea sekalipun. Liverpool Football Club (LFC), yang merupakan klub kesayangan kota tersebut terdepan dalam perolehan gelar juara baik lokal maupun regional (Eropa). Di Liga domestik, Liverpool adalah klub pertama yang merebut Juara Liga Inggris sebanyak 18 kali. Meski kemudian diambil alih oleh Manchester United Tahun musim 2011/2012. Meski dominasi LFC berhasil dipatahkan oleh MU di liga domestik, namun tidak di kancah Liga Eropa. LFC adalah satu-satunya klub Inggris yang berhasil merebut juara Liga Eropa sebanyak lima kali. Di susul MU yang hanya meraih dua kali saja. Cerita sukses masa lalu LFC disertai berbagai tragedi yang menimpanya. Namun karena tragedi itulah klub Merseyside River ini begitu dekat dengan fans secara emosional. Tragedi Brusel (1985) dan Hillbrough (1989) adalah dua tragedi yang

menjadi ikatan emosi antara klub dengan fans. Drama yang dibungkus heroisme (pemain) dan fanatisme (penonton) kembali terjadi pada 25 Mei 2005 di Istambul Turki. Kala itu LFC berhadapan dengan AC Milan di final Liga Champion. Heroisme pemain dan semangat juang pemain telah memutarbalikkan

kancah ini. Film “One Night In Istambul” ini adalah film fiksi sepak bola yang bercerita mengenai kejahatan dan komedi pada salah satu malam besar The Reds sepanjang sejarah. Film ini didukung oleh fans dan pemain yang sama dengan latar belakang kesuksesan final Liga Champions 2005. Film ini berkisah tentang dua orang ayah Tommy dan Gerry, yang membuat taruhan dengan gangster (preman) lokal untuk bisa mengajak anak-anak mereka ikut dalam perjalanan menonton final Liga Champions di Istanbul. Beserta anaknya yang tengah berupaya menyaksikan laga paling bersejarah bagi Liverpool. Namun sayang, dalam perjalanan mereka mendapat berbagai macam masalah di antaranya terlibat dengan sekelompok gangster. Dari keseluruhan cerita, ada sosok spesial yang muncul sebagai bintang pendukung di salah satu adegan. Adalah legenda Liverpool, Robbie Fowler, yang muncul selama 20 detik. “Saya menikmati main film, ini spesial menjadi bagian dari film ini. Apapun dilakukan demi Liverpool dan Istanbul.” Kata Fowler dilansir Liverpool Echo. Film bergenre komedi garapan sutradara James Marquand ini dirilis di Inggris pada 10 September 2014. Artis yang terlibat dalam film ini adalah Steven Waddington, Paul Barber, Lucien Laviscount dan Samantha Womack. Film ini juga dibuat berdasarkan pementasan drama teater dengan judul sama yang ditulis oleh Nicky Allt pada 2009 silam.


60

61

PERSISTENSI

Oleh HARSONO ADI Motivator, HR Consultant dan penulis Buku ‘Jangan Lupa Bahagia’ (Grasindo, 2014)

D

alam pemaknaan kesadaran nilai (value), persistensi lebih banyak terlihat pada beberapa tindakan yang berulang, bukanlah sekedar sebuah tindakan yang muncul sesaat atau sesuatu yang tiba-tiba. Sebagi tindakan yang berulang, persistensi menjadi lekat sebagai sebuah kebiasaan. Seorang yang persisten akan memiliki kebiasaan dan kekuatan yang bertumpu pada tiga hal diatas --teguh pendirian, gigih dan ulet. Ketiga tumpuan ini dipandang dapat memudahkan sesorang untuk bertahan serta nilai untuk lepas dan keluar dari tekanan. Setiap memperbincangkan value persistensi saya teringat dengan sosok Bambang Pamungkas, seorang atlit pesepakbola yang juga menjadi public figure. Ia yang lebih populer dengan nama Bepe mulai membangun karir dari Salatiga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kemudian mengembangkan kemampuannya sehingga menjadi striker haus gol, predator didepan gawang dengan kemampuan mencetak gol yang sangat tinggi sehingga sampai saat ini namanya tertulis sebagai pencetak gol terbanyak untuk tim nasional. Diluar itu Bepe memiliki

beberapa catatan yang tidak mudah hilang, tidak hanya sekedar ikon dan legenda Persija, ia pernah mengembara di Liga Belanda serta sukses bermain di Liga Malaysia, menjadi langganan tim nasional meskipun juga pernah terbuang dari timnas karena konflik elite PSSI. Di penghujung karir bersama klub barunya saat ini Bepe masih tetap bersinar, disegani dan produktif meski sudah melewati golden age-nya. Dalam catatan perjalanan karirnya yang cemerlang, Bepe mampu menunjukkan semangat yang tinggi sebagai seorang pekerja keras, pantang menyerah, menjaga fokus pada kemajuan dan secara konsisten melakukan atau mencapai sesuatu sampai berhasil. Didalam lapangan Bepe terus berlari sepanjang pertandingan, terus menerus mencari posisi, membuka peluang untuk menciptakan gol maupun memberikan assist kepada pemain lain. Ia adalah tipe pemain dengan determinasi yang tinggi serta menjadi teladan sportivitas karena tidak banyak tingkah dan jarang melakukan pelanggaran, sehingga jarang pula mendapatkan peringatan atau kartu dari wasit. Di sinilah ia memberikan contoh bagaimana

2. Berfikir dan bertindak cerdas serta berorientasi pada solusi Seorang yang persisten akan terbiasa untuk berfikir dan bertindak secara cerdas, serta berorientasi pada solusi. Ia bukan pribadi yang

mudah mengeluh dan mencari kambing hitam ketika menemukan permasalahan, namun pribadi yang sibuk dengan bagaimana ia harus mencari dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Situasi sulit, kompleksitas masalah dan silang sengkarut persoalan yang muncul akan ‘memaksa’ individu bekerja dengan cerdas menemukan solusi/jalan keluar dengan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dengan tepat dan efektif. 3. Berani dan yakin dalam menghadapi dan mengelola risiko Keberanian dalam menghadapi risiko sebagai sebuah konsekwensi logis sebuah keputusan. Keberanian untuk mengambil risiko (risk taking) menunjukkan kematangan seseorang dalam bertindak,karena dengan demikian ia bukan pribadi yang ‘mencari mudahnya saja’. Dalam setiap risiko yang dihadapi dan diambil, selalu terbuka peluang pembelajaran dan pemahaman baru. Hal inilah yang akan memperkaya khasanah kita dalam menghadapi dan mengelola risiko yang timbul. 4. Bergerak untuk terus maju (keep moving forward) Perilaku untuk bergerak maju ke depan didasari oleh fokus pada hal-hal dan agenda yang ada didepan. Seperti mengendarai kendaraan bermotor, pandangan kita difokuskan ke depan, bukan ke belakang. Tidak sedikit orang yang menjadi stagnan karena terlalu asyik melihat masa lalu. Keasyikan dengan masa lalu pada pengalaman buruk akan membuat trauma dan perasaan inferior/minder, sementara mengingat pengalaman baik dan keberhasilan di masa lalu juga seringkali membuat lalai dan terlena. Untuk itulah pada persistensi, perilaku melihat kedepan dan bergerak maju memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan tidak bisa move on dari masa lalu. 5. Tidak mencari-cari alasan Salah satu jebakan bagi seseorang yang mudah menyerah adalah perilakunya untuk mencari-cari alasan tatkala tidak sanggup dan tidak berhasil memecahkan masalah yang dihadapi. Seseorang yang enggan dan mudah menyerah terhadap realitas dan permasalahan yang ditemui akan cenderung sibuk mencari-cari alasan, sementara sebaliknya ia yang berfikir maju akan selalu sibuk untuk mencari dan menemukan cara. Bagi seseorang yang persisten, mencari-cari alasan merupakan pembenaran atas sikap menyerah.

REFLEKSI


seseorang memiliki konsistensi untuk memberikan kontribusi kepada tim. Sebagaimana permainan olahraga lain yang berlangsung pada durasi tertentu seperti bola basket atau rugby, seorang pesepakbola harus dapat memberikan kontribusi sepanjang 2x45 menit waktu yang sudah ditentukan. Seorang pemain harus terus bermain di tengah lapangan, menjadi bagian dari tim dan tidak dapat berhenti begitu saja, kecuali dikehendaki oleh pelatih atau pengatur strategi. Kualitas kepribadian Bepe terlihat juga di luar lapangan, terutama pada keberaniannya untuk menentukan sikap dan pilihan serta mengambil risiko. Kita tentu masih mengingat bagaimana ia harus mengambil keputusan yang ‘berani’ tatkala terjadi dualisme dan konflik kepengurusan PSSI. Sebagai seorang yang persisten, fokusnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara mengalahkan tekanan yang bertubi-tubi yang dilatarbelakangi konsekwensi kepada siapa ia harus berpihak. Kemauan yang keras, gigih dan pantang menyerah mengantarkan dirinya masuk pada level teratas jajaran atlet di republik ini. Sikap dan keteguhan pribadi yang kemudian menjadi semacam virus yang menyebar dan menulari generasi saat ini --termasuk diluar olahraga. Dari contoh perjalanan seorang Bambang Pamungkas, memang tidak bisa dipungkiri olahraga merupakan ranah dimana persistensi menemukan bentuknya dan menjadi salah satu nilai positif yang tumbuh subur. Pada olahraga, kita dapat menemukan setidaknya empat positive values yang tumbuh subur dan menguat, disamping persistensi terdapat juga nilai sportivitas, disiplin dan kerjasama. Empat positive values ini menjadi faktor pembeda karir dan keberhasilan seorang atlet pada hampir semua cabang olahraga, termasuk didalamnya sepakbola. Persistensi sebagai sebuah positive value setidaknya dapat tercermin pada beberapa perilaku kunci sebagai berikut: 1. Antusias dan penuh semangat Persistensi tercermin pada tindakan seseorang untuk selalu menjaga irama aktivitas yang dilakukannya dengan antusias dan penuh semangat. Dengan bercermin pada apa yang sering kita lakukan, minat yang tinggi berbanding lurus dengan antusiasme dan sekaligus kesungguhan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Semakin kita memiliki minat pada satu hal, secara otomatis akan mendorong baik antusiasme untuk mencari jawaban atas curiousity (rasa ingin tahu), maupun antusiasme dalam menjalankannya. Pun sebaliknya, minat yang rendah akan membuat kurang bersemangat, tidak antusias dan memunculkan kesan ogahogahan dalam menyelesaikan suatu tugas.


DAFTAR ISI 44 MANCANEGARA 53 JALAN JALAN 56 SEHAT CARA BELANJA YANG BIKIN TIDUR NYENYAK KABUPATEN ENDE FOKUS UTAMA INOVASI

Recommend Documents